Iklan Sosial
 
Kamis, 12 Juli 2018 | 14:22:24
Ekonomi

Menteri Susi Semprot Fahri Hamzah dengan Sebutan Naif

Sebarkan:
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi kuliah umum di Norwegian Institute of International Affairs

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi sindiran yang dilayangkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah. Dalam menaggapi sindiran tersebut, Susi menyebut Fahri naif.

Perkara ini bermula ketika Fahri menuliskan di akun Twitter-nya bahwa Menteri Susi tidak bertanggung jawab dalam menggunakan jabatannya sebagai menteri.

Dalam twitter Fahri mengomentari berita dari @antaranews yang berjudul "Menteri Susi tegaskan pemberantasan pencurian ikan baru langkah awal".

Komentar yang diberikan Fahri tersebut adalah:

"Dikasi waktu 5 tahun dijadikan langkah awal...seharusnya 5 tahun dipakai selesaikan kerjaan. Baru bertanggungjawab atas amanah namanya...kalau 5 tahun lagi kan belum tentu terpilih..."

Tak terima dengan kicauan Fahri, Susi langsung membalas dengan menuliskan bahwa pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), tersebut tidak membaca berita secara utuh. Susi pun menyebut Fahri naif.

Berikut twit Menteri Susi tersebut:

"Sebaiknya baca seluruh statemen saya. Jangan dipotong separuh separuh. Akhirnya seolah seperti yg anda pikir. Naif !!!"

Hingga berita ini ditulis, balasan dari Menteri Susi ini sudah di-retweet lebih dari 1.000 kali dan mendapat likes lebih dari 1.000 kali juga.

363 Kapal Maling Ikan Sudah Ditenggelamkan

Sebelumnya, Menteri Susi meminta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk terus memberikan dukungan terhadap kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku pencurian ikan (illegal fishing) yang selama ini telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Susi ingin HNSI memaksimalkan dukungan serta berada di barisan terdepan jika upaya pemberantasan mafia pencuri ikan yang dilakukan tersebut mendapat tekanan dari berbagai pihak. Hal ini penting, karena menurutnya, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan adalah kebijakan yang paling tepat yang terbukti mampu mengembalikan kedaulatan laut Indonesia.

"Sudah 363 kapal yang kita tenggelamkan. Kenapa itu satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan persoalan? Kalau tidak (ditenggelamkan), (sebaliknya) dilelang harganya Rp 100 juta, kembali lagi yang punya mafia lagi. Bulan depan tangkap lagi (kapal pencuri) yang sama. Bikin kerjaan tidak selesai-selesai," ungkap dia pada 8 Mei 2018.

Lebih jauh Susi berpendapat, HNSI memiliki kekuatan sendiri untuk menjaga kelautan dan perikanan sebagai organisasi yang diakui pemerintah. Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur sektor perikanan tangkap tertutup untuk asing dan sepenuhnya dapat dimanfaatkan nelayan lokal.

"Presiden sudah mengeluarkan Perpres untuk melindungi nelayan, di mana kapal yang boleh menangkap ikan harus kapal Indonesia dan nelayannya juga nelayan Indonesia. Hal ini agar nelayan Indonesia dapat berdaulat," tutur Menteri Susi.

Menteri Susi tidak ingin jika kapal asing diizinkan lagi beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, dia ingin agar stakeholder kelautan dan perikanan Indonesia memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas upaya yang dilakukan.

"HNSI diharapkan dapat menjadi organisasi yang melindungi laut Indonesia dari asing. Harus mengadakan perubahan dan pembaruan dengan membuat rencana, strategi jangka panjang, melakukan perubahan-perubahan maju ke depan," tegas Susi Pudjiastuti. 


(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 September 2018 | 20:22:44

Sawir Achmadi Sebut Banyak Pekerja di Bawah Kontraktor di Rohul tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

ROKANHULU - Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Sawir Achmadi, mengaku masih banyak kontraktor yang belum mendaftarkan pekerjanya  s
Selasa, 18 September 2018 | 20:18:05

Kekosongan Wakil Bupati Rohul, Mahasiswa Ini Sebut Ada Upaya Pembiaran

ROKANHULU - Akhir-akhir ini mulai hangat kembali pembahasan tentang kekosongan salah satu jabatan strategis di pemerintahan yaitu kekosongan wakil Bupati Rokan Hulu yang membuat salah satu putra daerah Rokan Hu
Selasa, 18 September 2018 | 20:05:35

Disperindag Rohul : Penyaluran Gas LPG 3 Kg tidak Sesuai Aturan, Bisa Sanksi Admistrasi Hingga Pidana

ROKANHULU - Terkait beberapa bulan belakangan ini, Gas Elpiji (LPG) 3 Kilogram yang Pemerintah perutunkan kepada masyarakat tidak mampu (miskin) di wilayah Kecamatan Tandun dikeluhkan masyarakat karena terjadi
Selasa, 18 September 2018 | 20:01:25

