Rabu, 25 November 2015 | 08:31:57
Diminta DPRD Rohul Segera Membahasnya

Pemkab Rohul Akui Sudah Serahkan KUA-PPAS

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
Sekda Rohul Ir Damri Harun
ROKAN HULU - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Pemkab-Rohul) mengaku, sudah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2015 ke DPRD Kabupaten Rohul di awal November 2015 lalu.

Namun, hingga kini, KUA dan PPAS Perubahan 2015 tersebut, belum dilakukan pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Rohul.
 
"Mengingat waktu yang singkat, maka kita berharap agar DPRD Rohul dapat membahas KUA dan PPAS Perubahan 2015.Karena sudah tiga kali diagendakannya rapat penjadwalan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan,  oleh  Badan Musyawarah (Banmus), tidak terlaksana. Karena Anggota Banmus yang hadir tidak memenuhi kuorum," tegas Sekda Rohul Ir Damri Harun, Selasa (24/11/2015)  kemarin, terkait pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Rohul tahun 2015 yang molor.
 
Jelas Sekda yang juga Ketua TAPD Rohul, dirinya tidak mendapatkan informasi mengapa tiga kali dijadwalkan rapat Banmus untuk mengagendakan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2015 tidak memenuhi kuorum.
 
''Itu Interen Dewan, dan kita tidak mengetahuinya. Rapat Banmus tidak terlaksana, akibat tidak kuorumnya kehadiran Anggota Banmus dalam rapat penjadwalan kegiatan DPRD," ucap Sekda.
 
Dimana batalnya Rapat Banmus DPRD Rohul terkiat penjadwalan agenda kegiatan DPRD yakni tanggal  9 November, 16 November dan 20 November 2015. Sekda mengaku, sehingga perlunya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan tersebut, karena ada beberapa tiga kegiatan yang dilaksanakan dasar hukumnya melalui Peraturan Bupati (Perbub) Rohul.
 
Dimana ada tiga kegiatan, yakni Dana Pilkada Rohul, Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pertanian dan Kesehatan, Kucuran Dana Desa yang bersumber dari APBN 2015.
 
'"Dana untuk tiga kegiatan itu keluar, setelah APBD  Rohul 2015 disahkan DPRD Rohul.Sehingga dalam penggunanan anggaran daerah itu, dikeluarhan Perbub.Namun  Perbub dari tiga anggaran kegiatan yang dilaksanakan itu, harus dituangkan didalam APBD Perubahan 2015," ucap Sekda lagi.
 
Sementara itu, di tempat terpisah, Pimpinan DPRD Rohul H Zulkarnain SSos yang dikonfirmasi mengatakan, penyerahan KUA dan PPAS Perubahan 2015 oleh Pemkab Rohul dinilai terlambat oleh DPRD. Seharusnya pekan kedua Agustus 2015, pemerintah daerah sudah mengajukan ke DPRD Rohul.
 
Sedangkan KUA dan PPAS Perubahan 2015 diajukan di November."Pimpinan DPRD sudah tiga surati pemerintah daerah untuk segera mengantarkan KUA dan PPAS Perubahan  2015. Rancangan KUA dan PPAS Perubahan itu baru sampai ketangan pimpinan 11 November.Sekarang ini sudah tanggal 23 November, waktu yang singkat dan dinilai sudah tidak dimungkinkan lagi dibahas KUA dan PPAS Perubahan 2015." sebutnya
 
Namun jelas Zulkarnain, dalam artian, Bukan DPRD tidak mau membahas, namun berhubung waktu yang singkat hingga akhir Desember 2015. dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pemabahasan KUA dan PPAS. Karena perlu perlu pembahasan KUA dan PPAS hingga mendapat kesepakatan bersama Banggar dengan TAPD Rohul.
 
Setelah pemerintah daerah menyerahkan Ranperda APBD Perubahan 2015, dilanjutkan dengan pembahasan anggaran hingga disahkannya APBD Perubahan 2015. "Berharap Pemerintah daerah segera mengantarkan KUA dan PPAS 2016 ke DPRD. Jangan nantinya disalahkan DPRD, jika terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD Rohul 2016 yang seharusnya per 31 Desember 2015 sudah disahkan," ungkapnya. (Fah/Rtc)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 01:02:21

Di Penghujung Ramadhan Kompol Ali Ardi Berbagi Cerita Bersama Ilham, Remaja Alami Cacat Tubuh

PELALAWAN - Ananda Ilham, remaja yang telah menginjak usia 13 tahun ini, tak seperti remaja seusianya, bisa bermain dan bercengkrama bersama teman seusianya. Ia mengalami cacat tubuh. Penderitaan y
Sabtu, 24 Juni 2017 | 00:44:47

Sambut Lebaran, Fasha Ajak Warga Ramaikan Karnaval Takbir Keliling dan Shalat Ied Berjamaah

JAMBI- Keistimewahan bulan Ramadhan bagi umat Islam tanpa terasa akan segera berakhir, berganti menjadi hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal. Umat muslim diseluruh penjuru dunia biasanya memiliki tradisi unik te
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top