Minggu, 29 Mei 2016 | 14:01:43

Penguasaan Lahan Oleh PT.Arara Abadi, Pansus DPRD Bengkalis Temui Warga Sakai Pinggir

Laporan: Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
Pansus turun langsung ke lapangan tepatnya di kecamatan Pinggir menemui sejumlah warga suku Sakai

PINGGIR Gerak kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan semakin hari semakin dalam menyentuh titik-titik konflik di tengah masyarakat. Pada minggu Pansus turun langsung ke lapangan tepatnya di kecamatan Pinggir menemui sejumlah warga suku Sakai disana.

Setelah hari Kamis, (26/05/2016), Pansus menjumpai masyarakat di 4 desa yakni Buluh Apo, Pinggir, Balai Raja dan Sungai Meranti di kecamatan Pinggir, selanjutnya pada hari Jumat (27/05/2016) Pansus menjumpai masyarakat adat Bathin Bumbung dan Bathin Beringin, persukuan Sakai, desa Koto Pait Beringin, kecamatan Pinggir, kabupaten Bengkalis.

Ketua Pansus Azmo R Fatwa mengatakan di perkampungan pemukiman suku Sakai itu panitia khusus menerima masukan, keluhan serta pengaduan dari tiga orang juru bicara persukuan, yaitu Syafrin, tokoh pemuda Sakai, Abdul Rahman bin Khalifah Umar, ketua masyarakat adat Bathin Bumbung dan Ridwan yang merupakan ketua masyarakat adat Bathin Beringin, persukuan Sakai, kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.

"Kami dari suku Sakai tidak minta yang berlebihan. Kami minta agar tanah nenek moyang kami yang telah dirampas oleh PT. Arara Abadi, dikembalikan, sebab kami ingin hidup layak sebagaimana suku-suku lain di Indonesia. Tanah itu tidaklah besar, hanya 7.158 hektar. Mengapa perusahaan swasta ini begitu rakus dan serakahnya ?" tanya Syafrin yang disambut sorak sorai dari seluruh warga Sakai yang menghadiri pertemuan dengan Pansus DPRD tersebut.

Disebutkan Azmi, kepada Pansus Abdul Rahman menjelaskan bahwa 300 keluarga persukuan Sakai mengalami gangguan keamanan dan kenyamanan hidup sejak Menteri Kehutanan RI memberikan izin kepada PT. Arara Abadi untuk menguasai lahan sebesar 44.138 haktar di kabupaten Bengkalis. Sedangkan diketahui bahwa perusahaan swasta yang berada dibawah PT. Indah Kiat Pulp and Paper ini sudah menguasai areal yang sangat luas di provinsi Riau, yaitu seluas 299.975 hektar.

"Mengapa tanah nenek moyang kami yang hanya tinggal sedikit ini mau diambil juga? Apakah perusahaan ini milik manusia atau apa?" ujarnya kepada panitia khusus DPRD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan Ridwan yang berbicara sebagai ketua masyarakat adat Bathin Beringin,  mengharap agar panitia khusus monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan dan perkebunan DPRD Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Lahan ini diwariskan oleh nenek moyang kami. Kembalikan kepada kami sehingga kami bisa berladang lagi. Tolong katakan kepada Kapolda Riau, jangan takut-takuti warga Sakai. Kami sudah lama hidup tidak terbelakang dari suku-suku lain di Indonesia, mohon jangan kami ditakut-takuti oleh anggota mereka di lapangan," ucapnya dengan air mata tergenang. 

Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si., yang datang bersama anggota DPRD Nur Azmy Hasyim ke pemukiman penduduk persukuan Sakai, Bathin Beringin dan Bathin Bumbung, ikut merasa prihatin dengan kondisi yang sedang dialami oleh suku terasing di Riau tersebut.

"Kami sengaja datang ke sini untuk mendengar, melihat dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami akan lakukan sesuatu yang lebih dari sekedar rekomendasi. Kalau masyarakat dalam penderitaan, kami juga ikut merasakannya. Insya Allah, kami akan berikan rekomendasi terbaik untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis," ujar anggota DPRD dari PKS yang juga kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta, ini.

Di desa Buluh Apo, panitia khusus yang terdiri dari H. Azmi Rozali, Susianto SR dan Zulkifli, berjumpa dengan ratusan masyarakat yang menempati lahan yang berstatus hutan swaka margasatwa. Ada 8 tokoh masyarakat yang berbicara atas nama masyarakat 4 desa, yang mengharapkan panitia khusus mengeluarkan rekomendasi agar status lahan desa mereka dilepaskan menjadi areal penggunaan lainnya, sehingga masyarakat yang sekarang menempati kawasan itu merasa dapat menikmati kehidupan yang layak.(afd)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Juni 2017 | 22:12:04

Sambut Kemenangan, Bupati Inhil Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim - Piatu

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan kepada 63 (Enam Puluh Tiga) orang anak yatim - piatu di Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), Jalan Baharuddin Y
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top