https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Fri, 03 Jul 2026 09:54:46 +0700 Fri, 03 Jul 2026 09:54:46 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Hukrim/Pengedar-Sabu-di-Kampung-Narkoba-Panger-Pekanbaru-Diciduk---

PEKANBARU - Seorang pria berinisial BS, ditangkap tim Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Riau saat diduga hendak mengedarkan sabu di kawasan kampung narkoba Pangeran Hidayat (Panger), Kota Pekanbaru. 

Dari tangan pelaku, polisi menyita 53 paket sabu siap edar dengan berat kotor 10,40 gram.

Penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang menyebut masih maraknya transaksi narkotika di Jalan Pangeran Hidayat, Gang Ubudiah, pada Senin (29/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy.

Saat transaksi berlangsung, petugas langsung meringkus BS. 

Dari penggeledahan, polisi menemukan 26 paket kecil sabu di saku celana pelaku. 

Tak berhenti di situ, petugas kembali menemukan 27 paket kecil sabu yang disembunyikan di atas tiang rumah di depan lokasi yang diduga menjadi tempat pelaku bertransaksi.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan, pihaknya akan terus menindak setiap informasi masyarakat guna memutus jaringan peredaran narkotika.

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui operasi yang terukur agar jaringan peredaran narkotika di wilayah tersebut dapat diputus," kata Kombes Putu, Kamis (2/7/2026).

Selain sabu, polisi turut mengamankan uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil penjualan narkotika serta dua unit telepon genggam.

Dalam pemeriksaan, BS mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. 

Ia juga mengaku mendapatkan pasokan sabu dari seorang pria berinisial U yang kini masih diburu penyidik.

"BS mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp1,3 juta dari penjualan sabu, serta baru menjual satu paket seharga Rp100 ribu," ujar Putu.

Hasil tes urine menunjukkan BS positif mengonsumsi methamphetamine.

Saat ini polisi masih memburu pemasok berinisial U serta mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan tersangka.(tribunpekanbaru)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/112-Hewan-Peliharaan-di-Rohul-Mendapat-Vaksin-Rabies

PASIR PANGARAIAN - Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Rohul memvaksin 112 hewan peliharaan di hari pertama pelaksanaan bulan vaksinasi, Kamis (2/7/2026). Vaksinasi akan terus dilakukan hingga September nanti.

"Hari pertama ini ada 112 dosis yang kita berikan ke hewan peliharaan," kata Kepala Disnakbun Rohul, Cristian Agung Nugroho melalui Kabid Peternakan Doni, Kamis (2/7/2026).

Pelaksanaan vaksinasi di hari pertama ini digelar di Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah. Di desa ini banyak hewan peliharaan warga.

Dikatakannya, vaksinasi ini gratis dan terbuka untuk umum. Pihaknya meminta agar masyarakat berkenan membawa hewan peliharaannya seperti kucing dan anjing untuk divaksin rabies.

Vaksinasi selanjutnya akan diberitahukan pihak Disnakbun. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat bila lokasi vaksin berikutnya sudah didapat.

"Besok ngak ada vaksinasi. Jadwal selanjutnya akan kita infokan," katanya.

Rohul sendiri dapat jatah sebanyak 1.000 dosis vaksin rabies. Ia pun optimis target tersebut bisa tercapai.

"Kemarin sudah ada komunikasi dengan Pemdes Sungai Kuning. Kita juga manfaatkan UPTD yang di sejumlah kecamatan," ujarnya. (Tribunpekanbaru.)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Gantikan-Suhardiman-Amby--Mukhlisin-Terima-SK-Plt-Bupati-Kuansing

PEKANBARU �" Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mukhlisin, resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Kamis (2/7/2026).

Penunjukan tersebut dilakukan menyusul proses hukum yang tengah dijalani Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan.

Mukhlisin menegaskan roda pemerintahan di Kabupaten Kuansing tetap berjalan normal. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tetap menjalankan tugasnya, termasuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang sedang berlangsung."Alhamdulillah, pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan seluruh agenda yang telah direncanakan, termasuk pelaksanaan MTQ yang terus berlangsung," kata Mukhlisin.

Ia juga mengaku prihatin atas proses hukum yang sedang dijalani Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnaen. Menurutnya, pemerintah daerah tetap menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Kami turut prihatin atas kejadian ini. Semoga Pak Bupati dan Pak Sekda diberikan kekuatan dalam menjalani seluruh proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.Mukhlisin mengungkapkan dirinya sempat dimintai keterangan oleh penyidik KPK di Kuansing ketika operasi tangkap tangan berlangsung. Namun, pemeriksaan tersebut hanya berkaitan dengan keberadaan Bupati Kuansing saat itu.

