Iklan Sosial
 
Jumat, 14 September 2018 | 14:21:09
Ekonomi

Mendag: Impor Beras Di-Bully, Nggak Impor Masyarakat Kelaparan

Sebarkan:
Detik.com
Jakarta - Kebijakan pemerintah mengimpor produk pangan kerap mengundang kritik. Tak jarang, kritik tersebut berujung bully lewat media sosial.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan situasi tersebut membuat serba salah. Di satu sisi impor dibutuhkan untuk menambah pasokan pangan yang belum bisa terpenuhi produksi dalam negeri, sebaliknya jika tak impor, maka permintaan pangan masyarakat tak terpenuhi.

"Yah bagaimana, kalau impor di-bully kalau nggak impor masyarakat kelaparan. Akhirnya 15 Januari 2018 kita rakor (rapat koordinasi) di Menteri Ekonomi dipimpin Pak Darmin, dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan saya, Dirut Bulog dan deputi dan dari pihak BUMN," kata Enggartiasto dalam acara diskusi di Gedung Bank Mega, Jalan Tendean, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurutnya impor, misalnya beras, dilakukan jika stok di gudang Bulog di bawah 1 juta ton dan kenaikan harga beras di atas 10%.

"Sekali lagi kalau kita tidak impor, maka situasi stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton dan itu akan menempatkan Indonesia dalam situasi yang rawan," kata pria yang akrab disapa Enggar itu.

Enggar pun menjelaskan keputusan pemerintah mengimpor beras hingga 2 juta ton . Awalnya beras yang diimpor sebanyak 500.000 ton, beberapa bulan kemudian pemerintah mengimpor lagi 500.000 ton. Terakhir, setelah rapat koordinasi antar menteri, diputuskan lagi membuka kuota impor beras sebanyak 1 juta ton.

"Akhirnya kita memutuskan, di awal tahun kita impor 500.000 ton yang laksanakan atas rakor. Saya tulis surat ke Bulog untuk melaksanakan hal itu, nggak ada keputusan yang saya ambil tanpa rakor," papar dia.

Ia menjelaskan keputusan kedua untuk mengambil lagi 500.000 ton dilakukan pada Maret dengan skema serupa. Setelah itu pada April rakor lagi di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, dan diputuskan tambah 1 juta ton beras impor.

"Kita rencananya Juli masuk tapi prosesnya panjang. Dirut Bulog minta perpanjang waktu impor kita kasih, kemudian Dirut Bulog meminta perpanjangan yang kedua kemudian kita berikan. Data dari Dirut Bulog jumlah stok saat ini 2,1 juta ton. terdiri dari 811.000 ton stok penyerapan dalam negeri dan sisanya eks impor," tutur Enggar.


(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 16 November 2018 | 10:28:56

Mencekamnya Mamasa Sulbar, 61 Kali Gempa dalam 10 Jam

Mamasa - Rentetan gempa bumi terus mengguncang Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Setidaknya, sepanjang hari ini, gempa bumi telah mengguncang Mamasa sebanyak 61 kali. BMKG dalam tabel Distribusi
Jumat, 16 November 2018 | 10:25:15

Mandi di Lokasi Banjir, Bocah 7 Tahun Tewas Diterkam Buaya

RokanHulu - Rahmad (7) warga Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau tewas diterkam buaya. Korban hanya mandi di depan teras rumahnya yang lagi banjir."Korban a
Jumat, 16 November 2018 | 10:23:17

Kalah dari Kroasia, Enrique: Sepakbola Tidak Adil bagi Spanyol

ZAGREB - Tim Nasional (Timnas) Spanyol kalah dramatis 2-3 dari Kroasia pada laga lanjutan Grup 4 UEFA Nations League (UNL) A, di Stadion Maksimir, Zagreb, Jumat (16/11/2018), dini hari WIB. Akibat kekalah
Jumat, 16 November 2018 | 10:13:38

SBY Kritik Sekjen Gerindra, Fadli Zon: Beda Pendapat Biasa

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi usai disinggung oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani terkait janji untuk membantu kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
 
Berita Lainnya
Kamis, 15 November 2018 | 15:25:19

Impor Terbesar RI dari Jepang, Nilainya USD446 Juta

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju impor pada bulan Oktober 2018 sebesar USD17,62 miliar. Melonjak 20,60% dari posisi September 2018 sebesar USD14,60 miliar. Bila dibandingkan dengan realisas
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:22:32

