Iklan Sosial
 
Rabu, 21 Maret 2018 | 16:23:12
Ekonomi

Jokowi Naikkan Dana Desa Jadi Rp 85 Triliun di 2019, Ini Syaratnya

Sebarkan:
Liputan6.com
Mendes Eko Putro Sandjojo. (Istimewa)

Jakarta - Pemerintah akan meningkatkan anggaran dana desa menjadi Rp 85 triliun pada 2019. Angka tersebut naik sebesar Rp 25 triliun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 60 triliun. 

"Anggaran dana desa di 2019 akan naik sebesar Rp 25 triliun, dari Rp 60 triliun menjadi Rp 85 triliun," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Akan tetapi, dia mengaku, syarat peningkatan anggaran dana desa yang harus dipenuhi adalah dana desa yang telah dikucurkan sebelumnya harus dilaksanakan dengan baik, tidak menimbulkan masalah, dan kepala desa (kades) harus benar-benar siap.

"Dana Desa sudah berjalan empat tahun dari 2015-2018. Dana yang disalurkan lebih dari Rp 187 Triliun. Tahun depan akan naik sekurang-kurangnya menjadi Rp 85 triliun, kalau bisa lebih. Catatannya, jangan ada masalah, kades harus siap," tegas Eko.

Lebih jauh Eko mengatakan, untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan, Kemendes PDTT telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan dana desa.

Namun, dia menegaskan bahwa kerja sama antara Kementerian dan Kepolisian bukan untuk menakut-nakuti kepala desa. Justru, keterlibatan Kepolisian adalah untuk membantu kelancaran pengerjaan dana desa. 

"Kepala Desa yang tidak korupsi, yang kesalahannya hanya persoalan administrasi itu tidak boleh dikriminalisasi. Kalau terjadi, laporkan ke Satgas Dana Desa. Dalam waktu 3x24 jam, kita akan kirimkan tim untuk pendampingan dan pelatihan," ujarnya. 

Dana desa selain untuk pembangunan, juga bertujuan agar perputaran uang di desa berkembang dengan baik. Dengan begitu, kemiskinan di desa akan berkurang dan desa tertinggal akan terangkat menjadi desa berkembang. 

"Tahun lalu pembangunan dari dana desa masih ada yang pakai kontraktor, tidak swakelola. Sekarang, wajib swakelola dan 30 persen dana desa wajib untuk membayar upah pekerja. Dibayar harian, kalau tidak bisa harian (dibayar) mingguan," pungkas Eko.

(Liputan6.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 19 Januari 2019 | 21:30:36

Ini dia Nama Wartawan Rohil Yang Sudah Ikuti UKW

UJUNGTANJUNG- Ketua PWI Rohil, Nopri Sandi, meminta seluruh anggota kompak menjalankan roda organisasi secara bersama-sama sesuai dengab PDRT PWI. Bahkan Sandi juga mengajak semua anggota PWI untuk ikut Uji Kom
Sabtu, 19 Januari 2019 | 20:44:11

PWI Rohil Bangkit, Noprio Sandi Gelar Rapat Besar Ini dia Hasilnya

UJUNGTANJUNG-Perasatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir secara bersam-sama bangkit membesarkan nama organisasi,karena selama ini diketaui  masih belum maksimal melakukan terobosan. Untuk
Sabtu, 19 Januari 2019 | 19:02:14

Jumat Barokah Kapolres Rohul Sambangi Warga Kaum Duafa

ROKAN HULU - Kepala Polisi Resor Rokan Hulu (Kapolres-Rohul), Daerah Riau AKBP Muhamad Hasyim Risahondua SIK, M.Si didampingi jajarannya gelar giat jumat barokah,Polisi peduli bersama Kaum Duafa dan Fakir Miski
Sabtu, 19 Januari 2019 | 16:59:18

Hasil NBA: Cousins Akhirnya Debut, Warriors Kalahkan Clippers

LOS ANGELES - DeMarcus Cousins comeback setelah lama absen karena cedera dan melakoni debutnya di Golden State Warriors saat mengalahkan Los Angeles Clippers 112-94.Pada gim NBA 2018/2019 yang dihelat di Stap
 
