Iklan Sosial
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:46:34
Ekonomi

Kementerian ESDM Izinkan Pertamina Melepas Aset

Sebarkan:
Dok PT Pertamina
Penyaluran avtur oleh PT Pertamina

Jakarta PT Pertamina (Persero) mendapat lampu hijau dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk melepas aset blok minyak dan gas (migas) yang dikelolanya dan mencari mitra pembangunan fasilitas pengolahan minyak (kilang).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siwanto mengatakan, Pertamina dihalalkan melepas sebagian hak kelola blok migas, karena akan menyehatkan keuangan perusahaan.

"Semuanya boleh share down. Makaham sudah dari dulu, kan akan menyehatkan keuangan Pertamina‎," kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Menurut Djoko, pengelolaan blok migas membutuhkan investasi besar, jika Pertamina harus menggarap sendiri maka akan membuat investasi ‎pada sisi bisnis lain akan terganggu. Sebab itu perusahaan tersebut dihalalkan untuk melepas sebagian porsi pengelolaan blok migas.

"Sekaran gini. Pertamina mau ngebor, mau maintain production perlu investasi, kalau dari dalam sendiri, uangnya tergerus dong kalau buat impor Premium, impor elpiji, impor minyak kan tapi kalau mendatangkan investasi dari luar kan enak kan. Dapet uang kan perlu investasi, iya dong kan perusahaannya tambah bagus duit banyak," papar Djoko.

Selain melepas aset, Pertami‎na juga dihalalkan untuk mencari mitra dalam menggarap kilang, hal ini bertujuan untuk meringankan beban perusahaan dalam berinvestasi membangun kilang.

‎"Itu kan boleh cari partner juga cari partner aja yang banyak.‎ Ya boleh," tandasnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan, tidak ada penjualan aset PT Pertamina (Persero), meski sudah ada surat untuk direksi Pertamina terkait pelepasan aset.

Staf Khusus Kementerian BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan, setelah surat diterbitkan sampai  ‎saat ini tidak ada aset Pertamina yang dijual, untuk menyehatkan keuangan perusahaan.

‎"Tidak ada penjualan aset Pertamina‎," kata Wianda, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Wianda menuturkan, dalam surat yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut menginstruksikan, sebelum ada keputusan aksi korporasi untuk menyehatkan keuangan, perusahaan harus dilakukan kajian dan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

‎"Meminta Pertamina bila diperlukan melakukan pengkajian bersama dengan Dewan Komisaris, untuk mengusulkan opsi opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku," tutur dia.

Dikutip dari surat yang dibubuhi tandatangan Rini Soemarno yang ditujukan ke Direksi Pertamina, Kamis 18 Juli 2018. Surat tersebut merupakan balasan dari surat yang dilayangkan Direksi Pertamina Nomor 253/C00000/2018-S4 pada 6 Juni 2018, dengan prihal permohonan ijin perinsip aksi korporasi, untuk mempertahankan kondisi kesehatan keuangan Pertamina dan Direksi PT Pertamina (Persero) nomor 239/000000/2018-S4 pada 28 Mei 2018, dengan perihal Kondisi Keuangan Pertamina per April 2018.

Dalam surat tersebut Rini menyetujuai secara prinsip rencana direksi untuk melakukan tindakan-tindakan, dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan kesehatan keuangan Perseroan.

Tindakan tersebut adalah mengizinkan pelepasan aset hulu Pertamina, dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kerdibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis, seperti akses hulu di negara lain.

Mempercepat peremajaan kilang Cilacap dan Balikpapan, Rini mengizinkan Pertamina melakukan Spin-Off Unit Bisnis RU IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm-in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP). 

Rini juga mengizinkan, investasi tambahan dalam rangak memperluas jaringan untuk menjual BBM unum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop.

 Meski begitu, dia meminta peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan, dengan tidak mengurangi esensi dan tujuan awal.

Rini meminta direksi secara simultan menyiapkan kajian komprehensif atas tindakan-tindakan korporasi dimaksud. Dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris agar meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 16 Agustus 2018 | 20:04:14

PD.BPR Gemilang Indragiri Hilir Mendapatkan penghargaan "BPR AWARDS 2018"dari Info Bank

YOGYAKARTA - Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Gemilang mendapatkan penghargaan dengan predikat "sangat bagus" atas kinerja keuangan selama tahun 2017. Penghargaan yang diberikan bertempat
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:54:25

Camat Keritang Kukuhkan 25 Anggota Paskibra 2018

KERITANG - Camat Keritang Hady Rahman, S. Sos, M. Si didampingi oleh Kapolsek Keritang AKP. Lasarus Sinaga dan Danposramil Keritang Serda Busri mengukuhkan 25 orang pelajar SMA/sederajat menjadi anggota Pasukan
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:43:43

