Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

⁠Perkuat Ketahanan Energi Nasional, PGN Garap Potensi CBM Tanjung Enim 9,7 TCF

Mon, 06 Jul 2026 16:29:00 +0700

PAGARDEWA�" PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen penuh dalam optimalisasi pemanfaatan potensi gas domestik guna mendukung penguatan ketahanan energi nasional. Untuk itu, PGN mencari sumber-sumber pasokan baru yang non-konvensional dengan melaksanakan beberapa program gasifikasi dari molekul-molekul gas dan juga sumber-sumber pasokan yang ada.

Salah satu inisiatif yang tengah dilakukan adalah pemanfaatan Coalbed Methane (CBM) atau gas berbasis batubara yang dapat dimanfaatkan untuk dapat dijadikan gas methane dan menambah pasokan bagi PGN.

Bagi PGN, pengembangan CBM di Tanjung Enim berpotensi membuka ruang monetisasi sumber daya gas non-konvensional domestik yang selama ini belum optimal. Inisiatif ini juga dapat menjadi salah satu opsi diversifikasi pasokan gas domestik bagi PGN untuk mendukung kebutuhan industri dan pembangkit. Berdasarkan data Ditjen Migas KESDM, potensi CBM di Tanjung Enim diperkirakan mencapai sekitar 9,7 TCF OGIP atau Original Gas in Place, dengan estimasi nilai potensi gas sekitar US$15,4 miliar.

PGN menegaskan kesiapan teknis maupun komersial melalui penyusunan skema pemanfaatan gas bumi yang ada, dengan target penyaluran yang diproyeksikan tumbuh secara bertahap mulai dari 1 MMSCFD hingga mencapai 25 MMSCFD.

Pada Jumat (3/7/2026), PGN menerima kunjungan kerja dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman beserta jajaran di Stasiun Penerima Gas (SPG) dan Stasiun Kompresor Gas (SKG) Pagardewa. Kunjungan tersebut turut dihadiri Kasdam II/Sriwijaya Brigadir Jenderal TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Edward Candra, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir. Yulius, M.Si., Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Jonidi, S.H., serta jajaran pemangku kepentingan terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) hadir untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan secara efektif dan tepat sasaran, terutama program yang berkaitan erat dengan ketahanan energi, peningkatan kapasitas produksi domestik, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor energi.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa percepatan proyek pengembangan pemanfaatan CBM menjadi perhatian bersama karena memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Menurutnya, meskipun masih terdapat sejumlah aspek administrasi yang perlu diselesaikan, termasuk penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), seluruh pihak telah menyepakati pentingnya percepatan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. KSP mendorong penyelesaian hambatan lintas sektor agar pengembangan Gas Metana Batubara dari wilayah Muara Enim ini dapat segera masuk tahap komersialisasi, dimana penyelesaian administrasi tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menyampaikan apresiasi atas dukungan dari KSP terhadap upaya PGN dalam rangka penguatan gas bumi domestik dan mengurangi impor energi nasional. Terutama, memimpin solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan infrastruktur gas bumi di wilayah Pagardewa dan sekitarnya.

Selain coal-bed methane (CBM), PGN juga mencoba meraih potensi pasokan dari biomethane yang bersumber dari limbah kelapa sawit dan Synthetic Natural Gas (SNG). Potensi pasokan dari ketiga sumber ini sangat besar di Sumatera Selatan.

“Dalam upaya menjaga kestabilan pasokan sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Sumatera Selatan, PGN melaksanakan pengembangan infrastruktur injection point. Infrastruktur ini sebagai titik pengumpul gas, di mana gas yang bersumber dari tiga pasokan, baik dari coalbed methane, dari biomethane ataupun juga sumber lainnya akan dikumpulkan yang kemudian akan masukkan ke dalam pipa transmisi yang sudah ada,” jelas Arief.

Integrasi infrastruktur berbasis pipeline dan non-pipeline menjadi kunci utama efektivitas penyerapan energi ini. Dengan rekam jejak yang solid serta portofolio infrastruktur gas bumi yang luas sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN siap menjalankan peran strategisnya sebagai jembatan utama antara titik sumber pasokan gas dengan masyarakat, dengan tetap tetap mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Kendati kesiapan operasional, PGN menggarisbawahi bahwa percepatan proyek strategis ini membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder. Oleh karena itu, PGN menilai dukungan dari KSP memegang peranan penting dalam menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan agar koordinasi dapat berjalan lebih taktis dan efektif, serta selaras dengan peran masing-masing pihak serta tindak lanjut yang jelas di setiap lini.

“PGN menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah. Dari wilayah Muara Enim dan Pagardewa, PGN bertekad menghadirkan solusi energi domestik yang bersih, andal, dan memberikan multiplier effect yang luas bagi masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian daerah,” tutup Arief.***(rls)

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta (kanan) menerangkan progres kesiapan PGN dalam pengembangan Coalbed Methane (CBM) Tanjung Enim kepada Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman (kiri) saat kunjungan kerja di Stasiun Penerima Gas (SPG) Pagardewa, Jumat (3/7/2026)(rtc)

Menaker dan Manajemen TikTok Gelar Pertemuan Usai Isu PHK di Tokopedia, Bagaimana Hasilnya?

Mon, 06 Jul 2026 16:28:00 +0700

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli telah melakukan pertemuan dengan manajemen TikTok dan Tokopedia untuk membahas isu yang berkembang terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan tersebut. Dalam pertemuan ini, Yassierli mengakui adanya penataan kerja yang berlangsung di lingkungan grup perusahaan TikTok.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh Executive Director Tokopedia & TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo. Setelah pertemuan, Yassierli menyatakan bahwa penataan karyawan di grup TikTok dan Tokopedia masih memberikan peluang kerja bagi para karyawan.

“Kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group,” ungkap Yassierli dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin (6/7).

"Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa bekerja di lini usaha yang lain."

Menyusul kabar mengenai PHK di grup usaha TikTok, Yassierli juga mengapresiasi langkah perusahaan yang membuka rekrutmen untuk 100 posisi di Indonesia.

"Kita juga sudah mendengar bersama saat ini TikTok Group sedang melakukan rekrutmen pekerja sekitar 100 orang ya ibu Stephanie, 100 posisi," ujarnya.

"Ini juga menunjukkan bahwa usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan oleh TikTok Group tersebut," tambah Yassierli.

Dengan adanya rekrutmen ini, diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi para pencari kerja di Indonesia.

Penasihat Prabowo Bakal SelidikiPenasihat Khusus Presiden RI untuk Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, akan langsung terjun untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Tokopedia dan TikTok. Tindakan ini diambil agar pemerintah dapat mengumpulkan fakta secara menyeluruh sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," ungkap Said Iqbal dalam siaran pers pada Minggu (5/7).

Dia menekankan bahwa sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan industri manufaktur, sehingga setiap permasalahan ketenagakerjaan perlu dianalisis secara menyeluruh. Said Iqbal juga akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelidiki akar permasalahan yang berkaitan dengan isu PHK di kedua platform digital tersebut.

"Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan," tegasnya.

Perlindungan Hak PekerjaSaid menekankan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja.

"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," ungkap Said.

Namun, dia juga menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan situasi bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Jika permasalahan yang muncul disebabkan oleh dinamika pasar, perubahan model bisnis, atau tekanan ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.

"Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,"(merdeka.com)

Setahun Pasca Dirawat, Gajah Sumatera Berusia 60 Tahun di Tesso Nilo Kembali Aktif

Mon, 06 Jul 2026 16:04:00 +0700

PEKANBARU -Kondisi seekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) betina berusia 60 tahun yang hidup liar di Kantong Gajah Tesso Tenggara, Kabupaten Pelalawan, dipastikan dalam keadaan stabil.

