Kamis, 22 September 2016 | 16:20:35
Politik

Pansus DPRD Bengkalis Temukan Perubahan Visi

Laporan: Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
Ilustrasi

BENGKALIS – Panitia Khusus DPRD tentang Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 – 2021 menemukan adanya perubahan visi Bupati Bengkalis. Visi yang tertuang dalam RPJMD berbeda dengan visi sebagaimana disampaikan oleh pasangan Amril Mukminin – Muhammad saat mencalonkan diri sebagai Bupati – Wakil Bupati Bengkalis.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus RPJMD 2015 – 2021 Abdul Kadir kepada wartawan, kemarin. Melalui hubungan ponsel, politikus dari partai PAN menemukan perbedaan tersebut saat melakukan pembahasan awal RPJMD bersama Bappeda. "Saya melihat visi yang ada di RPJMD ini tidak sama dengan yang didaftarkan di KPU saat pencalonan bupati dan wakil bupati Bengkalis dulu," ujar Abdul Kadir.

Dikatakan, saat pencalonan pasangan Amril Mukminin – Muhamad memiliki visi "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Model NegeriMaju dan Makmur di Indonesia".  Namun, dalam Ranperda RPJMD, visi tersebut berubah menjadi "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis NegeriMaju dan Makmur di Indonesia". "Kata Model dihilangkan dalam RPJMD. Ini menurut saya sudah tidak benar lagi, karena penghilangan kata Model jelas akan merubah makna dari visi tersebut," ujar Abdul Kadir.

Menurut Abdul Kadir, masyarakat memilih Amril Mukminin  - Muhammad salah satunya karena visi yang mereka sampaikan saat kampanye. Artinya, dengan visi tersebut, Amril Mukminin sebagai Bupati Bengkalis saat ini sudah memiliki program-program yang akan menjadikan Bengkalis sebagai model atau percontohan negeri yang maju dan makmur.

"Jelas kalau visinya berubah, maka tidak akan ada lagi program-program untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri yang maju dan makmur. Tolok ukurnya akan menjadi kabur," ujarnya lagi.

Terlepas dari adanya perubahan visi tersebut, Abdul Kadir mengatakan, Pansus terus bekerja untuk menuntaskan Ranperda RPJMD. Setelah menuntaskan pembahasan bersama Bappeda, dilanjutkan dengan SKPD. "Kita juga akan konsultasi ke Kementerian setelah menyelesaikan pembahasan dengan satker," ujar Kadir seraya menambahkan normalnya, mulai dari pembahasan bersama satker hingga pengesahan ranperda butuh waktu satu bulan. (afd)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 23 Januari 2017 | 15:32:38

Fadli Zon sebut ambang batas calon presiden tak bisa dipakai di 2019

Partai Gerindra mendorong agar angka presidential threshold dihapus menjadi 0 persen. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai sistem ambang batas pencalonan presiden sudah tak bisa lagi dipakai dalam
Senin, 23 Januari 2017 | 15:28:56

Soal juru fitnah & hoax berkuasa, PKS minta Jokowi temui SBY

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memberikan tanggapan terkait kicauan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal juru fitnah di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hidayat menduga ucapan itu
Minggu, 22 Januari 2017 | 17:40:20

Habibi Berharap, 2019 Putra Teluk Meranti Harus Duduk Jadi Dewan‎

PELALAWAN - Lanjutan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Teluk Meranti, yang digelar di aula Kantor Camat Teluk Meranti, Minggu (22/1/2017) yang dihadiri sekalig
Minggu, 22 Januari 2017 | 15:31:52

Partai Idaman Inhil Targetkan Dulang Suara Besar Pada Pileg 2019

TEMBILAHAN - Meski merupakam Partai baru, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Idaman Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan mendulang suara besar pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Untuk itu, pihaknya
 
Berita Lainnya
Senin, 23 Januari 2017 | 15:32:38

Fadli Zon sebut ambang batas calon presiden tak bisa dipakai di 2019

Partai Gerindra mendorong agar angka presidential threshold dihapus menjadi 0 persen. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai sistem ambang batas pencalonan presiden sudah tak bisa lagi dipakai dalam
 
Senin, 23 Januari 2017 | 15:28:56

Soal juru fitnah & hoax berkuasa, PKS minta Jokowi temui SBY

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memberikan tanggapan terkait kicauan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal juru fitnah di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hidayat menduga ucapan itu
 
