Produk
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 16:33:37
Bisnis

BI: Defisit Transaksi Berjalan RI Masih Sehat

Sebarkan:
Liputan6.com
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo saat meluncurkan buku Laporan Perekonomian tahun 2016 di Gedung BI, Jakarta, Kamis (27/4).

Jakarta - Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit yang cukup tajam pada April 2018 yaitu sebesar USD 1,63 miliar. Namun hal tersebut dinilai tidak akan memperparah defisit transaksi berjalan

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengatakan, ‎jika melihat neraca perdagangan pada April 2018, baik ekspor maupun impor memang sama-sama naik. Namun kenaikan impor jauh lebih besar ketimbang ekspor.

"Kita lihat memang dari neraca perdagangan kemarin, ekspor naik. Ekspor naik itu juga banyak didukung oleh produk-produk manufaktur. Tapi naiknya hanya 9 persen, sedangkan naiknya impor itu bisa sampai 34 persen. Tapi kita paham naiknya impor juga ada faktor harga minyak yang naik, ada faktor kita musti impor pangan dan itu menyebabkan tekanan," ujar dia di Kantor BI, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Dia mengatakan, tingginya pertumbuhan impor ini sebenarnya juga buka suatu hal yang negatif. Sebab, ini menunjukkan jika ekonomi Indonesia tengah berjalan ke arah perbaikan.

"Kami melihat ini bagian kalau ekonomi Indonesia membaik. Kami juga melihat impor yang tinggi adalah untuk kegiatan produktif, untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur itu membutuhkan impor dari mesin ataupun komponen-komponen untuk infrastruktur. Itu membuat tekanan di impor," kata dia.

Sementara jika dilihat dampaknya terhadap neraca transaksi berjalan, memang defisitnya meningkat. Namun peningkatan ini masih lebih rendah ketimbang posisi defisit transaksi berjalan pada kuartal akhir tahun lalu.

"Kami melihat bahwa Indonesia sudah keluarkan hasil dari balance of payment kita, dan kita lihat bahwa transaksi berjalan itu memang defisit dan meningkat menjadi 2,15 persen dari GDP. Tapi dibandingkan kuartal IV 2017 itu turun, karena di kuartal IV itu 2,3 persen dari GDP," ujar dia.

Namun, Agus menyatakan, jika defisit transaksi berjalan ini masih sehat. Sebab masih berada di bawah tiga persen dari GDP.

"Kami melihat bahwa neraca transaksi berjalan masih akan sehat dan kita perkirakan masih akan ada di kisaran 2 persen-2,5 persen dari GDP sepanjang 2018.‎ Dan kami meyakini kalau transaksi berjalan itu di bawah 3 persen dari GDP itu masih sehat. Kami harus kelola," ujar dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan defisit transaksi berjalan kuartal I 2018 menurun sehingga menopang ketahanan sektor eksternal perekonomian Indonesia. 

Defisit transaksi berjalan tercatat USD 5,5 miliar (2,1 persen PDB) pada kuartal I 2018, lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya yang mencapai USD 6,0 miliar (2,3 persen PDB).

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Arbonas Hutabarat menjelaskan, penurunan defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh penurunan defisit neraca jasa dan peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder.

"Penurunan defisit neraca jasa terutama dipengaruhi kenaikan surplus jasa perjalanan (travel) seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan menurunnya impor jasa pengangkutan (freight). Peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder sejalan dengan naiknya penerimaan remitansi dari pekerja migran Indonesia," ujar dia, Sabtu 12 Mei 2018.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan nonmigas menurun terutama dipengaruhi penurunan ekspor nonmigas. Impor nonmigas juga menurun meski lebih terbatas, dengan impor barang modal dan bahan baku masih berada pada level yang tinggi sejalan dengan kegiatan produksi dan investasi yang terus meningkat.

Sementara untuk transaksi modal dan finansial kuartal I 2018 tetap mencatat surplus di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Surplus transaksi modal dan finansial pada kuartal I 2018 tercatat USD 1,9 miliar, terutama ditopang oleh aliran masuk investasi langsung yang masih cukup tinggi.

Hal ini mencerminkan tetap positifnya persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Namun demikian, surplus transaksi modal dan finansial kuartal I 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada kuartal sebelumnya.

Penurunan surplus tidak terlepas dari dampak peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global yang kemudian mengakibatkan penyesuaian penempatan dana asing di pasar saham dan pasar surat utang pemerintah.

