PEKANBARU â€" Penegakan hukum terkait kejahatan lingkungan dinilai masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena lebih sering menyasar masyarakat kecil ketimbang pemodal besar. Rakyat miskin yang terpaksa merambah hutan demi menyambung hidup kerap dipidana, sementara pengambil kebijakan yang memicu krisis energi dan ketiadaan opsi bagi masyarakat justru lolos dari jerat hukum.

Akademisi, Rocky Gerung menyoroti ketidakadilan tersebut dalam melihat persoalan kerusakan alam yang makin masif di Indonesia. Sebagian besar kerusakan ekologi terjadi karena ketidakpahaman rakyat terhadap dampak kerakusan sistemik yang digerakkan oleh elite dan korporasi.

"Dalam hubungan lingkungan, beban pembuktian itu ada pada mereka yang punya pengetahuan, bukan pada rakyat," tegasnya dalam kuliah umum di Universitas Islam Riau, Senin (4/5/2026).

Rocky mengurai akar masalah lingkungan saat ini telah melampaui kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya sendiri, atau yang dikenal sebagai era anthropocene. Hutan dirusak dari dua arah secara bersamaan, baik oleh negara kaya untuk akumulasi kapital, maupun oleh masyarakat miskin di negara selatan yang terpaksa mencari kayu bakar akibat ketiadaan fasilitas energi dari negara.

Kehadiran kampus diharapkan mampu menjadi pisau bedah untuk membongkar kegagalan kebijakan publik tersebut melalui adu argumen yang tajam. Perguruan tinggi memiliki kewajiban moral untuk memberikan kritik berbasis environmental ethics, bukan malah dituntut memberikan jalan keluar bagi kesalahan instrumen pemerintah.

"Tugas akademisi memberi kritik. Solusi adalah tugas menteri atau anggota dewan yang digaji negara untuk memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut," papar Rocky.

Persoalan utama penegakan hukum lingkungan di Indonesia bukan terletak pada regulasi, melainkan pada integritas aparat penegaknya. Transaksi terselubung antara korporasi perusak lingkungan dan penegak hukum masih menjadi sumber utama kerusakan daya dukung alam yang kelak merugikan generasi masa depan.(go.riau).

JAKARTA - Sebuah kapal patroli Angkatan Laut (AL) AS dilaporkan telah dihantam oleh dua rudal Iran di dekat Selat Hormuz, menurut laporan kantor berita Fars. Laporan tersebut mengklaim bahwa kapal itu diserang setelah mengabaikan peringatan untuk menjauhi Selat Hormuz dan akhirnya “dipaksa mundur,” meskipun tidak ada informasi rinci mengenai kerusakan yang dialami.

Menurut laporan Fars pada Senin (4/5/2026), kapal yang tidak disebutkan identitasnya itu bergerak di dekat kota pesisir Iran, Jask, sekitar 140 km dari titik tersempit selat. Kapal tersebut dituding "melanggar aturan keamanan dan navigasi serta bermaksud untuk melewati" titik sempit tersebut.

Kapal itu dilaporkan tidak mengindahkan peringatan dari Angkatan Laut Iran sehingga menjadi sasaran serangan rudal, sebagaimana dilansir RT. Laporan tersebut menambahkan bahwa "kapal patroli Amerika tidak dapat melanjutkan rutenya karena terkena serangan, sehingga terpaksa mundur dan meninggalkan daerah tersebut."

Namun, Komando Pusat AS (CENTCOM) telah membantah klaim tersebut secara tegas. CENTCOM menyatakan bahwa "tidak ada kapal Angkatan Laut AS yang terkena serangan" dan menegaskan bahwa "pasukan AS tetap mendukung Project Freedom serta menegakkan blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran."

Eskalasi ini terjadi setelah Presiden AS, Donald Trump, berjanji pada Minggu (3/5/2026) untuk "membantu membebaskan" kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz, yang beberapa di antaranya telah terdampar sejak akhir Februari. Menurut Trump, militer AS akan "membimbing" kapal-kapal dari beberapa negara tersebut agar dapat keluar dari jalur air dengan aman, sembari memperingatkan bahwa setiap campur tangan "harus ditangani dengan tegas."

