Iklan Sosial
 
Selasa, 10 Juli 2018 | 16:25:27
Ekonomi

Sri Mulyani: Miliki Anggaran Besar, Kualitas Pendidikan RI Masih Kalah

Sebarkan:
Liputan6.com
Sejumlah faktor menjadi sebab kenapa tingkat minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah.
Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan kondisi anak-anak Indonesia dengan negara lain. Salah satunya terkait pendidikan.
 
Menurut dia, kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Dalam beberapa PISA test, anak-anak Indonesia mendapatkan nilai yang lebih rendah. Padahal, Indonesia lebih dulu menjalankan komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan.
 
"Kita mulai 2009 (Komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan). Mereka (Vietnam)2010 mungkin 2013. Matematika anak-anak mereka bisa dapat 90, anak-anak kita 70 bisa sampai 50," ujar dia saat menghadiri Dialog Publik Pendidikan Nasional dan Halal Bihalal, di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018). 
 
"Membaca, kelihatan sangat sederhana, tapi membaca saja Indonesia berada di bawah. PISA test-nya di bawah. Kita ingin ada pendidikan karakter, value, tapi kita juga ingin punya anak yang mampu bersaing," lanjut dia.
 
Dia mengatakan, anggaran pendidikan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Anggaran pendidikan dalam APBN 2017 sebesar Rp 419 triliun rupiah. Tahun 2018 naik menjadi Rp 444 triliun. Hal tersebut harusnya ditunjang dengan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
 
"Pasti otomatis naik (anggaran pendidikan). Yang lain turun naik sesuai kebutuhan, kalau untuk bangun irigasi, naik, kalau mau untuk pertanian, ya pertanian (naik)," kata dia 
 
Dia pun berharap para guru juga merasa bertanggung jawab agar porsi anggaran yang demikian besar itu, betul-betul bermanfaat.
 
"Rp 444 triliun itu harus pernah dipikirkan apa yang mau di capai, jangan itu hanya memenuhi amanat konstitusi," dia menandaskan.

Ke Mana Larinya Anggaran Pendidikan Rp 444 Triliun?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal pemberian anggaran pendidikan sebesar Rp 444,13 triliun pada 2018. Menurutnya, itu merupakan tanggung jawab kolektif bagi berbagai elemen pemerintahan.

Sri Mulyani mengatakan, masalah pendidikan ini telah diatur dan dilaksanakan oleh banyak instansi maupun pihak pemerintahan. Ia menyebutkan, di tingkat pusat saja itu menjadi kewenangan tiga kementerian, yakni Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Semuanya memiliki anggaran yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian kita masih memiliki banyak kementerian yang memiliki anggaran pendidikan yang sifatnya adalah vokasional atau teknikal," tuturnya di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, dari total anggaran pendidikan sekitar Rp 444 triliun, dua pertiganya dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar disisihkan untuk membayar guru.

"Guru itu termasuk gaji dan tunjangan yang kualitasnya masih perlu untuk diperbaiki. Jadi pertama tentu saja kualitas guru dan kualitas tunjangannya, sehingga betul-betul mencerminkan kebutuhan mereka untuk bisa memberikan pengajaran yang baik," kata dia.

Hal lain yang perlu dicermati, katanya, yakni terkait efektivitas pengajaran di kelas-kelas dalam sekolah. Sri Mulyani menekankan, kualitas kurikulum serta metode pembelajaran menjadi sangat penting.

"Ini tentu jadi suatu yang kita lihat sebagai persoalan yang komplit, sehingga kita bisa membangun strategi pembangunan sumber daya manusia. Terutama terkait tantangan-tantangan yang muncul, apakah itu industrislisasi, teknologi yang berubah, dan keterbukaan informasi," tukas Sri Mulyani.

Sumber: Liputan6.com
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:38:19

Tingkatkan Kesiapan Operasi, Bakamla Lakukan Pemeriksaan Kapal Bersama Tim Wasrik BPK

BITUNG- Agar selalu dapat menunaikan berbagai tantangan tugas di laut dengan sempurna, Biro Sarpras Bakamla RI secara berkala selalu melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang dimiliki Indonesian Coast Gua
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:35:32

Alur Film The East Indies Harus Sesuai Sejarah Kemerdekaan Indonesia

JAWATENGAH-Alur  cerita dan setting pembuatan film  The East Indies  yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara  pembuatan film di beberapa wilayah lokasi shooting   harus sesuai d
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:32:41

Panglima TNI Terima Tongkat Estafet Simposium

JAKARTA-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menghadiri simposium "Kembali Ke Jati Diri TNI" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), bertempat di Gedung A.H.
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:48:27

Hasto Nilai Sudirman Said Serang Jokowi Soal Freeport karena Kecewa Dicopot

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan mantan menteri ESDM Sudirman Said telah gagal saat dulu diberi tugas untuk negosiasi dengan Freeport. Maka itu, dia membuat isu-is
 
Berita Lainnya
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:29:15

Alat Tambang Freeport Mulai Dikirim ke Luar Negeri, Kenapa?

