https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 21 Jul 2026 18:43:00 +0700 Tue, 21 Jul 2026 18:43:00 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Opini/Ini-Saran-Positif-DPRD-Pekanbaru-Soal-Rencana-Retret-Ketua-RT-RW-Agar-Anggaran-tak-Boros--

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, sudah merencanakan agenda retret bagi Ketua RT RW terpilih, usai mereka dilantik beberapa hari ke depan.

Namun kapan pelaksanaan retret, berapa besar anggarannya dan waktunya berapa hari, belum dijelaskan Agung Nugroho.

Terlepas dari itu semua, berbagai masukan dan saran berbagai kalangan, ikhwal rencana retret tersebut.

Seperti yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Syafri Syarif SE, saat menanggapi pertanyaan Tribunpekanbaru. com, soal retret ini.

Masukannya, pada intinya dia sepakat kegiatan untuk para Ketua RT RW terpilih dilaksanakan. Namun alangkah lebih eloknya, dan lebih tepat sasaran, jika pembekalan RT RW ini melalui kegiatan semacam bimbingan teknis (Bimtek), yang digelar di masing-masing kecamatan.

"Kota Pekanbaru ada 15 kecamatan, tinggal road show saja wali kota bersama perangkatnya memberikan bimtek. Kan lebih tepat sasaran dan lebih irit anggarannya," saran Syafri Syarif kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (21/7/2026).

Disinggung nanti alasannya memakan waktu lama dan harus berkeliling, Politisi Golkar ini justru membandingkan saat sosialisasi Perwako No 48 Tahun 2025 tentang Pemilihan RT RW beberapa waktu lalu.

"Saat sosialisasi Perwako 48 Wali Kota dan timnya bisa turun ke kecamatan-kecamatan. Harusnya untuk ini juga harus bisa," tambahnya.

Syafri Syarif memberikan masukan ini semata-mata, agar tidak terkesan ikut-ikutan melaksanakan retret, sementara urgensi ril-nya ke depan, sama sekali tidak ada.

Bahkan jika retret digelar, bisa memakan anggaran yang cukup besar. Tentunya anggarannya yang paling masuk akal, diambil dari APBD Pekanbaru.

"Kita kan bisa hemat, tidak boros anggaran. Hampir 4 ribu total jumlah RT RW se-Kota Pekanbaru. Kalau digelar Bimtek di kantor camat, kan tinggal disiapkan snack roti, dan minuman lainnya," sebutnya lagi.

Ya, di tengah defisit anggaran dan masih banyak program masyarakat yang tertunda, Pemko Pekanbaru lebih baik melaksanakan kegiatan yang benar-benar ada manfaatnya.

Jika retret banyak yang tidak setuju, karena dipastikan anggarannya dari APBD, Pemkot tidak boleh egois, karena ikut-ikutan tren kegiatan bernama retret. Padahal,

Tupoksi RT RW itu, sejak puluhan tahun lalu, sama. Tinggal lagi Pemko melalui Camat dan Lurah, mendirec mereka, sehingga bekerja on the track. Satu lagi yang paling penting, naikkan nilai insentif para Ketua RT RW ini.(tribunpekanbaru)

]]> Tue, 21 Jul 2026 16:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Fokus-Lunasi-Tunda-Bayar-Rp200-Miliar--Kuansing-Desak-Pusat-Bangun-Infrastrukturnya--

KUANSING - Tumpukan utang tunda bayar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang menembus Rp200 miliar lebih mulai membayangi wajah pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh kewajiban tersebut dapat dituntaskan pada 2027. Namun, konsekuensinya tidak ringan.

APBD Kuansing akan tersedot untuk membayar kewajiban lama, sehingga pembangunan infrastruktur baru berpotensi berjalan terbatas.

Di tengah tekanan keuangan, bantuan pemerintah pusat menjadi salah satu tumpuan Pemkab Kuansing untuk menjaga pembangunan tetap bergerak.

Persoalannya, jalur bantuan pusat itu pun belum sepenuhnya terbuka.

Sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang telah diajukan hingga kini masih menggantung tanpa kepastian. Salah satunya adalah peningkatan jalan eks-transmigrasi.

Usulan yang diajukan ke Kementerian Transmigrasi sejak 2025 tersebut hingga kini belum juga menemui titik terang.

Kondisi ini membuat Pemkab Kuansing harus bergerak lebih agresif.

Bukan sekadar menunggu jawaban administratif, melainkan mengejar langsung kepastian dari pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuansing, Muklisin, mengatakan dirinya berencana mendatangi Kementerian Transmigrasi untuk menanyakan langsung perkembangan usulan peningkatan jalan eks transmigrasi tersebut.

"Saya sudah di Jakarta, saya akan pertanyakan langsung usulan tersebut, apakah ada kendala hingga tidak terealisasi," ujar Muklisin, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut tetap diharapkan dapat direalisasikan, meskipun tidak harus sekaligus.

Pelaksanaan secara bertahap dinilai lebih realistis di tengah kondisi keuangan daerah yang masih dibebani tunda bayar.

Harapan itu menjadi penting karena kemampuan APBD Kuansing untuk membiayai pembangunan baru tidak lagi sebebas sebelumnya.

Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyelesaikan beban keuangan yang diwariskan, sementara kebutuhan pembangunan jalan dan infrastruktur terus mendesak.

Dengan target pelunasan tunda bayar pada 2027, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD diperkirakan tidak akan banyak bergerak.

Karena itu, pemerintah pusat menjadi tumpuan untuk menutup celah pembangunan yang tak mampu ditopang sepenuhnya oleh keuangan daerah.

Namun, ketergantungan terhadap bantuan pusat juga menyisakan persoalan baru.

Usulan telah diajukan, tetapi kepastian realisasinya masih harus diperjuangkan.

Pemkab Kuansing kini dituntut tidak hanya menyusun skema pelunasan tunda bayar, tetapi juga memastikan pembangunan tetap berjalan.

Sebab, jika APBD habis untuk membayar kewajiban lama sementara bantuan pusat tak kunjung turun, maka pembangunan infrastruktur daerah berisiko terjebak dalam ruang tunggu.

Muklisin berharap usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat secara bertahap.

"Kita berharap usulan ini bisa direalisasikan, walaupun secara bertahap,"(tribunpekanbaru)

]]> Tue, 21 Jul 2026 16:41:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kapolda-Riau-Apresiasi-Respons-Cepat-Polantas-dan-Pemkot-Tangani-Banjir-Pekanbaru

PEKANBARU - Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan memberikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru atas respons cepat dalam menangani dampak genangan air akibat hujan lebat, Senin (20/7/2026).

Hujan dengan intensitas tinggi tersebut sebelumnya mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama di Kota Pekanbaru terendam banjir. Beberapa titik yang terdampak meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Arifin Ahmad, Jalan HR Soebrantas, dan Jalan Srikandi. Kondisi ini sempat menghambat arus lalu lintas serta mobilitas warga, terutama saat jam sibuk.

Merespons situasi darurat tersebut, petugas kepolisian bersama instansi terkait langsung terjun ke lokasi. Para personel melakukan pengaturan arus kendaraan, membantu pengendara yang kesulitan melintas, dan berkoordinasi dengan Pemkot Pekanbaru untuk mempercepat penanganan genangan hingga air berangsur surut.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel Ditlantas Polda Riau, Satlantas Polresta Pekanbaru, serta Pemerintah Kota Pekanbaru yang bergerak cepat sejak awal terjadinya genangan," ujar Irjen Herry Heryawan, Selasa (21/7/2026).

Kehadiran petugas di lapangan, tambahnya, merupakan wujud nyata pelayanan Polri dalam memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Kesigapan seluruh pihak dinilai berhasil menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memastikan situasi tetap kondusif.

Penanganan dampak genangan air merupakan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi kuat. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna meminimalkan kendala di tengah mobilitas masyarakat.

"Kondisi cuaca memang tidak bisa kita kendalikan, tetapi kecepatan respons dan kolaborasi antarlembaga dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan. Inilah wujud pelayanan kepada masyarakat yang harus terus kita jaga," terangnya.

Mengingat potensi hujan berintensitas tinggi diprediksi masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan, masyarakat diminta untuk terus mematuhi arahan petugas di lapangan dan meningkatkan kehati-hatian selama berkendara.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan, mengurangi kecepatan saat melintasi jalan yang tergenang, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta tidak memaksakan diri menerobos genangan yang berpotensi membahayakan keselamatan maupun menyebabkan kendaraan mogok," imbaunya.

Polda Riau akan terus memperkuat koordinasi terintegrasi dengan Pemkot Pekanbaru dan instansi terkait lainnya. Langkah ini disiapkan agar setiap potensi gangguan lalu lintas akibat cuaca ekstrem dapat diatasi secara cepat dan tepat sehingga aktivitas warga segera kembali normal.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 16:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/KONI-dan-Disporapar-Meranti-Satukan-Langkah--Persiapan-Porprov-Riau-2027-Mulai-Dimatangkan

SELATPANJANG â€"Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mematangkan langkah menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau 2027. Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Disporapar Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (21/7/2026) siang.

