Produk
 
Senin, 13 November 2017 | 11:23:02
Ekbis

Waspadai Penggunaan Bitcoin, Gelembung Pecah Ekonomi Dunia Bisa Krisis?

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Reuters
Ilustrasi
JAKARTA Walaupun sarat kontroversi, tren bitcoin bakal sulit ditahan. Hingga kini penggunaan mata uang virtual tersebut semakin masif. Di Indonesia, penggunaannya sudah banyak dan semakin berkembang.

Keberadaan bitcoin sebagai alat transaksi semakin luas dengan keberadaan teknologi blockchain karena transaksi keuangan lebih efisien, cepat, dan aman. Wilayah penggunaannya pun semakin luas seperti telekomunikasi, kelistrikan, bahkan pengobatan.

Meskipun menawarkan banyak nilai tambah bila dibandingkan dengan mata uang kon vensional, bagi pihak yang ingin memanfaatkan sejenis crypto currency tersebut perlu lebih berhati-hati. Kewaspadaan perlu ditujukan atas legalitas dan jaminan keamanan penggunaan bitcoin.

Mungkin karena alasan tersebut, hingga kini sejumlah negara seperti China, Islandia, India, Rusia, dan Swedia tegas melarang penggunaannya. Perlunya kewaspadaan ini di antaranya disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Fi nance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman.

Bhima meminta masyarakat berhati-hati karena bitcoin sudah menjadi alat spekulasi. "Orang membeli bitcoin sama dengan beli pohon anturium, batu akik, ikan louhan, dan komoditas spekulasi lainnya. Bayangkan kalau bitcoin gelembungnya pecah, ekonomi dunia bisa krisis. Di Indonesia saja sudah 200.000 orang lebih bermain bitcoin. Angkanya akan naik signifikan," jelasnya.

Dia mengakui bitcoin melalui teknologi blockchain mampu mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, cepat, dan aman. Namun sayangnya sejak 2014 bitcoin lebih digunakan sebagai ajang spekulasi. Kenaikannya dalam 3 tahun lebih dari 1.000%. Ini tentu berbahaya karena mirip dengan gelembung aset atau bubble.

Di sisi lain, dia juga melihat underlying asset bitcoin tidak jelas, beda dengan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Belum lagi mata uang digital sering dijadikan medium transaksi gelap seperti dana korupsi, narkoba, judi, dan prostitusi. Karena itulah Bhima meminta pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk melakukan mitigasi risiko.

"Jadi Bank Indonesia benar-benar harus melakukan mitigasi risiko. Jika harga bitcoin bergerak terlalu liar dan membahayakan, platform transaksi onlinenya bisa di-suspend," ujar dia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman menegaskan bahwa Bl tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena itu dia meminta masyarakat agar berhati-hati supaya terhindar dari kerugian yang tidak perlu.

"Sebagaimana yang pernah disampaikan di beberapa kesempatan, Bl tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di lndonesia. Karena tidak diakui, masyarakat agar berhati-hati supaya terhindar dari kerugian yang tidak perlu," ucapnya saat dihubungi kemarin.

Perlunya kewaspadaan terhadap bitcoin tidak berlebihan. Sejak jaringan bitcoin dibuka dan digunakan secara internasional pada Januari 2009, satu per satu kerentanan bermunculan. Pada 2014, misalnya, MtGox dibekukan karena ada bug dalam perangkat lunak yang mendukung bitcoin yang memungkinkan peretas mencurinya.

Hal ini kemudian terbukti setelah polisi Jepang menangkap Mark Karpeles, Kepala MtGox Bitcoin, atas hilangnya mata uang virtual senilai USD390 juta (Rp5,2 triliun).
Indonesia Harus Antisipasi

Perkembangan ekonomi digital membuat penggunaan alat transaksi digital seperti bitcoin sulit dihindarkan. Karena itulah pemerintah dalam hal ini BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan antisipasi, termasuk mempersiapkan infrastrukturnya. Pandangan ini di antaranya disampaikan anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate.

"Platform untuk digital emoney itu harus disiapkan dengan baik. Kita tidak bisa cegah seperti bitcoin, pembiayaan platform digital, dll. Yang namanya fintech itu akan berjalan dan tidak akan bisa kita cegah," katanya kemarin.

Dengan adanya perkembangan tersebut, dia berharap pemerintah memperhatikan kenyamanan nasabah, terutama terkait transaksi pembayaran. "Lalu yang berhubungan dengan undang-undang uang RI. Kan syarat UU RI harus diperhatikan jangan sampai ada implikasi hukum," paparnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat teknologi informasi (TI) Heru Sutadi. Dia pun meminta pemerintah dan industri segera menyiapkan infrastruktur ekonomi dengan basis teknologi digital baik secara regulasi maupun edukasi di masyarakat.

Perubahan harus dilakukan cepat atau lambat karena masyarakat Indonesia bisa mengaksesnya. "Saat ini regulator melindungi pengguna dan pelaku industri keuangan. Itu wajar saja sehingga tren digital payment lebih berkembang karena perusahaan startup. Kita sudah telat dibandingkan negara lain karena lambatnya perubahan UU dan aturan lainnya.

