iklan Situs
 
Senin, 17 Juli 2017 | 08:50:37
Ekbis

ECONOMIC VIEWS: RI Bukan Negara Miskin hingga Gunung Utang Bertambah Rp17 Triliun

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
Ilustrasi
JAKARTA - Persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menuai titik terang. Masalah antara perusahaan tambang dan Indonesia masih terus bergulir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, adanya permasalahan dengan perusahaan tambang raksasa asal Arizona, Amerika Serikat (AS) itu bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak menghormati AS. Hanya saja, pemerintah ingin mendahulukan kepentingan Indonesia di atas kepentingan lain.

Dengan berbagai argumentasi dan tawaran yang dikemukakan oleh pihak Freeport, Luhut mengaku tidak gentar. Indonesia, kata dia, adalah bangsa besar yang bermartabat di mata dunia. "Sorry Indonesia itu bukan negara miskin, (Indonesia) negara kaya, berdaulat. Presiden kami tuh berani," tegasnya.

Tak hanya persoalan Freeport. Naiknya tarif listrik juga menjadi sorotan penting selama sepekan ini. Bagaimana tidak, pasca-dialihkannya penggunaan listrik subsidi ke nonsubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, menuai banyak keluhan di kalangan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat merasa terbebani dengan mahalnya tarif listrik yang harus mereka bayar terutama bagi rakyat kecil. Sebut saja Nur (29) warga yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, harus merogoh kocek sekira Rp200.000 per bulannya untuk bisa mengalirkan listrik ke rumah kontrakannya. Padahal sebelumnya, dia hanya perlu mengeluarkan Rp100.000.

Henru (38), perihal masalah dirugikan PLN ini yang pertama warga merasa prabayar dan pascabayar itu beda biayanya. Terasa perbedaannya, kalau dulu Rp300.000 sudah bisa pakai 2 AC dan semua lampu. "Sekarang dengan keadaan setelah menggunakan token bayar per bulannya bisa jadi Rp750-800 ribu, jadi hampir dua kali lipat," keluhnya.

Tak sampai di situ, persoalan lain juga mencuat ketika Indonesia memilih untuk kembali melakukan utang. Padahal utang negara sudah terbilang besar. Pemerintah kembali menambah utang lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Dari lelang lima SUN, total nominal yang dimenangkan mencapai Rp17 triliun.

Adapun lima SUN yang dilelang yakni seri SPN12171012 (reopening), SPN12180712 (new issuance), FR0061 (reopening), FR0059 (reopening) dan FR0072 (reopening). Adapun total penawaran yang masuk sebesar Rp33 triliun.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Menko Luhut: Sorry, Indonesia Itu Bukan Negara Miskin!

Persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tak kunjung menemukan titik masih menjadi pokok pembahasan, tak terkecuali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kali ini Luhut kembali berbicara tentang perusahaan tambang raksasa asal Arizona, Amerika Serikat, tersebut. Menurut Luhut, adanya permasalahan ini bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak menghormati Amerika Serikat. Tetapi, pemerintah ingin mendahulukan kepentingan masyarakat Indonesia.

"Kami tuh sangat menghormati Amerika, karena sebagai suatu negara yang hebat. Nah Presidennya memberikan contoh juga 'American First', masa kami enggak boleh bilang 'Indonesian First' juga," ujarnya di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Luhut juga kembali bercerita bagaimana dia ditodong pertanyaan mengenai Freeport saat bertandang ke Washington DC.

Dia menganalogikan Freeport sebagai penyewa rumah yang habis tenggat waktunya. Untuk mendapatkan perpanjangan sewa, Freeport harus tunduk dengan segala peraturan yang dimiliki Indonesia.

"Saya ke Washington diterima langsung oleh Chief Executive of Commerce dan dia langsung serang saya mengenai Freeport. Saya jelaskan sama dia, kamu tahu enggak analoginya simpel. Kalau kau sewa rumah saya 50 tahun, lantas saya enggak mau lagi kau sewa karena anak cucu saya mau pakai. Boleh kan? Tapi karena kamu baik sama saya, ya saya kasih. Tapi saya bilang, kalian juga harus tunduk pada aturan kamu," paparnya.

