Rabu, 14 September 2016 | 18:30:50
Bahas Kinerja Manajemen

Komisi IV Hearing RSUD Bengkalis dan Mandau

Laporan : Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
BENGKALIS-Guna meningkatkan kualitas pelayanan serta ketersediaan tenaga medis maupun alat-alat kesehatan, komisi IV DPRD Bengkalis bersama lintas komisi lainnya melakukan hearing (dengar pendapat,red) dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkalis dan Kecamatan Mandau.

Hearing yang dipimpin langsung ketua Komisi IV H.Abi Bahrun S.Si itu berlangsung pada Rabu (14/09/2016) pagi dan petang diruang rapat DPRD Bengkalis. Hearing pertama dilakukan dengan manajemen RSUD Bengkalis yang dihadiri pelaksana tugas (plt) Direktur RSUD H.Zulfan Heri bersama jajaran manajemen lainnya. Pada hearing tersebut, komisi IV bersama anggota komisi lainnya menilai kalau kinerja manajemen RSUD Bengkalis masih belum memuaskan.

Seperti diutarakan anggota Komisi IV Irmi Syakip Arsalan S.Sos yang menilai kalau manajemen RSUD Bengkalis harus meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan disebutnya, ada kesan setengah hati dalam pelayanan RSUD Bengkalis kepada masyarakat, termasuk masih adanya kekurangan tenaga dokter spesialis serta peralatan kesehatan.

"Kami menilai kinerja manajemen RSUD Bengkalis belum mengalami peningkatan. Pelayanan kepada masyarakat masih harus ditingkatkan, termasuk mendatangkan tenaga-tenaga dokter spesialis yang masih kosong dan penambahan alat kesehatan. Intinya kami menilai kinerja manajemen RSUD Bengkalis masih belum memuaskan,"ujar Irmi Syakip, politisi PKB tersebut.

Disambung Irmi Syakip, status RSUD Bengkalis sendiri harus segera berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan manajemen serta terbebas intervensi. "Perbaikan kinerja manajemen RSUD Bengkalis mutlak dilakukan, karena persoalan rendahnya kualitas pelayanan datang langsung dari maasyarakat yang berobat kesana,"pungkas Irmi Syakip.

Direktur RSUD Bengkalis Zulfan Heri berjanji akan melakukan pembenahasan serius terhadap keluhan-keluhan serta persoalan-persoalan yang sering terjadi. Diakuinya kekurangan di RSUD Bengkalis masih ditemukan, termasuk kekurangan tenaga dokter spesialis serta alat kesehatan.

"Kita akan upayakan supaya pelayanan lebih baik lagi, termasuk merekrut tenaga dokter yang kosong dan pengadaan alat kesehatan yang masih kurang, tentunya dengan dukungan dari DPRD Bengkalis juga,"jawab Zulfan Heri.

Pada siang sampai petang, Komisi IV kembali melaksanakan hearing dengan manajemen RSUD Mandau, yang dihadiri direktur RSUD dr.Ersan Saputera serta tiga kepala bidang di RSUD Mandau. Sayangnya pada hearing dengan manajemen RSUD Mandau hanya diikuti dua anggota Komisi IV yaitu Abi Bahrun selaku ketua komisi dan Irmi Syakip Arsalan, tidak ada anggota komisi IV lainnya.

Dihadapan manajemen RSUD Mandau, Abi Bahrun mempertanyakan sejumlah masalah di RSUD yang sudah berbentuk BLUD tersebut. Ada tiga hal yang disorot, yaitu ketersediaan kantong darah, pungutan kepada pasien sebesar Rp 75 ribu oleh manajemen RSUD Mandau untuk pemeriksaan jantung menggunakan EKG dan terlalu cepatnya penutupan pendaftaran untuk dokter penyakit dalam (eternis).

"Saya mendapatkan cukup banyak keluhan dari masyarakat yang berobat ke RSUD Mandau, mulai dari kantong darah yang tidak tersedia, saat pasien membutuhkan tambahan darah. Kemudian adanya pungutan Rp 75 ribu terhadap pasien yang memeriksa jantung menggunakan EKG dan pendaftaran dokter penyakit dalam jam 9 pagi sudah ditutup,"tanya Abi Bahrun.

