Rabu, 14 Agustus 2019 | 12:39:04
Hukrim

Sekwan Pemkab Rohul Kalah, PN Rohul Perintahkan Hak Keuangan TeddybDibayar

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
fahrin
Foto saat sidang perdata hak keuangan Anggota DPRD Rohul Teddy Mirzal Dal di Ruang Sidang Kantor Pengadilan Negeri Pasirpengaraian Selasa, (13/9/2019).

ROKAN HULU - Sidang perdata hak keuangan Anggota DPRD Rokab Hulu aktif periode 2014-2019 Teddy Mirza Dal yang belum dibayarkan  setehun lebih, meski melelahkan dan proses panjang dari awal mulai, kedua belah pihak menghadirkan saksi fakta, ahli, kesimpulan hingga Selasa, (13/8/2019) sidang putusan oleh Majelis Hakim Kantor Pengadilan Negeri Pasirpengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Selama bergulirnya Sidang Gugatan perdata dengan Ketua Majelis Hakim Sunoto SH, MH didampingi panitera, Kuasa hukum Teddy Mirza Dal terus berupaya untuk mencari keadilan terhadap hak keuangan klien mereka akhirnya membuahkan hasil, Memutuskan Sekeretaris Dewan (Sekwan) DPRD Rokan Hulu diperintahkan membayarkan hak-hak keuangan Anggota DPRD dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Teddy Mirzal Dal yang selama ini belum terbayarkan.

Putusan sidang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sunoto SH, MH, dengan hakim anggota‎ Irpan Hasan Lubis SH dan Budi Setyawan SH, pada sidang pembacaan putusan, dihadiri tergugat dua Kelmi Amri SH juga Ketua DPRD Rokan Hulu, didampingi Bagian Hukum Setdakab Rokan Hulu.

Dikatakan Humas PN Pasirpangaraian, Irpan Hasan Lubis, juga anggota Majelis Hakim perkara Teddy mengatakan ada tiga item dikabulkan majelis, pertama menyatakan bahwasanya Surat Keputusan Gubernur Riau itu sah dan berlaku secara hukum. Kedua‎, menyatakan penggugat, dalam hal ini Teddy Mirza Dal masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu‎ periode 2014-2019.

‎Ketiga, menghukum tergugat satu, dalam hal ini Sekretaris DPRD Rokan Hulu membayar kerugian materil terhadap penggugat Teddy sekira Rp 462 juta, dengan rincian yaitu tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.

‎Irpan Lubis mengaku ada beberapa pertimbangan majelis hakim mengabulkan sejumlah item gugatan Teddy seperti dibacakan ketua majelis, bahwasanya penggugat Teddy masih aktif sebagai anggota DPRD Rokan Hulu sampai awal September 2019. Teddy juga belum pernah diberhentikan secara sah, dan belum ada surat yang memberhentikan dirinya secara sah dari tergugat satu ataupun tergugat dua.

Diakuinya, pertimbangan majelis juga mengacu Undang-Undang Keuangan Negara, sampai turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengenai Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

"Jadi majelis mempertimbangkan dikarenakan dia masih sah sebagai anggota DPRD Rokan Hulu maka majelis mempertimbangan apa mengalami kerugian materiil sebagaimana disebutkan," jelas Irpan.

Sambung Irpan lagi, ada dua item gugatan Teddy yang tidak dikabulkan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis, seperti dana reses karena selama 15 bulan penggugat berada di lembaga pemasyarakatan. Majelis juga tidak mengabulkan gugatan Teddy untuk advokat,"(Advokat) itu kan tanggung jawab pribadi," jelas Humas PN Pasirpangaraian.

 

Setelah sidang putusan‎, sambung Irpan, bagi pihak yang tidak puas dengan putusan majelis hakim masih bisa melakukan upaya hukum, dengan mengajukan banding atau kasasi dengan waktu 14 hari pasca putusan. "Kita menunggu dari mereka (tergugat) yang kita harapkan supaya mereka patuh dan taat terhadap putusan tadi, itu saja," pungkas Irpan Hasan Lubis.

Sementara, Efesus DM Sinaga SH, selaku Kuasa Hukum Teddy Mirza Dal, menganggap putusan majelis hakim PN Pasirpangaraian terhadap perkara perdata diajukan kliennya cukup adil.