Neraca Dagang RI Tekor Gara-gara Impor Migas

Jakarta - Neraca dagang RI Januari hingga Oktober tercatat defisit US$ 5,51 miliar. Setelah surplus di September, neraca dagang RI kembali defisit US$ 1,82 miliar.Menurut Kepala BPS Suhariyanto, tekornya neraca
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:18:21

Sri Mulyani Sanjung Perbankan RI Bisa Tahan Hadapi Krisis

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada perbankan nasional. Pasalnya 20 tahun sejak krisis tahun 1998 lalu, perbankan mampu melewatinya dengan baik. Menu
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:13:37

Tunggu Perpres, Fast Charging Disiapkan untuk Mobil Listrik

JAKARTA ?PT PLN (Persero) masih menunggu penerbitan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum kebijakan pengembangan kendaraan listrik nasional. Rencananya perpres tersebut diterbitkan tahun ini. "Ka
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:11:35

Jonan Janji Aturan Listrik Atap bakal Dirilis Bulan Ini

Jakarta - Aturan jual beli listrik yang dihasilkan dari panel surya (solar panel) keluar bulan ini. Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.Semua pelanggan PLN sel
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:07:03

Ujian CPNS 2018, Formasi Dosen Banyak yang Tak Lulus

JAKARTA - Angka kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokr
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:04:08

Masih Banyak Pelaku IKM yang Belum Paham Faktor Promosi Produk Kerajinan

TANGERANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan pemberdayaan agar pelaku usaha kerajinan bisa menembus pasar global dengan produk-produk khas wilayah Tangsel. "Dari potensi kerajina
 
Kamis, 15 November 2018 | 09:44:57

Kasus Jual-Beli Online Gambar Hardisk, Ahli Hukum: Ada Unsur Menipu

Jakarta - Jual-beli online 'gambar hard disk' bikin heboh netizen. Pembeli merasa tertipu karena barang yang dibeli hanyalah gambar hardisk bukan bentuk fisik. Lantas bagaimana hukumny
 
Rabu, 14 November 2018 | 14:46:16

Kaji Ulang Aturan Maskapai Berbiaya Murah, Menhub Soroti Standar Keselamatan

JAKARTA - Pemerintah akan mengevaluasi penerbangan bertarif rendah atau low cost carrier (LCC) yang diterapkan sejumlah maskapai Tanah Air selama ini, termasuk tarif yang dikenakan. Upaya ini diambil untuk m
 
Rabu, 14 November 2018 | 14:43:52

Akhirnya Merpati Bisa Terbang Lagi

SURABAYA - Pengadilan Niaga (PN) Surabaya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Dengan demikian, Merpati tidak dipailitkan dan dipastik
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:48:13

Penggunaan Internet RI Kalahkan AS, Tapi Minim Sumbang ke Ekonomi

Jakarta - Keberadaan internet saat ini punya peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet bahkan punya peranan penting dalam pengembangan berbagai peluang bisnis.Demikian disampaikan Sen
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:42:50

Menteri PAN-RB Pamerkan Kemajuan Birokrasi RI

Jakarta - Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil. Hal itu terlihat dari meningkatnya sejumlah indikator.Dalam Seminar Nasional Grand Design Public Administration Indonesia 2045,
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:09:40

Pembangunan Infrastruktur Berdampak Positif ke Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur dinilai memiliki dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur dapat mengurangi biaya produksi
 
Rabu, 14 November 2018 | 10:44:39

Siap-Siap! 2.000 Honorer Bakal Dipecat

SIMALUNGUN ? Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Sumatera Utara memastikan 2.000 lebih tenaga honorer atau kontrak yang bertugas di sekretariat daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diberh
 
Selasa, 13 November 2018 | 15:49:53

Kini Ada Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan launching Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) tahun 2018. Deputi Komisioner OJK bidang Indus
 
 
 
Terpopuler

3

10 Nov 2018 10:02 | 326 views
Ekonomi
Tingkat Pengangguran Era Presiden Jokowi

4

10 Nov 2018 11:37 | 289 views
Ekonomi
Mengurai Benang Kusut Keputusan Impor Jagung 100.000 Ton
 
 
 
 
 
 
Top