Iklan Sosial
 
Sabtu, 12 Januari 2019 | 10:34:49
Ekonomi

Fakta-Fakta Menguatnya Rupiah hingga Level Rp13.990/USD

Sebarkan:
okezone.com

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amreika Serikat (AS) makin mengalami penguatan. Rupiah mengawali pekan ini pada level Rp14.105 per USD hingga mencapai penguatan di level Rp13.990 per USD.

Berikut fakta-fakta mengenai Rupiah selama sepekan ini, yang telah dirangkum oleh Okezone, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

1. Awal Pekan Rupiah Berada di Level Rp14.105/USD

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada pembukaan perdagangan awal pekan ini. Rupiah menguat 1% lebih ke level Rp14.105-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (7/1/2019) pukul 9:17 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka menguat 165 poin atau 1,16% ke level Rp14.105 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.081 per USD – Rp14.184 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 240 poin atau 1,67% ke Rp14.105 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.055 per USD – Rp14.345 per USD.

2. Rupiah di Level Rp13.900/USD

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat sejak perdagangan awal pagi ini. Rupiah menguat nyaris 2% lebih ke level Rp14.000 -an per USD. Bahkan siang ini Rupiah sempat tembus level Rp13.900 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (7/1/2019) pukul 14:03 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 216 poin atau 1,51% ke level Rp14.054 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.022 per USD – Rp14.184 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 285 poin atau 1,98% ke Rp14.060 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.990 per USD – Rp14.345 per USD.

3. Penyebab Rupiah Menguat

Bank Indonesia (BI) akan terus memberikan ruang bagi mata uang Rupiah untuk terus menguat, bahkan menyentuh level Rp13.900-an per USD salah satunya dengan mengefektifkan transaksi Domestic Non Deliverable Forward (DNDF). BI akan membuka lelang DNDF dan dilanjutkan dengan intervensi bilateral melalui delapan broker secara kuat

Meningkatnya aktivitas BI di pasar DNDF, selain untuk memastikan kurs offshore NDF terkendali, juga sebagai dukungan penuh bagi berkembangnya pasar DNDF agar lebih likuid dan efisien.

Sebab, bila transaksi DNDF ini terus berkembang terang dua dan banyak digunakan untuk hedging maka akan membantu men smoothing pembelian valas di dalam negeri, sehingga Rupiah bisa lebih stabil. Penguatan rupiah terjadi di tengah optimisme yang mewarnai pasar keuangan global atas prospek hasil negosiasi kesepakatan sengketa dagang AS dan China serta perubahan sikap Chairman FOMC The Fed atas laju suku bunga AS ke depan.

4. Sejumlah Sentimen Global Buat Dolar AS Terpukul

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah menyatakan, Rupiah melanjutkan penguatan yang signifikan yakni sebesar Rp215 per USD atau terapresiasi 1,51%. Hal ini didorong sejumlah sentimen global yang membuat Dolar AS terpukul.

Dia menjelaskan, penguatan mata uang Garuda ini terjadi didorong situasi pasar keuangan global yang diwarnai optimisme atas terhadap prospek hasil negosiasi kesepakatan perang dagang AS dan China. Selain itu, perubahan sikap Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Jerome Powell terhadap kenaikan suku bunga AS ke depan juga memengaruhi penguatan Rupiah.

5. Penguatan Rupiah Tingkatkan Kepercayaan Investor

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah menyatakan, penguatan Rupiah hari ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor pada Indonesia.

"Menguatnya Rupiah yang signifikan hari ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap Rupiah sangat kuat," kata Nanang kepada Okezone, Senin (7/1/2019).

Dia menyatakan, BI akan terus memantau dinamika pasar keuangan global yang tengah merespons proses negosiasi kesepakatan dagang AS dengan China dan stance kebijakan moneter Bank Sentral AS, The Fed.

6. Dampak Penguatan Rupiah Terhadap APBN

Penguatan Rupiah tersebut, akan berdampak kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Di mana asumsi dasar ekonomi makro nilai tukar disepakati Rp15.000 per USD.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa pihaknya masih mencermati penguatan Rupiah tersebut."Nanti kita lihat, dinamika dari keseluruhan faktor ekonomi akan menjadi salah satu bagian yang harus kita terus kelola, karena pengaruhnya tidak single," ujarnya di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (8/1/2019).


