Selasa, 24 April 2018 | 08:38:54
ADVERTORIAL

Menggali PAD Dari Lingungan Hidup

Laporan : Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
Selama ini sektor lingkungan hidup dinilai belum memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Padahal ada beberapa sektor yang dapat dijadikan pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi yang selama ini belum tergali dan dikelola secara maksimal. 

Untuk mendatangkan PAD dari retribusi, tentunya harus memili dasar hukum atau legal formal bagi stake holder di sektor tersebut, melalui produk hukum daerah yang bernama Peraturan Daerah (Perda). Dalam pelaksanaan serta tekhnisnya di lapangan diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan dalam bekerja terutama mendapatkan PAD dari retribusi sektor lingkungan hidup.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bernama Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang sudah diserahkan ke DPRD sejak bulan Mei tahun 2017 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tanggal 03 April 2018 melalui Rapat Paripurna DPRD Bengkalis. Sebelum disahkan menjadi Perda, pembahasan Ranperda dilakukan oleh DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) yang ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Bengkalis.

Adapun ketua Pansus Ranperda PPLH diketuai oleh Indrawan Sukmana ST dari Partai Gerindra dengan Wakil Ketua Syahrial ST (Partai Golkar). Sedangkan anggota Pansus terdiri dari H.Asmara (Partai Golkar), Hendri Sag (Partai Golkar), H.Zamzami SH (Partai Amanat Nasional), Fakhrul Nizam ST (Partai Amanat Nasional), Syaiful Ardi (Partai Amanat Nasional), Sofyan S.PdI (PDI.Perjuangan), Daud Gultom M.Th (PDI.Perjuangan), Zamzami Harun ST (Partai Gerindra), Dr.H.Fidel Fuadi (Partai Keadilan Sejahtera), H.Abi Bahrun SSi (Partai Keadilan Sejahtera), Nurazmi Hasyim ST (Partai Demokrat), Irmi Syakip Arsalan S.Sos (Partai Kebangkitan bangsa), H.Mawardi (Partai Bulan Bintang) dan Fransisca (Partai Nasdem). 


Dalam perjalanannya, Pansus Ranperda PPLH terus melakukan pendalaman serta menggali berbagai hal yang menyangkut dengan pengendalian maupun tatakelola lingkungan hidup. Diantara kegiatan yang dilakukan Pansus dalam membahas Ranperda PPLH adalah melakukan konsultasi serta kunjungan ke beberapa tempat yang berkompeten soal lingkungan hidup. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, melaksanakan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada tanggal 07 sampai 10 Juni 2017. Selanjutnya berkonsultasi ke Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 14-16 Juni 2017, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tanggal 05-08 Juli 2017. Selain itu Pansus Ranperda PPLH juga melaksanakan Rapat kerja beberapa kali dengan mitra kerja Pansus Ranperda PPLH, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Bengkalis, maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Bengkalis.

Ketua Pansus Ranperda PPLH Indrawan Sukmana memaparkan bahwa Pansus merekomendasikan enam item yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif, setelah Ranperda PPLH ditetapkan menjadi Perda. Keenam item tersebut adalah (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional oleh Bupati Bengkalis, (2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pembuangan Air Limbah dan Laboratorium, (3) Retribusi Izin Lingkungan, (4) CSR Lingkungan dan keterlibatan stakeholder, (5) Anggaran berbasis lingkungan dan (6) Untuk pelaksanaan tekhnis, akan diatur di dalam Peraturan Bupati (PERBUP).


Dalam Perda PPLH, sambung Indrawan, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Bengkalis untuk tidak memindahkan Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup (PPLH), karena PPLH tersebut telah mengikuti pelatihan Khusus tentang Lingkungan Hidup. Kemudian Pansus juga menyarankan kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, supaya mensosialisasikan Perda PPLH kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Bengkalis.

"Dari Perda PPLH yang telah disahkan, ada enam rekomendasi, kemudian dua saran dan kesimpulan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tekhnis nantinya berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, Badan Pendapatan Daerah (BPD) terkait retribusi yang bermuara kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta OPD lainnya,"ungkap Politisi Partai Gerindra tersebut.

Disambung Indrawan, dalam Perda tersebut memuat sejumlah hal diantaranya perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup daerah, pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perizinan lingkungan, pengawasan, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, sanksi adiministratif, larangan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta ketentuan pidana.

