Senin, 14 Maret 2016 | 20:31:31

Perwakilan Warga Kampung 40, Sambangi Komisi II DPRD Siak

Laporan : Sahril Ramadhana

Sebarkan:
Vivi Mulfita Sari
Perwakilan warga kampung 40, menyambangi Wakil Ketua II DPRD Siak, Senin (14/3/2016) siang.

SIAK - Beberapa warga yang memiliki lahan yang diklaim pemerintah kabupaten Siak sebagai kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil (GSK) mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Siak untuk menyampaikan aspirasi mereka.

" Iya, kita datang hari ini ke DPRD Siak untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat yang meminta keadilan kepada wakil rakyat yang ada di DPRD Siak, tentang lahan yang diklaim Pemkab Siak sebagai cagar biosfer Giam Siak Kecil (GSK), " imbuh Budi Anto (32), perwakilan warga kampung 40 kepada awak media, Senin (14/3/2016) siang.

Tujuan perwakilan warga kampung 40 ke Komisi II DPRD Siak untuk bertemu dengan Ketua Komisi II, Syamsurizal.

Tetapi, Politisi Partai Demokrat tersebut tidak berada diruang kerjanya dan langsung disambut Anggota Komisi II, Musar. Dihadapan Musar, Edianto yang yang berharap bisa menyampaikan Aspirasinya ke Ketua Komisi II, langsung diarahkan ke Wakil Ketua II DPRD Siak, Hendri Pangaribuan.

" Mungkin lebih baik, bapak-bapak, dan awak media, jumpai saja Pak Wakil Ketua II DPRD Siak ke ruangannya, ia mungkin bisa memberikan arahan, " ujar Musar.

Menanggapi arahan dari Musar, Edi Anto langsung menyampaikan aspirasinya ke Hendri Pangaribuan, ia mengungkapkan, warga kampung 40 bukan perambah kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil (GSK) yang selama ini di gambar gemborkan oleh Pemkab Siak.

Lahan yang mereka tempati sejatinya dibeli dari masyarakat dan dikeluarkan surat oleh penghulu kampung setempat.

" Warga di kampung 40 memiliki legalitas resmi 120 orang, dan yang sudah ada data resminya di pihak kepolisian sebanyak 116 orang, itu asli memiliki identitas resmi dari kabupaten Siak, " ungkap Edi Anto.

Lanjutnya, lahan yang kita tempati saat ini bukan kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil (GSK), pasalnya pada tahun 2006 sudah kita ajukan ke pemerintah pusat.

" Kalau masyarakat kampung 40 dianggap merambah hutan kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil (GSK), dan diangap juga warga ilegal, berati tanda tangan MS. Kaban, menteri kehutanan pada masa itu, juga ilegal, karena ia juga menandatangani surat yang kami ajukan ke kementrian pada masa itu, " beber Edi Anto.

Masyarakat yang legal seharusnya, tidak bisa di evakuasi, pasalnya mereka memiliki identitas yang resmi sebagai warga kabupaten Siak.

Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Siak, Hendri Pangaribuan, memberikan apresiasi kepada perwakilan warga kampung 40 yang datang ke ruangannya.

Ia mengungkapkan, langkah yang dilakukan oleh perwakilan warga kampung 40 tersebut sudah benar. Apalagi, warga sudah menyambangi Komisi II DPRD Siak, yang sejatinya masalah ini sebagai tugas mereka di Komisi II.

" Langkah abang-abang sangat tepat, karena sudah mengajukan ke komisi II. Selama ini saya melihat di media langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk kampung 40 sangat bagus, tetapi tidak seperti kenyataannya, " ungkapnya.

Seharusnya lanjut Hendri Pangaribuan, pemerintah harus memfasilitasi masyarakat tersebut, jangan ditelantarkan, karena kalau benar keterangan dari warga yang datang hari ini, pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang ada di kampung 40.

" Kita akan melakukan penyerahan berkas ini ke Komisi II, kalau bisa secepat mungkin kita melakukan hearing, " pungkasnya.

"Masyarakat kampung 40, pemerintah kabupaten Siak, beserta DPRD Siak, akan membahas permasalahan ini, sebelum tanggal 22 Maret 2016, pasalnya relokasi masyarakat di kampung 40 yang saya dengar di beberapa media dilakukan pada tanggal tersebut," tutupnya. (ril)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:59:24

Kadishub dan Sekdisdikpora Rohul Diganti

ROKANHULU Sekertaris Daerah (Sekda) Ir. H Damri Harun MM mewakili Bupati Rokan Hulu (Rohul),  Riau H. Suparman S.Sos M.Si, kembali melakukan Pelantikan beberapa penjabat dan penunjukan pelaksana tugas (P
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:08:02

Hari Anti Narkotika Internasional, DPC Granat Inhil Ajak Masyarakat Brantas Narkoba

TEMBILAHAN - Sebagai wujud keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap ancaman bahaya Narkoba, DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Indragiri Hilir (Inhil), ajak masyarakat brantas predaran Narkoba di Ka
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:42:31

Pastikan Sampai Kepada yang Berhak, Koramil 07/Reteh Awasi Pendistribusian Raskin

KUALALEMANG - Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tengah masyarakat cukup beragam. Selain diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sekitar, mereka juga diminta melakukan pendampingan terhadap para
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top