Senin, 16 Mei 2016 | 21:54:36
politik

Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Melayu Riau Terkait Pembangunan Gedung Daerah Siak

Laporan:Sahril Ramadhana

Sebarkan:
Sahril Ramadhana
H. Abu Bakar, SH (Mantan Kejari Siak) dan H. Endang Sukarelawan (Mantan Pimpinan DPRD Siak).

SIAK - Terkait pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak, Indra Gunawan, SE menyangkut "Pembangunan Gedung Daerah Harus Terus Dilanjutkan", beberapa tokoh masyarakat Melayu Riau yang berasal dari Siak angkat suara.

Melalui Pers Rilies yang dikirimkan, Senin (16/5/2016) sore. H. Abu Bakar, SH (Mantan Kejari Siak) dan H. Endang Sukarelawan (Mantan Pimpinan DPRD Siak) sependapat dengan pernyataan yang dilontarkan Indra Gunawan, SE ketika dikonfirmasi spiritriau.com Jumat (13/5) sore.

Bukan tanpa sebab jelas Abu Bakar, kabupaten Siak sebagai salah satu kabupaten besar, baik pertumbuhan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya memiliki Gedung Daerah yang representatif dan menjadi kebanggan Daerah Siak dan masyarakat Siak.

"Kabupaten Siak kan sudah meroket, tamu-tamu dan petinggi-petinggi Negeri ini sering berkunjung ke Siak. Acara serta even bertatap Nasional dan Internasional sering digelar di Siak, malu lah kita kalau pertemuan-pertemuan tersebut digelar di Gedung Mah Ratu atau di ruang Aula Kantor Bupati Siak," imbuhnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Melayu lainnya, sekaligus mantan pimpinan DPRD Siak, H. Endang Sukarelawan juga menjelaskan, sejarah Kesultanan Siak sudah membuktikan betapa perkasanya Kesultanan hingga menyumbang 13 Juta Goulden kepada Pemerintah RI pada masa itu.

Oleh karena itu, pembangunan Gedung Daerah yang Representatif tersebut harus terus dilanjutkan, karena gedung tersebut termasuk kebutuhan daerah dan menjaga marwah daerah seperti jaman Kesultanan.

"Kalau ada pihak-pihak yang beranggapan tahapan pembangunan gedung tersebut ada persoalan hukumnya, ya....... silahkan saja aparat hukum menelitinya, tapi pembangunan gedung tersebut harus tetap berjalan sampai bisa di pergunakan, " pungkasnya.

Menanggapi beberapa pernyataan tersebut, Ketua Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) Wan Hamzah angkat suara, ia mengatakan kesadaran beberapa pihak terkait seharusnya ada terhadap pembangunan mega proyek  Gedung Daerah tersebut.

"Kita sebagai masyarakat bukan tidak setuju pembangunan gedung tersebut, tetapi mereka (Pemkab,Red) harus paham, katanya resonalisasi anggaran, tapi bujet yang digelontorkan untuk kelanjutan pembangunan tersebut hingga 30 Miliar lebih, apanya yang di resonalisasikan," pungkasnya.

"Barang tersebut sudah jadi, kalau kita bilang Stop.... tidak mungkin lagi," pungkasnya lagi.

Melihat kondisi ekonomi masyarakat Siak yang tidak stabil, Pemerintah kabupaten Siak seharusnya paham dan jeli menggunakan anggaran APBD Siak. "Seharusnya Pemkab Siak paham keadaan Kontraktor (Pengusaha,Red) Daerah Siak sendiri, dibangunnya Gedung Daerah dengan bujet besar seperti itu, sudah pasti Kontraktor Daerah tidak dapat bekerja, karena dana pembangunan lain di dialokasikan ke Gedung Daerah itu, kalau sudah begitu banyak masyarakat yang akan menganggur," imbuhnya.

Dengan keberadaan gedung daerah tersebut dan gedung-gedung lainnya seperti gedung kesenian dan asrama haji, lanjutnya, sebenarnya sangat menguntungkan bagi masyarakat Siak, karena banyak membutuhkan tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran di kabupaten Siak.

"Disitu nanti kita akan kawal, ketika gedung tersebut membutuhkan tenaga kerja seperti cleaning service, security dan lain-lainnya, karena keberadaan gedung tersebut di Siak, jangan sampai tenaga kerjanya banyak dari luar Siak," paparnya. (ril)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top