Minggu, 29 Mei 2016 | 14:01:43

Penguasaan Lahan Oleh PT.Arara Abadi, Pansus DPRD Bengkalis Temui Warga Sakai Pinggir

Laporan: Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
Pansus turun langsung ke lapangan tepatnya di kecamatan Pinggir menemui sejumlah warga suku Sakai

PINGGIR – Gerak kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan semakin hari semakin dalam menyentuh titik-titik konflik di tengah masyarakat. Pada minggu Pansus turun langsung ke lapangan tepatnya di kecamatan Pinggir menemui sejumlah warga suku Sakai disana.

Setelah hari Kamis, (26/05/2016), Pansus menjumpai masyarakat di 4 desa yakni Buluh Apo, Pinggir, Balai Raja dan Sungai Meranti di kecamatan Pinggir, selanjutnya pada hari Jumat (27/05/2016) Pansus menjumpai masyarakat adat Bathin Bumbung dan Bathin Beringin, persukuan Sakai, desa Koto Pait Beringin, kecamatan Pinggir, kabupaten Bengkalis.

Ketua Pansus Azmo R Fatwa mengatakan di perkampungan pemukiman suku Sakai itu panitia khusus menerima masukan, keluhan serta pengaduan dari tiga orang juru bicara persukuan, yaitu Syafrin, tokoh pemuda Sakai, Abdul Rahman bin Khalifah Umar, ketua masyarakat adat Bathin Bumbung dan Ridwan yang merupakan ketua masyarakat adat Bathin Beringin, persukuan Sakai, kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.

"Kami dari suku Sakai tidak minta yang berlebihan. Kami minta agar tanah nenek moyang kami yang telah dirampas oleh PT. Arara Abadi, dikembalikan, sebab kami ingin hidup layak sebagaimana suku-suku lain di Indonesia. Tanah itu tidaklah besar, hanya 7.158 hektar. Mengapa perusahaan swasta ini begitu rakus dan serakahnya ?" tanya Syafrin yang disambut sorak sorai dari seluruh warga Sakai yang menghadiri pertemuan dengan Pansus DPRD tersebut.

Disebutkan Azmi, kepada Pansus Abdul Rahman menjelaskan bahwa 300 keluarga persukuan Sakai mengalami gangguan keamanan dan kenyamanan hidup sejak Menteri Kehutanan RI memberikan izin kepada PT. Arara Abadi untuk menguasai lahan sebesar 44.138 haktar di kabupaten Bengkalis. Sedangkan diketahui bahwa perusahaan swasta yang berada dibawah PT. Indah Kiat Pulp and Paper ini sudah menguasai areal yang sangat luas di provinsi Riau, yaitu seluas 299.975 hektar.

"Mengapa tanah nenek moyang kami yang hanya tinggal sedikit ini mau diambil juga? Apakah perusahaan ini milik manusia atau apa?" ujarnya kepada panitia khusus DPRD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan Ridwan yang berbicara sebagai ketua masyarakat adat Bathin Beringin,  mengharap agar panitia khusus monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan dan perkebunan DPRD Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Lahan ini diwariskan oleh nenek moyang kami. Kembalikan kepada kami sehingga kami bisa berladang lagi. Tolong katakan kepada Kapolda Riau, jangan takut-takuti warga Sakai. Kami sudah lama hidup tidak terbelakang dari suku-suku lain di Indonesia, mohon jangan kami ditakut-takuti oleh anggota mereka di lapangan," ucapnya dengan air mata tergenang. 

Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si., yang datang bersama anggota DPRD Nur Azmy Hasyim ke pemukiman penduduk persukuan Sakai, Bathin Beringin dan Bathin Bumbung, ikut merasa prihatin dengan kondisi yang sedang dialami oleh suku terasing di Riau tersebut.

"Kami sengaja datang ke sini untuk mendengar, melihat dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami akan lakukan sesuatu yang lebih dari sekedar rekomendasi. Kalau masyarakat dalam penderitaan, kami juga ikut merasakannya. Insya Allah, kami akan berikan rekomendasi terbaik untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis," ujar anggota DPRD dari PKS yang juga kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta, ini.

Di desa Buluh Apo, panitia khusus yang terdiri dari H. Azmi Rozali, Susianto SR dan Zulkifli, berjumpa dengan ratusan masyarakat yang menempati lahan yang berstatus hutan swaka margasatwa. Ada 8 tokoh masyarakat yang berbicara atas nama masyarakat 4 desa, yang mengharapkan panitia khusus mengeluarkan rekomendasi agar status lahan desa mereka dilepaskan menjadi areal penggunaan lainnya, sehingga masyarakat yang sekarang menempati kawasan itu merasa dapat menikmati kehidupan yang layak.(afd)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 24 Januari 2017 | 09:51:49

Dua PSK di Jakarta Undercover: Tiara Eve dan Nikita Mirzani

Jakarta-Film Jakarta Undercover menampilkan kehidupan malam kota Jakarta yang tak banyak diketahui oleh publik. Salah satunya adalah prostitusi kelas atas. Tiara Eve dan Nikita Mirzani didapuk menjadi PSK di fi
Selasa, 24 Januari 2017 | 09:39:05

Usia Jelang 30 Tahun, Lakukan Perawatan Kulit Rutin Ini

30 is the new 20, namun bukan berarti saat sudah menginjak atau hampir memasuki usia the big 3 ini kita khususnya para wanita bisa acuh terhadap perawatan kulit wajah dan tubuh layaknya saat usia 20 dahulu.Deng
Selasa, 24 Januari 2017 | 09:29:29

