Iklan Sosial
 
Rabu, 7 November 2018 | 16:15:55
Ekonomi

Bangun Infrastruktur Pakai Skema KPBU, Kemenhub: Bukan Menjual Aset Negara

Sebarkan:
okezone.com

JAKARTA - Kementerian Perhubungan untuk kesekian kalinya membantah menjual aset negara untuk membangun infrastruktur. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kerjasama dengan pihak swasta lewat skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan I Gede Pasek Suardika mengatakan lewat kerjasama ini pemerintah tetap yang memegang asetnya. Hanya operasionalnya saja yang nanti akan dikelola oleh swasta, jadi bukan berarti menjual aset negara.

"KPBU itu bukan menjual aset negara karena itu yang sering Miss leading. Jadi negara yang akan memiliki aset," ujarnya dalam acara Forum Perhubungan di Hotel Santika Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Menurut Gede, skema KPBU ini juga merupakan cara pemerintah untuk mengatasi keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur. Khusus infrastruktur sendiri setidaknya pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp1200 triliun.

"Jadi mohon bantuannya untuk mempromosikan kepada para investor biar mau masuk ke Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah Kementerian Keuangan Farid Arif Wibowo mengatakan, skema KPBU merupakan cara terbaik untuk membangun infrastruktur dengan anggaran di luar APBN. Sebab APBN yang dimiliki saat ini hanya mencukupi untuk 50% saja pembangunan infrastruktur.

"Kenapa kita dibutuhkan skema kreatif. Secara data APBN kita hanya mencukupi pendanaan hanya 50%. Kita dituntut kreatif. Kekreativitasan kita diuji untuk menarik pembiayaan," jelasnya.

Selain itu, KPBU sengaja didorong karena skema pembiayaan infrastruktur sebelumnya tidak berjalan efektif. Adapun skema pembiayaan infrastruktur sebelumnya adalah dengan cara pemanfaatan tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Farid, cara ini belum efektif disebabkan masih sering terjadi sengketa lahan saat infrastruktur akan dibangun. Khususnya daerah atau lahan yang wilayahnya sudah dipenuhi dengan pemukiman warga.

"KPBU di lakukan karena skema sebelumnya seperti pemanfaatan tanah BUMN itu tidak memenuhi harapan," ucapnya.


(okezone.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 19 November 2018 | 16:57:13

Gedung Granadi Disita, Nilainya Masih Ditaksir

Jakarta - Gedung Granadi disita negara. Gedung yang masuk dalam aset yayasan Supersemar ini masih ditaksir nilainya untuk dilelang. "Sudah lama (disita)," kata pejabat Humas PN Jaksel Achmad Guntu
Senin, 19 November 2018 | 16:53:31

Selang Beberapa Menit, Gempa 4 SR Kembali Guncang Mamasa

TANA TORAJA - Gempa bumi berkekuatan 4,0 skala richter (SR) kembali mengguncang Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin (19/11/2018) pukul 15.23 Wita selang gempa 3,0 SR mengguncang beberapa menit lalu
Senin, 19 November 2018 | 16:47:14

Petani di Ngawi Tewas Setelah Dibacok Kerabat Sendiri

Ngawi - Seorang petani warga Dusun Sepreh Desa Selopuro Kecamatan Pitu, Ngawi, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Korban Sutarno (40) kondisinya penuh luka bacokan pada leher belakang.
Senin, 19 November 2018 | 16:44:04

Kabur dari Sirkus, Tujuh Unta Datangi Supermarket di Jerman

BERGEN  Sebuah foto aneh yang memperlihatkan beberapa unta berkeliaran di bawah terang bulan di dekat sebuah supermarket di Bergen, Jerman. Kejadian membuat warga yang kebingungan menghubungi polisi.
 
Berita Lainnya
Senin, 19 November 2018 | 15:25:41

Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Latih 2.000 Mentor untuk Program Pemagangan

JAKARTA  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mendorong penyediaan lapangan kerja dan tenaga kerja yang terampil. Salah satu caranya dengan program pemagangan. Menteri Ketenagakerjaan (Menake
 
Senin, 19 November 2018 | 15:09:45

Tes CPNS Mahkamah Agung Diulang, BKN: Ada Masalah Teknis

JAKARTA Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 untuk formasi Mahkamah Agung (MA) Wilayah Manado, Sulawesi Utara diulang. Keputusan tersebut tertuang da
 
Senin, 19 November 2018 | 14:50:01

Di Forum KTT APEC, Presiden Jokowi Jabarkan Kesiapan RI Hadapai Era Digital

JAKARTA Dalam pertemuan ABAC Dialog with Leaders dengan tema Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future, Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Me
 
