Minggu, 29 Mei 2016 | 14:01:43

Penguasaan Lahan Oleh PT.Arara Abadi, Pansus DPRD Bengkalis Temui Warga Sakai Pinggir

Laporan: Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
Pansus turun langsung ke lapangan tepatnya di kecamatan Pinggir menemui sejumlah warga suku Sakai

PINGGIR – Gerak kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan semakin hari semakin dalam menyentuh titik-titik konflik di tengah masyarakat. Pada minggu Pansus turun langsung ke lapangan tepatnya di kecamatan Pinggir menemui sejumlah warga suku Sakai disana.

Setelah hari Kamis, (26/05/2016), Pansus menjumpai masyarakat di 4 desa yakni Buluh Apo, Pinggir, Balai Raja dan Sungai Meranti di kecamatan Pinggir, selanjutnya pada hari Jumat (27/05/2016) Pansus menjumpai masyarakat adat Bathin Bumbung dan Bathin Beringin, persukuan Sakai, desa Koto Pait Beringin, kecamatan Pinggir, kabupaten Bengkalis.

Ketua Pansus Azmo R Fatwa mengatakan di perkampungan pemukiman suku Sakai itu panitia khusus menerima masukan, keluhan serta pengaduan dari tiga orang juru bicara persukuan, yaitu Syafrin, tokoh pemuda Sakai, Abdul Rahman bin Khalifah Umar, ketua masyarakat adat Bathin Bumbung dan Ridwan yang merupakan ketua masyarakat adat Bathin Beringin, persukuan Sakai, kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.

"Kami dari suku Sakai tidak minta yang berlebihan. Kami minta agar tanah nenek moyang kami yang telah dirampas oleh PT. Arara Abadi, dikembalikan, sebab kami ingin hidup layak sebagaimana suku-suku lain di Indonesia. Tanah itu tidaklah besar, hanya 7.158 hektar. Mengapa perusahaan swasta ini begitu rakus dan serakahnya ?" tanya Syafrin yang disambut sorak sorai dari seluruh warga Sakai yang menghadiri pertemuan dengan Pansus DPRD tersebut.

Disebutkan Azmi, kepada Pansus Abdul Rahman menjelaskan bahwa 300 keluarga persukuan Sakai mengalami gangguan keamanan dan kenyamanan hidup sejak Menteri Kehutanan RI memberikan izin kepada PT. Arara Abadi untuk menguasai lahan sebesar 44.138 haktar di kabupaten Bengkalis. Sedangkan diketahui bahwa perusahaan swasta yang berada dibawah PT. Indah Kiat Pulp and Paper ini sudah menguasai areal yang sangat luas di provinsi Riau, yaitu seluas 299.975 hektar.

"Mengapa tanah nenek moyang kami yang hanya tinggal sedikit ini mau diambil juga? Apakah perusahaan ini milik manusia atau apa?" ujarnya kepada panitia khusus DPRD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan Ridwan yang berbicara sebagai ketua masyarakat adat Bathin Beringin,  mengharap agar panitia khusus monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan dan perkebunan DPRD Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Lahan ini diwariskan oleh nenek moyang kami. Kembalikan kepada kami sehingga kami bisa berladang lagi. Tolong katakan kepada Kapolda Riau, jangan takut-takuti warga Sakai. Kami sudah lama hidup tidak terbelakang dari suku-suku lain di Indonesia, mohon jangan kami ditakut-takuti oleh anggota mereka di lapangan," ucapnya dengan air mata tergenang. 

Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si., yang datang bersama anggota DPRD Nur Azmy Hasyim ke pemukiman penduduk persukuan Sakai, Bathin Beringin dan Bathin Bumbung, ikut merasa prihatin dengan kondisi yang sedang dialami oleh suku terasing di Riau tersebut.

"Kami sengaja datang ke sini untuk mendengar, melihat dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami akan lakukan sesuatu yang lebih dari sekedar rekomendasi. Kalau masyarakat dalam penderitaan, kami juga ikut merasakannya. Insya Allah, kami akan berikan rekomendasi terbaik untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis," ujar anggota DPRD dari PKS yang juga kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta, ini.

Di desa Buluh Apo, panitia khusus yang terdiri dari H. Azmi Rozali, Susianto SR dan Zulkifli, berjumpa dengan ratusan masyarakat yang menempati lahan yang berstatus hutan swaka margasatwa. Ada 8 tokoh masyarakat yang berbicara atas nama masyarakat 4 desa, yang mengharapkan panitia khusus mengeluarkan rekomendasi agar status lahan desa mereka dilepaskan menjadi areal penggunaan lainnya, sehingga masyarakat yang sekarang menempati kawasan itu merasa dapat menikmati kehidupan yang layak.(afd)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Februari 2018 | 20:40:32

