Rabu, 14 September 2016 | 18:30:50
Bahas Kinerja Manajemen

Komisi IV Hearing RSUD Bengkalis dan Mandau

Laporan : Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
BENGKALIS-Guna meningkatkan kualitas pelayanan serta ketersediaan tenaga medis maupun alat-alat kesehatan, komisi IV DPRD Bengkalis bersama lintas komisi lainnya melakukan hearing (dengar pendapat,red) dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkalis dan Kecamatan Mandau.

Hearing yang dipimpin langsung ketua Komisi IV H.Abi Bahrun S.Si itu berlangsung pada Rabu (14/09/2016) pagi dan petang diruang rapat DPRD Bengkalis. Hearing pertama dilakukan dengan manajemen RSUD Bengkalis yang dihadiri pelaksana tugas (plt) Direktur RSUD H.Zulfan Heri bersama jajaran manajemen lainnya. Pada hearing tersebut, komisi IV bersama anggota komisi lainnya menilai kalau kinerja manajemen RSUD Bengkalis masih belum memuaskan.

Seperti diutarakan anggota Komisi IV Irmi Syakip Arsalan S.Sos yang menilai kalau manajemen RSUD Bengkalis harus meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan disebutnya, ada kesan setengah hati dalam pelayanan RSUD Bengkalis kepada masyarakat, termasuk masih adanya kekurangan tenaga dokter spesialis serta peralatan kesehatan.

"Kami menilai kinerja manajemen RSUD Bengkalis belum mengalami peningkatan. Pelayanan kepada masyarakat masih harus ditingkatkan, termasuk mendatangkan tenaga-tenaga dokter spesialis yang masih kosong dan penambahan alat kesehatan. Intinya kami menilai kinerja manajemen RSUD Bengkalis masih belum memuaskan,"ujar Irmi Syakip, politisi PKB tersebut.

Disambung Irmi Syakip, status RSUD Bengkalis sendiri harus segera berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan manajemen serta terbebas intervensi. "Perbaikan kinerja manajemen RSUD Bengkalis mutlak dilakukan, karena persoalan rendahnya kualitas pelayanan datang langsung dari maasyarakat yang berobat kesana,"pungkas Irmi Syakip.

Direktur RSUD Bengkalis Zulfan Heri berjanji akan melakukan pembenahasan serius terhadap keluhan-keluhan serta persoalan-persoalan yang sering terjadi. Diakuinya kekurangan di RSUD Bengkalis masih ditemukan, termasuk kekurangan tenaga dokter spesialis serta alat kesehatan.

"Kita akan upayakan supaya pelayanan lebih baik lagi, termasuk merekrut tenaga dokter yang kosong dan pengadaan alat kesehatan yang masih kurang, tentunya dengan dukungan dari DPRD Bengkalis juga,"jawab Zulfan Heri.

Pada siang sampai petang, Komisi IV kembali melaksanakan hearing dengan manajemen RSUD Mandau, yang dihadiri direktur RSUD dr.Ersan Saputera serta tiga kepala bidang di RSUD Mandau. Sayangnya pada hearing dengan manajemen RSUD Mandau hanya diikuti dua anggota Komisi IV yaitu Abi Bahrun selaku ketua komisi dan Irmi Syakip Arsalan, tidak ada anggota komisi IV lainnya.

Dihadapan manajemen RSUD Mandau, Abi Bahrun mempertanyakan sejumlah masalah di RSUD yang sudah berbentuk BLUD tersebut. Ada tiga hal yang disorot, yaitu ketersediaan kantong darah, pungutan kepada pasien sebesar Rp 75 ribu oleh manajemen RSUD Mandau untuk pemeriksaan jantung menggunakan EKG dan terlalu cepatnya penutupan pendaftaran untuk dokter penyakit dalam (eternis).

"Saya mendapatkan cukup banyak keluhan dari masyarakat yang berobat ke RSUD Mandau, mulai dari kantong darah yang tidak tersedia, saat pasien membutuhkan tambahan darah. Kemudian adanya pungutan Rp 75 ribu terhadap pasien yang memeriksa jantung menggunakan EKG dan pendaftaran dokter penyakit dalam jam 9 pagi sudah ditutup,"tanya Abi Bahrun.

Menanggapi hal tersebut, direktur RSUD Mandau Ersan Saputera mengakui kalau soal ketersediaan darah memang cukup problematik, karena Palang Merah Indonesia (PMI) di Mandau kurang pro aktif. Namun pihak RSUD Mandau dalam memenuhi ketersediaan darah bekerjsama dengan berbagai pihak, diantaranya Polsek dan Koramil Mandau serta PSMTI Mandau.

"Soal pungutan pemeriksaan jantung menggunakan EKG memang sudah diatur dalam Perda harus bayar, karena BPJS tiak menanggung hal tersebut, tapi masyarakat dapat menggunakan Jamkesmasda. Soal cepatnya penutupan pendaftaran dokter penyakit dalam tidak lain disebabkan seringnya membludak pasien penyakit dalam, sementara dokter yang ada 4 orang dan mereka tidak boleh melayani lebih dari 30 orang perhari, sementara masyarakat yang mendaftar sampai 200-an orang setiap harinya,"papar Ersan.(afd)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top