Minggu, 22 Januari 2017 | 17:40:20

Habibi Berharap, 2019 Putra Teluk Meranti Harus Duduk Jadi Dewan‎

PELALAWAN - Lanjutan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Teluk Meranti, yang digelar di aula Kantor Camat Teluk Meranti, Minggu (22/1/2017) yang dihadiri sekalig
 
Minggu, 22 Januari 2017 | 15:31:52

Partai Idaman Inhil Targetkan Dulang Suara Besar Pada Pileg 2019

TEMBILAHAN - Meski merupakam Partai baru, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Idaman Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan mendulang suara besar pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Untuk itu, pihaknya
 
Minggu, 22 Januari 2017 | 13:05:01

Buka Muscab IV DPC PAN Kecamatan Pelalawan, Ini Pesan Habibi

PELALAWAN - Habibi Hapri, SH, Ketua DPD PAN Kabupaten Pelalawan, didampingi pengurus DPD, Beni Ilham, Prino Ade, Hasbi, Izun, Pirka Maulana serta Ketua DPC PAN Kecamatan Bandar Petalangan, Zulkarnaidi, hadiri s
 
Minggu, 22 Januari 2017 | 11:07:25

Adanya Perubahan OPD, Ketua DPRD Minta Pemda Rohul Sesuaikan Penempatan Honorer yang Ada

ROKANHULU - Berdasarkan besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang digelontorkan  sebesar Rp 100 miliar untuk membayar gaji 3.548 tenaga honorer serta adanya peruba
 
Sabtu, 21 Januari 2017 | 15:47:21

Jurus Golkar bikin Ahok menang sampai Setya Novanto turun gunung

Kurang dari sebulan lagi pencoblosan Pilgub DKI bakal digelar. Semua partai pendukung mulai mengeluarkan berbagai jurus agar pasangan calon mereka dukung menang. Salah satunya dilakukan Partai Golkar untuk Basu
 
Sabtu, 21 Januari 2017 | 12:03:08

Timses Ahok: Petahana yang difitnah di-bully malah melonjak pesat

Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat, Jerry Sambuaga mengklaim elektabilitas pasangannya terus meningkat. Menurut dia, hal i
 
Jumat, 20 Januari 2017 | 15:03:46

DPR pertanyakan kunjungan ke Israel pribadi atau dalam konteks MUI?

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mempertanyakan kunjungan 7 delegasi muslim menemui Presiden Israel, Reuven Rivlin di Tel Aviv. Apalagi salah satu dari 7 delegasi muslim tersebut merupakan pengurus M
 
Jumat, 20 Januari 2017 | 11:33:24

Saat debat, Anies unggul komunikasi, Ahok kuasai masalah & program

Debat perdana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan pada Senin (13/9). Lembaga survei Poltracking Indonesia melakukan riset terkait pelaksanaan debat pertama tersebut
 
Kamis, 19 Januari 2017 | 21:42:56

Beberapa DPRD Inhil Terlihat di Kecamatan Kemuning, Ngapain?

KEMUNING - Sebanyak 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau tampak berkumpul di atas satu panggung di Desa Limau Manis, Kecamatan Kemuning, Kamis (1
 
Kamis, 19 Januari 2017 | 21:24:38

Partai Besutan Raja Dangdut Kini Sudah Punya Struktur yang Lengkap di Inhil 

TEMBILAHAN - Partai Islam Damai Aman (Idaman) kini sudah mempunyai struktur yang lengkap di Kabupaten di Indragiri Hilir , adalah  Effendi dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Idaman Indrag
 
Kamis, 19 Januari 2017 | 14:45:38

DPR serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu ke pemerintah

Pansus RUU Pemilu DPR menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (19/1). Penyerahan DIM digelar di Ruang Pansus C, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
 
Kamis, 19 Januari 2017 | 08:51:39

Meski Masih ada Kendala, Dewan Yanin Perda Kecamatan Bangko Raya Segera Tuntas

BAGANSIAPIAPI-Meski masih memiliki beberapa kendela terkait Peraturan Daerah (Perda) pemekaran Kecamatan Bangko Raya, Anggota DPRD Rohil yakin bahwa dalam waktu dekat ini akan rampung.Demikian hal itu disam
 
Rabu, 18 Januari 2017 | 16:07:52

DPR bakal bahas soal Rizieq vs Kapolda Jabar dan Metro ke Kapolri

Komisi III DPR RI akan mempertanyakan sejumlah masalah terkait proses penegakan hukum kasus yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat kerj
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top