Iklan Sosial
 
Rabu, 15 November 2017 | 08:49:21
Nasional

Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Panjang Kasus Buni Yani

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Buni Yani dalam persidangan dugaan pelanggaran UU ITE
BANDUNG - "Terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, M Sapto saat membacakan vonis terhadap Buni Yani dalam sidang perkara penyebaran ujaran kebencian benuansa suku, agama, ras dan antargolongan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Terkait putusan tersebut, pihak Buni menyatakan akan mengajukan banding. Vonis itu sendiri sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni dua tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga tidak menyertakan perintah penahanan terhadap Buni.

Pada Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP telah diatur mengenai sebuah putusan pidana yang tidak disertai dengan perintah penahanan. Putusan tersebut tetap sah. Buni dapat ditahan, jika majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi nantinya menyatakan Buni bersalah dan memerintahkan penahanan terhadapnya.

Vonis ini nyatanya bukan lembar terakhir dari perjalanan kasus Buni. Keputusan banding Buni akan menambah lembaran baru dalam kasus yang telah bergulir sejak satu tahun lalu ini. Terkait itu, Okezone telah merangkum perjalanan kasus Buni dari lembar ke lembar perjalanan waktu.

6 Oktober 2016

Buni mengunggah sebuah video berisi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala mengunjungi warga di Kepulauan Seribu ke akun Facebooknya.

Unggahan cuplikan video Ahok itu kemudian diberi judul: "PENISTAAN TERHADAP AGAMA?" oleh Buni dan menjadi viral di media sosial.

7 Oktober 2016

Kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) melaporkan Buni atas cuplikan video Ahok yang diunggah di akun Facebooknya.

Menurut para pelapor, unggahan video Ahok yang menjadi viral di media sosial itu telah direkayasa sedemikian rupa dan sengaja ditayangkan secara tidak utuh. Pelapor menilai unggahan tersebut sebagai upaya provokasi dan berpotensi menimbulkan gaduh.

10 Oktober

Didampingi 20 anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Buni yang merasa difitnah dan diganggu kebebasan berpendapatnya melaporkan balik para pelapor, Kotak Adja.

Buni merasa dirinya tak pernah melakukan rekayasa terhadap video Ahok yang diangguh di akun Facebooknya.

14 Oktober

Gelombang demonstrasi mulai terbentuk. Ratusan massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI jakarta.

Para pendemo menuntut Ahok ditangkap atas pidatonya di Kepulauan Seribu. Video Buni disebut-sebut sebagai pemicu aksi tersebut.

1 November

Polisi mencatat ada 11 laporan terhadap Ahok terkait pidatonya di Kepulauan Seribu. Laporan tersebut diketahui tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Palembang, Palu, hingga Mapolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri di Jakarta.

4 November

Demonstrasi skala besar menyusul aksi unjuk rasa FPI pada 14 Oktober. Aksi Bela Islam menjadi tajuk dari aksi ini. Hari itu, ratusan umat islam dan masyarakat dari berbagai golongan memenuhi areal silang Monas dan Istana Merdeka.

Dalam aksi itu, massa menuntut pemerintah turun tangan untuk memastikan proses hukum terhadap Ahok berjalan. Suasana damai yang terbangun sejak siang hingga ujung petang itu mendadak berubah mencekam lantaran aksi anarkis para demonstran yang terpancing provokasi sejumlah oknum.

Di Penjaringan, Jakarta Utara, sejumlah masyarakat terlibat bentrok dengan aparat. Malam Jakarta mendadak semakin kelam, asap hitam dari sejumlah aksi pembakaran yang diwarnai penjarahan memaksa aparat bertindak tegas untuk mencegah terulangnya peristiwa kekerasan berlandaskan sentimen SARA di masa lalu.

15 November

Memanasnya situasi sosial dan politik ibu kota memaksa presiden angkat bicara. Kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memproses kasus hukum Ahok secara terbuka dan transparan.

