iklan Situs
 
Rabu, 15 November 2017 | 08:49:21
Nasional

Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Panjang Kasus Buni Yani

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Buni Yani dalam persidangan dugaan pelanggaran UU ITE
BANDUNG - "Terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, M Sapto saat membacakan vonis terhadap Buni Yani dalam sidang perkara penyebaran ujaran kebencian benuansa suku, agama, ras dan antargolongan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Terkait putusan tersebut, pihak Buni menyatakan akan mengajukan banding. Vonis itu sendiri sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni dua tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga tidak menyertakan perintah penahanan terhadap Buni.

Pada Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP telah diatur mengenai sebuah putusan pidana yang tidak disertai dengan perintah penahanan. Putusan tersebut tetap sah. Buni dapat ditahan, jika majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi nantinya menyatakan Buni bersalah dan memerintahkan penahanan terhadapnya.

Vonis ini nyatanya bukan lembar terakhir dari perjalanan kasus Buni. Keputusan banding Buni akan menambah lembaran baru dalam kasus yang telah bergulir sejak satu tahun lalu ini. Terkait itu, Okezone telah merangkum perjalanan kasus Buni dari lembar ke lembar perjalanan waktu.

6 Oktober 2016

Buni mengunggah sebuah video berisi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala mengunjungi warga di Kepulauan Seribu ke akun Facebooknya.

Unggahan cuplikan video Ahok itu kemudian diberi judul: "PENISTAAN TERHADAP AGAMA?" oleh Buni dan menjadi viral di media sosial.

7 Oktober 2016

Kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) melaporkan Buni atas cuplikan video Ahok yang diunggah di akun Facebooknya.

Menurut para pelapor, unggahan video Ahok yang menjadi viral di media sosial itu telah direkayasa sedemikian rupa dan sengaja ditayangkan secara tidak utuh. Pelapor menilai unggahan tersebut sebagai upaya provokasi dan berpotensi menimbulkan gaduh.

10 Oktober

Didampingi 20 anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Buni yang merasa difitnah dan diganggu kebebasan berpendapatnya melaporkan balik para pelapor, Kotak Adja.

Buni merasa dirinya tak pernah melakukan rekayasa terhadap video Ahok yang diangguh di akun Facebooknya.

14 Oktober

Gelombang demonstrasi mulai terbentuk. Ratusan massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI jakarta.

Para pendemo menuntut Ahok ditangkap atas pidatonya di Kepulauan Seribu. Video Buni disebut-sebut sebagai pemicu aksi tersebut.

1 November

Polisi mencatat ada 11 laporan terhadap Ahok terkait pidatonya di Kepulauan Seribu. Laporan tersebut diketahui tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Palembang, Palu, hingga Mapolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri di Jakarta.

4 November

Demonstrasi skala besar menyusul aksi unjuk rasa FPI pada 14 Oktober. Aksi Bela Islam menjadi tajuk dari aksi ini. Hari itu, ratusan umat islam dan masyarakat dari berbagai golongan memenuhi areal silang Monas dan Istana Merdeka.

Dalam aksi itu, massa menuntut pemerintah turun tangan untuk memastikan proses hukum terhadap Ahok berjalan. Suasana damai yang terbangun sejak siang hingga ujung petang itu mendadak berubah mencekam lantaran aksi anarkis para demonstran yang terpancing provokasi sejumlah oknum.

Di Penjaringan, Jakarta Utara, sejumlah masyarakat terlibat bentrok dengan aparat. Malam Jakarta mendadak semakin kelam, asap hitam dari sejumlah aksi pembakaran yang diwarnai penjarahan memaksa aparat bertindak tegas untuk mencegah terulangnya peristiwa kekerasan berlandaskan sentimen SARA di masa lalu.

15 November

Memanasnya situasi sosial dan politik ibu kota memaksa presiden angkat bicara. Kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memproses kasus hukum Ahok secara terbuka dan transparan.

Atas perintah tersebut, polisi pun melakukan gelar perkara terbuka untuk pertama kalinya. Dalam gelar perkara terbuka itu, polisi melibatkan sejumlah pihak terkait.

16 November

Berdasar hasil gelar perkara, kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka. Berbarengan dengan itu, polisi juga memutuskan peningkatan status perkara Ahok dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.

Ahok disangkakan atas pelanggaran terhadap Pasal 156-A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

23 November

Untuk pertama kalinya Buni diperiksa sebagai terlapor terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari pemeriksaan itu, polisi menetapkan Buni sebagai tersangka penghasutan dengan isu SARA.

5 Desember

Atas status tersangkanya, Buni melawan balik dengan mengajukan gugatan praperadilan. Buni menganggap penetapan statusnya sebagai tersangka sebagai bentuk kriminalisasi.

13 Desember

Dalam sidang praperadilan perdana yang dipimpin oleh hakim tunggal, Sutiyono, Buni membacakan surat permohonan praperadilan, sesuai dengan agenda persidangan hari itu.

