Minggu, 13 Desember 2015 | 20:44:55
Berjuang Untuk Masyarakat

DPRD Inhil Ini Tolak Pembangunan Kantor Bupati yang Baru

Laporan : Aditya Prahara

Sebarkan:
Aditya Prahara
Zulbahri

TEMBILAHAN - Usulan pemerintah untuk membangun kantor bupati Inhil yang baru menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik itu masyarakat, pemuda, dan bahkan mahasiswa.

Dengan kompleksnya permasalahan yang ada sedang dialami masyarakat sungguhlah sangat tidak tepat pemerintah menganggarkan 120 M Hanya untuk membangun Gedung Baru.

Ya, ungkapan tersebut dilontarkan oleh Anggota DPRD Inhil ketika sedang melaksanakan kegiatan Reses III Masa Persidangan ke III di kelurahan seberang Tembilahan.

"Sikap pemerintah saat ini terkesan tidak berpihak kemasyarakat, ditengah kompleksnya permasalahan yang ada di inhil ini sangatlah tidak wajar pemerintah mewacanakan pembangunan kantor yang baru," ungkap Zulbahri

Lebih lanjut Politisi partai NasDem itu mengatakan dengan anggaran sebesar 120 M sangatlah banyak yang bisa dibikin pemerintah terutama di bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakt.

"Dengan anggaran sebesar 120 M sangatlah banyak yang bisa dibikin pemerintah terutama di bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakt, seperti halnya penyelamatan kebun kelapa rakyat, seperti penyampaian saudara kita tadi yang menginginkan perbaikan Normalisasi tanggul kebunnya, peningkatan infrastruktur, Beasiswa Pendidikan seperti yang di inginkan ibu kita tadi jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah, penyelamatan berbagai macam hal lainnya," papar Zulbahri

"Terus terang saya menolaknya, tapi kalau saya saja yang menolaknya sedangkan yang lainnya 44 lagi anggota DPRD Inhil yang ada itu menyetujuinya ya kalah juga lah saya," sambungnya lagi.

Menanggapi hal tersebut salah seorang masyarakat RT 01/RW 02 kelurahan Seberang Tembilahan, kamisah  mengatakan" Terimakasih kepada bapak, memang saat ini bukan gedung baru yang butuhkan, Produktivitas perkebunan kelapa masyarakat hanya tinggal berapa persen saja lagi, kita bisa lihat kebun kelapa masyarakat disini sudah sangatlah parah kondisinya, itu baru satu contoh, belum lagi di daerah-daerah lainnya, sosok pemimpin yang mendahulukanlah kepentingan Masyarakat seperti bapak inilah yanh kami butuhkan bukan kepentingan para pejabat," tandasnya (dit)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:59:04

Operator Asing Jualan SIM Card di Indonesia, Pemerintah Kecolongan?

JAKARTA - Pasca diberlakukannya post border, banyak barang impor, baik itu legal maupun ilegal diperdagangkan bebas di Indonesia. Salah satunya, SIM card dari operator seluler Arab Saudi, Zain, yang turut
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:55:07

Babinsa Koramil 02/Tanah Putih Beri Pelatihan PBB Kepada Pelajar SMA

ROHIL- Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-74 pada tanggal 17 Agustus mendatang, Bintara Pembina Desa (Babinsa) jajaran Babinsa Kodim 0321/Rohil dan B
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:52:59

Awas, Konsumsi Gula Berlebihan Bikin Kulit Kusam!

Biasanya konsumsi gula berlebihan dikaitkan menjadi salah satu penyebab obesitas. Tidak salah memang, gula menyebabkan lingkar pinggang semakin melebar. Selain itu, konsumsi gula ternyata juga berpengaru
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:49:43

Polisi Masih Cari Barang Bukti Sabu yang Diduga Dibuang Nunung ke Toilet

JAKARTA - Saat penangkapan berlangsung, Nunung tengah berada di toilet untuk buang air besar. Kabarnya ia membuang barang bukti sabu di saluran air di rumahnya.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwo
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:24:22

Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Respons PKS

JAKARTA - Partai Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR sebagai bentuk rekonsiliasi nyata di tingkat elite parlemen. PKS yang berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 mempersilakan partai berlog
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:19:18

