Sabtu, 7 Januari 2017 | 20:21:54

Jamkesda Diintegrasikan Ke BPJS, Ketua DPM Unisi Minta Legislator Jangan Asal Sepakat Saja

Laporan : Aditya Prahara

Sebarkan:
Aditya Prahara
Rustam Efendi (Ketua DPM Unisi)
TEMBILAHAN - Dengan adanya aturan pemerintah pusat tentang pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan lewat program peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka dari itu Pemerintah Daerah menghapuskan kepesertaan Jamkesda untuk diintegrasikan menjadi peserta BPJS. Ternyata malah berpotensi merugikan masyarakat, dan sebaliknya justru menguntungkan pihak BPJS.

Hal ini disampaikan oleh Aktivis muda Inhil, Rustam Efendi, ia  mengatakan potensi kerugian ini disebabkan karena jika bergabung di BPJS, sistem pembayaran tarifnya akan berbeda, dimana Program Jamkesda menggunakan sistem Klaim, sementara BPJS menggunakan sistem paket. Maka dari itu, aktivis ini meminta pemerintah meninjau kembali pengintegrasian Jamkesda ke BPJS.

Berdasarkan data yang diperoleh hampir 300.000 jiwa penduduk Inhil menerima KIS PBI atau peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri dari 171.000 yang ditanggung APBN dan 127.000 yang ditanggung oleh APBD. Artinya 45 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Inhil, yakni 127.000 jiwa dari total hampir 800.000 jumlah penduduk yang ditanggung APBD yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah setempat sesuai dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Jika kita bergabung di BPJS, berapa banyak jiwa yang harus ditanggung oleh pemerintah, sementara diketahui APBD kita sangat minim. Ada 300.000 yang akan menerima KIS melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui dana shering Provinsi dan Kabupaten. 127.000 nya menggunakan APBD," ungkap Rustam, Sabtu (7/1/2017).

Dengan berpindahnya sistem ini, menurutnya akan berpotensi terjadinya pemborosan anggaran disaat pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran yang saat ini sangat minim. Hal ini bukan tanpa alasan, dicontohkanya seperti dilansir Detik.com, Pemerintah Kabupaten Gowa menolak dan memutuskan kontrak kerjasama dengan pihak BPJS guna mendahulukan penggunaan anggaran yang prioritas.

"Kabupaten Gowa saja memutuskan kontrak kerjasama dengan pihak BPJS untuk efisiensi anggaran, dan mendahulukan yang sangat prioritas. Dan mereka saat ini kembali ke Perda, sesuai RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), guna efisiensi anggaran," bandingnya.

Dikabupaten Gowa, lanjutnya, ada 119.000 warga miskin ditanggung oleh BPJS Kesehatan kategori Kelas III. Pemerintah harus mengalokasikan dana sekitar Rp 26 miliar untuk menanggung 119 ribu warga miskin itu. Sedangkan jika dibandingkan dengan sistem pelayanan kesehatan gratis sebelum kerjasama dengan BPJS, Pemda Gowa hanya menggelontorkan dana Rp 14 miliar bagi 119 ribu warga miskin di Gowa.

"Nah jika di Kabupaten Inhil ada 127 ribu jiwa yang akan ditanggung APBD, berapa banyak anggaran untuk mealokasikan itu. Lebih baik anggaran yang dinilai cukup besar itu dialihkan kependidikan untuk beasiswa," paparnya.

Jika lebih besar pengeluaran APBD saat bergabung di BPJS, artinya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang UU BPJS ini dinilai membebani masyarakat karena harus membayar iuran, padahal kesehatan adalah hak setiap warga negara. 

Terakhir beliau mengatakan, jika Jaminan kesehatan yang ditanggung daerah yang belum maksimal, mestinya Jamkesda yang harus dimaksimalkan, bukan malah dihapuskan. Karena Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS juga sama-sama manfaatnya. 

"Jika sistemnya dirubah, juga sama mendapatkan tanggungan kesehatan kategori Kelas III. Tidak ada perubahan, malah program Jamkesda malah tidak ribet mengurusnya," ungkapnya.

"Kita meminta kepada pihak pemerintah untuk menyikapi ini. Serta kami juga minta kepada pihak Legislator yang berfungsi menyetujui anggaran juga bertindak. Jangan hanya sepakat saja tanpa ada kajian. Kalian itu dibayar menggunakan uang rakyat. Bicara saja kalian dibayar," pintanya dengan tegas agar pemerintah menyikapi ini demi kepentingan rakyat. (dit) 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Februari 2018 | 17:16:51

Panglima TNI : PPRC TNI Siap Digerakkan ke Berbagai Wilayah NKRI

JAWATIMUR-Tantangan tugas TNI kedepan tidak semakin ringan dihadapkan dengan fenomena global yang menghadirkan berbagai bentuk ancaman kedaulatan negara. Hal ini menuntut kesiapsiagaan Pasukan Pemukul Reaksi Ce
Jumat, 23 Februari 2018 | 17:14:10

Jaga Kesatrian, Personel Bakamla RI Bersihkan Lingkungan Kantor

JAKARTA-Kebersihan sebagian dari iman, mari kita jaga iman kita dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, hal itu diucapkan Plt. Kepala Biro Umum Bakamla RI Kolonel Marinir Sandy M. Latief saat berbaur
Jumat, 23 Februari 2018 | 16:49:34

