Selasa, 17 Juli 2018 | 09:31:58
Politik

DPRD Rohul Paripurna Tentang Pansus dan LKPJ Kepala Daerah

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Fahrin Waruwu
Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri dihadiri Bupati Sukiman menggelar Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus, sekaligus Rekomendasi Dewan Terhadap LKPJ Bupati Rohul tahun 2017.
ROKANHULU -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Kelmi Amri SH  minta agar Pemerintah Kabupaten Rohul melengkapi data serta tabel penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rohul.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri  saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus), sekaligus Rekomendasi Dewan Terhadap LKPJ Kepala Daerah atau Bupati Rohul tahun 2017, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Rohul, Senin (16/7/2018) siang.

Rapat didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul Zulkarnain, Hardi Candra dan Abdul Muas, anggota DPRD Rohul, juga dihadiri Bupati Rohul H Sukiman serta para Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Rohul.

Dikatakan Kelmi Amri, setiap tahun Pemkab Rohul tidak juga melengkapi data dan tabel, yang lengkap dalam penyajian LKPJ Bupati Rohul sesuai kebutuhan Pansus, meski DPRD Rohul sudah memintanya.

"Kami berharap, dalam penyajian LKPJ Bupati Rohul Pemkab bisa sajikan dengan data dan tabel sesuai kebutuhan Pansus. Karena, untuk mengukur LKPJ itu harus dengan data, sehingga dalam penyajian data betul-betul konkrit dan sesuai dengan forum di masing-masing SKPD," tegas Kelmi.

Kelmi juga mengatakan, DPRD Rohul masih terkendala berbedanya data yang disajikan dalam format yang disajikan, ditambah dengan indeks pembangunan manusia berdasarkan data statistik yang juga tidak dicantumkan.

"Guna mewujudkan dan peningkatan dari indeks pembangunan manusia di Rokan Hulu harus ada data sandingan atau data pendamping 2017 dan terhadap indeks pembangunan manusia 2018," himbau Kelmi Amri.

Ketua DPC Partai Demokrat Rohul ini menambahkan, terkait penyajian LKPJ Kepala Daerah, hal itu sudah menjadi catatan Pansus dan diharapkan dilengkapi pemerintah daerah untuk tahun selanjutnya.

"Nantinya, ini  jadi catatan Pansus. Kita yakin, perlahan-lahan pemerintah daerah pasti memahami atas rekomendasi kita, dan kita harapkan LKPJ tahun depan jauh lebih baik lagi," harapnya.

Dengan tidak lengkapnya data dan tabel dalam penyajian, itu akan menyulitkan DPRD Rohul dalam mengukur kinerja, apakah data sudah sesuai dengan target atau tidak.

Kelmi berharap, untuk LKPJ selanjutnya pemerintah daerah melengkapi data dan tabel dalam penyajian, sehingga data tersebut sesuai kebutuhan Pansus DPRD Rohul.

Sebelumnya, dalam penyampaian LKPJ, Bupati Rohul H Sukiman juga berterima kasih serta penghargaan ke para pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Rohul yang sudah melakukan pembahasan dan analisis, serta mengkaji lebih mendalam dan cermat hasil kerja Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2017, sekaligus sudah berikan rekomendasi untuk menerima LKPj Bupati Rohul tahun 2017.

Hal itu, juga membuktikan atensi tinggi dari DPRD Kabupaten Rohul terhadap LKPJ Bupati Rohul Tahun 2017 yang sudah disampaikan.

"Kita akan perhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Rohul, itu akan kami jadikan bahasan untuk pedoman pembangunan di masa yang akan datang," kata Bupati Sukiman.

Bupati Sukiman berharap, ke depannya terus ditingkatkan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang selama ini telah dibangun dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan, khususnya pada Tahun Anggaran 2018, baik kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Rohul, seluruh jajaran Forkopimda, serta seluruh komponen masyarakat, dalam menghadapi persoalan dan tantangan, serta target yang akan dicapai.

‎Dari penyampaian LKPJ jelas Sukiman, mengacu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) antara lain menjelaskan bahwa: mewajibkan Kepala Daerah memberikan LKPJ ke DPRD.‎

Dimana sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).‎

"LKPJ Bupati Rohul tahun 2017 secara konstitusi sudah dibahas internal DPRD, sesuai dengan tata Tertib DPRD Kabupaten Rohul, yang pada saat ini sudah menyampaikan hasil pembahasannya ke kita semua," papar Bupati Sukiman.

Menurutnya, LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan tentang arah kebijakan umum Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dari rekomendasi yang sudah disampaikan Pansus LKPj, Bupati Sukiman sudah memberikan kontribusi nyata pada peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus ditindaklanjuti.

"Kita masih menyadari, rekomendasi tersebut mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kinerja, baik yang berkaitan dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan daerah," ucap Bupati Rohul H Sukiman. (Fah/rls)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 16 Januari 2019 | 11:57:00

2 Hari Berturut-turut, Puluhan Pelajar SMP di Sumbar Kesurupan

BATUSANGKAR - Puluhan pelajar SMP Negeri 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kesurupan, Rabu (16/1) pagi. Aktivitas belajar-mengajar di sekolah terpaksa dihentikan karena selur
Rabu, 16 Januari 2019 | 11:53:53

Google Hapus Aplikasi yang Minta Izin Akses SMS

JAKARTA - Ketika Anda meng-install sebuah aplikasi, maka aplikasi Android itu bisa saja meminta izin kepada Anda. Misalnya, meminta izin untuk mengakses pesan atau foto di ponsel Anda. Hal yang mencuri
Rabu, 16 Januari 2019 | 11:45:30

