Jakarta - Pemerintah berencana membangun rumah tanpa uang muka (down payment/DP) untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, TNI/Polri.

Sampai saat ini terdapat 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah. Lalu apakah program tersebut masuk dalam RAPBN 2019?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan terkait program pembangunan rumah tanpa DP untuk para abdi negara yang belum mempunyai hunian.

"Aku tidak ada komentar dulu soal itu," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, dirinya masih belum mengetahui terkait rencana tersebut. Dia bilang, dalam penyusunan RAPBN 2019 belum ada pembahasan terkait program tersebut.

"Belum ada, saya persisnya belum tahu. Saya belum terinfo," kata Askolani.

Diketahui, program pembangunan rumah untuk ASN, TNI, Polri ini sudah pernah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 April 2018.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan skema yang disiapkan pemerintah mulai dari tanpa uang muka hingga tenor yang lebih panjang dari skema kredit pemilikan rakyat (KPR) biasanya.

"Intinya kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP, jadi nol DP-nya, dan tenornya lebih panjang dari biasanya. Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Skema pembiayaan perumahan untuk para abdi negara ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi kesimpulan rapat terbatas (ratas) mengenai penyediaan rumah untuk ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden.

Bambang menyebutkan skema pembiayaannya juga bisa dengan pemotongan langsung yang berasal dari gaji para PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memang belum memiliki rumah.

Hanya saja, Bambang menegaskan, skema pembiayaan penyediaan rumah khusus PNS, TNI dan Polri ini tidak diwajibkan melainkan hanya opsi bagi abdi negara yang ingin memiliki rumah.