Ingin Bibir Lebih Pink Secara Alami? Selain Pakai Madu, Coba Resep Lain Ini

TIDAK perlu mengeluarkan banyak uang untuk membuat bibir Anda lebih lembut dan pink. Berikut ini cara mudah yang bisa dilakukan.Setiap wanita ingin bibirnya terlihat lembut, penuh, dan merona. Warna bibir Anda
Selasa, 24 Januari 2017 | 09:20:23

Marshanda Malas Bahas soal Ayahnya

TANGERANG-Marshanda membantah kabar yang menyebutkan dirinya tidak pernah menjenguk sang ayah, Irwan Yusuf di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Malang, Jawa Timur.Sebelumnya, pimpinan pesantren tersebut, KH Uk
 
Berita Lainnya
Senin, 23 Januari 2017 | 15:32:38

Fadli Zon sebut ambang batas calon presiden tak bisa dipakai di 2019

Partai Gerindra mendorong agar angka presidential threshold dihapus menjadi 0 persen. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai sistem ambang batas pencalonan presiden sudah tak bisa lagi dipakai dalam
 
Senin, 23 Januari 2017 | 15:28:56

Soal juru fitnah & hoax berkuasa, PKS minta Jokowi temui SBY

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memberikan tanggapan terkait kicauan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal juru fitnah di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hidayat menduga ucapan itu
 
Minggu, 22 Januari 2017 | 17:40:20

Habibi Berharap, 2019 Putra Teluk Meranti Harus Duduk Jadi Dewan‎

PELALAWAN - Lanjutan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Teluk Meranti, yang digelar di aula Kantor Camat Teluk Meranti, Minggu (22/1/2017) yang dihadiri sekalig
 
Minggu, 22 Januari 2017 | 15:31:52

Partai Idaman Inhil Targetkan Dulang Suara Besar Pada Pileg 2019

TEMBILAHAN - Meski merupakam Partai baru, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Idaman Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan mendulang suara besar pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Untuk itu, pihaknya
 
Minggu, 22 Januari 2017 | 13:05:01

Buka Muscab IV DPC PAN Kecamatan Pelalawan, Ini Pesan Habibi

PELALAWAN - Habibi Hapri, SH, Ketua DPD PAN Kabupaten Pelalawan, didampingi pengurus DPD, Beni Ilham, Prino Ade, Hasbi, Izun, Pirka Maulana serta Ketua DPC PAN Kecamatan Bandar Petalangan, Zulkarnaidi, hadiri s
 
Minggu, 22 Januari 2017 | 11:07:25

Adanya Perubahan OPD, Ketua DPRD Minta Pemda Rohul Sesuaikan Penempatan Honorer yang Ada

ROKANHULU - Berdasarkan besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang digelontorkan  sebesar Rp 100 miliar untuk membayar gaji 3.548 tenaga honorer serta adanya peruba
 
Sabtu, 21 Januari 2017 | 15:47:21

Jurus Golkar bikin Ahok menang sampai Setya Novanto turun gunung

Kurang dari sebulan lagi pencoblosan Pilgub DKI bakal digelar. Semua partai pendukung mulai mengeluarkan berbagai jurus agar pasangan calon mereka dukung menang. Salah satunya dilakukan Partai Golkar untuk Basu
 
Sabtu, 21 Januari 2017 | 12:03:08

Timses Ahok: Petahana yang difitnah di-bully malah melonjak pesat

Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat, Jerry Sambuaga mengklaim elektabilitas pasangannya terus meningkat. Menurut dia, hal i
 
Jumat, 20 Januari 2017 | 15:03:46

DPR pertanyakan kunjungan ke Israel pribadi atau dalam konteks MUI?

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mempertanyakan kunjungan 7 delegasi muslim menemui Presiden Israel, Reuven Rivlin di Tel Aviv. Apalagi salah satu dari 7 delegasi muslim tersebut merupakan pengurus M
 
Jumat, 20 Januari 2017 | 11:33:24

Saat debat, Anies unggul komunikasi, Ahok kuasai masalah & program

Debat perdana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan pada Senin (13/9). Lembaga survei Poltracking Indonesia melakukan riset terkait pelaksanaan debat pertama tersebut
 
Kamis, 19 Januari 2017 | 21:42:56

Beberapa DPRD Inhil Terlihat di Kecamatan Kemuning, Ngapain?

KEMUNING - Sebanyak 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau tampak berkumpul di atas satu panggung di Desa Limau Manis, Kecamatan Kemuning, Kamis (1
 
Kamis, 19 Januari 2017 | 21:24:38

Partai Besutan Raja Dangdut Kini Sudah Punya Struktur yang Lengkap di Inhil 

TEMBILAHAN - Partai Islam Damai Aman (Idaman) kini sudah mempunyai struktur yang lengkap di Kabupaten di Indragiri Hilir , adalah  Effendi dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Idaman Indrag
 
Kamis, 19 Januari 2017 | 14:45:38

DPR serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu ke pemerintah

Pansus RUU Pemilu DPR menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (19/1). Penyerahan DIM digelar di Ruang Pansus C, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
 
Kamis, 19 Januari 2017 | 08:51:39

Meski Masih ada Kendala, Dewan Yanin Perda Kecamatan Bangko Raya Segera Tuntas

BAGANSIAPIAPI-Meski masih memiliki beberapa kendela terkait Peraturan Daerah (Perda) pemekaran Kecamatan Bangko Raya, Anggota DPRD Rohil yakin bahwa dalam waktu dekat ini akan rampung.Demikian hal itu disam
 
Rabu, 18 Januari 2017 | 16:07:52

DPR bakal bahas soal Rizieq vs Kapolda Jabar dan Metro ke Kapolri

Komisi III DPR RI akan mempertanyakan sejumlah masalah terkait proses penegakan hukum kasus yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat kerj
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top