Selasa, 21 Maret 2017 | 20:51:24
Politik

Komisi II DPRD Rohul Hearing Dengan Masyarakat. Secepatnya Manajemen PT Hutahaean di Panggil

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
lustrasi

ROKAN HULU -  Setelah mendengar keterangan masyarakat terkait  permasalahan di PT. Hutahaean yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi tentang, dugaan "Caplok lahan dan tidak menempatin perjanjian", yang sebelumnya sudah di laporkan di DPRD setempat.

Komisi II DPRD Rohul usai hearing mendengar keterangan dari masyarakat pengadu  Selasa, (21/32017).Dalam pertemuan itu Ketua Hj. Sumiartini mengaku secepatnya mengundang Manajemen PT Hutahaean untuk didengar apa keterangannya

Lanjutnya, untuk pemanggilan Manajemen PT Hutahaean akan di agendakan secepatnya. Karena semuanya kami bekerja sesuai aturan yang ada.

"Kita  bukan mencari masalahnya. Tapi kita ingin permasalahan itu selesai dengan baik tanpa merugikan pihak siapapun,"jelas ketua Komisi II DPRD Rohul Hj. Sumiartini.

Pada hearing itu dihadiri Ketua Komisi II DPRD Rohul Hj. Sumiartini Ketua : Hj. Sumiartini, Sekertaris : H. Mufti Ali, S.Sos Anggota Hj. Nurzahara, Abdul Masykur dan H. Porkot SH sedangkan perwakilan dari masyarakat yang penerima kuasa Pengurus LSM TOPAN-RI Ketua Marianto Lubis Sekertaris Reihan Amir Tambunan Direktur Muda Bidang Kehutanan dan Perkebunan Sukrial Halomoan Nasution dan lainnya.

Untuk diketahui permasalahan itu terkait Manajemen PT Hutahaean Tambusai diduga "Caplok lahan dan mengingkari perjanjian awal" kedua belah pihak dari mewakili masyarakat H. Safei dan Manajemen PT Hutahaean.

Yang mana pada perjanjian kedua belah pihak itu, diduga PT Hutahaean ingkari kesepakatan dengan tidak membagi hasil sistim pola KKPA kepada pemilik lahan dan masyarakat setempat. Sementara Kelapa Sawit yang ditanam sudah lama berhasil.

Dalam surat perjanjaian pembayaran upah kerja imas, tumbang, Rencek lahan. H. Safei didalam pola KKPA dengan PT Hutahaean yang beralamat di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai. Yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2002 yang mewakili Direktur utama PT Hutahaean pihak pertama Ir. N Pasaribu dan yang mewakili pihak masyarakat Tingkok pihak ke II H. Safei.

Pada surat bersama itu kedua belah pihak mempedomani perjanjaian bersama yang merupakan sebuah kesepakatan untuk mengerjakan lahan dengan upah Rp 675.000 per Hektar yakni,

1, Bila mitra kerja tetap berjalan, maka uang yang dibayarkan PT. Hutahaean sebagai uang pengganti mengerjakan pekerjaan tersebut diatas tidak akan di Kembalikan lagi kepada perusahaan.

2, Bila mitra kerja gagal, maka uang yang dibayarkan oleh PT. Hutahaean tersebut diperhitungkan kembali dengan sistem, a. Apakah mitra kerja pribadi atau. b. Apakah jual beli. Perjanjaian itu ditandatangani pihak pertama pihak Ir. N. Pasaribu, pihak kedua H. Safei bersama saksi-saksi Ir. MSU Hasibuan, Ir. A. Sihotang, H. Bakar dan Murlan..

Sementara Dari surat PT Hutahaean menyatakan bahwa lahan Mitra tersebut sudah selasai ditanam seluas 700 ha. Dan sudah dapat dikonfersika kepada masyarakat sebelum waktunya, sesuai surat perusahaan PT Hutahaean nmor :75/03/Hth/II/2002 dengan tujuan surat Bapak Bupati KDH Tinggkat II Rokan Hulu di Pasirpengaraian.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta notaris H. Asman Yunus SH, nomor :58 tanggal 16 Agustus 1999 yang Disaksikan oleh Bupati Kampar, Kadis Kampar, Camat Tambusai dan Kepala Desa Tambusai Timur saat itu. Namun hingga saat ini belum juga Manajemen atau pemilik PT Hutahaean belum memberikan hak masyarakat.