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah awal dalam mempersiapkan kontingen Kabupaten Kepulauan Meranti agar mampu tampil maksimal pada pesta olahraga terbesar di Provinsi Riau tersebut.

Kegiatan itu dihadiri Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Meranti, Hidayat Abdurrahman, SE, didampingi unsur pimpinan KONI, para ketua bidang beserta anggota. Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hadir Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Saiful Bakhri, S.T., didampingi Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Piskot Ginting, S.Ag.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai agenda menjadi pembahasan, mulai dari kesiapan cabang olahraga (cabor), pembinaan atlet, kebutuhan sarana dan prasarana, hingga dukungan anggaran sebagai salah satu faktor penting dalam menghadapi Porprov Riau 2027.

Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Meranti, Hidayat Abdurrahman, mengatakan pihaknya telah memaparkan kondisi kesiapan masing-masing cabang olahraga yang diproyeksikan mengikuti Porprov. Menurutnya, secara umum cabor telah menunjukkan kesiapan untuk melakukan pembinaan dan persiapan atlet, namun seluruh proses itu membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya, cabang olahraga siap mempersiapkan atlet menghadapi Porprov 2027. Namun tentunya hal itu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Disporapar, terutama dalam hal dukungan anggaran agar program pembinaan atlet dapat berjalan secara maksimal," ujar Hidayat.

Ia menambahkan, prestasi olahraga tidak dapat diraih hanya mengandalkan semangat para atlet dan pengurus cabang olahraga. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara KONI, pemerintah daerah, pelatih, pengurus cabor, serta berbagai pihak lainnya agar pembinaan atlet dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Sementara itu, Kepala Disporapar Kabupaten Kepulauan Meranti, Saiful Bakhri, S.T., menyambut baik kehadiran jajaran pengurus KONI dalam rapat koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Disporapar mendukung penuh rencana keikutsertaan kontingen "Kota Sagu" pada Porprov Riau 2027.

Menurut Saiful, saat ini surat dukungan resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih dalam proses di Sekretariat Daerah (Setda). Meski demikian, hal itu menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk memastikan Meranti ambil bagian pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

"Sejauh ini baru ada tiga kabupaten/kota yang telah menyatakan kesiapan mengikuti Porprov 2027, dan Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satunya. Kami tentu berharap seluruh proses administrasi dapat segera selesai sehingga persiapan bisa dilakukan secara lebih optimal," kata Saiful.

Ia juga mengakui bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah untuk tetap memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan fiskal yang dimiliki.

"Kami mendukung penuh keikutsertaan atlet Kabupaten Kepulauan Meranti di Porprov 2027. Namun kami juga berharap KONI dapat memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kami optimistis seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan," ungkapnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Porprov Riau 2027 tidak hanya menjadi tanggung jawab KONI maupun Disporapar semata. Dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, mulai dari Pemerintah Kabupaten, DPRD, perangkat daerah terkait, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, hingga masyarakat yang diharapkan turut memberikan motivasi bagi para atlet daerah.

Melalui kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan mampu membangun pembinaan olahraga yang lebih terarah, sehingga dapat mengirimkan kontingen yang kompetitif sekaligus meningkatkan prestasi pada Porprov Riau 2027.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 16:06:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pekerja-Perkebunan-Tewas-Terjatuh-di-Tanjung-Medan

BAGANSIAPIAPI - Kecelakaan kerja yang merenggut nyawa terjadi di Area Loading Ramp Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik sebuah perusahaan perkebunan di Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Seorang buruh bernama Ahmad Kusaeri (47) meninggal dunia usai terjatuh dan mengalami luka serius di bagian kepala pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 14.45 WIB.

Peristiwa nahas tersebut bermula saat korban sedang bekerja di sekitar area pabrik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ahmad saat itu hendak menarik besi di dekat Camp Stand untuk menekan tombol Elektro Motor Bollard. Namun, karena posisinya berdekatan dengan sebuah tali, ia tiba-tiba kehilangan keseimbangan lalu terhempas ke lantai.

Rekan-rekan kerja korban yang berada di lokasi segera melakukan evakuasi. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Awal Bros di Bagan Batu guna mendapatkan pertolongan medis. Meskipun demikian, Ahmad dikabarkan sudah mengembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian sebelum tiba di fasilitas kesehatan.

"Saat korban jatuh, kepalanya mengalami benturan keras, dievakuasi dilarikan ke RS Awal Bros Bagan Batu," terang salah satu sumber di lapangan.

Insiden ini menuai perhatian warga setempat lantaran pihak perusahaan tidak langsung melaporkannya ke Polsek Pujud sebagai kantor polisi terdekat. Aparat kepolisian baru mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang beredar dari mulut ke mulut. Petugas dari Unit Reskrim Polsek Pujud dan Satuan Reskrim Polres Rokan Hilir baru tiba di tempat kejadian perkara (TKP) lebih dari lima jam setelah insiden terjadi.

Kanit Reskrim Polsek Pujud, Ipda A. Rambe mengonfirmasi adanya insiden kecelakaan kerja tersebut pada Selasa (21/7/2026). Ia memastikan bahwa penanganan kasus dan proses penyelidikan lebih lanjut telah dialihkan ke tingkat polres.

"Penanganannya diserahkan dan diambil alih Reskrim Polres Rohil, tindak lanjutnya telah olah TKP," jelasnya.

Usai dilakukan olah TKP oleh penyidik kepolisian, jasad korban tidak menjalani proses autopsi. Jenazah Ahmad Kusaeri kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke kampung halamannya di Sumatera Utara. Masyarakat sekitar turut menyayangkan lambatnya koordinasi pihak perusahaan perkebunan dengan aparat penegak hukum atas peristiwa yang menelan korban jiwa tersebut.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 16:03:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Aturan-Baru-Zakat--Pemerintah-Bahas-Potensi-Pengurang-Penghasilan-Kena-Pajak

JAKARTA - Komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstimulus perekonomian terlihat dari agresivitas belanja negara yang produktif. Sepanjang enam bulan pertama di tahun 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.656 triliun, meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Anggaran bernilai besar tersebut dialokasikan secara strategis untuk mendukung program-program prioritas. Manajemen fiskal yang cermat ini berhasil menghasilkan keseimbangan primer APBN yang mencatatkan surplus sebesar Rp85,1 triliun, sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452 triliun.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ekspansi belanja ini berjalan seiring dengan capaian indikator makroekonomi yang positif, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia terus stabil di atas angka 5 persen, menyentuh 5,61 persen pada kuartal pertama dan diproyeksikan tetap optimis di kuartal kedua.

Dinamika Ketenagakerjaan Terjaga

Dalam forum pemaparan data ekonomi, turut dibahas mengenai fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyentuh angka 43.000 pekerja dalam rentang Januari hingga Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengimbau agar publik membaca data ketenagakerjaan secara utuh dan agregat.

"Di ekonomi itu selalu ada seperti itu di dalam pasar yang kompetitif, ada yang keluar masuk. Jadi Anda jangan lihat yang keluarnya saja. Kalau kita lihat unemployment turun, sepertinya sih banyak penciptaan lapangan kerja dibanding yang keluar. Harusnya kondisi ekonomi memang baik secara agregat," urainya merespons kekhawatiran terkait data PHK.

Ekonomi yang tumbuh pada level 5,6 persen membuktikan bahwa jumlah lapangan kerja baru yang terbuka secara keseluruhan masih jauh lebih masif dibandingkan dengan jumlah pemutusan kerja yang terjadi di beberapa entitas bisnis tertentu.

Wacana Zakat dan Penebalan Anggaran Kesehatan

Sebagai bentuk akomodasi terhadap aspirasi masyarakat, pemerintah juga tengah mematangkan kajian terkait pengintegrasian kewajiban zakat ke dalam sistem perpajakan. Kajian ini melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Aturan sekarang itu kita harus berlaku adil untuk semua umat beragama. Jadi memang bukan sebagai kredit pajak, tetapi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Itu juga harus disampaikan kepada lembaga amil zakat yang memang resmi ditunjuk pemerintah," terangnya.

Tidak hanya itu, dukungan krusial di sektor pelayanan publik juga dipertebal. Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk penambahan kuota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp10 triliun, yang menggenapkan total tambahan alokasi kesehatan menjadi Rp20 triliun demi memastikan masyarakat menengah ke bawah tetap terlindungi fasilitas medis.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 16:01:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Nyaris-Jadi-Korban-Harimau--Pekerja-Sawit-di-Siak-Berhasil-Lolos-Usai-Motornya-Dicakar

SIAK â€" Seorang pekerja kebun sawit di Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, nyaris menjadi korban serangan Harimau Sumatra. Beruntung, pria bernama Agus itu berhasil menyelamatkan diri setelah seekor harimau tiba-tiba melompat ke bagian belakang sepeda motor yang dikendarainya saat mengangkut hasil panen.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau langsung mengerahkan tim ke lokasi untuk melakukan pemantauan sekaligus langkah mitigasi guna mencegah konflik antara manusia dan satwa liar.