Satwa itu sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada 25�"26 Juni 2026.

Kepala Balai Besar KSDA Riau Supartono mengatakan, individu gajah tersebut merupakan satwa soliter yang telah lama berpisah dari kelompoknya.

Pada 23 hingga 26 Juli 2025, gajah itu sempat menjalani penanganan medis intensif setelah ditemukan dalam kondisi kurus, lemah, mengalami gangguan saluran pencernaan, dehidrasi, prolapsus ani, serta keausan gigi akibat faktor usia.

"Setelah satu tahun pemantauan dan penanganan, kondisi gajah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Satwa kembali aktif bergerak dan mampu bertahan hidup secara alami di habitatnya," kata Supartono, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir gajah beberapa kali terpantau berada di sekitar kebun masyarakat untuk mencari pakan yang lebih lunak, seperti ubi kayu, batang pisang, rumput, dan tanaman sawit muda.

Kemunculan satwa tersebut sempat memunculkan laporan masyarakat yang menduga gajah kembali sakit karena feses yang masih kasar, sesekali mengalami diare, dan mengeluarkan aroma tidak sedap.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Medis BBKSDA Riau yang dipimpin drh Rini Deswita bersama tim PT RAPP melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi gajah lincah, agresif, dan memiliki respons alami terhadap keberadaan manusia. Selama proses pembiusan, gajah bahkan tetap berada dalam posisi berdiri," kata Supartono.

Menurutnya, kondisi fisik gajah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan saat pertama kali ditangani pada Juli 2025. Berat badan diperkirakan mencapai sekitar 2.600 kilogram, dengan lingkar dada 340 sentimeter dan tinggi badan 230 sentimeter.

Pemeriksaan juga tidak menemukan adanya luka maupun cedera, sementara skor kondisi tubuh berada pada kategori sedang.

"Tim medis menemukan penurunan fungsi otot anus (anismus), yaitu melemahnya fungsi otot yang membantu proses pengeluaran feses," tutur Supartono.

Kondisi tersebut menyebabkan feses sering menggantung di anus sehingga menimbulkan aroma tidak sedap. Selain itu, keausan gigi akibat usia menyebabkan proses pengunyahan tidak lagi optimal, terutama terhadap pakan berserat kasar.

Akibatnya, feses yang dihasilkan masih bertekstur kasar dan lebih sulit dikeluarkan secara tuntas. Kondisi tersebut membuat gajah lebih memilih pakan lunak, seperti ubi, rumput, umbut, dan batang pisang.

"Kondisi yang ditemukan merupakan bagian dari proses penuaan. Selama nafsu makan tetap baik, kondisi tubuh stabil, dan satwa tidak mengalami stres, peluang gajah untuk terus bertahan hidup di habitat alaminya masih sangat baik," jelasnya.

Dalam penanganan tersebut, tim medis juga memberikan terapi berupa obat-obatan suportif dan cairan infus untuk menjaga kondisi fisiologis satwa.

Supartono menegaskan BBKSDA Riau akan terus memantau perkembangan kesehatan gajah tersebut sebagai bagian dari upaya konservasi satwa liar dilindungi.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga habitat gajah, tidak melakukan perburuan maupun perdagangan ilegal, serta segera melaporkan kepada BBKSDA Riau apabila menemukan satwa liar yang memerlukan penanganan," pungkas Supartono.(cakaplah)

DPRD Pekanbaru Soroti Lemahnya Pengawasan Tempat Hiburan Malam

Mon, 06 Jul 2026 16:00:00 +0700

PEKANBARU �" Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menilai pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal. Indikasinya, masih ditemukan tempat hiburan yang diduga beroperasi melewati batas jam operasional hingga menyediakan minuman beralkohol.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Irman Sasrianto, mengatakan persoalan utama bukan terletak pada hiburan yang disajikan, termasuk kehadiran disc jockey (DJ). Yang lebih penting, menurut dia, adalah kepatuhan pengelola terhadap seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pada prinsipnya kami di DPRD berharap seluruh tempat hiburan malam berpedoman pada aturan yang berlaku. Di dalam aturan itu sudah jelas ada batasan jam operasional yang harus dipatuhi," kata Irman kepada awak media, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, berdasarkan kondisi yang selama ini berkembang di lapangan, pelanggaran justru kerap terjadi pada jam operasional. Sejumlah tempat hiburan diduga masih tetap beroperasi hingga melewati waktu yang telah ditentukan.

Irman juga menyoroti masih adanya dugaan penyediaan minuman beralkohol di sejumlah tempat hiburan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pengawasan dari pemerintah daerah belum dilakukan secara optimal.

"Kalau pengawasannya ketat, kontinu, dan berkelanjutan, hal-hal seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Artinya memang pengawasan kita masih perlu diperkuat," ujarnya.

Ia menambahkan, tren pengelola mendatangkan DJ dari luar daerah juga perlu menjadi perhatian. Menurut dia, kegiatan tersebut sering kali berimplikasi pada bertambahnya durasi operasional tempat hiburan.

"Dengan mendatangkan DJ, biasanya tempat hiburan tetap beroperasi hingga melewati batas jam yang sudah ditentukan," katanya.

Irman berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan secara rutin. Menurutnya, penegakan aturan yang konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga ketertiban umum.

Pengawasan terhadap tempat hiburan malam menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Selain memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan jam operasional, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah munculnya aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban di Kota Pekanbaru(goriau)

Perda Tanah Ulayat Riau Disiapkan, DPRD Bidik Penyelesaian Konflik Agraria dan Berantas Mafia Tanah

Mon, 06 Jul 2026 15:45:00 +0700

PEKANBARU �" DPRD Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat mulai membahas regulasi yang diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan agraria di Provinsi Riau. Ranperda tersebut diproyeksikan tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak masyarakat adat sekaligus memberantas praktik mafia tanah.

Pembahasan Ranperda telah dilakukan bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR. Regulasi ini disusun agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.

Anggota Pansus Ranperda Tanah Ulayat, H. Edi Basri SH MSi, mengatakan salah satu persoalan terbesar yang ingin diselesaikan adalah tumpang tindih (overlapping) antara hak yang diberikan negara, seperti Hak Guna Usaha (HGU), dengan klaim masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, berdasarkan pembahasan dengan BPN, perusahaan yang mengajukan perpanjangan HGU wajib memenuhi persyaratan clear and clean, termasuk memperoleh persetujuan masyarakat melalui pemerintah desa dan para ninik mamak.

"Kalau syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka HGU tidak bisa diperpanjang. Ketika masa HGU berakhir, status lahannya kembali menjadi tanah negara. Namun, jika di atas lahan tersebut terdapat tanah ulayat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, tanah ulayat bukanlah tanah negara," ujarnya, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pijakan penting karena negara tidak dapat memberikan hak baru di atas tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak komunal.

Dalam Ranperda tersebut lanjutnya juga ditegaskan bahwa tanah ulayat merupakan hak komunal masyarakat adat, bukan milik perseorangan. Karena itu, tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak di luar komunitas adat dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat adat.

Tak hanya itu, Ranperda juga diarahkan untuk menutup ruang gerak praktik mafia tanah yang selama ini diduga melibatkan berbagai oknum, mulai dari masyarakat, aparat desa hingga tokoh adat, dalam upaya menguasai tanah ulayat secara tidak sah.

