iklan Situs
 
Rabu, 15 November 2017 | 11:37:55
Nasional

Berpotensi Picu Berbagai Masalah, Ketum PPP Kritisi Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Ketua Umum PPP, Djan Faridz
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang (UU) tentang administrasi kependudukan yang mengakomodasi penghayat kepercayaan di kolom Agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berpotensi menimbulkan meresahkan masyarakat.

"Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat serta menyulitkan pemerintah dalam mengimplimentasikan aturan tersebut," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Keputusan MK itu terkait dengan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Ia mengatakan keputusan tersebut juga berpotensi membenturkan umat Islam dengan pemerintah sehingga akan berefek pada suara Jokowi pada Pilpres 2019.

"Implementasi putusan tersebut dapat menghadapkan antara umat Islam dengan pemerintah, sehingga berpotensi merugikan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pilpres 2019," katanya.

Ia memandang Majelis Hakim MK tidak mempertimbagkan implikasi keputusan tersebut di masyarakat.

"MK tidak mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi yang timbul dari putusan tersebut dan hanya melihat dari aspek Hak Asasi Manusia," katanya.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Setelah disahkan, penganut aliran kepercayaan selain enam agama resmi, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, bisa dicantumkan dalam kartu kependudukan. (Okezone.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 18 Januari 2018 | 22:58:45

Meringis Saat Pipis, Ternyata Bocah Ini Baru Dicabuli Mbah Jenggot

ROKANHULU - Sud alias alias Mbah Jenggot (69) seorang petani warga Desa Rambah Muda DU SKPD, Rokan Hulu (Rohul) ini harus mendekam di sel tahanan Polres Rokan Hulu. Pasalnya Mbah Jenggot diduga telah mencabuli
Kamis, 18 Januari 2018 | 22:21:07

JPU Tak Dapat Buktikan Dakwaannya, Terdakwa Narkotika ini Bebas

ROKANHILIR-Keyakinan jaksa dan hakim tak selamanya sama. Begitu pula yang terjadi dalam sidang  kali ini, Jaksa tidak dapat menyakinkan hakim, sehingga terdakwa kasus narkotika ini bebas dari jeratan hukum
Kamis, 18 Januari 2018 | 21:49:53

Lidah Korban Gantung Diri ini Tak Menjulur : Ini Kata Iptu Boy

ROKANHILIR-Kamis 18/1/18 petang tadi, warga jalan Makarti RT/RW 003/001 Dusun Suka Maju Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang heboh, dengan sosok pria tua tergantung di gudang belakang rumahnya. I
Kamis, 18 Januari 2018 | 20:18:04

Museum Bahari Terbakar, ISLA Unhas Minta Anies Baswedan Turun Tangan

JAKARTA-Museum Bahari yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta terbakar, Selasa (16/01/2018). Kebakaran di gedung bersejarah ini diduga karena adanya konsleting listrik di bagian atap. Insiden ini pun mengunda
 
Berita Lainnya
Rabu, 17 Januari 2018 | 12:28:09

KPK Periksa Eks Ketua Komisi II DPR Chairuman Terkait Korupsi E-KTP

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa un
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 10:06:56

Siapa Saja yang Kena Reshuffle dan Masuk Kabinet Jokowi Pagi Ini?

JAKARTA - Pengumuman reshuffle Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilaksanakan pagi ini, Rabu (17/1/2018). Sejumlah nama yang diganti serta nama-nama yang masuk ke Kabinet beredar. S
 
Selasa, 16 Januari 2018 | 13:29:39

Zulkifli Hasan Dukung Doktor Pancasila Jabat Wakil Ketua MPR

JAKARTA-Gonjang-ganjing revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang tarik-menarik soal pimpinan MPR/DPR RI di DPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan senang kalau PDI Perjuangan akan mengajukan Ketua FPDIP MP
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:26:26

Pengusungan Calon dari TNI/Polri di Pilkada Dianggap Kegagalan Parpol Lakukan Kaderisasi

JAKARTA – Banyaknya partai politik (parpol) yang mengusung perwira tinggi (Pati) di kalangan TNI dan Polri untuk maju di Pilkada Serentak 2018 dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam pengaderan."Tentunya ada fak
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:22:14

Dinilai Salah Gunakan Profesi, KPK Jerat Fredrich dan Bimanesh

JAKARTA – Aktivis antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penahanan terhadap pengacara Fredrich Yunadi dan penersangkaan terhadap Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Biman
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:56:06

9 Bulan Berlalu, Novel Baswedan Tak Kunjung Mendapat Keadilan

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Kepolisian tidak sungguh-sungguh mengusut kasus teror fisik terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, hingg
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:49:51

Rekan Fredrich Yunadi Akui Ada di RS Permata Hijau Sebelum Setnov Kecelakaan

JAKARTA - Anak buah Fredrich Yunadi, Achmad Rudyansyah ‎mengakui sedang berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta sebelum Setya Novanto (Setnov) kecelakaan. Saat itu, dirinya sedang mengece
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:45:42

Tiba di KPK, Fredrich Yunadi Bungkam

JAKARTA - Pengacara Fredrich Yunadi menolak berkomentar setibanya‎ di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada malam hari ini. Fredrich sendiri tiba di Gedung KPK sekira pukul 00.
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 07:00:32

Miliki Bukti Halangi Penyidikan Setnov, Dasar KPK Tangkap Fredrich Yunadi

JAKARTA - KPK menegaskan pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap Fredrich Yunadi. Alasan penangkapan itu dilakukan KPK karena diduga Fredrich diyakini telah melakukan tindakan hukum dengan menghalang-hala
 
Rabu, 3 Januari 2018 | 12:38:48

KPK Pede Majelis Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menolak eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov)
 
Kamis, 28 Desember 2017 | 18:01:39

Ketua MPR : Pilih Pemimpin Karena Uang, Tak Akan Berkah

JAKARTA-Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengingatkan agar masyarakat tak salah memilih calon pemimpin dalam pilkada 2018 mendatang. Sebagai bangsa berdaulat, rakyat diminta memilih pemimpin berdasarkan uang. Sebab
 
Rabu, 27 Desember 2017 | 22:41:44

Presiden Joko Widodo Serahkan 3000 Sertifikat Kompetensi Magang

BEKASI—Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat kompetensi pemagangan kepada 3000  peserta pemagangan dan 97 pembimbing/mentor serta piagam penghargaan kepada perusahaan/industri sebagai penyelenggara p
 
Sabtu, 23 Desember 2017 | 18:23:01

Kasus Novel "Terbengkalai", Barang Bukti Bisa Hilang

JAKARTA – Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sudah terbengkalai selama 8 bulan. Hingga saat ini pelaku penyiraman belum berhasil ditangka
 
Sabtu, 23 Desember 2017 | 18:19:36

Perilaku LGBT Dinilai Dipengaruhi Faktor Lingkungan dan Psikologis

JAKARTA – Perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dinilai dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun psikologis. Perilaku itu terjadi akibat lingkungan yang kerap menganggap orang yang suk
 
Jumat, 22 Desember 2017 | 18:48:02

Datangi KPK, Gubernur Maluku Utara Takut Kena OTT

JAKARTA - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengindikasikan Maluku Utara masuk dalam daerah yang rawan tindak pidana korupsi (Tipikor). Sebabnya, terdapat indikasi AP
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top