iklan Situs
 
Selasa, 14 November 2017 | 10:23:17
Ekbis

Keberadaan Bitcoin Cs Bisa Guncang Ekonomi Global, Benarkah?

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Reuters
Ilustrasi Bitcoin.
JAKARTA Walaupun sarat kontroversi, tren bitcoin bakal sulit ditahan. Hingga kini penggunaan mata uang virtual tersebut semakin masif. Di Indonesia, penggunaannya sudah banyak dan semakin berkembang.

Keberadaan bitcoin sebagai alat transaksi semakin luas dengan keberadaan teknologi blockchain karena transaksi keuangan lebih efisien, cepat, dan aman. Wilayah penggunaannya pun semakin luas seperti telekomunikasi, kelistrikan, bahkan pengobatan.

Meskipun menawarkan banyak nilai tambah bila dibandingkan dengan mata uang kon vensional, bagi pihak yang ingin memanfaatkan sejenis crypto currency tersebut perlu lebih berhati-hati. Kewaspadaan perlu ditujukan atas legalitas dan jaminan keamanan penggunaan bitcoin.

Mungkin karena alasan tersebut, hingga kini sejumlah negara seperti China, Islandia, India, Rusia, dan Swedia tegas melarang penggunaannya. Perlunya kewaspadaan ini di antaranya disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Fi nance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman.

Bhima meminta masyarakat berhati-hati karena bitcoin sudah menjadi alat spekulasi. "Orang membeli bitcoin sama dengan beli pohon anturium, batu akik, ikan louhan, dan komoditas spekulasi lainnya. Bayangkan kalau bitcoin gelembungnya pecah, ekonomi dunia bisa krisis. Di Indonesia saja sudah 200.000 orang lebih bermain bitcoin. Angkanya akan naik signifikan," jelasnya.

Dia mengakui bitcoin melalui teknologi blockchain mampu mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, cepat, dan aman. Namun sayangnya sejak 2014 bitcoin lebih digunakan sebagai ajang spekulasi. Kenaikannya dalam 3 tahun lebih dari 1.000%. Ini tentu berbahaya karena mirip dengan gelembung aset atau bubble.

Di sisi lain, dia juga melihat underlying asset bitcoin tidak jelas, beda dengan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Belum lagi mata uang digital sering dijadikan medium transaksi gelap seperti dana korupsi, narkoba, judi, dan prostitusi. Karena itulah Bhima meminta pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk melakukan mitigasi risiko.

"Jadi Bank Indonesia benar-benar harus melakukan mitigasi risiko. Jika harga bitcoin bergerak terlalu liar dan membahayakan, platform transaksi onlinenya bisa di-suspend," ujar dia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman menegaskan bahwa Bl tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena itu dia meminta masyarakat agar berhati-hati supaya terhindar dari kerugian yang tidak perlu.

"Sebagaimana yang pernah disampaikan di beberapa kesempatan, Bl tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di lndonesia. Karena tidak diakui, masyarakat agar berhati-hati supaya terhindar dari kerugian yang tidak perlu," ucapnya saat dihubungi kemarin.

Perlunya kewaspadaan terhadap bitcoin tidak berlebihan. Sejak jaringan bitcoin dibuka dan digunakan secara internasional pada Januari 2009, satu per satu kerentanan bermunculan. Pada 2014, misalnya, MtGox dibekukan karena ada bug dalam perangkat lunak yang mendukung bitcoin yang memungkinkan peretas mencurinya.

Hal ini kemudian terbukti setelah polisi Jepang menangkap Mark Karpeles, Kepala MtGox Bitcoin, atas hilangnya mata uang virtual senilai USD390 juta (Rp5,2 triliun).
Indonesia Harus Antisipasi

Perkembangan ekonomi digital membuat penggunaan alat transaksi digital seperti bitcoin sulit dihindarkan. Karena itulah pemerintah dalam hal ini BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan antisipasi, termasuk mempersiapkan infrastrukturnya. Pandangan ini di antaranya disampaikan anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate.

"Platform untuk digital emoney itu harus disiapkan dengan baik. Kita tidak bisa cegah seperti bitcoin, pembiayaan platform digital, dll. Yang namanya fintech itu akan berjalan dan tidak akan bisa kita cegah," katanya kemarin.

Dengan adanya perkembangan tersebut, dia berharap pemerintah memperhatikan kenyamanan nasabah, terutama terkait transaksi pembayaran. "Lalu yang berhubungan dengan undang-undang uang RI. Kan syarat UU RI harus diperhatikan jangan sampai ada implikasi hukum," paparnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat teknologi informasi (TI) Heru Sutadi. Dia pun meminta pemerintah dan industri segera menyiapkan infrastruktur ekonomi dengan basis teknologi digital baik secara regulasi maupun edukasi di masyarakat.