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Perpres tersebut ditetapkan pada 26 Januari 2026.

Salinan Perpres diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Dalam beleid tersebut, kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan yang termaktub dalam bagian “Menimbang”. Pada huruf a, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib mengupayakan pemenuhan hak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah," demikian bunyi poin menimbang.

Pasal 3 ayat (1) Perpres tersebut menjelaskan bahwa pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah dilakukan terhadap sembilan kategori, yaitu:

a. anak di daerah khusus;
b. pekerja anak;
c. anak penyandang disabilitas;
d. anak jalanan;
e. anak terlantar;
f. anak korban kekerasan;
g. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak binaan;
h. anak korban perkawinan anak; dan
i. anak dengan kondisi rentan lainnya.

Pada Pasal 12, dijelaskan bahwa pencegahan anak tidak sekolah dilaksanakan melalui tiga cara, yakni penguatan layanan pendidikan, penguatan satuan pendidikan, dan penguatan edukasi.

Sementara itu, Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pendataan, penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” demikian bunyi penutup Perpres tersebut.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kampus membentuk tim guna membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Permasalahan tersebut, antara lain penanganan sampah yang masuk dalam program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Arahan Presiden Prabowo ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

“Jadi tadi Bapak Presiden meminta kami dari Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan, prodi-prodi, dosen-dosen yang bisa membantu Pemda-Pemda,” ujar Brian.

Menurut Brian, arahan Presiden Prabowo ini juga telah disampaikan beberapa waktu lalu. Ia menyebut kampus-kampus diminta terlibat membantu memberikan usulan solusi atas permasalahan daerah yang relevan, seperti penanganan sampah hingga program ASRI dari Presiden Prabowo.

“Bagaimana Pemda-Pemda bisa dibantu, dibackup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” ujar Brian.

Presiden Prabowo, kata Brian, menanyakan progres terkait arahannya mengenai pembentukan tim agar kampus-kampus dapat membantu Pemda menyelesaikan permasalahan. “Jadi diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota/kabupaten, kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya, membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Brian memastikan akan mengonsolidasikan kampus-kampus agar membentuk tim yang nantinya bisa membantu daerah. “Jadi nanti kami akan mengonsolidasikan kampus-kampus, supaya misalnya kampus A, ITB, atau UI, atau UGM dan seluruh kampus, beberapa kampus itu nanti membentuk tim sebagai istilahnya memberi masukan ya untuk penyelesaian masalah yang di daerah,” katanya.

“Sehingga ini juga sejalan dengan program kami Kemendiktisaintek Berdampak, jadi bagaimana penelitian dan pengajaran yang ada di kampus relevan dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Tadi Pak Presiden hanya meminta lebih terstruktur lagi supaya seluruh kampus bisa berperan,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Langkah ini diambil guna memastikan proses pengembalian pajak berlangsung lebih tertib, akurat, dan terkendali di tengah proses audit yang sedang berjalan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026, pemerintah memangkas drastis ambang batas maksimal restitusi PPN dipercepat dari semula Rp5 miliar menjadi hanya Rp1 miliar per masa pajak. 

Kebijakan ini menganulir aturan sebelumnya, PMK Nomor 209 Tahun 2021, yang sempat melonggarkan batas restitusi untuk menjaga likuiditas pelaku usaha saat tekanan ekonomi melanda.

Purbaya menegaskan bahwa pembatasan nominal ini sangat krusial agar pencairan restitusi tidak memberikan tekanan berlebih pada penerimaan negara.

"Ini ingin kendalikan saja supaya restitusinya keluarnya lebih rapi," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Pemerintah saat ini tengah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investasi terhadap restitusi pajak periode 2024-2025. 

Purbaya mengungkapkan adanya indikasi ketidakakuratan perhitungan, khususnya pada sektor industri tertentu yang membebani kas negara secara signifikan.

"Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya. Net. Jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," tegasnya.