Dengan berbagai argumentasi dan tawaran yang dikemukakan oleh pihak Freeport, Luhut mengaku tidak gentar. Indonesia, kata dia, adalah bangsa besar yang bermartabat di mata dunia.

"Sorry Indonesia itu bukan negara miskin, negara kaya, berdaulat. Presiden kami tuh berani," tegasnya.

Sekadar informasi, konflik dengan Freeport belum berakhir. Pemerintah menegaskan bahwa Freeport harus beralih dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Saat ini, Freeport sendiri masih berstatus IUPK sementara yang masa waktunya akan habis pada Oktober 2017.


Biasa Bayar Listrik Rp100.000 Sekarang Rp200.000/Bulan, Warga Ini Menjerit!

Pasca-dialihkannya penggunaan listrik subsidi ke nonsubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, menuai banyak keluhan di kalangan masyarakat. Pasalnya masyarakat merasa terbebani dengan mahalnya tarif listrik yang harus mereka bayar terutama bagi rakyat kecil.

Nur (29) warga yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, harus merogoh kocek sekira Rp200.000 per bulannya untuk bisa mengalirkan listrik ke rumah kontrakannya. Padahal sebelumnya, Rp100.000 saja sudah cukup untuk pemakaian listrik dalam satu bulan.

Hal ini tentunya membebani keluarganya, terlebih lagi pemilik kontrakan membebankan pembayaran listrik kepada mereka.

"Dengan tarif listrik sekarang ini sangat memberatkan, apalagi sekarang ini kita masih ngontrak. Kalau dulu biasanya bayar sebulan Rp100.000, sekarang bisa dua kali lipat bayarnya," ujarnya kepada Okezone di Pangkalpinang, Bangka, Kamis (13/7/2017).

Senada dengan Nur, Henru (38), perihal masalah dirugikan PLN ini yang pertama warga merasa prabayar dan pascabayar itu beda biayanya. Terasa perbedaannya, kalau dulu Rp300.000 sudah bisa pakai 2 AC dan semua lampu.

"Sekarang dengan keadaan setelah menggunakan token bayar per bulannya bisa jadi Rp750-800 ribu, jadi hampir dua kali lipat. Maka dari itu saya tanyakan kepada PLN kenapa ada perbedaan padahal pemakaian sama, semuanya sama," keluhnya.

Belum lagi di Babel kondisi ini diperparah dengan kebijakan PLN tentang pemerataan penggunaan kalameter kwh penggunaan listrik dari pascabayar ke prabayar. Namun, kebijakan itu banyak menuai kritik pasalnya tidak jarang pihak PLN mengganti kwh listrik pelanggan tanpa sepengetahuan pelanggan.

Keluhan ini pun disampaikan sejumlah warga saat mendatangi kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung.

"Sebenarnya tidak diwajibkan dari pasca ke pra bayar, tapi kadang-kadang masyarakat awam seperti di desa kecil, ketika warga pulang dari kebun tiba-tiba sudah diganti pasca bayar ke pra bayar. Di situlah banyak masyarakat yang resah selama ini," ungkap Zainudin (35) warga Bangka.

Menanggapi hal itu, Eko selaku perwakilan dari pihak PLN Babel, mengatakan pergantian aset PLN yang terdiri dari kalameter, kabel, hingga tiang listrik sepenuhnya kewenangan mereka untuk mengganti ataupun tidak.

Namun dia membantah ada paksaan kepada masyarakat untuk mengganti kwh dari pasca bayar ke pra bayar.

Manager PLN Bangka, Eko Prohanda menyatakan, kalau dari sisi pelanggan biasanya membayar listrik setiap bulan, dan bisa juga membeli token setiap bulan. Misalnya pelanggan bayar listrik tanggal 10 di kantor pos sebanyak Rp600.000 dan silahkan juga membeli token setiap tanggal 10 senilai Rp600.000.

"Nah penggunanya kan tahan lama selama satu bulan, jadi tidak ada perbedaan dalam hal perilaku dan budaya pelanggan untuk membayar listrik. Kalau biasa bayar sekali dalam satu bulan ya dibayar, dan bayar token juga sekali dalam sebulan ya silahkan," jelasnya.

