Iklan Sosial
 
Rabu, 11 Juli 2018 | 16:15:00
Ekonomie

Pemerintah Mau Bangun Rumah PNS Tanpa DP, Dananya dari Mana?

Sebarkan:
Detik.com
Ilustrasi rumah
Jakarta - Pemerintah berencana membangun rumah tanpa uang muka (down payment/DP) untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, TNI/Polri.

Sampai saat ini terdapat 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah. Lalu apakah program tersebut masuk dalam RAPBN 2019?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan terkait program pembangunan rumah tanpa DP untuk para abdi negara yang belum mempunyai hunian.

"Aku tidak ada komentar dulu soal itu," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, dirinya masih belum mengetahui terkait rencana tersebut. Dia bilang, dalam penyusunan RAPBN 2019 belum ada pembahasan terkait program tersebut.

"Belum ada, saya persisnya belum tahu. Saya belum terinfo," kata Askolani.

Diketahui, program pembangunan rumah untuk ASN, TNI, Polri ini sudah pernah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 April 2018.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan skema yang disiapkan pemerintah mulai dari tanpa uang muka hingga tenor yang lebih panjang dari skema kredit pemilikan rakyat (KPR) biasanya.

"Intinya kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP, jadi nol DP-nya, dan tenornya lebih panjang dari biasanya. Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Skema pembiayaan perumahan untuk para abdi negara ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi kesimpulan rapat terbatas (ratas) mengenai penyediaan rumah untuk ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden.

Bambang menyebutkan skema pembiayaannya juga bisa dengan pemotongan langsung yang berasal dari gaji para PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memang belum memiliki rumah.

Hanya saja, Bambang menegaskan, skema pembiayaan penyediaan rumah khusus PNS, TNI dan Polri ini tidak diwajibkan melainkan hanya opsi bagi abdi negara yang ingin memiliki rumah.

Mengenai lokasinya, kata Bambang, tidak ditentukan alias sesuai dengan keinginan para abdi negara dan ditujukan untuk yang bukan MBR. Diharapkan pada tahun ini skema pembiayaan rumah tanpa DP untuk PNS, TNI dan Polri bisa dilaksanakan.

(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 19 Juli 2018 | 22:17:04

Hari Adhyaksa ke 58, Kejari Rohil Gelar Bhakti Sosial Donor Darah dan Mesical Chek Up

ROKANHILIR-Dalam rangka memperingati hari Adhyaksa ke-58 dan ikatan Dharmakarini ke-18 Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Kamis 20 Juni 2018 menggelar bhakti sosial donor darah dan medical Chek Up bersama wartawan ya
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:55:21

7 Korban Hilang Kapal Tenggelam di Jember Masih dalam Pencarian

JEMBER - Sebanyak tujuh orang masih dalam pencairan di Perairan Plawangan, Jember. Mereka merupakan korban tenggelamnya kapal Joko Berek pada 08.15 WIB, Kamis (19/7/2018). Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibo
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:52:41

LG V40 siap gebrak jagat smartphone papan atas, spesifikasinya bikin ngiler!

LG sepertinya tidak menyerah dengan perburuan untuk menjadi yang nomor satu dalam urusan smartphone. Terbukti, kali ini LG siap merilis andalan keempat di tahun ini setelah V30S, G7, dan V35 ThinQ. Adalah
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:47:44

Penelitian Salat pada Kesehatan Gigi dan Mulut, Hasilnya Mengejutkan

JAKARTA - Salat menjadi aktivitas rutin yang dilakukan 5 kali dalam sehari oleh pemeluk agama Islam. Selain menjadi salah satu bentuk ibadah, aktivitas ini ternyata memiliki pengaruh terhadap kesehatan gi
 
Berita Lainnya
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:40:20

Anggaran Belanja Barang Rp 34 Triliun buat Perbaiki Sekolah dan Pasar

Jakarta - Pemerintah berkomitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 adalah penganggaran yang bisa menjaga ekonomi dan sosial masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian global yang makin m
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:46:34

Kementerian ESDM Izinkan Pertamina Melepas Aset

Jakarta PT Pertamina (Persero) mendapat lampu hijau dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk melepas aset blok minyak dan gas (migas) yang dikelolanya dan mencari mitra pembangunan
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:39:20

Jokowi Rancang APBN 2019 untuk Program Prioritas, Apa Saja?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan mengenai efisiensi belanja barang dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019. Efisiensi tersebut
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:34:57

BKPM minta tambahan anggaran Rp 200 M guna pengoperasian sistem perizinan online

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajukan penambahan anggaran Rp 200 miliar per tahun. Dana ini dibutuhkan untuk pengoperasian Sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS).
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:28:45

Lantik 2 Pejabat Eselon I, Kepala BKPM Minta Promosi dan Investasi Ditingkatkan

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong melantik dua pejabat Eselon I di lingkungan BKPM. Pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut dilakukan berdasarkan
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:19:57

Jadi Operator Perizinan Online, BKPM Siapkan Tim Khusus

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menjadi operator dari sistem Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Namun saat ini sistem OSS masih dipegang oleh Kemen
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:13:02

Ini salah satu faktor bantu Indonesia capai tingkat kemiskinan terendah sejak 1998

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Angka ini ber
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 11:50:34

Sri Mulyani Bahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017 di DPR

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan rapat kerja bersama mitra kerjanya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala B
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 15:10:38

Bea Cukai Resmi Berikan Izin Perdana Penjualan Vape

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara resmi, memberikan izin perdana berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik Hasil
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 15:00:09

Sambut Asian Games 2018, Industri Pariwisata Ikut Berbenah

JAKARTA - Pelaku industri pariwisata menyatakan kesiapannya menyambut momentum perhelatan Asian Games di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus-2 September mendatang. Ketua Ikatan Keluarga Pelaku Pariwisa
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:51:40

Jelang Pembukaan CPNS 2018, 3 Jalur Bidang Ini Sangat Dibutuhkan

JAKARTA - Jelang pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, pemerintah masih menutup rapat berapa total formasi yang akan dibuka. Nantinya, kuota tersebut akan diumumkan berdasarkan bersamaan denga
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 10:43:32

Perundingan energi dalam kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa

Perundingan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa telah memasuki putaran ke-5. Perundingan yang dilakukan di Bru
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 10:16:55

Ada Lowongan Kerja di BUMN Konstruksi, Cek Infonya di Sini!

Jakarta - Mau berkarier di salah satu BUMN Konstruksi besar di Indonesia? Persiapkan diri terbaik Anda karena PT Brantas Abipraya (Persero) kembali membuka lowongan kerja terbaru. Kali ini, PT Brantas Ab
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 10:08:31

Jadi Karyawan Baru, Ini 5 Cara Jitu Bisa Populer di Tempat Kerja

Jakarta - Menjadi pendatang baru di suatu lingkungan tempat kerja tidaklah mudah. Anda harus bisa melakukan penyesuaian diri jika Anda ingin bertahan di tempat tersebut. Jangan pernah mengeluh bila kehadira
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 09:25:29

Pasca-Akuisisi Pertagas, Bagaimana Kinerja PGN?

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menargetkan peningkatan kinerja keuangan pasca akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) tuntas dibayarkan pada September 2018. Analis memperkirakan akuisisi terse
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top