Iklan Sosial
 
Rabu, 11 Juli 2018 | 16:15:00
Ekonomie

Pemerintah Mau Bangun Rumah PNS Tanpa DP, Dananya dari Mana?

Sebarkan:
Detik.com
Ilustrasi rumah
Jakarta - Pemerintah berencana membangun rumah tanpa uang muka (down payment/DP) untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, TNI/Polri.

Sampai saat ini terdapat 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah. Lalu apakah program tersebut masuk dalam RAPBN 2019?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan terkait program pembangunan rumah tanpa DP untuk para abdi negara yang belum mempunyai hunian.

"Aku tidak ada komentar dulu soal itu," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, dirinya masih belum mengetahui terkait rencana tersebut. Dia bilang, dalam penyusunan RAPBN 2019 belum ada pembahasan terkait program tersebut.

"Belum ada, saya persisnya belum tahu. Saya belum terinfo," kata Askolani.

Diketahui, program pembangunan rumah untuk ASN, TNI, Polri ini sudah pernah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 April 2018.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan skema yang disiapkan pemerintah mulai dari tanpa uang muka hingga tenor yang lebih panjang dari skema kredit pemilikan rakyat (KPR) biasanya.

"Intinya kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP, jadi nol DP-nya, dan tenornya lebih panjang dari biasanya. Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Skema pembiayaan perumahan untuk para abdi negara ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi kesimpulan rapat terbatas (ratas) mengenai penyediaan rumah untuk ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden.

Bambang menyebutkan skema pembiayaannya juga bisa dengan pemotongan langsung yang berasal dari gaji para PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memang belum memiliki rumah.

Hanya saja, Bambang menegaskan, skema pembiayaan penyediaan rumah khusus PNS, TNI dan Polri ini tidak diwajibkan melainkan hanya opsi bagi abdi negara yang ingin memiliki rumah.

Mengenai lokasinya, kata Bambang, tidak ditentukan alias sesuai dengan keinginan para abdi negara dan ditujukan untuk yang bukan MBR. Diharapkan pada tahun ini skema pembiayaan rumah tanpa DP untuk PNS, TNI dan Polri bisa dilaksanakan.

(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 16 November 2018 | 11:03:22

Saling Jawab SBY-Sekjen Gerindra, Tim Jokowi: Kubu Prabowo Tak Solid

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menjawab soal janji kampanye yang disinggung Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Am
Jumat, 16 November 2018 | 10:59:00

Sepakat dengan Mega, PAN Akui Banyak yang Tak Positif di Kubu Prabowo

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa kasihan dengan capres Prabowo Subianto karena faktor orang-orang yang ada di sekeliling Ketum Partai Gerindra itu. PAN mendukung pernyataan Me
Jumat, 16 November 2018 | 10:53:58

Butuh Kejelasan, Vicky Prasetyo Minta Angel Lelga Hadir Sidang Cerai

JAKARTA - Vicky Prasetyo meminta Angel Lelga untuk hadir dalam sidang cerai mereka. Dia merasa butuh kehadiran Angel untuk segera menentukan arah rumah tangga mereka dengan berbicara empat mata lewat medi
Jumat, 16 November 2018 | 10:50:59

Beruang Madu Terjerat Perangkap Babi di Riau

Bengkalis - Seekor beruang madu (Helarctos malayanus) terjerat di perangkap babi di Desa Batang Duku Kabupaten Bengkalis, Riau. Beruang terperangkap dalam jeratan yang sengaja dipasang warga di lokasi."Be
 
Berita Lainnya
Kamis, 15 November 2018 | 15:25:19

Impor Terbesar RI dari Jepang, Nilainya USD446 Juta

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju impor pada bulan Oktober 2018 sebesar USD17,62 miliar. Melonjak 20,60% dari posisi September 2018 sebesar USD14,60 miliar. Bila dibandingkan dengan realisas
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:22:32

Neraca Dagang RI Tekor Gara-gara Impor Migas

Jakarta - Neraca dagang RI Januari hingga Oktober tercatat defisit US$ 5,51 miliar. Setelah surplus di September, neraca dagang RI kembali defisit US$ 1,82 miliar.Menurut Kepala BPS Suhariyanto, tekornya neraca
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:18:21

