Rabu, 14 September 2016 | 18:30:50
Bahas Kinerja Manajemen

Komisi IV Hearing RSUD Bengkalis dan Mandau

Laporan : Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
BENGKALIS-Guna meningkatkan kualitas pelayanan serta ketersediaan tenaga medis maupun alat-alat kesehatan, komisi IV DPRD Bengkalis bersama lintas komisi lainnya melakukan hearing (dengar pendapat,red) dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkalis dan Kecamatan Mandau.

Hearing yang dipimpin langsung ketua Komisi IV H.Abi Bahrun S.Si itu berlangsung pada Rabu (14/09/2016) pagi dan petang diruang rapat DPRD Bengkalis. Hearing pertama dilakukan dengan manajemen RSUD Bengkalis yang dihadiri pelaksana tugas (plt) Direktur RSUD H.Zulfan Heri bersama jajaran manajemen lainnya. Pada hearing tersebut, komisi IV bersama anggota komisi lainnya menilai kalau kinerja manajemen RSUD Bengkalis masih belum memuaskan.

Seperti diutarakan anggota Komisi IV Irmi Syakip Arsalan S.Sos yang menilai kalau manajemen RSUD Bengkalis harus meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan disebutnya, ada kesan setengah hati dalam pelayanan RSUD Bengkalis kepada masyarakat, termasuk masih adanya kekurangan tenaga dokter spesialis serta peralatan kesehatan.

"Kami menilai kinerja manajemen RSUD Bengkalis belum mengalami peningkatan. Pelayanan kepada masyarakat masih harus ditingkatkan, termasuk mendatangkan tenaga-tenaga dokter spesialis yang masih kosong dan penambahan alat kesehatan. Intinya kami menilai kinerja manajemen RSUD Bengkalis masih belum memuaskan,"ujar Irmi Syakip, politisi PKB tersebut.

Disambung Irmi Syakip, status RSUD Bengkalis sendiri harus segera berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan manajemen serta terbebas intervensi. "Perbaikan kinerja manajemen RSUD Bengkalis mutlak dilakukan, karena persoalan rendahnya kualitas pelayanan datang langsung dari maasyarakat yang berobat kesana,"pungkas Irmi Syakip.

Direktur RSUD Bengkalis Zulfan Heri berjanji akan melakukan pembenahasan serius terhadap keluhan-keluhan serta persoalan-persoalan yang sering terjadi. Diakuinya kekurangan di RSUD Bengkalis masih ditemukan, termasuk kekurangan tenaga dokter spesialis serta alat kesehatan.

"Kita akan upayakan supaya pelayanan lebih baik lagi, termasuk merekrut tenaga dokter yang kosong dan pengadaan alat kesehatan yang masih kurang, tentunya dengan dukungan dari DPRD Bengkalis juga,"jawab Zulfan Heri.

Pada siang sampai petang, Komisi IV kembali melaksanakan hearing dengan manajemen RSUD Mandau, yang dihadiri direktur RSUD dr.Ersan Saputera serta tiga kepala bidang di RSUD Mandau. Sayangnya pada hearing dengan manajemen RSUD Mandau hanya diikuti dua anggota Komisi IV yaitu Abi Bahrun selaku ketua komisi dan Irmi Syakip Arsalan, tidak ada anggota komisi IV lainnya.

Dihadapan manajemen RSUD Mandau, Abi Bahrun mempertanyakan sejumlah masalah di RSUD yang sudah berbentuk BLUD tersebut. Ada tiga hal yang disorot, yaitu ketersediaan kantong darah, pungutan kepada pasien sebesar Rp 75 ribu oleh manajemen RSUD Mandau untuk pemeriksaan jantung menggunakan EKG dan terlalu cepatnya penutupan pendaftaran untuk dokter penyakit dalam (eternis).