"Saya memang sempat dipanggil KPK, tetapi tidak dibawa ke Jakarta. Mungkin saat itu penyidik hanya membutuhkan keterangan karena Pak Bupati tidak berada di tempat," jelasnya.

Terkait pengisian jabatan Sekda Kuansing, Mukhlisin belum bersedia mengungkapkan nama pejabat yang akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda.Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan arahan dan menyiapkan Plh Sekda yang akan bertugas selama 20 hari ke depan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Diketahui, penunjukan Mukhlisin sebagai Plt Bupati Kuansing mengacu pada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.7/5000/SJ. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penunjukan dilakukan menyusul penangkapan dan penahanan terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby serta Sekda Kuansing Zulkarnaen.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kuansing. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera menunjuk Plh Sekda hingga terdapat kebijakan lebih lanjut.(halloriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/TNI-Polri-di-Pusaran-Korupsi-MBG

Jakarta - Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menyeret aparat aktif dari dua institusi negara, yakni Polri dan TNI. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan seorang perwira tinggi Polri aktif sebagai tersangka, sementara dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif tengah ditangani melalui mekanisme koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan (LMI) resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dengan penambahan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG kini menjadi tujuh orang."Beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi yaitu Saudara LMI. Ini yang menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama pada BGN," kata Syarief di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Syarief membenarkan LMI masih berstatus anggota Polri aktif yang bertugas di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Iya, benar. Tapi menjabat di BGN ya," kata Syarief.

Saat ditanya apakah LMI masih berstatus polisi aktif, Syarief menjawab, "Iya, polisi aktif," ujar dia.

Menurut Syarief, pada 2025 LMI diduga meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian digunakan sebagai sarana menjual perlengkapan berupa food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga yang telah ditentukan oleh LMI.

Harga penjualan food tray tersebut diduga telah memasukkan komponen keuntungan yang diperuntukkan bagi LMI sebagai imbalan agar pengajuan titik SPPG milik calon mitra mendapat persetujuan.

"Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada Saudara LMI supaya titik tersebut di-approve atau disetujui ya dengan penjualan ompreng itu," jelas dia.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, LMI langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Dalam perkara ini, LMI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

 

Keterlibatan Kolonel TNIDi sisi lain, Kejagung juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan anggota TNI aktif berinisial Kolonel BU dalam pengembangan penyidikan perkara yang sama. Karena masih berstatus prajurit aktif, penanganan perkara terhadap BU dilakukan melalui mekanisme koneksitas bersama Jampidmil.

“Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan sepeda motor,” kata Syarief.

Menurut dia, BU diduga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang.

“Sebagai PPK. Pejabat Pembuat Komitmen. Di situ adalah ikut mengatur seperti penggelembungan harga dan pengarahan untuk pemilihan penyedia, itu dilakukan memang oleh PPK dan penyedia yang sudah kita melakukan penahanan pada saat itu,” kata Syarief.

Syarief menegaskan penerapan mekanisme koneksitas dilakukan bukan karena dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan aktivitas militer, melainkan semata-mata karena status BU sebagai anggota TNI aktif.

“Bukan. Jadi koneksitas itu bukan karena perbuatannya, tapi karena statusnya sebagai militer. Bukan karena perbuatannya di militer, bukan. Tapi statusnya sebagai militer, itu dilakukan penyidikan secara koneksitas,” ujarnya.

Ia juga menyebut dugaan keterlibatan BU merupakan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara pengadaan sepeda motor untuk program MBG.

“Ini pengembangan dari PPK sepeda motor. Sepeda motor, untuk pengadaan sepeda motor,” katanya.

Syarief menegaskan BU belum berstatus tersangka karena penyidik Jampidsus tidak memiliki kewenangan menetapkan tersangka terhadap anggota TNI aktif.

“Belum, belum. Karena kami Pidsus tidak bisa memproses atau mentersangkakan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil,” kata Syarief.

 

Dilimpahkan ke Jampidmil

Terpisah, Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan penanganan perkara dari Direktorat Penyidikan Jampidsus.

“Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampidsus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas,” kata Andi.

Menurut Andi, proses penyidikan akan dikoordinasikan dengan Direktorat Penyidikan Jampidsus agar penanganan perkara berjalan sesuai mekanisme koneksitas.