Sementara itu, sejak pergantian kalameter kwh listrik dari pasca ke pra bayar di terapkan di Bangka Belitung, PLN mengaklaim hampir seluruh listrik di Babel sudah menggunakan kwh listrik prabayar dan masih sekira 300 pelanggan yang masih menggelar listrik secara pascabayar.

Tepok Jidat, Utang RI Bertambah Lagi Rp17 Triliun

Pemerintah kembali menambah utang lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Dari lelang lima SUN tersebut, total nominal yang dimenangkan mencapai Rp17 triliun.

Adapun lima SUN yang dilelang yakni seri SPN12171012 (reopening), SPN12180712 (new issuance), FR0061 (reopening), FR0059 (reopening) dan FR0072 (reopening). Adapun total penawaran yang masuk sebesar Rp33 triliun.

Berikut adalah hasil lelang SUN seperti dilansir dari keterangan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (12/7/2017):

Seri SPN12171012 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,08%, dengan yield tertinggi dimenangkan sebesar 5,15%. Seri ini akan jatuh tempo pada 12 Oktober 2017 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp3,15 triliun.

Seri SPN12180712 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,94%, dengan yield tertinggi dimenangkan sebesar 5,99%. Seri ini akan jatuh tempo pada 12 Juli 2018 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp3,1 triliun.

Seri FR0061 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,96%, dengan yield tertinggi dimenangkan sebesar 6,99% dan tingkat kupon sebesar 7%. Seri ini, akan jatuh tempo pada 15 Mei 2022 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp3,9 triliun.

Seri FR0059 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,13%, dengan Yield tertinggi dimenangkan sebesar 7,15% dan tingkat kupon sebesar 7%. Seri ini, akan jatuh tempo pada 15 Mei 2027 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp2,6 triliun.

Seri FR0072 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 8%, dengan yield tertinggi dimenangkan sebesar 8,02% dan tingkat kupon sebesar 8,25%. Seri ini, akan jatuh tempo pada 15 Mei 2036 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp4,25 triliun. (Okezone.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 18 November 2017 | 21:57:40

HGN 2017, Guru Miliki Peran Besar Cerdaskan Anak Bangsa

TEMBILAHAN - Menyambut datangnya Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 25 November, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyampaikan sebuah pesan tentang peran guru dalam p
Sabtu, 18 November 2017 | 20:07:50

Kasrem 031/Wira Bima Hadiri Rakor Camat di Riau

PEKANBARU Kasrem 031/Wira Bima Kolonel Czi I Nyoman Parwata  SE, M.Si, M.Tr (Han) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama seluruh Camat se-Indonesia regional barat.Rakornas tersebut secara
Sabtu, 18 November 2017 | 20:05:42

Terkait Kegiatan Fisik Tahun 2017 Di Wilayah Pinggir, Kadis Perkim : Tanya Ke UPT Saja

PINGGIR - Terkait sejumlah kegiatan fisik Tahun Anggaran 2017 milik Dinas Perkim yang berada di wilayah Kecamatan Pinggir, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bengkalis, Gendraya R, ST.Msi m
Sabtu, 18 November 2017 | 17:25:12

Panglima TNI : Ulama Indonesia Ajarkan Umat Lindungi dan Hormati Umat Lainnya

JAKARTA-Para ulama di Indonesia selalu memberikan tausiyah agar seorang muslim untuk tidak arogan dan tidak pernah mengatakan kafir kepada orang lain serta mengajak umat muslim untuk melindungi dan menghormati
 
Berita Lainnya
Sabtu, 18 November 2017 | 08:48:20

TIPS LARIS: Lihat Sisi Emosional Pelanggan Anda, Bisa Buat Sukses Penjualan!

JAKARTA - Banyak jenis gaya dan teknik penjualan yang anda ketahui. Namun, apakah anda tahu teknik tersebut berhasil?Hal Ini benar-benar penting pada apa yang sesuai untuk Anda dan produk Anda. Pikirkan apa yan
 
Jumat, 17 November 2017 | 20:39:06

Antrian di SPBU Pasir Pengaraian, Warga Minta Pertamina Carikan Solusi

ROKANHULU -  Beginilah setiap sore hari hingga malam hari di setiap harinya di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau . Seperti yang terlihat di S
 
