Senin, 6 Juni 2016 | 17:42:22

Ramadan, Serapan APBD Riau Harus Optimal

Laporan: Andika Ginting

Sebarkan:
Internet
Ilustrasi

PEKANBARU- Senin (6/6/2016) besok, bertepatan dengan 1 Ramadan. Hari masuk kerja pertama Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah libur sejak Jumat (3/6/2016) lalu.

"Jangan jadikan puasa sebagai alasan. Saya berharap serapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) lebih optimal," sebut Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada wartawan.

Andi berharap setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Provinsi Riau fokus menjalankan APBD. Terlebih lagi ada 12 SKPD yang sudah dipanggil Gubernur dan Plt Sekda beberapa waktu lalu karena anggarannya besar tapi serapannya sedikit.

"Kalau ada masalah serapan APBD segera berkonsultasi. Baik itu dengan atasan di SKPD, mau dengan Pak Sekda atau dengan Gubernur," pesan Andi.

Menurut Andi setiap SKPD sudah mengetahui tata cara penggunaan APBD ini. Sehingga tinggal fokus saja melakukan kegiatannya.

Berdasarkan data dari situs resmi riau.go.id yang diakses pada hari Minggu pukul 13.30 WIB,  Dinas Pertanian dan Peternakan tercatat masih di angka 0,0 %. Anggaran untuk dinas ini adalah sebesar Rp 182.247.798.353,00 (182,25 M).

Sedangkan pemegang anggaran terbesar dari 51 SKPD yang tercatat adalah Dinas Bina Marga dengan jumlah anggaran Rp 1.437.609.092.700,00 (1,4 T). Namun realisasinya belum bergeser dari 0,35 % atau senilai Rp 105.691.632.550,00 (105,7 M).

Realisasi APBD hingga Juni 2016 ini masih rendah. Untuk realisasi fisik sebesar 18,84 % dan realisasi SPJ tercatat baru 7,84 %. (mcr/snc)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 25 Juni 2017 | 22:44:04

Jelang Arus Balik, Polres Bengkalis Himbau Masyarakat Tetap Disiplin Berlalu Lintas

BENGKALIS - Jelang arus balik pasca perayaan Idul Fitri 1438 H yang akan berlangsung beberapa hari lagi, pihak Kepolisian khususnya di wilayah Hukum Polres Bengkalis kembali mengingatkan kepada seluruh lapisan
Minggu, 25 Juni 2017 | 20:58:57

Serentak, Pemkab Inhil Bayarkan Honor Pengajar Magrib Mengaji 6 Bulan Sekaligus

TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membayarkan honorarium para tenaga pengajar maghrib mengaji selama 6 bulan yang terhitung sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2017, Kamis (22
Minggu, 25 Juni 2017 | 20:35:57

Ditinggal Mudik, 60 Rumah Habis Terbakar di Inhil

KATEMAN - Tepat pada malam hari raya Idul fitri 1438 H,  60 Pintu Perumahan Karyawan PT. Pulau Sambu Guntung (PT.PSG), Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) habis dilahap sij
Minggu, 25 Juni 2017 | 17:39:12

Amazing, Dua Tahun Berturut, Sorek Satu Terbebas Hiruk Petasan

PELALAWAN - Adem, hening dan bersahaja, adalah pemandangan nan indah saat malam takbir di Kelurahan Sorek Satu. Sudah berjalan dua kali lebaran, Kota Bidadari ini bebas dari hiruk pikuk ledakan mercon dan kemba
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Juni 2017 | 17:03:39

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Sabtu, 24 Juni 2017 | 16:56:09

Jalan tengah agar Pansus angket KPK tak gaduh

Hubungan DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terlihat kurang harmonis. Berawal dari DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) angket untuk melakukan evaluasi dan mempertanyakan kinerja KPK apa
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top