https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 28 Jul 2026 08:38:18 +0700 Tue, 28 Jul 2026 08:38:18 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Dari-Dumai-Kembali-Digaungkan-Pembentukan-Provinsi-Riau-Pesisir

DUMAI-Wacana pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Provinsi Riau kembali mengemuka. Sejumlah kepala daerah, politisi, tokoh masyarakat, dan akademisi dari lima kabupaten/kota wilayah pesisir berkumpul dalam Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir di Kota Dumai, Ahad (26/7).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat komitmen dalam memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

Forum dihadiri Wali Kota Dumai Paisal selaku tuan rumah, Bupati Rokan Hilir Bistamam, mantan Anggota DPD RI Instiwati Ayus, mantan Ketua DPRD Rokan Hilir Nasruddin Hasan, mantan Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Abdul Kosim, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Majidiyah Bagan Batu HM Hendra Gunawan, serta sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai daerah.

Selain itu, undangan yang ditandatangani Wali Kota Dumai Paisal bersama seniman Riau Norham Abdul Wahab juga ditujukan kepada sejumlah tokoh, di antaranya mantan Wali Kota Dumai Wan Syamsir Yus dan Zulkifli AS, mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Syamsurizal, mantan Wakil Bupati Bengkalis Riza Pahlevi, mantan Bupati Rokan Hilir Suyatno, mantan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, mantan Wakil Bupati Meranti Masrul Kasmy, mantan Wakil Bupati Siak Husni Merza, mantan anggota DPRD Riau Tengku Muhaza, serta tokoh masyarakat Dumai Timo Kipda.

Dalam musyawarah tersebut, peserta menyepakati tiga poin utama. Pertama, menyatakan kesepakatan untuk memperjuangkan terbentuknya provinsi baru di wilayah pesisir Riau. Kedua, mengusulkan nama Provinsi Riau Pesisir atau Provinsi Siak Indrapura. Ketiga, mengusulkan calon ibu kota provinsi baru, yakni Kota Dumai, Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir, atau Batin Solapan di Kabupaten Bengkalis.

Wali Kota Dumai Paisal mengatakan forum tersebut merupakan langkah awal untuk menyatukan persepsi seluruh elemen masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru. Menurutnya, kajian kelayakan pembentukan provinsi di wilayah pesisir Riau juga telah disusun sebagai landasan perjuangan pembentukan daerah otonom baru.

"Forum ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama untuk terus mengawal proses pembentukan provinsi baru di Riau hingga mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Pusat serta DPR RI sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Selain membangun kesepahaman, forum juga mengagendakan pembentukan panitia kerja beserta tim formatur penyusunan perangkat kepanitiaan, menyepakati usulan nama provinsi baru, serta menetapkan usulan calon ibu kota.

Paisal menilai pembentukan provinsi baru akan menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam dan posisi strategis.

Ia berharap aspirasi masyarakat di lima daerah calon wilayah provinsi baru dapat diperjuangkan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum dan administratif. Menurut peserta forum, wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir telah memenuhi sebagian besar persyaratan dasar, di antaranya adanya lima daerah yang menyatakan kesiapan bergabung, jumlah penduduk yang mendekati tiga juta jiwa, batas wilayah yang jelas, tersedianya calon ibu kota, serta dukungan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara.

"Jika kita ingin lebih maju lagi, ayo kita gaungkan provinsi baru dengan terlebih dahulu kita semua berkoordinasi dengan gubernur,"(rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 08:34:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-PI-10-Persen-Selaraskan-Antara-Kepentingan-Kontraktor-dan-Pemda

PEKANBARU -Pemahaman mengenai penerapan Participating Interest (PI) 10 persen bagi pemerintah daerah (Pemda) dinilai perlu diluruskan. Pasalnya, masih banyak anggapan bahwa PI merupakan dana yang langsung menjadi pemasukan daerah, padahal konsep tersebut berbeda dengan dana bagi hasil (DBH) migas.

Ekonom Senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, mengatakan filosofi utama PI 10 persen adalah menyelaraskan kepentingan antara kontraktor hulu migas dan pemerintah daerah agar kegiatan operasi dapat berjalan kondusif.

Menurutnya, dalam regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kelancaran proses perizinan serta meminimalkan biaya transaksi yang timbul akibat konflik di lapangan.

"Meski begitu, semua pihak tetap wajib berdiri di atas koridor hukum. Termasuk kontraktor yang wajib memenuhi semua persyaratan AMDAL," kata Dahlan.

Ia menilai masih banyak pihak yang keliru memahami filosofi PI 10 persen. Jika ditelaah berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang telah direvisi melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025, PI bukanlah "amplop" yang bisa langsung dibagikan ke kas daerah.

"PI itu hak kepesertaan usaha, maksimal 10 persen di kontrak kerja sama hulu migas," ujarnya.

Dahlan mencontohkan persepsi yang berkembang di Riau terkait nilai PI sebesar Rp3,5 triliun. Menurutnya, angka tersebut kerap disalahartikan sebagai uang yang langsung menjadi milik daerah.

"Kalau ada yang bilang Rp3,5 triliun itu duit buat Riau, itu keliru dari akar-akarnya. Itu angka hak produksi bruto, bukan laba bersih yang siap dibagi. Kalau langsung disamakan, ya jadi salah ekspektasi masyarakat," jelasnya.

Ia menerangkan, selain menyelaraskan kepentingan kontraktor dan pemerintah daerah, PI 10 persen juga bertujuan memberikan economic involvement atau keterlibatan ekonomi melalui kepemilikan modal oleh badan usaha milik daerah (BUMD). Hak kepemilikan tersebut diberikan karena daerah penghasil merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan eksploitasi migas.

Melalui skema ini, posisi pemerintah daerah juga berubah dari sekadar penerima transfer fiskal melalui dana bagi hasil menjadi pelaku usaha yang memiliki penyertaan modal di sektor hulu migas.

Menurut Dahlan, mekanisme tersebut sekaligus menjadi sarana pembelajaran kelembagaan karena BUMD memperoleh pengalaman dan kapasitas dalam menjalankan bisnis industri migas.

