iklan Situs
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:27:51
ekonomi

World Bank Ingatkan Israel soal Pembatasan Ekonomi Palestin

Sebarkan:

RAMALLAH - Bank Dunia pada Selasa (12/9/2017) mendesak Israel memperbaiki prosedurnya di penyeberangan barang-barang Palestina, menghapus pembatasan akses ke Area C Tepi Barat dan mencabut blokade di Jalur Gaza dalam upaya memperbaiki ekonomi Palestina.

Bank Dunia mengatakan dalam sebuah laporan yang mengadopsi grafik ekonomi 10 tahun untuk memperkirakan dampaknya terhadap ekonomi Palestina jika pembatasan yang sedang berlangsung dihapuskan.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dan sosial bisa sangat besar pada 2025. Tingkat pertumbuhan tahunan ekonomi Palestina dapat mencapai 6,0% di Tepi Barat dan 8,0% di Jalur Gaza, yang akan menciptakan 50.000 hingga 60.000 lapangan pekerjaan baru.

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Bank Dunia mendesak Israel, Otoritas Palestina dan masyarakat internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik guna menjalankan dan mendukung kegiatan bisnis di wilayah Palestina.

Dalam hal ini, laporan tersebut mendesak Israel untuk merampingkan prosedur-prosedur di penyeberangan perbatasan. Rata-rata biaya perdagangan per transaksi untuk perusahaan Palestina hampir tiga kali lebih tinggi dari perusahaan Israel, dan hampir empat kali untuk durasi rata-rata proses impor.

Laporan tersebut juga menyerukan Israel untuk menghapus pembatasan akses ke Area C yang berada di bawah kendali keamanan dan administrasi Israel. Ini akan memungkinkan perusahaan Palestina memperoleh keuntungan dari satu-satunya wilayah yang berdekatan di Tepi Barat dan keunggulan komparatifnya di bidang pertanian, pertambangan, penggalian serta pariwisata.

Pencabutan blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak pertengahan 2007 juga merupakan salah satu proposal laporan tersebut, yang menunjukkan bahwa ini akan membuka jalan bagi gerakan perdagangan penting untuk membangun kembali infrastruktur dan ekonomi serta memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Gaza yang buruk.

Menurut laporan tersebut, pengurangan pembatasan Israel dapat meningkatkan ukuran ekonomi Palestina sebesar 36% di Tepi Barat dan 40% di Jalur Gaza pada 2025.

(okezone.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 17 November 2017 | 20:39:06

Antrian di SPBU Pasir Pengaraian, Warga Minta Pertamina Carikan Solusi

ROKANHULU -  Beginilah setiap sore hari hingga malam hari di setiap harinya di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau . Seperti yang terlihat di S
Jumat, 17 November 2017 | 16:50:55

Taati PBB, Singapura Minta Putus Hubungan dengan Korea Utara

JAKARTA - Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi kepada Korea Utara (Korut) langsung direspons oleh Singapura. Singapura pun menghentikan hubungan perdagangan dengan Korea Utara, mitra dag
Jumat, 17 November 2017 | 16:49:22

Kalahkan Swedia hingga India, Tingkat Kepuasan Masyarakat RI di Peringkat Pertama

JAKARTA - Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai proyek infrastruktur terus digenjot. Hal itu ternyata membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus mening
Jumat, 17 November 2017 | 10:40:14

BUSINESS HITS: UMP Indonesia Naik Lebih Tinggi dari Malaysia dan Singapura

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar 8,71% dianggap masih rendah oleh para buruh. Padahal, kenaikan upah minimum tersebut sudah seusai dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja.Melansir businessin
 
Berita Lainnya
Jumat, 17 November 2017 | 20:39:06

Antrian di SPBU Pasir Pengaraian, Warga Minta Pertamina Carikan Solusi

ROKANHULU -  Beginilah setiap sore hari hingga malam hari di setiap harinya di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau . Seperti yang terlihat di S
 
Jumat, 17 November 2017 | 16:50:55

Taati PBB, Singapura Minta Putus Hubungan dengan Korea Utara

JAKARTA - Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi kepada Korea Utara (Korut) langsung direspons oleh Singapura. Singapura pun menghentikan hubungan perdagangan dengan Korea Utara, mitra dag
 