21 Desember

Hakim tunggal Setiyono menolak permohonan praperadilan yang Buni. Menurut Setiyono, penetapan tersangka Buni oleh kepolisian dilakukan tanpa cacat dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

27 Februari 2017

Buni melayangkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Dalam surat itu, Buni mengadukan adanya ketidakadilan dalam perkara yang menjeratnya.

Selain mengadu ke Jokowi, Buni juga mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mencari keadilan.

10 April

Perkara Buni dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Namun, untuk alasan efisiensi, proses pelimpahan tahap dua itu digarap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

8 Mei

Sidang perkara dugaan pelanggaran UU ITE atas Buni yang semula akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok dipindahkan ke PN Bandung.

"Memang sudah ada keputusan dari MA (Mahkamah Agung) pelaksanaan sidang (Buni Yani) nanti di PN Bandung," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raymond Ali kala itu.

13 Juni

Selasa itu, PN Bandung di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat menggelar sidang perdana Buni. Sidang itu diadili oleh M Sapto sebagai Ketua Majelis Hakim, M Razzad, Tardi, Judjianto Hadi Laksana dan I Dewa Gede Suarditha sebagai Hakim Anggota.

Dalam persidangan itu, jaksa menuntut Buni atas penghapusan kata "pakai" dalam video yang ia unggah ke akun Facebooknya.

20 Juni

Beberapa waktu sebelum sidang ini, tepatnya 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Ahok. Dalam persidangan ini, Buni menyampaikan sembilan poin eksepsi.

Pada salah satu poin eksepsi, Buni dan tim kuasa hukumnya meminta majelis hakim mempertimbangkan perkembangan perkara Ahok yang telah berkekuatan hukum tetap.

Buni dan kuasa hukumnya berharap majelis hakim membatalkan surat dakwaan jaksa, sebab Ahok telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga menurut mereka, dakwaan terhadap Buni tak lagi relevan secara hukum.

"Dengan eksepsi itu, maka demi tegaknya hukum, mohon kiranya majelis hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan JPU," kata pengacara Buni Yani," Aldwin Rahadian.

11 Juli

Majelis hakim PN Bandung menolak eksepsi Buni. Alhasil, perkara dugaan pelanggaran UU ITE itu pun berlanjut.

"Keberatan tidak dapat diterima sehingga sidang dilanjutkan," ucap ketua majelis hakim M Sapto saat membacakan amar putusannya dalam sidang yang digelar di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat.

12 September

Yusril Ihza Mahendra dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan Buni. Dalam kesaksiannya, Yusril berpendapat tidak ada unsur pidana dalam kasus Buni.

"Kalau saya melihat pasal 32 itu ada tiga ayat 1, 2, dan 3. Jadi kalau orang kemudian mengupload atau menyebarluaskan sesuatu yang kemudian diubah isinya itu bisa dipidana. Tapi itu terkait dengan ayat 3, yaitu kalau sesuatu itu memang bersifat rahasia. Kalau bersifat rahasia kemudian di-upload dan diubah, nah itu yang bisa dipidana," kata Yusril.

Menurut Yusril, Buni dalam hal ini tidak menyebarluaskan informasi --berbentuk video-- yang bersifat rahasia. Sehingga menurutnya, apa yang dilakukan Buni tidak mengandung unsur pidana.

3 Oktober

Buni Yani dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun beserta denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menilai Buni terbukti bersalah.

Atas tuntutan itu, Buni menyatakan dirinya merasa dirugikan oleh tuntutan jaksa. Ia bersikukuh tak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

14 November

Sidang vonis Buni digelar di PN Bandung. Dalam sidang itu, majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara kepada Buni, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Menanggapi vonis tersebut, Buni dan tim kuasa hukumnya mengajukan banding.

Atas hal-hal tersebut, majelis hakim tak melakukan perintah penahanan terhadap Buni. (Okezone.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 18 November 2017 | 09:08:03

Hati-Hati, Pria yang Hilang Ereksi Bisa Sebabkan Kondom Tertinggal di Dalam Miss V

KETIKA berhubungan seks, tak jarang pasangan menggunakan kondom. Alasan penggunaan alat kontrasepsi itu berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kondom dapat membawa masalah tertentu, salah
Sabtu, 18 November 2017 | 09:02:23

Liburan ke Pantai Banyu Anjlok, Malang Bisa Dapat Jackpot 3 Tempat Wisata Sekaligus!

MENGULIK keindahan wisata alam yang ada di Indonesia sepertinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terlebih beberapa tempat wisata memiliki keistimewaannya tersendiri. Pantai Banyu Anjlok di Desa Purwodadi,
Sabtu, 18 November 2017 | 08:59:36

Intip Pesona Pantai Kasap yang Sering Disebut "Raja Ampatnya" Pacitan

INDONESIA memiliki keindahan alam yang tak ada habisnya. Pesona alam Indonesia yang paling banyak menarik pengunjung adalah pantai. Namun, ada yang berbeda dengan Pantai Kasab di Kabupaten Pacitan ini.Pantai Ka
Sabtu, 18 November 2017 | 08:48:20

TIPS LARIS: Lihat Sisi Emosional Pelanggan Anda, Bisa Buat Sukses Penjualan!