Berita Lainnya
Sabtu, 19 Januari 2019 | 16:14:40

Jokowi Borong 100 Ribu Botol Sabun Cuci Piring Seharga Rp 2 Miliar

GARUT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana memborong 100 ribu botol sabun cuci piring. Total uang yang harus dibayarkan Jokowi berjumlah Rp 2 miliar.Hal itu terjadi saat Jokow
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:43:51

Lolos CPNS 2018? Coba Fitur Ini untuk Percepat Proses Pemberkasan

JAKARTA - Sudah banyak instansi pusat maupun daerah yang telah mengumumkan hasil akhir Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bagi peserta CPNS yang dinyatakan lolos, kini hanya tinggal melanjutkan ke tahap pem
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:37:40

Sandiaga: Masa Negara yang Kaya Raya Ini Harus Impor Beras?

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyayangkan kebijakan impor yang masih harus ditempuh pemerintah saat ini, khususnya di bidang pangan. Menurutnya Indonesia yang kaya akan sumber d
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:33:37

Ke Petani Garut, Jokowi: KUR Jangan Dipakai untuk Hal Konsumtif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam Gerakan Mengawal Musim Tanam (GMMT) Oktober 2018-Maret 2019 (OKMAR 2018/2019). Ini merupakan sinergi antara BNI dengan Kementerian Pertanian.Pada saat berbi
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:28:03

Intip Peluang Bisnis Serabi Solo Modalnya Cuma Rp3 Jutaan

JAKARTA -  Serabi solo merupakan jajanan tradisional yang berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Namun demikian, kini serabi solo telah hadir dan menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Serabi so
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 14:18:36

Curhat Pedagang di Pasar Kalimalang Pembeli Kabur Gara-gara Sandiaga

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama caleg partai melakukan kunjungan ke pasar Kalimalang, Cakung, Jakarta Timur. Hasto dicurhati pedagang setempat karena kampanye cawapres 02
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 17:01:48

Mendag: Perusahaan AS Lihat Potensi Indonesia sebagai Hub Regional

JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan berbagai perusahaan asal Amerika Serikat telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hub regional bagi aktivitas bisnis dan pe
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 15:28:12

Gaji PNS Memang Rendah tapi Tunjangannya Besar

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berencana untuk menaikan gaji birokrat. Termasuk di dalamnya adalah untuk jaksa, hakim, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Menanggap
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 11:13:03

Menanti Setoran ke Negara dari Freeport

JAKARTA - Sesuai dengan aturan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia dipastikan akan mengalami peningkatan. Demikian disa
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:09:41

Pertamina Bentuk Anak Usaha untuk Kelola Blok Rokan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sudah membentuk anak usaha untuk mengelola Blok Rokan di 2021. Anak usaha tersebut dinamakan PT Pertamina Hulu Rokan."Pertamina Hulu Rokan di bawah saya langsung, di bawah Dir
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:01:50

Inalum Tegaskan Tak Gadai Aset untuk Beli Saham Freeport

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero) berhasil meningkatkan kepemilikan perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36% menjadi 51,2% pada Desember tahun lalu, melalui pembiayaan y
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 14:42:44

Buruan Daftar! Lowongan Kerja PTPP Ditutup Sebentar Lagi

JAKARTA - Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, PT PP Tbk membuka kesempatan kerja bagi putra-putri terbaik bangsa. Perusahaan pelat merah ini membuka lowongan kerja yang pendaftarannya di mul
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:10:45

Ketika Bisnis Presiden Jokowi Kalah Besar Dibanding Anaknya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, omzet bisnis anak-anaknya cukup menjanjikan. Hal ini disampaikan Kepala negara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ragu-ragu dalam memulai usaha
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 10:00:19

Kurangi Impor, Pertamina Beli 2,5 Juta Barel Minyak dari Blok Rokan

JAKARTA - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) berhasil melakukan penjualan perdana minyak mentahnya di Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero). Ini dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 42/201
 
Kamis, 17 Januari 2019 | 09:57:04

Penetapan NIP CPNS Paling Lambat Akhir Februari

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu hingga 1 Februari 2019 kepada segenap Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, Provinsi, dan Kota untuk mengusulkan Nomor Induk
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top