“Mungkin ini saja karena ini baru proses awal, sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapuspenkum sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman, dan tertib,” ujarnya.

Andi menjelaskan BU bukan berasal dari Polisi Militer, melainkan berdinas di Korps Peralatan TNI.

“Bukan, satuannya bukan polisi militer. Satuannya peralatan, korps peralatan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan BU sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Jampidsus. Namun, dalam proses koneksitas, BU akan kembali diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik koneksitas.

“Di Pidsus sudah diperiksa sebagai saksi. Tetapi ini kan mekanismenya ada di koneksitas, sehingga kami akan memeriksa kembali selaku saksi di penyidikan koneksitas. Karena koneksitas ini perlu ada pemeriksaan dari polisi militer dan juga ada oditur militer,” ujarnya.

 

Tanggapan PolriMenanggapi penetapan tersangka terhadap Brigjen LMI, Polri menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir mengatakan institusinya mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

“Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung,” kata Jhonny.

Ia menegaskan Polri akan bersikap tegas terhadap setiap personel yang terbukti melakukan tindak pidana.

“Polri bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Sejauh ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, pihak swasta Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Brigjen Lalu Muhammad Irwan Mahardan.(liputan6)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/3-37-Ton-Bahan-Baku-Liquid-Vape-dari-Kuncup-Bunga-Ganja-Disita-Petugas-Gabungan

Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polda Jawa Timur menggagalkan peredaran lebih dari tiga ton kuncup bunga ganja yang diduga akan diolah menjadi bahan baku liquid vape dan dipasarkan ke kalangan anak muda.

Dalam operasi tersebut, aparat menyita 3.371.400 gram atau sekitar 3,37 ton bruto cannabis buds yang ditemukan di sebuah gudang kawasan Prambanan Bizland, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pengawasan terhadap empat kontainer yang dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan pergudangan di Gresik.

Jalani Pemeriksaan

Saat menjalani pemeriksaan menggunakan alat pemindai x-ray, isi muatan terdeteksi memiliki indikasi mencurigakan sehingga memicu penyelidikan lebih lanjut oleh tim gabungan.

Petugas kemudian melakukan serangkaian analisis terhadap dokumen kepabeanan, pemetaan jaringan, hingga pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan proses impor barang tersebut. Hasil penyelidikan mengarah pada operasi terpadu yang dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah, meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dari hasil operasi, empat kontainer berhasil diamankan. Narkotika jenis kuncup bunga ganja itu disembunyikan dengan dua pola berbeda, yakni dimasukkan ke dalam sekitar 500 koper dan diselipkan di antara barang yang tercatat sebagai produk lateks.

Warga Negara Asing

Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, mengungkapkan bahwa jaringan tersebut diduga dikendalikan oleh dua warga negara asing yang saat ini masih buron. Keduanya masing-masing merupakan warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J.

Selain menyita barang bukti, petugas juga menangkap 12 orang yang diduga terlibat dalam proses importasi narkotika tersebut. Salah satu yang diamankan merupakan warga negara Malaysia, sementara sejumlah anggota jaringan lainnya diduga telah melarikan diri ke luar negeri.

“Kami mengamankan barang bukti berupa 3,37 ton cannabis buds serta 12 orang termasuk seorang warga negara Malaysia berinisial A dan dua warga negara Thailand yang diduga terlibat dalam rangkaian proses importasi," katanya.

"Sedangkan beberapa anggota jaringan lainnya diduga telah melarikan diri ke negara tetangga dan kini diburu,” tambahnya.

Menurut Suyudi, cannabis buds yang masuk ke Indonesia itu diduga akan diproses menjadi bahan baku liquid vape sebelum diedarkan ke pasar. Ia menilai pengungkapan kasus tersebut tidak hanya menghentikan peredaran narkotika dalam jumlah besar, tetapi juga mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

BNN memperkirakan penyitaan lebih dari 3,3 juta gram narkotika tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 10,1 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, negara disebut berhasil menghindari potensi kerugian ekonomi yang nilainya mencapai sekitar Rp4,58 triliun.

Suyudi menegaskan keberhasilan operasi tersebut merupakan hasil kerja intelijen yang panjang dan kolaborasi lintas instansi. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan keluarga dan sekitar tempat tinggal.

Bea dan Cukai

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai RI Letjen Djaka Budi Utama menjelaskan bahwa petugas tidak langsung menyita kontainer setelah mendeteksi kejanggalan pada muatannya. Tim lebih dahulu melakukan pendalaman melalui analisis dan pengumpulan informasi intelijen.