"Kalau praktik-praktik seperti ini terbongkar, maka tanah itu harus kembali kepada kepentingan masyarakat adat secara keseluruhan," tegasnya.

Edi juga mengingatkan agar keberadaan Perda nantinya tidak justru memunculkan sengketa baru akibat klaim sepihak atas wilayah adat. Oleh sebab itu, setiap pengakuan tanah ulayat harus didukung kajian akademis, bukti sejarah, serta rekomendasi dari lembaga adat yang berwenang.

"Jangan sampai ada pihak yang mengklaim wilayah adat sampai ke mana-mana tanpa dasar yang jelas. Semua harus mengedepankan kejujuran, kearifan, dan kepentingan masyarakat adat," katanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian Universitas Sumatera Utara (USU), dahulu terdapat sekitar 17 bidang tanah ulayat yang terdata di Riau dengan luas hampir 500 hektare. Namun kini yang masih tersisa hanya sekitar enam bidang, bahkan di Kabupaten Kampar disebut sudah tidak ada lagi.

Menurutnya, salah satu kendala utama pengakuan tanah ulayat adalah karena sebagian besar wilayah tersebut berada di kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan, sehingga proses pengakuannya tidak berada sepenuhnya di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional.

Melalui Ranperda Tanah Ulayat ini, DPRD Riau berharap kepastian hukum terhadap tanah ulayat semakin kuat sehingga mampu menjadi solusi penyelesaian konflik a

Polsek Bukit Kapur Edukasi Bahaya Narkoba kepada Ratusan Pelajar SMAN 8 Dumai

Mon, 06 Jul 2026 15:17:00 +0700

DUMAI-Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, personel Polsek Bukit Kapur Polres Dumai melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba kepada para pelajar di SMAN 8 Dumai, Senin (6/7/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut berlangsung di Aula SMAN 8 Dumai, Jalan Sukajadi RT 011, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Kapolsek Bukit Kapur AKP Boy Setiawan, S.A.P., M.Si., melalui Ps. Kanit Binmas Polsek Bukit Kapur, AIPTU Budianto Nasution, menyampaikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para siswa dan siswi. Kegiatan ini turut dihadiri Bhabinkamtibmas Kelurahan Bukit Kayu Kapur Brigadir Riky Irawan, S.H., personel Unit Reskrim Briptu Satria, S.H., para guru, serta seluruh peserta didik SMAN 8 Dumai.

Dalam pemaparannya, AIPTU Budianto menjelaskan berbagai materi penting, mulai dari pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan, psikologis, dan kehidupan sosial, hingga konsekuensi hukum bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai cara mencegah penyalahgunaan narkoba, menolak ajakan mengonsumsi narkotika, serta pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para pelajar tampak antusias mengikuti jalannya sosialisasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kapolsek Bukit Kapur AKP Boy Setiawan, S.A.P., M.Si., melalui Ps. Kanit Binmas AIPTU Budianto Nasution mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan edukasi sejak dini kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

"Kami berharap para pelajar memahami dampak buruk narkoba dan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba. Pencegahan harus dimulai sejak dini melalui edukasi dan kerja sama antara kepolisian, sekolah, keluarga, serta masyarakat," ujarnya.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.00 WIB dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Dari hasil kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya narkoba, meningkatnya kesadaran untuk menjauhi pergaulan berisiko, serta terjalinnya sinergi yang baik antara Polsek Bukit Kapur dan pihak sekolah dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelajar.(rtc)

Dua Kapal Roro Rusak, Antrean Bengkalis–Pakning Mengular hingga Lebih 8 Jam

Mon, 06 Jul 2026 15:14:00 +0700

BENGKALIS �" Arus penyeberangan di lintasan Roro Bengkalis�"Pakning mengalami kepadatan parah setelah dua dari lima armada mengalami kerusakan. Akibatnya, pengguna jasa penyeberangan harus mengantre hingga lebih dari delapan jam.

Dua kapal yang saat ini tidak dapat beroperasi secara normal yakni KMP Bahari Nusantara dan KMP Sereia Domar. Kerusakan tersebut membuat kapasitas layanan penyeberangan berkurang drastis sehingga antrean kendaraan pada saat musim liburan seperti terpantau pada Senin (6/7/26) padat di dermaga Air Putih (Bengkalis).Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis, Edi Kurniawan mengatakan, KMP Bahari Nusantara masih menunggu kedatangan suku cadang mesin utama dari Surabaya. Sementara itu, KMP Sereia Domar mengalami kerusakan pada mesin pembantu (Auxiliary Engine/AE) 1 dan 2.

Saat ini kondisi tiga kapal melayani antrean dan karena adanya kepadatan jadi jadwal tunggu bisa lebih dari delapan jam.

"Untuk mesin AE 2 sudah selesai diperbaiki dan sedang menjalani pengetesan. Sedangkan AE 1 masih dalam proses perbaikan karena terdapat kebocoran. Mudah-mudahan bisa segera selesai agar dapat membantu mengurai antrean," ujar Edi usai meninjau perbaikan KMP Sereia Domar, Senin (6/7/26).

Di ruang mesin KMP Sereia Domar, sejumlah awak kapal tampak bekerja memperbaiki mesin AE 1 yang mengalami kebocoran agar kapal dapat segera kembali beroperasi.

General Manager (GM) Surya Timur Line Bengkalis (KMP Sereia Domar), Tommy Silaban, mengatakan seluruh kru terus berjibaku mempercepat proses perbaikan sejak kerusakan terjadi pada Jumat lalu.

"Sedang kita gesa perbaikan sejak Jumat kemarin. Mesin AE 2 sudah tuntas dan menjalani pengetesan, sedangkan hari ini fokus menyelesaikan AE 1. Mudah-mudahan besok pagi kapal sudah kembali melayani lintasan," kata Tommy.

Ia mengungkapkan, berhentinya operasional kapal selama beberapa hari telah menyebabkan perusahaan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat terhentinya layanan angkutan penyeberangan di lintasan Bengkalis�"Pakning.

Pihak pengelola berharap proses perbaikan dapat segera rampung sehingga armada kembali beroperasi normal dan antrean panjang kendaraan musim liburan selama beberapa hari terakhir dapat segera terurai.(rtc)

Tampil Memukau, Siswi Sabilal Muhtadin Inhil Hana Humaira Dinobatkan Sebagai Dara Belia Kebudayaan Riau 2026

Mon, 06 Jul 2026 14:30:00 +0700

PEKANBARU - Siswi Sekolah Sabilal Muhtadin, Hana Humaira Ashafa (14) sukses mengharumkan nama Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Ia resmi dinobatkan sebagai Dara Belia Kebudayaan Provinsi Riau 2026 pada malam Grand Final di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Minggu (5/7/2026).

Sebelum meraih mahkota kebanggaan tersebut, Hana harus melewati tahapan karantina ketat bersama para finalis dari wilayah lain. Selama masa pembekalan, seluruh peserta mendapat materi penting yang mencakup wawasan kebudayaan, pengembangan kepribadian, hingga sesi unjuk bakat.

Penilaian komprehensif dewan juri menempatkan wakil Inhil ini masuk ke dalam jajaran enam besar atau Top 6. Puncak acara yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB menjadi saksi pesona dan kecerdasan Hana yang memukau para penonton hingga akhirnya sukses meraih gelar prestisius budaya tersebut.

Menanggapi pencapaian gemilang ini, Hana tidak kuasa menutupi rasa haru dan bahagianya.

"Alhamdulillah, Hana sangat bersyukur dan tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini. Proses karantina selama beberapa hari kemarin memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman berharga," ungkapnya.

