Rabu, 20 April 2016 | 20:30:06
AVDETORIAL DPRD

Pekantikan Ditunda Mendagri, Ketua DPRD Rohul Minta Masyarakat Menahan Diri

Laporan: Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH dan Ketua Fraksi PAN Rohul Sahril Topan
ROKANHULU - Pasca Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Komolo menerbitkan telegram penundaan palaksanaan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih priode 2016-2021 di Kabupaten Rokan Hulu pada pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu H.Suparman, S.Sos M.SI-H.Sukiman yang seharusnya di gelar 19 April 2016 tepat di akhir masa penjabat sebelumnya berakhir yakni, Drs H.Achmad M.Si-Ir.H. Hafith Sukri MM, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kelmi Amri, SH minta kepada masyarakat untuk bersabar dan menahan diri, sehingga kondisi di negeri seribu suluk tetap aman dan kondusif.

"Saya minta masyarakat Rohul untuk dapat bersabar dan menahan diri pasca pelantikan tersebut tertunda dan mengharapkan kondisi di Rohul tetap aman dan kondusif, dengan tidak mencari-cari siapa yang bersalah pada penundaan pelantikan tersebut," kata Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri di Ruang kerjanya kepada Wartawan Rabu, (20/4/2016)

Menurut Ketua DPRD Rohul yang belum lama menjabat setelah menggantikan Ketua sebelumnya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentu terlebih dahulu melalui pertimbangan dan kajian terbaik.

"Saya mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat mengganggu kekondusifan Kabupaten Rohul yang berjulukan negeri seribu suluk,"ajaknya

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Rohul Sahril Topan menyesalkan atas dibatalkannya pelantikan Bupati Rohul terpilih, sebab dengan pembatalan tersebut, tentu mencedrai hati masyarakat karena terpilihnya Bupati Rohul terpilih, sebelumnya sudah melalui proses panjang melalui pilkada serentak pada Bulan 2015 lalu.

"Dan ini sangat merugikan masyarakat khususnya Rokan Hulu pada umumnya Riau serta akan menggagu berjalannya program pemerintah Rohul, peningkatan kesejahteran perokonomian masyarakat menurun,"ungkap Sahril Topan.

Untuk diketahui selain Mendagri menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bpati terpilih dalam telegram itu mendagri menunjuk sekda yang disusul surat penunjukan  Plh Bupati Rohul dari Plt Gubri.(Fah/Avd/DPRD Rohul)


 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 25 April 2016 | 19:23:31

DPRD Rohul Gelar Sertijab Bupati, Disaksikan Forkompinda dan Ratusan Masyarakat

ROKANHULU - Setalah dilantik di kemendagri Jumat (22/4/2016) belum lama ini, ratusan masyarakat hadiri serah terima jabatan Plh Bupati Rokan Hulu Ir Damri Harun kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih H S
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top