(okezone.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 20 Januari 2019 | 17:07:00

KBRI Beirut Siap Mendukung Pelaksanaan Umroh Personel Konga XXIII-M

LEBANON-Kesempatan untuk melaksanakan Ibadah Umroh bagi personel yang sedang melaksanakan tugas misi perdamaian seakan terbuka lebar,  terlebih bagi personel TNI yang sedang melaksanakan tugas misi perdama
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:06:52

Jelajah Vihara Tertua di Jakarta yang Ditemukan Pelaut Secara Tak Sengaja

Bak permata tersembunyi, begitu pula kehadiran Vihara Lalitavistara di Cilincing, Jakarta Utara. Vihara yang berlokasi di Jalan Krematorium Cilincing ini memiliki sejarah panjang karena dibangun sejak abad 11.A
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:00:32

Di Balik 80 Juta Bisa Apa

Kalimat 80 juta bisa dapat apa seketiga me­nyebar bak se­rangan fajar. Semua din­ding-dinding akun media sosial apa­pun itu dibanjiri oleh kalimat tersebut. Kalimat ta­nya yang se­mua orang akhirnya tahu m
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:44:00

Bandara Changi Singapura Segera Miliki Air Terjun Dalam Ruang Tertinggi di Dunia

Singapura mungkin satu-satunya kota di dunia di mana penduduk setempat bepergian ke bandara untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Pada 2019 ini, bangunan yang menghubungkan Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Ch
 
Berita Lainnya
Sabtu, 19 Januari 2019 | 16:14:40

Jokowi Borong 100 Ribu Botol Sabun Cuci Piring Seharga Rp 2 Miliar

GARUT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana memborong 100 ribu botol sabun cuci piring. Total uang yang harus dibayarkan Jokowi berjumlah Rp 2 miliar.Hal itu terjadi saat Jokow
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:43:51

Lolos CPNS 2018? Coba Fitur Ini untuk Percepat Proses Pemberkasan

JAKARTA - Sudah banyak instansi pusat maupun daerah yang telah mengumumkan hasil akhir Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bagi peserta CPNS yang dinyatakan lolos, kini hanya tinggal melanjutkan ke tahap pem
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:37:40

Sandiaga: Masa Negara yang Kaya Raya Ini Harus Impor Beras?

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyayangkan kebijakan impor yang masih harus ditempuh pemerintah saat ini, khususnya di bidang pangan. Menurutnya Indonesia yang kaya akan sumber d
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:33:37

Ke Petani Garut, Jokowi: KUR Jangan Dipakai untuk Hal Konsumtif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam Gerakan Mengawal Musim Tanam (GMMT) Oktober 2018-Maret 2019 (OKMAR 2018/2019). Ini merupakan sinergi antara BNI dengan Kementerian Pertanian.Pada saat berbi
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:28:03

Intip Peluang Bisnis Serabi Solo Modalnya Cuma Rp3 Jutaan

JAKARTA -  Serabi solo merupakan jajanan tradisional yang berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Namun demikian, kini serabi solo telah hadir dan menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Serabi so
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:18:36

Curhat Pedagang di Pasar Kalimalang Pembeli Kabur Gara-gara Sandiaga

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama caleg partai melakukan kunjungan ke pasar Kalimalang, Cakung, Jakarta Timur. Hasto dicurhati pedagang setempat karena kampanye cawapres 02
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 17:01:48

Mendag: Perusahaan AS Lihat Potensi Indonesia sebagai Hub Regional

JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan berbagai perusahaan asal Amerika Serikat telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hub regional bagi aktivitas bisnis dan pe
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 15:28:12

Gaji PNS Memang Rendah tapi Tunjangannya Besar

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berencana untuk menaikan gaji birokrat. Termasuk di dalamnya adalah untuk jaksa, hakim, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Menanggap
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 11:13:03

Menanti Setoran ke Negara dari Freeport

JAKARTA - Sesuai dengan aturan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia dipastikan akan mengalami peningkatan. Demikian disa
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:09:41

Pertamina Bentuk Anak Usaha untuk Kelola Blok Rokan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sudah membentuk anak usaha untuk mengelola Blok Rokan di 2021. Anak usaha tersebut dinamakan PT Pertamina Hulu Rokan."Pertamina Hulu Rokan di bawah saya langsung, di bawah Dir
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:01:50

Inalum Tegaskan Tak Gadai Aset untuk Beli Saham Freeport

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero) berhasil meningkatkan kepemilikan perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36% menjadi 51,2% pada Desember tahun lalu, melalui pembiayaan y
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 14:42:44

Buruan Daftar! Lowongan Kerja PTPP Ditutup Sebentar Lagi

JAKARTA - Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, PT PP Tbk membuka kesempatan kerja bagi putra-putri terbaik bangsa. Perusahaan pelat merah ini membuka lowongan kerja yang pendaftarannya di mul
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:10:45

Ketika Bisnis Presiden Jokowi Kalah Besar Dibanding Anaknya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, omzet bisnis anak-anaknya cukup menjanjikan. Hal ini disampaikan Kepala negara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ragu-ragu dalam memulai usaha
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:00:19

Kurangi Impor, Pertamina Beli 2,5 Juta Barel Minyak dari Blok Rokan

JAKARTA - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) berhasil melakukan penjualan perdana minyak mentahnya di Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero). Ini dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 42/201
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 09:57:04

Penetapan NIP CPNS Paling Lambat Akhir Februari

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu hingga 1 Februari 2019 kepada segenap Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, Provinsi, dan Kota untuk mengusulkan Nomor Induk
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top