‎"Artinya apa yang menjadi selama ini tuntutan beliau itu, akhirnya oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, itu tadi dikabulkan," kata Efesus, didampingi rekannya Ramses Hutagaol SH, MH.

"Sama-sama kita mendengar bahwasanya ada berapa item tadi yang dikabulkan. Dan kita berharap supaya direalisasikan secepatnya oleh tergugat satu maupun tergugat dua, itu saja harapan kita," tambahnya.

Efesus mengaku pihaknya siap bila memang Pemkab Rokan Hulu mengajukan upaya hukum, baik banding atau kasasi. Namun dia berharap, secepatnya hak Teddy direalisasikan, karena menjadi haknya sebagai anggota DPRD Rokan Hulu periode 2014-2019.‎

Dikutip Spiritriau.com Sementara itu, usai sidang, Kabag Hukum Setdakab Rokan Hulu, Edy Suherman SH, belum bisa memberikan keterangan. Kepada wartawan sebelum meninggalkan PN Pasirpangaraian, Edy mengaku masih perlu minta izin dari pimpinannya.

Sebelumnya saksi ahli dan fakta yang kita hadirkan pada persidangan kali ini, telah menyampaikan titik terang terhadap hak keuangan klien kita pak Teddy Mirza Dal sebagai anggota DPRD Rohul.

Sedangkan sebelumnya, Ramses Hutagaol didampingi Efesus DM Sinaga SH, para saksi.yang mereka hadirkan, telah panjang lebar menyampaikan pandangan didepan persidangan. sesuai keterangan mereka baik saksi ahli dan fakta.

"DIduga. Tergugat I dan tergugat II telah mencoba melakukan perbuatan melawan hukum," ujar kuasa hukum Teddy Mirza Dal. Menurut Ramses, cukup terang dan jelas apa yang sudah mereka penasehat hukum Teddy Miza Dal red  ajukan di persidangan itu. Ada hak keuangan klien mereka seharusnya diberikan. Karena klien mereka belum diberhentikan selaku anggota DPRD Rokan Hulu.

DiAkuinya, memang klien mereka ada menjalani hukuman atas kasus yang menjeratnya sesuai putusan Pengadilan Negeri Pasirpangaraian dan putusan MA dan Itu sudah dijalani. Namun klien mereka masih anggota DPRD Rohul aktif, tentu hak keuangan yang seharusnya dia terima diberikan lah, bukan sebaliknya.

Sehingga lanjut Ramses, sesuai penyampaian saksi ahli hukum Tata Negara, DR. H. Bahrun Azmi, SH., MH., MSi dan ahli hukum Administrasi Tata Negara, Zulwisman, SH., MH dan saksi fakta  yang mereka hadirkan, besar harapan apa yang menjadi hak dari klen mereka para pihak tergugat membayarkan.

 

"Kami kira sudah jelas ya, apa yang sudah kita ajukan dipersidangan itu sudah jelas bahwa tergugat I Sekwan yakni Budhia Kasino dan tergugat II Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu sesuai penyampaian saksi ahli hukum Tata Negara dan ahli hukum Administrasi Tata Negara yang kita tampilkan dipersidangan," kata Ramses Hutagaol SH. MH.

Sebab masih Pengacara Ramses, dari keterangan Ahli Hukum Administrasi Tata Negara itu, menjelaskan bahwa syarat untuk tidak membayarkan gaji seorang anggota DPRD itu, harus terlebih dahulu diberhentikan dari anggota DPRD.

Namun apabila tidak diberhentikan dari anggota DPRD baik dari Partai dan SK Gubernur hingga diparipurnakan maka anggota DPRD berhak mendapatkan  hak keuangan nya yang disesuaikan pada perintah undang-undang dan peraturan yang ada.

"Dinyatakan pada aturannya, apabila dia terpidana maka tidak didapatkan haknya. Tetapi, yang bersangkutan harus terlebih dahulu diberhentikan dari anggota legislatif. Jelas dia tidak lagi mendapatkan sesuai hak sebagai anggota legislatif. Nah lain yang menimpa Anggota DPRD RohulTeddy Miza Dal, Dia tidak diberhentikan sebagai anggota  Legislatif," ujarnya.