"Kami menerima laporan dugaan interaksi negatif antara Harimau Sumatera dengan seorang warga yang terjadi pada 14 Juli 2026," kata Kepala Balai Besar KSDA Riau, Supartono, Selasa (21/7).Tim BBKSDA Riau kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan kronologi kejadian serta memantau keberadaan satwa dilindungi tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, Agus yang merupakan pekerja kebun sawit milik Ahmad Rokani sedang mengangkut hasil panen menggunakan sepeda motor sekitar pukul 10.00 WIB. Saat melintas di kawasan kebun, seekor Harimau Sumatera tiba-tiba melompat ke bagian belakang motornya dan mencakar keranjang yang dibawanya.

"Kaget melihat harimau berada di belakang motornya, korban kemudian memacu kendaraannya dan berhasil menyelamatkan diri sehingga terhindar dari serangan lanjutan," ujar Supartono.Beberapa hari setelah kejadian tersebut, tepatnya pada 18 Juli 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, dua warga bernama Amir dan Dodi kembali melihat seekor Harimau di sekitar Kilometer 4 Desa Mengkapan.

"Saksi mengungkapkan harimau tersebut melompat dari parit di seberang jalur pipa menuju badan jalan. Namun, saat berpapasan dengan kendaraan yang dikendarai Amir, harimau itu kembali masuk ke arah parit dan tidak melanjutkan penyeberangan," jelas Supartono.

Menurut keterangan saksi, satwa tersebut juga tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap kendaraan maupun pengendaranya.Meski demikian, BBKSDA Riau tetap melakukan penyisiran di lokasi untuk memastikan keberadaan harimau.

"Tim BBKSDA Riau sudah melakukan pengecekan di lokasi, tetapi tidak menemukan jejak maupun tanda-tanda keberadaan Harimau Sumatera," kata Supartono.

Warga setempat mengaku kemunculan Harimau Sumatera di kawasan itu sebenarnya bukan hal baru. Salah seorang warga, Gianto, menyebut satwa tersebut beberapa kali terlihat melintas di sekitar lokasi, namun selama ini belum pernah menyerang masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, BBKSDA Riau akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak terkait untuk meningkatkan pemantauan serta melaksanakan berbagai upaya mitigasi konflik satwa liar.

Masyarakat juga diminta mengaktifkan patroli siskamling pada malam hari dan segera melaporkan kepada petugas BBKSDA Riau atau aparat setempat apabila mengetahui keberadaan Harimau Sumatera maupun satwa liar lainnya di sekitar permukiman atau area aktivitas warga.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, menghindari aktivitas seorang diri di kawasan yang diduga menjadi lintasan satwa liar, terutama pada sore hingga malam hari," pesan Supartono dikutip dari MCRiau.(halloriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Puluhan-Anak-Jadi-Korban-SPMB-di-SMPN-4-dan-SMPN-6-Siak-Hulu-Kampar

BANGKINANG-Ratusan calon murid/siswa di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak lulus dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 6 Siak Hulu beberapa hari lalu. Sebagian sudah diterima dan masih ada puluhan murid statusnya masih dititipkan di sekolah tersebut tanpa kejelasan status dan adanya ancaman dari konsekuensi administrasi pendidikan saat ini.

ADVERTISEMENT

Persoalan itu sudah tersiar ke sejumlah media pekan lalu karena ada ancaman demonstrasi ke kedua sekolah tersebut yang akan dilakukan para orang tua wali murid. Namun upaya persuasif dan mencari solusi sementara dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kampar Helmi dan jajaran sehingga aksi tersebut batal.

Upaya mencari solusi untuk puluhan siswa yang masih dititipkan sementara itu kemudian dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kampar yang digelar, Senin (20/7/2026) yang dipimpin Ketua Komisi II H Tony Hidayat dan dihadiri sejumlah anggota di antaranya Ropii Siregar, Pirdaus, Jordan Saragih dan Indra Kurniawan.

ADVERTISEMENT

Turut hadir Plt Kadisdikpora Kampar Helmi, Plt Sekretaris Disdikpora Kampar Zulkifli Yunus, Kepala SMPN 4 Siak Hulu Murjani, Kepala SMPN 6 Siak Hulu Ahmad Ikram Tanjung, Ketua Komite SMPN 6 Siak Hulu Kariani, orang tua murid yang juga tokoh masyarakat Anatona Nazara dan sejumlah pengurus Lembaga Cakra Indonesia (LCI).

Di awal RDP, Sekretaris Umum LCI Tri Wahyudi mengatakan, pihaknya menerima banyak keluhan dari orang tua calon siswa yang menilai pelaksanaan SPMB di kedua sekolah tersebut tidak berjalan dengan baik dan kurang terkoordinasi sehingga ratusan calon murid menjadi korban.

Atas terjadinya hal itu, LCI berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau pada 1 Juli 2026 serta menyampaikan dua surat permohonan penambahan kuota bagi SMPN 4 dan SMPN 6 Siak Hulu.

Namun, dalam audiensi bersama BPMP belum ditemukan solusi karena pihak BPMP tetap kukuh berpedoman pada aturan yang berlaku. Akibatnya, hingga kini masih banyak calon murid yang belum memperoleh kuota dan belum bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar.

ADVERTISEMENT

"Kami memohon hearing ini agar ada titik terang terhadap nasib pendidikan anak-anak yang sampai hari ini belum mendapatkan sekolah. LCI akan terus mengawal dunia pendidikan di Kabupaten Kampar," ujar Tri Wahyudi.

Ketua Komite SMPN 6 Siak Hulu Kariani yang juga tokoh masyarakat dan Mantan Kepala Desa Tanah Merah ini sangat kecewa banyak anak-anak di sekitar sekolah tidak lolos di sekolah tersebut. Memang masih ada sekolah di Siak Hulu yang masih banyak kursinya seperti SMPN di Desa Pangkalan Baru, namun jarak rumah siswa ke sekolah tersebut belasan kilometer.

Kariani juga menyesalkan adanya dugaan fitnah yang disampaikan oleh oknum pejabat di Disdikpora Kampar kepada BPMP Riau yang menyebutkan bahwa ada dugaan jual beli kursi di sekolah sehingga membuat masalah ini semakin tidak menemukan solusi. Masalah komunikasi dengan BPMP membuat persoalan ini tidak menemukan solusi sehingga anak-anak tidak mendapatkan haknya memperoleh pendidikan.

Dalam RDP tersebut, salah seorang orang tua calon siswa, Anotana Nazara, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap proses SPMB yang dinilai telah merugikan banyak anak.

Menurut Nazara, persoalan tersebut telah dicermatinya sejak awal. Ia menilai kepala sekolah maupun Plt Kadisdikpora sebenarnya telah berupaya mencari solusi, namun terkendala oleh sistem yang berlaku. "Kami melihat kepala sekolah dan kepala dinas sudah capek. Persoalannya ada pada sistem," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat kelalaian dalam membangun komunikasi antara pihak sekolah, Disdikpora, dan BPMP sehingga persoalan daya tampung tidak terselesaikan sejak awal.

Nazara mengaku prihatin melihat kondisi anak-anak yang gagal diterima di sekolah negeri. "Orang tua sangat kecewa dengan proses ini. Anak kami di rumah menangis," ungkapnya.

Ia bahkan menyampaikan kekecewaan warga yang sempat muncul akibat belum adanya kepastian penyelesaian. "Mau kami segel sekolah tersebut. Padahal kami warga Siak Hulu, saya sendiri sudah berdomisili di sana selama 28 tahun," katanya.

Mantan anggota DPRD Kampar periode 2019â€"2024 itu berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar seluruh anak yang terdampak dapat memperoleh hak pendidikan tanpa diskriminasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada indikasi terjadinya diskriminasi dalam penerimaan murid baru di Siak Hulu. “Mohon maaf, kenapa anak-anak kami yang bermarga ini tidak diterima,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kampar H Tony Hidayat mengungkapkan, dia telah menindaklanjuti pengaduan orang tua calon murid/siswa maupun pengaduan dari LCI dan Disdikpora Kampar dengan berkomunikasi langsung dengan Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri.

Tony yang tidak ingin mencari siapa yang salah dalam persoalan ini namun ia berharap masalah ini harus menjadi pelajaran dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kampar. Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan kekecewaan yang disampaikan oleh Kepala BPMP Riau Nilam Suri yang menilai kurang seriusnya Pemkab Kampar mengurus dunia pendidikan dan ada sikap kurang menghargai BPMP Riau yang notabene perwakilan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah.