JAKARTA - Banyak jenis gaya dan teknik penjualan yang anda ketahui. Namun, apakah anda tahu teknik tersebut berhasil?Hal Ini benar-benar penting pada apa yang sesuai untuk Anda dan produk Anda. Pikirkan apa yan
 
Berita Lainnya
Jumat, 17 November 2017 | 11:18:12

Kemenkumham Serius Tangani Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

JAKARTA - Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan problematika yang yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen serta merugikan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan S
 
Jumat, 17 November 2017 | 11:15:44

Empat Aksi Penyerangan KKB terhadap Aparat Keamanan di Papua

JAKARTA - Dua personel Brimob Polri, Brigadir Firman dan Bripka Yongky Rumte ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua saat berpatroli zona Tembagapura di Mile 69. Satu diantaranya yakni, Brigad
 
Jumat, 17 November 2017 | 09:10:00

Pengamat Sebut Ketegasan Jokowi dalam Penegakan Hukum Jadi Pendongkrak Elektabilitasnya

JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan ketegasan Presiden Joko Widodo terhadap upaya penegakan hukum korupsi akan meningkatkan elektabilitasnya dalam Pilpres 2019."Presiden harus
 
Kamis, 16 November 2017 | 23:00:57

Pengacara: Setya Novanto Kecelakaan dalam Perjalanan Menuju KPK

JAKARTA - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyebut kliennya itu akan mendatangi KPK pada malam ini. Namun, menurut Fredrich, Novanto mengalami kecelakaan di perjalanan."Saya ditelepon oleh ajudan, dim
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:50:51

Setya Novanto Hilang, Pengacara: Saya Yakin 100 Persen di Jakarta

Jakarta - Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto, diburu KPK, namun seolah menghilang karena tak bisa ditemukan. Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, yakin kliennya masih berada di Jakarta
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:46:47

Novanto Diburu KPK, Ical: Golkar Akan Tetap Kuat

Jakarta - Malam tadi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disambangi penyidik KPK di rumahnya. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie kemudian bicara soal masa depan Golkar."Insya Allah Golkar aka
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:31:55

Pengacara: Setya Novanto Bukan Pengecut, Cuma Tak Ikhlas Diperkosa

Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menegaskan kliennya bukan pengecut. Dia juga yakin Novanto masih berada di Jakarta."Beliau bukan pengecut, cuma beliau tidak ikhlas diperkosa," kata Fredrich
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:26:08

Diburu KPK, Setya Novanto Ingin Bertemu Jokowi

Jakarta - Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, kini sedang diburu KPK. Kini Ketua DPR itu ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).Hal ini dinyatakan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, di rumah Nov
 
Rabu, 15 November 2017 | 11:37:55

Berpotensi Picu Berbagai Masalah, Ketum PPP Kritisi Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang (UU) tentang administrasi kependudukan yang mengakom
 
Rabu, 15 November 2017 | 11:35:08

TOP NEWS: Penyanderaan 1.300 Warga Papua Belum Usai, Tindakan Tegas Jadi Harga Mati!

SEBANYAK 1.300 warga Kampung Kimbely dan Kampung Banti di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Berbagai langkah tegas pun dikemukakan untuk membeba
 
Rabu, 15 November 2017 | 09:53:26

Pembentukan Dewan Pengawas KPK Mengemuka

Jakarta-Anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan salah satu rekomendasi Pansus Angket KPK mengusulkan dibentuknya Dewan Pengawas KPK sehingga ada
 
Rabu, 15 November 2017 | 08:49:21

Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Panjang Kasus Buni Yani

BANDUNG - "Terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, M Sapto saat membacakan vonis terhadap Buni Yani dalam sidang perkara penyebaran ujaran kebenc
 
Selasa, 14 November 2017 | 12:03:17

Usut Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Direktur PT Warga Kusuma Jaya

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Warga Kusuma Jaya (PT WKJ), Herlin Wijaya, pada hari ini.Herlin bakal digali keterangannya dalam kapasitas
 
Selasa, 14 November 2017 | 11:43:16

Indeks Kebebasan Pers di Negara Muslim, Indonesia di Bawah Afganistan

JAKARTA - Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan aparat polisi terhadap terhadap jurnalis Okezone Saldi Hermanto di Timika, Papua, menambah daftar catatan buruk kebebasan berekspresi di media sosial. Banyakny
 
Selasa, 14 November 2017 | 10:55:50

Simpatisan ISIS Ditangkap saat Hendak ke Filipina, Kapolda: Perbatasan Sulut Masih Kondusif

MANADAO - Situasi perbatasan di wilayah Sulawesia Utara (Sulut) tetap kondusif menyusul penangkapan seorang pria berinisial DM, warga Lebak, Provinsi Banten. Pria itu ditangkap saat hendak naik kapal cepat Expr
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top