"Saya mendapatkan cukup banyak keluhan dari masyarakat yang berobat ke RSUD Mandau, mulai dari kantong darah yang tidak tersedia, saat pasien membutuhkan tambahan darah. Kemudian adanya pungutan Rp 75 ribu terhadap pasien yang memeriksa jantung menggunakan EKG dan pendaftaran dokter penyakit dalam jam 9 pagi sudah ditutup,"tanya Abi Bahrun.

Menanggapi hal tersebut, direktur RSUD Mandau Ersan Saputera mengakui kalau soal ketersediaan darah memang cukup problematik, karena Palang Merah Indonesia (PMI) di Mandau kurang pro aktif. Namun pihak RSUD Mandau dalam memenuhi ketersediaan darah bekerjsama dengan berbagai pihak, diantaranya Polsek dan Koramil Mandau serta PSMTI Mandau.

"Soal pungutan pemeriksaan jantung menggunakan EKG memang sudah diatur dalam Perda harus bayar, karena BPJS tiak menanggung hal tersebut, tapi masyarakat dapat menggunakan Jamkesmasda. Soal cepatnya penutupan pendaftaran dokter penyakit dalam tidak lain disebabkan seringnya membludak pasien penyakit dalam, sementara dokter yang ada 4 orang dan mereka tidak boleh melayani lebih dari 30 orang perhari, sementara masyarakat yang mendaftar sampai 200-an orang setiap harinya,"papar Ersan.(afd)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 28 April 2017 | 17:00:21

Fakta hukum tak boleh sebut Oesman Sapta Odang sebagai ketua DPD

Salah satu anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Administrasi Negara (APHTN-HAN), Feri Amasari, mengatakan bahwa secara konstitusional Oesman Sapta Odang (OSO) tidak bisa disebut sebagai Pimpinan dewan Pi
Jumat, 28 April 2017 | 16:17:33

Politisi PDIP sebut penolak angket KPK partai munafik

Tiga fraksi partai yakni PKB, Gerindra dan Demokrat telah menyatakan menolak usulan angket Komisi III DPR agar KPK membuka rekaman BAP politisi Hanura Miryam S Haryani. Keputusan ketiga fraksi ini disampaikan d
Jumat, 28 April 2017 | 16:15:22

Gerindra walk out saat Fahri Hamzah tanda tangan hak angket buat KPK

Rapat paripurna DPR dengan agenda pembacaan usulan angket untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman BAP Miryam S Haryani dari Komisi III diwarnai aksi walk out Fraksi Gerindra. Sebab, pe
Kamis, 27 April 2017 | 21:37:46

Melalui Musda, H.Zulyadaini Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul

ROKANHULU H.Zulyadaini, akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten  Rokan Hulu (Rohul), Riau Periode 2017 2022 menggantikan Ketua LAMR Rohul Tenku Rafli A
 
Berita Lainnya
Jumat, 28 April 2017 | 17:00:21

Fakta hukum tak boleh sebut Oesman Sapta Odang sebagai ketua DPD

Salah satu anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Administrasi Negara (APHTN-HAN), Feri Amasari, mengatakan bahwa secara konstitusional Oesman Sapta Odang (OSO) tidak bisa disebut sebagai Pimpinan dewan Pi
 
Jumat, 28 April 2017 | 16:17:33

Politisi PDIP sebut penolak angket KPK partai munafik

Tiga fraksi partai yakni PKB, Gerindra dan Demokrat telah menyatakan menolak usulan angket Komisi III DPR agar KPK membuka rekaman BAP politisi Hanura Miryam S Haryani. Keputusan ketiga fraksi ini disampaikan d
 
Jumat, 28 April 2017 | 16:15:22

Gerindra walk out saat Fahri Hamzah tanda tangan hak angket buat KPK

Rapat paripurna DPR dengan agenda pembacaan usulan angket untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman BAP Miryam S Haryani dari Komisi III diwarnai aksi walk out Fraksi Gerindra. Sebab, pe
 
Kamis, 27 April 2017 | 20:14:08

Sambut Pengurus Partai Idaman, Jumiyardi Ali Janji Besarkan Partai

TEMBILAHAN - Pengurus DPC Partai Idaman Kabupaten Inhil melakukan kunjungan ke Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kamis (27/4/2017).Kedatangan Ketua Bidang OKK (Organisasi, Kaderisa
 
