iklan Situs
 
Rabu, 3 Januari 2018 | 12:38:48
Nasional

KPK Pede Majelis Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

Sebarkan:
okezone.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menolak eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov).

Pengadilan Tipikor akan menggelar sidang lanjutan dengan agenda putusan sela pada Kamis 4 Januari 2018 mendatang. Mengingat, kubu Setya Novanto sudah memaparkan eksepsi dan Jaksa Penuntut KPK telah memberikan jawaban terhadap keberatan pihak mantan Ketua DPR RI itu di sidang sebelumnya. 

"Jawaban sudah kami tuangkan semua, kami uraikan, materi eksepsi sudah menjawab," ujar Febri, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Febri menuturkan, materi pokok dari keterlibatan Setnov dalam korupsi yang membuat negara ditaksir merugi Rp2,3 triliun itu akan dibuktikan dalam sidang lanjutan, yakni pemeriksaan saksi. "Kalau menyangkut subtansi nanti bisa dibuktikan dan KPK siap sidang berikutnya. Nanti bisa saksikan sidang selanjutnya, KPK sudah siapkan bukti-bukti pertemuan dan pembicaraan proyek E-KTP, termasuk dugaan aliran dana," papar Febri.

Di sisi lain, Febri menegaskan bahwa Majelis Hakim memiliki indepedensi dalam memutuskan perkara megakorupsi bernilai proyek Rp5,9 triliun tersebut. Oleh sebab itu, Febri optimis Hakim akan menolak eksepsi Setnov. "Kami percaya indepedensi Hakim artinya KPK akan fokus persidangan dan persidangan lanjut," ucap Febri. 

Bahkan menurut Febri, akan jadi hal yang baik jika Setnov mau buka suara dan mengungkapkan fakta-fakta baru dalam kasus korupsi E-KTP. Untuk itulah, Setnov diharapkan lebih kooperatif dalam menyingkap tabir kasus ini. "Tidak menutup kemungkinan kalau terdakwa mau membuka peran pihak lain akan jadi ditunggu," tutur Febri.

Wajah Semringah Setya Novanto Hiasi Sidang dengan Agenda Tanggapan Jaksa

Sementara itu, kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail telah mendiskusikan sidang putusan sela dengan kliennya saat berkunjung ke Rutan KPK.  Maqdir mengaku tak memiliki strategi atau persiapan khusus apapun mengenai putusan hakim, apakah akan menerima atau menolak eksepsi yang diajukan Setnov. Dia menyatakan hanya akan mendengarkan putusan tersebut. 

"Paling duduk manis saja nanti dengarkan putusan apakah hakim terima eksepsi atau justru hakim mengatakan menolak eksepsi kami, kami dengar aja," ucap dia. 

Lebih dalam, Maqdir mengatakan siap dengan segala keputusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim, termasuk apabila ditolaknya nota keberatan pihaknya.

(okezone.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:50:46

6 Tahun Latihan Keras, Remaja Ini Mengklaim Siap Hadapi Kiamat

New Hampshire - Seorang remaja di Amerika Serikat (AS) mengklaim telah melatih diri selama enam tahun untuk bersiap menghadapi kiamat. Dilansir dari laman Mirror.co.uk, remaja bernama Alex Mason itu mer
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:43:48

Madrid terpuruk, bintang Bayern terkejut

Kinerja Real Madrid musim ini sangat buruk, hal itu sudah tak bisa terbantahkan lagi. Madrid adalah tim elit yang punya standar yang teramat tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa tim besar lain
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:42:22

Jelang Piala Presiden 2018, Arema mengaku punya modal berharga

Dendi Santoso menilai Arema memiliki modal apik jelang berlaga pada ajang Piala Presiden 2018. Kapten tim Arema FC ini menyebut, modal yang dimaksud adalah raihan positif timnya kala melakoni dalam tiga lag
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:41:02

Radius Bahaya Gunung Lokon Ditetapkan 1,5 Kilometer

MANADO - Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Lokon dan Mahawu di Kakaskasen, Kota Tomohon, Farid R Bina mengatakan, radius bahaya Gunung Lokon sejauh 1,5 kilometer dari kawah. "Tidak boleh ada aktivitas di
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:30:44

