Iklan Sosial
 
Sabtu, 10 November 2018 | 11:37:20
Ekonomi

Mengurai Benang Kusut Keputusan Impor Jagung 100.000 Ton

Sebarkan:
Detik.com
Jakarta - Rencana impor jagung 100.000 ton memicu polemik. Ketika rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memutuskan impor tersebut, pihak Kementerian Pertanian (Kementan) malah merilis data produksi jagung yang disebut surplus 12,9 juta ton tahun ini.

Bagaimana sebenarnya perjalanan keputusan tersebut?

Kementan Batasi Impor Jagung Sejak 2015

Mulai tahun 2015, Kementan melakukan pembatasan ketat impor jagung.

Selain membatasi impor, Kementan Juga meminta pelaku usaha skala besar untuk menyerap jagung petani. Langkah ini dilakukan untuk melindungi para petani. Pasalnya, di tahun 2015, harga jagung petani merosot sampai Rp 1.500/kg.

Akhirnya, pada tahun 2016, Kementan menjalin kerja sama dengan 41 pabrik pakan ternak yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), untuk melaksanakan skema penyerapan sesuai pembagian wilayah.

"Kita petakan dan bagi wilayah 41 perusahaan yang punya wilayah masing-masing. Charoen Pokphand dimana, Japfa dimana. Jadi pengusaha tenang, petaninya untung," ungkap Amran pada Senin (19/9/2016).

Stok Jagung Dalam Negeri Menipis

Namun, produksi jagung dalam negeri belum sepenuhnya bisa memenuhi konsumsi industri pakan ternak.

Pada tahun 2017, keluhan soal minimnya pasokan jagung mulai bermunculan. Pada Maret 2017, Peternak ayam pedaging (broiler) dan peternak ayam petelur (layer) menggelar demo di depan Istana Merdeka. Mereka mengeluhkan mahalnya harga jagung untuk bahan baku pakan ternak, serta anjloknya harga telur di kandang peternak.

Koordinator Aksi Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional (PPRPN) Peternak Ayam Telur Blitar, Diko, mengatakan peternak layer di wilayahnya terpukul karena langkanya jagung untuk pakan ayam. Kalau pun ada pasokan jagung, harganya terbilang mahal.

"Bukan mahal lagi, langka. Kalau mahal kan ada barangnya, ini kosong, susah carinya. Ini keluhan peternak telur ayam di Blitar, bisa survey langsung ke Blitar kalau jagung itu lagi sulit sekali," ucap Diko dalam aksi yang digelar, Kamis (30/3/2017).

Minta Impor Jagung Diberi Izin Impor Gandum

Kelangkaan jagung rupanya tak hanya dialami kalangan peternak kecil. pada Agustus 2018, pelaku usaha memberikan peringatan ke Menteri Pertanian bahwa pasokan jagung lokal mulai menipis.

Mereka pun mengajukan rekomendasi izin impor. Namun, bukan izin impor jagung yang mereka dapat. Kementan malah memberikan rekomendasi impor gandum.

"Kita sudah usulkan tiga bulan (Agustus) yang lalu, kita warning, ini lho jagung agak berkurang. Oleh karena itu butuh solusi dan baru sebulan yang lalu memberikan lampu hijau ada impor gandum," kata Penasihat Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman Kepada detikFinance, Rabu (7/11/2018).

Solusi dari Kementan dengan memberikan rekomendasi izin impor gandum tentu saja tak serta merta melegakan pelaku usaha.

Nilai dolar Amerika Serikat yang tengah tinggi, waktu yang belum masuk masa panen gandum di negara asal impor, hingga dampak penggunaan gandum pada menurunnya kualitas daging ayam menjadi alasan rekomendasi impor gandum tersebut tak segera direalisasikan.

"Pakan ternak itu pakai jagung saja yang bagus. Kalau pakai gandum itu warnanya pucat dan perlu ada tambahan zat lagi kan kalau pakai gandum. Sedangkan jagung itu nggak perlu tambahan," kata Sudirman.

Keputusan Impor Jagung 100.000 Ton

Melihat kondisi tersebut, Kementan lantas berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk membahas masalah kelangkaan jagung di dalam negeri.

Pada Jumat (2/11/2018) Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan beberapa pejabat lain.

Rapat tersebut pun menghasilkan keputusan impor jagung segera sesuai dengan usul Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Ya jadi jagung itu harganya kan naik, padahal itu diperlukan, dan Menteri Pertanian mengusulkan kita impor dan perlu cepat," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (2/11/2018).



