Selasa, 24 April 2018 | 08:38:54
ADVERTORIAL

Menggali PAD Dari Lingungan Hidup

Laporan : Afdal Aulia

Sebarkan:
Afdal Aulia
Selama ini sektor lingkungan hidup dinilai belum memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Padahal ada beberapa sektor yang dapat dijadikan pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi yang selama ini belum tergali dan dikelola secara maksimal. 

Untuk mendatangkan PAD dari retribusi, tentunya harus memili dasar hukum atau legal formal bagi stake holder di sektor tersebut, melalui produk hukum daerah yang bernama Peraturan Daerah (Perda). Dalam pelaksanaan serta tekhnisnya di lapangan diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan dalam bekerja terutama mendapatkan PAD dari retribusi sektor lingkungan hidup.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bernama Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang sudah diserahkan ke DPRD sejak bulan Mei tahun 2017 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tanggal 03 April 2018 melalui Rapat Paripurna DPRD Bengkalis. Sebelum disahkan menjadi Perda, pembahasan Ranperda dilakukan oleh DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) yang ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Bengkalis.

Adapun ketua Pansus Ranperda PPLH diketuai oleh Indrawan Sukmana ST dari Partai Gerindra dengan Wakil Ketua Syahrial ST (Partai Golkar). Sedangkan anggota Pansus terdiri dari H.Asmara (Partai Golkar), Hendri Sag (Partai Golkar), H.Zamzami SH (Partai Amanat Nasional), Fakhrul Nizam ST (Partai Amanat Nasional), Syaiful Ardi (Partai Amanat Nasional), Sofyan S.PdI (PDI.Perjuangan), Daud Gultom M.Th (PDI.Perjuangan), Zamzami Harun ST (Partai Gerindra), Dr.H.Fidel Fuadi (Partai Keadilan Sejahtera), H.Abi Bahrun SSi (Partai Keadilan Sejahtera), Nurazmi Hasyim ST (Partai Demokrat), Irmi Syakip Arsalan S.Sos (Partai Kebangkitan bangsa), H.Mawardi (Partai Bulan Bintang) dan Fransisca (Partai Nasdem). 


Dalam perjalanannya, Pansus Ranperda PPLH terus melakukan pendalaman serta menggali berbagai hal yang menyangkut dengan pengendalian maupun tatakelola lingkungan hidup. Diantara kegiatan yang dilakukan Pansus dalam membahas Ranperda PPLH adalah melakukan konsultasi serta kunjungan ke beberapa tempat yang berkompeten soal lingkungan hidup. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, melaksanakan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada tanggal 07 sampai 10 Juni 2017. Selanjutnya berkonsultasi ke Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 14-16 Juni 2017, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tanggal 05-08 Juli 2017. Selain itu Pansus Ranperda PPLH juga melaksanakan Rapat kerja beberapa kali dengan mitra kerja Pansus Ranperda PPLH, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Bengkalis, maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Bengkalis.

Ketua Pansus Ranperda PPLH Indrawan Sukmana memaparkan bahwa Pansus merekomendasikan enam item yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif, setelah Ranperda PPLH ditetapkan menjadi Perda. Keenam item tersebut adalah (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional oleh Bupati Bengkalis, (2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pembuangan Air Limbah dan Laboratorium, (3) Retribusi Izin Lingkungan, (4) CSR Lingkungan dan keterlibatan stakeholder, (5) Anggaran berbasis lingkungan dan (6) Untuk pelaksanaan tekhnis, akan diatur di dalam Peraturan Bupati (PERBUP).


Dalam Perda PPLH, sambung Indrawan, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Bengkalis untuk tidak memindahkan Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup (PPLH), karena PPLH tersebut telah mengikuti pelatihan Khusus tentang Lingkungan Hidup. Kemudian Pansus juga menyarankan kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, supaya mensosialisasikan Perda PPLH kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Bengkalis.

"Dari Perda PPLH yang telah disahkan, ada enam rekomendasi, kemudian dua saran dan kesimpulan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tekhnis nantinya berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, Badan Pendapatan Daerah (BPD) terkait retribusi yang bermuara kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta OPD lainnya,"ungkap Politisi Partai Gerindra tersebut.

Disambung Indrawan, dalam Perda tersebut memuat sejumlah hal diantaranya perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup daerah, pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perizinan lingkungan, pengawasan, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, sanksi adiministratif, larangan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta ketentuan pidana.

"Dalam Perda PPLH juga diatur tentang tatacara mendapatkan retribusi dari perizinan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (PERBUP). Ada peluang dari Perda PPLH untuk menggali PAD dari sektor retribusi, tinggal lagi keseriusan dari OPD terkait menjalankan Perda PPLH,"ujar Indrawan.

Khusus mengenai perizinan lingkungan, dikemukakan Indrawan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan itu sendiri diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL. Sedangkan usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). 

