Iklan Sosial
 
Selasa, 14 November 2017 | 12:03:17
Nasional

Usut Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Direktur PT Warga Kusuma Jaya

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonu Budiono.
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Warga Kusuma Jaya (PT WKJ), Herlin Wijaya, pada hari ini.

Herlin bakal digali keterangannya dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait pengusutan penyidikan kasus dugaan suap terhadap Dirjen Hubla Kemenhub non-aktif, Antonius Tonny Budiono.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATB (Antonius Tonny Budiono)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (14/11/2017).

Selain Herlin, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya, yakni Kepala Unit Pelaksana Proyek (UPP) Kelas II Bajomulyo Juwana, Edi Sukisno dan Karyawan Swasta Innaka Winahyu Nasution. Keduanya juga diperiksa untuk tersangka Antonius Tonny Budiono.

‎Sebelumnya KPK telah resmi menetapkan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ‎pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan oleh PT Adiguna Keruktama.

Dalam hal ini ada uang dugaan untuk suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono.

Namun demikian, KPK masih terus mendalami proyek-proyek yang digarap oleh Tonny Budiono terkait perizinan dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Tahun Anggaran 2016-2017 yang terindikasi ‎tindak pidana korupsi.

Sebagai penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Okezone.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 19 September 2018 | 16:26:19

Kain Ulos Jadi Jurus Menpar untuk Danau Toba Menuju Global Geopark

KAIN ulos merupakan salah satu hasil karya dari budaya masyarakat Sumatera Utara. Kain yang identik dengan suku Batak ini ternyata tidak sekadar kain tenun saja, tapi memiliki arti mendalam. Berwarna dom
Rabu, 19 September 2018 | 16:22:52

Waspada, Sering Makan Terlalu Malam Bisa Tingkatkan Risiko Kanker

PENYAKIT kanker jadi salah satu penyakit mematikan di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel di dalam tubuh yang abnormal dan tidak terkendali. Sel kanker bisa terjadi di mana pun pada tubu
Rabu, 19 September 2018 | 16:18:40

Hari ini Korut dan Korsel sepakat memasuki era tanpa perang

PRESIDEN Korea Selatan Moon Jae-in dalam jumpa pers hari ini di Pyongyang mengatakan Korea Utara akan menutup fasilitas uji coba nuklirnya di hadapan para ahli internasional dan bersedia menghancurkan kaw
Rabu, 19 September 2018 | 16:14:36

Saatnya Daftar CPNS 2018, Situs SSCN Sudah Bisa Diakses

JAKARTA - Terhitung pukul 13.00 WIB, portal sscn.bkn.go.id sudah mulai bisa diakses oleh publik. Tentunya ini menjadi jadi kabar gembira bagi masyarakat, sebab pada pagi tadi portal sscn.bkn.go.id sempat
 
Berita Lainnya
Rabu, 19 September 2018 | 14:29:49

Ikuti Putusan MA, Golkar Banten Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

Serang - DPD Golkar Banten tetap mencalonkan calegnya maju sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) besok. Meski dua calegnya yaitu Desy Yusandi dari dapil Kota Tangerang dan Agus Randil dari dapil Pand
 
Rabu, 19 September 2018 | 14:23:53

Novel Baswedan: Jokowi Masih Ada Waktu untuk Menegakkan Hukum

Sleman - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, berharap Jokowi bisa menjadi motor untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia."Beliau ini (Jokowi) adalah presiden ki
 
Rabu, 19 September 2018 | 14:17:52

Gaduh Buwas vs Mendag, Jokowi Harus Turun Tangan

Jakarta -Jokowi harus pada performa maksimal di tahun politik. Tinggal 7 bulan lagi Pilpres 2019 digelar, kegaduhan di kabinet kerja justru kontroproduktif dengan kerja keras Jokowi selama ini.Jokowi dini
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:29:36

