Rabu, 14 Agustus 2019 | 12:39:04
Hukrim

Sekwan Pemkab Rohul Kalah, PN Rohul Perintahkan Hak Keuangan TeddybDibayar

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
fahrin
Foto saat sidang perdata hak keuangan Anggota DPRD Rohul Teddy Mirzal Dal di Ruang Sidang Kantor Pengadilan Negeri Pasirpengaraian Selasa, (13/9/2019).

ROKAN HULU - Sidang perdata hak keuangan Anggota DPRD Rokab Hulu aktif periode 2014-2019 Teddy Mirza Dal yang belum dibayarkan  setehun lebih, meski melelahkan dan proses panjang dari awal mulai, kedua belah pihak menghadirkan saksi fakta, ahli, kesimpulan hingga Selasa, (13/8/2019) sidang putusan oleh Majelis Hakim Kantor Pengadilan Negeri Pasirpengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Selama bergulirnya Sidang Gugatan perdata dengan Ketua Majelis Hakim Sunoto SH, MH didampingi panitera, Kuasa hukum Teddy Mirza Dal terus berupaya untuk mencari keadilan terhadap hak keuangan klien mereka akhirnya membuahkan hasil, Memutuskan Sekeretaris Dewan (Sekwan) DPRD Rokan Hulu diperintahkan membayarkan hak-hak keuangan Anggota DPRD dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Teddy Mirzal Dal yang selama ini belum terbayarkan.

Putusan sidang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sunoto SH, MH, dengan hakim anggota‎ Irpan Hasan Lubis SH dan Budi Setyawan SH, pada sidang pembacaan putusan, dihadiri tergugat dua Kelmi Amri SH juga Ketua DPRD Rokan Hulu, didampingi Bagian Hukum Setdakab Rokan Hulu.

Dikatakan Humas PN Pasirpangaraian, Irpan Hasan Lubis, juga anggota Majelis Hakim perkara Teddy mengatakan ada tiga item dikabulkan majelis, pertama menyatakan bahwasanya Surat Keputusan Gubernur Riau itu sah dan berlaku secara hukum. Kedua‎, menyatakan penggugat, dalam hal ini Teddy Mirza Dal masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu‎ periode 2014-2019.

‎Ketiga, menghukum tergugat satu, dalam hal ini Sekretaris DPRD Rokan Hulu membayar kerugian materil terhadap penggugat Teddy sekira Rp 462 juta, dengan rincian yaitu tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.

‎Irpan Lubis mengaku ada beberapa pertimbangan majelis hakim mengabulkan sejumlah item gugatan Teddy seperti dibacakan ketua majelis, bahwasanya penggugat Teddy masih aktif sebagai anggota DPRD Rokan Hulu sampai awal September 2019. Teddy juga belum pernah diberhentikan secara sah, dan belum ada surat yang memberhentikan dirinya secara sah dari tergugat satu ataupun tergugat dua.

Diakuinya, pertimbangan majelis juga mengacu Undang-Undang Keuangan Negara, sampai turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengenai Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

"Jadi majelis mempertimbangkan dikarenakan dia masih sah sebagai anggota DPRD Rokan Hulu maka majelis mempertimbangan apa mengalami kerugian materiil sebagaimana disebutkan," jelas Irpan.

Sambung Irpan lagi, ada dua item gugatan Teddy yang tidak dikabulkan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis, seperti dana reses karena selama 15 bulan penggugat berada di lembaga pemasyarakatan. Majelis juga tidak mengabulkan gugatan Teddy untuk advokat,"(Advokat) itu kan tanggung jawab pribadi," jelas Humas PN Pasirpangaraian.

 

Setelah sidang putusan‎, sambung Irpan, bagi pihak yang tidak puas dengan putusan majelis hakim masih bisa melakukan upaya hukum, dengan mengajukan banding atau kasasi dengan waktu 14 hari pasca putusan. "Kita menunggu dari mereka (tergugat) yang kita harapkan supaya mereka patuh dan taat terhadap putusan tadi, itu saja," pungkas Irpan Hasan Lubis.

Sementara, Efesus DM Sinaga SH, selaku Kuasa Hukum Teddy Mirza Dal, menganggap putusan majelis hakim PN Pasirpangaraian terhadap perkara perdata diajukan kliennya cukup adil.

