Selasa, 26 April 2016 | 22:05:12
ADVERTORIAL

DPRD Gelar Paripurna Penanda Tanganan Kesepakatan Nota KUA-PPAS dengan Pemkab Rohul

Laporan: Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
Bupati Rohul H.Suparman S.Sos, M.Si beserta Pimpinan DPRD Rohul Tanda tangan Nota kesepakatan KUA-PPAS Selasa, (26/4/2016)
ROKANHULU -Melalui Rapat Paripurna  penanda tanganan nota Kesepakatan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baik Bupati Rohul H.Suparman S.Sos, M.Si Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH Wakil Ketua H. Zulkarnain S.Sos, Abdul Muas, Hardi Chanda, dalam kesempatan itu  Bupati Suparman ucapkan terimakasih kepada Banggar Anggota DPRD  dan berharap APBD murni 2016 cepat di sahkan.

Penandatanganan yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Rohul tersebut, disaksikan oleh anggota DPRD Rohul, kepala dinas dan badan. Pada rapat paripurna tentang laporan badan anggaran (Banggar) ‎disepakati Jumlah PPAS yang disepakati yakni sekira 1,4 triliun.

"Dengan sudah ditandatanganinya KUA-PPAS ini, berharap APBD murni Rohul 2016 cepat di sahkan, sehingga program yang sudah dirancang akan segera berjalan di 2016," kata Bupati Rohul yang baru ini

Lanjutnya, ‎pada (26/6) Pemerintah Daerah dan DPRD telah berhasil merumuskan dan menyepakati secara bersama yang dituangkan dalam nota KUA -PPAS anggaran 2016, dengan begitu APBD nya Akan segera di sahkan.

Ditambahkannya KUA dan PPAS telah diupayakan se optimal ‎mungkin untuk dapat menampung berbagai  program yang bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan  keberpihakan pemerintah daerah pada peningkatan.

Dimana, kesejahteraan masyarakat, merupakan cerminan  pemerataan pembangunan kewilayahan. Namun  demikian, belum semua usulan dan kebutuhan  dapat terakomodir, hal tersebut lebih disebabkan  karena kemampuan anggaran masih terbatas  dibandingkan dengan banyaknya program yang  harus dilaksanakan di tahun anggaran 2016,  hal ini disebabkan karena kondisi penerimaan  daerah mengalami penurunan

‎Lebih lanjut dijelaskan, KUA dan PPAS  ini juga telah diupayakan seoptimal  mungkin untuk dapat menampung berbagai  program yang manfaat capaian kinerjanya dapat  dirasakan langsung oleh masyarakat, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan pendapatan daerah yang signifikan khususnya pada penerimaan dana  transfer pusat ke daerah,  bersifat dinamis dalam  menyikapi kebijakan maupun aspirasi yang  berkembang.

Secara umum struktur yang tertuang pada KUA-PPAS terdiri dari pendapatan daerah yang jumlahsekira  Rp. 1.4  triliun, ‎ belanja daerah sebesar 1.4 triliun.‎ Serta  pembiayaan daerah sebesar Rp. 3.6 Milyar.

Diterangkan Bupati Rohul kesepakatan kebijakan KUA-PPAS  dituangkan dalam  bentuk nota kesepakatan ini yang akan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD  tahun anggaran
2016.

"Ya angka ini dirasa sangat kurang untukmemenuhi kebutuhan pembangunan yang  diusulkan masyarakat, namun kedepan kita berharap, legislatif dan Eksekutif bisa berkoordinasi dengan pihak provinsi dan Pusat untuk penambahan dana," jelasnya.

‎Ditempat yang sama, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, MH mengakui pihaknya akan segera melakukan pembahasan RAPBD 2016. Sehingga dapat segera dilakukan pengesahan APBD.

"Kita perkirakan paling lama 4 Mei 2016 APBD Rohul bisa disahkan," pungkasnya. (fah/adv/DPRD)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 00:44:47

Sambut Lebaran, Fasha Ajak Warga Ramaikan Karnaval Takbir Keliling dan Shalat Ied Berjamaah

JAMBI- Keistimewahan bulan Ramadhan bagi umat Islam tanpa terasa akan segera berakhir, berganti menjadi hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal. Umat muslim diseluruh penjuru dunia biasanya memiliki tradisi unik te
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:59:24

Kadishub dan Sekdisdikpora Rohul Diganti

ROKANHULU Sekertaris Daerah (Sekda) Ir. H Damri Harun MM mewakili Bupati Rokan Hulu (Rohul),  Riau H. Suparman S.Sos M.Si, kembali melakukan Pelantikan beberapa penjabat dan penunjukan pelaksana tugas (P
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:08:02

Hari Anti Narkotika Internasional, DPC Granat Inhil Ajak Masyarakat Brantas Narkoba

TEMBILAHAN - Sebagai wujud keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap ancaman bahaya Narkoba, DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Indragiri Hilir (Inhil), ajak masyarakat brantas predaran Narkoba di Ka
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top