Kamis, 22 September 2016 | 16:20:35
Politik

Pansus DPRD Bengkalis Temukan Perubahan Visi

Laporan: Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
Ilustrasi

BENGKALIS – Panitia Khusus DPRD tentang Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 – 2021 menemukan adanya perubahan visi Bupati Bengkalis. Visi yang tertuang dalam RPJMD berbeda dengan visi sebagaimana disampaikan oleh pasangan Amril Mukminin – Muhammad saat mencalonkan diri sebagai Bupati – Wakil Bupati Bengkalis.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus RPJMD 2015 – 2021 Abdul Kadir kepada wartawan, kemarin. Melalui hubungan ponsel, politikus dari partai PAN menemukan perbedaan tersebut saat melakukan pembahasan awal RPJMD bersama Bappeda. "Saya melihat visi yang ada di RPJMD ini tidak sama dengan yang didaftarkan di KPU saat pencalonan bupati dan wakil bupati Bengkalis dulu," ujar Abdul Kadir.

Dikatakan, saat pencalonan pasangan Amril Mukminin – Muhamad memiliki visi "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Model NegeriMaju dan Makmur di Indonesia".  Namun, dalam Ranperda RPJMD, visi tersebut berubah menjadi "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis NegeriMaju dan Makmur di Indonesia". "Kata Model dihilangkan dalam RPJMD. Ini menurut saya sudah tidak benar lagi, karena penghilangan kata Model jelas akan merubah makna dari visi tersebut," ujar Abdul Kadir.

Menurut Abdul Kadir, masyarakat memilih Amril Mukminin  - Muhammad salah satunya karena visi yang mereka sampaikan saat kampanye. Artinya, dengan visi tersebut, Amril Mukminin sebagai Bupati Bengkalis saat ini sudah memiliki program-program yang akan menjadikan Bengkalis sebagai model atau percontohan negeri yang maju dan makmur.

"Jelas kalau visinya berubah, maka tidak akan ada lagi program-program untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri yang maju dan makmur. Tolok ukurnya akan menjadi kabur," ujarnya lagi.

Terlepas dari adanya perubahan visi tersebut, Abdul Kadir mengatakan, Pansus terus bekerja untuk menuntaskan Ranperda RPJMD. Setelah menuntaskan pembahasan bersama Bappeda, dilanjutkan dengan SKPD. "Kita juga akan konsultasi ke Kementerian setelah menyelesaikan pembahasan dengan satker," ujar Kadir seraya menambahkan normalnya, mulai dari pembahasan bersama satker hingga pengesahan ranperda butuh waktu satu bulan. (afd)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
Selasa, 20 Februari 2018 | 15:42:03

Dukung Jokowi, Golkar Bakal Bentuk Gerakan Jangkar Bejo dan Gojo

Jakarta - Partai Golkar mendukung Joko Widodo atau Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang pohon beringin itu kini sedang menyiapkan dan mengem
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 15:42:03

Dukung Jokowi, Golkar Bakal Bentuk Gerakan Jangkar Bejo dan Gojo

Jakarta - Partai Golkar mendukung Joko Widodo atau Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang pohon beringin itu kini sedang menyiapkan dan mengem
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 10:13:57

Mantap, Nama-nama Calon Wakil Bupati Rohul Terus Bermuculan

ROKANHULU – Kekosongan kursi Wakil Bupati Rokan Hulu, pasca dilantiknya H. Sukiman menjadi Bupati Rohul defenitif melanjutkan sisa jabatan Bupati sebelumnya priode tahun 2016-2021 menjadi pembicaraan hangat
 
Senin, 19 Februari 2018 | 10:14:45

Megawati: Pemilu Itu Hak Masyarakat Indonesia

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh pihak untuk mendorong masyarakat menggunakan hak memilih para pemimpinnya di di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Pemilihan umum
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:31:14

Ganjar-Yasin diminta Gus Mus tak alergi kritik

Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengikuti pengajian rutin di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jumat (16/2). Dalam pengajian tersebut, Ganj
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top