Atas perintah tersebut, polisi pun melakukan gelar perkara terbuka untuk pertama kalinya. Dalam gelar perkara terbuka itu, polisi melibatkan sejumlah pihak terkait.

16 November

Berdasar hasil gelar perkara, kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka. Berbarengan dengan itu, polisi juga memutuskan peningkatan status perkara Ahok dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.

Ahok disangkakan atas pelanggaran terhadap Pasal 156-A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

23 November

Untuk pertama kalinya Buni diperiksa sebagai terlapor terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari pemeriksaan itu, polisi menetapkan Buni sebagai tersangka penghasutan dengan isu SARA.

5 Desember

Atas status tersangkanya, Buni melawan balik dengan mengajukan gugatan praperadilan. Buni menganggap penetapan statusnya sebagai tersangka sebagai bentuk kriminalisasi.

13 Desember

Dalam sidang praperadilan perdana yang dipimpin oleh hakim tunggal, Sutiyono, Buni membacakan surat permohonan praperadilan, sesuai dengan agenda persidangan hari itu.

21 Desember

Hakim tunggal Setiyono menolak permohonan praperadilan yang Buni. Menurut Setiyono, penetapan tersangka Buni oleh kepolisian dilakukan tanpa cacat dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

27 Februari 2017

Buni melayangkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Dalam surat itu, Buni mengadukan adanya ketidakadilan dalam perkara yang menjeratnya.

Selain mengadu ke Jokowi, Buni juga mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mencari keadilan.

10 April

Perkara Buni dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Namun, untuk alasan efisiensi, proses pelimpahan tahap dua itu digarap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

8 Mei

Sidang perkara dugaan pelanggaran UU ITE atas Buni yang semula akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok dipindahkan ke PN Bandung.

"Memang sudah ada keputusan dari MA (Mahkamah Agung) pelaksanaan sidang (Buni Yani) nanti di PN Bandung," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raymond Ali kala itu.

13 Juni

Selasa itu, PN Bandung di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat menggelar sidang perdana Buni. Sidang itu diadili oleh M Sapto sebagai Ketua Majelis Hakim, M Razzad, Tardi, Judjianto Hadi Laksana dan I Dewa Gede Suarditha sebagai Hakim Anggota.

Dalam persidangan itu, jaksa menuntut Buni atas penghapusan kata "pakai" dalam video yang ia unggah ke akun Facebooknya.

20 Juni

Beberapa waktu sebelum sidang ini, tepatnya 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Ahok. Dalam persidangan ini, Buni menyampaikan sembilan poin eksepsi.

Pada salah satu poin eksepsi, Buni dan tim kuasa hukumnya meminta majelis hakim mempertimbangkan perkembangan perkara Ahok yang telah berkekuatan hukum tetap.

Buni dan kuasa hukumnya berharap majelis hakim membatalkan surat dakwaan jaksa, sebab Ahok telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga menurut mereka, dakwaan terhadap Buni tak lagi relevan secara hukum.

"Dengan eksepsi itu, maka demi tegaknya hukum, mohon kiranya majelis hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan JPU," kata pengacara Buni Yani," Aldwin Rahadian.

11 Juli

Majelis hakim PN Bandung menolak eksepsi Buni. Alhasil, perkara dugaan pelanggaran UU ITE itu pun berlanjut.

"Keberatan tidak dapat diterima sehingga sidang dilanjutkan," ucap ketua majelis hakim M Sapto saat membacakan amar putusannya dalam sidang yang digelar di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat.

12 September

Yusril Ihza Mahendra dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan Buni. Dalam kesaksiannya, Yusril berpendapat tidak ada unsur pidana dalam kasus Buni.