Penjaga Dianiaya, Rampok Bawa Kabur Komponen Alat Berat Milik PT Duta Palma

ROKANHULU – Setelah membekap dan menganiaya serta mengancam dua orang penjaga alat berat Ekscavator milik PT. Duta Palma, kawanan rampok yang berjumlah 4 orang ini membawa beberapa komponen dari alat berat ters
Jumat, 23 Februari 2018 | 17:56:16

Miris, Bocah 9 Tahun ini Dianiaya dan Diperkosa OTK

ROKANHILIR - Malang benar nasib seorang bocah berusia sembilan tahun ini, bocah yang masih duduk di bangku kelas III di salah satu sekolah dasar (SD) yang ada di Kecamatan Rimba Melintang ini dianiaya dan diper
Jumat, 23 Februari 2018 | 17:16:51

Panglima TNI : PPRC TNI Siap Digerakkan ke Berbagai Wilayah NKRI

JAWATIMUR-Tantangan tugas TNI kedepan tidak semakin ringan dihadapkan dengan fenomena global yang menghadirkan berbagai bentuk ancaman kedaulatan negara. Hal ini menuntut kesiapsiagaan Pasukan Pemukul Reaksi Ce
Jumat, 23 Februari 2018 | 17:14:10

Jaga Kesatrian, Personel Bakamla RI Bersihkan Lingkungan Kantor

JAKARTA-Kebersihan sebagian dari iman, mari kita jaga iman kita dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, hal itu diucapkan Plt. Kepala Biro Umum Bakamla RI Kolonel Marinir Sandy M. Latief saat berbaur
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:12:28

Survei Median, Pemilih Demokrat Lebih Melirik Jokowi ketimbang SBY

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, dari hasil survei pemilih dari Partai Demokrat lebih banyak mendukung Joko Widodo atau Jokowi ketimbang ketua umu
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:31:34

Jokowi: Undang-Undang MD3 Perlu Dikaji Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Ia beralasan, UU MD3 masih perlu dikaji
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 09:47:10

Rommy: Jokowi Tanya, Kalau Gandeng Prabowo di Pilpres Bagaimana?

Semarang - Pemilihan Presiden (Pilpres) segera digelar pada 2019. Siapa saja yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah bermunculan. Salah satu yang diwacanakan adalah Ketua Umum
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 15:42:03

Dukung Jokowi, Golkar Bakal Bentuk Gerakan Jangkar Bejo dan Gojo

Jakarta - Partai Golkar mendukung Joko Widodo atau Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang pohon beringin itu kini sedang menyiapkan dan mengem
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 10:13:57

Mantap, Nama-nama Calon Wakil Bupati Rohul Terus Bermuculan

ROKANHULU – Kekosongan kursi Wakil Bupati Rokan Hulu, pasca dilantiknya H. Sukiman menjadi Bupati Rohul defenitif melanjutkan sisa jabatan Bupati sebelumnya priode tahun 2016-2021 menjadi pembicaraan hangat
 
Senin, 19 Februari 2018 | 10:14:45

Megawati: Pemilu Itu Hak Masyarakat Indonesia

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh pihak untuk mendorong masyarakat menggunakan hak memilih para pemimpinnya di di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Pemilihan umum
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 13:36:58

Plt Danrem Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Serentak

PEKANBARU- Plt Danrem 031/ Wira Bima Kol Czi I Nyoman Parwata, SE, M.Si, M.Tr ( Han) menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Serentak yang di laksanakan oleh KPU Riau di halaman Kantor KPU Riau, Jalan Gaja
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:51:01

KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu hari ini, Ahad, 18 Februari 2018. Pengundian dilakukan pukul 19.00 di kantor KPU, Jalan Imam Bonj
 
Minggu, 18 Februari 2018 | 12:34:46

Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 16:09:16

Tidak Penuhi Syarat, PBB dan PKPI Gagal Ikut Tahapan Pemilu 2019

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum KPU membacakan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). Hasilnya, 2 dari 16 par
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 15:21:59

Gerindra: PDIP Tak Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, jalanny
 
Sabtu, 17 Februari 2018 | 10:48:37

Main-main dengan dana kampanye, Paslon akan didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim pemenangan melaporkan seluruh urusan administrasi dan penggunaan dana kampanye pada 24 Juni, pukul 18.00 WIB. Jika tidak, atau terlambat, maka pasangan calon teran
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 16:33:18

Gerindra prediksi PDIP tak bakal usung Jokowi di 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memprediksi PDI Perjuangan tidak akan mengusung kembali Joko Widodo menjadi calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, jalannya pemerinta
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 14:29:11

Politikus Golkar sindir Yuddy: Jangan jadikan Golkar alat kejar kekuasaan

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan motif kembalinya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kembali ke Partai Golkar. Doli menegaskan pihaknya tidak ingin G
 
Jumat, 16 Februari 2018 | 13:31:14

Ganjar-Yasin diminta Gus Mus tak alergi kritik

Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengikuti pengajian rutin di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jumat (16/2). Dalam pengajian tersebut, Ganj
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top