Terverifikasi Dewan Pers
 
Sabtu, 18 Mei 2019 | 10:11:18
Ekonomi

Pulihkan Neraca Dagang, Pemerintah: Butuh SDM Andal

Sebarkan:
Detik.com
JAKARTA - Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi berupa defisitnya neraca dagang hinga US$ 2,50 miliar pada April 2019. Butuh upaya ekstra memperbaiki kondisi tersebut.

Menteri PARB Syafruddin menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang salah satunya diharapkan bisa memperbaiki kinerja ekspor sehingga bisa menekan defisit neraca perdagangan.

"Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah akan merealisir pembangunan sumberdaya manusia," kata Syafruddin dalam paprannya, Jumat (17/5/2019).

Apalagi di zaman modern seperti saat ini pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting dan utama yang dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam. Justru dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada, RI bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien sehingga bisa menjadi pengerak roda perekonomian.

Dengan SDM yang andal, diharapkan bisa mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor sumber daya alam lewat pengolahan dan tak lagi bergantung pada ekspor barang mentah yang tak punya nilai tambah.

"Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," ujar Syafruddin.

Banyak negara di dunia saat ini yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang andal. Ia mengakui diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Tentu sangat diperlukan kesadaran semua sdm pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," pungkasnya.

Melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien akan menjadi faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebab hingga saat ini masih banyak indikator yang menunjukan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih. Untuk itu kementerian PANRB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengkobinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaian permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap mantan Wakapolri ini.

Syafruddin juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan.

"Laporan kinerja ini merupakan bagian dari kontroling, otokritik dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ungkapnya.



Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:03:01

Rusnah : Terima Kasih Pak Polisi, Sekarang Saya Punya Kursi Roda

Rusnah : Terima Kasih Pak Polisi, Sekarang Saya Punya Kursi Roda Dumai - Raut wajah Rusnah (61) tampak sumringah tatkala disambangi oleh tim Bakti Sosial (Baksos) Polres Dumai dalam rangka menyambut HUT Bhay
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:00:14

Selain Iran, Kontestan Semifinal Piala Asia Futsal U-20 Alami Peningkatan Prestasi

TABRIZ Semifinal Piala Asia Futsal U-20 2019 akan dilangungkan di Shahid Poursharifi Arena, Kamis 20 Juni 2019. Sebanyak empat tim yang mentas di babak tersebut adalah tuan rumah Iran, Afghanistan, Indo
Rabu, 19 Juni 2019 | 13:54:22

Sekcam Rimba Melintang Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke 73

ROKANHILIR - Sekretaris Camat (Sekcam) Rimba Melintang, H Abdurrahman SP.dum mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 73.Ia berharap, diusia yang ke 73 ini, Polri semakin jaya lagi. Kejayaan yang dih
Rabu, 19 Juni 2019 | 13:54:04

BPN Prabowo Tegaskan Ada Saksi untuk Sidang MK Diancam Lewat SMS

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan ada sejumlah saksinya yang mendapat ancaman berkaitan dengan perannya sebagai saksi dalam sidang gugatan Pilpres. Ancaman
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 15:22:58

Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran untuk Gaji PNS Baru

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kenaikan pagu indikatif di luar Badan Layanan Umum (BLU) dari Rp 31,433 triliun di 2019 jadi Rp 35,648 triliun di 2020 atau naik Rp 4,215 trili
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 15:13:47

Ibu Kota RI Mulai Pindah ke Kalimantan Tahun 2024

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara yang baru ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 2024. Hal itu menyusul su
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:56:24

Kalimantan Timur Punya Peluang Besar Jadi Ibu Kota Baru RI

JAKARTA - Pemerintah lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut pemindahan ibu kota negara yang baru sudah hampir pasti jadi ke Kalimantan. Sampai saat ini, ada dua provinsi
 
Senin, 17 Juni 2019 | 15:52:31

Peresmian Tol Dekat Pilpres Disebut Curang, TKN: Memang Sudah Selesai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung soal peresmian jalan tol saat memaparkan bukti kecurangan pilpres di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN),
 
