Iklan Sosial
 
Rabu, 15 November 2017 | 08:49:21
Nasional

Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Panjang Kasus Buni Yani

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Buni Yani dalam persidangan dugaan pelanggaran UU ITE
BANDUNG - "Terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, M Sapto saat membacakan vonis terhadap Buni Yani dalam sidang perkara penyebaran ujaran kebencian benuansa suku, agama, ras dan antargolongan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Terkait putusan tersebut, pihak Buni menyatakan akan mengajukan banding. Vonis itu sendiri sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni dua tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga tidak menyertakan perintah penahanan terhadap Buni.

Pada Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP telah diatur mengenai sebuah putusan pidana yang tidak disertai dengan perintah penahanan. Putusan tersebut tetap sah. Buni dapat ditahan, jika majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi nantinya menyatakan Buni bersalah dan memerintahkan penahanan terhadapnya.

Vonis ini nyatanya bukan lembar terakhir dari perjalanan kasus Buni. Keputusan banding Buni akan menambah lembaran baru dalam kasus yang telah bergulir sejak satu tahun lalu ini. Terkait itu, Okezone telah merangkum perjalanan kasus Buni dari lembar ke lembar perjalanan waktu.

6 Oktober 2016

Buni mengunggah sebuah video berisi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala mengunjungi warga di Kepulauan Seribu ke akun Facebooknya.

Unggahan cuplikan video Ahok itu kemudian diberi judul: "PENISTAAN TERHADAP AGAMA?" oleh Buni dan menjadi viral di media sosial.

7 Oktober 2016

Kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) melaporkan Buni atas cuplikan video Ahok yang diunggah di akun Facebooknya.

Menurut para pelapor, unggahan video Ahok yang menjadi viral di media sosial itu telah direkayasa sedemikian rupa dan sengaja ditayangkan secara tidak utuh. Pelapor menilai unggahan tersebut sebagai upaya provokasi dan berpotensi menimbulkan gaduh.

10 Oktober

Didampingi 20 anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Buni yang merasa difitnah dan diganggu kebebasan berpendapatnya melaporkan balik para pelapor, Kotak Adja.

Buni merasa dirinya tak pernah melakukan rekayasa terhadap video Ahok yang diangguh di akun Facebooknya.

14 Oktober

Gelombang demonstrasi mulai terbentuk. Ratusan massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI jakarta.

Para pendemo menuntut Ahok ditangkap atas pidatonya di Kepulauan Seribu. Video Buni disebut-sebut sebagai pemicu aksi tersebut.

1 November

Polisi mencatat ada 11 laporan terhadap Ahok terkait pidatonya di Kepulauan Seribu. Laporan tersebut diketahui tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Palembang, Palu, hingga Mapolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri di Jakarta.

4 November

Demonstrasi skala besar menyusul aksi unjuk rasa FPI pada 14 Oktober. Aksi Bela Islam menjadi tajuk dari aksi ini. Hari itu, ratusan umat islam dan masyarakat dari berbagai golongan memenuhi areal silang Monas dan Istana Merdeka.

Dalam aksi itu, massa menuntut pemerintah turun tangan untuk memastikan proses hukum terhadap Ahok berjalan. Suasana damai yang terbangun sejak siang hingga ujung petang itu mendadak berubah mencekam lantaran aksi anarkis para demonstran yang terpancing provokasi sejumlah oknum.

Di Penjaringan, Jakarta Utara, sejumlah masyarakat terlibat bentrok dengan aparat. Malam Jakarta mendadak semakin kelam, asap hitam dari sejumlah aksi pembakaran yang diwarnai penjarahan memaksa aparat bertindak tegas untuk mencegah terulangnya peristiwa kekerasan berlandaskan sentimen SARA di masa lalu.

15 November

Memanasnya situasi sosial dan politik ibu kota memaksa presiden angkat bicara. Kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memproses kasus hukum Ahok secara terbuka dan transparan.

Atas perintah tersebut, polisi pun melakukan gelar perkara terbuka untuk pertama kalinya. Dalam gelar perkara terbuka itu, polisi melibatkan sejumlah pihak terkait.

16 November

Berdasar hasil gelar perkara, kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka. Berbarengan dengan itu, polisi juga memutuskan peningkatan status perkara Ahok dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.

Ahok disangkakan atas pelanggaran terhadap Pasal 156-A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

23 November

Untuk pertama kalinya Buni diperiksa sebagai terlapor terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari pemeriksaan itu, polisi menetapkan Buni sebagai tersangka penghasutan dengan isu SARA.

5 Desember

Atas status tersangkanya, Buni melawan balik dengan mengajukan gugatan praperadilan. Buni menganggap penetapan statusnya sebagai tersangka sebagai bentuk kriminalisasi.

13 Desember

Dalam sidang praperadilan perdana yang dipimpin oleh hakim tunggal, Sutiyono, Buni membacakan surat permohonan praperadilan, sesuai dengan agenda persidangan hari itu.