Mayat Pria Ditemukan Tergantung di Dalam Mobil di Banyumas

BANYUMAS - Warga Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jateng, dikagetkan dengan penemuan mayat di dalam mobil. Leher mayat tersebut terikat dan tergantung di dalam mobil.Menurut K
Rabu, 16 Januari 2019 | 11:39:59

Berulangkali Tertunda, Thailand Batal Gelar Pemilu pada Februari 2019

BANGKOK - Pemilihan umum untuk mengakhiri pemerintahan militer di Thailand yang telah lama tertunda akan kembali mundur dari jadwal pelaksanaan semula. Pejabat Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan, p
 
Berita Lainnya
Selasa, 15 Januari 2019 | 16:24:12

Fahri Sebut Prabowo Bak Sukarno, Karding Ibaratkan Nyalon Ketua OSIS

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyamakan gaya orasi Prabowo Subianto dengan Presiden RI pertama, Sukarno. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Ka
 
Senin, 14 Januari 2019 | 13:45:39

PKS Singgung Tim Gabungan Novel Baswedan: Telat, Semoga Tak Politis

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut pembentukan tim gabungan untuk mengusut teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terlambat. Dia juga berharap tida
 
Senin, 14 Januari 2019 | 10:23:27

Ketua DPR Sambut Usulan PKS soal RUU Perlindungan Tokoh Agama

JAKARTA - PKS ingin memperjuangkan pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan DPR akan terbuka bagi siapapu
 
Senin, 14 Januari 2019 | 10:13:27

Soal Tes Baca Alquran, BPN: Kami Siap Ikut Kalau KPU yang Mengadakan

JAKARTA - Ikatan Dai Aceh (IDA) berencana menagih respons kedua pasangan capres-cawapres soal undangan tes baca Alquran. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan hany
 
Senin, 14 Januari 2019 | 09:28:39

PKS Mau Perjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama, PKB Singgung Habib Bahar

JAKARTA - PKS ingin memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama. PKB mengatakan hukum di Indonesia sudah secara komprehensif mengatur perlindungan k
 
Senin, 14 Januari 2019 | 09:17:06

Prabowo: Kalau Mau Ganti Presiden, 17 April Kita Harus Menang

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto diteriaki 'ganti presiden' saat berpidato dalam acara Konsolidasi Koordinator TPS se-Provinsi DKI Jakarta di Roemah Djoeang Prab
 
Sabtu, 12 Januari 2019 | 16:00:53

Tim Prabowo Bantah Ubah Visi Misi Jiplak Jokowi: Kubu Sebelah Hoax

JAKARTA - Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso membantah pihaknya menjiplak visi-misi Jokowi-Ma'ruf. Dia mengatakan tudingan dari kubu capres cawapres nomor urut 01 itu sebagai hoax."Kat
 
Sabtu, 12 Januari 2019 | 15:02:27

Revolusi Moral Amien Rais Disindir TKN Jokowi, PAN: Monggo Balas Kritik

JAKARTA - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago mau membuat buku berjudul 'Taubat' untuk membalas buku 'Revolusi Moral' Amien
 
Sabtu, 12 Januari 2019 | 11:32:32

Prabowo Sandi Ganti Visi Misi, PSI Ibaratkan Bus di Tengah Jalan Mendadak Ubar Jalur

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ikut mengomentari keputusan Prabowo-Sandi mengubah visi dan misi sebagai kandidat capres-cawapres. Dia mengibaratkan langkah tersebut ba
 
Sabtu, 12 Januari 2019 | 09:28:54

Dapat 9,9% dalam Survei, Golkar Bicara Punya Caleg Kuat di Daerah

JAKARTA - Golkar masih yakin bisa menang Pemilu 2019 meski disebut berada pada posisi ketiga dalam survei terbaru yang dirilis Alvara Research Center. Alasannya, Golkar punya caleg kuat di ber
 
Sabtu, 12 Januari 2019 | 09:00:59

PAN Minta Bawaslu Objektif Terkait Pose Satu Jari Bima Arya

JAKARTA - PAN meminta Bawaslu Kota Bogor objektif dalam pemeriksaan pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat hadir di kegiatan cawapres Ma'ruf Amin. PAN yakin Bima Arya tak melanggar aturan t
 
Jumat, 11 Januari 2019 | 16:56:05

Jokowi Rela Tidak Disukai Asal Hidup Rakyat Bisa Diperbaiki

JAKARTA- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kelima dalam Pancasila itu benar-benar ingin diwujudkan Joko Widodo (Jokowi) ketika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014 lalu dalam m
 
Jumat, 11 Januari 2019 | 11:49:32

Moeldoko Soal Tagline Prabowo-Sandi Diubah: Fotokopi Lebih Mudah Daripada Berpikir

JAKARTA - Penggantian dan pengubahan tagline serta visi misi capres dan cawapres Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dari 'Adil Makmur Bersama Prabowo-Sandi' menjadi 'Indonesia Menang' meman
 
Jumat, 11 Januari 2019 | 11:35:43

Revisi Visi Misi Ditolak, Tim Prabowo: Itu Bukan Buat KPU tapi Rakyat

JAKARTA - KPU menolak revisi visi misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meski sempat mempublikasikan lewat situs mereka. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tak masalah dengan penolakan KPU."Tid
 
Jumat, 11 Januari 2019 | 10:53:58

Tim Jokowi: Visi Misi Prabowo-Sandi Dirombak Total, Tak Hanya Revisi

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik perubahan visi misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut TKN Jokowi-Ma'ruf, tak setuju dengan klaim Badan Pemen
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top