Teknologi baru butuh edukasi karena masyarakat cukup antusias. Terbukti produk GoPay cepat tersebar," ujar Heru dalam diskusi mengenai transformasi keuangan digital hari ini di Jakarta.

Dia lantas menuturkan keunggulan blockchain karena mampu mempertukarkan data. Menurut dia, teknologi ini melakukan pencatatan transaksi terintegrasi dengan teknologi modern, dengan kode unik yang tidak bisa diubah. Hal ini akan merevolusi cara kerja internet, perbankan, dan hal lainnya.

"Blockchain banyak bermanfaat untuk efisiensi, transparansi, dan simplifikasi di berbagai sektor. Mulai untuk industri keuangan, kelistrikan hingga perkebunan. Jangan lang sung dito lak apabila ada yang negatif. Perkembangan teknologi pasti memiliki dua sisi," ujarnya.

Menurut dia, saat ini teknologi blockchain bisa ber manfaat di beberapa sektor seperti kesehatan untuk membantu data pasien antar-RS sehingga dapat memudahkan proses pengobatan. Bidang kelistrikan juga bisa terbantu apabila nanti penyediaan listrik dilakukan oleh swasta. Adapun dalam industri telekomunikasi bisa membantu pelanggan bertransaksi antaroperator.

"Saat ini memang eko sistem untuk blockchain belum sempurna di seluruh dunia. Tapi nantinya pasti menjadi lebih baik sehingga koneksi antar bank tidak perlu lagi lewat bank sentral sehingga peran bank sentral akan berkurang ke depannya," ujar dia.

Lebih jauh dia memaparkan, perkembangan masyarakat di gital membuat industri jasa keuangan perlu mengoptimalkan potensi tersebut agar zkue bisnis tidak diambil pihak asing. Dia pun menilai Indonesia tidak bisa menghindari ekonomi digital karena bisa memberikan dorongan lebih terhadap laju perekonomian Indonesia.

"Di sampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai 6%-7% jika ekonomi digital ini tidak dimaksimalkan. Kontribusi ekonomi digital ini bisa sekitar 1,2 % hingga 1,5 % tambahannya terhadap per tum buhan ekonomi," ungkapnya.

Dia tidak menampik ada sejumlah persoalan mengenai perkembangan ekonomi digital, termasuk di dalamnya keuangan digital di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan BI yang sangat berhati-hati. Terhadap kondisi ter ebut, dia menekankan perlunya solusi agar ekonomi digital bisa benar-benar memberi keuntungan.

"Saya sudah bicara ini sejak 2008, tapi mulai ramainya itu 1-2 tahun belakangan ini. BI memang saat itu terbilang moderat karena memang menekankan perihal KYC, adanya pengawasan ketat money laundry, tentang dana teroris, dan lainnya. Tapi saya rasa perlu ada upaya untuk bisa menyelesaikan tantangan ini," ujarnya.
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 27 April 2018 | 11:38:20

Persipura Tetap Waspadai Arema FC Meski Berada di Papan Bawah

MALANG - Menjelang lawatannya menghadapi tim tuan rumah Arema FC, Persipura Jayapura mengaku kesiapaannya. Hal ini diakui oleh pelatih Persipura Jayapura sendiri, yakni Peter Butler.  "Kita baru dari
Jumat, 27 April 2018 | 11:30:55

3 Atlet Balap Sepeda Asian Games 2018 Tampil di Kejuaraan Dunia

JAKARTA Trio pembalap sepeda Pelatnas BMX putra yang disiapkan untuk Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, 18 Agustus - 2 September bakal tampil untuk menguji kemampuan pada Kejuaraan Dunia BMX seri 3-4 d
Jumat, 27 April 2018 | 11:23:30

Jalan Penghubung Hancur Lebur, Akses 8 Desa di Kabupaten Muaro Jambi Lumpuh

JAMBI Jalan penghubung di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muarojambi, Jambi hancur lebur menyebabkan akes delapan desa menjadi lumpuh. Yana Hendrayana, warga setempat, mengatakan desa yang terdampak
Jumat, 27 April 2018 | 11:17:33

Beberapa Produk Kecantikan Seharusnya Disimpan di Kulkas, Kenapa?