Ia bahkan mengungkap, Kepala BPMP Riau membandingkan upaya yang dilakukan Pemko Pekanbaru yang jauh hari telah melakukan koordinasi dengan BPMP Riau untuk penambahan kuota daya tampung di setiap kelas atau rombongan belajar (rombel) dan mempersiapkan segala hal, termasuk petunjuk teknis.

Pemko Pekanbaru sejak awal telah melakukan pemetaan kebutuhan daya tampung sekolah. “Adanya perhatian Pemko terhadap tata kelola pendidikan," ulas Tony.

Pekanbaru juga mempersiapkan petunjuk teknis dan pemetaan. “Berapa jumlah murid di SD negeri dan swasta, berapa jumlah penduduk, jadi mereka tahu berapa kuota yang memungkinkan dan ada garansi dari Pemko sehingga saya lapang, kata Ibu Nilam,” ungkap Tony.

Tidak itu saja, Pemko Pekanbaru juga pro aktif dalam usaha penambahan kuota ini. Bahkan Sekretaris Daerah Kota datang ke BPMP mewakili Walikota. Ia datang bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, dan DPRD untuk membahas petunjuk teknis sehingga jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) dapat ditingkatkan dari 40 menjadi 44 siswa. Sementara Kampar hanya bertahan di 34 siswa untuk satu rombel.

Sebaliknya, Kabupaten Kampar dinilai belum melakukan pemetaan sejak awal. Bahkan, BPMP menyebut Pemkab Kampar baru datang setelah proses SPMB hampir berakhir. Tony juga mengungkapkan bahwa BPMP menurunkan jumlah siswa per rombel di Kabupaten Kampar dari 38 menjadi 36 siswa.

Persoalan itu akhirnya tersumbat di BPMP dan hanya BPMP yang punya kewenangan membuka dan menutup sistem SPMB. Tony juga sangat bermohon ke Kepala BPMP Nilam Sari dan menyampaikan bahwa jika anak-anak ini tidak diterima berpotensi

melanggar Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Wajib Belajar 9 tahun. “Catatan Ibu Nilam kepada saya mohon Komisi II dan Pemkab Kampar seriuslah kelola tata kelola pendidikan di Kampar,” beber Tony.

Ia mengingatkan bahwa sekolah yang menerima siswa di luar jalur resmi SPMB akan menghadapi konsekuensi administrasi karena siswa tersebut tidak akan memperoleh Nomor Induk Siswa (NIS) dan tidak tercatat dalam sistem pendidikan nasional. Anak-anak bisa diterima, tapi tidak ada NIS.

Tony berharap persoalan ini menjadi evaluasi serius agar tata kelola SPMB Kabupaten Kampar tahun 2027 dapat dipersiapkan lebih matang melalui penyusunan petunjuk teknis dan pemetaan daya tampung sejak awal.

Sementara itu Kepala SMP Negeri 4 Siak Hulu Mujani menjelaskan, pada tahun 2025 sekolahnya mendapat pengecualian dengan daya tampung 400 siswa dalam sembilan rombel karena tingginya kepadatan penduduk. Untuk tahun ajaran 2026, pihak sekolah kembali mengusulkan kuota 400 siswa dengan 10 rombel kepada Disdikpora.

Namun, setelah evaluasi BPMP, kuota yang disetujui hanya 340 siswa dalam 10 rombel. Akibatnya, dari total 464 pendaftar terdapat 124 calon siswa yang tidak diterima.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Siak Hulu, Ahmad Ikram Tanjung, mengatakan pihaknya sebelumnya mengusulkan delapan rombel. Pada tahun 2025 sekolah menerima 275 siswa, sedangkan tahun ini hanya disetujui enam rombel dengan daya tampung 216 siswa.

Padahal jumlah pendaftar mencapai 245 orang sehingga 29 siswa ditolak oleh sistem. Selain itu, terdapat 16 calon siswa yang terlambat mendaftar karena masih berada di kampung halaman saat masa libur, sehingga total terdapat 45 calon siswa yang hingga kini belum memperoleh sekolah.

Menurutnya, sekolah masih memiliki satu ruang kelas yang dapat digunakan untuk menampung 36 siswa apabila diberikan tambahan rombel. "Kami berharap ada solusi sehingga 45 anak ini bisa tetap bersekolah di Siak Hulu. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini ada jalan keluarnya," ujarnya.

Di tempat yang sama, Plt Kepala Disdikpora Kampar, Helmi, mengakui pihaknya sejak awal telah memprediksi akan muncul persoalan pada pelaksanaan SPMB tahun ini terutama di wilayah Kecamatan Siak Hulu, Tapung dan Tambang. Ia mengatakan, dinas telah meminta SMPN 4 dan SMPN 6 mengajukan usulan penambahan rombel kepada BPMP sebelum SPMB dimulai, namun tak terkabul.

Bahkan daya tampung kedua sekolah justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga pelaksanaan SPMB berakhir, belum ada persetujuan penambahan kuota dari BPMP meski usulan tersebut telah disampaikan.

Helmi mengaku sebenarnya masih banyak kuota daya tampung sekolah yang kosong di Kampqr, namun persoalan titik kumpulnya hanya di dua SMP di Siak Hulu dan sebagian Tapung serta Tambang.

Kedua sekolah ini favorit dan banyak diminati calon siswa dan orang tua/wali murid. Siswa yang tidak lulus di SPMB dan saat ini masih dititipkan di sekolah, diupayakan agar masuk dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

Jika tidak masuk dalam Dapodik maka ada dua hal yang dialami yaitu pada e-rapor dan e-ijazah yang tidak akan didapatkan.

Sementara itu, Plt Sekretaris Disdikpora Kampar, Zulkifli menyebut, salah satu solusi yang tengah dipersiapkan adalah melakukan perubahan Surat Keputusan (SK) Bupati dan proses review dari Inspektorat.

Berdasarkan pengalaman tiga tahun lalu, berdasarkan instruksi pusat, untuk penambahan kuota, kembali dibuat SK Bupati. Hal itu mungkin hanya untuk beberapa sekolah, SMPN 4, SMPN 6 dan beberapa sekolah di Kampar.

Kemudian surat review dari Inspektorat bahwa betul bahwa SPMB tak ada masalah, hanya kuota minatnya yang tinggi.

Hasil Sementara RDP

Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat menjelaskan, siswa yang sebelumnya sempat diterima di SMP Negeri 6 Siak Hulu memang telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Namun, untuk sementara mereka belum diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga ada kepastian administrasi.

"Kalau mereka sudah masuk kelas, nanti akan muncul persoalan administrasi seperti e-Rapor dan e-Ijazah apabila belum terdaftar di Dapodik. Karena itu sementara ditahan dulu sampai ada kepastian," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Tony juga mengimbau para orang tua siswa untuk tetap bersabar dan tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu aktivitas pendidikan, termasuk rencana menutup sekolah sebagai bentuk protes.

"Saya memahami kekecewaan para orang tua. Tapi kami berharap mereka bersabar. Jangan sampai ada tindakan yang justru merugikan anak-anak lain yang sudah mulai belajar. Kami sedang berupaya maksimal agar persoalan ini segera mendapatkan solusi,"(ckplah)

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Perkuat-Keamanan-Siber--Pemko-Pekanbaru-Bekali-Seluruh-OPD-dengan-CSIRT

PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat sistem keamanan siber dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

FGD menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia Rangga Aditya Sutopo, serta diikuti para pengelola teknologi informasi dan admin CSIRT dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang penyegaran pengetahuan sekaligus memperkuat koordinasi antaradmin teknologi informasi dalam menghadapi berbagai potensi serangan siber.

Menurutnya, ancaman terhadap sistem teknologi informasi terus berkembang sehingga seluruh pengelola sistem pemerintahan harus memiliki kemampuan merespons insiden secara cepat dan tepat.

"Teknologi informasi memiliki tingkat kerentanan yang sangat dinamis. Ancaman siber terus berkembang, bahkan tidak sedikit pihak yang menjadikan serangan terhadap institusi pemerintah sebagai sebuah kebanggaan. Karena itu, kita harus selalu siap dan meningkatkan kemampuan dalam merespons setiap potensi serangan," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru sengaja menghadirkan narasumber dari BSSN agar peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai standar operasional prosedur (SOP) penanganan insiden keamanan siber.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi teori mengenai sistem keamanan informasi dan prosedur penanganan insiden. Sementara pada hari kedua akan dilaksanakan simulasi atau praktik penanganan insiden siber.

Ardiansyah berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius dan menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada pimpinan serta aparatur sipil negara (ASN) di unit kerja masing-masing.

Ia mengingatkan, kebocoran data maupun gangguan terhadap sistem pemerintahan dapat berdampak besar terhadap pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Kalau sistem sampai dijebol atau informasi bocor, pelayanan pemerintah bisa terhenti. Dampaknya bukan hanya pada operasional, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat kepada Pemko Pekanbaru," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Firman Hadi mengapresiasi penyelenggaraan FGD tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan informasi pemerintah daerah.

