Iklan Sosial
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:40:20
Ekonomi

Anggaran Belanja Barang Rp 34 Triliun buat Perbaiki Sekolah dan Pasar

Sebarkan:
Liputan6.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5).

Jakarta - Pemerintah berkomitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 adalah penganggaran yang bisa menjaga ekonomi dan sosial masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian global yang makin meningkat. Ini karena berbagai macam tantangan, antara lain gejolak mata uang, perang dagang, dan berbagai situasi yang sekarang makin dinamis.

"Karena itu, APBN harus didesain menjadi instrumen fiskal yang sehat, yang kredibel, dan prioritasnya makin tinggi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari laman Setkab, yang ditulis Kamis (19/7/2018).

Untuk menerjemahkan hal itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah membuat desain APBN dengan defisit yang dirancang di bawah 2 persen. Namun, ini cukup untuk tetap menstimulasi ekonomi dan menjaga masyarakat, terutama kelompok yang paling rawan.

Sri Mulyani menambahkan, ini juga untuk mengurangi peran rebalance yang negatif, yang selama ini dianggap pemerintah harus menjaga policy utangnya secara hati-hati.

Ia menuturkan, dalam pembahasan di DPR, baik di Paripurna maupun di Badan Anggaran sudah menunjukkan tren pengelolaan utang menurun secara sangat konsisten dan nyata. Pemerintah akan meneruskan tren itu pada 2019.

"Nanti jumlah defisit dalam rebalance tentu akan disampaikan Presiden pada saat Nota Keuangan," ungkap Sri Mulyani. Nota Keuangan sedianya akan disampaikan Jokowi pada Agustus.

Presiden, kata Sri Mulyan, sudah beberapa sidang terakhir dan Rabu ini dipastikan bersama Bappenas melakukan exercises untuk menajamkan belanja barang. Ia menyebutkan, ada sekitar Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal kementerian/lembaga yang dilakukan pendisiplinan, yaitu mengurangi belanja barang.

"Presiden meminta supaya Rp 34,1 triliun itu direalokasikan untuk belanja-belanja yang lebih prioritas," kata Sri.

Dana Rp 34,1 triliun itu, menurut Sri Mulyani, akan direalokasikan untuk sarana prasarana dari berbagai sekolah yang selama ini masih banyak yang rusak atau rusak sedang dan parah.

"Namun nanti di dalam hal implementasinya akan dilaksanakan oleh Menteri PUPR yang memiliki kapasitas teknis dan implementasi yang baik. Itu termasuk koordinasi dengan berbagai belanja untuk pembangunan sekolah-sekolah dan kelas-kelas yang rusak itu, baik di Mendikbud maupun di tempatnya Menteri Agama dan yang selama ini dilakukan di daerah melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik," terang Sri Mulyani.

Koordinasi Antar-Menteri

Menurut Sri Mulyani, DAK fisik tahun yang jumlahnya Rp 58 triliun ini, eksekusinya masih sangat rendah, hanya sekitar di bawah Rp 8 triliun. Sementara pemerintah berharap kalau anggaran sudah dialokasikan bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk bisa menjalankan berbagai program yang sifatnya pembangunan fisik meskipun itu adalah anggaran pendidikan.

"Nanti Presiden akan mengeluarkan semacam inpres khusus agar untuk hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan yang sifatnya fisik itu bisa dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh kementerian, yaitu Kementerian PUPR," ujar Sri Mulyani.

Beberapa menteri yang lain, bahkan Menteri Perdagangan, kata Sri Mulyani, juga meminta renovasi dan pembangunan pasar, terutama kalau terkena bencana alam, kebakaran, juga bisa dilakukan.

Jadi poinnya, tutur Sri Mulyani Indrawati, koordinasi antarmenteri menjadi makin erat dan terorganisasi, sehingga tahun depan dengan uang yang ada bisa menghasilkan dampak yang makin terlihat.

"Dengan demikian, hasilnya itu bisa sebesar-besarnya akan nyata bisa dilihat oleh masyarakat. Apakah itu dalam bentuk bangunan sekolah, apakah dalam bentuk bangunan pasar, dan tentu infrastruktur yang lain," kata Menkeu.

Khusus untuk insentif fiskal, Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan sekarang ini sedang melakukan inventarisasi dan mereview semua intensif-intensif yang diberikan kepada dunia usaha.

"Lebih akuntabel, menunjukkan dunia usaha apa mendapatkan insentif berapa, sehingga juga masyarakat bisa melihat hasilnya apa," ujar Sri.


