Iklan Sosial
 
Rabu, 11 Juli 2018 | 16:15:00
Ekonomie

Pemerintah Mau Bangun Rumah PNS Tanpa DP, Dananya dari Mana?

Sebarkan:
Detik.com
Ilustrasi rumah
Jakarta - Pemerintah berencana membangun rumah tanpa uang muka (down payment/DP) untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, TNI/Polri.

Sampai saat ini terdapat 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah. Lalu apakah program tersebut masuk dalam RAPBN 2019?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan terkait program pembangunan rumah tanpa DP untuk para abdi negara yang belum mempunyai hunian.

"Aku tidak ada komentar dulu soal itu," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, dirinya masih belum mengetahui terkait rencana tersebut. Dia bilang, dalam penyusunan RAPBN 2019 belum ada pembahasan terkait program tersebut.

"Belum ada, saya persisnya belum tahu. Saya belum terinfo," kata Askolani.

Diketahui, program pembangunan rumah untuk ASN, TNI, Polri ini sudah pernah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 April 2018.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan skema yang disiapkan pemerintah mulai dari tanpa uang muka hingga tenor yang lebih panjang dari skema kredit pemilikan rakyat (KPR) biasanya.

"Intinya kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP, jadi nol DP-nya, dan tenornya lebih panjang dari biasanya. Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Skema pembiayaan perumahan untuk para abdi negara ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi kesimpulan rapat terbatas (ratas) mengenai penyediaan rumah untuk ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden.

Bambang menyebutkan skema pembiayaannya juga bisa dengan pemotongan langsung yang berasal dari gaji para PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memang belum memiliki rumah.

Hanya saja, Bambang menegaskan, skema pembiayaan penyediaan rumah khusus PNS, TNI dan Polri ini tidak diwajibkan melainkan hanya opsi bagi abdi negara yang ingin memiliki rumah.

Mengenai lokasinya, kata Bambang, tidak ditentukan alias sesuai dengan keinginan para abdi negara dan ditujukan untuk yang bukan MBR. Diharapkan pada tahun ini skema pembiayaan rumah tanpa DP untuk PNS, TNI dan Polri bisa dilaksanakan.

(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:38:19

Tingkatkan Kesiapan Operasi, Bakamla Lakukan Pemeriksaan Kapal Bersama Tim Wasrik BPK

BITUNG- Agar selalu dapat menunaikan berbagai tantangan tugas di laut dengan sempurna, Biro Sarpras Bakamla RI secara berkala selalu melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang dimiliki Indonesian Coast Gua
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:35:32

Alur Film The East Indies Harus Sesuai Sejarah Kemerdekaan Indonesia

JAWATENGAH-Alur  cerita dan setting pembuatan film  The East Indies  yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara  pembuatan film di beberapa wilayah lokasi shooting   harus sesuai d
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:32:41

Panglima TNI Terima Tongkat Estafet Simposium

JAKARTA-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menghadiri simposium "Kembali Ke Jati Diri TNI" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), bertempat di Gedung A.H.
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:48:27

Hasto Nilai Sudirman Said Serang Jokowi Soal Freeport karena Kecewa Dicopot

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan mantan menteri ESDM Sudirman Said telah gagal saat dulu diberi tugas untuk negosiasi dengan Freeport. Maka itu, dia membuat isu-is
 
Berita Lainnya
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:29:15

Alat Tambang Freeport Mulai Dikirim ke Luar Negeri, Kenapa?

JAKARTA - PT Freeport Indonesia sejak 2018 mulai mengirim peralatan tambang ke sejumlah perusahaan pertambangan di luar negeri, khususnya di wilayah Amerika Selatan dan Amerika Utara. Hal ini dilakukan ka
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:20:15

Menko Luhut: Saya Jengkel Ada yang Bilang Jokowi Bohong

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan oleh sekelompok orang ke Bawaslu pasca-debat Pilpres yang kedua. Kepala Negara dituding memberikan data bohong dan menyerang pribadi Prabowo Subianto.&nb
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:09:18

Dari Target 1.000 Km, Baru 782 Km Jalan Tol yang Beroperasi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan dalam periode 2015-2018 sepanjang 1.000 kilometer (km) jalan tol.Namun,
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:01:44

Hary Tanoe: Perindo Akan Perjuangkan Kepemilikan Lahan bagi Petani di Dewan

PEKANBARU - Partai Perindo akan memperjuangkan kepemilikan lahan untuk para petani melalui regulasi yang disusun di DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat berdi
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:25:08

Harga Cabai Di Kota Pekanbaru, Turun Hingga Rp 2.000 Perkilogram

PEKANBARU- Memasuki awal pekan ini,  harga cabai yang dijual di Kota Pekanbaru mengalami penurunan harga. Catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, harga cabai pada awal pekan ini t
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:17:44

Menaker Dorong Pendirian Koperasi Pekerja

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendorong pendirian dibentuknya koperasi pekerja yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Indonesia dan menjadi lembaga yang berman
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:08:37

Buruan Daftar! Pegadaian Buka Lowongan untuk 4 Posisi

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Pegadaian merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa gadai.Di bulan Februari
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:04:15

DPP Serahkan Pengelolaan Pasar Kepada Pihak Ketiga

PEKANBARU- Pemeritah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) akan dengan segera merealisasikan pengelolaan pasar oleh pihak ketiga.Pengelolaan pasar oleh pihak ketiga di
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:57:37

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk S1, Simak Persyaratannya

JAKARTA - PT Pelni (Persero) mencari putra-putri terbaik bangsa untuk dapat dipercaya dan tangguh untuk bergabung bersama perusahaan dalam menjalankan misi dan visi Pelayaran Nasional Indonesia.Pelni atau
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:50:53

Luhut Buka Suara soal Ratusan Ribu Hektare Lahan Prabowo

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kepemilikan tanah tandingannya, Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebuta
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:32:01

Tak Jadi Maret 2019, Gaji Kades Cs Setara PNS Efektif Januari 2020

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa setara dengan aparatur sipil negara (ASN) berlaku efektif pada Januari 2020.Hal itu juga menand
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 16:31:21

Dituding Nikmati Triliunan dari Impor, Mendag: Ngapain Tanggapi!

JAKARTA - Ekonom Faisal Basri pernah menyebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menikmati uang triliunan dari izin impor. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita buka suara saat diminta kom
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 16:24:06

Prabowo Khawatir Unicorn Bawa Keluar Uang RI, JK: Bawa Masuk Malah

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku khawatir, perkembangan unicorn akan membuat uang-uang Indonesia kabur ke luar negeri. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak sependapat. Wapres
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 11:32:11

Resmi Ditutup, 95.290 Pelamar Pegawai Kontrak Pemerintah Buat Akun

JAKARTA - Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup pada 17 Februari lalu. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya terdapat 95.290 akun yang dibuat oleh
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 11:12:58

Prabowo Sebut Indonesia Akan Impor 100% BBM, Bos Pertamina: Tidak Mungkin

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut jika Indonesia akan mengimpor 100% Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Prabowo dalam debat capres kedua
 
 
 
Terpopuler

1

16 Feb 2019 14:07 | 389 views
Bisnis
Keuntungan Menjanjikan dari Bisnis Kebab, Cek di Sini

2

16 Feb 2019 13:45 | 374 views
Ekonomi
Serba-serbi Pendaftaran Pegawai Setara PNS
 
 
 
 
 
 
Top