Remaja berprestasi ini merasa bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan tulus banyak pihak.

"Bisa masuk Top 6 dan diamanahkan gelar Dara Belia Kebudayaan Riau 2026 adalah sebuah kehormatan. Prestasi ini Hana persembahkan untuk kedua orang tua, sekolah, dan seluruh masyarakat Inhil yang selalu mendoakan dan mendukung Hana," urainya.

Ke depan, ia memiliki misi khusus untuk merangkul kaum milenial agar ikut melestarikan nilai-nilai tradisi lokal.

"Melalui amanah ini, Hana ingin mengajak teman-teman generasi muda untuk lebih mencintai, menjaga, dan bangga terhadap kekayaan budaya Melayu dan budaya daerah kita di Riau agar tidak lekang oleh waktu," (goriau)

Muklisin Upayakan Percepatan Gaji ke-13 ASN Kuansing dan Selesaikan Tunda Bayar

Mon, 06 Jul 2026 14:28:00 +0700

TELUKKUANTAN �" Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing), intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau guna mempercepat penyaluran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pembayaran Gaji 13. Langkah ini berjalan beriringan dengan rencana efisiensi anggaran guna melunasi kewajiban tunda bayar daerah yang menumpuk sejak tahun 2024.

Hal itu disampaikan Plt Bupati Kuansing, Muklisin usai rapat bersama kepala OPD, Senin (6/7/2026) siang di Telukkuantan. Muklisin menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi berulang kali dengan Plt Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk memastikan kelancaran transfer dana ke kas daerah.

"Kami mengupayakan semaksimal mungkin agar hak-hak pegawai dan ASN bisa secepatnya dibayarkan. Semakin cepat transfer dari provinsi masuk, semakin cepat pula kita salurkan," ujar Muklisin saat memberikan keterangan kepada media.

Muklisin menegaskan, komitmen pemenuhan hak tersebut tidak hanya menyasar ASN, melainkan juga mencakup PPPK paruh waktu hingga jajaran kepala desa di seluruh Kabupaten Kuansing. Jika kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk dibayarkan sekaligus, pemerintah daerah akan mengambil opsi pembayaran secara bertahap atau diangsur.

Di sisi lain, Muklisin menyoroti tantangan berat terkait beban tunda bayar Pemkab Kuansing yang terakumulasi dari tahun anggaran 2024, 2025, hingga potensi penambahan di tahun 2026. Untuk mencegah pembengkakan utang daerah yang tidak ter-cover, ia mengaku siap mengambil kebijakan pengetatan anggaran yang ketat.

"Meskipun kebijakan efisiensi ini mungkin kurang populer, kita harus menyelamatkan keuangan daerah. Skala prioritas kami adalah mengutamakan belanja wajib, termasuk mencicil tunda bayar tersebut. Kasihan pihak-pihak yang haknya tertunda sejak 2024," tambahnya.

Guna menyiasati ruang fiskal daerah yang menyempit akibat kebijakan efisiensi, Muklisin menginstruksikan seluruh OPD untuk lebih agresif menjemput bola ke pemerintah pusat. Pemkab Kuansing akan mengandalkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar roda pembangunan infrastruktur dan program strategis tetap berjalan.

Merujuk pada tahun anggaran 2025, Kuansing mencatat keberhasilan signifikan dengan mengamankan dana pusat hampir mencapai Rp600 miliar berkat sinergi lintas sektor.

"Melalui perjuangan bersama seluruh OPD, kami berharap potensi serapan dana APBN di tahun 2026, 2027, dan tahun-tahun berikutnya tetap optimal. Dengan begitu, meskipun kita sedang melakukan efisiensi internal, pembangunan di Kuansing tidak boleh terhenti,"(goriau)

Masa Jabatan Syamsuwir Berakhir, Walikota Tunjuk Masykur Tarmizi Jabat Plh Sekda Pekanbaru

Mon, 06 Jul 2026 13:37:00 +0700

PEKANBARU-Masa jabatan Syamsuir sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru telah berakhir. Ia kini kembali menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru.

Sebagai gantinya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menunjuk Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Masykur Tarmizi sebagai Plh Sekda.

Walikota sendiri telah memperkenalkan Masykur saat pemecahan rekor Muri ASN mengaji pada Sabtu (4/7/2026) kemarin.

"Terima kasih kepada Plh Sekda sekaligus panitia acara ASN mengaji, Masykur Tarmizi," kata Walikota Agung, Senin (6/7/2026).

Informasi yang dirangkum, masa jabat Masykur adalah 30 hari ke depan. Diketahui, saat ini ada 5 pejabat eselon II yang mengikuti ujian seleksi Sekda. Mereka telah melewati tahap ujian teknis dari komite talenta yang diketuai Sekdaprov Riau Syahrial Abdi.

Syahril Abdi menyebut hasil nilai mereka telah diberikan kepada Walikota.

Adapun lima nama pejabat esselon II di Pemko Pekanbaru itu diantaranya Zulhelmi Arifin (Inspektur Inspektorat), Abdul Jamal (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan), Firmansyah Eka Putra (Kepala BPKAD), Edward Riansyah (Kepala Dinas PUPR) dan Ingot Ahmad Hutasuhut (Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan).

Masih Tentang Perhutanan Sosial

Mon, 06 Jul 2026 13:35:00 +0700

BEBERAPA hari yang lalu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan jajaran berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di Provinsi Riau. Salah satu kegiatan yang menarik dan penulis ikuti adalah Sarasehan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Kegiatan ini menjadi menarik karena memang fenomena konflik tenurial kawasan hutan di Provinsi Riau termasuk yang tertinggi di Indonesia. Perhutanan Sosial diklaim menjadi salah satu cara atau skema untuk menyelesaikan konflik tenurial.

Dasar hukum pelaksanaan Perhutanan Sosial antara lain adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012. Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang secara teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Pada tahun 2021, peraturan ini kembali diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dan saat ini sedang dalam proses untuk diperbaharui kembali.

Perhutanan Sosial secara definisi berdasarkan Peratura Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.

Sebagai sebuah sistem tentu diharapkan dapat menjadi cara untuk menyelesaiakan berbagai permasalahan seputar pengelolaan kawasan hutan. Sistem ini sebagai bentuk pemberian hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA). Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial terhadap kawasan hutan dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi. Namun persetujuan dimaksud bukan sebagai bentuk hak kepemilikan atas kawasan hutan.

Pertanyaannya adalah apakah yang sudah dilakukan sejauh ini sudah sesuai dengan harapan? Untuk menjawab pertanyaan itu patut diketahui dulu perkembangan program ini. Secara nasional menurut data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, capaian pemberian persetujuan Perhutanan Sosial melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan sampai dengan bulan Juni 2026 mencapai 11.226 SK.

Cakupan masyarakat yang menjadi bagian dari Perhutanan Sosial mencapai 1.431.115 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut sebagian di antaranya yaitu 92.955 KK adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA). Luas areal Perhutanan Sosial secara keseluruhan sudah mencapai 8.335.487,63 hektar dengan 368.876,97 hektar merupakan Hutan Adat. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terbentuk mencapai 16.663 KUPS.

Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau, luasan persetujuan pengelolaan mencapai 201.880,42 hektar. Jumlah SK yang diberikan mencapai 213 SK dengan penerima manfaat sekitar 35.815 Kepala Keluarga (KK). Skema persetujuan yang paling banyak adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang mencapai 124 unit SK diikuti skema Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan. Skema yang paling kecil capaiannya adalah skema penetapan Hutan Adat (HA) yang baru mencapai 3 SK dengan penerima manfaat sebanyak 6.596 Kepala Keluarga (KK).

