Iklan Sosial
 
Sabtu, 10 November 2018 | 11:37:20
Ekonomi

Mengurai Benang Kusut Keputusan Impor Jagung 100.000 Ton

Sebarkan:
Detik.com
Jakarta - Rencana impor jagung 100.000 ton memicu polemik. Ketika rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memutuskan impor tersebut, pihak Kementerian Pertanian (Kementan) malah merilis data produksi jagung yang disebut surplus 12,9 juta ton tahun ini.

Bagaimana sebenarnya perjalanan keputusan tersebut?

Kementan Batasi Impor Jagung Sejak 2015

Mulai tahun 2015, Kementan melakukan pembatasan ketat impor jagung.

Selain membatasi impor, Kementan Juga meminta pelaku usaha skala besar untuk menyerap jagung petani. Langkah ini dilakukan untuk melindungi para petani. Pasalnya, di tahun 2015, harga jagung petani merosot sampai Rp 1.500/kg.

Akhirnya, pada tahun 2016, Kementan menjalin kerja sama dengan 41 pabrik pakan ternak yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), untuk melaksanakan skema penyerapan sesuai pembagian wilayah.

"Kita petakan dan bagi wilayah 41 perusahaan yang punya wilayah masing-masing. Charoen Pokphand dimana, Japfa dimana. Jadi pengusaha tenang, petaninya untung," ungkap Amran pada Senin (19/9/2016).

Stok Jagung Dalam Negeri Menipis

Namun, produksi jagung dalam negeri belum sepenuhnya bisa memenuhi konsumsi industri pakan ternak.

Pada tahun 2017, keluhan soal minimnya pasokan jagung mulai bermunculan. Pada Maret 2017, Peternak ayam pedaging (broiler) dan peternak ayam petelur (layer) menggelar demo di depan Istana Merdeka. Mereka mengeluhkan mahalnya harga jagung untuk bahan baku pakan ternak, serta anjloknya harga telur di kandang peternak.

Koordinator Aksi Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional (PPRPN) Peternak Ayam Telur Blitar, Diko, mengatakan peternak layer di wilayahnya terpukul karena langkanya jagung untuk pakan ayam. Kalau pun ada pasokan jagung, harganya terbilang mahal.

"Bukan mahal lagi, langka. Kalau mahal kan ada barangnya, ini kosong, susah carinya. Ini keluhan peternak telur ayam di Blitar, bisa survey langsung ke Blitar kalau jagung itu lagi sulit sekali," ucap Diko dalam aksi yang digelar, Kamis (30/3/2017).

Minta Impor Jagung Diberi Izin Impor Gandum

Kelangkaan jagung rupanya tak hanya dialami kalangan peternak kecil. pada Agustus 2018, pelaku usaha memberikan peringatan ke Menteri Pertanian bahwa pasokan jagung lokal mulai menipis.

Mereka pun mengajukan rekomendasi izin impor. Namun, bukan izin impor jagung yang mereka dapat. Kementan malah memberikan rekomendasi impor gandum.

"Kita sudah usulkan tiga bulan (Agustus) yang lalu, kita warning, ini lho jagung agak berkurang. Oleh karena itu butuh solusi dan baru sebulan yang lalu memberikan lampu hijau ada impor gandum," kata Penasihat Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman Kepada detikFinance, Rabu (7/11/2018).

Solusi dari Kementan dengan memberikan rekomendasi izin impor gandum tentu saja tak serta merta melegakan pelaku usaha.

Nilai dolar Amerika Serikat yang tengah tinggi, waktu yang belum masuk masa panen gandum di negara asal impor, hingga dampak penggunaan gandum pada menurunnya kualitas daging ayam menjadi alasan rekomendasi impor gandum tersebut tak segera direalisasikan.

"Pakan ternak itu pakai jagung saja yang bagus. Kalau pakai gandum itu warnanya pucat dan perlu ada tambahan zat lagi kan kalau pakai gandum. Sedangkan jagung itu nggak perlu tambahan," kata Sudirman.

Keputusan Impor Jagung 100.000 Ton

Melihat kondisi tersebut, Kementan lantas berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk membahas masalah kelangkaan jagung di dalam negeri.

Pada Jumat (2/11/2018) Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan beberapa pejabat lain.

Rapat tersebut pun menghasilkan keputusan impor jagung segera sesuai dengan usul Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Ya jadi jagung itu harganya kan naik, padahal itu diperlukan, dan Menteri Pertanian mengusulkan kita impor dan perlu cepat," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (2/11/2018).



(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 19 November 2018 | 16:57:13

Gedung Granadi Disita, Nilainya Masih Ditaksir

Jakarta - Gedung Granadi disita negara. Gedung yang masuk dalam aset yayasan Supersemar ini masih ditaksir nilainya untuk dilelang. "Sudah lama (disita)," kata pejabat Humas PN Jaksel Achmad Guntu
Senin, 19 November 2018 | 16:53:31

Selang Beberapa Menit, Gempa 4 SR Kembali Guncang Mamasa

TANA TORAJA - Gempa bumi berkekuatan 4,0 skala richter (SR) kembali mengguncang Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin (19/11/2018) pukul 15.23 Wita selang gempa 3,0 SR mengguncang beberapa menit lalu
Senin, 19 November 2018 | 16:47:14

Petani di Ngawi Tewas Setelah Dibacok Kerabat Sendiri

Ngawi - Seorang petani warga Dusun Sepreh Desa Selopuro Kecamatan Pitu, Ngawi, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Korban Sutarno (40) kondisinya penuh luka bacokan pada leher belakang.
Senin, 19 November 2018 | 16:44:04

Kabur dari Sirkus, Tujuh Unta Datangi Supermarket di Jerman

BERGEN  Sebuah foto aneh yang memperlihatkan beberapa unta berkeliaran di bawah terang bulan di dekat sebuah supermarket di Bergen, Jerman. Kejadian membuat warga yang kebingungan menghubungi polisi.
 