Ia menambahkan, filosofi PI 10 persen pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan efisiensi alokatif dalam jangka panjang. Karena itu, hasil yang diperoleh dari PI seharusnya dikelola BUMD menjadi aset produktif yang mampu meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberikan dividen kepada daerah.

"Jangan malah dihabiskan dalam sekejap buat belanja konsumtif jangka pendek. PI 10 persen itu instrumen investasi strategis demi mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Bukan "uang kaget" yang habis sekali pakai," tegasnya.

Dahlan juga mengingatkan bahwa PI 10 persen bukan merupakan dana bagi hasil maupun dana hibah. Dana yang diterima BUMD merupakan pendapatan perusahaan yang masih harus dikurangi berbagai kewajiban, seperti biaya operasi, pengembalian pembiayaan yang sebelumnya ditanggung operator, pajak, pembentukan cadangan, dan komponen lainnya.

"Laba bersih itu pun baru bisa jadi uang daerah kalau sudah lewat keputusan RUPS atau Kuasa Pemilik Modal, dibagi sebagai dividen, baru masuk APBD," ujarnya.

Ia menegaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan dana bagi hasil migas. DBH merupakan transfer fiskal dari pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah hanya berperan sebagai penerima transfer fiskal (passive receiver), sedangkan PI menempatkan daerah sebagai bagian dari pelaku usaha di sektor hulu migas.(rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 08:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Pria-25-Tahun-Diamankan-Polisi-Terkait-Dugaan-Kasus-Anak-di-Bawah-Umur-di-Pelalawan

PELALAWAN - Seorang pria berinisial AF (25) diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, terkait laporan dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang anak di bawah umur.

Laporan tersebut diterima kepolisian pada Minggu, 26 Juli 2026. Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan rangkaian peristiwa serta melengkapi alat bukti yang diperlukan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan peristiwa terjadi di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, pada Juni 2026. Korban merupakan seorang anak perempuan berusia 14 tahun.

Polisi menyebut, laporan bermula setelah keluarga korban mencari keberadaan korban yang sebelumnya tidak kembali ke rumah. Dalam perkembangan penanganan perkara, korban kemudian kembali bersama seseorang yang kini dilaporkan kepada pihak kepolisian.

AF telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, korban, serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas dugaan peristiwa itu, penyidik menerapkan pasal terkait perlindungan anak serta ketentuan hukum lain yang relevan. Proses hukum masih berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K mengimbau masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan perlindungan terhadap anak, termasuk melalui pengawasan lingkungan pergaulan dan aktivitas anak.

Kapolres menegaskan, akan menangani perkara yang berkaitan dengan anak secara serius, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum dan hak semua pihak yang terlibat.(rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 08:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Tak-Berkutik-Saat-Digerebek--Dua-Pelaku-Narkoba-Diamankan-dengan-Sabu-dan-Ganja

TANAH PUTIH-Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hilir kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dalam pengungkapan kasus yang dilakukan pada Jumat (24/7/2026), petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat bruto 17,95 gram dan ganja seberat bruto 1,73 gram.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya sebuah rumah di kawasan Manggala Km 18, Kepenghulu Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang diduga kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan narkotika.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hilir AKP Ronni T. M. Sitinjak, S.E. memerintahkan Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 16.00 WIB, tim melakukan penggerebekan dan mengamankan dua pria yang diduga sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di dalam rumah tersebut.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua paket sabu yang disimpan di dalam kotak rokok, satu sendok sekop, tiga unit telepon genggam, dua buah mancis, serta uang tunai sebesar Rp1.100.000 yang diduga merupakan hasil transaksi narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengakui barang bukti tersebut merupakan milik mereka. Tim kemudian melakukan pengembangan ke rumah salah satu tersangka yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi penangkapan. Dalam penggeledahan lanjutan, petugas kembali menemukan satu paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang disembunyikan di sela-sela atap seng rumah.

Seluruh barang bukti bersama kedua tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Selain narkotika, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti pendukung berupa tiga unit telepon genggam, kotak rokok, sendok sekop, dua buah mancis, serta uang tunai yang diduga berasal dari hasil peredaran narkotika.

Hasil tes urine terhadap kedua tersangka menunjukkan keduanya positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain yang berkaitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hilir.

"Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memerangi peredaran narkotika. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba,"(rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 08:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Polsek-Tanah-Putih-Intensifkan-KRYD-Malam-Hari--Cegah-Kejahatan-dan-Wujudkan-Kamtibmas-Kondusif

TANAHPUTIH-Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Polsek Tanah Putih melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (27/7/2026) mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai di sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Tanah Putih.

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Kapolsek Tanah Putih, Kompol Y. Yudi Indranaldi, yang diwakili oleh personel Aiptu Parlin Tanpubolon, Aiptu Roberto Nainggolan, Aipda Ari Mualim Siregar, dan Aipda Kanedi.

Dalam pelaksanaan KRYD, personel menyasar berbagai potensi gangguan kamtibmas, di antaranya penyalahgunaan narkotika, peredaran minuman keras, perjudian, tindak pidana C3 (curat, curas, dan curanmor), kepemilikan senjata tajam, aksi premanisme, praktik prostitusi, hingga balap liar yang meresahkan masyarakat.

Patroli dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan, seperti tempat-tempat usaha, fasilitas umum, pusat keramaian masyarakat, serta kawasan yang berpotensi terjadi tindak kriminalitas maupun kemacetan lalu lintas.

Selain melakukan patroli, personel juga melaksanakan patroli dialogis dengan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat dan pelaku usaha. Warga diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi menyampaikan bahwa KRYD merupakan langkah preventif yang terus digencarkan untuk menekan angka kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

"Dengan kehadiran personel di lapangan, diharapkan masyarakat merasa lebih aman dan nyaman, serta situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tanah Putih tetap terjaga dalam keadaan kondusif," ujarnya.

Dari hasil pelaksanaan KRYD, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Tanah Putih terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 08:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Panas-Menyengat--Semangat-Tak-Padam--Satgas-TMMD-dan-Warga-Kebut-Pembangunan-MCK

Halmahera Timur â€" Terik matahari yang menyengat tidak menyurutkan semangat personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore bersama masyarakat dalam mempercepat pembangunan MCK di Desa Nyaolako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Selasa (28/7/2026).