Senin, 17 Juni 2019 | 15:48:19

PNS Riau Diminta Transit ke Luar Negeri Sebelum ke Jakarta

PEKANBARU - Harga tiket penerbangan dari Pekanbaru ke Jakarta dinilai terlalu mahal yang melebihi pagu anggaran ASN di Pemprov Riau. Karenanya Gubernur Riau akan mengusulkan penerbangan ke Jakarta terlebi
 
Senin, 17 Juni 2019 | 15:43:14

Gaji PNS Naik Disebut Kecurangan Pilpres, TKN: ASN Banyak Pilih 02

JAKARTA - Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi Jumat lalu, (14/6) menyinggung kenaikan gaji PNS sebagai langkah kecurangan yang dilakukan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf
 
Senin, 17 Juni 2019 | 11:44:54

12 Orang Tewas, Begini Sejarah Pembangunan Tol Cipali

JAKARTA - Kecelakaan kembali terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Kali ini tak tanggung-tanggung, 12 nyawa melayang sekaligus setelah terjadi kecelakaan beruntun di KM 151 Tol Cipali arah Jakarta."Ada
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 15:00:53

Ditargetkan Rampung Akhir Tahun, Pembangunan Waduk Muara Capai 80%

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pembangunan Waduk Muara, di Nusa Dua, Denpasar, Bali akan diselesaikan akhir tahun. Nantinya di sekeliling waduk ini akan dilengkapi dengan kawasan wisat
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 14:56:25

Saat Susi Disindir karena RI Masih Impor Ikan Asin

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti beradu pendapat dengan seorang ustaz di Twitter, yakni ustaz Tengku Zulkarnain. Susi, menanggapi Tengku Zulkarnain yang mengetweet Indonesia
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 14:50:33

Tim Prabowo Minta Pilpres Ulang, Ekonomi RI Bakal Terguncang

JAKARTA - Pada sidang perdana gugatan Pilpres kemarin, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang diketuai oleh Bambang Widjojanto (BW) membacakan beberapa tuntutan. Salah satunya adalah pemungutan suara ulang secara
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 14:39:46

Pekerjaan Peningkatan Layanan, Ini Wilayah Inhu Masuk Jadwal Pemadaman Semantara

INHU - PT PLN (persero) UP3 Renga melakukan peningkatan pelayanan kepada konsumen di Kabupaten Indragiri Hulu (inhu), listrik yang di akhiri PLN di sejumlah wilayah Inhu dilakukan pemasangan demi memperba
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 11:03:30

Intip Peluang Usaha Minuman Teh yang Menjanjikan

JAKARTA Usaha minuman teh masih dianggap bisnis yang menjanjikan karena masih banyak yang menggemari teh. Mulai dari yang tua sampai yang muda, teh tidak hanya sekedar minuman yang disajikan kepada tamu
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 10:38:00

Investor Asing Mulai Percaya dengan Stabilitas Politik RI

JAKARTA - Sidang perdana sengketa pilpres digelar hari ini di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini dikhawatirkan menimbulkan kericuhan seperti 21-22 Mei lalu dan mengganggu kondisi pasar keuangan Indonesia.K
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 10:37:40

Investor Asing Mulai Percaya dengan Stabilitas Politik RI

JAKARTA - Sidang perdana sengketa pilpres digelar hari ini di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini dikhawatirkan menimbulkan kericuhan seperti 21-22 Mei lalu dan mengganggu kondisi pasar keuangan Indonesia.K
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 14:56:36

Menang Banyak, 1 Juli PNS Dapat Gaji Dua Kali

JAKARTA- Kabar gembira datang untuk para aparatur sipil negara (ASN) alias PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Pasalnya, pada tanggal 1 Juli 2019 mereka akan
 
 
 
Terpopuler

2

12 Jun 2019 16:38 | 280 views
Ekonomi

Temui Pengusaha Nasional, Jokowi Berikan 3 Permintaan

3

12 Jun 2019 16:49 | 253 views
Ekonomi

Hasil Kebun RI Mau Dibarter Sukhoi, Jadi Nggak Sih?

5

12 Jun 2019 16:44 | 213 views
Ekonomi

Menhub Minta Anggaran Tahun 2020 Rp 41,75 T

 
 
 
 
Top