Senin, 14 Maret 2016 | 20:04:18

Terkait 20 % ADD 2015 Tak Dibayar, DPRD Rohul Sebut Sudah di APBD 2015 Lalu

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
DPRD Rohul terima Puluhan Kades se Rohul yang mempeetanyakan terkait 20 % ADD tidak cair (Senin 14/3/2016)
ROKAN HULU - DPRD Rokan Hulu mengukapkan Anggaran Dana Desa (ADD) senilai 20 % atau -+ Rp 12 Milyar dari -+ Rp 56 M yang belum di bayarkan oleh pihak pemerintah Rokan Hulu tersebut, itu angggaran APBD  murni  Tahun Anggaran 2015 yang diperutunkan Ke Desa-desa dan seharusnya sudah dibayarkan dan bukan lagi di Tahun 2016 ini di pertanyakan karena itu bukan domain DPRD Rohul setelah disyahkan pada penggunaan anggaran APBD murni 2015 lalu.

Hal ini terungkap saat Hearing (Dengar Pendapat), para kades tersebut dikoordintaori, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa (DPC-Apdesi) Kabupaten Rohul, Yarmanis (Kades Rambah Samobarat) dan Sekretarisnya, Maisar (Kades,  Pematangan Berangan) di Ruang Rapat Kantor DPRD Rohul Senin (14/3/2016) dan para kades itu disambut Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hardi Chandra, Anggota DPRD Rohul Syahril Topan (Dari Fraksi Partai Partai Amanat N)asional,  Thamrin Nasution (Partai Kebangkitan Bangsa), Budi Suroso (PDI-P).

Hearing  dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Candra dan dalam kesempatan itu dirinya menampung apa asipirasi yang disampaikan para Kepala Desa terkait dana ADD 2015 yang 20 % tersebut belum terbayarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Saat itu, secara tegas disampaikan, Yarmanis, keberadaan pemerintahan desa jelas sesusai legalitas yakni UU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa . "Jadi kami sudah mendatangi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), supaya anggaran kami yang 20 persen itu ditampung di APBD Tahun 2016 ini. Kami  minta tindak lanjutnya dari para wakil rakyat,  kami datang kemari memperjuangkan hak kami," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Syahril Topan, terkait dana ADD itu sudah ditampung dalam  APBD Murni tahun 2015, tekhnis pembayarannya, wakil rakyat menyerahkan kepada pengelolaan keuangan daerah. "Kita tidak mau melanggar hukum, jadi ada tidak ada dana ADD tersebut atau dilakukan tunda bayar, kita masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kita selaku fungsi pengawasan otomatis kita tengok dulu apakah itu dibayar atau tidaknya, jangan nanti hutang sekian tapi yang dijaukan sekian kita tak mau menyalahi dan melanggar hukum, semuanya ada aturannya," terangnya.

Masih dalam hearing juga, Kades  Tambusai Timur, Zulkarnain, mempertanyakan apakah dana ADD tahun 2015  itu masuk dalam hutang atau tidak, apakah akan dibayar tahun 2015 ini. "Sehingga bagi kami para kades jelas, soalnya TPAD menyatakan itu sudah diajukan ke DPRD dan akan dialukan tunda bayar," tanyaknya.

Pernyataan kades langsung dijawab, Anggota Badan Anggaran (Banggar), Thamrin Nasution mengakui kalau dana ADD tersebut tidak ada ditampung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun 2016 ini, jadi belum mengetahui akan ditunda bayar atau tidak, sepanjang ada dijaukan kita tengok dulu melanggar aturan atau tidak.

"Itu kita ada surat disampaikan TPAD kepada tapi yang dana ADD itu, tidak ada disampaikan kepada kita, kalau masalah kepentingan rakyat kita lebih dulu proaktif dan mengakomodir, karena kita kan wakil rakyat," papar Nasution.

Usai hearing, Yarmanis dengan tegas menyatakan jika dana ADD yang 20 persen belum dibayarkan. "Nanti kita akan datangi lagi kantor DPRD ini, kita bawa RT/RW, Kadus serta perangkat desa lainnya," sebut Yarmanis dengan nada agak emosi.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Chandra dikonfirmasi, dirinya sudah mendapat surat Bupati Rohul sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Rohul, kalau diajukan hanya hutang kepada pihak ketiga dan pembebasan lahan.

"Perlu diketahui yang diajukan hanya berupa hutang dari pihak ketiga yakni dari kontraktor dan pembebasan lahan, sedangkan untuk dana ADD itu sama sekali tidak ada," pungkas Hardi Chandra. (Fah)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 01:02:21

Di Penghujung Ramadhan Kompol Ali Ardi Berbagi Cerita Bersama Ilham, Remaja Alami Cacat Tubuh

PELALAWAN - Ananda Ilham, remaja yang telah menginjak usia 13 tahun ini, tak seperti remaja seusianya, bisa bermain dan bercengkrama bersama teman seusianya. Ia mengalami cacat tubuh. Penderitaan y
Sabtu, 24 Juni 2017 | 00:44:47

Sambut Lebaran, Fasha Ajak Warga Ramaikan Karnaval Takbir Keliling dan Shalat Ied Berjamaah

JAMBI- Keistimewahan bulan Ramadhan bagi umat Islam tanpa terasa akan segera berakhir, berganti menjadi hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal. Umat muslim diseluruh penjuru dunia biasanya memiliki tradisi unik te
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top