Setelah memperoleh data yang cukup, aparat menerapkan metode control delivery atau pengiriman terkendali. Dengan cara tersebut, barang tetap dibiarkan bergerak di bawah pengawasan ketat guna mengidentifikasi penerima akhir serta lokasi penyimpanannya.

Perjalanan muatan kemudian dipantau sejak keluar dari Jakarta hingga menuju Jawa Timur melalui jalur darat. Dalam proses pengembangan kasus, petugas terlebih dahulu menemukan sekitar 22 kilogram ganja di wilayah Purwakarta, Jawa Barat.

“Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melacak jalur distribusi yang lebih besar,” kata Djaka.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan jaringan narkotika internasional yang terhubung dengan sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Malaysia, dan Thailand.

Karena itu, koordinasi antarinstansi dan kerja sama lintas negara akan terus dilakukan untuk memburu para pengendali jaringan yang hingga kini masih menjadi buronan.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Lanud-Sultan-Hasanuddin-Gelar-Khitanan-Massal-Peringati-Hari-Bakti-ke-79-TNI-AU-di-Takalar

Makassar - Peringati Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara, Pangkalan TNI AU (Lanud) Sultan Hasanuddin menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa khitanan massal bagi masyarakat di Desa Pa’rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Kamis (2/7/2026). Kegiatan sosial ini menjadi wujud kepedulian TNI AU dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.  

Melibatkan tenaga kesehatan dari RSAU dr. Dody Sardjoto Lanud Sultan Hasanuddin juga Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia, sebanyak 200 anak warga masyarakat sekitar Desa Pa'rappunganta berhasil dikhitan secara gratis.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pnb Vincentius Endy Hadi Putra, M.Han., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan ke-79 Hari Bakti TNI AU yang tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang nilai perjuangan para pendahulu TNI AU, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan bakti sosial ini, TNI AU berupaya terus hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi positif, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan,” jelas Danlanud.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari, para orang tua mendampingi putra-putranya mengikuti proses khitanan massal. Selain pelayanan kesehatan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara TNI AU dengan masyarakat.

Dengan semangat Hari Bakti ke-79 TNI AU, Lanud Sultan Hasanuddin terus berkomitmen untuk hadir, mengabdi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. (Pen Lanud Sultan Hasanuddin)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Budayawan-dan-Akademisi-Dorong-Perubahan-Nama-Jawa-Barat-Menjadi-Provinsi-Sunda

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mengemuka setelah sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda menyampaikan usulan tersebut dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).

Gagasan itu disebut sebagai upaya memperkuat identitas sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Sunda di tingkat provinsi.

Koordinator Tim Pengusul Perubahan Nama, Ganjar Kurnia, menilai perubahan nama menjadi Provinsi Sunda begitu penting guna menjaga identitas Sunda agar tak hilang.

"Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," kata dia kepada wartawan pada Kamis (2/7/2026).

Kekuatan Sosiologis

Secara historis, nama Sunda memiliki kekuatan sosiologis, kultural, dan psikologis yang berkaitan dengan jati diri. Sementara itu, secara geografis, Sunda memiliki cakupan wilayah yang begitu luas mulai dari Banten hingga Cipamali yang berada di perbatasan Jawa Tengah.

"Wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali yang kini menjadi batas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun seiring perubahan administrasi pemerintahan, identitas tersebut perlahan memudar," ucap Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut.

Ganjar menyebut upaya untuk mengubah nama Jawa Barat sudah dimulai sejak tahun 2013. Selama itu pula, kata dia, muncul kekhawatiran akan adanya tuntutan pemekaran wilayah apabila nama Jawa Barat diubah. Terkait masalah itu, dia menilai dapat diselesaikan melalui diskusi.

"Kan banyak yang mengatakan, 'Wah nanti kalau Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain akan memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu," ucap dia.

Apresiasi

Lebih lanjut, Ganjar memberi apresiasi kepada DPRD Jabar yang sudah memberi ruang untuk mendiskusikan usulan tersebut. Dia pun berharap usulan itu dapat dikaji oleh para anggota dewan.

"Mungkin perjuangannya masih panjang juga. Tapi paling tidak kalau saya mengapresiasi DPRD merespons secara baik gitu ya apa yang menjadi gagasan kita," jelas dia.

Di lokasi yang sama, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan semua fraksi yang ada di DPRD Jabar sudah menyepakati agar usulan itu dapat dibahas lebih lanjut.

