Senin, 25 April 2016 | 19:23:31

DPRD Rohul Gelar Sertijab Bupati, Disaksikan Forkompinda dan Ratusan Masyarakat

Laporan: Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
Serah terima jabatan Bupati di DPRD Rohul Senin, (25/4/2016)

ROKANHULU - Setalah dilantik di kemendagri Jumat (22/4/2016) belum lama ini, ratusan masyarakat hadiri serah terima jabatan Plh Bupati Rokan Hulu Ir Damri Harun kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih H Suparman dan H Sukiman yang dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Rokan Hulu Pasir Pengaraian, Senin (25/4/2016), meski Plh Bupati sesuai surat telegram sebelumnya dari Mendagri yang selanjutnya surat resmi dari Plt Gubri

Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan I, Ahmad Syah  Harofie yang mewakili Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, Anggota dan Pimpinan DPRD Rokan Hulu, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan Partai Politik.

Plh Bupati Rokan Hulu Damri dalam sambutannya menyampaikan bahwa SK Plh Bupati diterima olehnya pada tanggal 19 April lalu  dan efektif   menjalankan tugas hanya 2 hari tgl 20 dan 21 serta selanjutnya tanggal 22 Pelantikan Bupati dilaksanakan di Kantor Mendagri Jakarta.

Meski demikian Plh Bupati tetap melaksanakan tugas dengan sebaiknya meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Plh Bupati juga akan menyampaikan tahapan APBD Rokan Hulu dimana proses perencanaan sudah selesai dilaksanakan dan tinggal pengesahan oleh DPRD Rokan Hulu yang merupakan tugas Bupati terpilih yang sudah dilantik oleh Mendagri pada hari Jumat lalu  tanggal 22 April di Kantor Mendagri di Jakarta.

"Tugas Plh Bupati Rokan Hulu yang diamanatkan oleh Mendagri kepada  kita sudah selesai, selanjutnya akan kita serahkan kepada Bupati yang sudah dilantik untuk menjalankan roda pemerintahan ini," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Rohul, H. Suparman dalam pidatonya mengatakan bahwa proses pelantikan dirinya sebagai Bupati Rokan Hulu berbelit-belit  bahkan sempat tertunda dua hari dengan  keluarnya surat penundaan dari Mendagri dan hal itu merupakan suatu dinamika politik yang harus dijalani dan  sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT.

Lanjut dikatakan Suparman bahwa ada 5  konsep yang akan dilakukan ketika menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu yakni  penempatan pegawai sesuai keahliannya dan disiplin ilmu yang dimilikinya, percepatan pengesahan APBD Rokan Hulu yang sudah lama tertunda, penataan asset-asset daerah , mengkoordinasi bidang perencanaan yang telah dibuat yang akan disesuaiakan dengan visi membangun desa Desa menata Kota dan, pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Diakhir sambutan Suparman mengajak kepada seluruh masyarakt Rokan Hulu agar bersatu-padu dalam membangun Kabupaten Rokan Hulu agar lebih baik dan melanjutkan program-program yang telah dibuat sebelumnya.

"Ketika sudah dilantik tidak ada lagi tim-tim pemenangan, namun harus berkonsentrasi terhadap pembangunan Kabupaten Rokan Hulu karena Suparman bukan hanya Bupati milik  orang Golkar atau Susuki namun Bupati seluruh  masyarakat Kabupaten Rokan Hulu," jelasnya.(Fah/Avd/DPRD)


 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 20 April 2016 | 20:30:06

Pekantikan Ditunda Mendagri, Ketua DPRD Rohul Minta Masyarakat Menahan Diri

ROKANHULU - Pasca Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Komolo menerbitkan telegram penundaan palaksanaan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih priode 2016-2021 di Kabupaten Rokan Hulu pada pilkada sere
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top