Sejak pagi, personel Satgas TMMD dan warga bahu-membahu mengerjakan berbagai tahapan pembangunan. Di bawah panas matahari, mereka tetap bekerja dengan penuh semangat demi memastikan pembangunan MCK dapat selesai sesuai target yang telah ditentukan.

Semangat gotong royong yang terjalin antara TNI dan masyarakat menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kebersamaan tersebut tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan antara prajurit dan warga di lokasi TMMD.

Dan SSK TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore, Kapten Inf. Fardi Ruslan, mengatakan bahwa cuaca panas bukan menjadi penghalang bagi personel Satgas untuk terus bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Semangat anggota Satgas bersama masyarakat tetap tinggi. Kami optimistis pembangunan MCK ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan oleh warga untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan," ujarnya.

Melalui program TMMD ke-129, Kodim 1505/Tidore terus menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kehadiran fasilitas MCK ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus menjadi wujud nyata pengabdian TNI dalam membantu percepatan pembangunan di daerah, Pungkasnya. (Pen Kodim 1505)

]]> Tue, 28 Jul 2026 08:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Dedi-Yulizar-Dan-Iqbal-Terpilih-Sebagai-Ketua-Pemuda-Sedinginan-2026---2029

Tanah Putih-Sempat vakum kepengurusan ketua Pemuda. Akhirnya, Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, menggelar  pemilihan ketua dan wakil ketua pemuda Senin (27/7/26). Tepatnya di kantor Kelurahan Sedinginan.

 Pemilihan yang melibatkan 2 pasangan calon (Paslon) ketua dan wakil. Paslon nomor urut 1 Dedi Yulizar - Muhammad Iqbal dan paslon nomor urut 2 Muhammad Hakim Syahputra - Muhammad Alif Purnama.

"Alhamdulillah, pada hari ini kami Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) Sedinginan di bantu oleh mahasiswa KKN dari Stai Hubbbulwathan Duri menyelenggarakan pemilihan ketua dan wakil ketua pemuda Sedinginan. Saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada mahasiswa KKN atas dedikasi nya.

Pada kesempatan ini, ada dua pasangan terbaik pemuda sedinginan yang mencalon yaitu Dedi Yulizar berpasangan dengan Muhammad Iqbal dan Muhammad Hakim Syahputra berpasangan dengan Muhammad Alif Purnama," kata Abdul Rahman selaku ketua LPM dan sebagai ketua penyelenggara.

Setidaknya, ada 324 pemuda Sedinginan yang mengunakan hak suara dalam pemilihan ketua pemuda. Paslon nomor urut 1 mendapat suara sah sebanyak 172, sementara Paslon nomor urut 2 mendapat suara sah sebanyak 151, sedang kan surat tak sah 1.

Pasangan paslon nomor 1 mengguli Paslon nomor 2 dengan selisih suara sebanyak 21 suara.

Akhirnya, panitia pelaksana menyatakan pasangan nomor urut 2 terpilih sebagai ketua dan wakil ketua pemuda Sedinginan, ungkapnya.

Dedi Yulizar, selaku ketua terpilih mengatakan bahwa ia mengucapkan ribuan terkasih kepada pemuda Sedinginan yang telah mempercayakannya sebagai ketua Pemuda Sedinginan.

Tidak ada paslon 1 dan paslon 2 lagi dan tidak kubu itu dan kubu ini. Yang ada kita bersatu dalam memajukan desa kita dan pemuda kita. Saya tidak ada apa apa nya tanpa dukungan rekan rekan semua.

"Saya berharap seluruh pemuda dan elemen masyarakat kedepan bisa memberi dukungan terhadap program yang dibuat oleh pengurus pemuda nanti. Dan mulai sekarang tidak adalagi perbedaan dukungan, namun mari kita bersatu membuat program untuk kemajuan pemuda dan Kelurahan Sedinginan yang kita cintai ini," ucap dedek dengan semangat.

Sementara itu Lurah Sedinginan Haji Muhammad Maskur didampingi panitia mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada pemuda Sedinginan. Alhamdulillah, pada hari pemilihan ketua pemuda berjalan dengan lancar dan baik.

"Kami mengharapkan pengurus  ini nanti kompak, sehingga daerah kita lebih di perhitungkan dari sebelumnya. Kami juga meminta kepada pasangan terpilih untuk merangkul pasangan paslon nomor urut 2. Mari kita jaga kekompakan bersama dalam membangun daerah kita," harap lurah(***)

]]> Tue, 28 Jul 2026 05:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Genjot-PAD-Riau--Komisi-III-DPRD-Desak-Pengawasan-Wajib-Pajak-Nakal

PEKANBARU - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dinilai belum tergarap secara maksimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak serta lemahnya sistem pengawasan. Persoalan ini menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja Komisi III DPRD Riau bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Senin (27/7/2026).

Dalam rapat tersebut, legislatif menekankan bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan inovasi teknologi. Pemerintah daerah didesak untuk segera memperkuat pengawasan langsung di lapangan guna menekan angka kebocoran penerimaan dari berbagai objek pajak dan retribusi.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, SH MSi menjelaskan bahwa penerapan digitalisasi pengawasan memang patut dipertimbangkan seperti yang telah berjalan di daerah lain. Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah tersebut dikaji secara matang supaya investasi yang dikeluarkan tidak berakhir sia-sia.

"Digitalisasi memang sudah diterapkan di beberapa daerah. Namun, kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Jangan sampai alat yang dibeli dengan biaya besar justru dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," papar Edi.

Sebagai contoh, ia mengungkapkan bahwa hingga kini masih sering ditemukan praktik pelanggaran, seperti perusakan meteran air (water meter) hingga penggunaan pipa tersembunyi oleh sejumlah industri guna menghindari pajak pemanfaatan air permukaan.

"Selama ini water meter kita saja masih ada yang dirusak, bahkan ada yang menggunakan pipa-pipa tersembunyi. Ini sebenarnya persoalan etika dan kepatuhan," tegasnya.

Kondisi ini, lanjut Edi, menunjukkan bahwa realisasi PAD sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, penambahan serta peningkatan kapasitas personel pengawas di lapangan menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dieksekusi.

