iklan Situs
 
Jumat, 1 Desember 2017 | 11:01:32
Nasional

Rawan Dikorupsi, KPK Pantau Pembahasan APBD

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau proses pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab, anggaran daerah rawan dikorupsi oleh oknum pejabat daerah.

‎Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya memang sudah lama memantau setiap pengeluaran dan pemasukan anggaran di daerah. Hal itu untuk mencegah dana untuk pembangunan di daerah tersebut dibancak.

"Dari sisi pencegahan, KPK telah menggapai hampir semua provinsi guna mencari tahu bagaimana daerah mengelola pengeluaran dan pemasukan," kata Saut saat dikonfirmasi, ‎Kamis (30/11/2017).

Dalam hal ini, kata Saut, pihaknya telah sempat menyambangi beberapa provinsi di Indonesia untuk program pencegahan yang diantaranya meliputi dialog dengan Kepala Daerah serta memantau pengawasan dana APBD.

"Nah, ada sejumlah saran perbaikan disampaikan. Nah kalau juga transaksionalnya muncul, dan negara rugi, maka dari situ KPK mencarinya," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK baru saja kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat di Jambi yang diduga melakukan suap pengesahan RAPBD.

Belajar dari operasi senyap itu, kata Saut, KPK akan kembali gencar melakukan upaya pencegahan di daerah. Khususnya, dalam proses pembahasan sampai pengesahan APBD.

"Karena KPK digaji untuk itu dalam bentuk koordinasi, supervisi, monitoring dan pencegahan baru kemudian penindakan atau sebaliknya," tandasnya.

‎Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi, tahun anggaran 2018. Keempat tersangka tersebut yakni, anggota DPRD Jambi, Supriyono; Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik; Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan; dan Asisten III Bidang Administrasi (Asda) ata‎u bagian umum Pemprov Jambi, Saifuddin.

Dalam kasus ini, KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp4,7 miliar dari kesepakatan sebesar Rp6 miliar ‎yang diduga sebagai pelicin atau 'uang ketok' pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Uang tersebut diduga telah diberikan tiga pejabat Pemprov Jambi‎ kepada anggota DPRD asal PAN, Supriyono untuk memuluskan pengesahan RAPBD Tahun 2018.(Okezone.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 22 Januari 2018 | 04:52:14

Airlangga: Andi-Yatno Lebih Berpengalaman Mengurus Pemerintahan

PEKANBARU, - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berkeyakinan Pasangan Calon Gubernur Riau Arsyadjuliandi Andi Rachman dengan Suyatno akan memenangkan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 27 Juni 2018
Senin, 22 Januari 2018 | 04:44:25

TNI Kirim Tim Kesehatan ke Kampung Pedam Distrik Okbibab

JAKARTA-Tim Satgas Kesehatan TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) diantaranya terdiri dari 7 (tujuh) orang dokter spesialis yaitu spesialis anak, penyakit dalam, penyakit kulit dan obsgyn, yang saat ini sedang melaksa
Senin, 22 Januari 2018 | 04:34:19

Andi Rachman : Lanjutkan Kepemimpinan Tanpa Asap

PEKANBARU-Pasangan incumbent Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno resmi dideklarasikan, Minggu (21/1/2018) pagi di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto memberikan tiga amanah
Senin, 22 Januari 2018 | 04:22:41

Airlangga Pesan Tiga Amanah Kepada Pasangan AYO

PEKANBARU-Pasangan incumbent Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno resmi dideklarasikan, Minggu (21/1/2018) pagi di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto memberikan tiga amanah
 
Berita Lainnya
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:11:36

Berideologi Pancasila, Indonesia Tak Boleh Legalisasi UU LGBT & Perkawinan Sejenis

JAKARTA - Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Dr. Ahmad Basarah menilai pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan L
 
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:08:29

Baleg DPR Bantah Pernyataan Zulhas soal Adanya 5 Parpol Pro LGBT

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo membantah pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang menyatakan adanya lima fraksi partai politik di DPR yang mendo
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:30:44

Jabat Ketua DPR, KPK Imbau Bamsoet Perbarui Laporan Harta Kekayaannya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk segera memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sebab, Bamsoet sudah menduduki
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:25:21

171 Perusahaan Media Lolos Verifikasi Faktual Dewan Pers

JAKARTA Dewan Pers menyatakan 171 perusahaan media lolos verifikasi administrasi dan faktual selama 2017. Rinciannya adalah media cetak sebanyak 101, media televisi 22, media online 40 dan media radio d
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 12:28:09

KPK Periksa Eks Ketua Komisi II DPR Chairuman Terkait Korupsi E-KTP

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa un
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 10:06:56

Siapa Saja yang Kena Reshuffle dan Masuk Kabinet Jokowi Pagi Ini?

JAKARTA - Pengumuman reshuffle Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilaksanakan pagi ini, Rabu (17/1/2018). Sejumlah nama yang diganti serta nama-nama yang masuk ke Kabinet beredar. S
 
Selasa, 16 Januari 2018 | 13:29:39

Zulkifli Hasan Dukung Doktor Pancasila Jabat Wakil Ketua MPR

JAKARTA-Gonjang-ganjing revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang tarik-menarik soal pimpinan MPR/DPR RI di DPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan senang kalau PDI Perjuangan akan mengajukan Ketua FPDIP MP
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:26:26

Pengusungan Calon dari TNI/Polri di Pilkada Dianggap Kegagalan Parpol Lakukan Kaderisasi

JAKARTA Banyaknya partai politik (parpol) yang mengusung perwira tinggi (Pati) di kalangan TNI dan Polri untuk maju di Pilkada Serentak 2018 dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam pengaderan."Tentunya ada fak
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:22:14

Dinilai Salah Gunakan Profesi, KPK Jerat Fredrich dan Bimanesh

JAKARTA Aktivis antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penahanan terhadap pengacara Fredrich Yunadi dan penersangkaan terhadap Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Biman
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:56:06

9 Bulan Berlalu, Novel Baswedan Tak Kunjung Mendapat Keadilan

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Kepolisian tidak sungguh-sungguh mengusut kasus teror fisik terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, hingg
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:49:51

Rekan Fredrich Yunadi Akui Ada di RS Permata Hijau Sebelum Setnov Kecelakaan

JAKARTA - Anak buah Fredrich Yunadi, Achmad Rudyansyah ‎mengakui sedang berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta sebelum Setya Novanto (Setnov) kecelakaan. Saat itu, dirinya sedang mengece
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:45:42

Tiba di KPK, Fredrich Yunadi Bungkam

JAKARTA - Pengacara Fredrich Yunadi menolak berkomentar setibanya‎ di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada malam hari ini. Fredrich sendiri tiba di Gedung KPK sekira pukul 00.
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 07:00:32

Miliki Bukti Halangi Penyidikan Setnov, Dasar KPK Tangkap Fredrich Yunadi

JAKARTA - KPK menegaskan pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap Fredrich Yunadi. Alasan penangkapan itu dilakukan KPK karena diduga Fredrich diyakini telah melakukan tindakan hukum dengan menghalang-hala
 
Rabu, 3 Januari 2018 | 12:38:48

KPK Pede Majelis Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menolak eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov)
 
Kamis, 28 Desember 2017 | 18:01:39

Ketua MPR : Pilih Pemimpin Karena Uang, Tak Akan Berkah

JAKARTA-Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengingatkan agar masyarakat tak salah memilih calon pemimpin dalam pilkada 2018 mendatang. Sebagai bangsa berdaulat, rakyat diminta memilih pemimpin berdasarkan uang. Sebab
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top