Jumat, 17 November 2017 | 16:50:55

Taati PBB, Singapura Minta Putus Hubungan dengan Korea Utara

JAKARTA - Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi kepada Korea Utara (Korut) langsung direspons oleh Singapura. Singapura pun menghentikan hubungan perdagangan dengan Korea Utara, mitra dag
 
Jumat, 17 November 2017 | 16:49:22

Kalahkan Swedia hingga India, Tingkat Kepuasan Masyarakat RI di Peringkat Pertama

JAKARTA - Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai proyek infrastruktur terus digenjot. Hal itu ternyata membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus mening
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:40:14

BUSINESS HITS: UMP Indonesia Naik Lebih Tinggi dari Malaysia dan Singapura

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar 8,71% dianggap masih rendah oleh para buruh. Padahal, kenaikan upah minimum tersebut sudah seusai dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja.Melansir businessin
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:37:57

BUSINESS HITS: Jadi Tuan Rumah Pameran Bisnis ASEAN 2018, Indonesia Incar Rp8,2 Triliun

JAKARTA Indonesia akan menjadi negara pertama sebagai tuan rumah penyelenggara pameran MICE/Busines Event ASEAN 2018 dengan target mendatangkan 500 buyers dan potensi bisnis mencapai Rp8,2 triliun.Penyelengga
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:30:59

Investor Pertimbangkan Data Ekonomi AS, Dolar Bergerak Variasi

NEW YORK - Kurs dolar AS diperdagangkan beragam terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan beberapa data ekonomi terbaru.Di bidang ekonomi AS, klaim awal
 
Kamis, 16 November 2017 | 11:22:08

BUSINESS HITS: Kala Menperin dan Menhub "Berebut" Pamerkan Pembangunan Indonesia

KEDIRI - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan Dialog Nasional ke-5 Sukses Indonesiaku untuk memaparkan kemajuan berbagai program pembangunan pemerintahan
 
Kamis, 16 November 2017 | 11:18:19

BUSINESS HITS: Oktober, Neraca Dagang Indonesia Diyakini Cuan USD1,3 Miliar

JAKARTA - Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis neraca perdagangan selama bulan Oktober 2017. Adapun neraca perdagangan Indonesia sepanjang bulan lalu surplus sebesar USD1,76 miliar.Ekonom Indef Bh
 
Kamis, 16 November 2017 | 10:50:54

Pakai Dana APBN, Pembangunan Bendungan Kuwil Butuh Dana Rp1,2 Triliun

MANADO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan konstruksi bendungan Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut) menyerap anggaran sebesar Rp
 
Kamis, 16 November 2017 | 10:49:00

Incar Rp8,2 Triliun, Indonesia Jadi Tuan Rumah Pameran Bisnis ASEAN 2018

JAKARTA Indonesia akan menjadi negara pertama sebagai tuan rumah penyelenggara pameran MICE/Busines Event ASEAN 2018 dengan target mendatangkan 500 buyers dan potensi bisnis mencapai Rp8,2 triliun.Penyelengga
 
Rabu, 15 November 2017 | 16:50:40

Tak Sanggup Bayar Utang, S&P Ultimatum Default Venezuela

JAKARTA - Embargo Amerika Serikat (AS) kepada Venezuela nampaknya menjadi bencana bagi negera eksportir minyak tersebut. Pasalnya, krisis di Venezuela telah menjadi krisis kemanusiaan, karena utangnya yang meng
 
Rabu, 15 November 2017 | 16:12:22

Tak Bisa Dibendung, OJK Kawal Perkembangan Keuangan Digital di RI

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan mengawal perkembangan keuangan digital yang saat ini semakin merajalela. Dengan perkembangan teknologi, maka keuangan digital mulai merambah setiap transak
 
Rabu, 15 November 2017 | 15:55:00

Bangun 2 Pabrik, Austindo Butuh Dana USD23 Juta

JAKARTA - Guna mendorong kapasitas produksi, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) berencana membangun pabrik kelapa sawit baru serta pabrik pengolahan edamame. Untuk membangun dua pabrik ini, kabarnya perseroa
 
Rabu, 15 November 2017 | 15:46:36

Lahan Terkendala, Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Dihentikan

PADANG - Pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I dari Padang menuju Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat dihentikan sementara hingga data pemilik lahan diinventarisasi dan ganti kerugian dilaksanakan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top