"Pengawas memang ada, tetapi yang diawasi terkadang lebih pintar mencari celah. Karena itu pengawasan harus diperkuat, baik dari sisi personel maupun sistemnya," tukasnya.

Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Vera Angelika, Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Eva Yuliana, serta Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah beserta jajaran terkait lainnya.

Melalui forum ini, DPRD Riau berharap pengawasan yang ketat, aparat yang profesional, serta penerapan digitalisasi dapat dikombinasikan untuk menggali potensi PAD Riau. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini diharapkan mampu menunjang jalannya pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal ke depannya.(goriau)

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Bersih-Bersih-BGN--Sudaryono-Pecat-261-Pegawai-dan-Tutup-883-Dapur-Gizi

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono melakukan pembenahan internal secara menyeluruh dengan memberhentikan 261 pegawai dan menutup permanen 883 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Penertiban ini dilakukan kurang dari sepekan setelah ia resmi dilantik memimpin instansi tersebut, Senin (27/7/2026).

Langkah tegas ini diambil menyusul temuan sejumlah indikasi pelanggaran disiplin dan prosedur standar operasional di lapangan. Sudaryono memastikan bahwa pihak manajemen tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang merugikan kelancaran program gizi nasional.

"Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi," tegasnya di Kantor BGN.

Sanksi Tegas untuk Aparatur Bermasalah

Dalam pembenahan tahap pertama, BGN memberhentikan ratusan tenaga kerja yang berstatus non-aparatur sipil negara. Keputusan ini didasari oleh laporan pelanggaran tata tertib instansi.

"Dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah pemberhentian 261 pegawai, ya, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," urainya.

Selain tenaga honorer dan tenaga ahli, pihak BGN juga membidik pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga kuat melanggar disiplin berat. Sudaryono memaparkan terdapat sembilan orang dari golongan ini yang sedang dalam proses pemecatan akibat dugaan keterlibatan judi daring hingga indikasi penyalahgunaan anggaran.

"Selanjutnya, kami telah memproses ada temuan 9 orang melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan PPPK. Dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan," bebernya.

Pihak manajemen juga menjatuhkan sanksi administratif, demosi, hingga mutasi terhadap 39 pegawai lain yang terbukti melakukan pelanggaran kategori ringan.

Penangguhan Ratusan Dapur Gizi

Selain mengevaluasi sumber daya manusia, BGN turut menghentikan operasional 883 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai wilayah. Distribusi penutupan mencakup 98 unit di Wilayah 1 (Sumatera), 311 unit di Wilayah 2 (Jawa dan Madura), serta 424 unit di Wilayah 3.

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dapur yang disanksi kali ini dipastikan tidak akan menerima pencairan dana dari pemerintah. Penutupan dilakukan karena fasilitas tersebut diduga kuat gagal memenuhi standar kebersihan, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga kualitas makanan yang berpotensi memicu keracunan.

"Jadi dapur yang di-suspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan,"(goriau)

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polisi-Grebek-Dua-Rumah-di-Inhu--Tiga-Terduga-Pengedar-Narkoba-Diamankan--Ada-Pelajar--

RENGAT - Aparat Kepolisian Polsek Pasir Penyu melakukan penggrebekan di dua lokasi pada Minggu (26/7/2026).

Dari dua lokasi tersebut, Polisi mengamankan tiga orang terduga pelaku pengedar narkoba. Ketiga terduga pelaku yang diamankan, masing-masing berinisial TK alias Triyoga (38), RA alias Andre (34), dan STH alias Tegar (26). 

Penggrebekan pertama dilakukan di kawasan Jalan DI. Panjaitan Gg. Kelapa RT.002 RW.002, Kelurahan Sekarmawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Inhu.

Polisi menargetkan salah satu rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba yang membuat masyarakat resah.

"Saat dilakukan penggrebekan sekira pukul 07.30, petugas menemukan seorang pria berinisial TK alias Triyoga (38) sedang duduk santai di dalam kamar," ujar Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra, melalui Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran, Senin (27/7/2026). 

Terduga pelaku TK alias Triyoga tak berkutik ketika petugas menemukan barang bukti 1 bungkus narkotika jenis sabu di sandaran kasur tempat tersangka duduk.

Selain itu juga ditemukan 3 kantong plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital, dan 1 kantong plastik hitam. 

Petugas juga mengamankan satu unit ponsel merek Xiaomi Redmi 5A yang disita sebagai alat komunikasi.

"Triyoga juga mengakui seluruh barang bukti itu miliknya dan mengaku berperan sebagai pengedar," ujar Misran.

Selain itu, kepada petugas, tersangka membocorkan informasi bahwa rekannya yang juga membawa narkotika akan segera datang ke rumahnya. Sehingga petugas bertahan di dalam kamar menunggu rekan Triyoga. 

Sekira pukul 08.00 WIB, seorang pria datang menemui Triyoga dan langsung diamankan oleh petugas. Pria tersebut belakangan berinisial RA alias Andre (34), warga Jalan Patimura, Kelurahan Sekarmawar.

Saat digeledah, petugas menemukan 16 bungkus kecil narkotika jenis sabu yang sudah dikemas rapi, dibungkus ulang dengan tiga lapis plastik, serta 1 pak plastik klip kosong dan ponsel di saku celana terduga pelaku Andre. Setelah ditimbang, total berat kotor barang bukti yang diamankan dari Andre mencapai 3,82 gram. "

Andre mengakui barang haram itu miliknya dan siap diedarkan kembali," ujarnya. 

Kemudian polisi melanjutkan penggrebekan di lokasi kedua yang berlokasi di Jalan Kapten Piere Tendean Panjaitan Lingkungan III RT.002 RW.001, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Penyu. Penggrebekan dilakukan atas hasil penyelidikan dari informasi warga setempat yang melaporkan bahwa salah satu rumah di lingkungan tersebut kerap dijadikan sarang transaksi narkotika.

 

Petugas melakukan penggrebekan sekira pukul 08.39 WIB. DI ruang tamu rumah itu, petugas menemukan seorang pemuda berinisial STH alias Tegar (26), warga Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ia diketahui berstatus pelajar. 