"Kalau saya melihat pasal 32 itu ada tiga ayat 1, 2, dan 3. Jadi kalau orang kemudian mengupload atau menyebarluaskan sesuatu yang kemudian diubah isinya itu bisa dipidana. Tapi itu terkait dengan ayat 3, yaitu kalau sesuatu itu memang bersifat rahasia. Kalau bersifat rahasia kemudian di-upload dan diubah, nah itu yang bisa dipidana," kata Yusril.

Menurut Yusril, Buni dalam hal ini tidak menyebarluaskan informasi --berbentuk video-- yang bersifat rahasia. Sehingga menurutnya, apa yang dilakukan Buni tidak mengandung unsur pidana.

3 Oktober

Buni Yani dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun beserta denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menilai Buni terbukti bersalah.

Atas tuntutan itu, Buni menyatakan dirinya merasa dirugikan oleh tuntutan jaksa. Ia bersikukuh tak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

14 November

Sidang vonis Buni digelar di PN Bandung. Dalam sidang itu, majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara kepada Buni, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Menanggapi vonis tersebut, Buni dan tim kuasa hukumnya mengajukan banding.

Atas hal-hal tersebut, majelis hakim tak melakukan perintah penahanan terhadap Buni. (Okezone.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 15 November 2018 | 11:21:36

TNI Tangkap 2 WN Malaysia Penyelundup Sabu di Perbatasan

PONTIANAK - Satuan tugas Pengamanan perbatasan Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yodha menangkap warga Malaysia berinisial AR dan MI karena membawa 13 gram sabu-sabu saat memasuki Indonesia di portal titik
Kamis, 15 November 2018 | 11:18:38

Samsung Akan Adopsi Pembagian Memori Eksternal Lewat Android Pie

Jakarta - Fungsi membagi memori eksternal untuk keperluan memperluas kapasitas memori internel sudah lama dihadirkan Google di Android, tepatnya di Android Marshmallow. Dengan cara ini, pengguna tidak
Kamis, 15 November 2018 | 11:12:01

Bakamla SPKKL Karangasem Ajak Warga Bersihkan Pantai Ujung

KARANGASEM - Bina Kreasi Maritim Bakamla di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bali diwujudkan dengan mengajak masyarakat maritim di wilayah Perairan Pantai Ujung, Kecamatan Karangas
Kamis, 15 November 2018 | 10:57:42

Mahasiswa IPB Rebut Gelar Juara di Kompetisi Tingkat ASEAN

JAKARTA - Tiga tim mahasiswa dari Departemen Ilmu Teknologi Pangan (ITP) Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil merebut berbagai gelar juara dalam Food Product Development Competition (FPDC) di Jakarta I
 
Berita Lainnya
Kamis, 15 November 2018 | 10:50:33

KPK: Boediono Dimintai Keterangan Terkait Century

Jakarta - Mantan wakil presiden Boediono mendatangi KPK. Kedatangannya terkait penyelidikan kasus Century."Ada kebutuhan permintaan keterangan terkait kasus Century," kata Kabiro Humas KPK Febri Dia
 
Kamis, 15 November 2018 | 10:17:52

KPK Mulai Lirik Kesaksian DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Meikarta

JAKARTA - Penyidik KPK mulai mengincar keterangan DPRD Kabupaten Bekasi berkaitan dengan perkara suap perizinan proyek Meikarta. Tampak dari pemanggilan seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi bernama
 
Kamis, 15 November 2018 | 09:34:10

Pemasang Disuruh Pusat, Siapa Kreator Poster Raja Jokowi?