Akan tetapi lanjut Ramses, apabila partai politik tidak melakukan hal tersebut dalam hal ini Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri dapat mengambil tindakan yang bersifat Diskrisi. Sesuai dengan pendapat ahli, seharusnya pihak tergugat menyurati pimpinan tertinggi partai yaitu DPW di provinsi atau dipusat.

"Tapi sampai hari ini itu tidak dilakukan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri. Oleh sebab itu Teddy Mirza Dal tidak pernah diberhentikan dari anggota legislatif dan terhadap kegiatan-kegiatan badan kehormatan (BK) dewan, Teddy Mirza Dal juga tidak pernah disidangkan,"

"Jelas, sesuai dengan hukum ahli Tata Negara dan ahli hukum Administrasi yang kita hadirkan membuka titik terang mengenai perkara hukum terhadap hak keuangan Teddy Mirza Dal. Dengan demikian seluruh hak keuangan anggota DPRD Rohul Teddy Miza Dal harus dibayarkan oleh mereka pihak tergugat ,"pungkasnya. (fah)

 


 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 17 September 2019 | 20:20:14

Nama Kajari dan Pidsus Kejaksaan Bengkalis Dicatut

BENGKALIS - Nama Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Riau serta beberapa kepala seksi dilembaga tersebut dicatut oleh oknum tidak bertanggungjawab.Ini diduga dengan kegiatan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang sedan
Selasa, 17 September 2019 | 17:01:11

Pasien Ningsih Tinampi Harus Rela Antre Hingga 2020

Pasuruan - Antrean pasien yang ingin diobati Ningsih Tinampi mencapai ratusan bahkan ribuan saat Sabtu dan Minggu. Bahkan antrean pasien tercatat hingga tahun 2020.Ningsih membuka praktik pengoba
Selasa, 17 September 2019 | 16:56:21

Pemprov Sulsel Berencana Beli Helikopter, Buat Apa?

Makassar - Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana membeli helikopter pada tahun depan. Helikopter ini disebut untuk penanggulangan bencana di daerah."Iya kita rencanakan 2020. Ini kan bukan daftar kei
Selasa, 17 September 2019 | 16:51:01

Begini Kronologi Meninggalnya Ayah Donny Alamsyah

 Donny Alamsyah kehilangan salah satu orang paling dicintainya. Sang ayah, Benjamin Djunaedy meninggal dunia pada Selasa (17/9/2019) di usia 73 tahun.Donny Alamsyah, menuturkan sang ayah meninggal di
 
Berita Lainnya
Selasa, 17 September 2019 | 20:20:14

Nama Kajari dan Pidsus Kejaksaan Bengkalis Dicatut

BENGKALIS - Nama Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Riau serta beberapa kepala seksi dilembaga tersebut dicatut oleh oknum tidak bertanggungjawab.Ini diduga dengan kegiatan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang sedan
 
Selasa, 17 September 2019 | 17:54:40

TNI dan BPBD Berhasil Menangkap yang Diduga Pelaku Karhutla, Dandim 0302/Inhu Janji Berikan Hadiah

INHU - Sejak sebulan terakhir Komandan kodim (Dandim) 0302/Inhu, Letkol Arh Hendra Roza S.I.P, memerintahkan seluruh personil TNI di wilayah Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) dan Kuansing untuk memadamkan titik a
 
Selasa, 17 September 2019 | 14:53:10

Polres Bintan Polda Kepri Musnahkan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Seberat 114, 7kg

BATAM Barang bukti Hasil Pengungkapan Narkotika jenis sabu oleh Polres Bintan pada (30/8) yang lalu dimusnahkan hari ini Selasa (17/9) dipimpin oleh Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang. S.IK, M.Si dalam kegia
 
Selasa, 17 September 2019 | 13:50:22

Bunuh Nenek Gegara Utang Rp 15 Ribu, Adul Terancam Bui Seumur Hidup

Garut - Abdul Aziz alias Adul (20) membunuh dan membakar Iyah (65) gegera persoalan sepele. Pemuda sadis tersebut terancam penjara seumur hidup.Adul menghabisi nyawa nenek tersebut di gubuk tengah sawah, K
 
