Selasa, 21 Maret 2017 | 20:51:24
Politik

Komisi II DPRD Rohul Hearing Dengan Masyarakat. Secepatnya Manajemen PT Hutahaean di Panggil

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
lustrasi

ROKAN HULU -  Setelah mendengar keterangan masyarakat terkait  permasalahan di PT. Hutahaean yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi tentang, dugaan "Caplok lahan dan tidak menempatin perjanjian", yang sebelumnya sudah di laporkan di DPRD setempat.

Komisi II DPRD Rohul usai hearing mendengar keterangan dari masyarakat pengadu  Selasa, (21/32017).Dalam pertemuan itu Ketua Hj. Sumiartini mengaku secepatnya mengundang Manajemen PT Hutahaean untuk didengar apa keterangannya

Lanjutnya, untuk pemanggilan Manajemen PT Hutahaean akan di agendakan secepatnya. Karena semuanya kami bekerja sesuai aturan yang ada.

"Kita  bukan mencari masalahnya. Tapi kita ingin permasalahan itu selesai dengan baik tanpa merugikan pihak siapapun,"jelas ketua Komisi II DPRD Rohul Hj. Sumiartini.

Pada hearing itu dihadiri Ketua Komisi II DPRD Rohul Hj. Sumiartini Ketua : Hj. Sumiartini, Sekertaris : H. Mufti Ali, S.Sos Anggota Hj. Nurzahara, Abdul Masykur dan H. Porkot SH sedangkan perwakilan dari masyarakat yang penerima kuasa Pengurus LSM TOPAN-RI Ketua Marianto Lubis Sekertaris Reihan Amir Tambunan Direktur Muda Bidang Kehutanan dan Perkebunan Sukrial Halomoan Nasution dan lainnya.

Untuk diketahui permasalahan itu terkait Manajemen PT Hutahaean Tambusai diduga "Caplok lahan dan mengingkari perjanjian awal" kedua belah pihak dari mewakili masyarakat H. Safei dan Manajemen PT Hutahaean.

Yang mana pada perjanjian kedua belah pihak itu, diduga PT Hutahaean ingkari kesepakatan dengan tidak membagi hasil sistim pola KKPA kepada pemilik lahan dan masyarakat setempat. Sementara Kelapa Sawit yang ditanam sudah lama berhasil.

Dalam surat perjanjaian pembayaran upah kerja imas, tumbang, Rencek lahan. H. Safei didalam pola KKPA dengan PT Hutahaean yang beralamat di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai. Yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2002 yang mewakili Direktur utama PT Hutahaean pihak pertama Ir. N Pasaribu dan yang mewakili pihak masyarakat Tingkok pihak ke II H. Safei.

Pada surat bersama itu kedua belah pihak mempedomani perjanjaian bersama yang merupakan sebuah kesepakatan untuk mengerjakan lahan dengan upah Rp 675.000 per Hektar yakni,

1, Bila mitra kerja tetap berjalan, maka uang yang dibayarkan PT. Hutahaean sebagai uang pengganti mengerjakan pekerjaan tersebut diatas tidak akan di Kembalikan lagi kepada perusahaan.

2, Bila mitra kerja gagal, maka uang yang dibayarkan oleh PT. Hutahaean tersebut diperhitungkan kembali dengan sistem, a. Apakah mitra kerja pribadi atau. b. Apakah jual beli. Perjanjaian itu ditandatangani pihak pertama pihak Ir. N. Pasaribu, pihak kedua H. Safei bersama saksi-saksi Ir. MSU Hasibuan, Ir. A. Sihotang, H. Bakar dan Murlan..

Sementara Dari surat PT Hutahaean menyatakan bahwa lahan Mitra tersebut sudah selasai ditanam seluas 700 ha. Dan sudah dapat dikonfersika kepada masyarakat sebelum waktunya, sesuai surat perusahaan PT Hutahaean nmor :75/03/Hth/II/2002 dengan tujuan surat Bapak Bupati KDH Tinggkat II Rokan Hulu di Pasirpengaraian.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta notaris H. Asman Yunus SH, nomor :58 tanggal 16 Agustus 1999 yang Disaksikan oleh Bupati Kampar, Kadis Kampar, Camat Tambusai dan Kepala Desa Tambusai Timur saat itu. Namun hingga saat ini belum juga Manajemen atau pemilik PT Hutahaean belum memberikan hak masyarakat.