Saat pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan dengan cara tak biasa. Sebuah kantong plastik biru berisi 1 bungkus sabu ditemukan terselip di dalam sepasang sepatu milik tersangka.

Selain itu, disita pula ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi. Berat kotor narkotika yang diamankan dari tangan Tegar tercatat seberat 3,53 gram.

 

Ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti yang disita kemudian dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk pemeriksaan awal, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut. (Tribunpekanbaru.)

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kronologi-Kasat-Narkoba-Polres-Tangsel-dan-7-Polisi-Ditangkap-Terkait-Kasus-Narkoba

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman beserta enam anggotanya, termasuk seorang anggota dari Polda Aceh. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Subdit IV dan Satuan Tugas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Proses penangkapan yang melibatkan delapan orang ini dipimpin oleh Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury.

"Bahwa benar Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dipimpin Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury telah melakukan penangkapan terhadap Kasat Narkoba Polres Tangsel beserta enam orang anggotanya dan satu orang anggota Polda Aceh," ungkap Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, pada hari Senin (27/7/2026).

Penangkapan ini berkaitan dengan kasus peredaran gelap narkoba serta penyalahgunaan narkoba. Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum terkait narkoba.

"Kasus peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta penyalahgunaan wewenang dalam gakkum (penegakan hukum) narkoba," jelas Eko.

Namun, hingga saat ini, Eko belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai detail kasus narkoba yang melibatkan Kepala Satuan Narkoba Tangsel dan jajarannya, termasuk kronologi penangkapan yang terjadi.

Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman telah dilimpahkan ke Paminal Polda Metro Jaya pada Sabtu, 25 Juli 2026 sekitar pukul 22.30 WIB.

“Telah diserahkan kepada Subdit Paminal Polda Metro Jaya Polri terkait personel Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis etomidate,”(merdeka.com)

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Fakta-Baru-Kasus-Penyelundupan-Sabu-di-Bandara-Pekanbaru--Pengendalinya-Diduga-Napi-Lapas-yang-Kabur-

PEKANBARU - Fakta baru muncul dalam kasus penyelundupan sabu di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau menduga, otak di balik pengiriman narkotika tersebut adalah seorang narapidana Lapas Kelas IIA Pekanbaru, yang kini masih buron setelah melarikan diri.

Narapidana itu diketahui bernama Ibnu Satya Darma. 

Dari hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka yang telah ditangkap, penyidik menduga Ibnu tidak hanya mengendalikan peredaran sabu dari balik penjara, tetapi juga menjadi pemilik barang yang akan dikirim melalui jalur udara.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Riau Kompol Ade Zaldi mengatakan, dugaan itu terungkap setelah polisi melakukan pengembangan terkait penangkapan dua pelaku berinisial AR dan R.

"Pengakuan kedua tersangka menyebutkan bahwa napi yang kabur ini diduga sebagai pengendali sekaligus pemilik barang. Tersangka R menerima sabu untuk kemudian diserahkan kepada AR di bandara," kata Ade Zaldi, Senin (27/7/2026).

Menurut penyidik, kasus ini bermula saat petugas Aviation Security (Avsec) Bandara SSK II memberikan informasi mengenai seorang calon penumpang yang mencurigakan pada 22 Juli 2026. 

Tim Ditresnarkoba kemudian melakukan pemeriksaan terhadap AR dan menemukan sabu yang disembunyikan di bagian selangkangannya.

"Berdasarkan informasi tersebut, tim langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seorang tersangka berinisial AR. Dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bagian selangkangan," ujar Ade.

Penangkapan AR kemudian mengarah kepada tersangka R yang diduga bertugas mengantarkan sabu kepada AR sebelum keberangkatan. 

Dari keterangan keduanya, polisi memperoleh informasi mengenai peran Ibnu Satya Darma dalam jaringan tersebut.

AR mengaku baru pertama kali menerima perintah dari Ibnu dan dijanjikan bayaran Rp20 juta apabila pengiriman sabu ke Jakarta berhasil. 

Sementara AR mengaku baru sekali membawa sabu melalui Bandara SSK II, meski sebelumnya pernah menjadi kurir dengan rute serupa melalui Medan.

Ditanyai apakah pihaknya turut melakukan pengejaran terhadap napi Lapas Pekanbaru yang kabur, lantaran diduga ada keterkaitan dengan kasus yang tengah ditangani, Ade Zaldi bilang, penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Untuk sementara belum. Karena kita masih pendalaman tersangka R, terkait peran masing-masing. Apakah benar barang bukti dari napi yang kabur atau tidak," ujarnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Rudi F. Sianturi mengungkap, Ibnu hingga kini belum berhasil ditangkap setelah melarikan diri saat menjalani pengobatan di RS PMC Pekanbaru.

"Sampai saat ini belum tertangkap," kata Rudi.

Ia menyebut petugas pengawal telah ditarik ke Kanwil Ditjenpas Riau untuk diperiksa terkait proses pengawalan saat narapidana tersebut kabur.

"Petugas pengawalnya sudah kami tarik ke Kanwil untuk pemeriksaan. Mohon dukungannya apabila ada informasi terkait warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri tersebut. Tim kami bersama kepolisian sedang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap napi itu," tuturnya.

Menurut informasi, Ibnu melarikan diri ketika menunggu pengambilan obat di apotek RS PMC.

Narapidana kasus narkotika itu diketahui rutin menjalani kontrol di rumah sakit karena mengidap penyakit dalam.(tribunpekanbaru)

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Terduga-Pengedar-Sabu-di-Siak-Kabur-Saat-Tangan-Telah-Diborgol--Menyelinap-ke-Perkebunan-Sawit---

Seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika melarikan diri saat dibawa polisi untuk pengembangan kasus di Kampung Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Minggu (26/7/2026) malam.

Saat kabur, kedua tangan pria itu masih dalam kondisi diborgol.

Peristiwa itu bermula ketika jajaran Polsek Sungai Apit menangkap terduga pelaku di jalan saat mengendarai sepeda motor.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan delapan paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

Kapolsek Sungai Apit Iptu Adifian Ikhsan membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.

Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan delapan paket kecil yang diduga sabu.

