Iklan Sosial
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 16:33:37
Bisnis

BI: Defisit Transaksi Berjalan RI Masih Sehat

Sebarkan:
Liputan6.com
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo saat meluncurkan buku Laporan Perekonomian tahun 2016 di Gedung BI, Jakarta, Kamis (27/4).

Jakarta - Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit yang cukup tajam pada April 2018 yaitu sebesar USD 1,63 miliar. Namun hal tersebut dinilai tidak akan memperparah defisit transaksi berjalan

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengatakan, ‎jika melihat neraca perdagangan pada April 2018, baik ekspor maupun impor memang sama-sama naik. Namun kenaikan impor jauh lebih besar ketimbang ekspor.

"Kita lihat memang dari neraca perdagangan kemarin, ekspor naik. Ekspor naik itu juga banyak didukung oleh produk-produk manufaktur. Tapi naiknya hanya 9 persen, sedangkan naiknya impor itu bisa sampai 34 persen. Tapi kita paham naiknya impor juga ada faktor harga minyak yang naik, ada faktor kita musti impor pangan dan itu menyebabkan tekanan," ujar dia di Kantor BI, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Dia mengatakan, tingginya pertumbuhan impor ini sebenarnya juga buka suatu hal yang negatif. Sebab, ini menunjukkan jika ekonomi Indonesia tengah berjalan ke arah perbaikan.

"Kami melihat ini bagian kalau ekonomi Indonesia membaik. Kami juga melihat impor yang tinggi adalah untuk kegiatan produktif, untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur itu membutuhkan impor dari mesin ataupun komponen-komponen untuk infrastruktur. Itu membuat tekanan di impor," kata dia.

Sementara jika dilihat dampaknya terhadap neraca transaksi berjalan, memang defisitnya meningkat. Namun peningkatan ini masih lebih rendah ketimbang posisi defisit transaksi berjalan pada kuartal akhir tahun lalu.

"Kami melihat bahwa Indonesia sudah keluarkan hasil dari balance of payment kita, dan kita lihat bahwa transaksi berjalan itu memang defisit dan meningkat menjadi 2,15 persen dari GDP. Tapi dibandingkan kuartal IV 2017 itu turun, karena di kuartal IV itu 2,3 persen dari GDP," ujar dia.

Namun, Agus menyatakan, jika defisit transaksi berjalan ini masih sehat. Sebab masih berada di bawah tiga persen dari GDP.

"Kami melihat bahwa neraca transaksi berjalan masih akan sehat dan kita perkirakan masih akan ada di kisaran 2 persen-2,5 persen dari GDP sepanjang 2018.‎ Dan kami meyakini kalau transaksi berjalan itu di bawah 3 persen dari GDP itu masih sehat. Kami harus kelola," ujar dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan defisit transaksi berjalan kuartal I 2018 menurun sehingga menopang ketahanan sektor eksternal perekonomian Indonesia. 

Defisit transaksi berjalan tercatat USD 5,5 miliar (2,1 persen PDB) pada kuartal I 2018, lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya yang mencapai USD 6,0 miliar (2,3 persen PDB).

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Arbonas Hutabarat menjelaskan, penurunan defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh penurunan defisit neraca jasa dan peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder.

"Penurunan defisit neraca jasa terutama dipengaruhi kenaikan surplus jasa perjalanan (travel) seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan menurunnya impor jasa pengangkutan (freight). Peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder sejalan dengan naiknya penerimaan remitansi dari pekerja migran Indonesia," ujar dia, Sabtu 12 Mei 2018.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan nonmigas menurun terutama dipengaruhi penurunan ekspor nonmigas. Impor nonmigas juga menurun meski lebih terbatas, dengan impor barang modal dan bahan baku masih berada pada level yang tinggi sejalan dengan kegiatan produksi dan investasi yang terus meningkat.

Sementara untuk transaksi modal dan finansial kuartal I 2018 tetap mencatat surplus di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Surplus transaksi modal dan finansial pada kuartal I 2018 tercatat USD 1,9 miliar, terutama ditopang oleh aliran masuk investasi langsung yang masih cukup tinggi.

Hal ini mencerminkan tetap positifnya persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Namun demikian, surplus transaksi modal dan finansial kuartal I 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada kuartal sebelumnya.

Penurunan surplus tidak terlepas dari dampak peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global yang kemudian mengakibatkan penyesuaian penempatan dana asing di pasar saham dan pasar surat utang pemerintah.

"Penurunan surplus juga dipengaruhi oleh komponen investasi lainnya yang tercatat defisit, terutama dipengaruhi naiknya penempatan simpanan sektor swasta pada bank di luar negeri," tambah Arbonas.(Liputan6.com)

 

 

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 4 Juni 2018 | 14:32:23

Soal Anggaran THR PNS Daerah, Ini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani

Jakarta - Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) baik di pusat maupun di daerah sempat viral di media sosial, terutama THR PNS daerah yang dinilai belum banyak pengalokasian
Senin, 4 Juni 2018 | 14:28:12

Tak Hanya PNS, Kepala Daerah dan DPRD Ikut Dapat THR

JAKARTA Kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) tidak hanya berlaku bagi aparat sipil negara (ASN) dan pensiunan. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD pun ikut dapat THR.
Senin, 4 Juni 2018 | 14:24:12