Firman menyampaikan, pembentukan Pekanbaru CSIRT melalui Keputusan Wali Kota Nomor 803 Tahun 2023 telah membuahkan hasil dengan diakuinya Pekanbaru CSIRT secara resmi oleh BSSN pada 26 Juni 2024.

"Pengakuan ini merupakan sebuah prestasi sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemko Pekanbaru," katanya.

Menurut Firman, di era digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan data dan informasi menjadi tanggung jawab seluruh OPD, bukan hanya Diskominfotiksan.

Ia berharap setiap peserta menjadi agen CSIRT di unit kerjanya masing-masing yang mampu mengidentifikasi potensi kerentanan, mengelola keamanan informasi, serta melaporkan setiap insiden siber kepada koordinator.

Firman juga menekankan pentingnya pelaporan setiap insiden keamanan siber sebagai dasar mitigasi risiko sekaligus bahan evaluasi dan pelaporan tahunan Pekanbaru CSIRT kepada BSSN.

"Manfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber ahli agar kemampuan kita dalam menjaga keamanan informasi pemerintah semakin kuat,"(cakaplah)

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/China-Rusia-Latihan-Tembak-di-Perairan-Ekonominya--Jepang-Protes-

Tokyo - Pasukan Angkatan Laut China dan Rusia terdeteksi menggelar latihan tembak gabungan dengan menggunakan senapan mesin, di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Otoritas Tokyo menyampaikan protes kepada Beijing terkait aktivitas militer tersebut.

Laporan media Jepang menyebutkan bahwa insiden pada Minggu (19/7) tersebut menandai pertama kalinya Kementerian Pertahanan Jepang mendeteksi adanya latihan tembak langsung oleh China di dalam ZEE mereka dan mengungkapkannya ke publik. ZEE berbeda dengan perairan wilayah Jepang.

Juru bicara utama pemerintah Jepang, Minoru Kihara, seperti dilansir AFP, Selasa (21/7/2026), mengatakan bahwa Tokyo memandang latihan gabungan itu sebagai "bagian dari langkah kedua militer untuk memperkuat kerja sama mereka".

Hubungan antara Tokyo dan Beijing memburuk sejak Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi memicu kemarahan China pada November tahun lalu dengan komentarnya mengenai Taiwan.

Pada Minggu (19/7), sebuah kapal perusak yang dilengkapi rudal kelas Luyang III milik Angkatan Laut China terlihat melakukan latihan bersama sebuah kapal Angkatan Laut Rusia di perairan berjarak 180 kilometer sebelah barat daya Pulau Okinotori, wilayah paling selatan Jepang.

Armada yang terdiri atas tiga kapal China dan sebuah kapal fregat Angkatan Laut Rusia pertama kali terlihat pada pukul 02.00 dini hari, di perairan berjarak 330 kilometer sebelah barat daya pulau tersebut, sedang bergerak ke arah timur laut.

Kihara mengatakan bahwa pemerintah Jepang telah menyampaikan kepada otoritas China melalui saluran diplomatik bahwa latihan semacam itu "dapat membahayakan pelayaran kapal-kapal di sekitarnya".

Aktivitas militer lainnya terdeteksi bulan lalu ketika Angkatan Udara China dan Rusia bersama-sama menerbangkan pesawat pengebom mereka di atas perairan sekitar Jepang, sementara Angkatan Laut kedua negara juga menggelar latihan gabungan bulan ini.

Latihan tembak langsung itu, sebut Kihara, mendorong Jepang untuk mengerahkan aset-aset udara dan laut guna mengawasi serta memantau situasi.

"Kami akan terus memantau dengan kekhawatiran setiap perilaku kapal-kapal China dan Rusia di perairan sekitar negara kami," ujarnya.

Situasi ini terjadi setelah kapal-kapal Penjaga Pantai Jepang dan China saling berhadapan di dekat pulau-pulau sengketa bulan ini, dengan masing-masing pihak mengklaim telah mengusir kapal-kapal pihak lainnya yang telah memasuki perairan teritorial mereka.

Insiden tersebut terjadi di dekat pulau-pulau tak berpenghuni yang diklaim sebagai Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh China, yang terletak di antara Taiwan dan Okinawa, dan menyebabkan ketegangan diplomatik selama beberapa dekad(detik.com)

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Jepang-Ubah-Aturan-Penerus-Kekaisaran--Perempuan-Tetap-Tersisih--

Jakarta - Parlemen Jepang pada Jumat (17/07) pekan lalu, mengesahkan revisi besar pertama terhadap aturan terkait penerus kekaisaran demi mengantisipasi kemungkinan garis pewaris laki-laki terputus di masa depan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, hanya laki-laki yang berasal dari garis keturunan ayah yang dapat menjadi kaisar Jepang. Sementara itu, anggota keluarga kekaisaran perempuan diwajibkan keluar dari keluarga kekaisaran jika menikah dengan warga biasa.

Kaisar Naruhito, yang naik takhta pada 2019 dan Permaisuri Masako memiliki seorang anak, Putri Aiko (24), yang lahir pada 2001. Namun, Aiko tidak dapat mewarisi takhta berdasarkan sistem saat ini.

Sebagai gantinya, adik Naruhito, Pangeran Akishino, yang juga dikenal sebagai Fumihito, menjadi putra mahkota. Putra Akishino, Pangeran Hisahito, berada di urutan kedua dalam garis suksesi kekaisaran.

Sebuah panel yang dibentuk Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada tahun 2005 secara bulat merekomendasikan agar perempuan diizinkan menjadi kaisar dan suksesi dapat diteruskan melalui garis keturunan perempuan. Namun, usulan itu ditangguhkan setelah kelahiran Pangeran Hisahito pada 2006 meredakan kekhawatiran akan krisis pewaris.

Memperluas calon pewaris takhta laki-laki

Saat ini, hanya ada tiga orang yang secara teori dapat menggantikan Naruhito yang kini berusia 66 tahun. Pertama, adiknya Putra Mahkota Akishino (60). Kedua, Pangeran Hisahito yang kini berusia 19 tahun, dan terakhir paman Naruhito, Pangeran Hitachi yang menginjak usia 90 tahun.

Perubahan terbaru ini memungkinkan kerabat laki-laki keluarga kekaisaran dari garis keturunan lain untuk kembali menjadi anggota keluarga kekaisaran. Keluarga-keluarga kekaisaran dari garis keturunan lain itu kehilangan statusnya setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II. Sejak saat itu, para anggotanya hidup sebagai warga sipil.

Berdasarkan undang-undang baru ini, lelaki dari garis keturunan tersebut dapat kembali menjadi anggota keluarga kekaisaran melalui adopsi jika telah berusia minimal 15 tahun. Mereka yang diadopsi tidak memperoleh hak suksesi, tetapi anak laki-laki mereka nantinya berhak masuk dalam garis pewaris takhta.

Meski demikian, secara hukum, perempuan tetap tidak diizinkan untuk menjadi kaisar.

Meski didukung Perdana Menteri Sanae Takaichi, aturan baru yang disahkan parlemen tidak sejalan dengan aspirasi banyak warga Jepang. Berbagai jajak pendapat menunjukkan mereka lebih memilih Putri Aiko sebagai penerus takhta.

Sebuah jajak pendapat berskala nasional yang dilakukan oleh Mainichi Shimbun pada bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa 40% responden mendukung baik kaisar perempuan maupun suksesi melalui garis keturunan perempuan. Sementara 33% responden mendukung kaisar perempuan, tetapi menentang suksesi melalui garis keturunan perempuan. Secara keseluruhan, 73% mendukung kaisar perempuan, hanya 6% responden yang menentang gagasan tersebut.

Meninjau kembali aturan suksesi kekaisaran

Ini merupakan revisi penting pertama terhadap Undang-Undang Keluarga Kekaisaran Jepang sejak 1947. Menurut Sven Saaler dari Sophia University di Tokyo, perubahan tersebut menunjukkan bahwa "kesetaraan gender masih belum menjadi prioritas."

"Kemungkinan perempuan menduduki takhta kekaisaran kini justru semakin jauh akibat perubahan aturan ini," katanya kepada kantor berita Jerman, dpa.

Dalam artikel editorialnya, surat kabar liberal Asahi Shimbun mempertanyakan pernyataan dalam sidang parlemen yang menyebut suksesi laki-laki berlangsung tanpa putus selama 2.600 tahun. Menurut koran tersebut, sebagian silsilah awal keluarga kekaisaran lebih banyak didasarkan pada mitologi daripada sejarah yang dapat diverifikasi.

Asahi Shimbun juga mencatat bahwa banyak kerajaan di Eropa telah mengubah aturan suksesi agar perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, seiring meningkatnya hak politik perempuan setelah dua perang dunia. Perubahan itu dilakukan untuk mencerminkan prinsip kesetaraan sekaligus menjaga stabilitas pewarisan takhta.