(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 18 Januari 2019 | 19:52:42

Tumbang Kebun Sawit Warga, PLN Rohul Tanpa Koordinasi

ROKAN HULU - Pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) oleh pihak PLN  yang merupakan perusahaan negara yang tengah bekerja  di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul),Riau banyak bermasalah teruta
Jumat, 18 Januari 2019 | 17:01:48

Mendag: Perusahaan AS Lihat Potensi Indonesia sebagai Hub Regional

JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan berbagai perusahaan asal Amerika Serikat telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hub regional bagi aktivitas bisnis dan pe
Jumat, 18 Januari 2019 | 16:57:50

TNI Ikut Uji Coba Jaringan Optik Bawah Laut Palapa Ring Paket Tengah

JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Herindra., M.A., M.Sc mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. ikut melakukan uji coba jaringan optik bawah laut Palapa Ring Paket
Jumat, 18 Januari 2019 | 16:56:01

Jokowi Kantongi Pertimbangan Kapolri sampai Yusril Soal Baasyir Bebas

GARUT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keputusannya membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir melalui pertimbangan panjang. Ia sudah mendapat sejumlah masukan dari Kapolri Jenderal Tito
 
Berita Lainnya
Jumat, 18 Januari 2019 | 17:01:48

Mendag: Perusahaan AS Lihat Potensi Indonesia sebagai Hub Regional

JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan berbagai perusahaan asal Amerika Serikat telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hub regional bagi aktivitas bisnis dan pe
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 15:28:12

Gaji PNS Memang Rendah tapi Tunjangannya Besar

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berencana untuk menaikan gaji birokrat. Termasuk di dalamnya adalah untuk jaksa, hakim, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Menanggap
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 11:13:03

Menanti Setoran ke Negara dari Freeport

JAKARTA - Sesuai dengan aturan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia dipastikan akan mengalami peningkatan. Demikian disa
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:09:41

Pertamina Bentuk Anak Usaha untuk Kelola Blok Rokan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sudah membentuk anak usaha untuk mengelola Blok Rokan di 2021. Anak usaha tersebut dinamakan PT Pertamina Hulu Rokan."Pertamina Hulu Rokan di bawah saya langsung, di bawah Dir
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:01:50

Inalum Tegaskan Tak Gadai Aset untuk Beli Saham Freeport

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero) berhasil meningkatkan kepemilikan perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36% menjadi 51,2% pada Desember tahun lalu, melalui pembiayaan y
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 14:42:44

Buruan Daftar! Lowongan Kerja PTPP Ditutup Sebentar Lagi

JAKARTA - Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, PT PP Tbk membuka kesempatan kerja bagi putra-putri terbaik bangsa. Perusahaan pelat merah ini membuka lowongan kerja yang pendaftarannya di mul
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:10:45

Ketika Bisnis Presiden Jokowi Kalah Besar Dibanding Anaknya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, omzet bisnis anak-anaknya cukup menjanjikan. Hal ini disampaikan Kepala negara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ragu-ragu dalam memulai usaha
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:00:19

Kurangi Impor, Pertamina Beli 2,5 Juta Barel Minyak dari Blok Rokan

JAKARTA - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) berhasil melakukan penjualan perdana minyak mentahnya di Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero). Ini dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 42/201
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 09:57:04

Penetapan NIP CPNS Paling Lambat Akhir Februari

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu hingga 1 Februari 2019 kepada segenap Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, Provinsi, dan Kota untuk mengusulkan Nomor Induk
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 20:19:23

Menko Maritim RI Panen Raya di Kampung Bungaraya Siak

SIAK - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja dan panen raya di Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Rabu pagi (16/1/2019).
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:45:09

Presiden Beri Modal BP Tapera Rp2,5 Triliun

JAKARTA - Pemerintah memberikan memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Deng
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:42:11

Nasabah Jiwasraya Surati Jokowi soal Tunggakan Polis

JAKARTA - Forum Komunikasi Pemegang Polis Jiwasraya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembayaran polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Forum ini mewakili nasabah pemegang polis
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:31:02

Neraca Dagang Tekor, Darmin Putar Otak Genjot Industri Kakao

JAKARTA - Pemerintah sampai saat ini masih mencari cara untuk menggenjot ekspor komoditas di Indonesia. Terlebih lagi neraca perdagangan tahun 2018 tekor karena kurangnya nilai ekspor. Maka dari itu, Ment
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:26:11

Gaji Perangkat Desa Setara PNS Bebani APBD

JAKARTA - Pemerintah sampai saat ini masih mencari cara untuk menggenjot ekspor komoditas di Indonesia. Terlebih lagi neraca perdagangan tahun 2018 tekor karena kurangnya nilai ekspor. Maka dari itu, Ment
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:20:41

Penetapan Nomor Induk bagi CPNS Ditunggu hingga 1 Februari 2019

JAKARTA - Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, Provinsi, dan Kota diminta segera mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi pengadaan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top