Iklan Sosial
 
Rabu, 11 Juli 2018 | 16:15:00
Ekonomie

Pemerintah Mau Bangun Rumah PNS Tanpa DP, Dananya dari Mana?

Sebarkan:
Detik.com
Ilustrasi rumah
Jakarta - Pemerintah berencana membangun rumah tanpa uang muka (down payment/DP) untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, TNI/Polri.

Sampai saat ini terdapat 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah. Lalu apakah program tersebut masuk dalam RAPBN 2019?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan terkait program pembangunan rumah tanpa DP untuk para abdi negara yang belum mempunyai hunian.

"Aku tidak ada komentar dulu soal itu," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, dirinya masih belum mengetahui terkait rencana tersebut. Dia bilang, dalam penyusunan RAPBN 2019 belum ada pembahasan terkait program tersebut.

"Belum ada, saya persisnya belum tahu. Saya belum terinfo," kata Askolani.

Diketahui, program pembangunan rumah untuk ASN, TNI, Polri ini sudah pernah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 April 2018.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan skema yang disiapkan pemerintah mulai dari tanpa uang muka hingga tenor yang lebih panjang dari skema kredit pemilikan rakyat (KPR) biasanya.

"Intinya kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP, jadi nol DP-nya, dan tenornya lebih panjang dari biasanya. Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Skema pembiayaan perumahan untuk para abdi negara ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi kesimpulan rapat terbatas (ratas) mengenai penyediaan rumah untuk ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden.

Bambang menyebutkan skema pembiayaannya juga bisa dengan pemotongan langsung yang berasal dari gaji para PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memang belum memiliki rumah.

Hanya saja, Bambang menegaskan, skema pembiayaan penyediaan rumah khusus PNS, TNI dan Polri ini tidak diwajibkan melainkan hanya opsi bagi abdi negara yang ingin memiliki rumah.

Mengenai lokasinya, kata Bambang, tidak ditentukan alias sesuai dengan keinginan para abdi negara dan ditujukan untuk yang bukan MBR. Diharapkan pada tahun ini skema pembiayaan rumah tanpa DP untuk PNS, TNI dan Polri bisa dilaksanakan.

(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 19 September 2018 | 14:40:11

Tawarkan Layanan Plus, Panti Pijat Bu Mamik di Surabaya Digerebek

Surabaya - Polisi menggerebek panti pijat yang menawarkan layanan plus-plus yang berada di kawasan Ruko Barata Jaya, Gubeng, Surabaya. Panti pijat yang terkenal dengan nama Bu Mamik tersebut mempekerjakan
Rabu, 19 September 2018 | 14:32:18

370 Personel Polri Bengkalis Amankan Pemilu

BENGKALIS - Sebanyak 370 personel polisi jajaran Polres Bengkalis siap mengamankan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut diungkap Waka Polres Bengkalis Kompol Ade Zamrah usai memimpin apel g
Rabu, 19 September 2018 | 14:29:49

Ikuti Putusan MA, Golkar Banten Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

Serang - DPD Golkar Banten tetap mencalonkan calegnya maju sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) besok. Meski dua calegnya yaitu Desy Yusandi dari dapil Kota Tangerang dan Agus Randil dari dapil Pand
Rabu, 19 September 2018 | 14:26:53

Penemuan Medis yang Berjasa Besar di Dunia Kedokteran

JAKARTA - Tenaga medis mulai dari dokter, perawat, dan peneliti telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dalam beberapa kasus, penemuan dan juga kehadiran teknologi canggih bidan
 
Berita Lainnya
Rabu, 19 September 2018 | 13:38:53

Hari Ini Pengumuman Persyaratan, Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka 26 September 2018

JAKARTA - Mulai hari ini formasi kebutuhan dan persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai diumumkan. Masyarakat bisa melihat formasi dan persyaratan via portal SSCN pada pukul 13.00 WIB. Tahun i
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:14:34

Lebih Menarik Mana Kerja di Swasta atau Jadi PNS?