Keiko Hongo, profesor emeritus sejarah Jepang abad pertengahan dari University of Tokyo, mengatakan kepada Asahi Shimbun bahwa para perempuan yang pernah menjadi kaisar memiliki peran penting dalam sejarah, terutama karena pada masa itu perempuan umumnya tidak diperbolehkan memimpin keluarga samurai.

Menurut Hongo, keluarga kekaisaran saat ini sudah memiliki legitimasi yang cukup. Karena itu, suksesi melalui perempuan dinilai lebih alami dibanding menghidupkan kembali garis keturunan laki-laki melalui kerabat jauh.

Ketua Partai Demokrat Konstitusional, Shunichi Mizuoka, juga mempertanyakan perubahan undang-undang tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Ia menyerukan agar sistem suksesi yang hanya mengakui laki-laki dari garis keturunan ayah harus diakhiri.

Kelompok konservatif ingatkan soal tradisi

Pendukung revisi aturan tersebut menolak anggapan bahwa sistem suksesi laki-laki merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Surat kabar konservatif Sankei Shimbun mendukung perubahan itu dengan alasan bahwa suksesi kekaisaran sejak dahulu selalu mengikuti garis laki-laki sehingga tidak berkaitan dengan diskriminasi gender.

Media tersebut juga memperingatkan agar tradisi itu tidak ditinggalkan, mengingat Pangeran Hisahito masih menjadi satu-satunya pewaris laki-laki yang memenuhi syarat di generasinya.

Akira Momochi, profesor hukum tata negara di Kokushikan University, mengatakan kepada Sankei Shimbun bahwa reformasi ini akan membantu mempertahankan tradisi suksesi melalui garis laki-laki.

Menurutnya, belum ada kebutuhan mendesak untuk membahas kemungkinan perempuan menjadi kaisar karena jalur suksesi dari Naruhito kepada Akishino lalu Hisahito sudah jelas.

Sementara itu, Kenichi Kawamura, tokoh politik sekaligus penasihat Central Union of Japan-Korea Friendship Associations, mengatakan bahwa perizinan soal anggota keluarga kekaisaran perempuan yang telah menikah tetap berada dalam keluarga kerajaan merupakan langkah praktis untuk memastikan stabilitas suksesi keluarga kekaisaran.

Pada prinsipnya, Kenichi Kawamura mendukung adopsi anggota laki-laki dari keluarga kekaisaran yang dulu kehilangan statusnya. Namun, ia juga berpendapat bahwa mereka sebaiknya mendapat pendidikan sebagai anggota keluarga kekaisaran sejak kecil.

Secara pribadi, Kawamura mengatakan bahwa Putri Aiko dapat dipertimbangkan menjadi kaisar untuk satu masa pemerintahan sebagai langkah darurat jika keluarga kekaisaran tidak lagi memiliki pewaris laki-laki. Namun, ia tetap menolak perubahan aturan yang memungkinkan takhta diwariskan melalui garis keturunan perempuan.

"Kaisar adalah simbol seremonial yang mendoakan kemakmuran Jepang, mirip dengan Paus, sehingga harus tetap berada di luar politik," kata Kawamura kepada DW.

"Saya berharap reformasi ini dapat membantu menciptakan keluarga kekaisaran yang stabil, dihormati, dan dicintai oleh masyarakat Jepang."(detik.com)

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Cara-Pinjol-Ilegal-Tebar-Ancaman-hingga-Raup-Miliaran-Rupiah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita Rp 14.267.080.845,50 dari hasil praktik tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) terkait praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. Barang bukti tersebut diserahkan ke negara sebagai bagian dari proses pemulihan aset hasil tindak pidana, Senin (20/7/2026).

Kepala Kejari Kota Tangsel Apreza Darul Putra menjelaskan, dana tersebut merupakan hasil rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan disetorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP)."Uang rampasan negara tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Apreza, Selasa (21/7/2026).

Kasus tersebut melibatkan tiga terpidana, yakni Andika Bagaskara, Aziiz Dandy Setiawan alias Ajis dan Indra Jaya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 285/Pid.B/2026/PN Tng, ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Majelis hakim pun menjatuhkan hukuman masing-masing selama satu tahun delapan bulan penjara.

"Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang pidana, sementara ketiganya tetap menjalani masa penahanan,"katanya.

Perkara ini terungkap dari aktivitas yang berlangsung sejak Agustus 2022 hingga Juli 2025. Selama periode tersebut, para terpidana mengelola sejumlah aplikasi pinjaman online, seperti FINMAS, Pinjam Uang, Rupiah Hidup, Aku Kaya, UMY POS, Pink Day, dan Dana Tunai melalui PT Odeo Teknologi Indonesia serta Silot Technology Indonesia.

Dalam praktiknya, perusahaan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat melalui rekening yang dikelola perusahaan. Lalu, ketika debitur terlambat melakukan pembayaran, data pribadi mereka diserahkan kepada debt collector untuk melakukan penagihan.

Jaksa mengungkapkan, salah satu korban mengalami penyalahgunaan data pribadi setelah informasinya diberikan kepada pihak penagih utang. Penagihan dilakukan melalui media elektronik dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

"Saat itu, korban menerima berbagai bentuk intimidasi, mulai dari ancaman penyebaran data pribadi, penghinaan, tuduhan melakukan tindak pidana, ancaman meneror keluarga, hingga penyebaran foto pribadi maupun gambar yang menyerupai korban tanpa busana," ungkap Apreza.

Selain itu, korban juga diancam perangkat elektroniknya akan diretas dan data pribadinya disebarluaskan apabila tidak segera melunasi pinjaman.

Menurut jaksa, perkara tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan layanan pinjaman online, melainkan juga menyangkut penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, penghinaan serta ancaman melalui media elektronik untuk memaksa korban melakukan pembayaran.

Selain dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para terpidana juga terbukti menerima serta menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Apreza menegaskan, penyetoran uang rampasan negara merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.

"Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menelusuri, mengamankan, mengelola, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana kepada negara," ungkap Apreza.

Dia berharap penyetoran uang rampasan senilai lebih dari Rp 14,2 miliar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan keuangan negara sekaligus memperkuat tata kelola aset hasil penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.(merdeka.com)

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Hampir-2-Tahun-SDN-Kebayoran-Lama-Roboh--Siswa-Terpaksa-Belajar-di-Musala-dan-Lapangan

Sudah hampir dua tahun sejak bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, roboh, para siswanya masih harus menjalani kegiatan belajar mengajar (KBM) di musala dan lapangan sekolah. Orang tua berharap pemerintah segera membangun kembali gedung yang rusak agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman.

Salah seorang orang tua siswa, Evi Afrida, mengatakan musala dan lapangan digunakan sebagai ruang belajar sementara, terutama saat jadwal belajar siang hari.

Menurut Evi, sebelum bangunan roboh, orang tua tidak pernah mencurigai kondisi gedung sekolah akan mengalami kerusakan parah. Selama ini, perbaikan yang dilakukan hanya bersifat ringan dan belum pernah menyentuh renovasi menyeluruh.

"Enggak ada, karena bangunan lama. Enggak ada curiga, cuman ada perbaikan-perbaikan kecil aja sih. Belum renovasi total. Terakhir kan renov cuman genteng sama pake baja ringan," kata Evi di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Selasa (21/7/2026).

Ia mengaku prihatin karena hingga kini belum ada kepastian mengenai pembangunan kembali sekolah tersebut. Menurutnya, kondisi bangunan sudah tidak layak digunakan.

"Lama banget, padahal sekolahnya ini roboh bukannya renovasi lagi. Ini benar-benar roboh, nggak layak banget. Miris lihatnya," ujarnya.

Bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi roboh saat hujan deras mengguyur Jakarta bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024.

Akibat peristiwa itu, empat ruang kelas dan satu ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) mengalami kerusakan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, para orang tua khawatir sisa bangunan yang rusak dapat membahayakan keselamatan siswa.

Sejak kejadian tersebut, para orang tua terus mempertanyakan kejelasan rencana renovasi. Namun hingga kini, mereka mengaku belum menerima kepastian kapan pembangunan akan dimulai.

Selain mengganggu proses belajar mengajar, kerusakan bangunan juga membuat kegiatan mengaji siswa ikut terdampak. Orang tua berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membangun kembali sekolah agar aktivitas belajar dapat kembali berlangsung secara normal.(merdeka.com)

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/RUU-Satu-Data-Indonesia-Resmi-Jadi-Inisiatif-DPR

Jakarta - DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia sebagai usul inisiatif dalam rapat paripurna, Selasa (21/7/2026).

Seluruh fraksi menyatakan setuju melalui pandangan tertulis. Persetujuan itu kemudian disahkan dalam rapat paripurna setelah Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota."Saatnya kami menanyakan apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui RUU usul inisiatif DPR?," tanya Puan yang kemudian dijawab setuju oleh anggota yang hadir di dalam rapat paripurna DPR, Jakarta Selasa (21/7/2026).

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno pengambilan keputusan pada Rabu (15/7/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Bob Hasan itu, seluruh fraksi sepakat membawa RUU Satu Data Indonesia ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif.