Senin, 19 November 2018 | 14:21:29

Menaker: Kerja Tak Boleh Biasa-Biasa Saja

JAKARTA Pemerintah menggalakkan program revolusi industri 4.0. Namun, revolusi industri digital 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata ditanggapi dengan pesimis oleh sebagian orang. Menanggapi hal ter
 
Senin, 19 November 2018 | 14:13:45

Resmi Hadir di Pangkalpinang, Ini Manfaat MNC Sekuritas

PANGKALPINANG - Keingintahuan masyarakat terhadap dunia pasar modal saat ini memang belum muncul dengan sendirinya. Buktinya, indeks literasi keuangan di sektor pasar modal pada 2016 berdasarkan survei na
 
Senin, 19 November 2018 | 13:56:50

BI Siapkan Rekening Simpanan untuk Devisa Ekspor

JAKARTA  Bank Indonesia (BI) menyiapkan rekening simpanan khusus untuk memudahkan pengelolaan devisa hasil ekspor menyusul kebijakan memperkuat pengendalian devisa dengan insentif perpajakan. "Untuk
 
Senin, 19 November 2018 | 13:52:48

Digitalisasi Pelabuhan, Pelindo I Dapat Kredit Sindikasi Rp1,3 Triliun

JAKARTA  PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menandatangani Kerjasama Pembiayaan Investasi sebesar Rp1,3 triliun dengan tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiganya yakni Bank M
 
Senin, 19 November 2018 | 09:52:09

Sudah Dibantah, Prabowo Masih Sebut Kekayaan RI Dinikmati 1% Penduduk

Jakarta - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto bersuara soal kekayaan Indonesia yang hanya dikuasai 1% penduduk saat berkunjung ke Kampung Sukaraja, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Sabt
 
Sabtu, 17 November 2018 | 15:19:03

Titiek Soeharto Sebut Rp 50.000 Dapat Apa, Bisa Beli Ayam hingga Tempe

Jakarta - Titiek Soeharto mengkritik kondisi ekonomi saat ini. Dia mempertanyakan, dengan uang Rp 50 ribu ibu-ibu bisa beli apa di pasar. Hal itu dia sampaikan saat berkampanye untuk pasangan capres dan c
 
Sabtu, 17 November 2018 | 15:12:21

Apa Kabar Rencana Jokowi Sediakan Rumah Tanpa DP untuk PNS?

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan perumahan khusus untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan Polri. Sampai saat ini terdapat 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggot
 
Sabtu, 17 November 2018 | 14:12:40

Ada Kebijakan DNI, Warnet Boleh Dimiliki Asing

JAKARTA  Pemerintah mengeluarkan revisi kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Dengan adanya kebijakan ini, maka peluang Penanaman Modal
 
Sabtu, 17 November 2018 | 13:47:27

PLTU Ramah Lingkungan di Cirebon Beroperasi Tahun 2022

JAKARTA Konsorsium Pembangkit listrik Cirebon Power tengah melanjutkan pengemban Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan, Cirebon Unit II dengan kapasitas 1.000 MW. Pembangkit ini ditargetka
 
Sabtu, 17 November 2018 | 13:30:08

Kesejahteraan Buruh Tani Lebih Baik

JAKARTA  Meningkatkan kesejahteraan petani merupakan bagian dari tangung jawab yang diemban Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), di samping meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut da
 
Sabtu, 17 November 2018 | 13:26:09

Jaga Ketahanan Pangan, Inflasi Terjaga dan Ekonomi Tumbuh

JAKARTA  Pemerintah dianggap cukup baik melakukan kinerja yang riil serta fokus pada produksi pangan. Upaya tersebut dapat dinilai serius dalam menyasar terealiasasinya ketahanan pangan nasional sert
 
Jumat, 16 November 2018 | 16:35:22

Rupiah Tertekan Dolar AS, Pengusaha: Jangan Nyalahin Global Melulu!

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan semakin menguat setelah beberapa pekan lalu mata uang Paman Sam sempat tembus Rp 15.700. Pagi ini penguatan rupiah terhadap dola
 
 
 
Terpopuler

1

13 Nov 2018 11:36 | 344 views
Ekonomi
Setelah SKD, Peserta CPNS Harus Lewati Tes Ini

3

13 Nov 2018 15:34 | 290 views
Ekonomi
Angka Kelulusan CPNS di Kantor Sri Mulyani Cuma 8,5%

4

14 Nov 2018 10:44 | 273 views
Ekonomi
Siap-Siap! 2.000 Honorer Bakal Dipecat

5

13 Nov 2018 15:49 | 266 views
Ekonomi
Kini Ada Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil
 
 
 
 
 
 
Top