Iklan Sosial
 
Selasa, 10 Juli 2018 | 16:25:27
Ekonomi

Sri Mulyani: Miliki Anggaran Besar, Kualitas Pendidikan RI Masih Kalah

Sebarkan:
Liputan6.com
Sejumlah faktor menjadi sebab kenapa tingkat minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah.
Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan kondisi anak-anak Indonesia dengan negara lain. Salah satunya terkait pendidikan.
 
Menurut dia, kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Dalam beberapa PISA test, anak-anak Indonesia mendapatkan nilai yang lebih rendah. Padahal, Indonesia lebih dulu menjalankan komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan.
 
"Kita mulai 2009 (Komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan). Mereka (Vietnam)2010 mungkin 2013. Matematika anak-anak mereka bisa dapat 90, anak-anak kita 70 bisa sampai 50," ujar dia saat menghadiri Dialog Publik Pendidikan Nasional dan Halal Bihalal, di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018). 
 
"Membaca, kelihatan sangat sederhana, tapi membaca saja Indonesia berada di bawah. PISA test-nya di bawah. Kita ingin ada pendidikan karakter, value, tapi kita juga ingin punya anak yang mampu bersaing," lanjut dia.
 
Dia mengatakan, anggaran pendidikan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Anggaran pendidikan dalam APBN 2017 sebesar Rp 419 triliun rupiah. Tahun 2018 naik menjadi Rp 444 triliun. Hal tersebut harusnya ditunjang dengan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
 
"Pasti otomatis naik (anggaran pendidikan). Yang lain turun naik sesuai kebutuhan, kalau untuk bangun irigasi, naik, kalau mau untuk pertanian, ya pertanian (naik)," kata dia 
 
Dia pun berharap para guru juga merasa bertanggung jawab agar porsi anggaran yang demikian besar itu, betul-betul bermanfaat.
 
"Rp 444 triliun itu harus pernah dipikirkan apa yang mau di capai, jangan itu hanya memenuhi amanat konstitusi," dia menandaskan.

Ke Mana Larinya Anggaran Pendidikan Rp 444 Triliun?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal pemberian anggaran pendidikan sebesar Rp 444,13 triliun pada 2018. Menurutnya, itu merupakan tanggung jawab kolektif bagi berbagai elemen pemerintahan.

Sri Mulyani mengatakan, masalah pendidikan ini telah diatur dan dilaksanakan oleh banyak instansi maupun pihak pemerintahan. Ia menyebutkan, di tingkat pusat saja itu menjadi kewenangan tiga kementerian, yakni Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Semuanya memiliki anggaran yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian kita masih memiliki banyak kementerian yang memiliki anggaran pendidikan yang sifatnya adalah vokasional atau teknikal," tuturnya di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, dari total anggaran pendidikan sekitar Rp 444 triliun, dua pertiganya dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar disisihkan untuk membayar guru.

"Guru itu termasuk gaji dan tunjangan yang kualitasnya masih perlu untuk diperbaiki. Jadi pertama tentu saja kualitas guru dan kualitas tunjangannya, sehingga betul-betul mencerminkan kebutuhan mereka untuk bisa memberikan pengajaran yang baik," kata dia.

Hal lain yang perlu dicermati, katanya, yakni terkait efektivitas pengajaran di kelas-kelas dalam sekolah. Sri Mulyani menekankan, kualitas kurikulum serta metode pembelajaran menjadi sangat penting.

"Ini tentu jadi suatu yang kita lihat sebagai persoalan yang komplit, sehingga kita bisa membangun strategi pembangunan sumber daya manusia. Terutama terkait tantangan-tantangan yang muncul, apakah itu industrislisasi, teknologi yang berubah, dan keterbukaan informasi," tukas Sri Mulyani.

Sumber: Liputan6.com
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 19 September 2018 | 08:59:41

Pasukan Garuda Indobatt Raih Prestasi Terbaik Kejuaraan Triathlon di Lebanon

LEBANON - Pasukan Garuda Satgas Indobatt (Indonesian Battalion) Konga XXIII-L/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) dibawah pimpinan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.I.P. sebagai Dansatgas, mer
Rabu, 19 September 2018 | 08:55:32

Panglima TNI Sematkan Bintang Yudha Dharma Utama Kepada Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura

JAKARTA -  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menyematkan Tanda Kehormatan "Bintang Yudha Dharma Utama" yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada mantan Panglima Angkatan Be
Rabu, 19 September 2018 | 08:51:56

Aspers Panglima TNI : Tugas Pokok TNI Perlu Didukung SDM Berkualitas

JAKARTA -  Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta peningkatan kesadaran terhadap perkembangan ancaman harus dimiliki oleh setiap personel TNI sebagai Garda Terdepan dan juga Benteng Terakhir Pe
Rabu, 19 September 2018 | 08:48:32

Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kapasitas personel Bakamla RI khususnya dalam membentuk peraturan perundang-undangan, Direktorat Hukum Bakamla RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perancangan Peratu
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 September 2018 | 16:37:58