‎"Artinya apa yang menjadi selama ini tuntutan beliau itu, akhirnya oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, itu tadi dikabulkan," kata Efesus, didampingi rekannya Ramses Hutagaol SH, MH.

"Sama-sama kita mendengar bahwasanya ada berapa item tadi yang dikabulkan. Dan kita berharap supaya direalisasikan secepatnya oleh tergugat satu maupun tergugat dua, itu saja harapan kita," tambahnya.

Efesus mengaku pihaknya siap bila memang Pemkab Rokan Hulu mengajukan upaya hukum, baik banding atau kasasi. Namun dia berharap, secepatnya hak Teddy direalisasikan, karena menjadi haknya sebagai anggota DPRD Rokan Hulu periode 2014-2019.‎

Dikutip Spiritriau.com Sementara itu, usai sidang, Kabag Hukum Setdakab Rokan Hulu, Edy Suherman SH, belum bisa memberikan keterangan. Kepada wartawan sebelum meninggalkan PN Pasirpangaraian, Edy mengaku masih perlu minta izin dari pimpinannya.

Sebelumnya saksi ahli dan fakta yang kita hadirkan pada persidangan kali ini, telah menyampaikan titik terang terhadap hak keuangan klien kita pak Teddy Mirza Dal sebagai anggota DPRD Rohul.

Sedangkan sebelumnya, Ramses Hutagaol didampingi Efesus DM Sinaga SH, para saksi.yang mereka hadirkan, telah panjang lebar menyampaikan pandangan didepan persidangan. sesuai keterangan mereka baik saksi ahli dan fakta.

"DIduga. Tergugat I dan tergugat II telah mencoba melakukan perbuatan melawan hukum," ujar kuasa hukum Teddy Mirza Dal. Menurut Ramses, cukup terang dan jelas apa yang sudah mereka penasehat hukum Teddy Miza Dal red  ajukan di persidangan itu. Ada hak keuangan klien mereka seharusnya diberikan. Karena klien mereka belum diberhentikan selaku anggota DPRD Rokan Hulu.

DiAkuinya, memang klien mereka ada menjalani hukuman atas kasus yang menjeratnya sesuai putusan Pengadilan Negeri Pasirpangaraian dan putusan MA dan Itu sudah dijalani. Namun klien mereka masih anggota DPRD Rohul aktif, tentu hak keuangan yang seharusnya dia terima diberikan lah, bukan sebaliknya.

Sehingga lanjut Ramses, sesuai penyampaian saksi ahli hukum Tata Negara, DR. H. Bahrun Azmi, SH., MH., MSi dan ahli hukum Administrasi Tata Negara, Zulwisman, SH., MH dan saksi fakta  yang mereka hadirkan, besar harapan apa yang menjadi hak dari klen mereka para pihak tergugat membayarkan.

 

"Kami kira sudah jelas ya, apa yang sudah kita ajukan dipersidangan itu sudah jelas bahwa tergugat I Sekwan yakni Budhia Kasino dan tergugat II Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu sesuai penyampaian saksi ahli hukum Tata Negara dan ahli hukum Administrasi Tata Negara yang kita tampilkan dipersidangan," kata Ramses Hutagaol SH. MH.

Sebab masih Pengacara Ramses, dari keterangan Ahli Hukum Administrasi Tata Negara itu, menjelaskan bahwa syarat untuk tidak membayarkan gaji seorang anggota DPRD itu, harus terlebih dahulu diberhentikan dari anggota DPRD.

Namun apabila tidak diberhentikan dari anggota DPRD baik dari Partai dan SK Gubernur hingga diparipurnakan maka anggota DPRD berhak mendapatkan  hak keuangan nya yang disesuaikan pada perintah undang-undang dan peraturan yang ada.

"Dinyatakan pada aturannya, apabila dia terpidana maka tidak didapatkan haknya. Tetapi, yang bersangkutan harus terlebih dahulu diberhentikan dari anggota legislatif. Jelas dia tidak lagi mendapatkan sesuai hak sebagai anggota legislatif. Nah lain yang menimpa Anggota DPRD RohulTeddy Miza Dal, Dia tidak diberhentikan sebagai anggota  Legislatif," ujarnya.