Perubahan harus dilakukan cepat atau lambat karena masyarakat Indonesia bisa mengaksesnya. "Saat ini regulator melindungi pengguna dan pelaku industri keuangan. Itu wajar saja sehingga tren digital payment lebih berkembang karena perusahaan startup. Kita sudah telat dibandingkan negara lain karena lambatnya perubahan UU dan aturan lainnya.

Teknologi baru butuh edukasi karena masyarakat cukup antusias. Terbukti produk GoPay cepat tersebar," ujar Heru dalam diskusi mengenai transformasi keuangan digital hari ini di Jakarta.

Dia lantas menuturkan keunggulan blockchain karena mampu mempertukarkan data. Menurut dia, teknologi ini melakukan pencatatan transaksi terintegrasi dengan teknologi modern, dengan kode unik yang tidak bisa diubah. Hal ini akan merevolusi cara kerja internet, perbankan, dan hal lainnya.

"Blockchain banyak bermanfaat untuk efisiensi, transparansi, dan simplifikasi di berbagai sektor. Mulai untuk industri keuangan, kelistrikan hingga perkebunan. Jangan lang sung dito lak apabila ada yang negatif. Perkembangan teknologi pasti memiliki dua sisi," ujarnya.

Menurut dia, saat ini teknologi blockchain bisa ber manfaat di beberapa sektor seperti kesehatan untuk membantu data pasien antar-RS sehingga dapat memudahkan proses pengobatan. Bidang kelistrikan juga bisa terbantu apabila nanti penyediaan listrik dilakukan oleh swasta. Adapun dalam industri telekomunikasi bisa membantu pelanggan bertransaksi antaroperator.

"Saat ini memang eko sistem untuk blockchain belum sempurna di seluruh dunia. Tapi nantinya pasti menjadi lebih baik sehingga koneksi antar bank tidak perlu lagi lewat bank sentral sehingga peran bank sentral akan berkurang ke depannya," ujar dia.

Lebih jauh dia memaparkan, perkembangan masyarakat di gital membuat industri jasa keuangan perlu mengoptimalkan potensi tersebut agar zkue bisnis tidak diambil pihak asing. Dia pun menilai Indonesia tidak bisa menghindari ekonomi digital karena bisa memberikan dorongan lebih terhadap laju perekonomian Indonesia.

"Di sampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai 6%-7% jika ekonomi digital ini tidak dimaksimalkan. Kontribusi ekonomi digital ini bisa sekitar 1,2 % hingga 1,5 % tambahannya terhadap per tum buhan ekonomi," ungkapnya.

Dia tidak menampik ada sejumlah persoalan mengenai perkembangan ekonomi digital, termasuk di dalamnya keuangan digital di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan BI yang sangat berhati-hati. Terhadap kondisi ter ebut, dia menekankan perlunya solusi agar ekonomi digital bisa benar-benar memberi keuntungan.

"Saya sudah bicara ini sejak 2008, tapi mulai ramainya itu 1-2 tahun belakangan ini. BI memang saat itu terbilang moderat karena memang menekankan perihal KYC, adanya pengawasan ketat money laundry, tentang dana teroris, dan lainnya. Tapi saya rasa perlu ada upaya untuk bisa menyelesaikan tantangan ini," ujarnya. (Okezone.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 24 November 2017 | 20:26:43

Dua Guru Honor Asal Rohul Datangi Disdik Provinsi Riau

PEKANBARU- Terkait empat belas guru dan puluhan siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Kepenuhan, yang beralamat di Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang melakukan a
Jumat, 24 November 2017 | 20:12:09

PT Capela Medan PHK Karyawannya, Begini Kata PK SBSI 1992

PEKANBARU-Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI) 1992, menyayangkan sikap dari PT Capella Medan Cabang Pekanbaru. Pasalnya, perusahaan tersebut, menghalangi pekerjanya untuk menjadi pen
Jumat, 24 November 2017 | 19:24:24

Lantik Kades Perigi Raja dan Kades Tanjung Melayu, Ini Pesan Bupati Wardan

KUINDRA - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melantik Kepala Desa Perigi Raja dan Kepala Desa Tanjung Melayu kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) di Gedung Persatuan Pemuda Perigi Raja, Jumat (24/11/17).Se
Jumat, 24 November 2017 | 19:20:05

Tragis, Istrinya Selamat Suaminya Belum Ditemukan, Simak Kisah Nelayan di Inhil Ini

RETEH - Abdul Satar alias Utoh (50 tahun), warga Parit 1 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dilaporkan hilang di Perairan Batang Gangsal Kelurahan Pulau Kijang, saat kembali dari
 
Berita Lainnya
Jumat, 24 November 2017 | 16:44:53

Jepang dan China Berebut Danai Tol Padang-Pekanbaru

JAKARTA - Pemerintah China terus memberikan dukungan melalui pinjaman dana untuk proyek-proyek yang dibangun pemerintah. Yang terbaru, pemerintah China memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membangun jalan
 
