Jumat, 14 September 2018 | 14:21:09
Ekonomi

Mendag: Impor Beras Di-Bully, Nggak Impor Masyarakat Kelaparan

Sebarkan:
Detik.com
Jakarta - Kebijakan pemerintah mengimpor produk pangan kerap mengundang kritik. Tak jarang, kritik tersebut berujung bully lewat media sosial.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan situasi tersebut membuat serba salah. Di satu sisi impor dibutuhkan untuk menambah pasokan pangan yang belum bisa terpenuhi produksi dalam negeri, sebaliknya jika tak impor, maka permintaan pangan masyarakat tak terpenuhi.

"Yah bagaimana, kalau impor di-bully kalau nggak impor masyarakat kelaparan. Akhirnya 15 Januari 2018 kita rakor (rapat koordinasi) di Menteri Ekonomi dipimpin Pak Darmin, dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan saya, Dirut Bulog dan deputi dan dari pihak BUMN," kata Enggartiasto dalam acara diskusi di Gedung Bank Mega, Jalan Tendean, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurutnya impor, misalnya beras, dilakukan jika stok di gudang Bulog di bawah 1 juta ton dan kenaikan harga beras di atas 10%.

"Sekali lagi kalau kita tidak impor, maka situasi stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton dan itu akan menempatkan Indonesia dalam situasi yang rawan," kata pria yang akrab disapa Enggar itu.

Enggar pun menjelaskan keputusan pemerintah mengimpor beras hingga 2 juta ton . Awalnya beras yang diimpor sebanyak 500.000 ton, beberapa bulan kemudian pemerintah mengimpor lagi 500.000 ton. Terakhir, setelah rapat koordinasi antar menteri, diputuskan lagi membuka kuota impor beras sebanyak 1 juta ton.

"Akhirnya kita memutuskan, di awal tahun kita impor 500.000 ton yang laksanakan atas rakor. Saya tulis surat ke Bulog untuk melaksanakan hal itu, nggak ada keputusan yang saya ambil tanpa rakor," papar dia.

Ia menjelaskan keputusan kedua untuk mengambil lagi 500.000 ton dilakukan pada Maret dengan skema serupa. Setelah itu pada April rakor lagi di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, dan diputuskan tambah 1 juta ton beras impor.

"Kita rencananya Juli masuk tapi prosesnya panjang. Dirut Bulog minta perpanjang waktu impor kita kasih, kemudian Dirut Bulog meminta perpanjangan yang kedua kemudian kita berikan. Data dari Dirut Bulog jumlah stok saat ini 2,1 juta ton. terdiri dari 811.000 ton stok penyerapan dalam negeri dan sisanya eks impor," tutur Enggar.


(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 24 September 2018 | 21:57:29

Nyabu di Kamar 324 Hotel Suzuya Bagan Batu, Pria ini Dibekuk Polisi

ROKANHILIR-Jajaran Polsek Bagan Sinembah kembali mengamankan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kali ini, pelaku dibekuk saat asyik mengkonsumsi diduga Narkotika jenis Shabu di kamar 324 Hotel Suzuya
Senin, 24 September 2018 | 21:12:12

Kekosongan Wakil, Bupati H.Sukiman Tunggu Usulan Partai Pengusung

ROKANHULU - Bupati Rokan Hulu H. Sukiman membantah jika dirinya tidak serius dalam memproses pengisian Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) yang sudah lama kosong, pasca dirinya dilantik sebagai Bupati Rohul, sejak
Senin, 24 September 2018 | 21:04:45

Dilantik Bupati H.Sukiman, H Abdul Haris, S.Sos MSi Resmi Jabat Sekda Rokan Hulu

ROKANHULU - Bupati H. Sukiman akhirnya resmi melantik H. Abdul Haris S.Sos, M.Si sebagai sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, defenitif Senin, (24/9/2018) sekira Jam 1
Senin, 24 September 2018 | 20:59:17

Diduga Karena ini, 1 Unit Rumah Warga Tempuling Hangus Jadi Abu

TEMPULING - Musibah Kebakaran kembali terjadi di  Rt 03 Rw 01 KelurahanTempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan berhasil menghanguskan 1 unut rumah warga, Minggu (23/09/18) mal
 