Pembatasan ini bersifat sementara sebagai bagian dari evaluasi total terhadap mekanisme restitusi guna mencegah meluasnya potensi kesalahan. Menkeu pun tidak segan-segan untuk menindak pihak-pihak yang mencoba memanipulasi sistem tersebut.

"Saya ingin melihat apa sih yang sebenarnya di restitusi itu. Sementara itu dibatalkan supaya tidak terlalu tidak terkendali kalau ada kesalahan. Nanti kalau kesalahannya sudah ketemu, ya sudah. Siapa yang main, kita akan hantam," kata Purbaya.

Selain penurunan plafon nominal, pemerintah juga memperketat kriteria penerima fasilitas ini. Restitusi dipercepat kini hanya diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu dengan nilai penyerahan dalam satu masa pajak di rentang lebih dari Rp0 hingga maksimal Rp4,2 miliar. Langkah ini diharapkan dapat menyaring wajib pajak secara lebih selektif dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 57 poin atau sekitar 0,33 persen ke level Rp17.394 per dolar AS pada akhir perdagangan Senin (4/5/2026). Rupiah melemah mendekati level Rp17.400 per dolar AS

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, sentimen datang dari eksternal yakni Presiden AS Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan memulai upaya untuk membebaskan kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz.

"Trump telah menjadikan kesepakatan nuklir dengan Teheran sebagai prioritas, sementara Iran telah mengusulkan untuk mengesampingkan masalah nuklir hingga setelah perang berakhir dan kedua pihak sepakat untuk mencabut blokade yang saling bertentangan terhadap pelayaran di Teluk," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Di Eropa timur, Ukraina melancarkan serangkaian serangan drone terhadap target di seluruh Rusia pada hari Minggu, menghantam pelabuhan Primorsk di Laut Baltik dan membakarnya, serta menyerang sejumlah kapal, seiring dengan peningkatan serangan terhadap infrastruktur energi dan target lainnya.

Adapun Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada pelabuhan terminal minyak. Serangan itu juga mengenai sebuah kapal tanker minyak, sebuah kapal rudal kecil kelas Karakurt Rusia, dan sebuah kapal patroli di Laut Baltik, katanya di Telegram.

Dari sentimen domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2026 surplus USD3,32 miliar. Surplus ini USD3,32 miliar dibanding catatan pada Februari 2026 yang senilai USD1,27 miliar.

Kondisi surplus itu disebabkan nilai ekspor sebesar USD22,53 miliar atau turun 3,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan impor USD19,21 miliar atau tumbuh 1,51 persen. Sebagai catatan ini adalah surplus dalam 70 bulan beruntun sejak Mei 2020.

Surplus Maret 2026 ditopang oleh komoditas nonmigas surplus USD5,21 miliar. Komoditi penyumbang terutama minyak dan lemak hewan nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja. Komoditas migas defisit USD1,89 miliar dengan komoditas penyumbang defisit minyak mentah, hasil minyak, dan gas.

Neraca perdagangan kumulatif pada Januari-Maret 2026 mencapai surplus USD5,55 miliar. Surplus Januari-Maret ditopang oleh komoditas nonmigas USD10,63 miliar. Sementara itu, komoditas migas masih mengalami defisit USD5,08 miliar.

Kemudian, aktivitas manufaktur Indonesia semakin tergerus dampak perang hingga mengalami kontraksi. Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global hari ini, menunjukkan PMI Indonesia berada di 49,1 pada April 2026. Angka ini adalah yang terendah sejak Juli 2025 atau sembilan bulan terakhir. Angka ini sekaligus menandai kontraksi pertama PMI sejak Juli 2025 setelah delapan bulan ekspansi.

PMI mengalami kontraksi karena terjadi penurunan kondisi sektor manufaktur Indonesia pada awal kuartal kedua 2026 karena sejumlah faktor. Kontraksi ini didorong oleh penurunan berkelanjutan dalam volume produksi. Penurunan tersebut terjadi selama dua bulan berturut-turut, dengan laju penurunan yang semakin  cepat dibandingkan Maret dan menjadi yang tercepat sejak Mei tahun lalu.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp17.390-Rp17.440 per dolar AS.