Untuk CSR Tepat Sasaran, Komisi II DPRD Rohul Minta Forum TJSP Jalankan Kerja Sesuai Perda

ROKANHULU - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) Riau meminta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diaktifkan fungsinya ditengah-tengah masyarakat dan Perusahaan sesui
Jumat, 23 Februari 2018 | 16:10:39

Sedang Asik Ngopi, Calon Wakil Bupati Inhil ini Disambangi Tokoh Masyarakat

KATEMAN - Beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Kateman jumpai Calon Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018-2023, H Syamsuddin Uti, di Resto Puri Hotel Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kamis (22/2/18) malam. Keh
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Februari 2018 | 16:49:34

Untuk CSR Tepat Sasaran, Komisi II DPRD Rohul Minta Forum TJSP Jalankan Kerja Sesuai Perda

ROKANHULU - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) Riau meminta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diaktifkan fungsinya ditengah-tengah masyarakat dan Perusahaan sesui
 
Jumat, 23 Februari 2018 | 13:25:25

Kini, SMAN 1 Pangkalan Kuras Miliki Masjid

PELALAWAN-Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras, kini miliki rumah ibadah sendiri. Pada Kamis kemarin (22/2/2018) telah dilakukan momentum peletakkan batu pertama, pertanda sekolah yang dikepalai o
 
Jumat, 23 Februari 2018 | 12:36:51

Pertunjukan Teater Dilanggar Todak Hari Pertama Berlangsung Meriah

PEKANBARU-Pertunjukan teater "Dilanggar Todak" pada hari pertama telah dimulai.  Acara yang dihadiri ratusan penonton ini dilaksanakan di Gedung Anjung Seni Idrus Tintin, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kamis 2
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 17:26:59

UED-SP Bunga Tanjung Desa Tengganau Gelar MDPT Tahun 2017

PINGGIR - Kamis 22 Februari 2018, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Bunga Tanjung Desa Tengganau Kecamatan Pinggir gelar kegiatan Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan, Tahun 2017.Dalam kesempatan
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 15:38:48

Rumbin Sitio Kukuhkan LPMD, TP-PKK, BUMDes, Karang Taruna, Ketua RW RT Se-Desa Tengganau

PINGGIR - Dengan bertempat di halaman Kantor Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kamis 22 Februari 2018, Kepala Desa Tengganau, Rumbin Sitio, kukuhkan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 19:57:21

Panen Perdana Koramil 03/Tempuling dan Koptan Ingin Makmur Jaya Capai 8 Ton Per Hektar

TEMPULING - Koramil 03/Tempuling bersama Kelompok Tani (Koptan) Ingin Makmur Blok E Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan panen perdana IP 100 di lahan percetakan
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 15:39:01

Tingkatkan Kreatif, Dinas BPMP Gelar Pelatihan Pengelolaan Bumdes Angkatan III

ROKANHULU  - Tingkatkan kapabilitas dan pengetahuan dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) agar transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyaraka
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 15:26:08

Gerai Modern 212 Mart Resmi Dibuka di Dumai

DUMAI - Gerai Modern 212 Mart yang merupakan unit usaha dari Koperasi Amanah Dumai Berkah secara resmi dibuka di Kota Dumai oleh Walikota Dumai, Drs Zulkifli As Msi dan Wakil Walikota Dumai, Eko Suhar
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 15:24:01

Mahmudin Purba Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Rumah di Pinggir

PINGGIR - Mahmudin Purba, salah satu tokoh muda Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (DPD Nasdem) Kabupaten Bengkalis, Rabu 21 Februari 201
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 14:34:13

Begini Kata Samsul Akmal Sebagai Kadisnakertrans Mengenai TKA

PEKANBARU- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Provinsi Riau tidak pernah meminta Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk datang ke Riau. Hal tersebut berkaitan dengan masih banyak tenaga kerja lokal
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 13:42:14

Peduli Pedagang Kecil, YBM BRI Kanca Pasirpengaraian Serahkan Gerobak Semangat dan Modal Usaha

ROKANHULU - Sebagai wujud kepedulian terhadap pengembangan usaha bagi pedagang, Yayasan Baitul Mal (YBM) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pasirpengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, tela
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 13:40:44

Dinas PMPD Rohul Bentuk Tim Percepatan Penyusunan RKP dan APBDes 2018

ROKANHULU - Untuk percepatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 13:35:24

Persoalan Lahan Masyarakat Sakai Sudah Ada Kesepakatan dengan PT Ivo Mas Tunggal

PEKANBARU-Aksi demo Lembaga Bantuan Hukum Sakai Riau ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Riau tentang dugaan perampasan lahan masyarakat Sakai oleh PT Ivo Mas Tunggal (IMT), Senin (19/2/2018), di
 
Senin, 19 Februari 2018 | 17:38:45

Pengurusan KK Membludak, Arus Litrik Kantor Bermasalah, Ini Kata Baharudin

PEKANBARU- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Baharudin, menghimbau kepada masyarakat agar mengurus kependudukan. Hal ini berkaitan pemekaran kelurahan dari 58 menjadi 83 kelu
 
Senin, 19 Februari 2018 | 17:25:33

Komisi II DPRD Rohul Hearing CSR, PT. PISP Tanggapi Positif Keluhan Desa Kepenuhan Barat Mulia

ROKANHULU - Komisi II DPRD hearing dengan PT Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP) menanggapi surat dari Kepala Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau tentang 
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top