Berita Lainnya
Senin, 24 September 2018 | 16:28:35

Sri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak Bunga Obligasi

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengatur lagi soal besaran pajak obligasi. Langkah ini sudah dilakukan sebelumnya di 2013."Evaluasi dari yang sudah dilakukan sebelumnya sebetulnya sudah
 
Senin, 24 September 2018 | 16:19:06

Alasan Ketum HIPMI Masuk Timses Jokowi: Papua Dibangun

Jakarta - Pembangunan daerah di wilayah terjauh, terpencil dan terluar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, ternyata menjadi salah satu faktor Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahad
 
Senin, 24 September 2018 | 11:57:06

Ekonomi Medsos Punya Peran Besar untuk Pertumbuhan UMKM

JAKARTA ? Ekonomi media sosial (medsos) atau kegiatan bisnis berbasis media sosial di Indonesia sangat berperan dalam menggerakkan pertumbuhan UKM dan UMKM nasional. Usaha kecil dan menengah yang melek di
 
Senin, 24 September 2018 | 11:37:03

Jokowi Instruksi Menko Darmin Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas
 
Sabtu, 22 September 2018 | 10:47:18

Cobain Nih Bisnis Ayam Arab Petelur, Untungnya Belasan Juta

JAKARTA ? Kebanyakan orang mengatakan bahwa beternak ayam itu kotor dan untungnya tidak seberapa. Namun, dapat diketahui bahwa pangsa pasar telur ayam, apalagi telur ayam Arab sangat luas, mulai dari penj
 
Jumat, 21 September 2018 | 16:13:07

Perpres 82 Tahun 2018, Ini Aturan Cukai Rokok untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 17 September 2018. Perpres ini dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden Nomor
 
Jumat, 21 September 2018 | 16:06:44

Jokowi: Alhamdulilah, Pengangguran Turun Jadi 5,13%

JAKARTA ? Dalam empat tahun terakhir, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha. Tujuan utamanya membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif. "Alha
 
Jumat, 21 September 2018 | 15:50:59

Kementerian BUMN Buka 88 Formasi CPNS 2018, Apa Syaratnya?

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 20
 
Jumat, 21 September 2018 | 15:37:53

Tenggelamkan Kapal, Menteri Susi: Produksi Perikanan Kita Jadi Nomor 1 di ASEAN

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, produksi perikanan terus meningkat. Bahkan pada level Asean, Indonesia menduduki posisi pertama. Menurutnya, meningkatnya produksi ikan
 
Jumat, 21 September 2018 | 11:26:43

Pertamina EP Ngebor Sumur Minyak Pertama di Jambi

Jambi - Pertamina EP Field 1 Jambi melakukan pengemboran sumur minyak BTP-001 di Kabupaten Batanghari Jambi. Pengeboran sumur minyak ini merupakan yang pertama kalinya di struktur Betung, pasca maraknya i
 
Jumat, 21 September 2018 | 11:18:03

Lulusan SMA Mau Jadi CPNS? Ini Lowongannya

Jakarta - Pada pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018, lulusan SLTA sederajat juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi.Ada lima instansi yang membuka lowongan CPNS untuk lulusan SLTA sedera
 
Kamis, 20 September 2018 | 15:02:06

Sri Mulyani: Dapat WTP tapi Korupsi Tetap Jalan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, untuk kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) tak berpuas dengan hasil audit laporan keuangan yang mendapat Opini Wajar Ta
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:57:06

Sering Digugat, Taksi Online Bakal Diatur Lewat Peraturan Presiden?

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji agar taksi online bisa diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres). Usulan tersebut lantaran selalu mentalnya Peraturan Menteri Perhubungan tenta
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:54:49

Ketua DPR: Pemerintah sebaiknya angkat dulu guru honorer, baru buka CPNS

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah segera mencari solusi terkait permasalahan guru honorer atau K2. Hal ini menyikapi aksi mogok kerja para guru ho
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:35:38

Sri Mulyani: Laporan Keuangan WTP Harus Korelasi dengan Pembangunan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengeceualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah tujuan akhir bagi kemen
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top