iklan Situs
 
Senin, 13 November 2017 | 11:23:02
Ekbis

Waspadai Penggunaan Bitcoin, Gelembung Pecah Ekonomi Dunia Bisa Krisis?

Sumber : Okezone.com

Sebarkan:
Reuters
Ilustrasi
JAKARTA Walaupun sarat kontroversi, tren bitcoin bakal sulit ditahan. Hingga kini penggunaan mata uang virtual tersebut semakin masif. Di Indonesia, penggunaannya sudah banyak dan semakin berkembang.

Keberadaan bitcoin sebagai alat transaksi semakin luas dengan keberadaan teknologi blockchain karena transaksi keuangan lebih efisien, cepat, dan aman. Wilayah penggunaannya pun semakin luas seperti telekomunikasi, kelistrikan, bahkan pengobatan.

Meskipun menawarkan banyak nilai tambah bila dibandingkan dengan mata uang kon vensional, bagi pihak yang ingin memanfaatkan sejenis crypto currency tersebut perlu lebih berhati-hati. Kewaspadaan perlu ditujukan atas legalitas dan jaminan keamanan penggunaan bitcoin.

Mungkin karena alasan tersebut, hingga kini sejumlah negara seperti China, Islandia, India, Rusia, dan Swedia tegas melarang penggunaannya. Perlunya kewaspadaan ini di antaranya disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Fi nance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman.

Bhima meminta masyarakat berhati-hati karena bitcoin sudah menjadi alat spekulasi. "Orang membeli bitcoin sama dengan beli pohon anturium, batu akik, ikan louhan, dan komoditas spekulasi lainnya. Bayangkan kalau bitcoin gelembungnya pecah, ekonomi dunia bisa krisis. Di Indonesia saja sudah 200.000 orang lebih bermain bitcoin. Angkanya akan naik signifikan," jelasnya.

Dia mengakui bitcoin melalui teknologi blockchain mampu mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, cepat, dan aman. Namun sayangnya sejak 2014 bitcoin lebih digunakan sebagai ajang spekulasi. Kenaikannya dalam 3 tahun lebih dari 1.000%. Ini tentu berbahaya karena mirip dengan gelembung aset atau bubble.

Di sisi lain, dia juga melihat underlying asset bitcoin tidak jelas, beda dengan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Belum lagi mata uang digital sering dijadikan medium transaksi gelap seperti dana korupsi, narkoba, judi, dan prostitusi. Karena itulah Bhima meminta pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk melakukan mitigasi risiko.

"Jadi Bank Indonesia benar-benar harus melakukan mitigasi risiko. Jika harga bitcoin bergerak terlalu liar dan membahayakan, platform transaksi onlinenya bisa di-suspend," ujar dia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman menegaskan bahwa Bl tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena itu dia meminta masyarakat agar berhati-hati supaya terhindar dari kerugian yang tidak perlu.

"Sebagaimana yang pernah disampaikan di beberapa kesempatan, Bl tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di lndonesia. Karena tidak diakui, masyarakat agar berhati-hati supaya terhindar dari kerugian yang tidak perlu," ucapnya saat dihubungi kemarin.

Perlunya kewaspadaan terhadap bitcoin tidak berlebihan. Sejak jaringan bitcoin dibuka dan digunakan secara internasional pada Januari 2009, satu per satu kerentanan bermunculan. Pada 2014, misalnya, MtGox dibekukan karena ada bug dalam perangkat lunak yang mendukung bitcoin yang memungkinkan peretas mencurinya.

Hal ini kemudian terbukti setelah polisi Jepang menangkap Mark Karpeles, Kepala MtGox Bitcoin, atas hilangnya mata uang virtual senilai USD390 juta (Rp5,2 triliun).
Indonesia Harus Antisipasi

Perkembangan ekonomi digital membuat penggunaan alat transaksi digital seperti bitcoin sulit dihindarkan. Karena itulah pemerintah dalam hal ini BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan antisipasi, termasuk mempersiapkan infrastrukturnya. Pandangan ini di antaranya disampaikan anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate.

"Platform untuk digital emoney itu harus disiapkan dengan baik. Kita tidak bisa cegah seperti bitcoin, pembiayaan platform digital, dll. Yang namanya fintech itu akan berjalan dan tidak akan bisa kita cegah," katanya kemarin.

Dengan adanya perkembangan tersebut, dia berharap pemerintah memperhatikan kenyamanan nasabah, terutama terkait transaksi pembayaran. "Lalu yang berhubungan dengan undang-undang uang RI. Kan syarat UU RI harus diperhatikan jangan sampai ada implikasi hukum," paparnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat teknologi informasi (TI) Heru Sutadi. Dia pun meminta pemerintah dan industri segera menyiapkan infrastruktur ekonomi dengan basis teknologi digital baik secara regulasi maupun edukasi di masyarakat.

