Selasa, 21 Maret 2017 | 20:51:24
Politik

Komisi II DPRD Rohul Hearing Dengan Masyarakat. Secepatnya Manajemen PT Hutahaean di Panggil

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
lustrasi

ROKAN HULU -  Setelah mendengar keterangan masyarakat terkait  permasalahan di PT. Hutahaean yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi tentang, dugaan "Caplok lahan dan tidak menempatin perjanjian", yang sebelumnya sudah di laporkan di DPRD setempat.

Komisi II DPRD Rohul usai hearing mendengar keterangan dari masyarakat pengadu  Selasa, (21/32017).Dalam pertemuan itu Ketua Hj. Sumiartini mengaku secepatnya mengundang Manajemen PT Hutahaean untuk didengar apa keterangannya

Lanjutnya, untuk pemanggilan Manajemen PT Hutahaean akan di agendakan secepatnya. Karena semuanya kami bekerja sesuai aturan yang ada.

"Kita  bukan mencari masalahnya. Tapi kita ingin permasalahan itu selesai dengan baik tanpa merugikan pihak siapapun,"jelas ketua Komisi II DPRD Rohul Hj. Sumiartini.

Pada hearing itu dihadiri Ketua Komisi II DPRD Rohul Hj. Sumiartini Ketua : Hj. Sumiartini, Sekertaris : H. Mufti Ali, S.Sos Anggota Hj. Nurzahara, Abdul Masykur dan H. Porkot SH sedangkan perwakilan dari masyarakat yang penerima kuasa Pengurus LSM TOPAN-RI Ketua Marianto Lubis Sekertaris Reihan Amir Tambunan Direktur Muda Bidang Kehutanan dan Perkebunan Sukrial Halomoan Nasution dan lainnya.

Untuk diketahui permasalahan itu terkait Manajemen PT Hutahaean Tambusai diduga "Caplok lahan dan mengingkari perjanjian awal" kedua belah pihak dari mewakili masyarakat H. Safei dan Manajemen PT Hutahaean.

Yang mana pada perjanjian kedua belah pihak itu, diduga PT Hutahaean ingkari kesepakatan dengan tidak membagi hasil sistim pola KKPA kepada pemilik lahan dan masyarakat setempat. Sementara Kelapa Sawit yang ditanam sudah lama berhasil.

Dalam surat perjanjaian pembayaran upah kerja imas, tumbang, Rencek lahan. H. Safei didalam pola KKPA dengan PT Hutahaean yang beralamat di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai. Yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2002 yang mewakili Direktur utama PT Hutahaean pihak pertama Ir. N Pasaribu dan yang mewakili pihak masyarakat Tingkok pihak ke II H. Safei.

Pada surat bersama itu kedua belah pihak mempedomani perjanjaian bersama yang merupakan sebuah kesepakatan untuk mengerjakan lahan dengan upah Rp 675.000 per Hektar yakni,

1, Bila mitra kerja tetap berjalan, maka uang yang dibayarkan PT. Hutahaean sebagai uang pengganti mengerjakan pekerjaan tersebut diatas tidak akan di Kembalikan lagi kepada perusahaan.

2, Bila mitra kerja gagal, maka uang yang dibayarkan oleh PT. Hutahaean tersebut diperhitungkan kembali dengan sistem, a. Apakah mitra kerja pribadi atau. b. Apakah jual beli. Perjanjaian itu ditandatangani pihak pertama pihak Ir. N. Pasaribu, pihak kedua H. Safei bersama saksi-saksi Ir. MSU Hasibuan, Ir. A. Sihotang, H. Bakar dan Murlan..

Sementara Dari surat PT Hutahaean menyatakan bahwa lahan Mitra tersebut sudah selasai ditanam seluas 700 ha. Dan sudah dapat dikonfersika kepada masyarakat sebelum waktunya, sesuai surat perusahaan PT Hutahaean nmor :75/03/Hth/II/2002 dengan tujuan surat Bapak Bupati KDH Tinggkat II Rokan Hulu di Pasirpengaraian.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta notaris H. Asman Yunus SH, nomor :58 tanggal 16 Agustus 1999 yang Disaksikan oleh Bupati Kampar, Kadis Kampar, Camat Tambusai dan Kepala Desa Tambusai Timur saat itu. Namun hingga saat ini belum juga Manajemen atau pemilik PT Hutahaean belum memberikan hak masyarakat.