Berdasarkan data tersebut, secara umum, capaiannya Perhutanan Sosial di Provinsi Riau masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Belum lagi pada pemegang persetujuan PS yang sudah memperoleh SK. Apakah saat ini sudah sesuai dapat oeprasional seperti yang diharapkan? Jawabannya sama yaitu belum sesuai yang diharapkan.

Kondisi ini dapat diamati dari data yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Hingga bulan Januari 2026 capaian persetujuan Perhutanan Sosial di Riau baru 38,63 % dari target yang tertuang dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) Provinsi Riau. Dari pemegang persetujuan yang ada juga belum semuanya sudah menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Jumlah Kelompok Persetujuan Perhutanan Sosial (KPS) yang sudah ada penetapan RKPS baru mencapai 96 KPS atau sekitar 45 %.

Berbagai capaian yang sudah terjadi dalam program Perhutanan Sosial (PS) menjadi menarik dianalisis pada sisi lain. Beberapa hal menarik tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, masih banyak Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) atau pemegang persetujuan PS yang belum Menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Padahal RKPS termasuk bagian dari pengelolaan PS. Dalam prosesnya berdasarkan regulasi yang ada, penyusunan RKPS dilakukan oleh KPS bersama dan/atau didampingi penyuluh dan atau pendamping. Pertanyaanya adalah apakah proses ini sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan? Apakah penyuluh dan atau pendamping sudah membantu proses itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat diamati dari sudah berapa banyak KPS yang sudah menyusun RKPS dan disahkan pihak terkait? Dari data di atas, hingga bulan April 2026, sudah terdapat 96 KPS atau sekitar 45 % KPS yang sudah menyusun dan disahkan RKPS. Artinya masih banyak lagi KPS yang belum menyusun dan penetapan RKPS. Kondisi ini tentu patut menjadi perhatian bersama, karena bagaimana mau optimal, kalau perencanaan pengelolaanya saja belum disusun dan ditetapkan.

Salah satu kendala belum optimalnya penyusunan RKPS yang seringkali dikemukakan pihak terkait dalam berbagai diskusi adalah ketersediaan daya dukung khususnya anggaran. Keterbatasan ini dikeluhkan banyak pihak termasuk jajaran Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Riau. disaat yang sama, KPS tidak memiliki sumberdaya yang cukup dalam penyusunan RKPS. Padahal RKPS dalam ini termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan, penataan areal, pemanfaatan hutan, rehabiliasi hutan, perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu termasuk juga pengembangan kewirausahaan, proses monitoring dan evaluasinya.

Kedua, capaian penetapan Hutan Adat yang belum optimal. Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 3 Hutan Adat yang sudah ditetapkan di Provinsi Riau. Penerima manfaat sebanyak Hutan Adat 6.596 Kepala Keluarga (KK) dengan luas areal mencapai 19.518 hektar yang terbagi menjadi 813 hektar penetapan Hutan Adat definitif dan 18.705 hektar penetapan Hutan Adat indikatif. Salah satu kendala proses penetapan Hutan Adat adalah proses penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan Hutan Adat, diklaim pemerintah sebagai wujud atau bentuk pengakuan dan perlindungan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya. Tentu saja tujuannya untuk menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan generasi mendatang. Kriteria mendasar penetapan Hutan Adat adalah berada di dalam wilayah adat dan merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal MHA.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang akan melakukan pengelolaan Hutan Adat ditetapkan dengan peraturan daerah jika MHA berada dalam kawasan hutan negara. MHA juga ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sesuai kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara. Saat ini belum semua daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur dan mendukung proses pengakuan MHA.

Sebenarnya di tingkat Provinsi Riau sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara teknis sudah diterbitkan aturan turunannya melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun di tingkat kabupaten dan kota belum semua daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Daerah terakhir yang sudah menetapkan peraturan daerah yang mengatur pengakuan MHA adalah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelumnya sudah ada di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak. Aspirasi masyarakat untuk proses itu sudah banyak dilakukan seperti di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis.

Ketiga, selama ini permohonan dan persetujuan Pehutanan Sosial disampaikan dan ditetapkan Kementerian Kehutanan. Secara regulasi, dalam hal tertentu, permohonan pemberian persetujuan Perhutanan Sosial dapat disampaikan kepada Gubernur. Walaupun masih terbatas pada persetujuan pengelolaan Hutan Desa dan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Salah satu kriterianya adalah daerah tersebut memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial. Kriteria lainnya adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit 35 % dari total anggaran bidang kehutanan untuk Perhutanan Sosial.

Artinya, ketentuan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit 35 % total anggaran bidang kehutanan dipersyaratkan untuk persetujuan PS oleh Gubernur. Tidak ada persyaratan khusus yang diatur dalam regulasi mengenai penetapan minimal anggaran daerah ketika persetujuan Perhutanan Sosial diproses dan dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Proses penyusunan perda didaerah tidak dapat dibenturkan dengan sayarat minimal tersebut.

Keempat, pengelolaan Perhutanan Sosial juga dilakukan melalui pengembangan usaha. Secara regulasi kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial yang dilakukan meliputi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha. Penguatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial salah satunya dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pengembangan usaha Perhutanan Sosial dihadapkan dengan tantangan akses pasar dan modal.

Sering kali upaya pengembangan usaha termasuk dalam pengelolaan Perhutanan Sosial kurang memperhitungkan akses pasar. Tidak sedikit produk masyarakat yang dihasilkan termasuk dari pengelolaan Perhutanan Sosial, kurang memperhitungkan akses pasar. Akibatnya produksi yang dihasilkan tidak dapat memiliki nilai ekonomi yang cukup. Di saat yang sama akses permodalan dalam pengembangan usaha juga terbatas.

Upaya mendorong KPS untuk bermitra dengan pihak terkait termasuk dengan Kementerian Kehutanan adalah sebuah keniscayaan. Karena persetujuan dan atau penetapan Perhutanan Sosial tidak dapat dipadankan dengan pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Karena sumber daya yang dimiliki Kelompok Perhutanan Sosial dan PBPH tentu berbeda khususnya dari aspek permodalan.

Akhirnya, dengan segala dinamikanya kita semua berharap program Perhutanan Sosial (PS) sebagaimana tujuan awalnya yang diharapkan banyak pihak menjadi salah satu solusi dalam upaya pengelolaan hutan dapat terwujud. Masyarakat sekitar kawasan hutan dapat memiliki akses dalam pengelolaan hutan termasuk dalam pengawasannya. Konflik penguasaan lahan juga dapat berkurang melalui pemberian akses kelola ini. Harapan selanjutnya tentu saja peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Semoga.(ckplh)

Usai Ditegur, Kepala OPD Penuhi Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau

Mon, 06 Jul 2026 13:32:00 +0700

PEKPEKANBARU-Usai ditegur Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis pekan lalu, kini kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berbondong-bondong hadir dalam rapat paripurna.

Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung Senin (6/7/2026), seluruh Kepala OPD tampak hadir. Kursi kepala OPD di ruang sidang paripurna tersebut tampak penuh terisi.

Bahkan, sejumlah kursi yang disediakan untuk tamu juga penuh dalam rapat paripurna tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, mengapresiasi atas kehadiran kepala OPD dalam rapat paripurna tersebut. Menurutnya, hadirnya kepala OPD dalam rapat paripurna tersebut sesuatu hal yang bagus.

"Baguslah," ucap SF Hariyanto, singkat.

