Rabu, 20 April 2016 | 20:36:05

Reses DPRD Bengkalis, Dana Inbup Berpeluang Ditambah

Laporan: Afdal Aulia

Sebarkan:
internet

BENGKALIS - Wakil Ketua DPRD Bengkalis Dr Indra Gunawan MH mengatakan, dana Inbup PPIP berpeluang untuk ditambah melalui APBD Perubahan. Hal itu disampaikan Indra Gunawan saat menggelar reses di Dusun Parit Bangkung, Kelurahan Damon, Bengkalis, Rabu (20/04/2016).

"Ini berdasarkan hasil komunikasi antara saya dengan Pak Bupati. Mudah-mudahan bisa terealisasi di APBD Perubahan tahun 2016," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Eet ini mengatakan, diperkirakan dana Inbup PPIP yang akan ditambah pada APBD Perubahan sekitar Rp500 juta - Rp700 juta per desa. Jumlah tersebut menurut Eet sebagai bentuk kepedulian DPRD dan Pemkab Bengkalis terhadap adanya aspirasi masyarakat desa yang menginginkan penambahan dana Inbup PPIP.

"Masyarakat desa merasa kesulitan untuk melaksanakan berbagai program di desa akibat menurunnya  alokasi dana Inbup PPIP di APBD murni. Karena itulah, saya mendorong Pemkab Bengkalis agar menambah  dana Inbup PPIP dan Alhamdulillah mendapat lampu hijau dari Pak Bupati," kata Eet.
Kegiatan reses anggota DPRD Bengkalis asal Golkar ini dihadiri oleh sekitar 280 warga yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Bengkalis. Selain penyampaian program, kegiatan reses juga diisi dengan bantuan kepada kaum dhuafa dan anak yatim. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Damon, Awaluddin serta beberapa pengurus partai Golkar.

Sebelumnya diberitakan, Ketua BPD Desa Air Putih, Indra menilai alokasi anggaran yang diberikan Bengkalis lebih besar dari anggaran yang diberikan oleh APBD Provinsi Riau maupun APBN, kenyataannya anggaran yang diberikan oleh Bengkalis malah jauh lebih kecil.

"Berkurangnya fantastis, dari Rp1 miliar menjadi Rp200 juta. Memang selain dari APBD Bengkalis desa-desa masih menerima dana dari APBD Provinsi dan APBN, tapi sebagai Kabupaten yang bertanggungjawab langsung terhadap pembangunan desa di wilayah pemerintahannya, ya tak mungkin "kalah" dengan Provinsi atau pusat," ujar Indra.

Untuk itu kata Indra, dirinya bersama para BPD se-Kecamatan Bengkalis berharap dana Inbup tahun 2016 ini bisa ditambah di dalam APBD Perubahan nantinya. Paling tidak jumlahnya sama dengan bantuan yang diberikan Provinsi atau pusat.(afd)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 14 Mei 2017 | 18:59:54

Soal Kinerja Disdik Bengkalis, Komisi IV DPRD dinilai Tak Berani Ambil Sikap

BENGKALIS - Tidak adanya respon dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis  untuk memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkalis terkait persoalan penjualan "buku siluman" dengan judul "Stop Kekerasan Pada Ana
Kamis, 16 Februari 2017 | 18:28:42

Pembangunan Gedung Daerah, Komisi II DPRD Minta Dinas PU Transparan

BENGKALIS-Pemkab Bengkalis khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk transparan ekpada DPRD Bengkalis serta kepada public terkait pembangunan gedung daerah yang terletak di jalan Ahmad Yani kota Bengkal
Selasa, 4 Oktober 2016 | 20:59:01

DPRD Bengkalis Sahkan 31 Perangkat Daerah

BENGKALIS DPRD Bengkalis, Selasa (27/9/2016) lalu, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis menjadi Perda.Sesuai Perda tersebut, P
Kamis, 9 Juni 2016 | 21:37:14