Untruk ketentuan lebih lanjut tentang penetapan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL diatur dengan PERBUP. Izin lingkungan menjadi prasyarat dalam penerbitan izin usaha. Dimana dalam hal izin usaha atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, izin usaha atau kegiatannya dinyatakan batal demi hukum. Untuk masa berlaku izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha atau kegiatan sepanjang tidak terdapat perubahan kegiatan atau kegiatan.

"Disinilah ada peluang menggali pendapatan daerah, karena semua perusahaan yang terkait dengan lingkungan harus memiliki izin usaha lingkungan. Tentu mereka harus membayar retribusi ataupun pajak dari usaha mereka tersebut,"tutup Indrawan.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Bengkalis H.Arman AA SE menyambut positif telah disahkannya Perda PPLH. Ia memberikan apresiasi atas kinerja Pansus Ranperda PPLH dalam bekerja, termasuk menggali berbagai hal yang positif terhadap masalah lingkungan hidup sebagai bahan acuan bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Diutarakan, persoalan lingkungan hidup adalah hal yang menyangkut satu kesatuan dalam ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

"Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melesetarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran yang meliputi perencanaan, kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum,"terang Arman.

Disampaikan, bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah konservasi sumber daya alam untuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan menjamin pemanfaatannya scara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaannya.

"Juga soal pelsetarian lingkungan hidup sebagai rangkaian dari upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan keseimbangan antara keduanya. Dalam Perda PPLH juga dimuat point tentang pengelolaan sampah, limbah, limbah B3, daerah aliran sungai, udara ambien, sumber daya laut, sumber daya tanah, keberadaan mangrove maupun perubahan iklim,"jabar Arman.


Diakui, Perda PPLH yang disahkan cukup banyak hal yang diperlukan termuat dalam item-item di Perda PPLH sehingga dalam pelaksanaan nantinya, sudah ada aturan baku tentang tugas dan fungsi masing-masing bidang di DLH Bengkalis. Dimana dalam point di Perda PPLH juga memuat tentang audit lingkungan hidup sebagai evaluasi, sengketa lingkungan hidup serta penyelesaiannya hingga organisasi lingkungan hidup.

Arman mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait supaya saling bekerjasama dalam menjalankan Perda PPLH ini, termasuk partisipasi perusahaan-perusahaan serta masyarakat luas, khususnya pegiat di bidang lingkungan hidup. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan dalam hal pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif.      

Juga yang mesti dilakukan termasuk peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia khususnya aparatur pemerintah. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana opengendalian lingkungan hidup yang memadai, pengembangan informasi, tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan. Dan yang paling urgen adalah perluasan penguatan partisipasi masyarakat.

"Masalah lingkungan hidup adalah persoalan semua pihak, sehingga diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan. Dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten,"tukas Arman.


Disinggung soal PAD dari sektor perizinan lingkungan, Kadis DLH optimis dalam beberapa tahun kedepan akan terealisasi secara maksimal asalkan seluruh pemangku kebijakan bersama dengan pelaksana tekhnis saling bekerjasama. Apalagi dalam Perda PPLH dimuat item tentang prasyarat mengenai AMDAL, izin UKL-UPL dan hal tekhnis lainnya yang akan diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP).

"Saat ini kita menunggu turunnya PERDA PPLH bersama dengan PERBUP dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Apabila sudah ada PERBUP yang mengatur secara tekhnis pelaksanaan PERDA PPLH, selaku OPD yang berkaitan langsung dengan PERDA tersebut tentu kita akan langsung bekerja. Yang pertama jelas PERDA bersaam PERBUP akan dilakukan sosialisasi ke berbagai pihak, perusahaan-perusahaan diseluruh kabupaten Bengkalis maupun masyarakat dan staf di DLH sendiri,"pungkas Arman mengakhiri.(Afdal Aulia)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 20 September 2018 | 21:19:20

Demi Pemilu Damai, Kapolsek Batu Hampar : Ke Pelosokpun Akan Kami Tempuh

ROKANHILIR-Demi untuk tercapainya pemilu yang damai, aman dan nyaman, jajaran Polsek Batu Hampar melalui Bhabinkamtibmas terus melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai.Seperti pada hari ini Kamis, 20/9, Deklarasi Pe
Kamis, 20 September 2018 | 20:58:35

Dari Dana Bankeu Tahun 2018, Pemkab Rohul Bangun Jembatan dan Jalan, Ini Lokasinya

ROKANHULU - Pemerintah Kabupaten Rokan hulu (Rohul) bangun lima jembatan dari anggaran bantuan keuangan (Bankeu)  Provinsi Riau tahun 2018. Saat ini pembangunan lima jembatan tersebut masih dalam proses pe
Kamis, 20 September 2018 | 20:51:12

Dibuka Menkeu, Bupati Rohul Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Tahun 2018

JAKARTA - Pemerintah Pusat Republik Indonesia, melaksanakan Rapat Rerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Negara tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta Kamis, (20/9/2018)
Kamis, 20 September 2018 | 16:36:51

Pemkot Perbaiki JPO Karatan di Pekanbaru yang Telan Korban Jiwa

Pekanbaru - Jembatan Penyebaran Orang (JPO) di Pekanbaru kondisinya Karatan dan rusak sudah menelan korban jiwa. Pihak Pemkot Pekanbaru mengklaim tengah ada perbaikan saat ini."Soal JPO itu kita s
 
Berita Lainnya
Kamis, 20 September 2018 | 15:05:06

NasDem Membela: Apa Urusan Fadli Zon Minta Mendag Dicopot?