Bima Arya: Banyak di DPP PAN yang Semangat Jadi Oposisi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebutkan banyak kader di DPP PAN yang ingin menjadi oposisi. Menurutnya oposisi juga terhormat."Saya lihat di dalam it
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 17:03:44

Gerindra Ingin Ketua MPR, PAN: Politik Itu Dinamikanya Tinggi

JAKARTA - Beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra, turut meramaikan bursa Ketua MPR periode 2019-2024. Berbeda dengan PAN, yang memilih menunggu hingga anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 201
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:35:51

Gerindra: Di Luar atau Gabung Pemerintah Kami Tetap Pegang Prinsip

BOGOR - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara soal posisi Partai Gerindra untuk periode 2019-2024. Menurutnya, di dalam atau di luar pemerintahan, Gerindra bakal teguh memegang prinsip
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 10:07:08

Bicara Rekonsiliasi, Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berbicara soal rekonsiliasi. Menurutnya, rekonsiliasi bisa dimulai dari tingkat wakil rakyat di parlemen dengan menunjuk anggota Dewan dari Fraksi Part
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 16:42:45

Bamsoet Ingin Kembalikan Roh Golkar ke Partai Keluarga Tentara

JAKARTA - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Partai Golkar didirikan oleh Purnawirawan TNI/Polri. Sehingga ia ingin menjadikan Golkar sebagi
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:50:02

Deklarasi Caketum Golkar, Bamsoet Singgung Pasukan Singa Dipimpin Domba

JAKARTA - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendeklarasikan dirinya sebagai calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar. Maju sebagai caketum, ia mengaku
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 10:43:27

PSI Kritik PAN yang Tak Ganti Taufik Kurniawan di DPR: Tidak Sensitif!

JAKARTA - PSI mengkritik PAN yang tidak mengganti Taufik Kurniawan di kursi Wakil Ketua DPR setelah terjerat kasus korupsi. Menurut PSI, PAN telah memberikan contoh buruk."Rekan-rekan di PAN sam
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 09:43:12

PKB Ngebet Tambah Menteri, NasDem: Kurang Bijak Bebani Presiden

JAKARTA - PKB ingin menambah jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Partai NasDem menilai permintaan tersebut tidak bijak karena membebani Jokowi."Melihat betap
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 09:09:02

PKS soal Paripurna Wagub: Kami Ikut Aturan, Tapi Jangan Dilambatin

JAKARTA - Wakil Ketua DPR DKI Jakarta M Taufik menilai ada keterlambatan rapat paripurna pemilihan wakil gubernur. Wakil Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta Nasrullah mengatakan partainya ingin proses rapa
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 09:03:35

PKB Ingin Tambah Kursi Menteri, PDIP: Koalisi Bukan Perhitungan Untung-Rugi

JAKARTA - PKB ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. PDIP sebagai rekan koalisi PKB memandang koalisi bukan diikat oleh perhitungan untun
 
Kamis, 18 Juli 2019 | 08:59:15

PKB Minta Tambah Menteri, Golkar: Nanti Ada yang Tak Kebagian

JAKARTA - PKB ingin menambah jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. PKB sendiri sudah menempatkan empat kadernya di kabinet Jokowi pada periode sebelumnya yaitu
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 16:53:01

PPP soal Pro-Prabowo Gabung Koalisi: Jangan Asumsinya Kurangi Jatah Menteri

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan siap bekerja sama dengan siapa pun, termasuk parpol yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pro-Prabowo Subianto. PPP mengatakan bangsa
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 16:37:14

Tangkap Sinyal Jokowi, PPP Terbuka Bahas Nama Menteri di Mukernas

JAKARTA - Akhir pekan nanti PPP akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV. Dalam Mukernas tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan nama-nama menteri untuk mengisi pemerintah
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 14:46:00

Grace Natalie Diisukan Jadi Menteri PPPA, PSI: Belum Pernah Diusulkan

JAKARTA - Ketua Umum PSI Grace Natalie diisukan akan menduduki kursi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di kabinet Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024. PSI mengatakan tidak perna
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top