KNPI Bukit Batu Ajak Masyarakat Berpartisipasi Sukseskan MTQ ke 43

SUNGAIPAKNING - Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK - KNPI) Bukit Batu mengajak masyarakat Negeri Laksamana untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 September 2018 | 16:37:58

Waskita Beton Raup Pendapatan Rp5,02 Triliun per Agustus 2018

JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan pendapatan usaha hingga per Agustus 2018 sebesar Rp5,02 triliun. Kemudian, dari sisi laba, perusahaan berhasil memperoleh laba sebesar Rp892,32 mi
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:33:17

Kepulauan Nias Ditargetkan 100% Teraliri Listrik pada 2019

MEDAN - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan Kepulauan Nias terlistriki 100% pada tahun 2019. Hal itu pun dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Bupati Nia
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:29:16

Pertemuan IMF-World Bank Tingkatkan Citra Indonesia di Mata Investor

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan, event-event internasional bisa meningkatkan investasi di dalam negeri. Pasalnya, ajang pertemuan pelaku-pelaku ekonomi
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:24:05

Tunggu Divestasi Selesai, Freeport Tahan Investasi Tambang Bawah Tanah

JAKARTA ? PT Freeport Indonesia saat ini menahan investasi pengembangan tambang bawah tanah karena masih menunggu selesainya proses divestasi oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Direktur Pembinaan
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:12:06

Menggali Potensi Ekonomi di Daerah 3T Indonesia

JAKARTA - Ekonom hingga perbankan kumpul bareng guna membahas perekonomian di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pada acara tersebut, hadir Peneliti Eksekutif, Direktorat Penelitian, Departemen
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:03:42

Pemprov DKI Buka 2.919 Formasi CPNS 2018

JAKARTA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyediakan 2.919 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov DKI pada 2018, mulai dari jenjang Strata 2, Strata 1 dan Diplom
 
Senin, 17 September 2018 | 16:42:09

Terbesar sejak 1946, Persiapan Pertemuan IMF-World Bank Sisa 6%

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut saat ini persiapan dari pertemuan IMF-World Bank di Bali sudah mencapai 94%. Saat ini pemerintah terus mengebut penyelesai
 
Senin, 17 September 2018 | 16:38:58

Pasca-Gempa, Menko Luhut: Turis Mulai Datang Kembali ke Gili Trawangan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi dan berkeliling di Pulau Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 16 September 2018. Luhut mengat
 
Senin, 17 September 2018 | 16:28:47

Sri Mulyani Rapat dengan DPR, Bahas Anggaran Kemenkeu di 2019

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI siang ini memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk kembali melakukan rapat kerja (raker).Berdasarkan agenda Komisi XI, raker tersebut membaha
 
Senin, 17 September 2018 | 11:43:40

Peluang Bisnis Burung Pipit: Pasar Terbuka, Laba Belasan Juta

JAKARTA ? Pasarnya masih terbuka, harganya pun cukup tinggi, namun tetap perlu mencermati tren pasar dan pesaing sebelum memutuskan untuk menekuninya hal yang satu ini. Peternak Gouldamadine atau pipit p
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:58:39

Beras Bulog Tak Laku di Pasar, Ini Langkah Pemerintah

JAKARTA - Setelah melakukan komunikasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan berkoordinasi lintas kementerian, Pemerintah mengambil langkah langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga beras
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:55:13

Venezuela Minta Bantuan China Atasi Krisis Ekonomi

JAKARTA - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, berusaha mendapatkan bantuan dari salah satu pemberi pinjaman terbesar dunia, Cina, untuk membantu negara Amerika Selatan yang sedang mengalami krisis serius
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:05:01

Pemberhentian 2.357 PNS yang Terlibat Kasus Korupsi Paling Lambat Desember

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan mempercepat proses pemberhentian 2.35
 
Sabtu, 15 September 2018 | 15:59:01

Langkah Sri Mulyani Atasi Defisit Transaksi Berjalan

JAKARTA - Masalah Neraca Pembayaran dan keseimbangan eksternal ada yang merupakan persoalan jangka pendek, namun ada juga yang merupakan masalah fundamental. Dengan demikian langkah kebijakan pemerintah a
 
Sabtu, 15 September 2018 | 15:28:30

Siap-Siap! BKN Segera Pecat 2.357 PNS Korupsi

JAKARTA ? Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaiakan ada 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berkekuatan hukum tetap (inkracth). Jumlah tersebut terdiri dari 1
 
 
 
Terpopuler

1

15 Sep 2018 16:55 | 391 views
Ekonomi
Venezuela Minta Bantuan China Atasi Krisis Ekonomi

2

15 Sep 2018 16:58 | 304 views
Ekonomi
Beras Bulog Tak Laku di Pasar, Ini Langkah Pemerintah

3

12 Sep 2018 16:56 | 205 views
Bisnis
Wajib Tahu! Lolos CPNS Belum Tentu Jadi PNS

4

13 Sep 2018 16:54 | 205 views
Ekonomi
Melesat 138%, Saham Perusahaan Erick Thohir Dipelototi BEI
 
 
 
 
 
 
Top