(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 16 Agustus 2018 | 20:04:14

PD.BPR Gemilang Indragiri Hilir Mendapatkan penghargaan "BPR AWARDS 2018"dari Info Bank

YOGYAKARTA - Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Gemilang mendapatkan penghargaan dengan predikat "sangat bagus" atas kinerja keuangan selama tahun 2017. Penghargaan yang diberikan bertempat
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:54:25

Camat Keritang Kukuhkan 25 Anggota Paskibra 2018

KERITANG - Camat Keritang Hady Rahman, S. Sos, M. Si didampingi oleh Kapolsek Keritang AKP. Lasarus Sinaga dan Danposramil Keritang Serda Busri mengukuhkan 25 orang pelajar SMA/sederajat menjadi anggota Pasukan
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:43:43

Tidak Terima Pemberitaan Di Salah Satu Media, Kamarudin Pilih Jalur Hukum

SIAK- Terkait salah satu Media di Riau yang diduga memberitakan hoax tentang Penghulu Kampung Sabak Permai, yang bermain anggaran. Tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya,  Kamarudin Penghulu Sabak Perm
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:13:33

Bakar Lahan, Dua Pemuda Satu Kakek Tua Dibekuk Polres Rohil

ROKANHILIR-Jajaran Polres Rohil Kamis 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib menggelar pers rilis dua perkara kasus kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi sela
 
Berita Lainnya
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:41:15

Perang Dagang, Jokowi Diminta Fokuskan APBN 2019 ke Pembangunan Manusia

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR-RI Johnny G Plate menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun tidak lupa pembangunan infrastruktur juga harus t
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:33:57

Produsen Alat Penghemat Listrik Terancam Penjara dan Denda Rp2 Miliar

JAKARTA - Kemampuan alat penghemat listrik yang digadang-gadang bisa mengurangi tagihan rekening listrik ternyata tidak terbukti. Hal itu sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listri
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:28:17

Dana Desa Rp187,65 Triliun Upaya Atasi Kemiskinan

JAKARTA - Selama tiga tahun memimpin Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah berhasil menyalurkan sebanyak Rp187,65 triliun dana desa. Dana tersebut digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dan pel
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:19:41

Uji Lab Alat Penghemat Listrik, Ternyata Tak Kurangi Tagihan Rekening

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Keluarga Alumni Tenaga Listrik (Kagatrik) Departemen Teknik Elektro FTUI melalui fasilitas Lab Pengukuran Listrik DTE-FTUI, telah menyelidiki, melakukan pengujian, melakukan
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:46:14

Jokowi: Bukan Hanya Fisik, Pembangunan Infrastruktur untuk Peradaban

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa banyak orang salah kaprah ketika membahas infrastruktur. Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur dikira hanya urusan fisik semata. Padahal, implik
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:42:14

Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan Jadi Fokus Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi. Termasuk yang akan terus didorong ada
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:36:06

Daerah Terbitkan Obligasi untuk Infrastruktur, Hary Tanoe: Tak Lagi Bergantung APBN

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, provinsi besar harus didorong menerbitkan obligasi yang dijual kepada masyarakatnya dalam denominasi kecil. "Di luar negeri hal ini s
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:32:55

Jokowi: K‎ita Tidak Berhenti Bekerja agar Rakyat Indonesia Sejahtera

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya soal  pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sektor sumber daya manusia (SDM).&
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:30:48

Dolar AS Menguat, APBN Makin Berat

Jakarta - Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus mengalami penguatan. Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) nilai dolar tercatat Rp 14.621 dan dari Reuters Rp 13.630.Apakah ini akan mempenga
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:58:28

BPS Buka Rahasia Penyebab Ekspor Naik

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia di Juli 2018 sebesar USD16,24 miliar. Angka tersebut meningkat 19,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan jika dibandingkan
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:54:13

Syafruddin Jadi MenPAN-RB yang Baru, PNS Korupsi Bakal Disikat?

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mampu menjauhkan PNS dari kasus korupsi. "Syafruddin terbilang sosok ya
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:45:50

BI Umumkan Kebijakan Suku Bunga Acuan, Keputusannya Mengejutkan?

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) hari ini akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung sejak 14-15 Agustus 2018. Salah satunya terkait kebijakan suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Rep
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:08:08

Gaji Pertama Turun Desember, Pengumuman CPNS 2018 Diharapkan Keluar Cepat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengebut penyelesaian proses pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS).  Langkah tersebut agar tidak meleset dari target yang telah direnca
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:33:17

Mundur dari Menpan-RB, Asman Abnur Minta Penerusnya Benahi Rekrutmen PNS

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menjabarkan terobosan yang telah dilakukannya bersama jajaran Kementerian PAN-RB selama dua tahun terakhir bertugas seba
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:48:26

Menpan-RB Mundur, Bagaimana Nasib Penerimaan CPNS 2018?

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo sebagai menteri. Hal tersebut setel
 
 
 
Terpopuler

3

10 Agu 2018 13:24 | 221 views
Bisnis
RI-Malaysia Kolaborasi Produksi Mobil ASEAN

5

11 Agu 2018 15:38 | 172 views
Ekonomi
RI-Malaysia Kolaborasi Kembangkan Industri Otomotif
 
 
 
 
 
 
Top