Jokowi: Tahun Depan Jangan Ada Lagi Laporan Keuangan Disclaimer

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2019 tidak ada lagi entitas yang disclaimer atau BPK tidak memberikan pendapat atas laporan keuangannya. "Kita harapkan
Senin, 4 Juni 2018 | 13:42:46

Malaysia Kalahkan Jumlah Wisatawan China yang ke RI

Jakarta - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia periode Januari-April 2018 tercatat 4,97 juta kunjungan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka ini naik 13,83% dibandingkan periode yang sa
 
Berita Lainnya
Selasa, 21 Agustus 2018 | 16:54:53

Kemenkeu: Utang dimanfaatkan untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat

JAKARTA - Kementerian Keuangan meminta agar semua pihak memahami kondisi utang negara saat ini. Sebab, pemerintah menggunakan utang dengan tepat sasaran untuk membangun negeri. Selain itu, utang yang ada
 
Selasa, 21 Agustus 2018 | 13:25:48

Menteri Susi Tenggelamkan 125 Kapal Asing di 11 Lokasi

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, pihaknya telah melakukan penenggelaman 125 kapal pelaku ilegal fishing. Di mana penenggelaman itu dilakukan secara serentak pada 11 lo
 
Selasa, 21 Agustus 2018 | 13:22:05

Peluang Jadi PNS bagi Altet Peraih Medali Asian Games 2018

JAKARTA - Selain akan memberikan bonus dalam bentuk uang tunai, pemerintah memberikan kesempatan kepada atlet Indonesia yang meraih medali pada Asian Games XVIII tahun 2018 untuk menjadi pegawai negeri si
 
Selasa, 21 Agustus 2018 | 11:49:12

Rupiah Menguat ke Level Rp 14.568 per Dolar AS

Jakarta - Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan keperkasaannya terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sejak Senin kemarin, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami penguatan.Pagi ini nilai tuka
 
Selasa, 21 Agustus 2018 | 11:45:07

Selain Berutang, Jokowi Juga Bayar Cicilan Utang hingga Rp 1.600 T

Jakarta - Utang pemerintah era Jokowi-JK kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Kali ini yang menjadi sorotan adalah tambahan utang sepanjang Jokowi menjabat sekitar Rp 1.644,22 triliun.Angka itu bera
 
Senin, 20 Agustus 2018 | 16:03:05

Pelatih Basket Korsel Kritik Wisma Atlet Kemayoran, Begini Reaksi Menteri Basuki

JAKARTA - Wisma Atlet Kemayoran beberapa waktu mendapatkan keluhan dari salah satu kontingen atlet yang berlaga di Asian Games. Adalah pelatih bola basket Korea Selatan yang menyebut fasilitas Wisma Atlet
 
Senin, 20 Agustus 2018 | 15:25:46

Mulai 1 September 2018, Angkutan Darat hingga Militer Wajib Gunakan B20

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani revisi aturan mengenai penerapan biodiesel 20% atau B20 pada 15 Agustus 2018 lalu. Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 mak
 
Senin, 20 Agustus 2018 | 15:20:27

Strategi Pemerintah Lunasi Utang Jatuh Tempo Rp409 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia memiliki utang jatuh tempo tahun depan sebesar Rp409 triliun. Nilai utang ini merupakan kolektif dari utang masa lalu, yang terdiri dari uta
 
Senin, 20 Agustus 2018 | 10:57:15

Gaji PNS Naik 5%, Korpri: Masih Sangat Kecil

JAKARTA Pemerintah pada 2019 akan menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5%. Namun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menilai angka tersebut masih kecil. Jika benar terjadi, kena
 
Senin, 20 Agustus 2018 | 10:51:20

Indonesia Jadi Sorotan Dunia sebagai Tuan Rumah Asian Games 2018

JAKARTA - Dalam dua pekan ke depan Indonesia bakal menjadi sorotan seluruh dunia karena menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Karena menjadi sorotan dunia, bagi Indonesia sebagai host Asian Games layaknya
 
Senin, 20 Agustus 2018 | 10:45:55

Batasi Impor dan Perluas B20, Pemerintah Bisa Bawa Rupiah Kembali ke Rp14.300/USD

JAKARTA - Upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan atau current account defisit (CAD) melalui pembatasan impor diyakini bisa membawa nilai tukar Rupiah kembali ke level psikologisn
 
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:01:15

Permintaan PNS untuk KPR Subsidi Meningkat

BENGKULU - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap melakukan ekspansi di Provinsi Bengkulu seiring pertumbuhan ekonomi yang mulai menggeliat di daerah tersebut. Permintaan KPR subsidi di Bengkulu
 
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 14:55:03

Sri Mulyani Sebut Utang Rp 400 T Warisan Masa Lalu, Benarkah?

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tingginya cicilan utang pemerintah merupakan hasil warisan dari masa lalu. Dia bilang, ada banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi d
 
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 14:46:03

Siswa Pemanjat Tiang Bendera di NTT Dapat Beasiswa hingga S1

JAKARTA - Tergerak atas aksi heroik yang dilakukan oleh Yohanis siswa SMP di Atambua, NTT, PLN Peduli mengapresiasi tindakan tersebut dengan bantuan beasiswa hingga jenjang pendidikan tinggi Strata 1 (S1)
 
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 14:36:17

Sumber Cicilan Utang Pemerintah Rp 400 Triliun di 2019

JAKARTA - Pembahasan soal utang pemerintah Indonesia kembali hangat. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyindir utang RI sudah di luar batas kewajaran.Zulkifili menyebut bahwa cicilan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top