"Entah nanti setelah ada kajian naskah akademik, atau tergantung kesepakatan rapat pimpinan apakah akan ditindaklanjuti melalui pansus usulan atau dikaji secara komisional di Komisi I, nanti kita tunggu,(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Diduga-Terima-Suap-Tambang--Kajari-dan-Kasi-Pidum-Kejari-Tuban-Dicopot

Kepala Kejaksaan Negeri Tuban beserta Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dicopot dari jabatannya di tengah mencuatnya dugaan suap terkait penanganan perkara tambang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Pencopotan kedua pejabat tersebut memicu sorotan publik lantaran diduga berkaitan dengan proses penyelidikan atas kasus yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Dua pejabat yang dicopot itu antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Supardi dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan.

Ini dijabat oleh Pelaksana Harian Abdul Rasyid

Pencopotan terhadap kedua pucuk pimpinan korps Adhyaksa di Tuban itu pun dibenarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban Stephen Dian Palma.

Untuk mempermudah proses pemeriksaan, pelaksanaan tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tuban kini dijabat oleh Pelaksana Harian Abdul Rasyid.

Sayangnya, ia tidak menjelaskan terkait kasus yang mendera kedua pejabat itu. Ia hanya menyebut jika kedua pejabat itu telah melakukan tindakan indisipliner dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh bidang Pengawasan.

"Kami mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang belakangan ini. Pada hari Minggu lalu, Kajari dan Kasi Pidum Tuban diduga melakukan tindakan indisipliner dalam pelaksanaan tugas," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban Stephen Dian Palma, Kamis (2/7).

Keduanya Dicopot dari jabatan

Sementara dari informasi yang berkembang keduanya dicopot dari jabatannya karena diduga menerima uang dari perkara tambang ilegal yang sebelumnya ditangani.

Rumah dinas Kajari Tuban pun sempat digeledah oleh sejumlah orang yang disebut sebut sebagai tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/OTT-di-Sumut--KPK-Benarkan-Bupati-Langkat-Ditangkap

Bupati Langkat, H Syah Afandin, ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara. OTT di Sumut dilakukan Kamis (2/7/2026).

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (3/6/2026).

Sebelumnya, informasi dihimpun menyebut tim KPK sebenarnya sudah tiba di Polrestabes Medan sejak Kamis sore. Namun, suasana di lokasi sempat landai dan tidak menunjukkan adanya pergerakan yang mencolok hingga malam hari.

Ketegangan mulai terlihat jelang tengah malam. Sekitar pukul 23.27 WIB, sejumlah orang yang diduga bagian dari tim penyidik KPK mulai bergerak di sekitar ruang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan.

Sejumlah pria mengenakan jaket hitam tampak berjalan tergesa-gesa. Mereka sempat melapor di bagian lobi sebelum akhirnya masuk ke ruang Satreskrim sambil membawa sebuah koper berwarna abu-abu.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Belajar-dari-YouTube--Pasutri-di-Medan-Nekat-Produksi-Pil-Ekstasi-Rumahan

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara membongkar sebuah rumah yang dijadikan pabrik rumahan pembuatan pil ekstasi di Jalan Mangkubumi Gang Aceh, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap pasangan suami istri berinisial G (46) dan S (39) yang diduga terlibat dalam produksi narkotika ilegal tersebut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol. Andy Arisandi, mengatakan pil ekstasi yang diproduksi diduga dipasarkan kepada sejumlah pembeli, termasuk untuk diedarkan ke tempat hiburan malam.

"Produksi ekstasi tersebut dijual ke pembeli, termasuk diduga diedarkan ke tempat hiburan malam," kata Andy, Kamis (2/7).

Hasil produksi

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Rabu (5/6), polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain 10 butir pil yang diduga hasil produksi, serbuk aneka warna, tepung avicel, bedak bayi, pewarna makanan, cat akrilik, alat cetak pil dengan berbagai logo, ayakan, serta sikat pembersih.

Menurut Andy, salah satu bahan yang digunakan untuk membuat pil tersebut adalah bedak bayi yang dicampur dengan tepung, pewarna, dan serbuk yang mengandung etomidate, yakni zat yang termasuk narkotika golongan II.

"Salah satu bahan baku untuk membuat ekstasi menggunakan bedak bayi, berbagai pewarna, tepung, kemudian dicampur dengan zat mengandung narkotika golongan II etomidate serbuk," ujarnya.

