Iklan Sosial
 
Kamis, 12 Juli 2018 | 14:58:20
Ekonomi

RAPBN 2019 Disetujui DPR, Ini Langkah Sri Mulyani Selanjutnya

Sebarkan:
Sri Mulyani

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang diusulkan oleh pemerintah. Keduanya nanti akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menyusun APBN 2019.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan persetujuan tersebut maka pemerintah bisa segera menyusun APBN 2019 dan akan dituangkan dalam nota keuangan. Nantinya nota keuangan tersebut akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan DPR pada 16 Agustus 2018 nanti.

"Iya kan nanti dituangkan dalam nota keuangan 2019," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah juga akan memperhatikan catatan yang diberikan oleh para anggota dewan itu. Catatan tersebut akan dijadikan pedoman agar pemerintah bisa lebih berhati-hati lagi dalam menyusun APBN.

"Semua tadi yang disampaikan Banggar beserta catatannya akan kita perhatikan," ucapnya.

Utamanya adalah terkait bagaimana masalah utang yang terus menjadi perhatian anggota dewan agar pemerintah berhati hati. Selain itu juga catatan mengenai defisit anggaran agar diperhatikan, apalagi pada saat memasuki tahun politik.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna itu ada bebarapa catatan yang disampaikan oleh Anggota DPR. Pertama adalah mengenai pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya sebesar 5,2-5,4% mengingat pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah tercapai.

Selanjutnya DPR meminta agar pemerintah menjaga nilai tukar rupiah. Mengingat pada saat ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sudah melebihi Rp14.000 per USD. Selanjutnya, DPR juga menganggap jika gini ratio tahun 2019 sebesar 0,375-0,380. Mengingat target gini ratio tahun 2018 adalah sebesar 0,38 sehingga memberikan signal bahwa APBN 2019 pro pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

"Jadi yang disampaikan tadi oleh Ketua Badan Anggaran, pimpinan badan anggaran, beserta catatan termasuk tadi masalah keseluruhan postur, utang, defisit, juga catatan mengenai anggaran pendidikan, transfer ke daerah itu merupakan bahan yang sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan nota keuangan," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam RKP tahun 2019 pemerintah mengusung tema 'Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas'. Dalam RKP 2019, prioritas nasional pemerintaheliputi lima poin.

Pertama adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Lalu ada pengurangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Selanjutnya ada peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktivitas lainya. Lalu yang keempat dan kelima adalah pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sementara itu, untuk asumsi dasar RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa tumbuh dikisaran 5,2%-5,6%. Lalu laju inflasi ditargetkan bisa 2,5%-4,5%.

Sementara nilai tukar rRpiah terhadap berada di kisaran Rp13.700 per USD hingga Rp14.000 per USD, kemudian tingkat bunga SPN-3 bulan di kisaran 4,6% hingga 5,2%. Untuk harga minyak mentah Indonesia ditargetkan USD60-70 per barel.

Kemudian untuk lifting minyak bumi di kisaran 722 ribu -805 ribu barel per hari. Dan terakhir lifting gas bumi berada di kisaran 1,2-1,3 juta barel per hari.

Sedangkan target pembangunan tingkat pengangguran berada di kisaran 4,8%-5,2%, angka kemiskinan berada di kisaran 8,5%-9,5%, gini rasio 0,38-0,39, lalu indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,98%


(okezone.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:38:19

Tingkatkan Kesiapan Operasi, Bakamla Lakukan Pemeriksaan Kapal Bersama Tim Wasrik BPK

BITUNG- Agar selalu dapat menunaikan berbagai tantangan tugas di laut dengan sempurna, Biro Sarpras Bakamla RI secara berkala selalu melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang dimiliki Indonesian Coast Gua
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:35:32

Alur Film The East Indies Harus Sesuai Sejarah Kemerdekaan Indonesia

JAWATENGAH-Alur  cerita dan setting pembuatan film  The East Indies  yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara  pembuatan film di beberapa wilayah lokasi shooting   harus sesuai d
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:32:41

Panglima TNI Terima Tongkat Estafet Simposium

JAKARTA-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menghadiri simposium "Kembali Ke Jati Diri TNI" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), bertempat di Gedung A.H.
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:48:27

Hasto Nilai Sudirman Said Serang Jokowi Soal Freeport karena Kecewa Dicopot

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan mantan menteri ESDM Sudirman Said telah gagal saat dulu diberi tugas untuk negosiasi dengan Freeport. Maka itu, dia membuat isu-is
 
Berita Lainnya
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:29:15

Alat Tambang Freeport Mulai Dikirim ke Luar Negeri, Kenapa?

