Senin, 14 Maret 2016 | 20:04:18

Terkait 20 % ADD 2015 Tak Dibayar, DPRD Rohul Sebut Sudah di APBD 2015 Lalu

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
DPRD Rohul terima Puluhan Kades se Rohul yang mempeetanyakan terkait 20 % ADD tidak cair (Senin 14/3/2016)
ROKAN HULU - DPRD Rokan Hulu mengukapkan Anggaran Dana Desa (ADD) senilai 20 % atau -+ Rp 12 Milyar dari -+ Rp 56 M yang belum di bayarkan oleh pihak pemerintah Rokan Hulu tersebut, itu angggaran APBD  murni  Tahun Anggaran 2015 yang diperutunkan Ke Desa-desa dan seharusnya sudah dibayarkan dan bukan lagi di Tahun 2016 ini di pertanyakan karena itu bukan domain DPRD Rohul setelah disyahkan pada penggunaan anggaran APBD murni 2015 lalu.

Hal ini terungkap saat Hearing (Dengar Pendapat), para kades tersebut dikoordintaori, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa (DPC-Apdesi) Kabupaten Rohul, Yarmanis (Kades Rambah Samobarat) dan Sekretarisnya, Maisar (Kades,  Pematangan Berangan) di Ruang Rapat Kantor DPRD Rohul Senin (14/3/2016) dan para kades itu disambut Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hardi Chandra, Anggota DPRD Rohul Syahril Topan (Dari Fraksi Partai Partai Amanat N)asional,  Thamrin Nasution (Partai Kebangkitan Bangsa), Budi Suroso (PDI-P).

Hearing  dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Candra dan dalam kesempatan itu dirinya menampung apa asipirasi yang disampaikan para Kepala Desa terkait dana ADD 2015 yang 20 % tersebut belum terbayarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Saat itu, secara tegas disampaikan, Yarmanis, keberadaan pemerintahan desa jelas sesusai legalitas yakni UU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa . "Jadi kami sudah mendatangi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), supaya anggaran kami yang 20 persen itu ditampung di APBD Tahun 2016 ini. Kami  minta tindak lanjutnya dari para wakil rakyat,  kami datang kemari memperjuangkan hak kami," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Syahril Topan, terkait dana ADD itu sudah ditampung dalam  APBD Murni tahun 2015, tekhnis pembayarannya, wakil rakyat menyerahkan kepada pengelolaan keuangan daerah. "Kita tidak mau melanggar hukum, jadi ada tidak ada dana ADD tersebut atau dilakukan tunda bayar, kita masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kita selaku fungsi pengawasan otomatis kita tengok dulu apakah itu dibayar atau tidaknya, jangan nanti hutang sekian tapi yang dijaukan sekian kita tak mau menyalahi dan melanggar hukum, semuanya ada aturannya," terangnya.

Masih dalam hearing juga, Kades  Tambusai Timur, Zulkarnain, mempertanyakan apakah dana ADD tahun 2015  itu masuk dalam hutang atau tidak, apakah akan dibayar tahun 2015 ini. "Sehingga bagi kami para kades jelas, soalnya TPAD menyatakan itu sudah diajukan ke DPRD dan akan dialukan tunda bayar," tanyaknya.

Pernyataan kades langsung dijawab, Anggota Badan Anggaran (Banggar), Thamrin Nasution mengakui kalau dana ADD tersebut tidak ada ditampung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun 2016 ini, jadi belum mengetahui akan ditunda bayar atau tidak, sepanjang ada dijaukan kita tengok dulu melanggar aturan atau tidak.

"Itu kita ada surat disampaikan TPAD kepada tapi yang dana ADD itu, tidak ada disampaikan kepada kita, kalau masalah kepentingan rakyat kita lebih dulu proaktif dan mengakomodir, karena kita kan wakil rakyat," papar Nasution.

Usai hearing, Yarmanis dengan tegas menyatakan jika dana ADD yang 20 persen belum dibayarkan. "Nanti kita akan datangi lagi kantor DPRD ini, kita bawa RT/RW, Kadus serta perangkat desa lainnya," sebut Yarmanis dengan nada agak emosi.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Chandra dikonfirmasi, dirinya sudah mendapat surat Bupati Rohul sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Rohul, kalau diajukan hanya hutang kepada pihak ketiga dan pembebasan lahan.

"Perlu diketahui yang diajukan hanya berupa hutang dari pihak ketiga yakni dari kontraktor dan pembebasan lahan, sedangkan untuk dana ADD itu sama sekali tidak ada," pungkas Hardi Chandra. (Fah)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 25 Maret 2017 | 12:03:31

Belum Dapat Kerja, Ini yang Bisa Dilakukan Fresh Graduate

JAKARTA - Usai lulus dari bangku kuliah, para fresh graduate pasti berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan. Namun kadangkala, mereka pun harus bersabar sampai akhirnya kesempatan itu datang.Berikut ini beber
Sabtu, 25 Maret 2017 | 11:48:58

Heboh! Pengunjung Museum Kamp Nazi Bugil dan Merantai Diri

AUSCHWITZ - Otoritas di Kota Auschwitz, Jerman, menutup sementara museum pembantaian korban Nazi. Penyebabnya, sejumlah pengunjung tiba-tiba menelanjangi diri mereka dan merantai diri bersama-sama di tempat ber
Sabtu, 25 Maret 2017 | 11:33:52

Jelang Pembukaan MTQ Ke XIV Tingkat Kecamatan Pinggir, Panitia Gelar Pawai Taaruf