Metode Pembuatan Pil

Menurut Andy, metode pembuatan pil tersebut tergolong baru karena menggunakan etomidate, berbeda dengan pil ekstasi pada umumnya yang mengandung metilendioksimetamfetamina (MDMA).

"Cara pasutri tersebut membuat ekstasi tergolong baru karena mengandung etomidate atau zat serupa dengan rokok elektrik yang mengandung narkoba," ungkapnya.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua tersangka mengaku mempelajari cara memproduksi pil tersebut melalui media sosial YouTube. Sementara bahan baku dan alat cetak disebut dibeli melalui marketplace.

"Kami masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan produksi pil ekstasi rumahan tersebut,"(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Cegah-Jalan-Rusak-dan-Kecelakaan--Polres-Siak-Tertibkan-Truk-Sawit-ODOL-di-Jalan-Lintas-Perawang

SIAK - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Siak menindak tegas truk pengangkut kelapa sawit yang melanggar aturan kelebihan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di sepanjang Jalan Lintas Perawang-Siak, Kabupaten Siak, Kamis (2/7/2026). Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan lebih.

Operasi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Siak, Ipda JP Pandiangan, SE bersama personel lainnya yakni Bripka Ian Rudini dan Bripka Romi Wijaya Putra. Petugas langsung memeriksa setiap truk sawit yang melintas serta memberikan teguran keras kepada pengemudi yang membawa muatan melebihi batas. Pengemudi bahkan diinstruksikan untuk segera mengurangi muatannya langsung di lokasi penindakan.

"Kegiatan ini kami lakukan sesuai arahan Kasat Lantas Polres Siak, AKP Denny Maulana, STrk SIK MH dan merupakan atensi khusus dari Kapolres sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang seringkali dipicu oleh muatan berlebih. Selain itu, kami ingin memastikan kenyamanan dan jaminan keamanan bagi pengguna jalan lainnya di sepanjang Jalan Lintas Perawang-Siak," urai Ipda JP Pandiangan, SE.

Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian memberikan dua surat teguran kepada pengemudi. Tindakan ini bertujuan mengedukasi para pengangkut barang tentang pentingnya menaati aturan berlalu lintas sekaligus memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang.

Kapolres Siak, AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH SIK MH juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pengusaha angkutan barang dan sopir truk. Ia mengingatkan bahwa ketaatan terhadap batas tonase bukan sekadar masalah administrasi, melainkan berkaitan erat dengan keselamatan nyawa banyak orang. Kendaraan ODOL selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak.

"Kami menghimbau kepada seluruh pengusaha angkutan dan pengemudi agar tidak lagi memaksakan muatan yang melebihi kapasitas (ODOL). Mari kita sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya dan menjaga kualitas jalan dengan tidak melanggar ketentuan tonase. Kami akan terus melakukan pengawasan dan tidak akan segan untuk memberikan tindakan tegas kepada pelanggar yang masih membandel demi terciptanya kamseltibcarlantas yang kondusif," ungkap AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH SIK MH.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/DPRD-Pekanbaru-Minta-Disdik-Awasi-Ketat-Pemenuhan-Kuota-SMP-Negeri--Cegah-Jual-Beli-Kursi

PEKANBARU �" Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan khusus terhadap proses pemenuhan kuota di sejumlah SMP negeri yang hingga kini masih memiliki kursi kosong. Pengawasan dinilai penting untuk mencegah adanya praktik jual beli kuota oleh oknum tertentu.

Menurut Tekad, proses pengisian sisa kuota harus berjalan secara transparan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.

"Kami minta Disdik melakukan pengawasan khusus terhadap proses pemenuhan kuota di beberapa SMP negeri yang belum penuh, agar tidak terjadi jual beli kuota oleh oknum-oknum tertentu," kata Tekad kepada GoRiau.com, Kamis (2/7/2026).

Ia mengingatkan agar masyarakat yang sedang berupaya mendapatkan sekolah bagi anaknya tidak menjadi sasaran praktik percaloan.

"Jangan sampai masyarakat yang ingin mendapatkan sekolah dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungan pribadi," ujarnya.

Tekad juga meminta Dinas Pendidikan tidak mempersulit masyarakat selama kuota di sekolah tujuan masih tersedia. Menurutnya, kondisi psikologis para orang tua saat ini sudah cukup tertekan karena anak-anak mereka belum memperoleh kepastian tempat bersekolah.