Berita Lainnya
Senin, 19 November 2018 | 15:25:41

Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Latih 2.000 Mentor untuk Program Pemagangan

JAKARTA  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mendorong penyediaan lapangan kerja dan tenaga kerja yang terampil. Salah satu caranya dengan program pemagangan. Menteri Ketenagakerjaan (Menake
 
Senin, 19 November 2018 | 15:09:45

Tes CPNS Mahkamah Agung Diulang, BKN: Ada Masalah Teknis

JAKARTA Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 untuk formasi Mahkamah Agung (MA) Wilayah Manado, Sulawesi Utara diulang. Keputusan tersebut tertuang da
 
Senin, 19 November 2018 | 14:50:01

Di Forum KTT APEC, Presiden Jokowi Jabarkan Kesiapan RI Hadapai Era Digital

JAKARTA Dalam pertemuan ABAC Dialog with Leaders dengan tema Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future, Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Me
 
Senin, 19 November 2018 | 14:21:29

Menaker: Kerja Tak Boleh Biasa-Biasa Saja

JAKARTA Pemerintah menggalakkan program revolusi industri 4.0. Namun, revolusi industri digital 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata ditanggapi dengan pesimis oleh sebagian orang. Menanggapi hal ter
 
Senin, 19 November 2018 | 14:13:45

Resmi Hadir di Pangkalpinang, Ini Manfaat MNC Sekuritas

PANGKALPINANG - Keingintahuan masyarakat terhadap dunia pasar modal saat ini memang belum muncul dengan sendirinya. Buktinya, indeks literasi keuangan di sektor pasar modal pada 2016 berdasarkan survei na
 
Senin, 19 November 2018 | 13:56:50

BI Siapkan Rekening Simpanan untuk Devisa Ekspor

JAKARTA  Bank Indonesia (BI) menyiapkan rekening simpanan khusus untuk memudahkan pengelolaan devisa hasil ekspor menyusul kebijakan memperkuat pengendalian devisa dengan insentif perpajakan. "Untuk
 
Senin, 19 November 2018 | 13:52:48

Digitalisasi Pelabuhan, Pelindo I Dapat Kredit Sindikasi Rp1,3 Triliun

JAKARTA  PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menandatangani Kerjasama Pembiayaan Investasi sebesar Rp1,3 triliun dengan tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiganya yakni Bank M
 
Senin, 19 November 2018 | 09:52:09

Sudah Dibantah, Prabowo Masih Sebut Kekayaan RI Dinikmati 1% Penduduk

Jakarta - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto bersuara soal kekayaan Indonesia yang hanya dikuasai 1% penduduk saat berkunjung ke Kampung Sukaraja, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Sabt
 
Sabtu, 17 November 2018 | 15:19:03

Titiek Soeharto Sebut Rp 50.000 Dapat Apa, Bisa Beli Ayam hingga Tempe

Jakarta - Titiek Soeharto mengkritik kondisi ekonomi saat ini. Dia mempertanyakan, dengan uang Rp 50 ribu ibu-ibu bisa beli apa di pasar. Hal itu dia sampaikan saat berkampanye untuk pasangan capres dan c
 
Sabtu, 17 November 2018 | 15:12:21

Apa Kabar Rencana Jokowi Sediakan Rumah Tanpa DP untuk PNS?

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan perumahan khusus untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan Polri. Sampai saat ini terdapat 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggot
 
Sabtu, 17 November 2018 | 14:12:40

Ada Kebijakan DNI, Warnet Boleh Dimiliki Asing

JAKARTA  Pemerintah mengeluarkan revisi kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Dengan adanya kebijakan ini, maka peluang Penanaman Modal
 
Sabtu, 17 November 2018 | 13:47:27

PLTU Ramah Lingkungan di Cirebon Beroperasi Tahun 2022

JAKARTA Konsorsium Pembangkit listrik Cirebon Power tengah melanjutkan pengemban Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan, Cirebon Unit II dengan kapasitas 1.000 MW. Pembangkit ini ditargetka
 
Sabtu, 17 November 2018 | 13:30:08

Kesejahteraan Buruh Tani Lebih Baik

JAKARTA  Meningkatkan kesejahteraan petani merupakan bagian dari tangung jawab yang diemban Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), di samping meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut da
 
Sabtu, 17 November 2018 | 13:26:09

Jaga Ketahanan Pangan, Inflasi Terjaga dan Ekonomi Tumbuh

JAKARTA  Pemerintah dianggap cukup baik melakukan kinerja yang riil serta fokus pada produksi pangan. Upaya tersebut dapat dinilai serius dalam menyasar terealiasasinya ketahanan pangan nasional sert
 
Jumat, 16 November 2018 | 16:35:22

Rupiah Tertekan Dolar AS, Pengusaha: Jangan Nyalahin Global Melulu!

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan semakin menguat setelah beberapa pekan lalu mata uang Paman Sam sempat tembus Rp 15.700. Pagi ini penguatan rupiah terhadap dola
 
 
 
Terpopuler

1

13 Nov 2018 11:36 | 344 views
Ekonomi
Setelah SKD, Peserta CPNS Harus Lewati Tes Ini

3

13 Nov 2018 15:34 | 290 views
Ekonomi
Angka Kelulusan CPNS di Kantor Sri Mulyani Cuma 8,5%

4

14 Nov 2018 10:44 | 273 views
Ekonomi
Siap-Siap! 2.000 Honorer Bakal Dipecat

5

13 Nov 2018 15:49 | 266 views
Ekonomi
Kini Ada Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil
 
 
 
 
 
 
Top