JAKARTA - PT Freeport Indonesia sejak 2018 mulai mengirim peralatan tambang ke sejumlah perusahaan pertambangan di luar negeri, khususnya di wilayah Amerika Selatan dan Amerika Utara. Hal ini dilakukan ka
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:20:15

Menko Luhut: Saya Jengkel Ada yang Bilang Jokowi Bohong

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan oleh sekelompok orang ke Bawaslu pasca-debat Pilpres yang kedua. Kepala Negara dituding memberikan data bohong dan menyerang pribadi Prabowo Subianto.&nb
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:09:18

Dari Target 1.000 Km, Baru 782 Km Jalan Tol yang Beroperasi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan dalam periode 2015-2018 sepanjang 1.000 kilometer (km) jalan tol.Namun,
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:01:44

Hary Tanoe: Perindo Akan Perjuangkan Kepemilikan Lahan bagi Petani di Dewan

PEKANBARU - Partai Perindo akan memperjuangkan kepemilikan lahan untuk para petani melalui regulasi yang disusun di DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat berdi
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:25:08

Harga Cabai Di Kota Pekanbaru, Turun Hingga Rp 2.000 Perkilogram

PEKANBARU- Memasuki awal pekan ini,  harga cabai yang dijual di Kota Pekanbaru mengalami penurunan harga. Catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, harga cabai pada awal pekan ini t
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:17:44

Menaker Dorong Pendirian Koperasi Pekerja

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendorong pendirian dibentuknya koperasi pekerja yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Indonesia dan menjadi lembaga yang berman
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:08:37

Buruan Daftar! Pegadaian Buka Lowongan untuk 4 Posisi

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Pegadaian merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa gadai.Di bulan Februari
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:04:15

DPP Serahkan Pengelolaan Pasar Kepada Pihak Ketiga

PEKANBARU- Pemeritah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) akan dengan segera merealisasikan pengelolaan pasar oleh pihak ketiga.Pengelolaan pasar oleh pihak ketiga di
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:57:37

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk S1, Simak Persyaratannya

JAKARTA - PT Pelni (Persero) mencari putra-putri terbaik bangsa untuk dapat dipercaya dan tangguh untuk bergabung bersama perusahaan dalam menjalankan misi dan visi Pelayaran Nasional Indonesia.Pelni atau
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:50:53

Luhut Buka Suara soal Ratusan Ribu Hektare Lahan Prabowo

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kepemilikan tanah tandingannya, Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebuta
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:32:01

Tak Jadi Maret 2019, Gaji Kades Cs Setara PNS Efektif Januari 2020

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa setara dengan aparatur sipil negara (ASN) berlaku efektif pada Januari 2020.Hal itu juga menand
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 16:31:21

Dituding Nikmati Triliunan dari Impor, Mendag: Ngapain Tanggapi!

JAKARTA - Ekonom Faisal Basri pernah menyebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menikmati uang triliunan dari izin impor. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita buka suara saat diminta kom
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 16:24:06

Prabowo Khawatir Unicorn Bawa Keluar Uang RI, JK: Bawa Masuk Malah

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku khawatir, perkembangan unicorn akan membuat uang-uang Indonesia kabur ke luar negeri. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak sependapat. Wapres
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 11:32:11

Resmi Ditutup, 95.290 Pelamar Pegawai Kontrak Pemerintah Buat Akun

JAKARTA - Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup pada 17 Februari lalu. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya terdapat 95.290 akun yang dibuat oleh
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 11:12:58

Prabowo Sebut Indonesia Akan Impor 100% BBM, Bos Pertamina: Tidak Mungkin

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut jika Indonesia akan mengimpor 100% Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Prabowo dalam debat capres kedua
 
 
 
Terpopuler

1

16 Feb 2019 14:07 | 387 views
Bisnis
Keuntungan Menjanjikan dari Bisnis Kebab, Cek di Sini

2

16 Feb 2019 13:45 | 372 views
Ekonomi
Serba-serbi Pendaftaran Pegawai Setara PNS
 
 
 
 
 
 
Top