Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Selasa, 10 September 2019 | 15:48:12
ekbis

Pekerja Asing Bantu Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Konstruksi

liputan6.com

Sebarkan:
liputan6.com

Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru mengenai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Dalam aturan tersebut, ada penambahan beberapa posisi pekerjaan yang bisa diduduki oleh pekerja asing.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari beberapa aturan sebelumnya yang pernah terbit, dan itu dibukukan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 229 Tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada 27 Agustus 2019.

Salah satu penambahan porsi pekerja asing besar ada di sektor konstruksi, dimana pada Permenaker baru terdapat 181 posisi yang diperbolehkan untuk jabatan tenaga kerja asing. Ini berbanding terbalik dengan Permenaker Nomor KEP 247/MEN/X/2011, yang hanya memberi jatah sebanyak 68 jenis jabatan di bidang konstruksi kepada pekerja asing.

Namun begitu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai, penambahan porsi tenaga kerja asing di bidang konstruksi akan bantu menunjang kebutuhan pekerja yang masih minim tenaga ahli lokal untuk beberapa posisi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, Permenaker Nomor 229/2019 memang dimunculkan untuk mengatur kebutuhan tenaga kerja asing secara keseluruhan.

"Tenaga kerja yang di (Peraturan) Menteri Ketenagakerjaan itu bukan hanya tenaga konstruksi ya. Kalau yang kami (Kementerian PUPR) bahas itu hanya tenaga kerja konstruksi, termasuk sertifikasi di dalamnya," jelas dia di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dia menyatakan, dalam rumusan aturan tersebut ada yang namanya negatif list, yakni pemetaan terkait jenis tenaga kerja di bidang mana saja yang secara populasi sudah mencukupi, atau masih kekurangan.

"Misalnya sipil. Sipil tidak perlu lagi tenaga asing dari luar karena di sini sudah ada, cukup. apalagi IT, datanya tadi banyak sekali. Berarti kan tidak perlu lagi tenaga kerja buat IT," terang dia.

"Tapi yang memang masih sedikit atau masih kurang, katakanlah ahli tentang MRT, kita belum memiliki. Karena siapa yang bisa mentransfer pengetahuannya kalau tidak ada dari tenaga tenaga asing," tandasnya.

Tenaga Kerja Asing di Indonesia Hanya 95.335 Orang

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri mengatakan, Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia masih terkendali dan tergolong sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sebesar 263 juta jiwa.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sampai akhir tahun 2018, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia tercatat sebanyak 95.335 orang. 

Hanif membandingkan jumlah TKA yang bekerja di Singapura mencapai seperlima dari jumlah penduduknya. Bahkan di Qatar, jumlah TKA-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan total jumlah penduduknya. 

"Dengan demikian, jumlah TKA di Indonesia, masih sangat amat terkendali sehingga tak perlu dikhawatirkan," ujar Hanif Dhakiri kepada wartawan, Sabtu (26/1/2019).

Hanif menuturkan, untuk bekerja di Indonesia, TKA harus memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku. Ada ketentuan atau persyaratan tersebut sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap penggunaan TKA di Indonesia.

"Mereka yang masuk ke Indonesia, harus punya izin kerja dan izin tinggal. Mereka juga harus punya syarat pendidikan, harus penuhi kompetensi, harus duduk di jabatan tertentu, bekerja di lokasi tertentu dan bekerja dalam lokasi tertentu," lanjut Hanif.

Hanif menambahkan, persyaratan lain bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia yakni harus membayar pajak senilai USD 100 dolar setiap orang per bulannya. 

Keharusan pembayaran pajak tersebut sebagai bentuk pengendalian pemerintah untuk memastikan agar tenaga kerja asing sesuai ketentuan UU.

Pemerintah menindak tegas jika TKA melakukan pelanggaran baik pelanggaran  tak berizin, melanggar izin, illegal atau semacamnya.

Seluruh aparatur pemerintah, baik pengawas imigrasi, pengawas tenaga kerja, kepolisian dan Pemda, juga akan melakukan pengawasan secara rutin, periodik dan berkelanjutan.

sumber: liputan6.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 20 September 2019 | 12:23:38

Bahasa Paser, Bahasa Ibu Kota yang Terancam Punah

Penajam Paser Utara - Penajam Paser Utara (PPU) telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu lokasi Ibu kota baru. Kabupaten ini sendiri punya bahasa asli suku Pase
Jumat, 20 September 2019 | 12:00:56

Hasil Konferensi Pers, Pelaku Pembawa Shabu 12 Kg diupah 10 juta Perkilo

SIAK - Hasil dari Konferensi Pers di Mapolres Siak, Pelaku berinisial AM seorang kurir pembawa 12 kilogram sabu dengan menggunakan sepeda motor ternyata berasal dari Kabupaten Bengkalis. Selain shabu, petu
Jumat, 20 September 2019 | 11:56:21

Adegan Sadis Pembunuhan Pengantin Baru di Pemalang Direkonstruksi

Pemalang - Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria pengantin baru di Pemalang. Sebanyak 10 adegan diperagakan oleh pelaku yang bernama Arifin (25)."Rekonstruksi ada 10 adegan," ujar Kas
Jumat, 20 September 2019 | 11:36:06