Akan tetapi lanjut Ramses, apabila partai politik tidak melakukan hal tersebut dalam hal ini Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri dapat mengambil tindakan yang bersifat Diskrisi. Sesuai dengan pendapat ahli, seharusnya pihak tergugat menyurati pimpinan tertinggi partai yaitu DPW di provinsi atau dipusat.

"Tapi sampai hari ini itu tidak dilakukan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri. Oleh sebab itu Teddy Mirza Dal tidak pernah diberhentikan dari anggota legislatif dan terhadap kegiatan-kegiatan badan kehormatan (BK) dewan, Teddy Mirza Dal juga tidak pernah disidangkan,"

"Jelas, sesuai dengan hukum ahli Tata Negara dan ahli hukum Administrasi yang kita hadirkan membuka titik terang mengenai perkara hukum terhadap hak keuangan Teddy Mirza Dal. Dengan demikian seluruh hak keuangan anggota DPRD Rohul Teddy Miza Dal harus dibayarkan oleh mereka pihak tergugat ,"pungkasnya. (fah)

 


 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 15 September 2019 | 21:50:27

Ini Tanggapan Ketua PKD Bengkalis Terkait Karlahut

Bengkalis - Ancaman kabut asap akibat peristiwa kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) mulai menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat se-Kabupaten Bengkalis. Dan jika berlarut-larut, tentunya sangatlah b
Minggu, 15 September 2019 | 17:58:46

Ketum PERTINA Provinsi Riau Dukung Pasla Maju Di Pilbub Kabupaten Bengkalis 2020

Pekanbaru - Meluasnya informasi bahwa Pasla dikabarkan maju pada Pilkada 2020 bukan hanya di ketahui masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, tapi hingga ke Provinsi Riau.Putra kelahiran Bengkalis terse
Minggu, 15 September 2019 | 17:09:04

Pemugaran Cagar Budaya Masih Terus Dilakukan Pihak Kontraktor

TANJUNGPINANG - Miris, akibat pemugaran tanpa didampingi tenaga ahli, salah satu cagar budaya di Tanjungpinang yakni Kelenteng Tien Hou Kong atau Vihara Bahtra Sasana yang berada di Jalan Merdeka kini kondisiny
Sabtu, 14 September 2019 | 17:50:39

Forkopinda Rohul Ramaikan Hut Desa Pematang

ROKAN HULU  Sekda H. Abdul Haris S.Sos, M.Si Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra ST, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Aidil Amil S.I.P yang diwakili Kasdim Mayor Inf Gunawan Nurbatin ikut kegiatan jal
 
Berita Lainnya
Minggu, 15 September 2019 | 17:09:04

Pemugaran Cagar Budaya Masih Terus Dilakukan Pihak Kontraktor

TANJUNGPINANG - Miris, akibat pemugaran tanpa didampingi tenaga ahli, salah satu cagar budaya di Tanjungpinang yakni Kelenteng Tien Hou Kong atau Vihara Bahtra Sasana yang berada di Jalan Merdeka kini kondisiny
 
Jumat, 13 September 2019 | 22:10:15

Kasusnya Dihentikan, Bobby Jayanto Bebas dari Sangkaan Rasis

TANJUNGPINANG - Penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang resmi menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) tindak pidana penghapusan diskriminasi ras dan etnis, untuk tersangka Bobby Jayanto, pada Se
 
Jumat, 13 September 2019 | 21:20:22

Satlantas Polres Dumai Layangkan 1.566 Tilang Selama Ops Patuh

DUMAI - Berakhirnya Operasi Patuh Muara Takus 2019 yang telah terlaksana sejak Kamis (29/9/2019) kemarin, Satlantas Polres Dumai mengeluarkan surat tilang sebanyak 1.566. Kasatlantas Polres Dumai AKP Agustin
 
Jumat, 13 September 2019 | 16:13:55

Polisi Bekuk 8 Sopir dan 1 Kernet Perampas Petepete di Makassar

MAKASSAR - Tim Resmob Polsek Panakkukang mengungkap kasus pencurian dan perampasan angkutan umum petepete di Kota Makassar, Jumat (13/9/2019). Pelakunya berjumlah sembilan orang yang merupakan warga Kecama
 
