Rabu, 21 Maret 2018 | 16:23:12
Ekonomi

Jokowi Naikkan Dana Desa Jadi Rp 85 Triliun di 2019, Ini Syaratnya

Sebarkan:
Liputan6.com
Mendes Eko Putro Sandjojo. (Istimewa)

Jakarta - Pemerintah akan meningkatkan anggaran dana desa menjadi Rp 85 triliun pada 2019. Angka tersebut naik sebesar Rp 25 triliun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 60 triliun. 

"Anggaran dana desa di 2019 akan naik sebesar Rp 25 triliun, dari Rp 60 triliun menjadi Rp 85 triliun," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Akan tetapi, dia mengaku, syarat peningkatan anggaran dana desa yang harus dipenuhi adalah dana desa yang telah dikucurkan sebelumnya harus dilaksanakan dengan baik, tidak menimbulkan masalah, dan kepala desa (kades) harus benar-benar siap.

"Dana Desa sudah berjalan empat tahun dari 2015-2018. Dana yang disalurkan lebih dari Rp 187 Triliun. Tahun depan akan naik sekurang-kurangnya menjadi Rp 85 triliun, kalau bisa lebih. Catatannya, jangan ada masalah, kades harus siap," tegas Eko.

Lebih jauh Eko mengatakan, untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan, Kemendes PDTT telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan dana desa.

Namun, dia menegaskan bahwa kerja sama antara Kementerian dan Kepolisian bukan untuk menakut-nakuti kepala desa. Justru, keterlibatan Kepolisian adalah untuk membantu kelancaran pengerjaan dana desa. 

"Kepala Desa yang tidak korupsi, yang kesalahannya hanya persoalan administrasi itu tidak boleh dikriminalisasi. Kalau terjadi, laporkan ke Satgas Dana Desa. Dalam waktu 3x24 jam, kita akan kirimkan tim untuk pendampingan dan pelatihan," ujarnya. 

Dana desa selain untuk pembangunan, juga bertujuan agar perputaran uang di desa berkembang dengan baik. Dengan begitu, kemiskinan di desa akan berkurang dan desa tertinggal akan terangkat menjadi desa berkembang. 

"Tahun lalu pembangunan dari dana desa masih ada yang pakai kontraktor, tidak swakelola. Sekarang, wajib swakelola dan 30 persen dana desa wajib untuk membayar upah pekerja. Dibayar harian, kalau tidak bisa harian (dibayar) mingguan," pungkas Eko.

(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 19 Oktober 2018 | 20:56:21

Gung Ho Berhasil Mencatatakan Sejarah Sebagai Juara Lomba Binsat Korps Marinir 2018

SIDOARJO-  Batalyon Infanteri 1 Marinir yang lebih dikenal dengan sebutan Gung Ho berhasil mencatatkan sejarah sebagai juara umum lomba Binsat Korps Marinir 2018 setelah berhasil menjadi yang tercepat, di
Jumat, 19 Oktober 2018 | 20:30:21

Yonif 1 Marinir Juara Pertama Halang Rintang Binsat Marinir 2018

SIDOARJO- Batalyon Infanteri 1 Marinir (Yonif 1 Mar) yang bermarkas di Gedangan, Sidoarjo menjadi batalyon tercepat halang rintang lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Korps Marinir 2018 yang dilaksanakan, di Brigif
Jumat, 19 Oktober 2018 | 20:27:52

Warga Bengkalis Sambut Baik CPNS Meski Harus Luar Daerah

BENGKALIS - Rencana tes CPNS untuk Bengkalis akan dilaksanakan Dumai juga di sambut baik oleh pelamar CPNS Bengkalis. Pasalnya sebelumnya pemalar khawatir jika pelaksanaan tes di Pekanbaru, ini dikarenakan past
Jumat, 19 Oktober 2018 | 20:01:38

Cutra Andika & Partners Lepas Kepindahan Jaksa Andreas Tarigan

ROKANHILIR-Cutra Andika SH Komisaris Law Office Cutra Andika & Partners yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir bersama partner tetap Kalna Surya Siregar SH, Rahmad Hiday
 
Berita Lainnya
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:54:58

Perang Dagang dengan AS, Bikin Ekonomi China Melambat

Jakarta - Dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China mulai terasa. Perlambatan pertumbuhan ekonomi China mulai semakin parah.Tercatat pada kuartal III-2018 pertumbuhan ekonomi China melamb
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:46:36

Buruh Minta Komponen KHL 2019 Naik Jadi 84 Item

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan berdasarkan perhitungan angka inflasi dan pertum
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:27:36

Pajak Rumah Mewah akan Masuk Daftar yang Diikhlaskan Pemerintah

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengungkapkan potential loss atau potensi kehilangan penerimaan pajak rumah mewah akan masuk daftar belanja perpajakan alias tax expenditure.Daftar belanja p
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:24:43

Omzet Bisnis Ini di Atas Gaji Kantoran, Bisa Belasan Juta per Bulan

Jakarta -Kerja kantoran memang menjadi profesi yang banyak dipilih dan dilakoni oleh masyarakat urban di Indonesia untuk menyambung hidup. Mulai dari mendapatkan pemasukan yang pasti hingga memperoleh tun
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:20:33

BUMN Karya Ini Buka Lowongan untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya!

