Iklan Sosial
 
Senin, 13 November 2017 | 11:23:02
Ekbis

Waspadai Penggunaan Bitcoin, Gelembung Pecah Ekonomi Dunia Bisa Krisis?

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Reuters
Ilustrasi
JAKARTA Walaupun sarat kontroversi, tren bitcoin bakal sulit ditahan. Hingga kini penggunaan mata uang virtual tersebut semakin masif. Di Indonesia, penggunaannya sudah banyak dan semakin berkembang.

Keberadaan bitcoin sebagai alat transaksi semakin luas dengan keberadaan teknologi blockchain karena transaksi keuangan lebih efisien, cepat, dan aman. Wilayah penggunaannya pun semakin luas seperti telekomunikasi, kelistrikan, bahkan pengobatan.

Meskipun menawarkan banyak nilai tambah bila dibandingkan dengan mata uang kon vensional, bagi pihak yang ingin memanfaatkan sejenis crypto currency tersebut perlu lebih berhati-hati. Kewaspadaan perlu ditujukan atas legalitas dan jaminan keamanan penggunaan bitcoin.

Mungkin karena alasan tersebut, hingga kini sejumlah negara seperti China, Islandia, India, Rusia, dan Swedia tegas melarang penggunaannya. Perlunya kewaspadaan ini di antaranya disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Fi nance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman.

Bhima meminta masyarakat berhati-hati karena bitcoin sudah menjadi alat spekulasi. "Orang membeli bitcoin sama dengan beli pohon anturium, batu akik, ikan louhan, dan komoditas spekulasi lainnya. Bayangkan kalau bitcoin gelembungnya pecah, ekonomi dunia bisa krisis. Di Indonesia saja sudah 200.000 orang lebih bermain bitcoin. Angkanya akan naik signifikan," jelasnya.

Dia mengakui bitcoin melalui teknologi blockchain mampu mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, cepat, dan aman. Namun sayangnya sejak 2014 bitcoin lebih digunakan sebagai ajang spekulasi. Kenaikannya dalam 3 tahun lebih dari 1.000%. Ini tentu berbahaya karena mirip dengan gelembung aset atau bubble.

Di sisi lain, dia juga melihat underlying asset bitcoin tidak jelas, beda dengan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Belum lagi mata uang digital sering dijadikan medium transaksi gelap seperti dana korupsi, narkoba, judi, dan prostitusi. Karena itulah Bhima meminta pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk melakukan mitigasi risiko.

"Jadi Bank Indonesia benar-benar harus melakukan mitigasi risiko. Jika harga bitcoin bergerak terlalu liar dan membahayakan, platform transaksi onlinenya bisa di-suspend," ujar dia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman menegaskan bahwa Bl tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena itu dia meminta masyarakat agar berhati-hati supaya terhindar dari kerugian yang tidak perlu.

"Sebagaimana yang pernah disampaikan di beberapa kesempatan, Bl tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di lndonesia. Karena tidak diakui, masyarakat agar berhati-hati supaya terhindar dari kerugian yang tidak perlu," ucapnya saat dihubungi kemarin.

Perlunya kewaspadaan terhadap bitcoin tidak berlebihan. Sejak jaringan bitcoin dibuka dan digunakan secara internasional pada Januari 2009, satu per satu kerentanan bermunculan. Pada 2014, misalnya, MtGox dibekukan karena ada bug dalam perangkat lunak yang mendukung bitcoin yang memungkinkan peretas mencurinya.

Hal ini kemudian terbukti setelah polisi Jepang menangkap Mark Karpeles, Kepala MtGox Bitcoin, atas hilangnya mata uang virtual senilai USD390 juta (Rp5,2 triliun).
Indonesia Harus Antisipasi

Perkembangan ekonomi digital membuat penggunaan alat transaksi digital seperti bitcoin sulit dihindarkan. Karena itulah pemerintah dalam hal ini BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan antisipasi, termasuk mempersiapkan infrastrukturnya. Pandangan ini di antaranya disampaikan anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate.

"Platform untuk digital emoney itu harus disiapkan dengan baik. Kita tidak bisa cegah seperti bitcoin, pembiayaan platform digital, dll. Yang namanya fintech itu akan berjalan dan tidak akan bisa kita cegah," katanya kemarin.