Fadli Zon Nyanyi Potong Bebek Angsa: Gagal Urus Bangsa Maksa Dua Kali

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bernyanyi 'Potong Bebek Angsa' di Twitter. Dia mengubah lirik lagu anak-anak tersebut menjadi bernada Pilpres 2019.Lirik lagu tersebut, seperti
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:22:49

Bertemu Waketum PD, Jokowi Sampaikan Salam Hormat ke SBY

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyapa Presiden Joko Widodo seusai acara pelantikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Istana. Syarief menyampaikan, Jokowi juga titip salam ke Ketu
 
Rabu, 19 September 2018 | 10:51:32

PAN Balas PSI: Tak Ada Istilah Jadul untuk Adil dan Makmur

Jakarta - Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut nama koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni 'Koalisi Indonesia Adil Makmur', jadul. PAN mempertanyakan maksud sindiran itu. "Yang modern itu sepe
 
Rabu, 19 September 2018 | 08:44:31

Disomasi Nasdem, 720 Advokat Sukarela Bela Rizal Ramli

JAKARTA - Ekonom Dr. Rizal Ramli mengatakan siap menutut balik Partai NasDem karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya sebagai pakar ekonomi nasional dan internasional. "Kami juga bisa tuntut balik.
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:45:39

Moeldoko Bertemu Lin Neumann: Demokrat Jangan Baper

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sempat berfoto bersama co-founder media Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann, dan disoal Partai Demokrat (PD). Moeldoko meminta PD tidak terbawa perasaan (ba
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:16:18

Timses Jokowi Bantah Bikin RBT Jokowi Saja

Jakarta - Informasi terkait ring back tone (RBT) berjudul 'Jokowi Saja' ramai beredar lewat sebuah poster. Timses Jokowi-Ma'ruf Amin membantah RBT itu buatan mereka. "Tidak (dari tim kampan
 
Selasa, 18 September 2018 | 15:38:59

Jokowi: Silakan Beda Pilihan, tapi Jangan Sampai Tak Saling Sapa

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Nasional Ke-1 Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) di Istana Negara. Jokowi dalam pidatonya menyinggung soal perbedaan pilihan yang dija
 
Selasa, 18 September 2018 | 15:36:29

Soal Berita SBY di Asia Sentinel, Johan Budi: Jangan Kaitkan dengan Istana

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapta Prabowo membantah tudingan bahwa Istana ikut terlibat dalam pemberitaan Asia Sentinel tetang kasus pencucian uang bail-out Bank Century y
 
Selasa, 18 September 2018 | 11:30:26

KPK: Zulkifli Hasan Diperiksa Terkait Kasus Bupati Lampung Selatan

Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyambangi KPK. Rupanya kedatangan Zulkifli sebagai saksi atas panggilan penyidik KPK berkaitan dengan perkara suap adiknya yang juga Bupati Lampung Selatan nona
 
Selasa, 18 September 2018 | 10:28:03

Garuda Indonesia Gugat Rolls-Royce Rp 640 Miliar

Jakarta - Maskapai Garuda Indonesia menggugat perusahaan asal Inggris, Rolls-Royce. Garuda menilai Rolls-Royce melakukan perbuatan curang dalam membuat perjanjian sehingga merugikan Garuda.Gugatan itu d
 
Selasa, 18 September 2018 | 09:53:18

Kepala Daerah Dukung Capres, Tak Ada Aturan yang Dilanggar

JAKATRA - Anggota Fraksi PDIP Perjuangan Irma Suryani Chaniago mengingatkan dukungan kepala daerah pernah dilakukan ketika Pemilu 2014. Saat itu Gubernur dan Wagub Jabar Ahmad Heryawan dengan Deddy Miz
 
Senin, 17 September 2018 | 16:20:53

Kemendagri Akan Blokir Data 6 Juta Orang yang Belum Rekam E-KTP

Jakarta - Data Dirjen Dukcapil menyebut terdapat 6 juta penduduk dewasa yang belum merekam data KTP elektronik. Tanpa perekamam KTP elektronik, 6 juta penduduk itu tidak bisa menjalankan haknya pada Pemilu 2019
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top