Iklan Sosial
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 16:33:37
Bisnis

BI: Defisit Transaksi Berjalan RI Masih Sehat

Sebarkan:
Liputan6.com
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo saat meluncurkan buku Laporan Perekonomian tahun 2016 di Gedung BI, Jakarta, Kamis (27/4).

Jakarta - Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit yang cukup tajam pada April 2018 yaitu sebesar USD 1,63 miliar. Namun hal tersebut dinilai tidak akan memperparah defisit transaksi berjalan

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengatakan, ‎jika melihat neraca perdagangan pada April 2018, baik ekspor maupun impor memang sama-sama naik. Namun kenaikan impor jauh lebih besar ketimbang ekspor.

"Kita lihat memang dari neraca perdagangan kemarin, ekspor naik. Ekspor naik itu juga banyak didukung oleh produk-produk manufaktur. Tapi naiknya hanya 9 persen, sedangkan naiknya impor itu bisa sampai 34 persen. Tapi kita paham naiknya impor juga ada faktor harga minyak yang naik, ada faktor kita musti impor pangan dan itu menyebabkan tekanan," ujar dia di Kantor BI, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Dia mengatakan, tingginya pertumbuhan impor ini sebenarnya juga buka suatu hal yang negatif. Sebab, ini menunjukkan jika ekonomi Indonesia tengah berjalan ke arah perbaikan.

"Kami melihat ini bagian kalau ekonomi Indonesia membaik. Kami juga melihat impor yang tinggi adalah untuk kegiatan produktif, untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur itu membutuhkan impor dari mesin ataupun komponen-komponen untuk infrastruktur. Itu membuat tekanan di impor," kata dia.

Sementara jika dilihat dampaknya terhadap neraca transaksi berjalan, memang defisitnya meningkat. Namun peningkatan ini masih lebih rendah ketimbang posisi defisit transaksi berjalan pada kuartal akhir tahun lalu.

"Kami melihat bahwa Indonesia sudah keluarkan hasil dari balance of payment kita, dan kita lihat bahwa transaksi berjalan itu memang defisit dan meningkat menjadi 2,15 persen dari GDP. Tapi dibandingkan kuartal IV 2017 itu turun, karena di kuartal IV itu 2,3 persen dari GDP," ujar dia.

Namun, Agus menyatakan, jika defisit transaksi berjalan ini masih sehat. Sebab masih berada di bawah tiga persen dari GDP.

"Kami melihat bahwa neraca transaksi berjalan masih akan sehat dan kita perkirakan masih akan ada di kisaran 2 persen-2,5 persen dari GDP sepanjang 2018.‎ Dan kami meyakini kalau transaksi berjalan itu di bawah 3 persen dari GDP itu masih sehat. Kami harus kelola," ujar dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan defisit transaksi berjalan kuartal I 2018 menurun sehingga menopang ketahanan sektor eksternal perekonomian Indonesia. 

Defisit transaksi berjalan tercatat USD 5,5 miliar (2,1 persen PDB) pada kuartal I 2018, lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya yang mencapai USD 6,0 miliar (2,3 persen PDB).

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Arbonas Hutabarat menjelaskan, penurunan defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh penurunan defisit neraca jasa dan peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder.

"Penurunan defisit neraca jasa terutama dipengaruhi kenaikan surplus jasa perjalanan (travel) seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan menurunnya impor jasa pengangkutan (freight). Peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder sejalan dengan naiknya penerimaan remitansi dari pekerja migran Indonesia," ujar dia, Sabtu 12 Mei 2018.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan nonmigas menurun terutama dipengaruhi penurunan ekspor nonmigas. Impor nonmigas juga menurun meski lebih terbatas, dengan impor barang modal dan bahan baku masih berada pada level yang tinggi sejalan dengan kegiatan produksi dan investasi yang terus meningkat.

Sementara untuk transaksi modal dan finansial kuartal I 2018 tetap mencatat surplus di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Surplus transaksi modal dan finansial pada kuartal I 2018 tercatat USD 1,9 miliar, terutama ditopang oleh aliran masuk investasi langsung yang masih cukup tinggi.

Hal ini mencerminkan tetap positifnya persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Namun demikian, surplus transaksi modal dan finansial kuartal I 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada kuartal sebelumnya.

Penurunan surplus tidak terlepas dari dampak peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global yang kemudian mengakibatkan penyesuaian penempatan dana asing di pasar saham dan pasar surat utang pemerintah.