"Selama memang kuota sekolah tersebut masih ada, jangan dipersulit masyarakat. Sudah pasti kebatinan orang tua siswa saat ini sedang tidak stabil dikarenakan anaknya belum mendapatkan kepastian bersekolah," tuturnya.

Ia berharap seluruh proses pemenuhan kuota SMP negeri dapat berlangsung secara adil, transparan, dan mengutamakan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Raih-1-Perak-dan-1-Perunggu-di-Kejuaraan-Asia--Berharap-Sambo-Bisa-Tampil-di-PON-2028

JAKARTA �" Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP Persambi) pimpinan Krisna Bayu OLY terus menjalankan program peningkatkan prestasi atlet sambo Indonesia. Tidak hanya itu saya, PP Persambi dengan keterbatasan dana tidak pernah absen mengirimkan atletnya tampil di kalender event Asia maupun dunia.  

Komitmen itu terus membuahkan hasil. Dari Kejuaraan Sambo Asia-Oceania Kadet dan Junior atau Asian and Oceania Youth and Junior Sambo Championships 2026 yang berlangsung di Manila, Filipina, 25-28 Juni 2026 lalu, Timnas Sambo Indonesia berhasil meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu.

Medali perak disumbangkan Timothy Otniel Adi Kritara dari Sumatera Selatan (Sumsel) yang tampil di kelas 71kg Junior Combat putra dan Rian Hendris Saputra dari DKI Jakarta menyumbangkan perunggu di kelas -79kg Combat putra.

“Penampilan Timothy dan Rian Hendris cukup membanggakan dan mampu menjaga marwah sambo Indonesia meski dengan keterbatasan dana. Dan, mereka punya potensi meraih prestasi lebih baik lagi di ajang internasional,” kata Sekjen PP Persambi, Arnold Silalahi yang dihubungi Kamis (2/7/2026).

Kesuksesan Timothy dan Rian ini menjadi bukti bahwa PP Persambi yang berdiri 16 Maret 2016 ini berhasil melakukan regenerasi. Sebelumnya, atlet sambo putri Indonesia, Desi Syahfitri mengukir prestasi yang sama pada Asian and Oceania Youth and Junior Sambo Championships 2019. Bahkan, Desi yang berangkat tanpa pelatih pada Kejuaran Dunia Sambo di Uzbekhistan 2025 secara mengejutkan berhasil membawa pulang medali perak ke Tanah Air.

Tidak hanya di kalender event Asia dan dunia, PP Persambi juga sukses menjadikan sambo menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Asian Games Jakarta 2018. Bahkan, Timnas Sambo Indonesia tercatat menyumbangkan empat medali emas bagi Kontingen Indonesia pada SEA Games Filipina 2019. Desi merupakan salah satu penyumbang medali emasnya.

Berkat perkembangan prestasi tersebut, Krisna Bayu selaku founder juga berhasil mengusahakan sambo sebagai cabang olahraga resmi yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Sayangnya, sambo yang sudah berkembang tersebut menghalami kendala dengan belum masuk dalam daftar cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XXIII/2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta sebagai penyanggah.

“Dengan komitmen dan catatan prestasi tersebut, PP Persambi sangat berharap sambo bisa kembali dipertandingkan pada PON 2028. Perhatian KONI Pusat dan Kemenpora sangat penting dalam menjaga semangat para atlit sambo yang sudah berlatih setiap hari tidak kehilangan harapan untuk bisa membuktikan dirinya,”(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com//Mahasiswa-Desak-Polda-Riau-Tetapkan-Tersangka-Sengketa-Lahan-PT-SBP-Inhu

PEKANBARU - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Muda Nusantara (JMN) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Markas Polda Riau, Kamis (2/7/2026). Massa mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau segera menetapkan tersangka atas dugaan penjualan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) secara melawan hukum serta dugaan pemalsuan surat.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menyoroti lambannya proses hukum yang diduga melibatkan Ketua DPRD Indragiri Hulu, Sabtu Pradansyah Sinurat. Perkara ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/41/I/2025/SPKT/Polda Riau tertanggal 22 Januari 2025 yang dilaporkan oleh almarhum Dedi Handoko. Tahap penyidikan telah dimulai melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/61/V/Res.1.2/2025/Ditreskrimum sejak 19 Mei 2025.

"Karena proses hukumnya sudah berada pada tahap penyidikan, kami meminta penyidik segera menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang dimiliki sesuai ketentuan hukum yang berlaku," urai Koordinator Lapangan JMN, Ismail Sayuti.