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 18 Februari 2018 | 21:07:42

Dihadiri PJs Bupati, KPU Inhil Gelar Deklarasi Damai Pilkada Inhil

TEMBILAHAN - Komisi Pemilhan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Inhil menyelenggarakan deklarasi damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhil, Ahad (18/02/18).Semua Paslon Bupati Inhil yaitu Rosman-Musmulyadi, Ramli
Kamis, 15 Februari 2018 | 20:35:11

Syafran : Kami Datang 2 Pompong Untuk Mendukung Pak Wardan dan SU

TANAHMERAH Meskipun kampanye dialogis yang digelar di hari pertama yaitu di Kecamatan Sungai Batang dan Tanah Merah digelar secara mendadak, namun antusias masyarakat yang hadir di kampanye dialogis cukup tin
Kamis, 15 Februari 2018 | 20:31:24

SU : Cepat, Bagus dan Tidak Bertele - Tele

SUNGAIBATANG Calon Wakil Bupati (Cawabup) Inhil H. Syamsuddin Uti ternyata punya prinsip tersendiri dalam menyikapi suatu permasalahan atau pekerjaan.Pria yang akrab dengan sebutan SU ini menuturkan, dirinya
Kamis, 15 Februari 2018 | 19:18:35

Kampanye Dialogis di Sorek, Firdaus-Rusli Komit Dukung Cita-cita Bupati Pelalawan

PELALAWAN-Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Riau  DR H Firdaus MT dan H. Rusli Efendi memulai kampanye dialogis di Sorek Satu Pangkalan Kuras, Kamis 15 Februari 2018. Kehadiran pasangan Fird
 
Berita Lainnya
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:31:14

Ganjar-Yasin diminta Gus Mus tak alergi kritik

Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengikuti pengajian rutin di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jumat (16/2). Dalam pengajian tersebut, Ganj
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:18:00

Bamsoet pertaruhkan jabatan bukti DPR tak antikritik

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengemukakan pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bakal pertaruhkan jabatan jika rakyat kritik DPR masuk penjara pantut diapresiasi. Menurutnya, ucapan Bamsoet
 
Kamis, 15 Februari 2018 | 10:10:07

Airlangga Hartarto Prihatin Fayakhun Jadi Tersangka KPK

Jakarta - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengaku prihatin atas penetapan kader Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka KPK. "Prihatin terhadap kasus pribadi yang dihadapi kader partai," ucap Airlangg
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 15:07:15

Cak Imin Siap Duduk di Kursi Pimpinan MPR

Jakarta - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 telah disahkan. Jumlah penambahan ini yaitu pimpinan MPR sebanyak 3 kursi, DPR 1 kursi, dan DPD 1 kursi. Salah satu ya
 
Rabu, 14 Februari 2018 | 14:04:51

DPR Resmi Setujui Hasil Rekomendasi Pansus KPK

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan hasil rekomendasi di depan Rapat Paripurna DPR. Laporan tersebut, disampaikan oleh Ketua Pansus Hak Angket Agun Gun
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 10:31:43

Alasan PPP Tolak Disahkannya Revisi UU MD3

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan alasan partainya memilih walkout saat Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3
 
Senin, 12 Februari 2018 | 06:01:42

Komisi I DPRD Riau Perintahkan Wartawan Keluar Ruangan Saat Hearing Dengan PTPN V Soal Eksekusi Lahan

PEKANBARU -Komisi A DPRD Riau, bertindak aneh ketika hearing dengan PTPN V terkait ekseskusi lahan PTPN V di Kecamatan Kabun, kabupaten Rohul padahal kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik karena sudah te
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top