Iklan Sosial
 
Kamis, 12 Juli 2018 | 14:39:17
Bisnis

Jokowi: RI Resmi Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Sebarkan:
Freeport Indonesia

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jika holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang PT Inalum telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia akan menguasai 51 persen saham Freeport yang beroperasi di Papua. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding pertambangan kita, Inalum, telah capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," ujar dia di BSD, Tangerang, Kamis (12/7/2018).

Menurut dia, kepastian pengalihan saham ini hanya tinggal menunggu proses penandatangan dari pihak Indonesia dan Freeport McMoran.

"Namanya sudah deal, tinggal tanda tangan. Teknis masih ada di menteri," lanjut dia.

Menurut Jokowi, proses peralihan saham ini berjalan cukup alot. Namun dirinya bersyukur hal ini bisa terselesaikan.

"Ya seperti kita ketahui Freeport Indonesia kelola tambang hampir 50 tahun. 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot dan sangat intens sekali. Karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," tandas dia.

Freeport Dapat Perpanjangan Izin Operasi Sampai 31 Juli 2018

Pemerintah memberikan perpanjangan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi dan produksi kepada PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018. Sebelum dapat perpanjangan, IUPK Freeport habis pada 4 Juli 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ‎(ESDM) Bambang Gatot mengatakan, perpanjangan IUPK operasi tersebut dengan mengubah Keputusan Menteri ESDM Nomor 413 Tahun 2017 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1872 Tahun 2018.

"Intinya bahwa SK 413 direvisi dalam rangka memberikan IUPK operasi dan produksi kepada PT Freeport Indonesia," kata Bambang, di Kantor Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Dengan perubahan keputusan tersebut, maka jangka waktu IUPK operasi dan produksi Freeport Indonesia diperpanjang menjadi 31 Juli 2018.

"‎Dengan ketentuan bahwa IUPK ini berlaku sejak diterbitkannya 413 (sampai 4 Juli 2018). Sama dengan yang kemarin sampai dengan 31 Juli 2018," tuturnya.

Perpanjangan masa IUPK tersebut mempertimbangkan keberlajutan masa operasi Freeport Indonesia. Selain itu untuk kelancaran penjualan hasil pengeloahan mineral olahan atau konsentrat tembaga ke luar negeri dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ‎ditetapkan.


(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 September 2018 | 20:22:44

Sawir Achmadi Sebut Banyak Pekerja di Bawah Kontraktor di Rohul tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

ROKANHULU - Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Sawir Achmadi, mengaku masih banyak kontraktor yang belum mendaftarkan pekerjanya  s
Selasa, 18 September 2018 | 20:18:05

Kekosongan Wakil Bupati Rohul, Mahasiswa Ini Sebut Ada Upaya Pembiaran

ROKANHULU - Akhir-akhir ini mulai hangat kembali pembahasan tentang kekosongan salah satu jabatan strategis di pemerintahan yaitu kekosongan wakil Bupati Rokan Hulu yang membuat salah satu putra daerah Rokan Hu
Selasa, 18 September 2018 | 20:05:35

Disperindag Rohul : Penyaluran Gas LPG 3 Kg tidak Sesuai Aturan, Bisa Sanksi Admistrasi Hingga Pidana

ROKANHULU - Terkait beberapa bulan belakangan ini, Gas Elpiji (LPG) 3 Kilogram yang Pemerintah perutunkan kepada masyarakat tidak mampu (miskin) di wilayah Kecamatan Tandun dikeluhkan masyarakat karena terjadi
Selasa, 18 September 2018 | 20:01:25

KNPI Bukit Batu Ajak Masyarakat Berpartisipasi Sukseskan MTQ ke 43

SUNGAIPAKNING - Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK - KNPI) Bukit Batu mengajak masyarakat Negeri Laksamana untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 September 2018 | 16:37:58

Waskita Beton Raup Pendapatan Rp5,02 Triliun per Agustus 2018

JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan pendapatan usaha hingga per Agustus 2018 sebesar Rp5,02 triliun. Kemudian, dari sisi laba, perusahaan berhasil memperoleh laba sebesar Rp892,32 mi
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:33:17

Kepulauan Nias Ditargetkan 100% Teraliri Listrik pada 2019

MEDAN - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan Kepulauan Nias terlistriki 100% pada tahun 2019. Hal itu pun dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Bupati Nia
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:29:16