Dengan adanya perkembangan tersebut, dia berharap pemerintah memperhatikan kenyamanan nasabah, terutama terkait transaksi pembayaran. "Lalu yang berhubungan dengan undang-undang uang RI. Kan syarat UU RI harus diperhatikan jangan sampai ada implikasi hukum," paparnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat teknologi informasi (TI) Heru Sutadi. Dia pun meminta pemerintah dan industri segera menyiapkan infrastruktur ekonomi dengan basis teknologi digital baik secara regulasi maupun edukasi di masyarakat.

Perubahan harus dilakukan cepat atau lambat karena masyarakat Indonesia bisa mengaksesnya. "Saat ini regulator melindungi pengguna dan pelaku industri keuangan. Itu wajar saja sehingga tren digital payment lebih berkembang karena perusahaan startup. Kita sudah telat dibandingkan negara lain karena lambatnya perubahan UU dan aturan lainnya.

Teknologi baru butuh edukasi karena masyarakat cukup antusias. Terbukti produk GoPay cepat tersebar," ujar Heru dalam diskusi mengenai transformasi keuangan digital hari ini di Jakarta.

Dia lantas menuturkan keunggulan blockchain karena mampu mempertukarkan data. Menurut dia, teknologi ini melakukan pencatatan transaksi terintegrasi dengan teknologi modern, dengan kode unik yang tidak bisa diubah. Hal ini akan merevolusi cara kerja internet, perbankan, dan hal lainnya.

"Blockchain banyak bermanfaat untuk efisiensi, transparansi, dan simplifikasi di berbagai sektor. Mulai untuk industri keuangan, kelistrikan hingga perkebunan. Jangan lang sung dito lak apabila ada yang negatif. Perkembangan teknologi pasti memiliki dua sisi," ujarnya.

Menurut dia, saat ini teknologi blockchain bisa ber manfaat di beberapa sektor seperti kesehatan untuk membantu data pasien antar-RS sehingga dapat memudahkan proses pengobatan. Bidang kelistrikan juga bisa terbantu apabila nanti penyediaan listrik dilakukan oleh swasta. Adapun dalam industri telekomunikasi bisa membantu pelanggan bertransaksi antaroperator.

"Saat ini memang eko sistem untuk blockchain belum sempurna di seluruh dunia. Tapi nantinya pasti menjadi lebih baik sehingga koneksi antar bank tidak perlu lagi lewat bank sentral sehingga peran bank sentral akan berkurang ke depannya," ujar dia.

Lebih jauh dia memaparkan, perkembangan masyarakat di gital membuat industri jasa keuangan perlu mengoptimalkan potensi tersebut agar zkue bisnis tidak diambil pihak asing. Dia pun menilai Indonesia tidak bisa menghindari ekonomi digital karena bisa memberikan dorongan lebih terhadap laju perekonomian Indonesia.

"Di sampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai 6%-7% jika ekonomi digital ini tidak dimaksimalkan. Kontribusi ekonomi digital ini bisa sekitar 1,2 % hingga 1,5 % tambahannya terhadap per tum buhan ekonomi," ungkapnya.

Dia tidak menampik ada sejumlah persoalan mengenai perkembangan ekonomi digital, termasuk di dalamnya keuangan digital di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan BI yang sangat berhati-hati. Terhadap kondisi ter ebut, dia menekankan perlunya solusi agar ekonomi digital bisa benar-benar memberi keuntungan.

"Saya sudah bicara ini sejak 2008, tapi mulai ramainya itu 1-2 tahun belakangan ini. BI memang saat itu terbilang moderat karena memang menekankan perihal KYC, adanya pengawasan ketat money laundry, tentang dana teroris, dan lainnya. Tapi saya rasa perlu ada upaya untuk bisa menyelesaikan tantangan ini," ujarnya.
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 16 Agustus 2018 | 20:04:14

PD.BPR Gemilang Indragiri Hilir Mendapatkan penghargaan "BPR AWARDS 2018"dari Info Bank

YOGYAKARTA - Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Gemilang mendapatkan penghargaan dengan predikat "sangat bagus" atas kinerja keuangan selama tahun 2017. Penghargaan yang diberikan bertempat
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:54:25

Camat Keritang Kukuhkan 25 Anggota Paskibra 2018

KERITANG - Camat Keritang Hady Rahman, S. Sos, M. Si didampingi oleh Kapolsek Keritang AKP. Lasarus Sinaga dan Danposramil Keritang Serda Busri mengukuhkan 25 orang pelajar SMA/sederajat menjadi anggota Pasukan
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:43:43