Rabu, 26 April 2017 | 17:07:14

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Minta Jangan Ada Intervensi

BENGKALIS - Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis H.  Abi Bahrun SSi meminta dengan tegas kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bengkalis Edi Sakura untuk tidak melakukan intervensi kepa
 
Rabu, 26 April 2017 | 11:54:21

Wabup Rosman : Dibawah Kepimpinan Wardan Kita Miliki DMIJ yang Terkenal Seantero Inhil

TEMBILAHAN - Selasa (25/4/2017) Peringatan Israk Mikraj 1438 H di Mesjid Al-Alawiah Bagan Negara Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok dihadiri langsung Wakil Bupati H.Rosman Malomo, turut didampingi Anggota DP
 
Selasa, 25 April 2017 | 19:24:40

Ruspan Aman Akui Kemenangan Wan Thamrin Hasyim

PEKANBARU- Setelah melakukan pemungutan suara tahap kedua. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. H Wan Thamrin Hasyim terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi Riau dengan sisa masa jabatan 2014-2019. S
 
Selasa, 25 April 2017 | 16:20:22

Rapatkan Barisan, 13 Pengurus Ranting PKB Kecamatan Reteh Dibekali Ilmu Politik

TEMBILAHAN - Sebanyak 87 orang dari 13 Dewan Pengurus Ranting (DPRt) seluruh Desa/ Kelurahan yang ada di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dibekali ilmu politik melalui Pendidikan Kader Pe
 
Selasa, 25 April 2017 | 15:59:38

Penunjukan ketua Sementara DPRD Bengkalis

BENGKALIS- Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Bengkalis menilai pimpinan sementara saat ini belum dibutuhkan dan FPG lebih mendorong dan mendukung penunjukan Ketua yang difenitif oleh Partai Amanat Nasional (PAN)
 
Selasa, 25 April 2017 | 15:52:23

Soal Rasionalisasi Anggaran, DPRD Bengkalis Warning Eksekutif

BENGKALIS-Mencuatnya rumor ditengah masyarakat bahwa tahun anggaran 2017 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis bakal terancam dirasionalisasi lagi mencapai 20 persen dari total A
 
Selasa, 25 April 2017 | 13:19:53

Skor Imbang, Pemilihan Wagubri Diulang

PEKANBARU - Skor hasil perhitungan suara pemilihan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) dinyatakan sama dengan poin masing-masing kandidat sebanyak 31 suara. Akibatnya, panitia pemilihan wagubri akan melakukan pemungu
 
Selasa, 25 April 2017 | 09:06:10

Menanti strategi pertahankan Novanto sekaligus selamatkan Golkar

Fakta persidangan pengadilan Tipikor semakin jelas menunjukkan peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam pusaran kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun.
 
Selasa, 25 April 2017 | 09:00:05

Setelah ketetapan KPU, Anies janji kembali bertemu Ahok

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan berhasil unggul atas rivalnya pasangan Basuki- Djarot dalam perolehan suara versi hitung cepat Pilgub DKI. Anies kembali berjanji akan merangkul semua m
 
Senin, 24 April 2017 | 19:46:42

Pileg 2014 Hanya Dapat 200 Suara di GAS, Dani M Nursalam : Kalau di Tempat Saya Itu Hanya 1 TPS

GAUNG ANAK SERKA - Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Dani M Nursalam, S.Pi., M.Si. membuka secara resmi penyelenggaraan Pelatihan Kader Perta
 
Senin, 24 April 2017 | 15:54:09

Jokowi kirim sinyal reshuffle, Wapres JK sebut Itu urusan Presiden

Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan bicara banyak soal isu perombakan kabinet yang disinggung Presiden Joko Widodo. Menurut JK sapaan akrabnya, bongkar pasang kabinet kerja murni wewenang kepala negara.Wapres JK
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top