21 Desember

Hakim tunggal Setiyono menolak permohonan praperadilan yang Buni. Menurut Setiyono, penetapan tersangka Buni oleh kepolisian dilakukan tanpa cacat dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

27 Februari 2017

Buni melayangkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Dalam surat itu, Buni mengadukan adanya ketidakadilan dalam perkara yang menjeratnya.

Selain mengadu ke Jokowi, Buni juga mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mencari keadilan.

10 April

Perkara Buni dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Namun, untuk alasan efisiensi, proses pelimpahan tahap dua itu digarap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

8 Mei

Sidang perkara dugaan pelanggaran UU ITE atas Buni yang semula akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok dipindahkan ke PN Bandung.

"Memang sudah ada keputusan dari MA (Mahkamah Agung) pelaksanaan sidang (Buni Yani) nanti di PN Bandung," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raymond Ali kala itu.

13 Juni

Selasa itu, PN Bandung di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat menggelar sidang perdana Buni. Sidang itu diadili oleh M Sapto sebagai Ketua Majelis Hakim, M Razzad, Tardi, Judjianto Hadi Laksana dan I Dewa Gede Suarditha sebagai Hakim Anggota.

Dalam persidangan itu, jaksa menuntut Buni atas penghapusan kata "pakai" dalam video yang ia unggah ke akun Facebooknya.

20 Juni

Beberapa waktu sebelum sidang ini, tepatnya 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Ahok. Dalam persidangan ini, Buni menyampaikan sembilan poin eksepsi.

Pada salah satu poin eksepsi, Buni dan tim kuasa hukumnya meminta majelis hakim mempertimbangkan perkembangan perkara Ahok yang telah berkekuatan hukum tetap.

Buni dan kuasa hukumnya berharap majelis hakim membatalkan surat dakwaan jaksa, sebab Ahok telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga menurut mereka, dakwaan terhadap Buni tak lagi relevan secara hukum.

"Dengan eksepsi itu, maka demi tegaknya hukum, mohon kiranya majelis hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan JPU," kata pengacara Buni Yani," Aldwin Rahadian.

11 Juli

Majelis hakim PN Bandung menolak eksepsi Buni. Alhasil, perkara dugaan pelanggaran UU ITE itu pun berlanjut.

"Keberatan tidak dapat diterima sehingga sidang dilanjutkan," ucap ketua majelis hakim M Sapto saat membacakan amar putusannya dalam sidang yang digelar di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat.

12 September

Yusril Ihza Mahendra dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan Buni. Dalam kesaksiannya, Yusril berpendapat tidak ada unsur pidana dalam kasus Buni.

"Kalau saya melihat pasal 32 itu ada tiga ayat 1, 2, dan 3. Jadi kalau orang kemudian mengupload atau menyebarluaskan sesuatu yang kemudian diubah isinya itu bisa dipidana. Tapi itu terkait dengan ayat 3, yaitu kalau sesuatu itu memang bersifat rahasia. Kalau bersifat rahasia kemudian di-upload dan diubah, nah itu yang bisa dipidana," kata Yusril.

Menurut Yusril, Buni dalam hal ini tidak menyebarluaskan informasi --berbentuk video-- yang bersifat rahasia. Sehingga menurutnya, apa yang dilakukan Buni tidak mengandung unsur pidana.

3 Oktober

Buni Yani dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun beserta denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menilai Buni terbukti bersalah.

Atas tuntutan itu, Buni menyatakan dirinya merasa dirugikan oleh tuntutan jaksa. Ia bersikukuh tak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

14 November

Sidang vonis Buni digelar di PN Bandung. Dalam sidang itu, majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara kepada Buni, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Menanggapi vonis tersebut, Buni dan tim kuasa hukumnya mengajukan banding.

Atas hal-hal tersebut, majelis hakim tak melakukan perintah penahanan terhadap Buni. (Okezone.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 16 Agustus 2018 | 20:04:14

PD.BPR Gemilang Indragiri Hilir Mendapatkan penghargaan "BPR AWARDS 2018"dari Info Bank

YOGYAKARTA - Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Gemilang mendapatkan penghargaan dengan predikat "sangat bagus" atas kinerja keuangan selama tahun 2017. Penghargaan yang diberikan bertempat
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:54:25

Camat Keritang Kukuhkan 25 Anggota Paskibra 2018

KERITANG - Camat Keritang Hady Rahman, S. Sos, M. Si didampingi oleh Kapolsek Keritang AKP. Lasarus Sinaga dan Danposramil Keritang Serda Busri mengukuhkan 25 orang pelajar SMA/sederajat menjadi anggota Pasukan
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:43:43

Tidak Terima Pemberitaan Di Salah Satu Media, Kamarudin Pilih Jalur Hukum

SIAK- Terkait salah satu Media di Riau yang diduga memberitakan hoax tentang Penghulu Kampung Sabak Permai, yang bermain anggaran. Tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya,  Kamarudin Penghulu Sabak Perm
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:13:33

