iklan Situs
 
Rabu, 15 November 2017 | 11:37:55
Nasional

Berpotensi Picu Berbagai Masalah, Ketum PPP Kritisi Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Ketua Umum PPP, Djan Faridz
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang (UU) tentang administrasi kependudukan yang mengakomodasi penghayat kepercayaan di kolom Agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berpotensi menimbulkan meresahkan masyarakat.

"Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat serta menyulitkan pemerintah dalam mengimplimentasikan aturan tersebut," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Keputusan MK itu terkait dengan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Ia mengatakan keputusan tersebut juga berpotensi membenturkan umat Islam dengan pemerintah sehingga akan berefek pada suara Jokowi pada Pilpres 2019.

"Implementasi putusan tersebut dapat menghadapkan antara umat Islam dengan pemerintah, sehingga berpotensi merugikan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pilpres 2019," katanya.

Ia memandang Majelis Hakim MK tidak mempertimbagkan implikasi keputusan tersebut di masyarakat.

"MK tidak mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi yang timbul dari putusan tersebut dan hanya melihat dari aspek Hak Asasi Manusia," katanya.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Setelah disahkan, penganut aliran kepercayaan selain enam agama resmi, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, bisa dicantumkan dalam kartu kependudukan. (Okezone.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 18 November 2017 | 09:08:03

Hati-Hati, Pria yang Hilang Ereksi Bisa Sebabkan Kondom Tertinggal di Dalam Miss V

KETIKA berhubungan seks, tak jarang pasangan menggunakan kondom. Alasan penggunaan alat kontrasepsi itu berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kondom dapat membawa masalah tertentu, salah
Sabtu, 18 November 2017 | 09:02:23

Liburan ke Pantai Banyu Anjlok, Malang Bisa Dapat Jackpot 3 Tempat Wisata Sekaligus!

MENGULIK keindahan wisata alam yang ada di Indonesia sepertinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terlebih beberapa tempat wisata memiliki keistimewaannya tersendiri. Pantai Banyu Anjlok di Desa Purwodadi,
Sabtu, 18 November 2017 | 08:59:36

Intip Pesona Pantai Kasap yang Sering Disebut "Raja Ampatnya" Pacitan

INDONESIA memiliki keindahan alam yang tak ada habisnya. Pesona alam Indonesia yang paling banyak menarik pengunjung adalah pantai. Namun, ada yang berbeda dengan Pantai Kasab di Kabupaten Pacitan ini.Pantai Ka
Sabtu, 18 November 2017 | 08:48:20

TIPS LARIS: Lihat Sisi Emosional Pelanggan Anda, Bisa Buat Sukses Penjualan!

JAKARTA - Banyak jenis gaya dan teknik penjualan yang anda ketahui. Namun, apakah anda tahu teknik tersebut berhasil?Hal Ini benar-benar penting pada apa yang sesuai untuk Anda dan produk Anda. Pikirkan apa yan
 
Berita Lainnya
Jumat, 17 November 2017 | 11:18:12

Kemenkumham Serius Tangani Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

JAKARTA - Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan problematika yang yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen serta merugikan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan S
 
Jumat, 17 November 2017 | 11:15:44

Empat Aksi Penyerangan KKB terhadap Aparat Keamanan di Papua

JAKARTA - Dua personel Brimob Polri, Brigadir Firman dan Bripka Yongky Rumte ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua saat berpatroli zona Tembagapura di Mile 69. Satu diantaranya yakni, Brigad
 
Jumat, 17 November 2017 | 09:10:00

Pengamat Sebut Ketegasan Jokowi dalam Penegakan Hukum Jadi Pendongkrak Elektabilitasnya

JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan ketegasan Presiden Joko Widodo terhadap upaya penegakan hukum korupsi akan meningkatkan elektabilitasnya dalam Pilpres 2019."Presiden harus
 
Kamis, 16 November 2017 | 23:00:57

Pengacara: Setya Novanto Kecelakaan dalam Perjalanan Menuju KPK

JAKARTA - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyebut kliennya itu akan mendatangi KPK pada malam ini. Namun, menurut Fredrich, Novanto mengalami kecelakaan di perjalanan."Saya ditelepon oleh ajudan, dim
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:50:51

Setya Novanto Hilang, Pengacara: Saya Yakin 100 Persen di Jakarta

Jakarta - Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto, diburu KPK, namun seolah menghilang karena tak bisa ditemukan. Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, yakin kliennya masih berada di Jakarta
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:46:47

Novanto Diburu KPK, Ical: Golkar Akan Tetap Kuat

Jakarta - Malam tadi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disambangi penyidik KPK di rumahnya. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie kemudian bicara soal masa depan Golkar."Insya Allah Golkar aka
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:31:55

Pengacara: Setya Novanto Bukan Pengecut, Cuma Tak Ikhlas Diperkosa

Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menegaskan kliennya bukan pengecut. Dia juga yakin Novanto masih berada di Jakarta."Beliau bukan pengecut, cuma beliau tidak ikhlas diperkosa," kata Fredrich
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:26:08

Diburu KPK, Setya Novanto Ingin Bertemu Jokowi

Jakarta - Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, kini sedang diburu KPK. Kini Ketua DPR itu ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).Hal ini dinyatakan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, di rumah Nov
 
Rabu, 15 November 2017 | 11:37:55

Berpotensi Picu Berbagai Masalah, Ketum PPP Kritisi Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang (UU) tentang administrasi kependudukan yang mengakom
 
Rabu, 15 November 2017 | 11:35:08

TOP NEWS: Penyanderaan 1.300 Warga Papua Belum Usai, Tindakan Tegas Jadi Harga Mati!

SEBANYAK 1.300 warga Kampung Kimbely dan Kampung Banti di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Berbagai langkah tegas pun dikemukakan untuk membeba
 
Rabu, 15 November 2017 | 09:53:26

Pembentukan Dewan Pengawas KPK Mengemuka

Jakarta-Anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan salah satu rekomendasi Pansus Angket KPK mengusulkan dibentuknya Dewan Pengawas KPK sehingga ada
 
Rabu, 15 November 2017 | 08:49:21

Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Panjang Kasus Buni Yani

BANDUNG - "Terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, M Sapto saat membacakan vonis terhadap Buni Yani dalam sidang perkara penyebaran ujaran kebenc
 
Selasa, 14 November 2017 | 12:03:17

Usut Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Direktur PT Warga Kusuma Jaya

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Warga Kusuma Jaya (PT WKJ), Herlin Wijaya, pada hari ini.Herlin bakal digali keterangannya dalam kapasitas
 
Selasa, 14 November 2017 | 11:43:16

Indeks Kebebasan Pers di Negara Muslim, Indonesia di Bawah Afganistan

JAKARTA - Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan aparat polisi terhadap terhadap jurnalis Okezone Saldi Hermanto di Timika, Papua, menambah daftar catatan buruk kebebasan berekspresi di media sosial. Banyakny
 
Selasa, 14 November 2017 | 10:55:50

Simpatisan ISIS Ditangkap saat Hendak ke Filipina, Kapolda: Perbatasan Sulut Masih Kondusif

MANADAO - Situasi perbatasan di wilayah Sulawesia Utara (Sulut) tetap kondusif menyusul penangkapan seorang pria berinisial DM, warga Lebak, Provinsi Banten. Pria itu ditangkap saat hendak naik kapal cepat Expr
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top