Massa menilai penyidik telah mengantongi berbagai alat bukti penting seperti keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen transaksi, bukti transfer, dan hasil pengukuran lahan. Kecurigaan publik dinilai semakin menguat lantaran terdapat temuan alat berat yang beroperasi di areal HGU PT SBP, yang diduga milik PT AMI, sebuah perusahaan yang dikaitkan dengan pejabat bersangkutan.

"Hukum harus dipakai untuk melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa," tegas Koordinator massa lainnya, Dirga Nusantara.

Selain menuntut penyelesaian sengketa lahan, JMN juga meminta penanganan serius terhadap dugaan kekerasan yang dialami oleh karyawan PT SBP, Senin (1/6/2026). Peristiwa tersebut telah menciptakan dampak sosial yang meresahkan. Kepastian hukum sangat dibutuhkan guna memulihkan rasa aman bagi para pekerja dan mencegah timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan di lingkungan perusahaan.

Terkait insiden tersebut, demonstran mendesak kepolisian segera menangkap tiga terduga pelaku berinisial AI, SM alias Kc, serta AG. Mereka meminta penyidik segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk pihak-pihak yang masih buron. Massa juga meminta aparat mengusut tuntas dugaan penggunaan senjata api serta mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa itu.

"Kami mendukung penuh Polda Riau mengungkap perkara ini secara profesional. Semua warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, profesi, maupun latar belakang politik," papar Ismail Sayuti.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian sejak siang hari. Perwakilan Polda Riau telah menerima surat tuntutan dari massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Program-JKN-Makin-Kuat--Cetak-SDM-Sehat-untuk-Indonesia-Hebat

PEKANBARU-Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (02/07/26).

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujowaskito melalui rilis tertulisnya.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0818165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi.

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.

Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo.

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektibilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, donor, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional.

"Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat," ucap Stevanus.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,"(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Riau-Pos-Group-Menunggak-Miliaran-Rupiah-Bayar-Hak-Puluhan-Eks-Karyawan

PEKANBARU �" Puluhan mantan karyawan Riau Pos Group mengaku, hingga kini belum menerima seluruh hak mereka meski telah berhenti bekerja maupun memasuki masa pensiun. Total tunggakan yang belum dibayarkan perusahaan diperkirakan mencapai miliaran rupiah, terdiri atas pesangon, uang pensiun, dan hak-hak normatif lainnya.

Kepada awak media, Kamis sore (2/7/2026), sejumlah eks karyawan ini menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan belum menunjukkan penyelesaian yang jelas dari pihak perusahaan.

Puluhan eks karyawan ini menegaskan, mereka hanya menginginkan hak yang memang menjadi kewajiban perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak meminta lebih. Kami hanya menuntut hak yang telah menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan. Banyak rekan-rekan yang sudah pensiun maupun mengundurkan diri, tetapi hingga sekarang haknya belum diterima secara utuh," ujar Khairul Amri, eks karyawan Riau Pos Group yang sudah berhenti sejak tahun 2021.

Khairul Amri menyebut jumlah mantan karyawan yang belum menerima haknya mencapai puluhan orang. Jika seluruh nilai kewajiban dijumlahkan, nilainya mencapai miliaran rupiah.

"Ini bukan lagi persoalan satu atau dua orang. Ada puluhan eks karyawan yang hingga kini masih menunggu penyelesaian hak mereka. Jika diakumulasikan, nilainya mencapai miliaran rupiah," kata Khairul Amri.

Lebih tegas lagi, eks karyawan RPG Fitriady Syam mengatakan, tak ada kejelasan dan pihak RPG bayar sesuka hatinya saja. Tidak juga ada penjelasan. Seolah-olah eks karyawan yang punya hak ini harus mengemis pula. Kondisi ini yang tidak bisa diterima.

"Suka-sukanya aja (Riau Pos Group, red). Kita tak pernah diberi penjelasan. Kapan mau dibayar, dibayarnya. Tanpa ada kejelasan, kapan mau diselesakan," ujar Fitriady kesal.

Salah seorang eks karyawan yang pensiun resmi Mirshal, pun menyampaikan hal yang sama. Janji Riau Pos awalnya, kata Mirshal, haknya dicicil Rp2 jt per bulan. Tapi sekarang tak lagi lancar.

"Awalnya dijanjikan dibayar hak pensiun saya Rp2 jt per bulan. Itu hanya berjalan dua tahun. Setelah itu, dicicilnya Rp500 ribu per bulan. