iklan Situs
 
Senin, 17 Juli 2017 | 08:50:37
Ekbis

ECONOMIC VIEWS: RI Bukan Negara Miskin hingga Gunung Utang Bertambah Rp17 Triliun

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Ilustrasi
JAKARTA - Persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menuai titik terang. Masalah antara perusahaan tambang dan Indonesia masih terus bergulir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, adanya permasalahan dengan perusahaan tambang raksasa asal Arizona, Amerika Serikat (AS) itu bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak menghormati AS. Hanya saja, pemerintah ingin mendahulukan kepentingan Indonesia di atas kepentingan lain.

Dengan berbagai argumentasi dan tawaran yang dikemukakan oleh pihak Freeport, Luhut mengaku tidak gentar. Indonesia, kata dia, adalah bangsa besar yang bermartabat di mata dunia. "Sorry Indonesia itu bukan negara miskin, (Indonesia) negara kaya, berdaulat. Presiden kami tuh berani," tegasnya.

Tak hanya persoalan Freeport. Naiknya tarif listrik juga menjadi sorotan penting selama sepekan ini. Bagaimana tidak, pasca-dialihkannya penggunaan listrik subsidi ke nonsubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, menuai banyak keluhan di kalangan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat merasa terbebani dengan mahalnya tarif listrik yang harus mereka bayar terutama bagi rakyat kecil. Sebut saja Nur (29) warga yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, harus merogoh kocek sekira Rp200.000 per bulannya untuk bisa mengalirkan listrik ke rumah kontrakannya. Padahal sebelumnya, dia hanya perlu mengeluarkan Rp100.000.

Henru (38), perihal masalah dirugikan PLN ini yang pertama warga merasa prabayar dan pascabayar itu beda biayanya. Terasa perbedaannya, kalau dulu Rp300.000 sudah bisa pakai 2 AC dan semua lampu. "Sekarang dengan keadaan setelah menggunakan token bayar per bulannya bisa jadi Rp750-800 ribu, jadi hampir dua kali lipat," keluhnya.

Tak sampai di situ, persoalan lain juga mencuat ketika Indonesia memilih untuk kembali melakukan utang. Padahal utang negara sudah terbilang besar. Pemerintah kembali menambah utang lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Dari lelang lima SUN, total nominal yang dimenangkan mencapai Rp17 triliun.

Adapun lima SUN yang dilelang yakni seri SPN12171012 (reopening), SPN12180712 (new issuance), FR0061 (reopening), FR0059 (reopening) dan FR0072 (reopening). Adapun total penawaran yang masuk sebesar Rp33 triliun.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Menko Luhut: Sorry, Indonesia Itu Bukan Negara Miskin!

Persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tak kunjung menemukan titik masih menjadi pokok pembahasan, tak terkecuali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kali ini Luhut kembali berbicara tentang perusahaan tambang raksasa asal Arizona, Amerika Serikat, tersebut. Menurut Luhut, adanya permasalahan ini bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak menghormati Amerika Serikat. Tetapi, pemerintah ingin mendahulukan kepentingan masyarakat Indonesia.

"Kami tuh sangat menghormati Amerika, karena sebagai suatu negara yang hebat. Nah Presidennya memberikan contoh juga 'American First', masa kami enggak boleh bilang 'Indonesian First' juga," ujarnya di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Luhut juga kembali bercerita bagaimana dia ditodong pertanyaan mengenai Freeport saat bertandang ke Washington DC.

Dia menganalogikan Freeport sebagai penyewa rumah yang habis tenggat waktunya. Untuk mendapatkan perpanjangan sewa, Freeport harus tunduk dengan segala peraturan yang dimiliki Indonesia.

"Saya ke Washington diterima langsung oleh Chief Executive of Commerce dan dia langsung serang saya mengenai Freeport. Saya jelaskan sama dia, kamu tahu enggak analoginya simpel. Kalau kau sewa rumah saya 50 tahun, lantas saya enggak mau lagi kau sewa karena anak cucu saya mau pakai. Boleh kan? Tapi karena kamu baik sama saya, ya saya kasih. Tapi saya bilang, kalian juga harus tunduk pada aturan kamu," paparnya.

Dengan berbagai argumentasi dan tawaran yang dikemukakan oleh pihak Freeport, Luhut mengaku tidak gentar. Indonesia, kata dia, adalah bangsa besar yang bermartabat di mata dunia.

"Sorry Indonesia itu bukan negara miskin, negara kaya, berdaulat. Presiden kami tuh berani," tegasnya.

Sekadar informasi, konflik dengan Freeport belum berakhir. Pemerintah menegaskan bahwa Freeport harus beralih dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Saat ini, Freeport sendiri masih berstatus IUPK sementara yang masa waktunya akan habis pada Oktober 2017.


Biasa Bayar Listrik Rp100.000 Sekarang Rp200.000/Bulan, Warga Ini Menjerit!

Pasca-dialihkannya penggunaan listrik subsidi ke nonsubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, menuai banyak keluhan di kalangan masyarakat. Pasalnya masyarakat merasa terbebani dengan mahalnya tarif listrik yang harus mereka bayar terutama bagi rakyat kecil.

Nur (29) warga yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, harus merogoh kocek sekira Rp200.000 per bulannya untuk bisa mengalirkan listrik ke rumah kontrakannya. Padahal sebelumnya, Rp100.000 saja sudah cukup untuk pemakaian listrik dalam satu bulan.

Hal ini tentunya membebani keluarganya, terlebih lagi pemilik kontrakan membebankan pembayaran listrik kepada mereka.

"Dengan tarif listrik sekarang ini sangat memberatkan, apalagi sekarang ini kita masih ngontrak. Kalau dulu biasanya bayar sebulan Rp100.000, sekarang bisa dua kali lipat bayarnya," ujarnya kepada Okezone di Pangkalpinang, Bangka, Kamis (13/7/2017).

Senada dengan Nur, Henru (38), perihal masalah dirugikan PLN ini yang pertama warga merasa prabayar dan pascabayar itu beda biayanya. Terasa perbedaannya, kalau dulu Rp300.000 sudah bisa pakai 2 AC dan semua lampu.

"Sekarang dengan keadaan setelah menggunakan token bayar per bulannya bisa jadi Rp750-800 ribu, jadi hampir dua kali lipat. Maka dari itu saya tanyakan kepada PLN kenapa ada perbedaan padahal pemakaian sama, semuanya sama," keluhnya.

Belum lagi di Babel kondisi ini diperparah dengan kebijakan PLN tentang pemerataan penggunaan kalameter kwh penggunaan listrik dari pascabayar ke prabayar. Namun, kebijakan itu banyak menuai kritik pasalnya tidak jarang pihak PLN mengganti kwh listrik pelanggan tanpa sepengetahuan pelanggan.

Keluhan ini pun disampaikan sejumlah warga saat mendatangi kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung.

"Sebenarnya tidak diwajibkan dari pasca ke pra bayar, tapi kadang-kadang masyarakat awam seperti di desa kecil, ketika warga pulang dari kebun tiba-tiba sudah diganti pasca bayar ke pra bayar. Di situlah banyak masyarakat yang resah selama ini," ungkap Zainudin (35) warga Bangka.

Menanggapi hal itu, Eko selaku perwakilan dari pihak PLN Babel, mengatakan pergantian aset PLN yang terdiri dari kalameter, kabel, hingga tiang listrik sepenuhnya kewenangan mereka untuk mengganti ataupun tidak.

Namun dia membantah ada paksaan kepada masyarakat untuk mengganti kwh dari pasca bayar ke pra bayar.

Manager PLN Bangka, Eko Prohanda menyatakan, kalau dari sisi pelanggan biasanya membayar listrik setiap bulan, dan bisa juga membeli token setiap bulan. Misalnya pelanggan bayar listrik tanggal 10 di kantor pos sebanyak Rp600.000 dan silahkan juga membeli token setiap tanggal 10 senilai Rp600.000.

"Nah penggunanya kan tahan lama selama satu bulan, jadi tidak ada perbedaan dalam hal perilaku dan budaya pelanggan untuk membayar listrik. Kalau biasa bayar sekali dalam satu bulan ya dibayar, dan bayar token juga sekali dalam sebulan ya silahkan," jelasnya.

Sementara itu, sejak pergantian kalameter kwh listrik dari pasca ke pra bayar di terapkan di Bangka Belitung, PLN mengaklaim hampir seluruh listrik di Babel sudah menggunakan kwh listrik prabayar dan masih sekira 300 pelanggan yang masih menggelar listrik secara pascabayar.

Tepok Jidat, Utang RI Bertambah Lagi Rp17 Triliun

Pemerintah kembali menambah utang lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Dari lelang lima SUN tersebut, total nominal yang dimenangkan mencapai Rp17 triliun.

Adapun lima SUN yang dilelang yakni seri SPN12171012 (reopening), SPN12180712 (new issuance), FR0061 (reopening), FR0059 (reopening) dan FR0072 (reopening). Adapun total penawaran yang masuk sebesar Rp33 triliun.

Berikut adalah hasil lelang SUN seperti dilansir dari keterangan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (12/7/2017):

Seri SPN12171012 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,08%, dengan yield tertinggi dimenangkan sebesar 5,15%. Seri ini akan jatuh tempo pada 12 Oktober 2017 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp3,15 triliun.

Seri SPN12180712 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,94%, dengan yield tertinggi dimenangkan sebesar 5,99%. Seri ini akan jatuh tempo pada 12 Juli 2018 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp3,1 triliun.

Seri FR0061 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,96%, dengan yield tertinggi dimenangkan sebesar 6,99% dan tingkat kupon sebesar 7%. Seri ini, akan jatuh tempo pada 15 Mei 2022 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp3,9 triliun.

Seri FR0059 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,13%, dengan Yield tertinggi dimenangkan sebesar 7,15% dan tingkat kupon sebesar 7%. Seri ini, akan jatuh tempo pada 15 Mei 2027 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp2,6 triliun.

Seri FR0072 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 8%, dengan yield tertinggi dimenangkan sebesar 8,02% dan tingkat kupon sebesar 8,25%. Seri ini, akan jatuh tempo pada 15 Mei 2036 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp4,25 triliun. (Okezone.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:30:51

Komnas HAM : Israel Telah Lakukan Pelanggaran Berat & Perusakan Situs Warisan Dunia

JAKARTA – Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menilai aksi brutal tentara Israel di kawasan Masjid Al Aqsa dianggap telah melakukan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran perusakan s
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:29:03

Demokrat Tak Menampik Koalisi Prabowo-AHY Bisa Terjadi di Pilpres 2019

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan pada Pilpres 2019 tak tertutup kemungkinan pihaknya berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung calon presiden dan wakil pres
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:03:01

Perkuat Lini Depan, Juventus Resmi Layangkan Tawaran untuk Winger Lazio

TURIN – Juventus sepertinya benar-benar serius untuk bisa mendapatkan tanda tangan winger kiri Lazio, Keita Balde. Bahkan klub yang bermarkas di J-Stadium tersebut sudah melayangkan tawaran untuk pemain berpasp
Kamis, 27 Juli 2017 | 10:57:10

Wiih, Mahasiswa Indonesia Unjuk Gigi Riset di Meksiko

JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali unjuk gigi di panggung internasional. Kali ini panggung internasional itu bertajuk International Student Energy Summit (ISES) 2017 yang diselenggarakan di Merida, Meksiko.I
 
Berita Lainnya
Kamis, 27 Juli 2017 | 10:54:36

Catat! Waskita Beton Siapkan Rp1 Triliun untuk Buyback Saham

JAKARTA – PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk pembelian kembali (buyback) saham perseroan sebanyak-banyaknya 7% atau setara 1,84 miliar saham.Aksi korporasi ini ber
 
Kamis, 27 Juli 2017 | 08:21:23

Sebelum Reses, Menteri Keuangan AS Desak Batas Utang Dinaikkan

WASHINGTON - Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin meminta para anggota parlemen untuk menaikkan plafon utang sebelum mereka reses pada Agustus."Seperti yang telah saya nyatakan beberapa waktu lalu, berdasarkan pe
 
Rabu, 26 Juli 2017 | 16:47:13

Simak! Incar Pasar Ekspor ke Nigeria, Pemerintah Segera Ajukan PTA ke ECOWAS

LAGOS - Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan mengajukan proposal Persetujuan Preferensi Perdagangan (PTA) ke Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dalam upaya untuk mendorong kinerja eksp
 
Rabu, 26 Juli 2017 | 15:55:04

Dari 189.477 Lembar Uang Palsu, BI Pastikan Tak Ada Rupiah Baru yang Dihancurkan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) pastikan tidak ada uang baru tahun emisi 2016 dalam uang palsu yang dimusnahkan hari ini. Pasalnya, 189.477 lembar uang palsu yang dimusnahkan adalah uang 3 tahun terakhir, yakni d
 
Rabu, 26 Juli 2017 | 15:51:39

Bayar Tol Pakai Uang Tunai 9 Detik, dengan Nontunai Cuma 4 Detik

BANDUNG - PT Jasa Marga bersama Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan tol di Indonesia terkait kebijakan pembayaran nontunai yang segera diberlakukan pada 1 Oktober.Perusahaan badan u
 
Rabu, 26 Juli 2017 | 15:16:10

Wih, Impack Pratama Suntik Anak Usaha Rp95,1 Miliar

JAKARTA - Dukung pengembangan bisnis anak usahanya, PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) telah memberikan pinjaman kepada entitas anak-anaknya yaitu Impack International Pte Ltd (IIPL) sebesar 4 juta dolar Sin
 
Rabu, 26 Juli 2017 | 15:13:40

Lelang Konstruksi Pelabuhan Patimban Dimulai Agustus, Siapa yang Berminat?

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan membuka lelang kontraktor untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.Lelang tersebut bisa dilakukan menyusul adanya kepa
 
Selasa, 25 Juli 2017 | 15:25:17

Simak! World Bank Beberkan Keuntungan jika Swasta Bangun Infrastruktur

JAKARTA - Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan, investasi dari semua lembaga multilateral akan menyumbang 5%-10% belanja infrastruktur dari negara berkembang. Hal ini diungkapkan saat menghadiri acara In
 
Selasa, 25 Juli 2017 | 10:55:30

Hore! Mulai Agustus, TKI Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

TEGAL – Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat bekerja ke luar negeri mulai awal Agustus 2017 akan terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan
 
Selasa, 25 Juli 2017 | 10:20:30

Cek Harga Sembako, Bhabinkamtibmas Bagan Batu Turun ke Pasar

BAGANBATU-Untuk memastikan kestabilan haraga kebutuhan pokok sehari - hari, Bhabinkamtibmas Bagan Batu turun langsung ke pasar Pajak Lama Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah. Selasa 25/7 pagi.Pengece
 
Selasa, 25 Juli 2017 | 08:44:35

BUSINESS HITS: Dikhawatirkan Hambat Dunia Usaha, Menteri Harus Hati-Hati dalam Terbitkan Aturan

JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna dengan topik Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Dalam pemaparannya, Kepala Negara mengingatkan agar para
 
Selasa, 25 Juli 2017 | 08:35:22

BUSINESS HITS: Membedah Klasemen Pemberi Utang ke Indonesia

JAKARTA - Ada yang menarik dalam laporan profil utang dan penjaminan pemerintah pusat periode Juni 2017, yakni persaingan dua negara raksasa Asia. Jepang dan China memang tengah giat-giatnya berekspansi, termas
 
Senin, 24 Juli 2017 | 15:56:17

Seskab: Negara Bayar Bunga Utang Rp750 Triliun dalam 3 Tahun

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah pusat sampai dengan Juni 2017 mencapai Rp3.706,52 triliun. Jumlah utang ini terdiri dari Surat Ber
 
Senin, 24 Juli 2017 | 15:53:49

Sudah Sampai India, Batik Air Bakal Ekspansi Rute hingga ke China

BADUNG – Batik Air berencana menambah rute penerbangan internasional. Perseroan membuka rute penerbangan Denpasar–Kuala Lumpur-Chennai."Tidak berhenti sampai Perth (Australia) dan Chennai (India), bulan depan B
 
Senin, 24 Juli 2017 | 12:09:48

Begini Persaingan Jepang vs China dalam Pembiayaan Proyek di Indonesia

JAKARTA - Ada yang menarik dalam laporan profil utang dan penjaminan pemerintah pusat periode Juni 2017, yakni persaingan dua negara raksasa Asia. Jepang dan China memang tengah giat-giatnya berekspansi, termas
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top