Waskita Beton Raup Pendapatan Rp5,02 Triliun per Agustus 2018

JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan pendapatan usaha hingga per Agustus 2018 sebesar Rp5,02 triliun. Kemudian, dari sisi laba, perusahaan berhasil memperoleh laba sebesar Rp892,32 mi
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:33:17

Kepulauan Nias Ditargetkan 100% Teraliri Listrik pada 2019

MEDAN - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan Kepulauan Nias terlistriki 100% pada tahun 2019. Hal itu pun dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Bupati Nia
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:29:16

Pertemuan IMF-World Bank Tingkatkan Citra Indonesia di Mata Investor

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan, event-event internasional bisa meningkatkan investasi di dalam negeri. Pasalnya, ajang pertemuan pelaku-pelaku ekonomi
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:24:05

Tunggu Divestasi Selesai, Freeport Tahan Investasi Tambang Bawah Tanah

JAKARTA ? PT Freeport Indonesia saat ini menahan investasi pengembangan tambang bawah tanah karena masih menunggu selesainya proses divestasi oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Direktur Pembinaan
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:12:06

Menggali Potensi Ekonomi di Daerah 3T Indonesia

JAKARTA - Ekonom hingga perbankan kumpul bareng guna membahas perekonomian di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pada acara tersebut, hadir Peneliti Eksekutif, Direktorat Penelitian, Departemen
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:03:42

Pemprov DKI Buka 2.919 Formasi CPNS 2018

JAKARTA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyediakan 2.919 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov DKI pada 2018, mulai dari jenjang Strata 2, Strata 1 dan Diplom
 
Senin, 17 September 2018 | 16:42:09

Terbesar sejak 1946, Persiapan Pertemuan IMF-World Bank Sisa 6%

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut saat ini persiapan dari pertemuan IMF-World Bank di Bali sudah mencapai 94%. Saat ini pemerintah terus mengebut penyelesai
 
Senin, 17 September 2018 | 16:38:58

Pasca-Gempa, Menko Luhut: Turis Mulai Datang Kembali ke Gili Trawangan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi dan berkeliling di Pulau Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 16 September 2018. Luhut mengat
 
Senin, 17 September 2018 | 16:28:47

Sri Mulyani Rapat dengan DPR, Bahas Anggaran Kemenkeu di 2019

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI siang ini memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk kembali melakukan rapat kerja (raker).Berdasarkan agenda Komisi XI, raker tersebut membaha
 
Senin, 17 September 2018 | 11:43:40

Peluang Bisnis Burung Pipit: Pasar Terbuka, Laba Belasan Juta

JAKARTA ? Pasarnya masih terbuka, harganya pun cukup tinggi, namun tetap perlu mencermati tren pasar dan pesaing sebelum memutuskan untuk menekuninya hal yang satu ini. Peternak Gouldamadine atau pipit p
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:58:39

Beras Bulog Tak Laku di Pasar, Ini Langkah Pemerintah

JAKARTA - Setelah melakukan komunikasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan berkoordinasi lintas kementerian, Pemerintah mengambil langkah langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga beras
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:55:13

Venezuela Minta Bantuan China Atasi Krisis Ekonomi

JAKARTA - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, berusaha mendapatkan bantuan dari salah satu pemberi pinjaman terbesar dunia, Cina, untuk membantu negara Amerika Selatan yang sedang mengalami krisis serius
 
Sabtu, 15 September 2018 | 16:05:01

Pemberhentian 2.357 PNS yang Terlibat Kasus Korupsi Paling Lambat Desember

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan mempercepat proses pemberhentian 2.35
 
Sabtu, 15 September 2018 | 15:59:01

Langkah Sri Mulyani Atasi Defisit Transaksi Berjalan

JAKARTA - Masalah Neraca Pembayaran dan keseimbangan eksternal ada yang merupakan persoalan jangka pendek, namun ada juga yang merupakan masalah fundamental. Dengan demikian langkah kebijakan pemerintah a
 
Sabtu, 15 September 2018 | 15:28:30

Siap-Siap! BKN Segera Pecat 2.357 PNS Korupsi

JAKARTA ? Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaiakan ada 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berkekuatan hukum tetap (inkracth). Jumlah tersebut terdiri dari 1
 
 
 
Terpopuler

1

15 Sep 2018 16:55 | 391 views
Ekonomi
Venezuela Minta Bantuan China Atasi Krisis Ekonomi

2

15 Sep 2018 16:58 | 304 views
Ekonomi
Beras Bulog Tak Laku di Pasar, Ini Langkah Pemerintah

3

12 Sep 2018 16:56 | 205 views
Bisnis
Wajib Tahu! Lolos CPNS Belum Tentu Jadi PNS

4

13 Sep 2018 16:54 | 205 views
Ekonomi
Melesat 138%, Saham Perusahaan Erick Thohir Dipelototi BEI
 
 
 
 
 
 
Top