Selasa, 13 Maret 2018 | 09:09:55
politik

Nomor Register 20 Desa Pemekaran di Rohul Sudah Keluar, Dibenarkan Ketua DPRD

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
humas DPRD Rohul
Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH.
ROKANHULU - Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan nomor register 20 Desa baru yang dimekarkan
dari desa induknya yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Nomor register yang diterbitkan ini setelah melalui proses panjang disertakan persyaratan yang lengkap, sehingga dari 30 pemekaran desa yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Rohul hanya ada sekitar 20 desa yang memenuhi persyaratan untuk  dimekarkan.

Adapun 20 Desa pemekaran yang sudah diregistrasi tersebut yaitu, 8 desa di Kecamatan Tambusai Utara yakni pemekaran dari desa Mahato Induk, yaitu, Desa Mahato Suka Jaya, Mahato Bandar Selamat, Mahato Timur, Mahato Kanan, Mahato Hulu, Mahato Riau Makmur, Mahato Suka Maju dan Mahato Cindur Jaya.

Selanjutnya 4 Desa di Kecamatan Tambusai, yaitu, Desa Bukit Senyum, desa Kumango Hulu, desa Koto Bangun dan Desa Sungai Kuning.

Kemudian dua Desa di Kecamatan Rambah Hilir, yaitu Desa Rambah Jaya dan Desa Surau Tinggi.

Selanjutnya, satu Desa di Kecamatan Bangun Purba yakni Desa Payung Bersama yang merupakan pemekaran dari desa Bangun Purba Timur Jaya (BPTJ).

Dua Desa di Kecamatan Bonai Darussalam, yaitu, Desa Sontang 8 kali dan Desa Titian Gading. Dan satu Desa di Kecamatan Kunto Darussalam, yaitu Desa Sei Murai yang merupakan pemekaran dari Desa Muara Dilam.

Terakhir pemekaran dua Desa di Kecamatan Ujung Batu, yaitu, Desa Durian Sebatang dan Desa Ujung Batu Barat yang merupakan pemekaran dari desa Pematang Tebih.

Dengan keluarnya register 20 Desa pemekaran baru tersebut untuk selanjutnya tinggal minta persetujuan pusat, maka jumlah desa di Rohul yang saat ini ada 146 desa akan menjadi 166 desa.

"Setelah keluarnya register Pemprov Riau melalui SK Gubernur terhadap 20 desa pemekaran itu, maka akan segera ditunjuk Pejabat sementara (Pjs) Kades dari PNS sesuai PP 47 tahun 2015 yang merupakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan akan di evaluasi selama 3 tahun, "kata sumber di DPMPD Rohul kepada awak media,

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH yang dikonfirmasi Selasa, (13/3/2018) pagi membenarkan Pemprov Riau sudah keluarkan atau menerbitkan nomor register  20 Desa pemekaran yang tesebar di Kabupaten Rohul.

"Ya, benar nomor registernya sudah keluar," kata Ketua DPRD Rohul.

Kelmi Amri menambahkan, 20 Desa tersebut telah memenuhi persyaratan pemekaran baru dan sudah layak menjadi dan berdiri sebuah Desa.

Lanjut Ketua DPRD Rohul dari Partai Demokrat ini, mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Riau atas terbitnya nomor register 20 Desa pemekaran, tentunya ini yang sama-sama kita beri respon yang baik dan apresiasi.

"Dan segera di proses, juga kita tindak lanjuti dengan meminta persetujuan ke kementrian untuk diteruskan menjadi Perda agar desa ini defenitif sesuai dengan tahapan yang dIatur oleh UU," tambah Kelmi Amri.

"Ini kebanggaan bagi  masyarakat kita yang sudah lelah bertahun tahun memperjuangkan pemekaran desa itu dengan tujuan memperpendek rentang kendali pelayanan, terhadap masyarakat," pungkasnya. (fah).
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:38:28

Golkar sebut Jokowi tak bisa intervensi penyelesaian kasus Novel Baswedan

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa melakukan intervensi pada kasus penyiraman terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel B
 
Berita Lainnya
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:38:28

Golkar sebut Jokowi tak bisa intervensi penyelesaian kasus Novel Baswedan

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa melakukan intervensi pada kasus penyiraman terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel B
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:33:02

Mau Ditenggelamkan PA 212, Perindo: Kami Kurang Apa Coba?

Jakarta - Partai Perindo menjadi salah satu partai yang dijauhi dan akan ditenggelamkan Persaudaraan Alumni (PA) 212, sesuai dengan amanat Habib Rizieq Syihab. Perindo heran atas sikap PA 212 itu.Se
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 11:24:29

Golkar Calonkan 2 Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

Jakarta - Partai Golkar mengakui mendaftarkan dua mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg di Pileg 2019. Dua eks napi korupsi itu ialah TM Nurlif dan Iqbal Wibisono.TM Nurlif merupakan Ketua DPD I Gol
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:50:55

Politikus Demokrat Ungkap Hambatan Terbesar Bergabung di Koalisi Jokowi

Jakarta - Partai Demokrat sempat menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, untuk membentuk koalisi di Pilpres 2019. Namun, koalisi tak kunjung terwujud karena sebuah alasan. "Terutama hubungan Pak SBY den
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:38:58

Ini Alasan Diterapkannya Sistem Zonasi dalam PPDB

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) segera melakukan perbaikan terhadap sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Lewat sistem zonasi
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 15:07:54

Pertemuan Prabowo dan Puan dianggap sinyal Gerindra gabung koalisi Jokowi

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menganggap upaya Gerindra membentuk koalisi besar bersama PKS, PAN dan Demokrat sulit tercapai. Ace mengklaim koalisi besar yang diinginkan Prabowo adalah bergab
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 14:38:03

Sekda Inhil Ikuti Prosesi Pelantikan Pengurus Rukun HNSI Se-Kecamatan Gaung

GAUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengikuti prosesi pelantikan Pengurus Rukun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Desa dan Kelurahan se - Kecama
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 13:34:14

Pemilu 2019, Demokrat Targetkan 10 Kursi di DPRD Inhil

TEMBILAHAN - Ketua Partai Demokrat H Samsudin Uti (SU) mengatakan, partainya semakin optimistis menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 jika mengacu pada hasil Pilkada 2018.Menurut SU, Partai Demokrat
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:59:33

Plt Gubernur Lantik 7 Anggota KIP Aceh

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik 7 anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Da
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:48:43

Konsisten Dukung Jokowi, TGB Akan Mundur dari Demokrat?

Jakarta - Nama Tuan Guru Bajang alias TGB Zainul Majdi muncul di tengah keriuhan bursa cawapres dua poros dukungan capres, yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) kini disebu
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:14:29

SBY dirawat karena kelelahan usai hadiri acara reuni SMA di Pacitan

JAKARTA - Asosiasi bank-bank Bangladesh yang tergabung dalam Primary Dealers Bangladesh Limited (PDBL) bertandang ke Indonesia untuk belajar tentang pasar surat utang. Sebab, infrastruktur pasar obligasi
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 09:18:11

Yakin Menang di Pileg Tahun 2019, Bacaleg PKB Rohul Daftar ke KPU

ROKANHULU - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (17/72018), Resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohul.Pada Pemilu 2019 in
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top