 

"Saatnya kami menanyakan apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui RUU usul inisiatif DPR?," tanya Puan yang kemudian dijawab setuju oleh anggota yang hadir di dalam rapat paripurna DPR, Jakarta Selasa (21/7/2026).

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno pengambilan keputusan pada Rabu (15/7/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Bob Hasan itu, seluruh fraksi sepakat membawa RUU Satu Data Indonesia ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif.

Mendagri Dukung Integrasi Data Lewat RUU Satu Data Indonesia

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung implementasi Satu Data Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang selama ini dikelola kementeriannya. Dukungan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Tito, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri telah mengembangkan sejumlah sistem informasi digital, di antaranya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel).

Ia menjelaskan, data kependudukan dalam SIAK terus diperbarui setiap hari mengikuti berbagai peristiwa administrasi kependudukan.

"Data yang bergerak dinamis setiap hari, ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang berganti pekerjaan, kemudian juga ada yang menikah, ada yang cerai dan lain-lain itu otomatis diinput tiap hari," ujarnya.

Tito mengatakan integrasi data antarkementerian dan lembaga selama ini telah berjalan melalui berbagai bentuk kerja sama. Karena itu, Kemendagri siap menghubungkan seluruh sistem yang dimilikinya ke dalam platform Satu Data Indonesia.

"Prinsip posisi dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi," katanya.

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Masih-Menunggak-PKB--Bapenda-Pekanbaru-Minta-Warga-Segera-Bayar-Pajak

PEKANBARU â€" Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar segera melunasi kewajibannya. Warga diminta tidak menunggu hingga terjaring razia gabungan yang digelar di jalan raya.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Tengku Denny Muharpan, mengatakan petugas masih menemukan pengendara yang belum membayar PKB saat pelaksanaan razia gabungan bersama sejumlah instansi.

"Kami melakukan razia bersama instansi gabungan, sekaligus mengajak masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor," kata Denny, Jumat (17/7/2026).Menurutnya, razia tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak, penerimaan PKB juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan.

Denny menjelaskan, razia dilakukan secara rutin bersama Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau."Upaya yang dilakukan salah satunya dengan rutin menggelar razia bersama instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satlantas, dan Bapenda Provinsi Riau," ujarnya.

Bapenda Pekanbaru berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk segera melunasi tunggakan pajak sebelum dilakukan penertiban lebih lanjut.

Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan pendataan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.

"Kami memberdayakan kader PKK untuk turun door to door ke rumah warga. Mereka melakukan sosialisasi sekaligus mendata kendaraan yang menunggak pajak," kata Agung.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat dalam membayar PKB terus meningkat sehingga penerimaan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan kota(halloriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 14:03:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Komisi-X-DPR-RI-Bahas-KIP-Kuliah-di-Riau--Pemprov-Siapkan-Data-Penerima-Manfaat

PEKANBARU â€" Pemprov Riau bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mematangkan persiapan menjelang kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang akan membahas pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Kunjungan tersebut juga akan dihadiri Kepala BPS Republik Indonesia, sehingga koordinasi lintas instansi terus diperkuat.

Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi antara Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, dengan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, di Pekanbaru, Selasa (21/7/2026). Fokus pembahasan mencakup kesiapan teknis penyelenggaraan hingga kelengkapan data penerima manfaat Program KIP Kuliah di Provinsi Riau.

"Jadi, hari ini saya melakukan audiensi dengan Pak Sekda terkait kunjungan reses Komisi X DPR RI dalam waktu dekat ini. Kunjungan kerja tersebut juga akan dibersamai langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia," ujar Asep Riyadi.Menurut Asep, setelah tiba di Riau, rombongan Komisi X DPR RI dijadwalkan langsung menuju Kabupaten Siak untuk melaksanakan rangkaian kunjungan kerja. Salah satu agenda utama adalah membahas implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.

"Besok agendanya langsung menuju ke Siak untuk melakukan kunjungan kerja dan serangkaian acara di sana. Salah satu agenda utama yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI adalah pembahasan mengenai program kerja Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)," jelasnya

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau selama ini telah mendukung pelaksanaan Program KIP-K. Karena itu, seluruh data pendukung harus disiapkan secara lengkap agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah pusat maupun DPR RI."Tadi Pak Sekda juga menyampaikan bahwa program KIP-K yang sudah berjalan di Riau sejauh ini jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala data-datanya untuk menjadi pembahasan," ungkapnya.

Asep berharap kunjungan kerja tersebut dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum untuk menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.

"Harapan kita sebagai tuan rumah, tentu kita bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik selama masa kunjungan kerja. Selain itu, kita juga siap memfasilitasi kebutuhan data-data yang diperlukan oleh anggota dewan terkait program-program pemerintah tersebut," lanjutnya.Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan seluruh rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR RI telah dipersiapkan secara maksimal. Pemerintah Provinsi Riau juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Siak sebagai lokasi utama pelaksanaan agenda.

"Kami dari Pemerintah Provinsi Riau, standby mulai dari penjemputan sampai nanti keberangkatan pulangnya. Termasuk untuk koordinasi ke Pemkab Siak sudah dikonfirmasi," terang Syahrial Abdi.

Menurutnya, aspek terpenting dalam kunjungan tersebut adalah kesiapan data penerima manfaat Program KIP Kuliah di Provinsi Riau. Data tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program, termasuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan maupun kriteria penerima manfaat di masa mendatang.

"Yang terpenting kita harus menyiapkan berbagai data yang diperlukan. Seperti perlu dipastikan keberlanjutan studi mahasiswa penerima KIP-K di Riau karena adanya potensi perubahan kriteria," tuturnya.

Syahrial menambahkan, penyajian data yang lengkap dan komprehensif diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi X DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Sehingga, dengan adanya penyajian data yang lengkap tersebut bisa menjadi pegangan oleh DPR RI Komisi X untuk menyerap aspirasi masyarakat," pungkasnya dikutip dari MCRiau.(halloriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Segera-Gelar-Pilkades--Plt-Bupati-Kuansing-Harus-Kembalikan-Hak-Pilih-Warga-Pedesaan

KUANSING-Sudah hampir 7 tahun dipimpin Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades), rakyat puluhan desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kehilangan hak pilih dan memilihnya.

Oleh sebab itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kuansing Mairizaldi, ST meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing Mukhlisin segera memerintahkan agar melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) terutama di desa yang sekarang dipimpin Penjabat.

Pilkades penting segera dilaksanakan, menurutnya, guna mewujudkan hak pilih warga pedesaan untuk menentukan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai yang mereka inginkan dan mewujudkan Kepala Desa dan Aggota BPD defenitif.

"Kami menyarankan segera laksanakan Pilkades dan pemilihan anggota BPD. Tahun 2027 sudah harus digelar Pilkades itu," saran Ketua Fraksi Golkar, Senin (20/7/2026).

Jabatan Kades yang diisi Pj Kades sejak tahun 2020 hingga sekarang, kata Mairizaldi, menjadi alasan diperlukannya Pilkades guna melahirkan pemimpin defenitif di desa. Terlebih lagi dalam memaksimalkan program Presiden RI Prabowo Subianto.

"Sejak tahun 2020 sampai tahun 2026 atau selama 7 tahun jabatan Kepala Desa dijabat oleh Penjabat, maka kami meminta segera Pilkades, karena banyak program pusat yang harus disukseskan di pedesaan," sarannya lagi.

Kepala Desa yang diisi Penjabat Kades, menurutnya, masyarakat tidak leluasa menyampaikan aspirasi secara langsung. Dan terkesan hanya loyal terhadap pimpinan yang memberikannya jabatan tersebut

"Kalau Kades definitif itu kan hasil pemilihan rakyat, tentu masyarakat akan merasa memiliki. Dan Kades tentu juga loyal terhadap rakyatnya. Beda dengan Pj kades, ini loyalnya hanya kepada pimpinannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pulau Rengas Lion Miskanto yang dipilih rakyat sejak 2004 hingga 2026 sekarang, menilai, perlu dilakukan Pilkades segera.

"Sudah lama dipimpin Pj Kades, sudah wajar harus segera dipilih rakyat. Kami mendukung kembalikan hak pilih dan memilih rakyat di desa,"(cakaplah)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Abaikan-Rapat-Tahunan--Ratusan-Koperasi-di-Pekanbaru-Segera-Dibubarkan

PEKANBARU - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 1.287 koperasi beroperasi di wilayah tersebut hingga periode Mei 2026. Dari total angka tersebut, ratusan di antaranya kini tengah memasuki proses pembubaran akibat tidak mematuhi aturan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kepala Diskop UKM Kota Pekanbaru, Dr Idrus, MAg merincikan bahwa dari keseluruhan data, terdapat 548 koperasi yang berstatus aktif umum dan 83 koperasi aktif kategori Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Sementara itu, sebanyak 340 koperasi tercatat tidak aktif dan 316 lainnya sedang dalam tahapan pembubaran.