“Benar ada penangkapan. Saat dilakukan penggeledahan, anggota menemukan delapan bungkus paket kecil yang diduga sabu,” kata Adifian kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (27/7/2026).

Setelah penangkapan, polisi membawa terduga pelaku ke rumahnya di Kampung Teluk Masjid untuk melakukan pengembangan dan mencari kemungkinan adanya barang bukti lain.

Menurut Adifian, selama perjalanan, terduga pelaku berada di dalam mobil polisi dengan kedua tangan yang telah diborgol.

Namun, setibanya di depan rumah, saat pintu kendaraan dibuka, pria itu tiba-tiba melompat keluar lalu berlari menuju perkebunan kelapa sawit.

“Ketika hendak diturunkan di depan rumahnya, dia langsung melompat dan berlari masuk ke kebun sawit. Saat itu tangannya masih dalam kondisi diborgol. Kejadiannya juga malam hari,” ujar Adifian.

Ia mengatakan anggota Polsek Sungai Apit hingga kini masih melakukan pengejaran. Pencarian juga mendapat bantuan dari personel Polres Siak.

Kapolsek menegaskan pria tersebut belum berstatus tahanan karena proses penyelidikan masih berlangsung saat ia melarikan diri.

“Yang bersangkutan masih berstatus terduga pelaku. Proses penyidikannya belum selesai karena lebih dulu melarikan diri,” katanya.

Adifian menyebut terduga pelaku berinisial Amat.

Berdasarkan catatan kepolisian, Amat bukan kali pertama berurusan dengan aparat penegak hukum. 

Ia sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara dalam perkara pencurian besi, berbeda dengan kasus yang kini sedang ditangani polisi.

Hingga Senin (27/7/2026) petang,  polisi masih memburu keberadaan Amat dan melanjutkan pengembangan kasus untuk mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika yang berkaitan dengan perkara tersebut(tribunpekanbaru)

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kasus-Malpraktek-Bidan-Salah-Sunat-Bocah-di-Pelalawan--Hakim-Vonis-Terdakwa-2-Tahun-Penjara--

PELALAWAN - Kasus salah sunat bocah 9 tahun di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang sempat heboh pada November 2025 lalu akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan. 

Terdakwa berinisial ES (49) yang mengaku sebagai bidan di Desa Pulau Muda diganjar hukuman oleh majelis hakim.

ES dijatuhi pidana penjara selam 2 tahun atas kasus malpraktek yang dilakukannya hingga menyebabkan korban bocah laki-laki berinisial A mengalami salah sunat di areal kemaluannya. 

"Setelah pembacaan vonis, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Kami juga dari JPU menyatakan pikir-pikir," terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Dr Eka Nugraha melalui Kasi Pidum Rezi Dharmawan kepada tribunpekanbaru.com, Senin (27/7/2026).

Adapun sidang vonis kasus bidan salah sunat itu digelar di PN Pelalawan pada Selasa (21/7/2026) lalu.

Dipimpin hakim Andry Simbolon SH MH yang juga Ketua PN Pelalawan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan M Charis Adyatma SH. 

Pada sidang sebelumnya, JPU Kejari Pelalawan menuntut terdakwa ES dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.

Ditambah dengan restitusi atau pengganti kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa sebesar Rp 30 juta lebih. 

Namun dalam putusan yang dibacakan hakim, vonis yang dijatuhkan 2 tahun penjara tanpa restitusi.

Hakim menilai, restitusi tak bisa diterima lantaran bukti-bukti perobatan korban berupa kwitansi dan dokumen pendukung lainnya tidak lengkap. 

"Jika nanti terdakwa banding, kita juga pasti banding," papar Rezi Dharmawan. 

Awalnya, bocah laki-laki berinisal A (9) yang menjadi korban salah sunat oleh bidan ES di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti pada Bulan Juni lalu.

Siswa Sekolah Dasar (SD) itu mengalami luka pada ujung organ vitalnya setelah menjalani khitan di Bidan E.

Lantaran tidak ada titik terang, pihak keluarga memilih menempuh jalur hukum.

Belakangan diketahui jika ES tidak memiliki izin praktik sebagai bidan selama ini dan hanya tamatan diploma satu atau D1 kebidanan. 

Terdakwa ES disangkakan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka.

Kemudian disangkakan juga dengan pasal 439 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.(tribunpekanbaru) 

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Dua-Pria-Nyamar-Jadi-Petugas-PLN-untuk-Curi-Kabel-Grounding-di-Kandis-Siak--

SIAK â€" Dua pria berinisial UACR (27) dan FS (29) diduga nekat menyasar kabel grounding milik PT PLN (Persero) ULP Duri di kawasan Jalan Pekanbaru-Duri Kilometer 57, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Keduanya masuk ke lokasi dengan menyamar sebagai petugas PLN. 

Kedua pria tersebut mengenakan rompi berlogo PLN, namun gerak-gerik keduanya mencurigakan.

Saat mereka berada di sekitar Trafo BLT 214 semakin menimbulkan kecurigaan warga. 

Saat keberadaannya diketahui, kedua terduga pelaku berusaha kabur menggunakan kendaraan ke arah Kota Pekanbaru.

Namun upaya melarikan diri itu berakhir sia-sia setelah mereka berhasil dikejar dan diamankan Polsek Kandis.

Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian.

Barang bukti itu berupa rompi berlogo PLN, tang potong, obeng, pisau cutter, tas sandang, serta senter kepala.

Perbuatan kedua pria tersebut diduga menyebabkan potensi kerugian bagi PT PLN (Persero) ULP Duri sebesar Rp5.296.000 apabila aksi mereka berhasil.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kapolsek Kandis Kompol Herman Pelani mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari laporan seorang saksi yang melihat dua orang mencurigakan berada di sekitar trafo listrik.

“Saksi kemudian menghubungi petugas PLN dan bersama-sama mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan,” kata Herman, Senin (27/7/2026).

Mengetahui aksinya dipergoki, kedua terduga pelaku langsung melarikan diri menggunakan kendaraan ke arah Pekanbaru.

Personel Polsek Kandis bersama saksi kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan keduanya.

“Keduanya berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Kandis untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.