"Penurunan surplus juga dipengaruhi oleh komponen investasi lainnya yang tercatat defisit, terutama dipengaruhi naiknya penempatan simpanan sektor swasta pada bank di luar negeri," tambah Arbonas.(Liputan6.com)

 

 

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 26 Mei 2018 | 15:06:25

Pegawai Honorer di Pemda Dapat THR? Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai non PNS di pemerintah pusat maupun di daerah. Khusus untuk pegawai non PNS daerah, Sri Mulyani
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:43:04

Sri Mulyani: Pegawai Non-PNS di Pemerintah Pusat Dapat THR

Jakarta - Pemerintah tahun ini memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS. Dalam laman Facebook resminya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, seluruh
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:38:44

Cerita Jokowi soal Bandara Kertajati hingga Terima Kasih ke SBY

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (24/5/2018) telah meresmikan pengoperasian Bandara Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Jawa Barat. Jokowi menulis di akun media sosial,
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:28:37

Digunakan Banyak Orang, Simak Keuntungan Bisnis Aksesori Komputer

JAKARTA - Jika kita berjalan-jalan ke pameran komputer tentu kita tidak hanya menjumpai stan-stan komputer dan notebook saja, tetapi juga stan-stan yang menjual aksesorinya. Orang-orang juga ingin melengk
 
Berita Lainnya
Sabtu, 26 Mei 2018 | 15:06:25

Pegawai Honorer di Pemda Dapat THR? Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai non PNS di pemerintah pusat maupun di daerah. Khusus untuk pegawai non PNS daerah, Sri Mulyani
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:43:04

Sri Mulyani: Pegawai Non-PNS di Pemerintah Pusat Dapat THR

Jakarta - Pemerintah tahun ini memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS. Dalam laman Facebook resminya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, seluruh
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:38:44

Cerita Jokowi soal Bandara Kertajati hingga Terima Kasih ke SBY

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (24/5/2018) telah meresmikan pengoperasian Bandara Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Jawa Barat. Jokowi menulis di akun media sosial,
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:28:37

Digunakan Banyak Orang, Simak Keuntungan Bisnis Aksesori Komputer

JAKARTA - Jika kita berjalan-jalan ke pameran komputer tentu kita tidak hanya menjumpai stan-stan komputer dan notebook saja, tetapi juga stan-stan yang menjual aksesorinya. Orang-orang juga ingin melengk
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 10:20:28

Daftar THR Pegawai Non PNS, Mulai Rp3 Juta hingga Rp24,9 Juta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri S
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 16:24:47

Besaran THR Pegawai Non PNS Dari Rp 3 Juta sampai Rp 24 Juta

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 15:41:20

Ada Izin Online Terpadu, Investor Lebih Mudah Dapat Insentif

Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan aturan tentang sistem perizinan online atau online single submission (OSS). Lewat sistem ini investor bisa mengetahui bisnisnya di Indonesia mendapat insentif pajakBa
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 15:35:20

Hati-Hati! 6 Perusahaan Ini Tawarkan Investasi Bodong

JAKARTA Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali mengimbau masyarakat agar berhati-hat
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 10:16:49

Cek Lowongan Kerja Terbaru Anak Usaha WIKA di Sini!

Jakarta - Salah satu dari enam anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), yang telah tumbuh dan berkembang secara konsisten melayani pasar pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta di Indonesia, yaitu
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 10:12:20

Ini Syarat Pegawai Non PNS Bisa Dapat THR

Jakarta - Ada tiga Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan gaji ke-13 pada tahun ini. Pertama, PP Nomor 18 Tahun 2018 merupak
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 14:19:04

Bandara Kertajati Bakal Jadi Bandara Terbaik ke-2 di RI

Majalengka - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati siap melayani penerbangan pesawat dan penumpang. Rencananya pada awal Juni akan ada penerbangan komersial. Secara ultimate, dengan memiliki total
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 13:52:57

Selfie dengan Gubernur BI, Yusuf Mansur Sebut Izin Paytren Segera Keluar

Jakarta - Komisaris PayTren Ustaz Yusuf Mansur menyebutkan layanan uang elektronik berbasis server PayTren akan segera mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat. Dia menyebutkan selama i
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 10:06:46

PDIP Tepis Anggapan THR PNS Dinaikkan karena Tahun Politik

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kenaikan anggaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS karena menjelang tahun politik. PDIP membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menepis anggapan t
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 09:47:45

Penjelasan Lengkap Sri Mulyani soal THR PNS dan Gaji ke-13

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS,
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 09:29:33

Kebijakan THR untuk Pensiunan Dinilai Politis

Jakarta - Kebijakan Pemerintah untuk memberikan tunjangan hari raya kepada pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dinilai memiliki kepentingan politik. Kebijakan ini bertolak belakang dengan program efisien
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top