iklan Situs
 
Sabtu, 2 Desember 2017 | 10:07:30
Nasional

KPK Pastikan Berkas Setya Novanto Dilimpahkan Sebelum Praperadilan

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan berkas perkara penyidikan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, hampir selesai. Berkas tersebut pun akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan dalam waktu dekat.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya akan melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke tahap penuntutan sebelum digelarnya sidang gugatan praperadilan jilid II yang diajukan oleh Setya Novanto.

"Bisa, sudah beres itu, tinggal dikit lagi aja. Sebelum praperadilan ya, ya, ya," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2017).

Sekadar diketahui, sidang gugatan praperadilan jilid II ‎yang diajukan Setya Novanto sempat dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pada Kamis, 30 November 2017. Namun, pihak KPK tidak hadir dalam sidang tersebut.

Oleh karena itu, sidang praperadilan ditunda dan akan dilanjutkan pada Kamis, 7 Desember 2017. Saut pun memastikan, pelimpahan berkas perkara Setya Novanto ke penuntutan sebelum digelarnya praperadilan sudah disiapkan.

"Waktunya sudah masuk kok. Masuk dalam batas waktu. Masuk limit waktunya. Enggak (sampai Kamis). Bisa sudah pasti," tandasnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar non-aktif tersebut resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP sejalan telah diterbitkannya surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.

Sebelumnya, Novanto pernah mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK atas penetapan tersangkanya di kasus korupsi e-KTP ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). PN Jaksel pun mengabulkan ‎gugatan tersebut danstatus tersangka Setya Novanto gugur.

Selang beberapa bulan kemudian, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Novanto kembali melawan dengan mengajukan gugatan lagi ke PN Jaksel. (Okezone.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 22 Januari 2018 | 04:52:14

Airlangga: Andi-Yatno Lebih Berpengalaman Mengurus Pemerintahan

PEKANBARU, - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berkeyakinan Pasangan Calon Gubernur Riau Arsyadjuliandi Andi Rachman dengan Suyatno akan memenangkan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 27 Juni 2018
Senin, 22 Januari 2018 | 04:44:25

TNI Kirim Tim Kesehatan ke Kampung Pedam Distrik Okbibab

JAKARTA-Tim Satgas Kesehatan TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) diantaranya terdiri dari 7 (tujuh) orang dokter spesialis yaitu spesialis anak, penyakit dalam, penyakit kulit dan obsgyn, yang saat ini sedang melaksa
Senin, 22 Januari 2018 | 04:34:19

Andi Rachman : Lanjutkan Kepemimpinan Tanpa Asap

PEKANBARU-Pasangan incumbent Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno resmi dideklarasikan, Minggu (21/1/2018) pagi di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto memberikan tiga amanah
Senin, 22 Januari 2018 | 04:22:41

Airlangga Pesan Tiga Amanah Kepada Pasangan AYO

PEKANBARU-Pasangan incumbent Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno resmi dideklarasikan, Minggu (21/1/2018) pagi di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto memberikan tiga amanah
 
Berita Lainnya
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:11:36

Berideologi Pancasila, Indonesia Tak Boleh Legalisasi UU LGBT & Perkawinan Sejenis

JAKARTA - Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Dr. Ahmad Basarah menilai pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan L
 
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:08:29

Baleg DPR Bantah Pernyataan Zulhas soal Adanya 5 Parpol Pro LGBT

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo membantah pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang menyatakan adanya lima fraksi partai politik di DPR yang mendo
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:30:44

Jabat Ketua DPR, KPK Imbau Bamsoet Perbarui Laporan Harta Kekayaannya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk segera memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sebab, Bamsoet sudah menduduki
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:25:21

171 Perusahaan Media Lolos Verifikasi Faktual Dewan Pers

JAKARTA Dewan Pers menyatakan 171 perusahaan media lolos verifikasi administrasi dan faktual selama 2017. Rinciannya adalah media cetak sebanyak 101, media televisi 22, media online 40 dan media radio d
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 12:28:09

KPK Periksa Eks Ketua Komisi II DPR Chairuman Terkait Korupsi E-KTP

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa un
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 10:06:56

Siapa Saja yang Kena Reshuffle dan Masuk Kabinet Jokowi Pagi Ini?

JAKARTA - Pengumuman reshuffle Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilaksanakan pagi ini, Rabu (17/1/2018). Sejumlah nama yang diganti serta nama-nama yang masuk ke Kabinet beredar. S
 
Selasa, 16 Januari 2018 | 13:29:39

Zulkifli Hasan Dukung Doktor Pancasila Jabat Wakil Ketua MPR

JAKARTA-Gonjang-ganjing revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang tarik-menarik soal pimpinan MPR/DPR RI di DPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan senang kalau PDI Perjuangan akan mengajukan Ketua FPDIP MP
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:26:26

Pengusungan Calon dari TNI/Polri di Pilkada Dianggap Kegagalan Parpol Lakukan Kaderisasi

JAKARTA Banyaknya partai politik (parpol) yang mengusung perwira tinggi (Pati) di kalangan TNI dan Polri untuk maju di Pilkada Serentak 2018 dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam pengaderan."Tentunya ada fak
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:22:14

Dinilai Salah Gunakan Profesi, KPK Jerat Fredrich dan Bimanesh

JAKARTA Aktivis antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penahanan terhadap pengacara Fredrich Yunadi dan penersangkaan terhadap Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Biman
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:56:06

9 Bulan Berlalu, Novel Baswedan Tak Kunjung Mendapat Keadilan

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Kepolisian tidak sungguh-sungguh mengusut kasus teror fisik terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, hingg
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:49:51

Rekan Fredrich Yunadi Akui Ada di RS Permata Hijau Sebelum Setnov Kecelakaan

JAKARTA - Anak buah Fredrich Yunadi, Achmad Rudyansyah ‎mengakui sedang berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta sebelum Setya Novanto (Setnov) kecelakaan. Saat itu, dirinya sedang mengece
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:45:42

Tiba di KPK, Fredrich Yunadi Bungkam

JAKARTA - Pengacara Fredrich Yunadi menolak berkomentar setibanya‎ di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada malam hari ini. Fredrich sendiri tiba di Gedung KPK sekira pukul 00.
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 07:00:32

Miliki Bukti Halangi Penyidikan Setnov, Dasar KPK Tangkap Fredrich Yunadi

JAKARTA - KPK menegaskan pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap Fredrich Yunadi. Alasan penangkapan itu dilakukan KPK karena diduga Fredrich diyakini telah melakukan tindakan hukum dengan menghalang-hala
 
Rabu, 3 Januari 2018 | 12:38:48

KPK Pede Majelis Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menolak eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov)
 
Kamis, 28 Desember 2017 | 18:01:39

Ketua MPR : Pilih Pemimpin Karena Uang, Tak Akan Berkah

JAKARTA-Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengingatkan agar masyarakat tak salah memilih calon pemimpin dalam pilkada 2018 mendatang. Sebagai bangsa berdaulat, rakyat diminta memilih pemimpin berdasarkan uang. Sebab
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top