JAKARTA - PT Freeport Indonesia sejak 2018 mulai mengirim peralatan tambang ke sejumlah perusahaan pertambangan di luar negeri, khususnya di wilayah Amerika Selatan dan Amerika Utara. Hal ini dilakukan ka
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:20:15

Menko Luhut: Saya Jengkel Ada yang Bilang Jokowi Bohong

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan oleh sekelompok orang ke Bawaslu pasca-debat Pilpres yang kedua. Kepala Negara dituding memberikan data bohong dan menyerang pribadi Prabowo Subianto.&nb
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:09:18

Dari Target 1.000 Km, Baru 782 Km Jalan Tol yang Beroperasi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan dalam periode 2015-2018 sepanjang 1.000 kilometer (km) jalan tol.Namun,
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:01:44

Hary Tanoe: Perindo Akan Perjuangkan Kepemilikan Lahan bagi Petani di Dewan

PEKANBARU - Partai Perindo akan memperjuangkan kepemilikan lahan untuk para petani melalui regulasi yang disusun di DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat berdi
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:25:08

Harga Cabai Di Kota Pekanbaru, Turun Hingga Rp 2.000 Perkilogram

PEKANBARU- Memasuki awal pekan ini,  harga cabai yang dijual di Kota Pekanbaru mengalami penurunan harga. Catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, harga cabai pada awal pekan ini t
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:17:44

Menaker Dorong Pendirian Koperasi Pekerja

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendorong pendirian dibentuknya koperasi pekerja yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Indonesia dan menjadi lembaga yang berman
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:08:37

Buruan Daftar! Pegadaian Buka Lowongan untuk 4 Posisi

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Pegadaian merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa gadai.Di bulan Februari
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:04:15

DPP Serahkan Pengelolaan Pasar Kepada Pihak Ketiga

PEKANBARU- Pemeritah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) akan dengan segera merealisasikan pengelolaan pasar oleh pihak ketiga.Pengelolaan pasar oleh pihak ketiga di
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:57:37

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk S1, Simak Persyaratannya

JAKARTA - PT Pelni (Persero) mencari putra-putri terbaik bangsa untuk dapat dipercaya dan tangguh untuk bergabung bersama perusahaan dalam menjalankan misi dan visi Pelayaran Nasional Indonesia.Pelni atau
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:50:53

Luhut Buka Suara soal Ratusan Ribu Hektare Lahan Prabowo

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kepemilikan tanah tandingannya, Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebuta
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:32:01

Tak Jadi Maret 2019, Gaji Kades Cs Setara PNS Efektif Januari 2020

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa setara dengan aparatur sipil negara (ASN) berlaku efektif pada Januari 2020.Hal itu juga menand
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 16:31:21

Dituding Nikmati Triliunan dari Impor, Mendag: Ngapain Tanggapi!

JAKARTA - Ekonom Faisal Basri pernah menyebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menikmati uang triliunan dari izin impor. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita buka suara saat diminta kom
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 16:24:06

Prabowo Khawatir Unicorn Bawa Keluar Uang RI, JK: Bawa Masuk Malah

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku khawatir, perkembangan unicorn akan membuat uang-uang Indonesia kabur ke luar negeri. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak sependapat. Wapres
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 11:32:11

Resmi Ditutup, 95.290 Pelamar Pegawai Kontrak Pemerintah Buat Akun

JAKARTA - Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup pada 17 Februari lalu. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya terdapat 95.290 akun yang dibuat oleh
 
Selasa, 19 Februari 2019 | 11:12:58

Prabowo Sebut Indonesia Akan Impor 100% BBM, Bos Pertamina: Tidak Mungkin

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut jika Indonesia akan mengimpor 100% Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Prabowo dalam debat capres kedua
 
 
 
Terpopuler

1

16 Feb 2019 14:07 | 389 views
Bisnis
Keuntungan Menjanjikan dari Bisnis Kebab, Cek di Sini

2

16 Feb 2019 13:45 | 374 views
Ekonomi
Serba-serbi Pendaftaran Pegawai Setara PNS
 
 
 
 
 
 
Top