Herman menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, pihak PLN, dan masyarakat dalam menjaga keamanan objek vital nasional.

“Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Siak dalam menjaga keamanan objek vital nasional serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pihak PLN, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindak pidana,” katanya.

Saat ini, UACR dan FS masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kandis. Polisi juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas publik agar dapat segera ditindaklanjuti. (tribunpekanbaru.)

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kado-HUT-ke-69-Riau--Kantor-Baru-KONI-di-Stadion-Utama-Siap-Diresmikan

PEKANBARU - Menjelang perayaan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengebut persiapan peresmian kantor baru Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau. Fasilitas yang dipusatkan di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru ini ditargetkan beroperasi penuh sebelum 8 Agustus 2026.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Riau memastikan proses perpindahan sekretariat organisasi olahraga tersebut kini sudah mencapai 60 persen. Pekerjaan di lapangan saat ini fokus pada tahap penyelesaian akhir di sejumlah area gedung.

Infrastruktur pendukung utama seperti kelistrikan dan jaringan komunikasi juga dipastikan telah terpasang. Saat ini, para teknisi tinggal melakukan proses penyambungan akhir agar fasilitas gedung benar-benar siap digunakan oleh para pengurus maupun atlet.

"Penambahan daya listrik telah selesai dilakukan. Jaringan juga sudah terpasang dan tinggal proses penyambungan, seluruh persiapan diharapkan selesai sebelum 8 Agustus," urainya dalam rapat persiapan HUT Riau di Kantor Gubernur Riau, Senin (27/7/2026).

Rapat koordinasi teknis yang berlangsung di Ruang Kenanga tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur. Jika seluruh pengerjaan fisik rampung sesuai target, peluncuran kantor anyar ini akan disinergikan dengan puncak peringatan ulang tahun provinsi yang dipusatkan di stadion.

Terkait hal tersebut, Zulkifli menyambut positif laporan progres dari pihak Dispora. Ia membenarkan bahwa peresmian sekretariat baru itu akan menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian hari jadi daerah ke-69 tahun ini.

"Berdasarkan hasil rapat tadi, rencana pada rangkaian HUT Riau di Stadion nanti mungkin akan di-launching kantor baru KONI,"(goriau)

]]> Mon, 27 Jul 2026 16:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Catat--Pemprov-Riau-Hapus-Denda-Pajak-Kendaraan-Mulai-Agustus--Samsat-Bagikan-Motor-dan-Emas

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Tim Pembina Samsat kembali memberikan kejutan manis bagi masyarakat yang taat menunaikan kewajiban perpajakan. Sebanyak 136.607 wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) bersaing memperebutkan hadiah logam mulia hingga sepeda motor dalam program Penarikan Hadiah Undian Emas Samsat Provinsi Riau Tahap II.

Kegiatan pengundian ini berlangsung meriah di Kantor Samsat Kota Pekanbaru pada Senin (27/7/2026). Acara tersebut turut disaksikan langsung oleh jajaran Ditlantas Polda Riau serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi.

Ratusan Ribu Peserta Berebut Emas

Tingginya antusiasme masyarakat Riau dalam membayar pajak terlihat jelas dari lonjakan jumlah kepesertaan undian. Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Riau, Muhammad Hidayat, memaparkan bahwa ratusan ribu peserta yang diundi kali ini adalah mereka yang telah melunasi pajak pada periode 1 April hingga 30 Juni 2026.

"Penarikan undian periode kedua ini menyediakan total hadiah lima keping emas. Rinciannya meliputi satu keping seberat 5 gram, dua keping seberat 2,5 gram, dan dua keping seberat 1 gram. Selain itu, kami juga mengundi satu unit motor Yamaha Gear sebagai hadiah utama," urai Muhammad Hidayat.

Pihaknya berharap, penghargaan semacam ini dapat terus memacu kesadaran dan kedisiplinan warga Riau untuk tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka pada masa mendatang.

Kabar Gembira Pemutihan Pajak

Selain membagikan hadiah, Pemprov Riau juga membawa kabar gembira bagi warga yang masih memiliki tunggakan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengumumkan pemberlakuan program pemutihan denda pajak sekaligus penghapusan pokok pajak yang menunggak di atas dua tahun.

"Bersempena peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Riau, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026, kami melaksanakan penghapusan denda pajak dan pokok pajak di atas dua tahun. Kebijakan dari Plt Gubernur ini menjadi momen penting untuk meringankan beban masyarakat yang terkendala pelunasan," jelas Ninno.

Ia menambahkan, kolaborasi strategis dengan Jasa Raharja dan kepolisian ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi pendapatan daerah, sekaligus memutakhirkan data potensi pajak yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau.

Daftar Pemenang Undian Samsat Riau Tahap II

Berdasarkan hasil penarikan undian secara acak, berikut adalah enam wajib pajak beruntung yang berhasil membawa pulang hadiah utama dari Tim Pembina Samsat Riau:

Emas 1 gram: Fredy Hasiolan Sitorus (Nopol BM 4329 AB) - Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru.

Emas 1 gram: Warsono Nugroho (Nopol BM 2725) - Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu.

Emas 2,5 gram: Nopriza Salvia (Nopol 3820 DAY) - Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis.

Emas 2,5 gram: Rimayanti (Nopol BM 998 AQ) - Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Emas 5 gram: Rubiyanti (Nopol BM 1557 NN) - Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Sepeda Motor Yamaha Gear: Rustam (Nopol BM 2749 ABB) - Kota Pekanbaru.(goriau)

]]> Mon, 27 Jul 2026 15:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Ditinggal-Penambang--Dua-Rakit-Tambang-Emas-Ilegal-di-Kuansing-Dimusnahkan-Polisi

TELUKKUANTAN â€" Kepolisian Sektor Kuantan Tengah membakar dua unit rakit tambang emas ilegal saat menggelar penertiban di Desa Beringin Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Senin (27/7/2027) pagi.

Penertiban yang dipimpin oleh Panit Opsnal Intel Polsek Kuantan Tengah Ipda Jufri Oktavianus Lumban Gaol tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat setempat terkait aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dan menemukan dua unit rakit "dompeng" dalam kondisi tidak beroperasi dan telah ditinggalkan oleh para penambang. Untuk memastikan peralatan tersebut tidak dapat digunakan kembali, polisi langsung merusak dan membakarnya di tempat.

"Setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan cepat," kata Kepala Polsek Kuantan Tengah AKP Linter Sihaloho.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin," tambah Linter.

Dalam operasi ini, polisi tidak menangkap pelaku maupun menyita barang bukti karena lokasi diduga telah ditinggalkan sebelum petugas tiba di tempat kejadian.

Linter menambahkan bahwa pihak kepolisian akan terus meningkatkan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menekan aktivitas tambang ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga di wilayah hukumnya.(goriau)

]]> Mon, 27 Jul 2026 15:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Soroti-Penertiban-PKL--Anggota-DPRD-Pekanbaru-Minta-Pemkot-Siapkan-Relokasi

PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru untuk tidak sekadar menertibkan pedagang kaki lima (PKL), tetapi juga memberikan solusi konkret yang menjamin kelangsungan usaha mereka. Langkah penataan ruang kota dinilai harus berjalan selaras dengan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro yang menggantungkan hidup di jalanan.

Desakan ini disampaikan merespons serangkaian operasi penertiban PKL oleh Pemkot Pekanbaru di berbagai titik, seperti Jalan HR Soebrantas Panam, Pasar Pagi Agus Salim, kawasan Stadion Utama Riau, hingga Jalan Arifin Ahmad. Zulkardi sepakat bahwa penataan kawasan sangat diperlukan, tetapi pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi nilai keadilan sosial.

"Penataan kota memang penting. Saya mendukung Kota Pekanbaru menjadi kota yang tertib, bersih, indah, dan nyaman. Namun, penertiban PKL tidak boleh dilakukan tanpa solusi yang berpihak kepada masyarakat," tegas Zulkardi kepada GoRiau.com, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, PKL adalah pilar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu, pemerintah tidak cukup hanya menegakkan aturan ketertiban tanpa menjalankan kewajiban membina, melindungi, dan memberdayakan para pedagang. Ia mengingatkan bahwa hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 34 UUD 1945. Amanat serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Ketika Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penertiban PKL, pemerintah juga wajib menghadirkan solusi. Harus tersedia lokasi relokasi yang layak, akses usaha yang jelas, pembinaan, pendampingan, serta kepastian bahwa para pedagang tetap dapat mencari nafkah," urainya.

Wakil rakyat tersebut mempertanyakan apakah seluruh kewajiban pemenuhan hak pedagang itu telah dijalankan sebelum alat berat atau petugas diturunkan. Jika belum, ia meminta pemerintah segera mendata seluruh PKL terdampak dan mematangkan lokasi relokasi sebelum membongkar lapak. Langkah ini penting agar kebijakan tata ruang kota tidak justru memutus mata pencaharian masyarakat kecil, karena pembangunan seharusnya juga diukur dari kemampuan menjaga fondasi ekonomi warga.

"Jangan sampai penertiban justru mematikan ekonomi rakyat kecil. Kota Pekanbaru memang harus tertata, tetapi keadilan sosial juga harus dirasakan oleh seluruh masyarakat," harapnya.

Zulkardi menyarankan agar pendekatan humanis lebih dikedepankan dalam setiap proses penataan. Ruang dialog dan musyawarah dinilai jauh lebih bijak ketimbang penegakan aturan yang semata-mata berorientasi pada pembongkaran fisik. Pihak legislatif berjanji akan terus mengawasi jalannya kebijakan ini agar pemerintah hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penegak aturan.

"Membangun kota tidak cukup hanya dengan menertibkan. Membangun kota adalah memastikan rakyat tetap dapat hidup, bekerja, berusaha, dan sejahtera. Itulah amanat konstitusi, dan itulah yang akan terus kami perjuangkan,"(goriau)

]]> Mon, 27 Jul 2026 14:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Celebrity/Profil-Febri-Diansyah--Eks-Aktivis-ICW-yang-Kini-Dampingi-Eks-Jampidsus

JAKARTA - Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah terlihat berada di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026). Kehadirannya bertujuan untuk mendampingi klien barunya, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang tengah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ia masuk menjadi bagian dari tim penasihat hukum untuk menggantikan Hotman Paris Hutapea yang mengundurkan diri atas alasan medis. Waktu persiapan yang dimiliki terbilang singkat menjelang pemeriksaan perdana tersebut.

"Penunjukan sebagai kuasa hukum baru saya terima sehari sebelum hari pemeriksaan," jelasnya.

Latar Belakang Akademis dan Aktivisme

Keterlibatan Febri dalam kasus ini menyoroti kembali profilnya di mata publik. Lulusan Sarjana Hukum UGM tahun 2007 ini memulai kariernya sebagai peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW). Selama sembilan tahun, ia vokal menyuarakan transparansi hukum, termasuk saat mengawal kasus korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin pada 2011.

Dedikasinya di ranah hukum mengantarkannya menjadi pegawai fungsional di Direktorat Gratifikasi KPK. Kariernya menanjak saat ditunjuk menjadi Juru Bicara KPK pada Desember 2016, di mana ia sering memberi keterangan resmi terkait skandal besar seperti proyek e-KTP dan Hambalang. Ia kemudian mengakhiri masa jabatannya pada September 2020 akibat tidak sejalan dengan revisi Undang-Undang KPK.

Perubahan Arah Kebijakan Advokasi

Bersama mantan rekan kerjanya di ICW dan KPK, Donal Fariz serta Rasamala Aritonang, ia membentuk Visi Law Office. Kendati pada awalnya menyatakan tidak akan mengurus perkara korupsi, arah advokasi kantor hukum ini bergeser dengan menangani sejumlah klien yang terjerat kasus tingkat tinggi.

Sebelum mendampingi tersangka TPPU eks Jampidsus, ia sudah menangani beberapa perkara hukum yang mendapat sorotan luas. Ia pernah membela Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan berencana, mendampingi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tahap penyelidikan korupsi sebelum mundur pada November 2023, serta bergabung dalam tim pembela Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto terkait perkara dugaan suap PAW dan perintangan penyidikan.(goriau)

]]> Mon, 27 Jul 2026 13:57:00 +0700