Rapat paripurna sebelumnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, sempat geram karena banyak kepala OPD yang tidak hadir dalam agenda penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bahkan SF dalam paripurna tersebut akan memberikan teguran kepada kepala OPD yang tidak hadir. Dia menyebut, OPD merupakan pengguna anggaran, akan tetapi saat paripurna laporan pertanggungjawaban malah tidak hadir.

"Ini kan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban, yang makai anggaran OPD, masa dia (OPD) tak hadir. Kalaupun tak hadir apa alasannya. Jadi ini saya tegur nanti, saya langsung yang neken teguran,"(ckplh)

Balai Adat Datuak Panglimo Dalam di Kampung Suhardiman Amby Digeledah KPK

Mon, 06 Jul 2026 13:30:00 +0700

KUANSING-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Senin (6/7/2026). Lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

Salahsatunya di Balai Adat Datuk Panglimo Dalam, yang ada di Desa Pulau Panjang Hulu Inuman merupakan kampung halaman Bupati Kuansing Suhardiman Amby, tersangka kasus jual beli jabatan.

Diketahui Balai Adat Datuak Panglimo Dalam ini dibangun dengan dana CSR perusahaan. Bersama dengan Pondok Pesantren Imam Saleh yang ada di desa tersebut.

Balai Adat ini sering menjadi pusat acara pelantikan para pejabat, pusat pengajian dan pusat rapat-rapat para pemangku adat yang tergabung di Lembaga Adat Nagori Kuansing.

Sejak pukul 09.00 WIB, terlihat iring-iringan mobil polisi dan Tim Penyidik. Mereka melewati jalan yang ada di Desa Pulau Ingu Benai, menuju Kuantan Hilir Seberang dan langsung ke Inuman.

"Sepertinya itu iringan mobil Tim KPK," kata Isul seorang warga yang melihat langsung iringan mobil tersebut.

Di Balai Adat Panglimo Dalam Inuman, Tim Penyidik KPK tiba menggunakan tiga unit kendaraan, terdiri dari dua mobil berwarna hitam dan satu mobil berwarna putih.

Proses penggeledahan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Di tempat terpisah, Tim KPK juga tengah melakukan operasi di kawasan Pucuk Rantau.

Sebelumnya, Ahad (5/7/2026), dilakukan penggeledahan di rumah Ketua DPRD Kuansing dan rumah Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kuansing, Andriyama Putra.

Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait aksi penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby Datuak Panglimo Dalam dkk.(ckplh)

Pemprov Riau Lakukan Percepatan 4.836 Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya

Mon, 06 Jul 2026 13:27:00 +0700

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan percepatan pelaksanaan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Riau.

Untuk percepatan program Pemerintah Pusat tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengumpulkan stakeholder terkait di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (6/7/2026).

Plt Gubri mengatakan, Pemprov Riau bersama pihak terkait lainnya saat ini melakukan evaluasi pelaksanaan BSPS guna pematangan program tersebut berjalan maksimal.

"BSPS ini merupakan program pemerintah pusat yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Jadi memang memerlukan kerja sama dan sinergi," kata Plt Gubri.

SF Hariyanto mengatakan, program BSPS tersebut dilakukan secara merata di 12 kabupaten/kota se-Riau. Program ini akan didukung dengan bantuan listrik dan modal usaha.

"Memang bantuan rumahnya dari Pemerintah Pusat. Namun kita akan lengkapi dengan bantuan listrik dari PLN, bantuan modal usaha dari BRI dan BRK Syariah," ungkapnya.

Plt Gubri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas bantuan tersebut. Sebab, BSPS di Riau pada tahun 2026 mengalami peningkatan mencapai 1.000 persen dibanding tahun 2025.

"Kita menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Pak Presiden. Di mana, tahun kemarin bantuan BSPS sebanyak 433 rumah, dan tahun ini mengalami peningkatan mencapai 1.000 persen dengan jumlah 4.836 rumah. Kita ucapkan terima kasih kepada Presiden karena sudah membantu Riau,"(ckplh)

Eksplorasi Kesenian dan Wisata Banyuwangi, Enggak Kalah sama Bali

Mon, 06 Jul 2026 13:23:00 +0700

JAKARTA - Destinasi wisata di Bali sudah tersohor di seluruh dunia. Alam dan budaya ikonis Bali tentu saja selalu jadi incaran utama turis mancanegara dan lokal.

Saking indah dan tenangnya nuansa Bali tentu saja kepadatan turis terjadi di area Bali Selatan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata mulai gencar mengenalkan kawasan 3B (Bali Utara, Bali Barat, dan Banyuwangi). Kawasan ini jadi opsi seru buat kamu yang ingin liburan lebih lama sekaligus mengeksplorasi tempat baru.Khusus Banyuwangi, daerah ini sudah lama berbenah dan sukses melepas stigma masa lalunya. Sekarang, Banyuwangi menjelma jadi primadona wisata di ujung timur Pulau Jawa. Mengusung julukan The Sunrise of Java, Banyuwangi menawarkan beragam atraksi keren yang sayang banget kalau dilewatkan. Dari wisata alam sampai petualangan seru, semuanya ada!

Yuk, intip destinasi apa saja yang wajib kamu datangi di Banyuwangi:

1. Kawah IjenIni dia salah satu destinasi unggulan Jawa Timur yang berada di perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Berada di ketinggian 2.368 mdpl dengan kaldera terluas di Pulau Jawa, Kawah Ijen punya pesona magis berupa blue fire (api biru) yang keindahannya sudah mendunia.

Fenomena alam ini terjadi karena sublimasi gas belerang yang mencapai suhu lebih dari 200°C. Kerennya lagi, fenomena ini cuma ada dua di dunia! Kalau mau melihat blue fire, kamu harus siap-siap mendaki sekitar 2-3 jam dari titik awal pendakian pada dini hari, tepatnya sekitar pukul 01.00 sampai 04.00.2. De Djawatan

Mau merasakan atmosfer fiksi bak di film The Lord of the Rings? Datang saja ke De Djawatan Forest. Kawasan hutan lindung seluas 9 hektare yang dikelola oleh Perum Perhutani ini menyuguhkan pemandangan yang unik banget. Nama "De Djawatan" sendiri dipakai untuk mengenang masa jaya Perum Perhutani yang dulunya bernama Djawatan Kehutanan.

Terletak di Desa Benculuk, tempat ini dipenuhi ratusan pohon trembesi raksasa yang sudah berumur 100 hingga 150 tahun. Batang-batang pohonnya yang rindang dan diselimuti lumut serta tanaman menjalar membuat suasananya terasa magis. Dijamin, kamu bakal langsung tergoda buat foto-foto dan memamerkannya di media sosial!

3. Desa Wisata TamansariTerletak di kawasan barat Banyuwangi, sekitar 24 kilometer dari pusat kota, tepatnya di Kecamatan Licin, ada Desa Wisata Tamansari. Sejak awal 2016, desa di kaki Gunung Ijen ini sudah dikenal sebagai Desa Wisata berbasis Smart Kampung. Udara di sini sejuk banget dengan pemandangan alam yang memanjakan mata.Di sini, kamu bisa merasakan pengalaman liburan yang autentik berkat adanya homestay tradisional, perkebunan kopi, dan keramahan warga lokal yang bikin betah. Jangan lupa juga buat mampir ke Sendang Seruni, sebuah kolam pemandian alami yang airnya bersumber langsung dari mata air pegunungan. Airnya jernih, segar, dan makin asri karena dikelilingi tanaman selada air.

4. Kopi Banyuwangi

Banyuwangi juga terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Kalau main ke Desa Adat Osing Kemiren, kamu bakal menemukan komunitas yang punya tradisi ngopi yang unik.