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 17 Juli 2018 | 08:42:40

Jalin Kemitraan, Polres Rohil Tanding Voli dengan PWI

UJUNGTANJUNG- Tim  Voli Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir  berhasil mengalahkan Tim Voli Polres Rokan Hilir  dengan skor 31, Senin (16/07/2017). Pertandingan persahabatan
Jumat, 13 Juli 2018 | 19:07:48

Soal Pencairan Dana Advertorial, Setwan DPRD Riau Tidak Konsisten

PEKANBARU- Kasubbag Humas Setwan DPRD Riau M. Ridho,tidak konsisiten padahal pada  awal Juli kemarin berjanji, dana advertorial akan dicairkan paling lambat minggu kedua Juli 2018. Namun hingga saat ini, j
Jumat, 6 Juli 2018 | 15:00:15

KPU Siak Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

SIAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak, Jumat (6/7/2018) pagi, menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, di Gedung Tengku M
Kamis, 28 Juni 2018 | 11:19:09

Unggul Quick Count, Syamsuar: Ini Kemenangan Rakyat Riau

Pekanbaru - Paslon nomor 1 Syamsuar-Edy (Syam-Edy) berdasarkan quick count Polmark Indonesia memenangi Pilgub Riau dengan meraih 38, 17 persen. Kemenangan tersebut dianggap sebagai kemenangan bersama raky
 
Berita Lainnya
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:19:48

Ridwan Hisjam Akan Gantikan Eni Saragih di Komisi VII DPR

JAKARTA - Partai Golkar menunjuk Ridwan Hisjam sebagai pengganti Eni Maulani Saragih untuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Penggantian ini dilakukan setelah Eni terjerat kasus hukum di Komisi Pemberan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 11:36:16

Bila Diperlukan Negara, Maruf Amin Siap Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menanggapi isu nama dirinya yang ada di 10 kandidat cawapres untuk Presiden Joko Widodo versi Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ia menyatakan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:59:03

Jika Ada Partai yang Nekat Daftarkan Caleg Eks Napi Korupsi, Ini Risikonya

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti kepada seluruh partai politik (parpol) untuk tidak mendaftarkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Komisioner KPU, Ilham Saputra pun
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:49:37

Gerindra Sarankan Menteri Maju Caleg Mengundurkan Diri

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan para menteri maju caleg 2019 mengundurkan diri. Hal ini penting untuk menjaga produktifitas dan kinerja pemerintahan.  "Ada baiknya para m
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:38:28

Golkar sebut Jokowi tak bisa intervensi penyelesaian kasus Novel Baswedan

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa melakukan intervensi pada kasus penyiraman terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel B
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:33:02

Mau Ditenggelamkan PA 212, Perindo: Kami Kurang Apa Coba?

Jakarta - Partai Perindo menjadi salah satu partai yang dijauhi dan akan ditenggelamkan Persaudaraan Alumni (PA) 212, sesuai dengan amanat Habib Rizieq Syihab. Perindo heran atas sikap PA 212 itu.Se
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 11:24:29

Golkar Calonkan 2 Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

Jakarta - Partai Golkar mengakui mendaftarkan dua mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg di Pileg 2019. Dua eks napi korupsi itu ialah TM Nurlif dan Iqbal Wibisono.TM Nurlif merupakan Ketua DPD I Gol
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:50:55

Politikus Demokrat Ungkap Hambatan Terbesar Bergabung di Koalisi Jokowi

Jakarta - Partai Demokrat sempat menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, untuk membentuk koalisi di Pilpres 2019. Namun, koalisi tak kunjung terwujud karena sebuah alasan. "Terutama hubungan Pak SBY den
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:38:58

Ini Alasan Diterapkannya Sistem Zonasi dalam PPDB

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) segera melakukan perbaikan terhadap sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Lewat sistem zonasi
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 15:07:54

Pertemuan Prabowo dan Puan dianggap sinyal Gerindra gabung koalisi Jokowi

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menganggap upaya Gerindra membentuk koalisi besar bersama PKS, PAN dan Demokrat sulit tercapai. Ace mengklaim koalisi besar yang diinginkan Prabowo adalah bergab
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 14:38:03

Sekda Inhil Ikuti Prosesi Pelantikan Pengurus Rukun HNSI Se-Kecamatan Gaung

GAUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengikuti prosesi pelantikan Pengurus Rukun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Desa dan Kelurahan se - Kecama
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 13:34:14

Pemilu 2019, Demokrat Targetkan 10 Kursi di DPRD Inhil

TEMBILAHAN - Ketua Partai Demokrat H Samsudin Uti (SU) mengatakan, partainya semakin optimistis menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 jika mengacu pada hasil Pilkada 2018.Menurut SU, Partai Demokrat
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top