Selasa, 4 Oktober 2016 | 20:59:01

DPRD Bengkalis Sahkan 31 Perangkat Daerah

Laporan : Sabri

Sebarkan:
net
Johansyah Syafri
BENGKALIS DPRD Bengkalis, Selasa (27/9/2016) lalu, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis menjadi Perda.

Sesuai Perda tersebut, Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bengkalis menjadi 31. Terdiri dari 2 Sekretariat, Inspektorat, 23 Dinas, dan 5 Badan.  Selain itu ada 11 Kecamatan yang kesemuannya tipe A.

Menanggapi ada informasi yang berkembang di masyarakat yang berbeda dengan Perda, Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, menjelaskan, 2 Sekretariat dimaksud adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

"Sebagaimana Inspektorat, kedua Sekretariat tersebut juga bertipe A," jelas Johan, Selasa (4/10/2016), seraya menambahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) termasuk PD kelompok Dinas.

Dari 23 Dinas tersebut, imbuh Johan, 13 tipe A, 9 tipe B dan 1 tipe C. Adapun 13 Dinas tipe A tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sementara yang Dinas tipe B, adalah Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Permbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

"Satu-satunya Dinas tipe C adalah Dinas Pemadam Kebakaran," sambung Johan sembari menambahkan ada 5 Badan.

Dari 5 Badan itu, terangnya, tipe A ada 3 yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah. Sementara 2 lagi tipe B, yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan.

Sedangkan untuk Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat  (Puskesmas) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan. Sedangkan Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan (SP), baik berbentuk SP formal maupun non formal.

"RSD dan Puskesmas sesuai Perda PD tersebut merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah," ujarnya.

Masih kata Johan, Dinas tipe A terdiri dari 1 Sekretariat dan paling banyak 4 Bidang. Sementara Dinas tipe B terdiri dari 1 Sekretariat dan paling banyak 3 Bidang. Adapun Dinas tipe C terdiri dari 1 Sekretariat dan paling banyak 2 bidang.

Untuk Badan tipe A terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang. Tipe B terdiri dari 1 Sekretariat dan paling banyak 3 Bidang.

"Tapi jumlah Bidang pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bidang Pertanian, dapat memiliki 2 Bidang lebih banyak dari Dinas lainnya," pungkas Johan. (sbi/hms)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:59:24

Kadishub dan Sekdisdikpora Rohul Diganti

ROKANHULU Sekertaris Daerah (Sekda) Ir. H Damri Harun MM mewakili Bupati Rokan Hulu (Rohul),  Riau H. Suparman S.Sos M.Si, kembali melakukan Pelantikan beberapa penjabat dan penunjukan pelaksana tugas (P
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:08:02

Hari Anti Narkotika Internasional, DPC Granat Inhil Ajak Masyarakat Brantas Narkoba

TEMBILAHAN - Sebagai wujud keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap ancaman bahaya Narkoba, DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Indragiri Hilir (Inhil), ajak masyarakat brantas predaran Narkoba di Ka
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:42:31

Pastikan Sampai Kepada yang Berhak, Koramil 07/Reteh Awasi Pendistribusian Raskin

KUALALEMANG - Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tengah masyarakat cukup beragam. Selain diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sekitar, mereka juga diminta melakukan pendampingan terhadap para
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top