"Dalam Perda PPLH juga diatur tentang tatacara mendapatkan retribusi dari perizinan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (PERBUP). Ada peluang dari Perda PPLH untuk menggali PAD dari sektor retribusi, tinggal lagi keseriusan dari OPD terkait menjalankan Perda PPLH,"ujar Indrawan.

Khusus mengenai perizinan lingkungan, dikemukakan Indrawan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan itu sendiri diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL. Sedangkan usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). 

Untruk ketentuan lebih lanjut tentang penetapan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL diatur dengan PERBUP. Izin lingkungan menjadi prasyarat dalam penerbitan izin usaha. Dimana dalam hal izin usaha atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, izin usaha atau kegiatannya dinyatakan batal demi hukum. Untuk masa berlaku izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha atau kegiatan sepanjang tidak terdapat perubahan kegiatan atau kegiatan.

"Disinilah ada peluang menggali pendapatan daerah, karena semua perusahaan yang terkait dengan lingkungan harus memiliki izin usaha lingkungan. Tentu mereka harus membayar retribusi ataupun pajak dari usaha mereka tersebut,"tutup Indrawan.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Bengkalis H.Arman AA SE menyambut positif telah disahkannya Perda PPLH. Ia memberikan apresiasi atas kinerja Pansus Ranperda PPLH dalam bekerja, termasuk menggali berbagai hal yang positif terhadap masalah lingkungan hidup sebagai bahan acuan bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Diutarakan, persoalan lingkungan hidup adalah hal yang menyangkut satu kesatuan dalam ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

"Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melesetarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran yang meliputi perencanaan, kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum,"terang Arman.

Disampaikan, bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah konservasi sumber daya alam untuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan menjamin pemanfaatannya scara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaannya.

"Juga soal pelsetarian lingkungan hidup sebagai rangkaian dari upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan keseimbangan antara keduanya. Dalam Perda PPLH juga dimuat point tentang pengelolaan sampah, limbah, limbah B3, daerah aliran sungai, udara ambien, sumber daya laut, sumber daya tanah, keberadaan mangrove maupun perubahan iklim,"jabar Arman.


Diakui, Perda PPLH yang disahkan cukup banyak hal yang diperlukan termuat dalam item-item di Perda PPLH sehingga dalam pelaksanaan nantinya, sudah ada aturan baku tentang tugas dan fungsi masing-masing bidang di DLH Bengkalis. Dimana dalam point di Perda PPLH juga memuat tentang audit lingkungan hidup sebagai evaluasi, sengketa lingkungan hidup serta penyelesaiannya hingga organisasi lingkungan hidup.

Arman mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait supaya saling bekerjasama dalam menjalankan Perda PPLH ini, termasuk partisipasi perusahaan-perusahaan serta masyarakat luas, khususnya pegiat di bidang lingkungan hidup. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan dalam hal pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif.      

Juga yang mesti dilakukan termasuk peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia khususnya aparatur pemerintah. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana opengendalian lingkungan hidup yang memadai, pengembangan informasi, tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan. Dan yang paling urgen adalah perluasan penguatan partisipasi masyarakat.

"Masalah lingkungan hidup adalah persoalan semua pihak, sehingga diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan. Dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten,"tukas Arman.


Disinggung soal PAD dari sektor perizinan lingkungan, Kadis DLH optimis dalam beberapa tahun kedepan akan terealisasi secara maksimal asalkan seluruh pemangku kebijakan bersama dengan pelaksana tekhnis saling bekerjasama. Apalagi dalam Perda PPLH dimuat item tentang prasyarat mengenai AMDAL, izin UKL-UPL dan hal tekhnis lainnya yang akan diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP).

"Saat ini kita menunggu turunnya PERDA PPLH bersama dengan PERBUP dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Apabila sudah ada PERBUP yang mengatur secara tekhnis pelaksanaan PERDA PPLH, selaku OPD yang berkaitan langsung dengan PERDA tersebut tentu kita akan langsung bekerja. Yang pertama jelas PERDA bersaam PERBUP akan dilakukan sosialisasi ke berbagai pihak, perusahaan-perusahaan diseluruh kabupaten Bengkalis maupun masyarakat dan staf di DLH sendiri,"pungkas Arman mengakhiri.(Afdal Aulia)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 19 Juli 2018 | 22:17:04

Hari Adhyaksa ke 58, Kejari Rohil Gelar Bhakti Sosial Donor Darah dan Mesical Chek Up

ROKANHILIR-Dalam rangka memperingati hari Adhyaksa ke-58 dan ikatan Dharmakarini ke-18 Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Kamis 20 Juni 2018 menggelar bhakti sosial donor darah dan medical Chek Up bersama wartawan ya
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:55:21

7 Korban Hilang Kapal Tenggelam di Jember Masih dalam Pencarian

JEMBER - Sebanyak tujuh orang masih dalam pencairan di Perairan Plawangan, Jember. Mereka merupakan korban tenggelamnya kapal Joko Berek pada 08.15 WIB, Kamis (19/7/2018). Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibo
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:52:41

LG V40 siap gebrak jagat smartphone papan atas, spesifikasinya bikin ngiler!