Tidak Terima Pemberitaan Di Salah Satu Media, Kamarudin Pilih Jalur Hukum

SIAK- Terkait salah satu Media di Riau yang diduga memberitakan hoax tentang Penghulu Kampung Sabak Permai, yang bermain anggaran. Tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya,  Kamarudin Penghulu Sabak Perm
Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:13:33

Bakar Lahan, Dua Pemuda Satu Kakek Tua Dibekuk Polres Rohil

ROKANHILIR-Jajaran Polres Rohil Kamis 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib menggelar pers rilis dua perkara kasus kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi sela
 
Berita Lainnya
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:41:15

Perang Dagang, Jokowi Diminta Fokuskan APBN 2019 ke Pembangunan Manusia

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR-RI Johnny G Plate menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun tidak lupa pembangunan infrastruktur juga harus t
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:33:57

Produsen Alat Penghemat Listrik Terancam Penjara dan Denda Rp2 Miliar

JAKARTA - Kemampuan alat penghemat listrik yang digadang-gadang bisa mengurangi tagihan rekening listrik ternyata tidak terbukti. Hal itu sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listri
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:28:17

Dana Desa Rp187,65 Triliun Upaya Atasi Kemiskinan

JAKARTA - Selama tiga tahun memimpin Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah berhasil menyalurkan sebanyak Rp187,65 triliun dana desa. Dana tersebut digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dan pel
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:19:41

Uji Lab Alat Penghemat Listrik, Ternyata Tak Kurangi Tagihan Rekening

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Keluarga Alumni Tenaga Listrik (Kagatrik) Departemen Teknik Elektro FTUI melalui fasilitas Lab Pengukuran Listrik DTE-FTUI, telah menyelidiki, melakukan pengujian, melakukan
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:46:14

Jokowi: Bukan Hanya Fisik, Pembangunan Infrastruktur untuk Peradaban

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa banyak orang salah kaprah ketika membahas infrastruktur. Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur dikira hanya urusan fisik semata. Padahal, implik
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:42:14

Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan Jadi Fokus Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi. Termasuk yang akan terus didorong ada
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:36:06

Daerah Terbitkan Obligasi untuk Infrastruktur, Hary Tanoe: Tak Lagi Bergantung APBN

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, provinsi besar harus didorong menerbitkan obligasi yang dijual kepada masyarakatnya dalam denominasi kecil. "Di luar negeri hal ini s
 
Kamis, 16 Agustus 2018 | 10:32:55

Jokowi: K‎ita Tidak Berhenti Bekerja agar Rakyat Indonesia Sejahtera

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya soal  pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sektor sumber daya manusia (SDM).&
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:30:48

Dolar AS Menguat, APBN Makin Berat

Jakarta - Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus mengalami penguatan. Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) nilai dolar tercatat Rp 14.621 dan dari Reuters Rp 13.630.Apakah ini akan mempenga
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:58:28

BPS Buka Rahasia Penyebab Ekspor Naik

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia di Juli 2018 sebesar USD16,24 miliar. Angka tersebut meningkat 19,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan jika dibandingkan
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 13:54:13

Syafruddin Jadi MenPAN-RB yang Baru, PNS Korupsi Bakal Disikat?

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mampu menjauhkan PNS dari kasus korupsi. "Syafruddin terbilang sosok ya
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:45:50

BI Umumkan Kebijakan Suku Bunga Acuan, Keputusannya Mengejutkan?

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) hari ini akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung sejak 14-15 Agustus 2018. Salah satunya terkait kebijakan suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Rep
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:08:08

Gaji Pertama Turun Desember, Pengumuman CPNS 2018 Diharapkan Keluar Cepat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengebut penyelesaian proses pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS).  Langkah tersebut agar tidak meleset dari target yang telah direnca
 
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:33:17

Mundur dari Menpan-RB, Asman Abnur Minta Penerusnya Benahi Rekrutmen PNS

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menjabarkan terobosan yang telah dilakukannya bersama jajaran Kementerian PAN-RB selama dua tahun terakhir bertugas seba
 
Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:48:26

Menpan-RB Mundur, Bagaimana Nasib Penerimaan CPNS 2018?

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo sebagai menteri. Hal tersebut setel
 
 
 
Terpopuler

3

10 Agu 2018 13:24 | 221 views
Bisnis
RI-Malaysia Kolaborasi Produksi Mobil ASEAN

5

11 Agu 2018 15:38 | 172 views
Ekonomi
RI-Malaysia Kolaborasi Kembangkan Industri Otomotif
 
 
 
 
 
 
Top