Terkait kepatuhan kelembagaan, baru 180 koperasi yang melaporkan telah menggelar RAT.

"Untuk koperasi umum, yang sudah melaksanakan RAT sebanyak 97, RAT KKMP sebanyak 83," terang Idrus, Selasa (21/7/2026).

Menyikapi rendahnya angka kepatuhan tersebut, ia mengingatkan seluruh pengurus koperasi yang belum menyelenggarakan rapat anggota agar segera melaksanakannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini membawa konsekuensi administrasi yang berdampak pada legalitas lembaga.

"Kepada pengurus koperasi yang belum melaksanakan RAT, supaya cepat melaksanakan RAT. Dalam ketentuannya, berturut-turut tidak melaksanakan RAT, otomatis keberadaan koperasi itu sudah gugur," tegasnya.

Kewajiban RAT ini secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 26 ayat 1 diamanatkan bahwa rapat anggota harus dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun, guna meminta keterangan serta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugas operasional.

Aturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan. Pada Pasal 20 ayat 3 huruf d disebutkan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan RAT minimal dua kali atau lebih secara berturut-turut, akan dijatuhi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat berwenang.

Bagi pengurus yang telah merampungkan RAT, diwajibkan untuk segera melapor ke Diskop UKM paling lambat 30 hari pasca-pelaksanaan. Pelaporan tersebut harus melampirkan berita acara rapat, daftar hadir peserta, buku laporan pertanggungjawaban, serta isian Online Data System (ODS).

Sebagai tindak lanjut, pihak dinas merencanakan peninjauan langsung ke lapangan guna memantau dan membina koperasi yang belum menunaikan kewajibannya.

"Kita akan turun lapangan, mana yang belum melaksanakan RAT, kita akan melakukan pembinaan. Koperasi dalam proses pembubaran sebanyak 316,"(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Bupati-Siak-Ingatkan-Pemda-tak-Gegabah-Terbitkan-Obligasi-Daerah

PEKANBARU - Bupati Siak, Afni mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memiliki pemahaman komprehensif terkait instrumen obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah menyempitnya ruang fiskal. Gagasan tersebut mengemuka saat ia menghadiri Sarasehan Nasional MPR RI bertajuk "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Investasi Publik" di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Afni mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak terburu-buru mengambil skema pembiayaan tanpa kalkulasi matang. Aspek yang wajib ditelaah mencakup mekanisme teknis, kemampuan keuangan, tingkat risiko, hingga konsekuensi ekonomi jangka panjang.

"Pemerintah daerah perlu memahami dengan baik berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa memahami mekanisme, kemampuan daerah, risiko, dan konsekuensinya," tegasnya.

Secara spesifik, Kabupaten Siak saat ini turut dihadapkan pada sejumlah tantangan manajemen kas daerah. Dinamika tersebut meliputi keterbatasan ruang anggaran, kewajiban penyelesaian utang daerah secara bertahap, serta persoalan kurang salur dari pusat. Deretan kondisi faktual ini menjadi landasan krusial bagi daerah dalam menentukan arah kebijakan pembiayaan agar tidak memicu beban defisit di kemudian hari.

Guna mengurai kompleksitas tata kelola tersebut, kepala daerah dinilai mutlak memerlukan ruang konsultasi serta pendampingan intensif. Hal ini bertujuan agar perbedaan mendasar antara pembiayaan berbasis utang konvensional dan instrumen obligasi daerah dapat dipahami secara utuh.

"Dengan pemahaman yang baik, daerah dapat menentukan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing," urainya.

Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa penerbitan obligasi bukan sebuah keharusan bagi seluruh wilayah. Kebijakan pasar modal ini hanya relevan diaplikasikan oleh daerah dengan kapasitas fiskal memadai serta memiliki rancangan proyek produktif yang berdampak langsung pada akselerasi ekonomi masyarakat.

"Tidak semua daerah harus menerbitkan obligasi. Namun regulasi dan perangkat pendukungnya perlu disiapkan agar daerah yang memiliki kemampuan dan kebutuhan dapat memiliki alternatif pembiayaan yang sehat dan terukur," tambahnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ketua Badan Penganggaran MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng memaparkan bahwa pemerintah daerah memang dituntut mulai memproyeksikan sumber pendanaan alternatif. Langkah strategis ini sangat mendesak seiring dengan makin terbatasnya alokasi dan perubahan porsi Transfer ke Daerah (TKD).

Melchias menyoroti urgensi pergeseran paradigma perencanaan pembangunan. Daerah tidak bisa lagi sekadar bersandar pada rutinitas ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan harus adaptif merancang proyek strategis bernilai ekonomi sembari memetakan skema investasi publik yang paling rasional.

Obligasi diyakini mampu menopang penyelesaian proyek-proyek infrastruktur berorientasi profit. Kendati demikian, penerbitan instrumen ini menuntut prasyarat ketat berupa tata kelola keuangan yang transparan, tertib administrasi, neraca pembukuan yang sehat, serta kepatuhan mutlak pada regulasi perundang-undangan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi menjadi syarat wajib lantaran mekanisme ini bersinggungan langsung dengan kepentingan publik dan pengawasan otoritas pasar modal.

Dalam forum nasional tersebut, turut diungkapkan bahwa penyusunan naskah akademik maupun rancangan aturan teknis terkait obligasi daerah masih dalam tahap perumusan. Beleid ini kelak diproyeksikan menjadi payung hukum pasti bagi daerah yang siap melantai di bursa obligasi. Proses pembahasannya sendiri melibatkan ekosistem lintas sektoral, mencakup pemerintah daerah, DPR, otoritas keuangan terkait, akademisi, hingga para pelaku pasar.

Menyikapi wacana pembiayaan inovatif tersebut, Afni menaruh harapan besar agar diskursus dan pendampingan dari pusat terus digulirkan secara berkesinambungan bagi daerah.

"Kita ingin pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terus dipenuhi. Namun pembiayaannya harus sehat, terukur, transparan, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Yang paling penting, setiap keputusan yang diambil hari ini jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah di masa depan,"(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Perbaiki-27-Kilometer-Jalan-di-Mahato--Pemprov-Riau-Ajak-Perusahaan-Kolaborasi

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan perusahaan swasta guna menanggulangi kerusakan infrastruktur pada ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir) menuju Simpang Manggala, Selasa (21/7/2026). Pertemuan di Kantor Gubernur Riau yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto tersebut fokus merumuskan solusi penanganan jalan di tengah beban kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

Kondisi jalan provinsi yang membentang di wilayah tersebut dinilai membutuhkan intervensi perbaikan yang komprehensif. Banyaknya titik jalan berlubang telah menghambat mobilitas warga sekitar sekaligus mengganggu efisiensi operasional angkutan barang milik korporasi.

"Kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang ada di sekitar ruas jalan Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Kita berharap kondisi ruas ini harus baik karena masih banyak jalan berlubang, sementara kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk memperbaiki jalan ini hingga benar-benar mantap," urai SF Hariyanto.

Pemerintah daerah sendiri telah mengalokasikan pembiayaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 kilometer badan jalan. Namun, masih terdapat sisa bentangan sekitar 27 kilometer yang mendesak untuk ditangani, sehingga kontribusi swasta yang memanfaatkan jalur tersebut sangat diharapkan.

"Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, karena kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi semua pihak," tambahnya.

Terkait skema pengerjaan fisik di lapangan, pemerintah provinsi memastikan tidak akan menerima aliran dana dari pihak perusahaan dalam bentuk apa pun. Eksekutif hanya akan mengambil peran sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi spesifikasi teknis agar material serta kualitas jalan sesuai dengan standar kelayakan infrastruktur yang ditetapkan.

Selain fokus pada perbaikan infrastruktur, pimpinan daerah itu turut mengimbau para pengusaha agar memprioritaskan penggunaan armada operasional dengan pelat nomor BM. Langkah ini dinilai krusial sebagai wujud kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya akan diputar kembali untuk pos pemeliharaan jalan.

"Kami menghimbau agar para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama dalam perbaikan jalan. Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi merincikan bahwa total panjang ruas Jalan Mahato menuju Simpang Manggala mencapai 80,65 kilometer. Kerusakan yang terjadi di jalur urat nadi ekonomi ini kerap memicu kendala lalu lintas, terutama saat curah hujan tinggi melanda kawasan tersebut.

"Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok maupun terpuruk karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan akibat kemacetan yang terjadi," papar Zulfahmi.

Berdasarkan asesmen teknis Dinas PUPR Provinsi Riau, saat ini terdapat jalan dengan kategori rusak berat dengan luasan kerusakan di atas 30 persen sepanjang 8.450 meter. Di samping itu, terdata pula kerusakan kategori sedang dengan rentang persentase 10 hingga 30 persen sepanjang 27.250 meter yang kini menanti realisasi perbaikan lintas sektoral tersebut.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:25:00 +0700