Jakarta - Wakil Ketua DPR sekaligus Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut Mendag Enggartiasto Lukita sebagai menteri tukang impor dan menilainya layak direshuffle. Partai NasDem membela Enggar yang merupakan ka
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:52:03

Jokowi-Maruf Didukung Relawan yang Sokong Prabowo di 2014

Jakarta - Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin kembali mendapat dukungan relawan. Mereka menamakan diri sebagai Relawan Nusantara untuk Jokowi (N4J)."Kami pada tahun 2014 adalah pendukung dari Prabowo dan
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:25:08

Timses: Cari Kelemahan Jokowi Sulit, Sama dengan Cari Prestasi Prabowo

Jakarta - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq memberi imbauan kepada pendukung untuk tidak menjelek-jelekan pihak lawan, Prabowo Subianto-Sandiaga Un
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:18:02

Fadli Zon Serang Mendag: Menteri Tukang Impor Harus Dicopot!

Jakarta -Wakil Ketua DPR Fadli Zon melontarkan pernyataan keras ke Mendag Enggartiasto Lukita. Fadli menyebut Mendag sebagai menteri tukang impor dan menilainya layak direshuffle."Menteri tukang impor @EnggarMe
 
Kamis, 20 September 2018 | 10:20:37

Dikhwatirkan Terseret Politik Praktis, MUI: Sudah Sepakat Netral

Jakarta - Bakal cawapres Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai ketua MUI membuat PAN khawatir lembaga itu terseret pada praktik politik praktis. MUI pun menjamin mereka akan bersikap netral."Yang t
 
Rabu, 19 September 2018 | 20:15:08

Ini Tanggapan LBH Hanura Terhadap Rapat Eksternal Ops Mantap Brata Muara Takus 2019 Polres Rohil

ROKANHILIR-Rapat Eksternal Ops Mantap Brata Muara Takus 2019 Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Polres
 
Rabu, 19 September 2018 | 16:00:49

PAN Khawatir MUI Terbawa Politik Praktis Jika Maruf Masih Ketua

Jakarta - PAN meminta bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin melepas jabatannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). PAN khawatir MUI akan terseret dalam politik praktis ketika Ma'ruf
 
Rabu, 19 September 2018 | 13:52:23

Fahri Hamzah Tepis HNW: Sandiaga Itu Pedagang, Bukan Ulama!

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut bakal cawapres Sandiaga Uno termasuk golongan ulama. Fahri Hamzah tak sepakat. "Jadi ini ada kekacauan cara kita, semua, ber
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:03:46

Saat SBY Absen Lagi di Pertemuan Koalisi Prabowo-Sandi

Jakarta - Koalisi Prabowo-Sandiaga tadi malam mengambil keputusan penting dengan menetapkan nama koalisi dan susunan timses. Namun, ada yang 'hilang' semalam yaitu sosok Ketum Partai Demokrat,
 
Rabu, 19 September 2018 | 10:44:41

Gerindra Balik Serang PSI yang Sindir Nama Koalisi Prabowo Jadul

Jakarta - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut nama koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sangat jadul. Partai Gerindra menyerang balik
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:05:57

Permabudhi Doakan Jokowi 2 Periode

Jakarta - Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) mendoakan Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih di Pilpres 2019. Jokowi dinilai layak memimpin 2 periode karena kinerjanya terbukti."Kami menyaksikan i
 
Selasa, 18 September 2018 | 14:59:38

PD Tanggapi Hanura: SBY Tak Sembunyi tapi Tepuk Dada di Hadapan Lawan

Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih bersembunyi di balik foto Kepala KSP Moeldoko dibanding menuntaskan tudingan A
 
Selasa, 18 September 2018 | 11:46:52

PSI Desak Anies Tolak M Taufik Jadi Wagub DKI

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras Partai Gerindra karena mengusulkan nama M Taufik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Ketua DPP PSI Tsamara Amany mendes
 
Selasa, 18 September 2018 | 11:41:14

PKS: Pujian SBY ke Jokowi Tak Harus Diartikan Main Dua Kaki

Jakarta - Pujian Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kinerja Presiden Joko Widodo dinilai PKS sebagai hal wajar. PKS menyebut ungkapan itu tak harus dimaknai PD berma
 
Selasa, 18 September 2018 | 10:26:13

PKB Akan Polisikan Ustaz Yahya Waloni karena Menghina Megawati, Maruf dan TGB

JAKARTA - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan, pihaknya bakal mempolisikan Ustaz Yahya Waloni lantaran telah menghina Ma'ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top