JAKARTA - Sutradara penyebaran poster dan stiker bergambar petahana Joko Widodo dengan kostum raja Jawa masih menjadi misteri. Pemasang atribut 'Raja Jokowi' sendiri mengatakan pemasangan dilakukan
 
Kamis, 15 November 2018 | 09:06:44

Pengacara Habib Rizieq: Pengaruh HRS Lebih Luas Dari Pada UAS

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai pengaruh imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) sudah berkurang dibandingkan Ustaz Abdul Somad (UAS). Pengacara Habib Rizieq, Sug
 
Rabu, 14 November 2018 | 16:44:58

38 Kg Sabu Jaringan Internasional Gagal Beredar, 4 Tersangka Ditangkap

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali berhasil mengagalkan upaya penyelundupan Narkotika narkotika jenis sabu sebanyak 38 kilogram dan 30.000 butir ekstasi di perairan Langsa Aceh. Adapun oper
 
Rabu, 14 November 2018 | 16:33:08

UAS Ulama Paling Berpengaruh Versi LSI, Habib Rizieq Nomor 5

Jakarta -Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai ulama yang mempunyai pengaruh elektoral dan imbauannya paling didengarkan masyarakat. LSI menyebut Ada 5 ulama yang paling berpengar
 
Rabu, 14 November 2018 | 16:27:56

Ulama NU Serukan Digelar Muktamar Luar Biasa Pilih Rais Aam

Jombang - Puluhan ulama Nahdliyyin kembali menggelar pertemuan (halaqah) yang ke dua di Ponpes Chasbullah Bahrul Ulum, Jombang. Dalam pertemuan ini, para ulama salah satunya sepakat hJuru bicara
 
Rabu, 14 November 2018 | 15:10:19

Sambil Ketawa, Moeldoko: Kubu Prabowo-Sandi Pernah Bicara Substansi?

Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, mentertawakan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengkritisi diksi yang dipakai Jokowi belakangan w
 
Rabu, 14 November 2018 | 15:05:14

JK Ingin Pembangunan Desa Cegah Urbanisasi Besar-besaran

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pembangunan desa melalui dana desa ditujukan untuk mencegah urbanisasi besar-besaran. Itu dilakukan demi menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangun
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:52:05

Sambil Berdiri di Depan Hakim, Lucas Bantah Larikan Eddy Sindoro

Jakarta - Terdakwa perkara membantu pelarian tersangka KPK Eddy Sindoro, Lucas, membantah dakwaan jaksa. Lucas pun meminta majelis hakim yang mengadilinya untuk menghentikan persidangan atas dirinya
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:36:58

Sebelum Sebar Raja Jokowi, Pemasang Poster Kumpul di Semarang

Jakarta - PDIP sudah bertemu dengan pihak yang memasang atribut bergambar capres petahana Joko Widodo dengan kostum raja Jawa. Pihak pemasang ini mengaku mendapat arahan dari pihak tertentu, namun identitasny
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:27:43

Ditinggikan 1 Meter, PT KA Klaim Jalur Kereta Api di Porong Aman

Sidoarjo - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 meninggikan jalur rel Porong 1 meter. Tepatnya di sisi barat tanggul penahan lumpur Sidoarjo. Ini dilakukan agar jalur kereta tidak lagi tergenang banjir sa
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:16:56

PDIP Temui Pemasang Raja Jokowi, Diupah Rp 5 Ribu/Poster

Jakarta - Poster-poster dan stiker bergambar capres petahana Joko Widodo dengan kostum raja Jawa tersebar di pelosok Jawa Tengah. PDIP menunggu dalang di balik pemasangan atribut 'Raja Jokowi&#
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:13:26

Boeing Disebut Sembunyikan Info Penting Soal Fitur Lion Air PK-LQP

Jakarta - Boeing disebut menyembunyikan informasi penting soal potensi bahaya dari fitur kontrol penerbangan di tipe pesawat Boeing 737 MAX 8. Itu adalah jenis pesawat Lion Air PK-LQP yang jatuh bul
 
Rabu, 14 November 2018 | 08:47:30

Ahmad Basarah: Proxy War, Ancaman Bangsa Indonesia

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengingatkan tantangan atau ancaman bangsa Indonesia dan tuntutan kepahlawanan bangsa Indonesia saat ini bukan lagi peperangan konvensional, melainkan proxy war. Yakn
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top