Perubahan harus dilakukan cepat atau lambat karena masyarakat Indonesia bisa mengaksesnya. "Saat ini regulator melindungi pengguna dan pelaku industri keuangan. Itu wajar saja sehingga tren digital payment lebih berkembang karena perusahaan startup. Kita sudah telat dibandingkan negara lain karena lambatnya perubahan UU dan aturan lainnya.

Teknologi baru butuh edukasi karena masyarakat cukup antusias. Terbukti produk GoPay cepat tersebar," ujar Heru dalam diskusi mengenai transformasi keuangan digital hari ini di Jakarta.

Dia lantas menuturkan keunggulan blockchain karena mampu mempertukarkan data. Menurut dia, teknologi ini melakukan pencatatan transaksi terintegrasi dengan teknologi modern, dengan kode unik yang tidak bisa diubah. Hal ini akan merevolusi cara kerja internet, perbankan, dan hal lainnya.

"Blockchain banyak bermanfaat untuk efisiensi, transparansi, dan simplifikasi di berbagai sektor. Mulai untuk industri keuangan, kelistrikan hingga perkebunan. Jangan lang sung dito lak apabila ada yang negatif. Perkembangan teknologi pasti memiliki dua sisi," ujarnya.

Menurut dia, saat ini teknologi blockchain bisa ber manfaat di beberapa sektor seperti kesehatan untuk membantu data pasien antar-RS sehingga dapat memudahkan proses pengobatan. Bidang kelistrikan juga bisa terbantu apabila nanti penyediaan listrik dilakukan oleh swasta. Adapun dalam industri telekomunikasi bisa membantu pelanggan bertransaksi antaroperator.

"Saat ini memang eko sistem untuk blockchain belum sempurna di seluruh dunia. Tapi nantinya pasti menjadi lebih baik sehingga koneksi antar bank tidak perlu lagi lewat bank sentral sehingga peran bank sentral akan berkurang ke depannya," ujar dia.

Lebih jauh dia memaparkan, perkembangan masyarakat di gital membuat industri jasa keuangan perlu mengoptimalkan potensi tersebut agar zkue bisnis tidak diambil pihak asing. Dia pun menilai Indonesia tidak bisa menghindari ekonomi digital karena bisa memberikan dorongan lebih terhadap laju perekonomian Indonesia.

"Di sampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai 6%-7% jika ekonomi digital ini tidak dimaksimalkan. Kontribusi ekonomi digital ini bisa sekitar 1,2 % hingga 1,5 % tambahannya terhadap per tum buhan ekonomi," ungkapnya.

Dia tidak menampik ada sejumlah persoalan mengenai perkembangan ekonomi digital, termasuk di dalamnya keuangan digital di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan BI yang sangat berhati-hati. Terhadap kondisi ter ebut, dia menekankan perlunya solusi agar ekonomi digital bisa benar-benar memberi keuntungan.

"Saya sudah bicara ini sejak 2008, tapi mulai ramainya itu 1-2 tahun belakangan ini. BI memang saat itu terbilang moderat karena memang menekankan perihal KYC, adanya pengawasan ketat money laundry, tentang dana teroris, dan lainnya. Tapi saya rasa perlu ada upaya untuk bisa menyelesaikan tantangan ini," ujarnya.
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 18 November 2017 | 09:08:03

Hati-Hati, Pria yang Hilang Ereksi Bisa Sebabkan Kondom Tertinggal di Dalam Miss V

KETIKA berhubungan seks, tak jarang pasangan menggunakan kondom. Alasan penggunaan alat kontrasepsi itu berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kondom dapat membawa masalah tertentu, salah
Sabtu, 18 November 2017 | 09:02:23

Liburan ke Pantai Banyu Anjlok, Malang Bisa Dapat Jackpot 3 Tempat Wisata Sekaligus!

MENGULIK keindahan wisata alam yang ada di Indonesia sepertinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terlebih beberapa tempat wisata memiliki keistimewaannya tersendiri. Pantai Banyu Anjlok di Desa Purwodadi,
Sabtu, 18 November 2017 | 08:59:36

Intip Pesona Pantai Kasap yang Sering Disebut "Raja Ampatnya" Pacitan

INDONESIA memiliki keindahan alam yang tak ada habisnya. Pesona alam Indonesia yang paling banyak menarik pengunjung adalah pantai. Namun, ada yang berbeda dengan Pantai Kasab di Kabupaten Pacitan ini.Pantai Ka
Sabtu, 18 November 2017 | 08:48:20

TIPS LARIS: Lihat Sisi Emosional Pelanggan Anda, Bisa Buat Sukses Penjualan!

JAKARTA - Banyak jenis gaya dan teknik penjualan yang anda ketahui. Namun, apakah anda tahu teknik tersebut berhasil?Hal Ini benar-benar penting pada apa yang sesuai untuk Anda dan produk Anda. Pikirkan apa yan
 
Berita Lainnya
Sabtu, 18 November 2017 | 08:48:20

TIPS LARIS: Lihat Sisi Emosional Pelanggan Anda, Bisa Buat Sukses Penjualan!

