iklan Situs
 
Kamis, 14 September 2017 | 11:07:51
Uang

Menko Luhut: Kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport, CEO & keuangan dari kita

Sebarkan:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk Indonesia harus sudah selesai pada 2019.

"Freeport akan melepas 51 persen saham untuk kepemilikan Indonesia, kita harus menyelesaikan sampai 2019," kata Luhut di Jakarta, Rabu (13/9).

Luhut menuturkan, saat ini masih dibicarakan pembagian persentase saham antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan yang ada, divestasi saham utamanya diserahkan kepada pemerintah pusat, kemudian ditawarkan ke pemerintah daerah, baru kemudian kepada BUMN dan swasta.

Menurut dia, pemerintah daerah kemungkinan bisa mendapat lima persen hingga 10 persen divestasi saham. Ada pun terkait perhitungan harga sahamnya, Luhut menyebut hal itu akan diserahkan ke pasar dengan penghitungan valuator independen yang masing-masing ditunjuk PT FI dan pemerintah.

"Nanti ada valuator independen yang ditunjuk dari dua belah pihak, dari pemerintah dan pihak Freeport. Itu ada kajian dan formulanya, tapi cadangan tidak termasuk apa yang dinilai harganya," ungkapnya.

Luhut menegaskan dengan memiliki 51 persen saham PTFI, otomatis Indonesia yang akan mengendalikan perusahaan tambang yang beroperasi di Papua itu. Saat ini, pemerintah baru menguasai 9,36 persen saham PTFI.

"Masak kita 51 persen, dia 49 persen tapi dia yang mengontrol? Kita banyak orang pintar untuk mengoperasikan itu. Kalau 51 persen, CEO dari kita, operasional dari kita, keuangannya kita, ya bisa dibuat seperti itu. Jadi kita mengacu pada ketentuan yang berlaku umum," tuturnya.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk menempuh jalur perundingan guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2017.

Dari hasil perundingan disepakati sebagai berikut, pertama divestasi yang akan dilakukan Freeport menjadi 51 persen. Pada saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK. Terkait yang tidak bisa diubah sampai konsesi dan kontrak selesai akan ada pembicaraan lanjutan.

Kedua, Freeport sepakat untuk bangun smelter sampai dalam jangka waktu lima tahun, sejak IUPK-nya diterbitkan. Secara detailnya akan dilampirkan pada keterangan selanjutnya.

Ketiga, Freeport telah sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara sehingga besarannya lebih baik dibandingkan penerimaan negara di bawah perjanjian kontrak karya sebelumnya.

Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati poin tersebut, sebagaimana diatur dalam IUPK, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati, dan PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan.

(merdeka.com)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 17 November 2017 | 20:39:06

Antrian di SPBU Pasir Pengaraian, Warga Minta Pertamina Carikan Solusi

ROKANHULU -  Beginilah setiap sore hari hingga malam hari di setiap harinya di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau . Seperti yang terlihat di S
Jumat, 17 November 2017 | 16:50:55

Taati PBB, Singapura Minta Putus Hubungan dengan Korea Utara

JAKARTA - Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi kepada Korea Utara (Korut) langsung direspons oleh Singapura. Singapura pun menghentikan hubungan perdagangan dengan Korea Utara, mitra dag
Jumat, 17 November 2017 | 16:49:22

Kalahkan Swedia hingga India, Tingkat Kepuasan Masyarakat RI di Peringkat Pertama

JAKARTA - Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai proyek infrastruktur terus digenjot. Hal itu ternyata membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus mening
Jumat, 17 November 2017 | 10:40:14

BUSINESS HITS: UMP Indonesia Naik Lebih Tinggi dari Malaysia dan Singapura

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar 8,71% dianggap masih rendah oleh para buruh. Padahal, kenaikan upah minimum tersebut sudah seusai dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja.Melansir businessin
 
Berita Lainnya
Jumat, 17 November 2017 | 20:39:06

Antrian di SPBU Pasir Pengaraian, Warga Minta Pertamina Carikan Solusi

ROKANHULU -  Beginilah setiap sore hari hingga malam hari di setiap harinya di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau . Seperti yang terlihat di S
 
Jumat, 17 November 2017 | 16:50:55

Taati PBB, Singapura Minta Putus Hubungan dengan Korea Utara

JAKARTA - Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi kepada Korea Utara (Korut) langsung direspons oleh Singapura. Singapura pun menghentikan hubungan perdagangan dengan Korea Utara, mitra dag
 