Jakarta - Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konsultasi teknik konstruksi, yakni PT Yodya Karya (Persero) membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk bergabung.Mengutip situ
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:10:09

Palu Kembali Bangkit, Gerai Transmart Makin Siap Layani Konsumen

Transmart Palu siap beroperasi dengan membuka sebagian area belanja. Sebelumnya Transmart Palu telah melayani kebutuhan belanja pelanggan area Palu dan sekitarnya dengan penuh keterbatasan."Puji syukur ke
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 13:48:44

Demi Rupiah, RI Renegosiasi Proyek Pesawat Tempur dengan Korea

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk renegosiasi rencana kerja sama proyek pesawat tempur dengan Korea Selatan, Korea Fighter eXperiment dan Indonesia Fighter eXperiment (KFX dan IFX). Langkah tersebut d
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:48:01

Miliki Barang Idaman dengan Biaya Admin Cuma Rp 28 Ribu Saja

Jakarta - Seperti yang kita ketahui, memilih furnitur dan elektronik sama sulitnya dengan memilih manakah rumah yang tepat untuk Anda. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, salah satunya yaitu harga m
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:45:15

Berisiko dan Biaya Tinggi, Rencana PLTN Perlu Dikaji Ulang

JAKARTA ? Wacana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di dalam negeri dinilai perlu dikaji ulang. Selain butuh biaya tinggi, posisi Indonesia yang berada di cincin api Pasifik (Pacific ring
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:38:05

Pertamina Mulai Lakukan Pemulihan Infrastruktur Terminal BBM Pasca Gempa dan Tsunami Sulteng

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan Kick Off Pemulihan Infrastruktur Terminal BBM Donggala. Pemulihan infrastruktur ini bertujuan mengembalikan dan merevitaslisasi kondisi TBBM Donggala pasca gempa
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:17:43

Pertamina Mulai Lakukan Pemulihan Infrastruktur Terminal BBM Pasca Gempa dan Tsunami Sulteng

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan Kick Off Pemulihan Infrastruktur Terminal BBM Donggala. Pemulihan infrastruktur ini bertujuan mengembalikan dan merevitaslisasi kondisi TBBM Donggala pasca gempa
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 16:20:52

Harga Telur Ayam Merosot di Tengah Mahalnya Jagung

SOLO - Paguyuban Peternak Ayam Petelur Solo menggelar aksi unjuk rasa terkait harga telur ayam jauh di bawah harga pokok produksi (HPP). Aksi yang digelar di Bundaran Gladak, Solo, mereka juga membawa sejuml
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 16:06:36

Beli 51% Saham Freeport, Inalum Jamin Tak Gadai Aset Negara

JAKARTA ? Pemerintah belum sepenuhnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan dalam proses negosiasi divestasi saham Freeport itu, ada banyak isu dan komentar yang muncul dari kalangan politisi
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 14:54:21

Kementerian ESDM Perpanjang Kontrak PHE di Blok NSO hingga 2038

JAKARTA - Kementerian ESDM memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengelola Blok North Sumatera Offshore (NSO) di Provinsi Aceh. PHE melalui anak perusahaannya PHE NSO diber
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 14:49:54

Indonesia Kaji Bangun PLTN, Ini Sederet Faktor yang Harus Diperhitungkan

JAKARTA - Pemerintah saat ini masih mengkaji pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sebab, pembangunan PLTN membutuhkan persiapan yang matang dari semua aspek keselamatan hingga lingkungan.
 
 
 
Terpopuler

2

13 Okt 2018 16:38 | 192 views
Bisnis
Ada yang Janjikan Lulus CPNS? Jangan Percaya!

4

13 Okt 2018 15:09 | 149 views
Ekonomi
Harga BBM Premium Boleh Naik tapi Ada Syaratnya

5

13 Okt 2018 15:20 | 148 views
Ekonomi
BI Dukung Bank Sentral Suriname Kembangkan Ekonomi Syariah
 
 
 
 
 
 
Top