Jabat Ketua DPR, KPK Imbau Bamsoet Perbarui Laporan Harta Kekayaannya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk segera memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sebab, Bamsoet sudah menduduki
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:25:21

171 Perusahaan Media Lolos Verifikasi Faktual Dewan Pers

JAKARTA – Dewan Pers menyatakan 171 perusahaan media lolos verifikasi administrasi dan faktual selama 2017. Rinciannya adalah media cetak sebanyak 101, media televisi 22, media online 40 dan media radio d
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 12:28:09

KPK Periksa Eks Ketua Komisi II DPR Chairuman Terkait Korupsi E-KTP

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa un
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 10:06:56

Siapa Saja yang Kena Reshuffle dan Masuk Kabinet Jokowi Pagi Ini?

JAKARTA - Pengumuman reshuffle Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilaksanakan pagi ini, Rabu (17/1/2018). Sejumlah nama yang diganti serta nama-nama yang masuk ke Kabinet beredar. S
 
Selasa, 16 Januari 2018 | 13:29:39

Zulkifli Hasan Dukung Doktor Pancasila Jabat Wakil Ketua MPR

JAKARTA-Gonjang-ganjing revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang tarik-menarik soal pimpinan MPR/DPR RI di DPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan senang kalau PDI Perjuangan akan mengajukan Ketua FPDIP MP
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:26:26

Pengusungan Calon dari TNI/Polri di Pilkada Dianggap Kegagalan Parpol Lakukan Kaderisasi

JAKARTA – Banyaknya partai politik (parpol) yang mengusung perwira tinggi (Pati) di kalangan TNI dan Polri untuk maju di Pilkada Serentak 2018 dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam pengaderan."Tentunya ada fak
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:22:14

Dinilai Salah Gunakan Profesi, KPK Jerat Fredrich dan Bimanesh

JAKARTA – Aktivis antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penahanan terhadap pengacara Fredrich Yunadi dan penersangkaan terhadap Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Biman
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:56:06

9 Bulan Berlalu, Novel Baswedan Tak Kunjung Mendapat Keadilan

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Kepolisian tidak sungguh-sungguh mengusut kasus teror fisik terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, hingg
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:49:51

Rekan Fredrich Yunadi Akui Ada di RS Permata Hijau Sebelum Setnov Kecelakaan

JAKARTA - Anak buah Fredrich Yunadi, Achmad Rudyansyah ‎mengakui sedang berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta sebelum Setya Novanto (Setnov) kecelakaan. Saat itu, dirinya sedang mengece
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:45:42

Tiba di KPK, Fredrich Yunadi Bungkam

JAKARTA - Pengacara Fredrich Yunadi menolak berkomentar setibanya‎ di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada malam hari ini. Fredrich sendiri tiba di Gedung KPK sekira pukul 00.
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 07:00:32

Miliki Bukti Halangi Penyidikan Setnov, Dasar KPK Tangkap Fredrich Yunadi

JAKARTA - KPK menegaskan pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap Fredrich Yunadi. Alasan penangkapan itu dilakukan KPK karena diduga Fredrich diyakini telah melakukan tindakan hukum dengan menghalang-hala
 
Rabu, 3 Januari 2018 | 12:38:48

KPK Pede Majelis Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menolak eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov)
 
Kamis, 28 Desember 2017 | 18:01:39

Ketua MPR : Pilih Pemimpin Karena Uang, Tak Akan Berkah

JAKARTA-Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengingatkan agar masyarakat tak salah memilih calon pemimpin dalam pilkada 2018 mendatang. Sebagai bangsa berdaulat, rakyat diminta memilih pemimpin berdasarkan uang. Sebab
 
Rabu, 27 Desember 2017 | 22:41:44

Presiden Joko Widodo Serahkan 3000 Sertifikat Kompetensi Magang

BEKASI—Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat kompetensi pemagangan kepada 3000  peserta pemagangan dan 97 pembimbing/mentor serta piagam penghargaan kepada perusahaan/industri sebagai penyelenggara p
 
Sabtu, 23 Desember 2017 | 18:23:01

Kasus Novel "Terbengkalai", Barang Bukti Bisa Hilang

JAKARTA – Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sudah terbengkalai selama 8 bulan. Hingga saat ini pelaku penyiraman belum berhasil ditangka
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top