PINGGIR - Sabtu pagi 25 Maret 2017 peserta Pawai Taaruf Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XIV tingkat kecamatan Pinggir resmi di lepas oleh pihak pemerintahan kecamatan Pinggir yang di wakili langsung ol
Sabtu, 25 Maret 2017 | 11:31:36

Kemristekdikti Cabut Izin 242 Perguruan Tinggi Swasta

TERNATE - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pada 2016 mencabut izin 242 Perguruan Tinggi Swasta bermasalah.Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti Prof Dr Jamal Wiwoho di Ternate,
 
Berita Lainnya
Jumat, 24 Maret 2017 | 15:02:05

Ini rincian DPT tidak valid versi timses Anies-Sandi

Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno (Anies-Sandi) kembali memaparkan temuan mereka terkait daftar pemilih tetap (DPT) tidak valid di Kepulauan Seri
 
Jumat, 24 Maret 2017 | 14:27:03

Saat Sandi curiga ada orang super kaya mau dirinya diperiksa polisi

Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings, Edward S Soeryadjaya, melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, ke polisi. Sandi, begitu dia disapa, dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan jual beli tanah
 
Jumat, 24 Maret 2017 | 14:02:14

12 Kecamatan Akan Menjadi Tuan Rumah PKP-PKB Di Inhil, Berikut Jadwalnya

TEMBILAHAN - Demi menjaga akselerasi program perjuangan serta menjalankan fungsi Partai Politik (Parpol) untuk memberikan pendidikan politik bagi anggotanya, maka proses pembekalan dan peningkatan kapasit
 
Kamis, 23 Maret 2017 | 15:25:34

Djarot tegaskan program KJL tidak bersifat politis

Dalam kesempatan bersilaturahmi dengan Pedagang Pasar Inpres, Selasa (21/3) di Jalan Pasar Inpres Grogol Petamburan, Djarot Saiful Hidayah, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat memaparkan peran vital yang di
 
Kamis, 23 Maret 2017 | 14:41:58

Dokumen sengketa Pilkada Dogiyai hilang, DPR tunggu penjelasan MK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan dokumen perkara Pilkada Dogiyai hilang saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, dokumen penting harus dipegang dan diawasi oleh pegawai tetap di institusi
 
Kamis, 23 Maret 2017 | 14:09:52

Fadli Zon usul masa jabatan anggota KPU-Bawaslu diperpanjang

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyarankan agar masa jabatan anggota KPU-Bawaslu diperpanjang sampai pembahasan UU Penyelenggara Pemilu yang baru selesai. Fadli yakin Panitia Khusus (Pansus) segera merampungkan pe
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 14:55:35

Soal mobil mogok, Demokrat sebut ada yang mau panaskan SBY & Jokowi

Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali hangat diperbincangkan di media. Gara-garanya, mobil dinas Jokowi yang dipakai saat kunjungan ke Kalimant
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 14:50:04

SBY: Saya sedih, seolah bawa mobil yang bukan hak saya

Pihak Istana menyebut Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana mengembalikan mobil yang sudah tiga tahun dipinjamnya. Namun, rupanya SBY punya alasan tersendiri soal mobil kepresidenan yang
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 14:47:46

Soal mobil mogok, Demokrat sebut ada yang mau panaskan SBY & Jokowi

Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali hangat diperbincangkan di media. Gara-garanya, mobil dinas Jokowi yang dipakai saat kunjungan ke Kalimant
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 14:45:50

Sandiaga sebut kasusnya perseteruan 2 orang super kaya

Cawagub DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara soal pernyataan cawagub DKI nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat mengenai kasusnya. Djarot membandingkan Sandiaga dengan Ahok yang selal
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 14:40:07

Tidak Hanya Dani M Nursalam dan SU Ataupun Wahid, Julak Aqil Ramaikan Bursa Pilkada Inhil 2018

TEMBILAHAN - Kancah perpolitikan menghadapi Pemilihan Pimpinan Krpala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri Hilir kian memanas.  Sejumlah nama-nama tokoh yang berpengaruh di Inhil sudah di gadang-gada
 
Selasa, 21 Maret 2017 | 22:30:03

Sudah Bersiap-siap, DPC PKB Inhil Lakukan Pembenahan Sampai Ke Tingkat Desa

TEMBILAHAN - Memasuki tahun politik tahun 2018 dan 2019, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Indragiri Hilir mulai gencar melakukan pembenahan dan penguatan pengurus ranting di t
 
Selasa, 21 Maret 2017 | 20:51:24

Komisi II DPRD Rohul Hearing Dengan Masyarakat. Secepatnya Manajemen PT Hutahaean di Panggil

ROKAN HULU -  Setelah mendengar keterangan masyarakat terkait  permasalahan di PT. Hutahaean yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi tentang, dugaan "Caplok lah
 
Senin, 20 Maret 2017 | 15:52:49

Fahri Hamzah geram DPR dianggap hambat KPK: Presiden saja diawasi!

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah Panitia Khusus (Pansus) hak angket korupsi e-KTP sebagai upaya menyerang Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurutnya, penggunaan hak angket merupakan bagian dari tugas dan fungsi
 
Senin, 20 Maret 2017 | 11:56:26

Sumarsono belum terima surat pemecatan Haji Lulung

PPP kubu Djan Faridz resmi memecat Abraham Lunggana alias Haji Lulung dari kepengurusan partai dan keanggotaan DPRD. Lulung dipecat karena tidak mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hiday
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top