Jumat, 17 November 2017 | 16:49:22

Kalahkan Swedia hingga India, Tingkat Kepuasan Masyarakat RI di Peringkat Pertama

JAKARTA - Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai proyek infrastruktur terus digenjot. Hal itu ternyata membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus mening
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:40:14

BUSINESS HITS: UMP Indonesia Naik Lebih Tinggi dari Malaysia dan Singapura

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar 8,71% dianggap masih rendah oleh para buruh. Padahal, kenaikan upah minimum tersebut sudah seusai dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja.Melansir businessin
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:37:57

BUSINESS HITS: Jadi Tuan Rumah Pameran Bisnis ASEAN 2018, Indonesia Incar Rp8,2 Triliun

JAKARTA Indonesia akan menjadi negara pertama sebagai tuan rumah penyelenggara pameran MICE/Busines Event ASEAN 2018 dengan target mendatangkan 500 buyers dan potensi bisnis mencapai Rp8,2 triliun.Penyelengga
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:30:59

Investor Pertimbangkan Data Ekonomi AS, Dolar Bergerak Variasi

NEW YORK - Kurs dolar AS diperdagangkan beragam terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan beberapa data ekonomi terbaru.Di bidang ekonomi AS, klaim awal
 
Kamis, 16 November 2017 | 11:22:08

BUSINESS HITS: Kala Menperin dan Menhub "Berebut" Pamerkan Pembangunan Indonesia

KEDIRI - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan Dialog Nasional ke-5 Sukses Indonesiaku untuk memaparkan kemajuan berbagai program pembangunan pemerintahan
 
Kamis, 16 November 2017 | 11:18:19

BUSINESS HITS: Oktober, Neraca Dagang Indonesia Diyakini Cuan USD1,3 Miliar

JAKARTA - Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis neraca perdagangan selama bulan Oktober 2017. Adapun neraca perdagangan Indonesia sepanjang bulan lalu surplus sebesar USD1,76 miliar.Ekonom Indef Bh
 
Kamis, 16 November 2017 | 10:50:54

Pakai Dana APBN, Pembangunan Bendungan Kuwil Butuh Dana Rp1,2 Triliun

MANADO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan konstruksi bendungan Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut) menyerap anggaran sebesar Rp
 
Kamis, 16 November 2017 | 10:49:00

Incar Rp8,2 Triliun, Indonesia Jadi Tuan Rumah Pameran Bisnis ASEAN 2018

JAKARTA Indonesia akan menjadi negara pertama sebagai tuan rumah penyelenggara pameran MICE/Busines Event ASEAN 2018 dengan target mendatangkan 500 buyers dan potensi bisnis mencapai Rp8,2 triliun.Penyelengga
 
Rabu, 15 November 2017 | 16:50:40

Tak Sanggup Bayar Utang, S&P Ultimatum Default Venezuela

JAKARTA - Embargo Amerika Serikat (AS) kepada Venezuela nampaknya menjadi bencana bagi negera eksportir minyak tersebut. Pasalnya, krisis di Venezuela telah menjadi krisis kemanusiaan, karena utangnya yang meng
 
Rabu, 15 November 2017 | 16:12:22

Tak Bisa Dibendung, OJK Kawal Perkembangan Keuangan Digital di RI

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan mengawal perkembangan keuangan digital yang saat ini semakin merajalela. Dengan perkembangan teknologi, maka keuangan digital mulai merambah setiap transak
 
Rabu, 15 November 2017 | 15:55:00

Bangun 2 Pabrik, Austindo Butuh Dana USD23 Juta

JAKARTA - Guna mendorong kapasitas produksi, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) berencana membangun pabrik kelapa sawit baru serta pabrik pengolahan edamame. Untuk membangun dua pabrik ini, kabarnya perseroa
 
Rabu, 15 November 2017 | 15:46:36

Lahan Terkendala, Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Dihentikan

PADANG - Pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I dari Padang menuju Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat dihentikan sementara hingga data pemilik lahan diinventarisasi dan ganti kerugian dilaksanakan
 
Selasa, 14 November 2017 | 10:51:02

Di Pertemuan ASEAN, Jokowi Sebut UMKM Kunci Perekonomian

JAKARTA - U‎saha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran sangat penting bagi perekonomian Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 96% perekono
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top