Selasa, 17 September 2019 | 13:07:42

Mantan Kades di Ponorogo yang Korupsi Rp 523 Juta Ditahan

Ponorogo - Parmi (50) ditahan di Rutan Kelas II-B Ponorogo. Mantan Kades Kambeng, Kecamatan Slahung, itu merupakan tersangka korupsi Rp 523 juta dari dana APBDes 2015/2016.Dalam dua tahun tersebu
 
Selasa, 17 September 2019 | 12:32:33

Jumlah Tersangka Kasus Karhutla di Sumsel, Kalteng dan Kalbar Meningkat

Jakarta - Mabes Polri memperbaharui data penegakan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Perhari ini, jumlah tersangka pembakar hutan dan lahan meningkat di Polda Sumatera Selatan (Sumsel), Kalima
 
Selasa, 17 September 2019 | 11:14:27

Mayat Bayi Perempuan Ditemukan dalam Tas di Toilet Masjid Gunung Putri

Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam sebuah tas di toilet Masjid Jami Baitul Mutaqim, Desa Tlajung Udik RT02/13, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Selasa (17/9). Mayat bayi itu pertama ka
 
Senin, 16 September 2019 | 17:07:37

Polres Tanjungpinang Gelar Konferensi Pers Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Bertempat di lobi Polres Tanjungpinang dilaksanakan Konferensi Pers Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali, MH, Senin (16/9/
 
Senin, 16 September 2019 | 16:28:18

Saat Novy Hamil, John Chardon Diduga Pernah Bekap Dia dengan Bantal

Persidangan kasus pembunuhan Novy Chardon telah berakhir dengan dijatuhkannya vonis penjara 15 tahun terhadap terdakwa John Chardon pada Rabu (11/09/2019) pekan lalu. Bagaimana tanggapan keluarga Novy di Suraba
 
Senin, 16 September 2019 | 16:04:09

Diduga Terlibat Korupsi Pengadaan Alkes, Anggota DPRD Kota Bandung Ditahan

Anggota DPRD Kota Bandung berinisial IH diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait pengadaan alat kesehatan RSUD Rasidin Padang, Sumatera Barat. Kerugian negara dari praktik rasuah itu sebanyak Rp
 
Senin, 16 September 2019 | 15:22:22

Perkosa dan Rampok 4 Wanita di Jakpus, Pelaku Incar Kalung Korban

Jakarta - Empat wanita dirampok setelah diperkosa lebih dahulu oleh tiga orang pria di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Para pelaku mengincar perhiasan hingga barang berharga korban lainnya.Salah satu pelaku
 
Senin, 16 September 2019 | 10:47:45

Gerebek Persembunyian Begal, Polisi Temukan Bondet dan Rangka Motor

Pasuruan - Sebuah lokasi yang diduga tempat persembunyian begal dan penyimpanan barang curian di Kabupaten Pasuruan digerebek polisi. Petugas kepolisian menemukan sejumlah rangka kendaraan bermot
 
Senin, 16 September 2019 | 09:50:46

Tim Karlahut Polsek Pinggir Lakukan Moving-Up dan Lidik Para Pelaku Pembakaran

Pinggir - Dipimpin langsung Kapolsek Pinggir Kompol Firman V.W.A. Sianipar SH MH, Tim Karlahut Polsek Pinggir masih terus berupaya melakukan kegiatan Patroli karlahut serta pemadaman dan pendinginan di bekas la
 
Senin, 16 September 2019 | 09:00:47

Rugi 800 Ribu, PT. Salim Ivomas Pratama Polisikan 2 Remaja

ROKANHILIR - Kedapatan melakukan pencurian Tandan Buah Sawit (TBS), dua remaja yang masih di bawah umur ini di laporkan oleh PT. Salim Ivomas Pratama ke Mapolsek Bagan Sinembah.Akibatnya, dua remaja yang berini
 
Minggu, 15 September 2019 | 17:09:04

Pemugaran Cagar Budaya Masih Terus Dilakukan Pihak Kontraktor

TANJUNGPINANG - Miris, akibat pemugaran tanpa didampingi tenaga ahli, salah satu cagar budaya di Tanjungpinang yakni Kelenteng Tien Hou Kong atau Vihara Bahtra Sasana yang berada di Jalan Merdeka kini kondisiny
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top