Mereka punya filosofi ikonis: "Sekali seduh, kita bersaudara." Di desa ini, kamu bahkan bisa belajar proses membuat kopi sendiri, mulai dari menyangrai, menumbuk, menyaring, sampai menyajikannya dengan benar.

Selain kopi Kemiren, Banyuwangi juga punya varian kopi khas lainnya seperti kopi lanang, kopi seblang, dan kopi pingit (kopi lawas). Pokoknya wajib bawa pulang buat oleh-oleh!

5. Museum Blambangan

Buat kamu yang suka sejarah, Museum Blambangan yang didirikan pada 25 Desember 1977 ini wajib masuk daftar kunjungan. Nama museum ini diambil dari Kerajaan Blambangan, kerajaan besar yang dulu menguasai wilayah ini pada masa kejayaan Majapahit.

Museum ini dibangun untuk melestarikan warisan budaya masyarakat Banyuwangi. Di sini, kamu bisa menelusuri lini masa sejarah Banyuwangi sekaligus melihat langsung replika atau peninggalan kereta kuda yang dulu jadi transportasi utama Kerajaan Blambangan.

6. Tari Gandrung Banyuwangi

Tari Gandrung merupakan tarian tradisional yang mengekspresikan rasa syukur masyarakat Banyuwangi setelah masa panen. Kata "gandrung" sendiri berarti terpesona atau kagum, menggambarkan rasa hormat masyarakat kepada Dewi Sri (Dewi Padi) yang membawa kemakmuran.Gerakan tariannya sangat khas dan ekspresif, memadukan keselarasan gerakan tangan, kaki, dan bahu. Setiap tahunnya, ada acara budaya megah bernama Festival Gandrung Sewu yang digelar di Pantai Boom. Dengan latar belakang Selat Bali yang indah, festival ini enggak cuma menyuguhkan seni yang megah, tapi juga membawa pesan mendalam tentang harmoni antara manusia dan alam.

7. Pantai Blimbingsari

Setelah puas jalan-jalan, saatnya makan enak di Pantai Blimbingsari! Pantai yang berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat kota (Kecamatan Rogojampi) ini terkenal banget dengan kuliner ikan bakarnya yang khas.

Di sepanjang pantai, ada banyak warung lesehan yang menyajikan hidangan laut segar. Jenis ikan yang paling sering dicari pengunjung adalah ikan kerapu, kakap merah, kakap putih, atau tambak moncong. Menyantap ikan bakar yang lezat sambil menikmati deburan ombak dan momen matahari terbit benar-benar melengkapi pengalaman kamu di The Sunrise of Java.(okzone)

Kebakaran di Palmerah Tewaskan Lansia, Diduga Akibat Masalah Listrik

Mon, 06 Jul 2026 13:19:00 +0700

Seorang lansia bernama Suratman (81) meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran rumah di Jalan Palmerah Utara III, RT 15/RW 08, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu, 5 Juli 2026. Kebakaran tersebut diduga dipicu korsleting listrik.

Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful Kahfi mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 18.31 WIB. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi secara bertahap.

“Objek terbakar rumah tinggal. Jadi sekitar pukul 18.28 WIB, asap mulai terlihat dan sudah membesar dari rumah salah satu warga di lantai 2. Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut,” ujar Syaiful dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Petugas mulai melakukan operasi pemadaman pada pukul 18.37 WIB. Api berhasil dilokalisasi pada pukul 19.19 WIB, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan hingga operasi dinyatakan selesai pada pukul 20.18 WIB.

Kebakaran tersebut menghanguskan area sekitar 10 x 12 meter. Peristiwa ini berdampak terhadap lima kepala keluarga dengan total 12 jiwa.

“Diduga sementara disebabkan oleh korsleting listrik,” ujar Syaiful.

Detik-detik Kebakaran

Sebelumnya, Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah di permukiman warga di Jalan Palmerah Utara III, RT 15/RW 08, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, pada Minggu malam.

Seorang warga bernama Rafi mengatakan, api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah warga sebelum dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain.

Sedikitnya lima rumah semi permanen dilaporkan terdampak dalam peristiwa tersebut.

"Awalnya saya enggak tahu, karena lagi di luar. Terus ditelpon keluarga bahwa ada kebakaran. Yang terbakar rumah Pak Beni, terus nyebar. Lima rumah lebih," kata Rafi.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kebakaran diduga dipicu oleh kompor yang masih menyala saat ditinggal pemilik rumah.

"Katanya lagi masak, terus lupa ditinggal," tutur Rafi.

Saat kebakaran terjadi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara mandiri dengan menyiram bangunan yang terbakar agar kobaran tidak semakin meluas sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.(merdeka.com)

KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli

Mon, 06 Jul 2026 13:16:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan mengenai penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pada hari Jumat, 3 Juli 2026.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa laporan tersebut kini sedang dalam proses verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK.

"Atas pelaporan tersebut, tim pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk koordinasi dengan internal KPK," kata Budi dalam keterangannya pada hari Senin, 6 Juli 2026.

Setelah proses verifikasi dan analisis selesai, KPK akan mengumumkan hasilnya, termasuk keputusan apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Budi juga menjelaskan bahwa semua proses dan mekanisme yang dilakukan berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan revisi dari Perkom Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Pelaporan Gratifikasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga program prioritas pemerintah, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dari praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

"TORA merupakan salah satu program prioritas nasional, jangan sampai izin pelepasan kawasan hutan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, tercederai karena adanya dugaan praktik korupsi," tutupnya. Penegasan ini menunjukkan komitmen KPK untuk menjaga integritas program-program yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Menhut Kembalikan Amplop

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa ia telah mengembalikan amplop putih yang ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, setelah audiensi di Kementerian Kehutanan.

Pengembalian amplop tersebut dilakukan melalui ajudannya pada 12 Juni 2026, yang merupakan 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman. Raja Juli menjelaskan bahwa pertemuan dengan Bupati Kuansing berlangsung pada 2 Juni 2026 di kantor kementerian tersebut.

Ia menambahkan, setelah pertemuan selesai, Suhardiman meninggalkan sebuah amplop yang dibungkus dalam map.

“Dalam audiensi itu ternyata Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Setelah beliau pergi, saya baru sadar dan langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop itu,” tuturnya saat memberikan keterangan kepada media di Kementerian Kehutanan pada Jumat (3/7/2026).

Raja Juli juga menjelaskan bahwa rencana pengembalian amplop seharusnya dilakukan pada hari yang sama, tetapi tertunda karena ajudannya harus mendampinginya menjalankan agenda kedinasan yang telah dijadwalkan.

Ajudan mengembalikan amplop kepada Bupati Kuansing

Raja Juli menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan surat tugas pada tanggal 11 Juni 2026 agar ajudannya dapat bertemu langsung dengan Bupati Kuansing. Selain itu, ia juga menghubungi Kapolda Riau untuk memberikan dukungan dalam memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Jadi tanggal 12 Juni, sekitar 17 hari sebelum OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya,” ujarnya. Raja Juli menekankan bahwa pengembalian amplop tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral dan komitmennya untuk mencegah praktik gratifikasi. “Sebagai tanggung jawab moral saya dan komitmen memberantas korupsi serta gratifikasi, saya mengembalikan amplop yang saya sendiri tidak tahu isinya dan saya merasa itu bukan hak saya,(merdeka.com)

Dewas KPK Diminta Evaluasi Akuntabilitas Penyidikan Kasus Bea Cukai

Mon, 06 Jul 2026 13:14:00 +0700

JAKARTA - Penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) resmi diadukan oleh Center for Budget Analysis (CBA) ke Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/7/2026). Langkah ini menjadi respons atas ketidakjelasan pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK sejak Rabu (4/2/2026).