Jumat, 24 November 2017 | 16:12:35

Dapat Utang Rp2,2 Triliun dari China, Tol Cisumdawu Dibangun Awal 2018

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mendapatkan suntikan dana dari pemerintah China untuk membangun tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi I. Adapun dana pinjaman yang didapatkan dari pemerintah Cina adalah
 
Jumat, 24 November 2017 | 10:35:52

Menteri BUMN Rini Soemarno Tolak KAI Jadi Investor LRT Jabodebek

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ternyata menolak usul Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menjadi investor dalam penyelenggaraan
 
Jumat, 24 November 2017 | 10:24:02

Stop Ekspor, Manfaatkan Gas Bumi Dalam Negeri

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkomitmen membangun dan memperluas jaringan infrastruktur gas bumi di seluruh wilayah Indonesia sebagai wujud membangun ketahanan dan kedaulatan energi.S
 
Jumat, 24 November 2017 | 10:21:17

Gas Bumi PGN Pacu Perekonomian Nasional

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) konsisten berperan serta mewujudkan kedaulatan energi yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedaulatan energi ini tentunya berujung pada meningkatny
 
Kamis, 23 November 2017 | 16:52:31

Miliki USD29 Triliun, China Pimpin Pertumbuhan Kekayaan di Asia Pasifik

JAKARTA Sepanjang tahun 2016 terjadi kenaikan kekayaan di wilayah Asia Pasifik sebesar 3% atau USD2,6 triliun menjadi USD89 triliun. Pergerakan mata uang yang turun menyebabkan pertumbuhan lebih lamban.Kekaya
 
Kamis, 23 November 2017 | 11:18:44

Penuhi Standar, Ditjen Pajak: Tak Ada Alasan Singapura Tolak Tukar Informasi

MANADO - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan Indonesia akan mulai menerapkan pertukaran informasi guna data perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2018 mendatang. Selain itu, Singapura
 
Kamis, 23 November 2017 | 10:39:18

The Fed Buka Peluang Kenaikan Suku Bunga di Desember

WASHINGTON - Federal Reserve AS membuka peluang menaikkan suku bunga acuannya pada Desember. Meskipun para pejabat Fed masih terpecah tentang prospek inflasi, risalah pertemuan kebijakan moneter terakhir Fed."B
 
Kamis, 23 November 2017 | 10:32:27

Laris Manis, Kopi Indonesia Jadi Primadona di Slowakia

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava selama dua hari mempromosikan kopi, teh, dan cokelat pada salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Bratislava, Slowakia, Bory Mall pada event Kava, Caj
 
Kamis, 23 November 2017 | 08:33:33

146 Negara Komitmen Saling Tukar Informasi Perpajakan dengan Indonesia

MANADO - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga saat ini sudah ada sebanyak 146 Negara termasuk Indonesia yang menyatakan siap menerapkan pertukaran informasi data nas
 
Rabu, 22 November 2017 | 16:56:29

Pertemuan IMF-World Bank, 189 Negara Bicara Ekonomi di Indonesia

JAKARTA - Kepala Task Force IMF-World Bank (WB) Annual Meeting 2018 BI Peter Jacobs memgatakan ada ratusan negara akan membicarakan ekonomi dunia di Indonesia."Ada sebanyak 189 negara yang akan membahas ekonomi
 
Rabu, 22 November 2017 | 11:21:30

Investasi dan Ekspor Meningkat, Sri Mulyani: Ini Fenomena Positif

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri seminar nasional "Political Economy Outlook 2018" yang digelar Indef dan Consumer Banking School. Dalam sambutannya, Sri Mulyani memberi tahu bahwa saat ini ter
 
Rabu, 22 November 2017 | 11:13:01

India-Rusia Raih Pinjaman USD400 Juta

SHANGHAI - Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB) yang berbasis di Shanghai menyetujui dua proyek pembangunan infrastruktur di India dan Rusia dengan pinjaman sebesar USD400 juta.Bank Pembangunan Baru
 
Rabu, 22 November 2017 | 10:55:04

Gara-Gara Macet, Jakarta Bisa Rugi Rp87,8 Triliun

JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut bekerja keras mencari solusi kemacetan yang makin memprihatinkan.Pasalnya, selain menghambat mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, kemacetan juga m
 
Rabu, 22 November 2017 | 10:52:50

China-Laos Akan Terhubung Kereta Api di 2021

BEIJING - Jaringan rel kereta api yang menghubungkan China dengan Laos diperkirakan mulai beroperasi pada Desember 2021.Proyek jalur KA sepanjang 414 kilometer dari Boten, kota kecil di Laos yang berbatasan den
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top