Sri Mulyani Sanjung Perbankan RI Bisa Tahan Hadapi Krisis

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada perbankan nasional. Pasalnya 20 tahun sejak krisis tahun 1998 lalu, perbankan mampu melewatinya dengan baik. Menu
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:13:37

Tunggu Perpres, Fast Charging Disiapkan untuk Mobil Listrik

JAKARTA ?PT PLN (Persero) masih menunggu penerbitan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum kebijakan pengembangan kendaraan listrik nasional. Rencananya perpres tersebut diterbitkan tahun ini. "Ka
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:11:35

Jonan Janji Aturan Listrik Atap bakal Dirilis Bulan Ini

Jakarta - Aturan jual beli listrik yang dihasilkan dari panel surya (solar panel) keluar bulan ini. Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.Semua pelanggan PLN sel
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:07:03

Ujian CPNS 2018, Formasi Dosen Banyak yang Tak Lulus

JAKARTA - Angka kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokr
 
Kamis, 15 November 2018 | 15:04:08

Masih Banyak Pelaku IKM yang Belum Paham Faktor Promosi Produk Kerajinan

TANGERANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan pemberdayaan agar pelaku usaha kerajinan bisa menembus pasar global dengan produk-produk khas wilayah Tangsel. "Dari potensi kerajina
 
Kamis, 15 November 2018 | 09:44:57

Kasus Jual-Beli Online Gambar Hardisk, Ahli Hukum: Ada Unsur Menipu

Jakarta - Jual-beli online 'gambar hard disk' bikin heboh netizen. Pembeli merasa tertipu karena barang yang dibeli hanyalah gambar hardisk bukan bentuk fisik. Lantas bagaimana hukumny
 
Rabu, 14 November 2018 | 14:46:16

Kaji Ulang Aturan Maskapai Berbiaya Murah, Menhub Soroti Standar Keselamatan

JAKARTA - Pemerintah akan mengevaluasi penerbangan bertarif rendah atau low cost carrier (LCC) yang diterapkan sejumlah maskapai Tanah Air selama ini, termasuk tarif yang dikenakan. Upaya ini diambil untuk m
 
Rabu, 14 November 2018 | 14:43:52

Akhirnya Merpati Bisa Terbang Lagi

SURABAYA - Pengadilan Niaga (PN) Surabaya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Dengan demikian, Merpati tidak dipailitkan dan dipastik
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:48:13

Penggunaan Internet RI Kalahkan AS, Tapi Minim Sumbang ke Ekonomi

Jakarta - Keberadaan internet saat ini punya peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet bahkan punya peranan penting dalam pengembangan berbagai peluang bisnis.Demikian disampaikan Sen
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:42:50

Menteri PAN-RB Pamerkan Kemajuan Birokrasi RI

Jakarta - Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil. Hal itu terlihat dari meningkatnya sejumlah indikator.Dalam Seminar Nasional Grand Design Public Administration Indonesia 2045,
 
Rabu, 14 November 2018 | 11:09:40

Pembangunan Infrastruktur Berdampak Positif ke Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur dinilai memiliki dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur dapat mengurangi biaya produksi
 
Rabu, 14 November 2018 | 10:44:39

Siap-Siap! 2.000 Honorer Bakal Dipecat

SIMALUNGUN ? Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Sumatera Utara memastikan 2.000 lebih tenaga honorer atau kontrak yang bertugas di sekretariat daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diberh
 
Selasa, 13 November 2018 | 15:49:53

Kini Ada Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan launching Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) tahun 2018. Deputi Komisioner OJK bidang Indus
 
 
 
Terpopuler

3

10 Nov 2018 10:02 | 326 views
Ekonomi
Tingkat Pengangguran Era Presiden Jokowi

4

10 Nov 2018 11:37 | 289 views
Ekonomi
Mengurai Benang Kusut Keputusan Impor Jagung 100.000 Ton
 
 
 
 
 
 
Top