Menanggapi hal tersebut, direktur RSUD Mandau Ersan Saputera mengakui kalau soal ketersediaan darah memang cukup problematik, karena Palang Merah Indonesia (PMI) di Mandau kurang pro aktif. Namun pihak RSUD Mandau dalam memenuhi ketersediaan darah bekerjsama dengan berbagai pihak, diantaranya Polsek dan Koramil Mandau serta PSMTI Mandau.

"Soal pungutan pemeriksaan jantung menggunakan EKG memang sudah diatur dalam Perda harus bayar, karena BPJS tiak menanggung hal tersebut, tapi masyarakat dapat menggunakan Jamkesmasda. Soal cepatnya penutupan pendaftaran dokter penyakit dalam tidak lain disebabkan seringnya membludak pasien penyakit dalam, sementara dokter yang ada 4 orang dan mereka tidak boleh melayani lebih dari 30 orang perhari, sementara masyarakat yang mendaftar sampai 200-an orang setiap harinya,"papar Ersan.(afd)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:38:28

Golkar sebut Jokowi tak bisa intervensi penyelesaian kasus Novel Baswedan

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa melakukan intervensi pada kasus penyiraman terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel B
 
Berita Lainnya
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:38:28

Golkar sebut Jokowi tak bisa intervensi penyelesaian kasus Novel Baswedan

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa melakukan intervensi pada kasus penyiraman terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel B
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:33:02

Mau Ditenggelamkan PA 212, Perindo: Kami Kurang Apa Coba?

Jakarta - Partai Perindo menjadi salah satu partai yang dijauhi dan akan ditenggelamkan Persaudaraan Alumni (PA) 212, sesuai dengan amanat Habib Rizieq Syihab. Perindo heran atas sikap PA 212 itu.Se
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 11:24:29

Golkar Calonkan 2 Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

Jakarta - Partai Golkar mengakui mendaftarkan dua mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg di Pileg 2019. Dua eks napi korupsi itu ialah TM Nurlif dan Iqbal Wibisono.TM Nurlif merupakan Ketua DPD I Gol
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:50:55

Politikus Demokrat Ungkap Hambatan Terbesar Bergabung di Koalisi Jokowi

Jakarta - Partai Demokrat sempat menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, untuk membentuk koalisi di Pilpres 2019. Namun, koalisi tak kunjung terwujud karena sebuah alasan. "Terutama hubungan Pak SBY den
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:38:58

Ini Alasan Diterapkannya Sistem Zonasi dalam PPDB

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) segera melakukan perbaikan terhadap sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Lewat sistem zonasi
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 15:07:54

Pertemuan Prabowo dan Puan dianggap sinyal Gerindra gabung koalisi Jokowi

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menganggap upaya Gerindra membentuk koalisi besar bersama PKS, PAN dan Demokrat sulit tercapai. Ace mengklaim koalisi besar yang diinginkan Prabowo adalah bergab
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 14:38:03

Sekda Inhil Ikuti Prosesi Pelantikan Pengurus Rukun HNSI Se-Kecamatan Gaung

GAUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengikuti prosesi pelantikan Pengurus Rukun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Desa dan Kelurahan se - Kecama
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 13:34:14

Pemilu 2019, Demokrat Targetkan 10 Kursi di DPRD Inhil

TEMBILAHAN - Ketua Partai Demokrat H Samsudin Uti (SU) mengatakan, partainya semakin optimistis menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 jika mengacu pada hasil Pilkada 2018.Menurut SU, Partai Demokrat
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:59:33

Plt Gubernur Lantik 7 Anggota KIP Aceh

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik 7 anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Da
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:48:43

Konsisten Dukung Jokowi, TGB Akan Mundur dari Demokrat?

Jakarta - Nama Tuan Guru Bajang alias TGB Zainul Majdi muncul di tengah keriuhan bursa cawapres dua poros dukungan capres, yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) kini disebu
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:14:29

SBY dirawat karena kelelahan usai hadiri acara reuni SMA di Pacitan

JAKARTA - Asosiasi bank-bank Bangladesh yang tergabung dalam Primary Dealers Bangladesh Limited (PDBL) bertandang ke Indonesia untuk belajar tentang pasar surat utang. Sebab, infrastruktur pasar obligasi
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 09:18:11

Yakin Menang di Pileg Tahun 2019, Bacaleg PKB Rohul Daftar ke KPU

ROKANHULU - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (17/72018), Resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohul.Pada Pemilu 2019 in
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top