Pertemuan IMF-World Bank Tingkatkan Citra Indonesia di Mata Investor

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan, event-event internasional bisa meningkatkan investasi di dalam negeri. Pasalnya, ajang pertemuan pelaku-pelaku ekonomi
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:24:05

Tunggu Divestasi Selesai, Freeport Tahan Investasi Tambang Bawah Tanah

JAKARTA ? PT Freeport Indonesia saat ini menahan investasi pengembangan tambang bawah tanah karena masih menunggu selesainya proses divestasi oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Direktur Pembinaan
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:12:06

Menggali Potensi Ekonomi di Daerah 3T Indonesia

JAKARTA - Ekonom hingga perbankan kumpul bareng guna membahas perekonomian di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pada acara tersebut, hadir Peneliti Eksekutif, Direktorat Penelitian, Departemen
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:03:42

Pemprov DKI Buka 2.919 Formasi CPNS 2018

JAKARTA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyediakan 2.919 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov DKI pada 2018, mulai dari jenjang Strata 2, Strata 1 dan Diplom
 
Senin, 17 September 2018 | 16:42:09

Terbesar sejak 1946, Persiapan Pertemuan IMF-World Bank Sisa 6%

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut saat ini persiapan dari pertemuan IMF-World Bank di Bali sudah mencapai 94%. Saat ini pemerintah terus mengebut penyelesai
 
Senin, 17 September 2018 | 16:38:58

Pasca-Gempa, Menko Luhut: Turis Mulai Datang Kembali ke Gili Trawangan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi dan berkeliling di Pulau Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 16 September 2018. Luhut mengat
 
Senin, 17 September 2018 | 16:28:47

Sri Mulyani Rapat dengan DPR, Bahas Anggaran Kemenkeu di 2019

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI siang ini memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk kembali melakukan rapat kerja (raker).Berdasarkan agenda Komisi XI, raker tersebut membaha
 
Senin, 17 September 2018 | 11:43:40

Peluang Bisnis Burung Pipit: Pasar Terbuka, Laba Belasan Juta

JAKARTA ? Pasarnya masih terbuka, harganya pun cukup tinggi, namun tetap perlu mencermati tren pasar dan pesaing sebelum memutuskan untuk menekuninya hal yang satu ini. Peternak Gouldamadine atau pipit p
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:58:39

Beras Bulog Tak Laku di Pasar, Ini Langkah Pemerintah

JAKARTA - Setelah melakukan komunikasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan berkoordinasi lintas kementerian, Pemerintah mengambil langkah langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga beras
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:55:13

Venezuela Minta Bantuan China Atasi Krisis Ekonomi

JAKARTA - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, berusaha mendapatkan bantuan dari salah satu pemberi pinjaman terbesar dunia, Cina, untuk membantu negara Amerika Selatan yang sedang mengalami krisis serius
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:05:01

Pemberhentian 2.357 PNS yang Terlibat Kasus Korupsi Paling Lambat Desember

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan mempercepat proses pemberhentian 2.35
 
Sabtu, 15 September 2018 | 15:59:01

Langkah Sri Mulyani Atasi Defisit Transaksi Berjalan

JAKARTA - Masalah Neraca Pembayaran dan keseimbangan eksternal ada yang merupakan persoalan jangka pendek, namun ada juga yang merupakan masalah fundamental. Dengan demikian langkah kebijakan pemerintah a
 
Sabtu, 15 September 2018 | 15:28:30

Siap-Siap! BKN Segera Pecat 2.357 PNS Korupsi

JAKARTA ? Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaiakan ada 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berkekuatan hukum tetap (inkracth). Jumlah tersebut terdiri dari 1
 
 
 
Terpopuler

1

15 Sep 2018 16:55 | 391 views
Ekonomi
Venezuela Minta Bantuan China Atasi Krisis Ekonomi

2

15 Sep 2018 16:58 | 304 views
Ekonomi
Beras Bulog Tak Laku di Pasar, Ini Langkah Pemerintah

3

12 Sep 2018 16:56 | 205 views
Bisnis
Wajib Tahu! Lolos CPNS Belum Tentu Jadi PNS

4

13 Sep 2018 16:54 | 205 views
Ekonomi
Melesat 138%, Saham Perusahaan Erick Thohir Dipelototi BEI
 
 
 
 
 
 
Top