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 20 Mei 2018 | 19:51:21

Alfa Syahputra: Hari Kebangkitan Nasional, Hindarilah Perang Saudara

ROKAN HULU - Hari Kebangkitan Nasional yang biasa dirayakan seluruh bangsa Indonesia pada 20 Mei mengingat dua peristiwa penting yaitu Berdirinya Boedi Oetomo Pada 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda Pada 28 Ok
Minggu, 20 Mei 2018 | 19:48:36

Pemerintah Mulai Terpikat Program Pemberdayaan Masyarakat PKUR YBM-BRI di Pekanbaru

PEKANBARU -Ketekunan para petani pemberdaya Jamur Tiram, kini mendatangkan keberkahan. Program yang termasuk dalam Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR), gagasan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
Minggu, 20 Mei 2018 | 16:33:57

Peringati Harkitnas, Firdaus Optimis Riau Jadi Provinsi Paling Maju Lewat Konsep Riau Madani

PEKANBARU - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke- 110 pada tahun 2018 ini merupakan momentum penting bagi kebangkitan Riau menjadi provinsi paling maju di Indonesia. Syaratnya, harus ada program strategis da
Minggu, 20 Mei 2018 | 16:12:54

Nikmati 4 Wisata Ramadan di Turki, Salah Satunya Tempat Jubah Nabi Muhammad Disimpan

Turki merupakan salah satu negara paling menakjubkan di dunia, apalagi di bulan Ramadan seperti ini.Selama bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa dari fajar hingga senja.Ini me
 
Berita Lainnya
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:40:18

Dua Peragawati Semampai Menghuni Fraksi PPP

JAKARTA-Mantan peragawati  era-1980-an asal Ngawi, Jawa Timur Ratieh Sanggarwaty dilantik menjadi anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo
 
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:09:08

Pimpinan Pansus yakin pasal definisi terorisme disepakati saat rapat 23 Mei

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan pembahasan revisi UU Terorisme hanya tinggal 1 pasal krusial, yakni definisi terorisme. Dia meyaki
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 20:53:57

Mahmudin Purba Kunjungi Pasar Ramadhan Nasdem di Pinggir

PINGGIR - Sepertinya para Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, tidak mau ketinggalan berpartisipasi meramaikan bulan suci yang penuh de
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 15:12:27

Ketua DPR prediksi RUU Terorisme selesai dalam dua pekan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaganya dan pemerintah sudah sepakat untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menarge
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 10:58:00

3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY

Bukan dalam pekan ini saja Presiden Jokowi menyindir kebijakan pemerintah masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, beberapa kali Jokowi menyindir kebijakan era sebelumnya kurang tepat. B
 
Rabu, 16 Mei 2018 | 15:52:53

Ketua DPRD Pelalawan Minta Panwaslu Bekerja Sesuai UU

PANGKALANKERINCI- Ketua DPRD Pelalawan H. Nasarudin, SH, MH meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) untuk senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-undang.Selain itu, putra a
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 15:45:01

JK nilai tak perlu terbitkan Perppu tentang terorisme

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan, tanpa Perppu pun para pelaku terori
 
Selasa, 15 Mei 2018 | 14:52:27

Wakil Ketua DPR: Tak Ada Fraksi yang Tunda Revisi UU Terorisme

Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada satu pun fraksi yang menunda penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.  "Itu enggak betul. Ti
 
Senin, 14 Mei 2018 | 16:04:02

Diaz Hendropriyono: PKPI Siap Kerja dan Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan, partainya akan siap memenangkan Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Diaz di hadapa
 
Senin, 14 Mei 2018 | 14:24:40

Anak Hendropriyono pimpin PKPI, Jokowi ingatkan soal fitnah dan kebencian

Putra AM Hendropriyono, Diaz Faisal Malik Hendropriyono terpilih secara aklamasi jadi Ketua Umum PKPI dalam Kongres Luar Biasa di Gedung Sekar Wijayakusuma Cipayung, Jakarta Timur, Senin (14/5). "Ada suas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 22:29:16

KPU Sosialisasikan Pilgubri ke Mahasiswa UIR

PEKANBARU-8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau terus mensosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Melalui program Goes to Campus, KPU menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan p
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:52:16

Belum diturunkan, KPUD Riau pelajari aturan soal baliho `salam 4 jari`

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau meminta agar Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho foto Ketua Umum partai G
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 11:07:07

Amien Rais Sindir UU Migas Pro Asing, Ini Faktanya

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kembali melontarkan kritik ke pemerintah. Setelah menyinggung lahan dikuasai asing, kali ini Amien Rais menilai penerapan Undang-Undang (UU) minyak dan gas
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 10:40:23

Hanura Targetkan Masuk 5 Besar di Pemilu 2019

Jakarta - Partai Hanura optimistis lolos ke DPR pada Pileg 2019. Hanura yakin bisa memenuhi ambang batas parlemen dan menjadi parpol 5 besar. "Kalau Partai Hanura teruji berkali-kali, kita berulang kali P
 
Sabtu, 12 Mei 2018 | 10:01:05

KH Said Aqil Beri Kode Keras Dukung Jokowi, Ke Mana Suara NU?

Jakarta - Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj memberikan kode mendukung Joko Widodo untuk menjadi Capres 2019. Pimpinan PBNU belum bicara dukungan suara untuk Jokowi di Pilpres 2019. Lalu ke mana suara NU?"KH M
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top