Tidak Terima Pemberitaan Di Salah Satu Media, Kamarudin Pilih Jalur Hukum

SIAK- Terkait salah satu Media di Riau yang diduga memberitakan hoax tentang Penghulu Kampung Sabak Permai, yang bermain anggaran. Tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya,  Kamarudin Penghulu Sabak Perm
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:13:33

Bakar Lahan, Dua Pemuda Satu Kakek Tua Dibekuk Polres Rohil

ROKANHILIR-Jajaran Polres Rohil Kamis 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib menggelar pers rilis dua perkara kasus kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi sela
 
Berita Lainnya
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:41:15

Perang Dagang, Jokowi Diminta Fokuskan APBN 2019 ke Pembangunan Manusia

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR-RI Johnny G Plate menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun tidak lupa pembangunan infrastruktur juga harus t
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:33:57

Produsen Alat Penghemat Listrik Terancam Penjara dan Denda Rp2 Miliar

JAKARTA - Kemampuan alat penghemat listrik yang digadang-gadang bisa mengurangi tagihan rekening listrik ternyata tidak terbukti. Hal itu sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listri
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:28:17

Dana Desa Rp187,65 Triliun Upaya Atasi Kemiskinan

JAKARTA - Selama tiga tahun memimpin Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah berhasil menyalurkan sebanyak Rp187,65 triliun dana desa. Dana tersebut digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dan pel
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:19:41

Uji Lab Alat Penghemat Listrik, Ternyata Tak Kurangi Tagihan Rekening

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Keluarga Alumni Tenaga Listrik (Kagatrik) Departemen Teknik Elektro FTUI melalui fasilitas Lab Pengukuran Listrik DTE-FTUI, telah menyelidiki, melakukan pengujian, melakukan
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:46:14

Jokowi: Bukan Hanya Fisik, Pembangunan Infrastruktur untuk Peradaban

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa banyak orang salah kaprah ketika membahas infrastruktur. Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur dikira hanya urusan fisik semata. Padahal, implik
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:42:14

Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan Jadi Fokus Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi. Termasuk yang akan terus didorong ada
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:36:06

Daerah Terbitkan Obligasi untuk Infrastruktur, Hary Tanoe: Tak Lagi Bergantung APBN

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, provinsi besar harus didorong menerbitkan obligasi yang dijual kepada masyarakatnya dalam denominasi kecil. "Di luar negeri hal ini s
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:32:55

Jokowi: K‎ita Tidak Berhenti Bekerja agar Rakyat Indonesia Sejahtera

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya soal  pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sektor sumber daya manusia (SDM).&
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:30:48

Dolar AS Menguat, APBN Makin Berat

Jakarta - Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus mengalami penguatan. Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) nilai dolar tercatat Rp 14.621 dan dari Reuters Rp 13.630.Apakah ini akan mempenga
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:58:28

BPS Buka Rahasia Penyebab Ekspor Naik

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia di Juli 2018 sebesar USD16,24 miliar. Angka tersebut meningkat 19,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan jika dibandingkan
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:54:13

Syafruddin Jadi MenPAN-RB yang Baru, PNS Korupsi Bakal Disikat?

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mampu menjauhkan PNS dari kasus korupsi. "Syafruddin terbilang sosok ya
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:45:50

BI Umumkan Kebijakan Suku Bunga Acuan, Keputusannya Mengejutkan?

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) hari ini akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung sejak 14-15 Agustus 2018. Salah satunya terkait kebijakan suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Rep
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:08:08

Gaji Pertama Turun Desember, Pengumuman CPNS 2018 Diharapkan Keluar Cepat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengebut penyelesaian proses pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS).  Langkah tersebut agar tidak meleset dari target yang telah direnca
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:33:17

Mundur dari Menpan-RB, Asman Abnur Minta Penerusnya Benahi Rekrutmen PNS

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menjabarkan terobosan yang telah dilakukannya bersama jajaran Kementerian PAN-RB selama dua tahun terakhir bertugas seba
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:48:26

Menpan-RB Mundur, Bagaimana Nasib Penerimaan CPNS 2018?

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo sebagai menteri. Hal tersebut setel
 
 
 
Terpopuler

3

10 Agu 2018 13:24 | 221 views
Bisnis
RI-Malaysia Kolaborasi Produksi Mobil ASEAN

5

11 Agu 2018 15:38 | 172 views
Ekonomi
RI-Malaysia Kolaborasi Kembangkan Industri Otomotif
 
 
 
 
 
 
Top