Iklan Sosial
 
Jumat, 14 September 2018 | 14:21:09
Ekonomi

Mendag: Impor Beras Di-Bully, Nggak Impor Masyarakat Kelaparan

Sebarkan:
Detik.com
Jakarta - Kebijakan pemerintah mengimpor produk pangan kerap mengundang kritik. Tak jarang, kritik tersebut berujung bully lewat media sosial.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan situasi tersebut membuat serba salah. Di satu sisi impor dibutuhkan untuk menambah pasokan pangan yang belum bisa terpenuhi produksi dalam negeri, sebaliknya jika tak impor, maka permintaan pangan masyarakat tak terpenuhi.

"Yah bagaimana, kalau impor di-bully kalau nggak impor masyarakat kelaparan. Akhirnya 15 Januari 2018 kita rakor (rapat koordinasi) di Menteri Ekonomi dipimpin Pak Darmin, dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan saya, Dirut Bulog dan deputi dan dari pihak BUMN," kata Enggartiasto dalam acara diskusi di Gedung Bank Mega, Jalan Tendean, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurutnya impor, misalnya beras, dilakukan jika stok di gudang Bulog di bawah 1 juta ton dan kenaikan harga beras di atas 10%.

"Sekali lagi kalau kita tidak impor, maka situasi stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton dan itu akan menempatkan Indonesia dalam situasi yang rawan," kata pria yang akrab disapa Enggar itu.

Enggar pun menjelaskan keputusan pemerintah mengimpor beras hingga 2 juta ton . Awalnya beras yang diimpor sebanyak 500.000 ton, beberapa bulan kemudian pemerintah mengimpor lagi 500.000 ton. Terakhir, setelah rapat koordinasi antar menteri, diputuskan lagi membuka kuota impor beras sebanyak 1 juta ton.

"Akhirnya kita memutuskan, di awal tahun kita impor 500.000 ton yang laksanakan atas rakor. Saya tulis surat ke Bulog untuk melaksanakan hal itu, nggak ada keputusan yang saya ambil tanpa rakor," papar dia.

Ia menjelaskan keputusan kedua untuk mengambil lagi 500.000 ton dilakukan pada Maret dengan skema serupa. Setelah itu pada April rakor lagi di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, dan diputuskan tambah 1 juta ton beras impor.

"Kita rencananya Juli masuk tapi prosesnya panjang. Dirut Bulog minta perpanjang waktu impor kita kasih, kemudian Dirut Bulog meminta perpanjangan yang kedua kemudian kita berikan. Data dari Dirut Bulog jumlah stok saat ini 2,1 juta ton. terdiri dari 811.000 ton stok penyerapan dalam negeri dan sisanya eks impor," tutur Enggar.


(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 18 Januari 2019 | 19:52:42

Tumbang Kebun Sawit Warga, PLN Rohul Tanpa Koordinasi

ROKAN HULU - Pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) oleh pihak PLN  yang merupakan perusahaan negara yang tengah bekerja  di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul),Riau banyak bermasalah teruta
Jumat, 18 Januari 2019 | 17:01:48

Mendag: Perusahaan AS Lihat Potensi Indonesia sebagai Hub Regional

JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan berbagai perusahaan asal Amerika Serikat telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hub regional bagi aktivitas bisnis dan pe
Jumat, 18 Januari 2019 | 16:57:50

TNI Ikut Uji Coba Jaringan Optik Bawah Laut Palapa Ring Paket Tengah

JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Herindra., M.A., M.Sc mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. ikut melakukan uji coba jaringan optik bawah laut Palapa Ring Paket
Jumat, 18 Januari 2019 | 16:56:01

Jokowi Kantongi Pertimbangan Kapolri sampai Yusril Soal Baasyir Bebas

GARUT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keputusannya membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir melalui pertimbangan panjang. Ia sudah mendapat sejumlah masukan dari Kapolri Jenderal Tito
 
Berita Lainnya
Jumat, 18 Januari 2019 | 17:01:48

Mendag: Perusahaan AS Lihat Potensi Indonesia sebagai Hub Regional

JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan berbagai perusahaan asal Amerika Serikat telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hub regional bagi aktivitas bisnis dan pe
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 15:28:12

Gaji PNS Memang Rendah tapi Tunjangannya Besar

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berencana untuk menaikan gaji birokrat. Termasuk di dalamnya adalah untuk jaksa, hakim, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Menanggap
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 11:13:03

Menanti Setoran ke Negara dari Freeport

JAKARTA - Sesuai dengan aturan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia dipastikan akan mengalami peningkatan. Demikian disa
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:09:41

Pertamina Bentuk Anak Usaha untuk Kelola Blok Rokan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sudah membentuk anak usaha untuk mengelola Blok Rokan di 2021. Anak usaha tersebut dinamakan PT Pertamina Hulu Rokan."Pertamina Hulu Rokan di bawah saya langsung, di bawah Dir
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:01:50

Inalum Tegaskan Tak Gadai Aset untuk Beli Saham Freeport

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero) berhasil meningkatkan kepemilikan perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36% menjadi 51,2% pada Desember tahun lalu, melalui pembiayaan y
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 14:42:44

Buruan Daftar! Lowongan Kerja PTPP Ditutup Sebentar Lagi

JAKARTA - Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, PT PP Tbk membuka kesempatan kerja bagi putra-putri terbaik bangsa. Perusahaan pelat merah ini membuka lowongan kerja yang pendaftarannya di mul
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:10:45

Ketika Bisnis Presiden Jokowi Kalah Besar Dibanding Anaknya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, omzet bisnis anak-anaknya cukup menjanjikan. Hal ini disampaikan Kepala negara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ragu-ragu dalam memulai usaha
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:00:19

Kurangi Impor, Pertamina Beli 2,5 Juta Barel Minyak dari Blok Rokan

JAKARTA - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) berhasil melakukan penjualan perdana minyak mentahnya di Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero). Ini dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 42/201
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 09:57:04

Penetapan NIP CPNS Paling Lambat Akhir Februari

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu hingga 1 Februari 2019 kepada segenap Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, Provinsi, dan Kota untuk mengusulkan Nomor Induk
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 20:19:23

Menko Maritim RI Panen Raya di Kampung Bungaraya Siak

SIAK - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja dan panen raya di Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Rabu pagi (16/1/2019).
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:45:09

Presiden Beri Modal BP Tapera Rp2,5 Triliun

JAKARTA - Pemerintah memberikan memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Deng
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:42:11

Nasabah Jiwasraya Surati Jokowi soal Tunggakan Polis

JAKARTA - Forum Komunikasi Pemegang Polis Jiwasraya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembayaran polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Forum ini mewakili nasabah pemegang polis
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:31:02

Neraca Dagang Tekor, Darmin Putar Otak Genjot Industri Kakao

JAKARTA - Pemerintah sampai saat ini masih mencari cara untuk menggenjot ekspor komoditas di Indonesia. Terlebih lagi neraca perdagangan tahun 2018 tekor karena kurangnya nilai ekspor. Maka dari itu, Ment
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:26:11

Gaji Perangkat Desa Setara PNS Bebani APBD

JAKARTA - Pemerintah sampai saat ini masih mencari cara untuk menggenjot ekspor komoditas di Indonesia. Terlebih lagi neraca perdagangan tahun 2018 tekor karena kurangnya nilai ekspor. Maka dari itu, Ment
 
Rabu, 16 Januari 2019 | 14:20:41

Penetapan Nomor Induk bagi CPNS Ditunggu hingga 1 Februari 2019

JAKARTA - Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, Provinsi, dan Kota diminta segera mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi pengadaan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top