Jumat, 13 September 2019 | 12:03:36

Tertangkap Tangan, Dua Pembakar Lahan Ditangkap

ROKANHILIR - Dua pria masing masing, Sumardi alias Mardi (33) dan Misnan alias Inan (40) tertangkap tangan saat membakar tumpukan kayu dalam sebuah lahan di wilayah Hukum Polsek Kubu. Informasi yang dirangkum
 
Jumat, 13 September 2019 | 09:40:08

Kakak Beradik Pelaku Begal di Samarinda Dibekuk Polisi

Kakak beradik di Samarinda, Junaedi (25) dan Mahendra (20) menjadi pelaku begal dengan kekerasan. Keduanya sudah 4 kali melancarkan aksinya dengan pisau cutter.Kasus terbaru, kakak beradik merampas tas berisi p
 
Jumat, 13 September 2019 | 06:53:58

Pengungkapan Sabu 54 Kilogram Akan Dilimpahkan ke Kejari Bintan

BINTAN - Pengungkapan kasus sabu 54 kilogram yang dilakukan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri akan dilimpahkan ke Kejakasaan Negeri (Kejari) Bintan, Kepulauan Riau.Pelimpahan yang dilak
 
Jumat, 13 September 2019 | 05:53:00

Prioritaskan Pemadaman Titik Api dan Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Lahan, Sebut Kapolsek Pinggir

Pinggir - Kapolsek Pinggir, Kompol Firman V.W.A Sianipar SH.MH, beserta jajarannya kembali berjibaku padamkan titik api yang terjadi di wilayah Dusun II BGM RY 01 RW 01 Deaa Tasik Serai Timur Kecamatan Tal
 
Kamis, 12 September 2019 | 17:40:58

Kejari Rohul Kembalikan Uang DD Yang Dikorupsi Kades Kasang Padang

ROKAN HULU - Kejaksaan Negeri Pasirpengaraian, Kabupaten Rokan Hulu berhasil menyita dan menyerahkan kembalikan uang Dana Desa (DD) di Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam yang dikorupsi oknum kade
 
Kamis, 12 September 2019 | 17:25:26

Maryan SH : Tanggapan JPU Terhadap Eksepsi Ngawur dan Tidak Profesional

ROKAN HULU - Sidang Perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilaksanakan ruang sidang Kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (11/09/2019) Terdakwa An. MW dalam agenda tanggapan Eks
 
Kamis, 12 September 2019 | 15:34:42

Terima Suap dari Gembong Narkoba WN Prancis, Kompol Tuti Dituntut 3 Tahun Bui

Mataram - Terdakwa pungutan liar (pungli) Ruang Tahanan (Rutan) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Kompol Tuti Maryati, dituntut tiga tahun penjara. Kompol Tuti menerima suap dari gembong narkoba WN Pr
 
Kamis, 12 September 2019 | 15:28:15

Karhutla di Inhil, Seorang Kakek Berusia 70 Tahun Tewas Terbakar di Lahan

KERITANG -- Seorang warga Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, H. Mulyoto (70) ditemukan dengan kondisi tubuh terbakar di RT 11 RW 01, Parit 11, Dusun Mugo Mulyo, Desa Lintas Utara, Kecamatan Ker
 
Kamis, 12 September 2019 | 12:34:31

Lanal Dumai Amankan 15 Kg Sabu di Perairan Bengkalis

DUMAI - Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Dumai kembali menggagalkan aksi penyelundupan yang diduga Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 15 Kilogram. Barang haram tersebut diamankan ole
 
Kamis, 12 September 2019 | 11:11:58

Racik Tembakau Gorila untuk Dijual, Mahasiswa Asal Cilegon Ditangkap di Solo

AL (27) seorang warga Celegon, Provinsi Banten diamankan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Rabu (11/9). Pemuda yang mengaku sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Sukoharjo itu digereb
 
Kamis, 12 September 2019 | 11:00:20

Seorang Kakek di Meranti dipolisikan diduga Melakukan Pencabulan Anak dibawah Umur

MERANTI - Seorang kakek berinisial SM (68) warga Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti ( Riau ),  diamankan aparat kepolisian atas dugaan pencabulan terhadap bocah berusia 8 (delapan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top