JAKARTA - Bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi favorit masyarakat Indonesia. Oleh karenannya, setiap pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sip
 
Rabu, 19 September 2018 | 10:05:56

Buruan Simak! Ini Tata Cara Pendaftaran CPNS 2018

Jakarta - Pemerintah akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada Rabu, (19/9/2018). Salah satu Kementerian yang dipastikan akan membuka pendaftaran CPNS 2018 ialah Kementerian Badan
 
Rabu, 19 September 2018 | 09:56:13

Cara Mudah Dapatkan Pekerjaan meski Belum Lulus Kuliah

Jakarta - Siapa bilang bekerja harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu. Artinya, belum mengantongi ijazah yang menandakan kamu lulus kuliah bukan jadi hambatan lagi untuk memperoleh pekerjaanyang diin
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:37:58

Waskita Beton Raup Pendapatan Rp5,02 Triliun per Agustus 2018

JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan pendapatan usaha hingga per Agustus 2018 sebesar Rp5,02 triliun. Kemudian, dari sisi laba, perusahaan berhasil memperoleh laba sebesar Rp892,32 mi
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:33:17

Kepulauan Nias Ditargetkan 100% Teraliri Listrik pada 2019

MEDAN - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan Kepulauan Nias terlistriki 100% pada tahun 2019. Hal itu pun dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Bupati Nia
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:29:16

Pertemuan IMF-World Bank Tingkatkan Citra Indonesia di Mata Investor

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan, event-event internasional bisa meningkatkan investasi di dalam negeri. Pasalnya, ajang pertemuan pelaku-pelaku ekonomi
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:24:05

Tunggu Divestasi Selesai, Freeport Tahan Investasi Tambang Bawah Tanah

JAKARTA ? PT Freeport Indonesia saat ini menahan investasi pengembangan tambang bawah tanah karena masih menunggu selesainya proses divestasi oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Direktur Pembinaan
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:12:06

Menggali Potensi Ekonomi di Daerah 3T Indonesia

JAKARTA - Ekonom hingga perbankan kumpul bareng guna membahas perekonomian di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pada acara tersebut, hadir Peneliti Eksekutif, Direktorat Penelitian, Departemen
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:03:42

Pemprov DKI Buka 2.919 Formasi CPNS 2018

JAKARTA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyediakan 2.919 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov DKI pada 2018, mulai dari jenjang Strata 2, Strata 1 dan Diplom
 
Senin, 17 September 2018 | 16:42:09

Terbesar sejak 1946, Persiapan Pertemuan IMF-World Bank Sisa 6%

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut saat ini persiapan dari pertemuan IMF-World Bank di Bali sudah mencapai 94%. Saat ini pemerintah terus mengebut penyelesai
 
Senin, 17 September 2018 | 16:38:58

Pasca-Gempa, Menko Luhut: Turis Mulai Datang Kembali ke Gili Trawangan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi dan berkeliling di Pulau Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 16 September 2018. Luhut mengat
 
Senin, 17 September 2018 | 16:28:47

Sri Mulyani Rapat dengan DPR, Bahas Anggaran Kemenkeu di 2019

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI siang ini memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk kembali melakukan rapat kerja (raker).Berdasarkan agenda Komisi XI, raker tersebut membaha
 
Senin, 17 September 2018 | 11:43:40

Peluang Bisnis Burung Pipit: Pasar Terbuka, Laba Belasan Juta

JAKARTA ? Pasarnya masih terbuka, harganya pun cukup tinggi, namun tetap perlu mencermati tren pasar dan pesaing sebelum memutuskan untuk menekuninya hal yang satu ini. Peternak Gouldamadine atau pipit p
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:58:39

Beras Bulog Tak Laku di Pasar, Ini Langkah Pemerintah

JAKARTA - Setelah melakukan komunikasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan berkoordinasi lintas kementerian, Pemerintah mengambil langkah langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga beras
 
 
 
Terpopuler

1

15 Sep 2018 16:55 | 391 views
Ekonomi
Venezuela Minta Bantuan China Atasi Krisis Ekonomi

2

15 Sep 2018 16:58 | 305 views
Ekonomi
Beras Bulog Tak Laku di Pasar, Ini Langkah Pemerintah

3

12 Sep 2018 16:56 | 205 views
Bisnis
Wajib Tahu! Lolos CPNS Belum Tentu Jadi PNS

4

13 Sep 2018 16:54 | 205 views
Ekonomi
Melesat 138%, Saham Perusahaan Erick Thohir Dipelototi BEI
 
 
 
 
 
 
Top