JAKARTA - Banyak jenis gaya dan teknik penjualan yang anda ketahui. Namun, apakah anda tahu teknik tersebut berhasil?Hal Ini benar-benar penting pada apa yang sesuai untuk Anda dan produk Anda. Pikirkan apa yan
 
Jumat, 17 November 2017 | 20:39:06

Antrian di SPBU Pasir Pengaraian, Warga Minta Pertamina Carikan Solusi

ROKANHULU -  Beginilah setiap sore hari hingga malam hari di setiap harinya di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau . Seperti yang terlihat di S
 
Jumat, 17 November 2017 | 16:50:55

Taati PBB, Singapura Minta Putus Hubungan dengan Korea Utara

JAKARTA - Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi kepada Korea Utara (Korut) langsung direspons oleh Singapura. Singapura pun menghentikan hubungan perdagangan dengan Korea Utara, mitra dag
 
Jumat, 17 November 2017 | 16:49:22

Kalahkan Swedia hingga India, Tingkat Kepuasan Masyarakat RI di Peringkat Pertama

JAKARTA - Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai proyek infrastruktur terus digenjot. Hal itu ternyata membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus mening
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:40:14

BUSINESS HITS: UMP Indonesia Naik Lebih Tinggi dari Malaysia dan Singapura

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar 8,71% dianggap masih rendah oleh para buruh. Padahal, kenaikan upah minimum tersebut sudah seusai dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja.Melansir businessin
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:37:57

BUSINESS HITS: Jadi Tuan Rumah Pameran Bisnis ASEAN 2018, Indonesia Incar Rp8,2 Triliun

JAKARTA Indonesia akan menjadi negara pertama sebagai tuan rumah penyelenggara pameran MICE/Busines Event ASEAN 2018 dengan target mendatangkan 500 buyers dan potensi bisnis mencapai Rp8,2 triliun.Penyelengga
 
Jumat, 17 November 2017 | 10:30:59

Investor Pertimbangkan Data Ekonomi AS, Dolar Bergerak Variasi

NEW YORK - Kurs dolar AS diperdagangkan beragam terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan beberapa data ekonomi terbaru.Di bidang ekonomi AS, klaim awal
 
Kamis, 16 November 2017 | 11:22:08

BUSINESS HITS: Kala Menperin dan Menhub "Berebut" Pamerkan Pembangunan Indonesia

KEDIRI - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan Dialog Nasional ke-5 Sukses Indonesiaku untuk memaparkan kemajuan berbagai program pembangunan pemerintahan
 
Kamis, 16 November 2017 | 11:18:19

BUSINESS HITS: Oktober, Neraca Dagang Indonesia Diyakini Cuan USD1,3 Miliar

JAKARTA - Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis neraca perdagangan selama bulan Oktober 2017. Adapun neraca perdagangan Indonesia sepanjang bulan lalu surplus sebesar USD1,76 miliar.Ekonom Indef Bh
 
Kamis, 16 November 2017 | 10:50:54

Pakai Dana APBN, Pembangunan Bendungan Kuwil Butuh Dana Rp1,2 Triliun

MANADO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan konstruksi bendungan Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut) menyerap anggaran sebesar Rp
 
Kamis, 16 November 2017 | 10:49:00

Incar Rp8,2 Triliun, Indonesia Jadi Tuan Rumah Pameran Bisnis ASEAN 2018

JAKARTA Indonesia akan menjadi negara pertama sebagai tuan rumah penyelenggara pameran MICE/Busines Event ASEAN 2018 dengan target mendatangkan 500 buyers dan potensi bisnis mencapai Rp8,2 triliun.Penyelengga
 
Rabu, 15 November 2017 | 16:50:40

Tak Sanggup Bayar Utang, S&P Ultimatum Default Venezuela

JAKARTA - Embargo Amerika Serikat (AS) kepada Venezuela nampaknya menjadi bencana bagi negera eksportir minyak tersebut. Pasalnya, krisis di Venezuela telah menjadi krisis kemanusiaan, karena utangnya yang meng
 
Rabu, 15 November 2017 | 16:12:22

Tak Bisa Dibendung, OJK Kawal Perkembangan Keuangan Digital di RI

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan mengawal perkembangan keuangan digital yang saat ini semakin merajalela. Dengan perkembangan teknologi, maka keuangan digital mulai merambah setiap transak
 
Rabu, 15 November 2017 | 15:55:00

Bangun 2 Pabrik, Austindo Butuh Dana USD23 Juta

JAKARTA - Guna mendorong kapasitas produksi, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) berencana membangun pabrik kelapa sawit baru serta pabrik pengolahan edamame. Untuk membangun dua pabrik ini, kabarnya perseroa
 
Rabu, 15 November 2017 | 15:46:36

Lahan Terkendala, Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Dihentikan

PADANG - Pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I dari Padang menuju Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat dihentikan sementara hingga data pemilik lahan diinventarisasi dan ganti kerugian dilaksanakan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top