ADA tempat yang tepat untuk semua hal, dan semua hal memiliki tempat yang tepat. Hal ini berlaku juga bagi produk-produk kecantikan favorit kita. Anda tentu pernah mendengar bukan bahwa beberapa produk
 
Berita Lainnya
Rabu, 25 April 2018 | 15:00:53

Kementerian ESDM dan Pertamina Investigasi Kebakaran Sumur Minyak di Aceh

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan investigasi kebakaran sumur minyak di Aceh Timur. Saat ini, penyebab kebakaran diduga akibat pengeboran ilegal. Kepala Biro Komunikasi
 
Selasa, 24 April 2018 | 10:43:38

Dolar AS Nyaris Rp 14.000, Utang Pemerintah Bengkak

Jakarta - Total utang pemerintah bisa makin bengkak lantaran terdampak oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Total utang pemerintah per Maret 2018 sebesar Rp 4.136,49 tril
 
Selasa, 24 April 2018 | 10:33:36

Rupiah Anjlok, BI: Mata Uang Negara Maju Juga Melemah

Jakarta - Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus mengalami penguatan. Pada Senin (23/4) dolar AS hampir menyentuh Rp 14.000, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) tercatat Rp 13
 
Sabtu, 21 April 2018 | 10:26:09

Rupiah Lesu, Laju IHSG Perkasa Selama Sepekan

Jakarta - Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan selama sepekan. Akan tetapi, investor asing masih jual saham. Mengutip laporan PT Ashmore Assets Management Indonesia, Sabtu (20/4/2018)
 
Kamis, 19 April 2018 | 10:13:44

Presiden Jokowi Terbitkan Aturan Izin Online 20 Mei, Bakal seperti Apa?

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah, dengan menggunakan online sistem yang terintegrasi. Untuk itu, ada banyak hal yan
 
Senin, 9 April 2018 | 10:26:09

Mau Jadi CPNS? 8 Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran Hari Ini

Jakarta - Delapan Lembaga Pendidikan atau Sekolah Kedinasan Pemerintah membuka pendaftaran siswa-siswi atau taruna-taruni, lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat periode 2018 pada hari ini (9/
 
Sabtu, 7 April 2018 | 11:03:41

Pertamina Tambah Personel dan Kapal Pembersih Tumpahan Minyak

Jakarta PT Pertamina (Persero) menambah armada kapal untuk mempercepat pembersihan Teluk Balikpapan. Pada operasi pembersihan hingga Jumat sore (6/4/2016), 21 kapal beserta 234 orang tim diturunkan, denga
 
Jumat, 6 April 2018 | 16:45:50

OJK Ingin Bank Wakaf Mikro Putus Mata Rantai Rentenir di Desa

Jakarta Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jaksa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono mengungkapkan akses keuangan di pedesaan masih minim. Kelemahan ini yang kerap dimanfaatkan rentenir di ped
 
Jumat, 6 April 2018 | 16:41:38

Hadapi Libur Lebaran, Menhub Harap Maskapai Tetap Kendalikan Harga Tiket

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta penyedia jasa transportasi untuk tidak menaikan harga menjelang libur Lebaran 2018. "Jadi Pak Pahala harganya jangan tinggi-tinggi. Kita ada tim pem
 
Jumat, 6 April 2018 | 10:12:31

5 Kebiasaan yang Bisa Bikin Karier Melejit

Jakarta - Kebiasaan merupakan kegiatan yang rumit sekaligus cemerlang. Hebatnya, kebiasaan pribadi juga dapat mempengaruhi performa Anda saat bekerja di kantor. Untungnya, Anda memiliki kendali atas berbag
 
Rabu, 4 April 2018 | 16:53:14

Kontribusi Ekonomi Transportasi Online Lebih Dari Rp 9,9 Triliun

Jakarta - Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menyatakan, kontribusi perusahaan transportasi online seperti Go-Jek terhadap ekonomi Indonesia sangat besar.  Bahkan kontribusinya t
 
Rabu, 4 April 2018 | 16:33:08

Bertemu Dubes Uni Eropa, Jokowi Kembali Singgung Isu Kelapa Sawit

Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Surat Kepercayaan dari 11 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk RI di Istana Merdeka, Jakarta.
 
Senin, 2 April 2018 | 17:37:14

Menhub Minta Grab Tak Monopoli Angkutan Online

Jakarta - Aksi korporasi Grab yang mengambil alih Uber diapresiasi oleh berbagai pihak. Salah satunya Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. Dia menganggap cara ini akan memperkuat perusahaan dalam menyedia
 
Senin, 2 April 2018 | 17:31:57

Pemerintah Masih Godok Rencana Penerimaan CPNS 2018

Jakarta - Pemerintah akan kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Namun, pemerintah masih memproses formasi dan kuota CPNS 2018. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga belum dapat
 
Senin, 2 April 2018 | 16:39:42

Harga Telur Merangkak Naik di Pasar Kebayoran Lama

 Jakarta Harga telur di pasar tradisional mulai dari telur ayam negeri, telur kampung hingga telur asin terpantau naik. Pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Ning (24), memaparkan, telur ayam negeri yang ia j
 
 
 
Terpopuler

1

24 Apr 2018 10:43 | 96 views
Ekonomi
Dolar AS Nyaris Rp 14.000, Utang Pemerintah Bengkak

2

21 Apr 2018 10:26 | 90 views
Bisnis
Rupiah Lesu, Laju IHSG Perkasa Selama Sepekan

4

24 Apr 2018 10:33 | 57 views
Ekonomi
Rupiah Anjlok, BI: Mata Uang Negara Maju Juga Melemah
 
 
 
 
 
 
Top