Selasa, 5 Januari 2016 | 14:21:21

DPRD Siak Gelar Sidang Paripurna Rencana Kerja Tahun 2016

Laporan : Sahril Ramadhana

Sebarkan:
Sahril Ramadhana
Pimpinan Sidang Wakil Ketua Satu DPRD Kabupaten Siak Sutarno,SH (Tengah), didampingi Wakil Ketua Dua DPRD Siak Hendri Pangaribuan, A.Md (Kanan) dan Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri, M.Si (Kiri) Selasa (05/01/2016).

SIAK - Rapat Paripurna yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Siak Selasa 05/01 untuk membahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak Tahun 2016.

Sebagaimana diumumkan Seketaris Dewan DPRD  Siak, Anggota Dewan yang hadir dalam rapat tersebut telah memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan tata tertib dewan, Forum telah terpenuhi dan sidang Paripurna bisa terlaksana.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan di ruang Paripurna Putri Kacamayang Gedung DPRD Siak ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD  Siak Sutarno, SH dan dihadiri Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri, M.Si beserta Frokopimda kabupaten Siak dan juga Sekertaris Daerah Siak, dan Dinas-Dinas dilingkungan Pemertintah kabupaten Siak.

Berdasarkan peraturan dan tata tertib DPRD Siak Nomor 19 Tahun 2014 pasal 67 Ayat 2, menyatakan bahwa tahun persidangan DPRD dibagi dalam 3 (Tiga) masa persidangan, dimulai dari tanggal 01 Januari dan berakhir 31 Desember 2016.

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua DPRD Siak,  sebelum pembacaan Rencana Kerja dan Kegiatan DPRD Siak pada Tahun 2016.

" Masa Sidang Kesatu, 01 Januari Hingga 30 April 2016, Masa Sidang Kedua, 01 Mei Hingga 31 Agustus 2016, Dan Masa Sidang Ketiga, 01 September hingga 31 Desember 2016, " ujarnya.

Rencana kerja DPRD  Siak yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Tufoksi Bidang Legislasi DPR. Hal tersebut dibenarkan Plt Sekertaris DPRD Kabupaten Siak pada saat pembacaan kinerja dan kegiatan DPRD Siak Tahun 2016.

" Rencana Kerja DPRD dapat dirinci kedalam masing-masing rencana kerja berdasarkan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas masing-masing alat kelengkapan DPRD," pungkasnya.

Ia juga menambahkan, secara teknis rencana kerja pimpinan DPRD Siak pada masa persidangan Tahun 2016, melakukan evaluasi kegiatan program kerja DPRD tahun 2015 dan persiapan program kerja pada tahun 2016. Koordinasi dengan bupati mengenai penyusunan APBD murni maupun APBD perubahan.

Dalam pembacaan kinerja DPRD pada tahun 2016, Plt Sekwan DPRD Siak juga tidak lupa  mengatakan bahwa rencana kerja DPRD Siak Tahun 2016 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat di daerah.

Dengan telah selesainya penyampaian Rencana Kerja dan Kegiatan DPRD pada masa persidangan DPRD Siak Tahun 2016, Wakil Ketua DPRD  Siak yang memimpin persidangan tersebut, tidak lupa mengatakan bahwa Kinerja anggota DPRD Siak pada tahun 2016 harus lebih ditingkatkan lagi.

" Pembukaan masa sidang telah disampaikan, tingkatkan kerja dimasa mendatang," tutup Wakil Ketua DPRD Siak Sutarno, SH. (ril)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 01:02:21

Di Penghujung Ramadhan Kompol Ali Ardi Berbagi Cerita Bersama Ilham, Remaja Alami Cacat Tubuh

PELALAWAN - Ananda Ilham, remaja yang telah menginjak usia 13 tahun ini, tak seperti remaja seusianya, bisa bermain dan bercengkrama bersama teman seusianya. Ia mengalami cacat tubuh. Penderitaan y
Sabtu, 24 Juni 2017 | 00:44:47

Sambut Lebaran, Fasha Ajak Warga Ramaikan Karnaval Takbir Keliling dan Shalat Ied Berjamaah

JAMBI- Keistimewahan bulan Ramadhan bagi umat Islam tanpa terasa akan segera berakhir, berganti menjadi hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal. Umat muslim diseluruh penjuru dunia biasanya memiliki tradisi unik te
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top