Soroti Aspek Krusial Perkara

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi menjelaskan bahwa laporan ini berfokus pada evaluasi khusus tanpa bermaksud mencampuri urusan teknis hukum.

"Pengaduan ini kami ajukan bukan untuk mengintervensi teknis penyidikan atas perkara Bea Cukai yang sedang berjalan atau menggelinding seperti koin. Yang satu dibuka terang-terangan oleh penyidik KPK, sedangkan yang lain masih disembunyikan dan belum diungkap atau dilanjutkan," katanya, Minggu (5/7/2026).

Pertanyakan Posisi Hukum Importir

Aduan sipil ini menitikberatkan pada kejelasan status hukum sekitar 20 perusahaan forwarder atau importir yang telah diperiksa oleh tim penyidik KPK. Hingga kini, informasi mengenai keterlibatan pihak swasta tersebut belum dipublikasikan secara transparan.

"Status mereka belum dijelaskan secara terbuka oleh KPK. Apakah hanya sebagai saksi pembanding atau bagian dari pemetaan jaringan yang lebih luas yang sengaja belum diungkap? Ini menjadi pertanyaan," jelasnya.

Dorong Pengawasan Undang-Undang

CBA mendesak Dewas KPK memaksimalkan peran pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pembenahan ini mencakup transparansi kinerja serta akuntabilitas di sektor kepabeanan demi menjaga kepercayaan publik.

"Kasus Bea Cukai harus dievaluasi secara kinerja, sekaligus dilakukan pengujian terhadap aspek kepatutan etik dan akuntabilitas penanganan perkara oleh Dewan Pengawas KPK,"(goriau)

Pemprov Riau Kaji Anggaran Atasi Kemacetan Pusat Perbelanjaan Pekanbaru

Mon, 06 Jul 2026 13:12:00 +0700

PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto merespons usulan Anggota DPRD Riau, Ginda Burnama terkait pembangunan infrastruktur jalan di kawasan pusat perbelanjaan. Usulan untuk mengatasi titik kemacetan terparah di Kota Pekanbaru tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (6/7/2026).

Pemerintah Provinsi Riau akan terlebih dahulu mengkaji ketersediaan anggaran sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Persoalan kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Pekanbaru saat ini sudah menjadi perhatian serius karena dampaknya semakin dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita akan lihat dulu apakah anggarannya tersedia. Ini memang persoalan yang cukup mendesak, karena kemacetan di beberapa ruas jalan Kota Pekanbaru sudah sangat mengkhawatirkan," ujar SF Hariyanto.

Sebelum merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah juga harus memastikan status kewenangan jalan yang akan ditangani. Hal ini bertujuan untuk memetakan secara pasti tanggung jawab pengerjaan, apakah menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, atau Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Harus kita lihat dulu mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana kewenangan pemerintah pusat, dan mana kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Semua itu harus disesuaikan agar penanganannya tepat," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Riau sebenarnya telah mengantisipasi persoalan kemacetan ini sejak dini. Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi merupakan wajah Riau yang harus mampu memberikan kenyamanan, baik bagi warga setempat maupun para pendatang.

"Kita sudah memikirkan persoalan ini lebih awal. Pekanbaru adalah wajah Provinsi Riau, dan tentu kita tidak ingin kota ini dikenal karena kemacetannya seperti yang terjadi di beberapa kota besar lainnya," tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi Riau diyakini akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Seiring dengan hal tersebut, volume kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru diperkirakan juga akan terus bertambah. Pemerintah menilai penanganan kemacetan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar tidak menjadi persoalan pelik yang semakin sulit diatasi di masa depan.(goriau)

Rekor MURI lagi, Ribuan ASN Pemko Pekanbaru Bacakan Surat Al - Mulk Secara Serentak

Mon, 06 Jul 2026 11:32:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menorehkan sejarah nasional dalam peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Setelah sebelumnya sukses memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) melalui penyajian Kue Talam Durian terpanjang, Sabtu (4/7/2026) malam, Pemko Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi dengan menghadirkan 9.184 ASN dan Non ASN yang membaca Surah Al-Mulk secara serentak, sekaligus mengantarkan Pekanbaru meraih Rekor MURI.

Ribuan peserta memadati pelataran Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dengan balutan busana putih. Lantunan Surah Al-Mulk bergema serempak, menghadirkan suasana religius yang khidmat dan menjadi pemandangan bersejarah di ibu kota Provinsi Riau.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukan semata-mata untuk mengejar rekor, melainkan bagian dari ikhtiar membangun budaya birokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran.

“Surah Al-Mulk dikenal sebagai Al-Mani’ah, yaitu surah yang menjadi pelindung dari siksa kubur. Kami ingin kesibukan sebagai pelayan masyarakat tidak membuat ASN melupakan bekal akhirat. Rekor ini hanyalah catatan sejarah, sedangkan tujuan besarnya adalah menghadirkan aparatur yang berintegritas, amanah, dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam bekerja,” ujar Agung Nugroho.

Menurutnya, Surah Al-Mulk mengajarkan bahwa seluruh kekuasaan adalah milik Allah SWT. Nilai tersebut menjadi pengingat bagi setiap aparatur bahwa jabatan hanyalah amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

“Semoga gerakan ini tidak berhenti pada malam ini. Kami ingin budaya mengaji terus hidup di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,” tambahnya.

Atas capaian tersebut, Museum Rekor Indonesia (MURI) secara resmi menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara kegiatan membaca Surah Al-Mulk secara serentak dengan jumlah peserta terbanyak.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan tabligh akbar yang disampaikan dai nasional Ustadz Das’ad Latif. Dalam tausiahnya, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pekanbaru yang menjadikan Al-Qur’an sebagai bagian dari penguatan karakter aparatur sipil negara.

“Pegawai yang rajin mengaji, insyaAllah tidak akan mau korupsi. Pegawai yang memahami Surah Al-Mulk akan sadar bahwa kekuasaan hanyalah milik Allah, sehingga akan rendah hati dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Ustadz Das’ad yang disambut antusias ribuan jamaah.

Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, Pemerintah Kota Pekanbaru juga membagikan berbagai hadiah melalui pengundian, termasuk tiga paket ibadah umrah bagi ASN yang beruntung.

Rekor MURI membaca Surah Al-Mulk secara serentak ini menjadi Rekor MURI ketiga yang berhasil diraih Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pekanbaru sukses memecahkan Rekor MURI melalui penyajian Kue Talam Durian terpanjang pada rangkaian Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242. Pada tahun sebelumnya, Pekanbaru juga berhasil mencatatkan Rekor MURI melalui pasangan pengantin berbusana adat Melayu terbanyak dalam kegiatan nikah massal gratis yang diikuti oleh 71 pasangan pengantin.

Tiga Rekor MURI tersebut menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadirkan program-program yang tidak hanya bersifat monumental, tetapi juga memiliki nilai budaya, sosial, dan spiritual. Mulai dari pelestarian adat Melayu, pelayanan sosial kepada masyarakat melalui nikah massal, hingga penguatan karakter aparatur melalui gerakan mengaji Al-Qur’an.

Di bawah kepemimpinan Agung Nugroho, pembangunan Kota Pekanbaru tidak hanya diarahkan pada kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan identitas budaya Melayu serta nilai-nilai keislaman sebagai fondasi dalam mewujudkan Pekanbaru Berbudaya, Maju, dan Sejahtera.(rtc)