Jumat, 17 November 2017 | 16:49:22

Kalahkan Swedia hingga India, Tingkat Kepuasan Masyarakat RI di Peringkat Pertama

JAKARTA - Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai proyek infrastruktur terus digenjot. Hal itu ternyata membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus mening
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:40:14

BUSINESS HITS: UMP Indonesia Naik Lebih Tinggi dari Malaysia dan Singapura

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar 8,71% dianggap masih rendah oleh para buruh. Padahal, kenaikan upah minimum tersebut sudah seusai dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja.Melansir businessin
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:37:57

BUSINESS HITS: Jadi Tuan Rumah Pameran Bisnis ASEAN 2018, Indonesia Incar Rp8,2 Triliun

JAKARTA Indonesia akan menjadi negara pertama sebagai tuan rumah penyelenggara pameran MICE/Busines Event ASEAN 2018 dengan target mendatangkan 500 buyers dan potensi bisnis mencapai Rp8,2 triliun.Penyelengga
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:30:59

Investor Pertimbangkan Data Ekonomi AS, Dolar Bergerak Variasi

NEW YORK - Kurs dolar AS diperdagangkan beragam terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan beberapa data ekonomi terbaru.Di bidang ekonomi AS, klaim awal
 
Kamis, 16 November 2017 | 11:22:08

BUSINESS HITS: Kala Menperin dan Menhub "Berebut" Pamerkan Pembangunan Indonesia

KEDIRI - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan Dialog Nasional ke-5 Sukses Indonesiaku untuk memaparkan kemajuan berbagai program pembangunan pemerintahan
 
Kamis, 16 November 2017 | 11:18:19

BUSINESS HITS: Oktober, Neraca Dagang Indonesia Diyakini Cuan USD1,3 Miliar

JAKARTA - Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis neraca perdagangan selama bulan Oktober 2017. Adapun neraca perdagangan Indonesia sepanjang bulan lalu surplus sebesar USD1,76 miliar.Ekonom Indef Bh
 
Kamis, 16 November 2017 | 10:50:54

Pakai Dana APBN, Pembangunan Bendungan Kuwil Butuh Dana Rp1,2 Triliun

MANADO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan konstruksi bendungan Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut) menyerap anggaran sebesar Rp
 
Kamis, 16 November 2017 | 10:49:00

Incar Rp8,2 Triliun, Indonesia Jadi Tuan Rumah Pameran Bisnis ASEAN 2018

JAKARTA Indonesia akan menjadi negara pertama sebagai tuan rumah penyelenggara pameran MICE/Busines Event ASEAN 2018 dengan target mendatangkan 500 buyers dan potensi bisnis mencapai Rp8,2 triliun.Penyelengga
 
Rabu, 15 November 2017 | 16:50:40

Tak Sanggup Bayar Utang, S&P Ultimatum Default Venezuela

JAKARTA - Embargo Amerika Serikat (AS) kepada Venezuela nampaknya menjadi bencana bagi negera eksportir minyak tersebut. Pasalnya, krisis di Venezuela telah menjadi krisis kemanusiaan, karena utangnya yang meng
 
Rabu, 15 November 2017 | 16:12:22

Tak Bisa Dibendung, OJK Kawal Perkembangan Keuangan Digital di RI

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan mengawal perkembangan keuangan digital yang saat ini semakin merajalela. Dengan perkembangan teknologi, maka keuangan digital mulai merambah setiap transak
 
Rabu, 15 November 2017 | 15:55:00

Bangun 2 Pabrik, Austindo Butuh Dana USD23 Juta

JAKARTA - Guna mendorong kapasitas produksi, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) berencana membangun pabrik kelapa sawit baru serta pabrik pengolahan edamame. Untuk membangun dua pabrik ini, kabarnya perseroa
 
Rabu, 15 November 2017 | 15:46:36

Lahan Terkendala, Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Dihentikan

PADANG - Pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I dari Padang menuju Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat dihentikan sementara hingga data pemilik lahan diinventarisasi dan ganti kerugian dilaksanakan
 
Selasa, 14 November 2017 | 10:51:02

Di Pertemuan ASEAN, Jokowi Sebut UMKM Kunci Perekonomian

JAKARTA - U‎saha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran sangat penting bagi perekonomian Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 96% perekono
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top