LG sepertinya tidak menyerah dengan perburuan untuk menjadi yang nomor satu dalam urusan smartphone. Terbukti, kali ini LG siap merilis andalan keempat di tahun ini setelah V30S, G7, dan V35 ThinQ. Adalah
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:47:44

Penelitian Salat pada Kesehatan Gigi dan Mulut, Hasilnya Mengejutkan

JAKARTA - Salat menjadi aktivitas rutin yang dilakukan 5 kali dalam sehari oleh pemeluk agama Islam. Selain menjadi salah satu bentuk ibadah, aktivitas ini ternyata memiliki pengaruh terhadap kesehatan gi
 
Berita Lainnya
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:38:28

Golkar sebut Jokowi tak bisa intervensi penyelesaian kasus Novel Baswedan

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa melakukan intervensi pada kasus penyiraman terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel B
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 14:33:02

Mau Ditenggelamkan PA 212, Perindo: Kami Kurang Apa Coba?

Jakarta - Partai Perindo menjadi salah satu partai yang dijauhi dan akan ditenggelamkan Persaudaraan Alumni (PA) 212, sesuai dengan amanat Habib Rizieq Syihab. Perindo heran atas sikap PA 212 itu.Se
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 11:24:29

Golkar Calonkan 2 Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

Jakarta - Partai Golkar mengakui mendaftarkan dua mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg di Pileg 2019. Dua eks napi korupsi itu ialah TM Nurlif dan Iqbal Wibisono.TM Nurlif merupakan Ketua DPD I Gol
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:50:55

Politikus Demokrat Ungkap Hambatan Terbesar Bergabung di Koalisi Jokowi

Jakarta - Partai Demokrat sempat menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, untuk membentuk koalisi di Pilpres 2019. Namun, koalisi tak kunjung terwujud karena sebuah alasan. "Terutama hubungan Pak SBY den
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 16:38:58

Ini Alasan Diterapkannya Sistem Zonasi dalam PPDB

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) segera melakukan perbaikan terhadap sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Lewat sistem zonasi
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 15:07:54

Pertemuan Prabowo dan Puan dianggap sinyal Gerindra gabung koalisi Jokowi

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menganggap upaya Gerindra membentuk koalisi besar bersama PKS, PAN dan Demokrat sulit tercapai. Ace mengklaim koalisi besar yang diinginkan Prabowo adalah bergab
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 14:38:03

Sekda Inhil Ikuti Prosesi Pelantikan Pengurus Rukun HNSI Se-Kecamatan Gaung

GAUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengikuti prosesi pelantikan Pengurus Rukun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Desa dan Kelurahan se - Kecama
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 13:34:14

Pemilu 2019, Demokrat Targetkan 10 Kursi di DPRD Inhil

TEMBILAHAN - Ketua Partai Demokrat H Samsudin Uti (SU) mengatakan, partainya semakin optimistis menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 jika mengacu pada hasil Pilkada 2018.Menurut SU, Partai Demokrat
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:59:33

Plt Gubernur Lantik 7 Anggota KIP Aceh

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik 7 anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Da
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:48:43

Konsisten Dukung Jokowi, TGB Akan Mundur dari Demokrat?

Jakarta - Nama Tuan Guru Bajang alias TGB Zainul Majdi muncul di tengah keriuhan bursa cawapres dua poros dukungan capres, yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) kini disebu
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 11:14:29

SBY dirawat karena kelelahan usai hadiri acara reuni SMA di Pacitan

JAKARTA - Asosiasi bank-bank Bangladesh yang tergabung dalam Primary Dealers Bangladesh Limited (PDBL) bertandang ke Indonesia untuk belajar tentang pasar surat utang. Sebab, infrastruktur pasar obligasi
 
Rabu, 18 Juli 2018 | 09:18:11

Yakin Menang di Pileg Tahun 2019, Bacaleg PKB Rohul Daftar ke KPU

ROKANHULU - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (17/72018), Resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohul.Pada Pemilu 2019 in
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top