Bakar Lahan, Dua Pemuda Satu Kakek Tua Dibekuk Polres Rohil

ROKANHILIR-Jajaran Polres Rohil Kamis 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib menggelar pers rilis dua perkara kasus kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi sela
 
Berita Lainnya
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:52:33

MUI Vonis Kerajaan Ubur-Ubur Sesat dan Menista Agama

Serang - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang memutuskan ajaran Kerajaan Ubur-ubur sesat dan menyesatkan. Kerajaan ini dinilai dapat dikenalan pasal penistaan agama. MUI juga meminta agar kerajaan te
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:44:57

Jokowi: Kemenangan Timnas U-16 contoh lompatan kemajuan Indonesia

JAKARTA - Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-73 di Gedung DPR. Salah satu yang disinggung Jokowi prestasi Timnas Sepakbola Indonesia U-16 menjuarai turnamen ASEAN Footbal
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:09:01

Sidang Paripurna MPR Sahkan PAH I dan II MPR

JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas)  mengumumkan telah dibentuknya Panitia Ad Hoc (PAH) I dan II  dalam Sidang paripurna MPR dengan  agenda utama Pidato Kenegaraan Presiden RI terkait
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 13:49:52

Myanmar Tahan Imbang Korut

BEKASI - Timnas Korea Utara diluar dugaan ditahan imbang oleh Myanmar dalam pertandingan grup D sepakbola putra Asian Games2018, di stadion Wibawa Mukti, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/8/2018).Meski Kor
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 13:38:28

MenpanRB Syafruddin Siap Selesaikan Program Tersisa Asman Abnur

 JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Negara, Komisaris Jenderal Pol. Syafruddin menyatakan siap menjalankan program yang sudah dijalankan oleh Menpa
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:26:16

Jokowi: Indonesia Jadi Kekuatan yang Disegani Dunia Jika Tetap Bersatu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perayaan hari kemerdekaan yang ke-73 Republik Indonesia harus jadi momentum sebagai pengingat persatuan bangsa Indonesia. Sebab, para pendiri bangsa telah m
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:15:58

Jokowi: Kepercayaan Rakyat pada Lembaga Negara Adalah Sumber Kekuatan Utama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan laporan singkatnya tentang lembaga negara dalam sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Jokowi menilai, penyampaian laporan
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:58:58

Sebelum Penetapan Resmi KPU, Sebenarnya Sandiaga Tidak Harus Mundur dari Wagub DKI

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa Sandiaga Salahuddin Uno sebenarnya tidak harus mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Sebenarnya Sandiaga tidak harus mund
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 08:56:36

Air Mata Fatmawati dan Sejarah Bendera Pusaka Merah Putih

JAKARTA Mendengar nama Fatmawati, istri sang proklamator RI, Soekarno, masyarakat tampaknya akan teringat dengan Bendera Merah Putih. Dirinyalah yang menjahit Bendera Merah Putih untuk dikibarkan saat P
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 00:20:46

Kukuhkan 36 Paskibra Tahun 2018, Sakinah : Berikan yang Terbaik untuk Bagan Sinembah

ROKANHILIR Camat Bagan Sinembah, Sakinah SSTP MSI mengukuhkan 36 Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Tahun 2018 di Aula Bintang Mulia Hotel, Rabu 15/8/2018 malam.36 Paskibra yang dikukuhkan ini meliputi 21 Pu
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 16:38:35

Salurkan Bantuan, PKS Usulkan Gempa Lombok Berstatus Bencana Nasional

JAKARTA - Sebanyak 20 tenda dan pelbagai kebutuhan logistik disalurkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kepada korban gempa di Lombok, NTB. Lewat perwakilan kadernya, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, mengat
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 15:56:21

Presiden Jokowi Berikan Penghargaan kepada Ayah Farhat Abbas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan bintang mahaputera nararya kepada Abbas Said, yakni ayah dari pengacara kontroversial Farhat Abbas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8/2018
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 15:44:11

Rudi Erawan Mengaku Usulkan Nama Eks Kepala BPJN ke Elite PDIP

Jakarta - Rudi Erawan mengaku mengusulkan nama Amran HI Mustary ke PDIP untuk menduduki posisi Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX pada Kementerian PUPR. Saat itu, Rudi menemui Bambang
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 15:29:21

Zulkifli anggap Syafruddin profesional, tepat jadi Menpan RB

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Syafruddin menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri. Sepert
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 15:19:53

Ranomi Kromowidjojo : Saatnya Perenang Nasional Tunjukkan Kemampuan

JAKARTA Perenang Belanda keturunan Jawa, Ranomi Kromowidjojo menyempatkan diri berlatih bersama timnas renang Indonesia sebelum tampil di Asian Games 2018, di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Jakar
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top