Perda Tibum Disahkan, DPRD Bengkalis Rekomendasikan 5 Item

BENGKALIS-Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang sudah disahkan Selasa (07/06/2016), DPRD Bengkalis menegaskan 5 item yang harus dilaksanakan oleh Pemkab Bengkalis terkait penegakan
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:55:49

DPR tak kompak soal penyanderaan anggaran KPK dan Polri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kompak soal usulan menahan atau menyandera anggaran Polri dan KPK. Usulan tak dibahasnya anggaran 2018 bagi KPK dan Polri ini dikarenakan permintaan DPR untuk mendatangkan
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:41:30

SBY lantik Sylviana Murni jadi Wakil Ketua DPD Demokrat DKI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (22/6) melantik pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pelantikan tersebut juga berbarengan dengan peresmian kanto
 
Jumat, 23 Juni 2017 | 16:30:17

Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri

Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan
 
Kamis, 22 Juni 2017 | 21:44:12

Dideklarasikan, Ormas GPPK Inhil Komit Selamatkan Bumi Hamparan Kelapa Dunia

TEMBILAHAN - Sebagai hamparan kelapa terluas dunia, pemuda tidak tinggal diam meperhatikan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbukti sejumlah pemuda Inhil lakukan deklarasi pembentukan se
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:48:50

DPD Minta Fasilitas Mudik Diberikan ke Warga Daerah Kepulauan

Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah agar memberikan fasilitas angkutan mudik yang setara di daerah-daerah pulau Jawa. Selama ini warga yang tinggal di provinsi Kepulauan masih belum me
 
Rabu, 21 Juni 2017 | 09:45:09

Anggota DPRD Meranti ini Tinjau Pos Pam Lebaran

MERANTI - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Edi Marshudi, menyempatkan diri diwaktu kesibukannya, pada Selasa (20/6/2017) siang, meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan penyeberangan di Desa Alai dan Desa Sem
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 16:06:03

Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:45:30

Soal jemput paksa, Pansus angket minta Tito diskusi dengan seniornya

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiskusi dengan seniornya, Jenderal (Purn) Pol Sutarman terkait pembahasan pasal 205 UU MD3 tentang pemanggilan
 
Selasa, 20 Juni 2017 | 15:39:44

DPR ancam tak bahas anggaran Polri & KPK karena tak hadirkan Miryam

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kement
 
Senin, 19 Juni 2017 | 16:32:59

Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden Joko Widodo ( Jokowi) hingga saat ini belum pu
 
Senin, 19 Juni 2017 | 15:56:48

Yasonna sebut pemerintah sudah lobi DPR soal presidential threshold

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah sudah melobi ke pimpinan fraksi di DPR terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di RU
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:40:48

Ngebetnya DPR hadirkan Miryam demi nama baik di pusaran e-KTP

JAKARTA - Pansus angket KPK berencana memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai pihak pertama yang dimintai keterangan dalam forum pansus. Wakil Ketua Pansus angket K
 
Minggu, 18 Juni 2017 | 11:35:54

Ini alasan Pansus KPK ingin undang eks koruptor

JAKARTA - Sejak dibentuk, Pansus angket KPK terus melontarkan gagasan-gagasan kontroversial. Kali ini, Pansus mewacanakan mengundang eks koruptor ke rapat. Namun, wacana tersebut baru sebatas usulan. Anggo
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 22:00:32

Aklamasi, Rustam Efendy Nahkodai PK Golkar Pelangiran

PELANGIRAN - Dewan Pimpinan Daerah(DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) terus melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih pengurus Kecamatan (PK). Kali ini DPD II P
 
Sabtu, 17 Juni 2017 | 16:25:16

SBY bertemu kiai-kiai di Jatim, ada kaitan dengan Pilgub 2018?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) se Jawa Timur, Jumat (16/6) kemarin. Acara di Hotel Shangri-La Surabaya itu di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top