Iklan Sosial
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 15:10:38
Bisnis

Bea Cukai Resmi Berikan Izin Perdana Penjualan Vape

Sebarkan:
Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara resmi, memberikan izin perdana berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) tepatnya cairan atau likuid vape.

Hal ini dilakukan menyusul ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Di mana liquid vape yang merupakan HPTL dikenakan tarif cukai sebesar 57% dari Harga Jual Eceran (HJE).

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan, hal ini menjadi momentum bagi industri vape, mengingat sebelumnya tak ada aturan atas penggunaan rokok elektronik ini.

Diharapkan dengan adanya aturan yang melegalkan vape tersebut, maka bukan hanya sekedar untuk pasar domestik namun juga ke pasar global sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor.

"Bahwa ini tentunya bukan hanya konsumsi tapi juga produksi, menjadi kegiatan ekonomi tak hanya dengan pasar domestik, bisa juga akan didorong pasarnya ke luar negeri. Tentunya pemerintah akan mendorong semua yang berkaitan ekspor," ujarnya di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto menyatakan, dengan adanya aturan yang resmi ini maka pengusaha dan pengguna rokok elektrik diimbau untuk menjual atau menggunakan produk yang berpita cukai.

Di sisi lain, pihaknya berharap industri vape di Indonesia bisa mendapat dukungan pemerintah. Dukungan tersebut baik dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor barang-barang terkait vape.

"Kami yakin punya potensi besar untuk mengharumkan Indonesia, khususnya untuk ekspor," ujarnya.

Untuk diketahui, meski berlaku sejak 1 Juli 2018 namun diberikan relaksasi waktu atas likuid yang diproduksi sebelum tanggal tersebut tidak akan dikenakan tarif cukai. Relaksasi ini diberikan sampai dengan 1 Oktober 2018 mendatang, pada tanggal tersebut semua liquid vape harus berpita cukai atau telah dikenakan cukai sebesar 57%.

 

(okezone.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 16 Agustus 2018 | 20:04:14

PD.BPR Gemilang Indragiri Hilir Mendapatkan penghargaan "BPR AWARDS 2018"dari Info Bank

YOGYAKARTA - Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Gemilang mendapatkan penghargaan dengan predikat "sangat bagus" atas kinerja keuangan selama tahun 2017. Penghargaan yang diberikan bertempat
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:54:25

Camat Keritang Kukuhkan 25 Anggota Paskibra 2018

KERITANG - Camat Keritang Hady Rahman, S. Sos, M. Si didampingi oleh Kapolsek Keritang AKP. Lasarus Sinaga dan Danposramil Keritang Serda Busri mengukuhkan 25 orang pelajar SMA/sederajat menjadi anggota Pasukan
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:43:43

Tidak Terima Pemberitaan Di Salah Satu Media, Kamarudin Pilih Jalur Hukum

SIAK- Terkait salah satu Media di Riau yang diduga memberitakan hoax tentang Penghulu Kampung Sabak Permai, yang bermain anggaran. Tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya,  Kamarudin Penghulu Sabak Perm
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:13:33

Bakar Lahan, Dua Pemuda Satu Kakek Tua Dibekuk Polres Rohil

ROKANHILIR-Jajaran Polres Rohil Kamis 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib menggelar pers rilis dua perkara kasus kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi sela
 
Berita Lainnya
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:41:15

Perang Dagang, Jokowi Diminta Fokuskan APBN 2019 ke Pembangunan Manusia

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR-RI Johnny G Plate menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun tidak lupa pembangunan infrastruktur juga harus t
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:33:57

Produsen Alat Penghemat Listrik Terancam Penjara dan Denda Rp2 Miliar

JAKARTA - Kemampuan alat penghemat listrik yang digadang-gadang bisa mengurangi tagihan rekening listrik ternyata tidak terbukti. Hal itu sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listri
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:28:17

Dana Desa Rp187,65 Triliun Upaya Atasi Kemiskinan

JAKARTA - Selama tiga tahun memimpin Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah berhasil menyalurkan sebanyak Rp187,65 triliun dana desa. Dana tersebut digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dan pel
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:19:41

Uji Lab Alat Penghemat Listrik, Ternyata Tak Kurangi Tagihan Rekening

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Keluarga Alumni Tenaga Listrik (Kagatrik) Departemen Teknik Elektro FTUI melalui fasilitas Lab Pengukuran Listrik DTE-FTUI, telah menyelidiki, melakukan pengujian, melakukan
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:46:14

Jokowi: Bukan Hanya Fisik, Pembangunan Infrastruktur untuk Peradaban

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa banyak orang salah kaprah ketika membahas infrastruktur. Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur dikira hanya urusan fisik semata. Padahal, implik
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:42:14

Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan Jadi Fokus Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi. Termasuk yang akan terus didorong ada
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:36:06

Daerah Terbitkan Obligasi untuk Infrastruktur, Hary Tanoe: Tak Lagi Bergantung APBN

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, provinsi besar harus didorong menerbitkan obligasi yang dijual kepada masyarakatnya dalam denominasi kecil. "Di luar negeri hal ini s
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:32:55

Jokowi: K‎ita Tidak Berhenti Bekerja agar Rakyat Indonesia Sejahtera

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya soal  pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sektor sumber daya manusia (SDM).&
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:30:48

Dolar AS Menguat, APBN Makin Berat

Jakarta - Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus mengalami penguatan. Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) nilai dolar tercatat Rp 14.621 dan dari Reuters Rp 13.630.Apakah ini akan mempenga
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:58:28

BPS Buka Rahasia Penyebab Ekspor Naik

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia di Juli 2018 sebesar USD16,24 miliar. Angka tersebut meningkat 19,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan jika dibandingkan
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:54:13

Syafruddin Jadi MenPAN-RB yang Baru, PNS Korupsi Bakal Disikat?

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mampu menjauhkan PNS dari kasus korupsi. "Syafruddin terbilang sosok ya
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:45:50

BI Umumkan Kebijakan Suku Bunga Acuan, Keputusannya Mengejutkan?

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) hari ini akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung sejak 14-15 Agustus 2018. Salah satunya terkait kebijakan suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Rep
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:08:08

Gaji Pertama Turun Desember, Pengumuman CPNS 2018 Diharapkan Keluar Cepat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengebut penyelesaian proses pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS).  Langkah tersebut agar tidak meleset dari target yang telah direnca
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:33:17

Mundur dari Menpan-RB, Asman Abnur Minta Penerusnya Benahi Rekrutmen PNS

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menjabarkan terobosan yang telah dilakukannya bersama jajaran Kementerian PAN-RB selama dua tahun terakhir bertugas seba
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:48:26

Menpan-RB Mundur, Bagaimana Nasib Penerimaan CPNS 2018?

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo sebagai menteri. Hal tersebut setel
 
 
 
Terpopuler

3

10 Agu 2018 13:24 | 221 views
Bisnis
RI-Malaysia Kolaborasi Produksi Mobil ASEAN

5

11 Agu 2018 15:38 | 172 views
Ekonomi
RI-Malaysia Kolaborasi Kembangkan Industri Otomotif
 
 
 
 
 
 
Top