Bati Tuud Koramil 02/Tanah Putih Ajak Masyarakat Cegah Karhutla

ROHIL- Koramil 02/Tanah Putih Bati Tuud Pelda Lukas Joko Aprilanto  terus melakukan sosialisasi Karhutla di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).  Jumat (20/9/2019).Sosialisasi
 
Berita Lainnya
Jumat, 20 September 2019 | 10:24:43

Dolar AS Pagi Ini Rp 14.068, Cenderung Stagnan

Jakarta - Dolar Amerika Serikat (AS) betah di level Rp 14.000-an. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah pagi ini berada di level Rp 14.068, mengutip data dari Reuters, Jumat (20/9/2019).Pekan lalu, dolar AS
 
Kamis, 19 September 2019 | 10:12:00

Kementerian PUPR Dapat Alokasi Anggaran Rp 120 Triliun Pada 2020

Jakarta - Komisi V DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 se
 
Rabu, 18 September 2019 | 10:11:12

Cara Ampuh Ubah Sampah Jadi Untung

 Ada banyak hal untuk mendapatkan uang. Dengan modal kecil, Anda bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Bahkan, dari sampah Anda bisa menghasilkan uang.Selain sampah yang ada di rumah berkurang,
 
Selasa, 17 September 2019 | 10:57:20

Mengungkap Alasan Kementerian Perdagangan Menghapus Label Halal untuk Daging Impor

Publik dibuat resah oleh peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Peraturan itu terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Prod
 
Senin, 16 September 2019 | 12:40:17

Utang Luar Negeri Indonesia Juli 2019 Meningkat Jadi Rp5.553 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga periode Juli 2019 tercatat sebesar USD395,3 miliar atau setara dengan Rp5.553 Triliun (kurs rupiah sekitar Rp14.050/USD). BI
 
Senin, 16 September 2019 | 09:39:28

Garuda Indonesia Batalkan 12 Penerbangan karena Kabut Asap

Jakarta - Sehubungan dengan dampak kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang penerbangan yang terbatas, Garuda Indonesia membatalkan sedikitnya 12 penerbangan di sejumlah sektor penerbangan dom
 
Senin, 16 September 2019 | 09:22:26

Harga Emas Antam Melonjak Rp 8.000 per Gram

Jakarta - Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau emas Antam naik Rp 8.000 menjadi Rp 753 ribu per gram, pada perdagangan Senin (16/9/2019). Pada perdagangan Sabtu pekan kemarin, harga e
 
Jumat, 13 September 2019 | 12:56:48

Pekanbaru dan Bengkalis Diusulkan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

PEKANBARU- Kawasan Pallas di kota Pekanbaru dan Pulau Rupat di kabupaten Bengkalis, diusulkan Pemerintah Provinsi Riau, melalui Dinas Pariwisata untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata ke
 
Jumat, 13 September 2019 | 11:14:38

Nasib Industri Tekstil RI di Tengah Gempuran Produk Impor

Gempuran produk impor seolah tak bisa terelakkan lagi di Indonesia. Tak jarang impor ini berbenturan dengan industri dalam negeri. Salah satunya gempuran produk impor tekstil.Pada semester I-2019, ekspor pakaia
 
Kamis, 12 September 2019 | 16:30:34

Pengusaha Ingin Sri Mulyani Tetap jadi Menteri Jokowi

Para pengusaha menginginkan Sri Mulyani tetap masuk jajaran menteri kabinet di pemerintahan periode kedua Joko Widodo (Jokowi). Kabinet baru tersebut akan diumumkan pada bulan depan.Ketua umum DPD Him
 
Kamis, 12 September 2019 | 14:50:48

Jadi Negara Besar di 2045, Ekonomi RI Harus Tumbuh Stabil 6,9 Persen

Perlambatan ekonomi global menjadi isu yang tengah diwaspadai negara-negara besar di dunia, termasuk di dalamnya negara berkembang seperti Indonesia.Di tengah tren perlambatan global, Indonesia sudah diprediksi
 
Kamis, 12 September 2019 | 13:53:53

Anggaran Infrastruktur 5 Destinasi Super Prioritas Rp9,5 Triliun

JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat anggaran bagi pembangunan infrastruktur dan utilitas di 5 destinasi pariwisata super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan
 
Kamis, 12 September 2019 | 13:25:15

PLN Akan Luncurkan SPKLU di Tempat Khusus

Untuk meyakinkan masyarakat mengenai infrastruktur kendaraan listrik, Perusahaan Listrik Negara ( PLN) akan menunjukkan komitmennya dengan membangun SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). SPKLU ini n
 
Kamis, 12 September 2019 | 10:25:28

Sepak Terjang BJ Habibie di Sektor Ekonomi, Kuatkan Rupiah hingga Tolak IMF

 Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie meninggal meninggal dunia pukul 18.05 WIB, Rabu 11 September 2019. Habibie dirawat di RSPAD sejak 1 September lalu.Ber
 
Rabu, 11 September 2019 | 11:58:55

Masih Berusia 14 Tahun, Remaja Ini Raup Ratusan Juta dari Bisnis Lilin

Mayoritas remaja zaman sekarang menghabiskan hari-harinya untuk sekolah dan bermain bersama teman-teman. Tapi berbeda dengan Charlie Griffiths, dia justru sudah mulai berbisnis sejak usia 12 tahun. Bisnis yang
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Pelantikan DPRD
 
Top