"Penurunan surplus juga dipengaruhi oleh komponen investasi lainnya yang tercatat defisit, terutama dipengaruhi naiknya penempatan simpanan sektor swasta pada bank di luar negeri," tambah Arbonas.(Liputan6.com)

 

 

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 4 Juni 2018 | 14:32:23

Soal Anggaran THR PNS Daerah, Ini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani

Jakarta - Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) baik di pusat maupun di daerah sempat viral di media sosial, terutama THR PNS daerah yang dinilai belum banyak pengalokasian
Senin, 4 Juni 2018 | 14:28:12

Tak Hanya PNS, Kepala Daerah dan DPRD Ikut Dapat THR

JAKARTA Kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) tidak hanya berlaku bagi aparat sipil negara (ASN) dan pensiunan. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD pun ikut dapat THR.
Senin, 4 Juni 2018 | 14:24:12

Jokowi: Tahun Depan Jangan Ada Lagi Laporan Keuangan Disclaimer

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2019 tidak ada lagi entitas yang disclaimer atau BPK tidak memberikan pendapat atas laporan keuangannya. "Kita harapkan
Senin, 4 Juni 2018 | 13:42:46

Malaysia Kalahkan Jumlah Wisatawan China yang ke RI

Jakarta - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia periode Januari-April 2018 tercatat 4,97 juta kunjungan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka ini naik 13,83% dibandingkan periode yang sa
 
Berita Lainnya
Sabtu, 19 Januari 2019 | 16:14:40

Jokowi Borong 100 Ribu Botol Sabun Cuci Piring Seharga Rp 2 Miliar

GARUT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana memborong 100 ribu botol sabun cuci piring. Total uang yang harus dibayarkan Jokowi berjumlah Rp 2 miliar.Hal itu terjadi saat Jokow
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:43:51

Lolos CPNS 2018? Coba Fitur Ini untuk Percepat Proses Pemberkasan

JAKARTA - Sudah banyak instansi pusat maupun daerah yang telah mengumumkan hasil akhir Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bagi peserta CPNS yang dinyatakan lolos, kini hanya tinggal melanjutkan ke tahap pem
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:37:40

Sandiaga: Masa Negara yang Kaya Raya Ini Harus Impor Beras?

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyayangkan kebijakan impor yang masih harus ditempuh pemerintah saat ini, khususnya di bidang pangan. Menurutnya Indonesia yang kaya akan sumber d
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:33:37

Ke Petani Garut, Jokowi: KUR Jangan Dipakai untuk Hal Konsumtif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam Gerakan Mengawal Musim Tanam (GMMT) Oktober 2018-Maret 2019 (OKMAR 2018/2019). Ini merupakan sinergi antara BNI dengan Kementerian Pertanian.Pada saat berbi
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:28:03

Intip Peluang Bisnis Serabi Solo Modalnya Cuma Rp3 Jutaan

JAKARTA -  Serabi solo merupakan jajanan tradisional yang berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Namun demikian, kini serabi solo telah hadir dan menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Serabi so
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:18:36

Curhat Pedagang di Pasar Kalimalang Pembeli Kabur Gara-gara Sandiaga

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama caleg partai melakukan kunjungan ke pasar Kalimalang, Cakung, Jakarta Timur. Hasto dicurhati pedagang setempat karena kampanye cawapres 02
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 17:01:48

Mendag: Perusahaan AS Lihat Potensi Indonesia sebagai Hub Regional

JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan berbagai perusahaan asal Amerika Serikat telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hub regional bagi aktivitas bisnis dan pe
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 15:28:12

Gaji PNS Memang Rendah tapi Tunjangannya Besar

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berencana untuk menaikan gaji birokrat. Termasuk di dalamnya adalah untuk jaksa, hakim, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Menanggap
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 11:13:03

Menanti Setoran ke Negara dari Freeport

JAKARTA - Sesuai dengan aturan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia dipastikan akan mengalami peningkatan. Demikian disa
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:09:41

Pertamina Bentuk Anak Usaha untuk Kelola Blok Rokan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sudah membentuk anak usaha untuk mengelola Blok Rokan di 2021. Anak usaha tersebut dinamakan PT Pertamina Hulu Rokan."Pertamina Hulu Rokan di bawah saya langsung, di bawah Dir
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:01:50

Inalum Tegaskan Tak Gadai Aset untuk Beli Saham Freeport

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero) berhasil meningkatkan kepemilikan perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36% menjadi 51,2% pada Desember tahun lalu, melalui pembiayaan y
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 14:42:44

Buruan Daftar! Lowongan Kerja PTPP Ditutup Sebentar Lagi

JAKARTA - Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, PT PP Tbk membuka kesempatan kerja bagi putra-putri terbaik bangsa. Perusahaan pelat merah ini membuka lowongan kerja yang pendaftarannya di mul
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:10:45

Ketika Bisnis Presiden Jokowi Kalah Besar Dibanding Anaknya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, omzet bisnis anak-anaknya cukup menjanjikan. Hal ini disampaikan Kepala negara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ragu-ragu dalam memulai usaha
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:00:19

Kurangi Impor, Pertamina Beli 2,5 Juta Barel Minyak dari Blok Rokan

JAKARTA - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) berhasil melakukan penjualan perdana minyak mentahnya di Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero). Ini dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 42/201
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 09:57:04

Penetapan NIP CPNS Paling Lambat Akhir Februari

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu hingga 1 Februari 2019 kepada segenap Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, Provinsi, dan Kota untuk mengusulkan Nomor Induk
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top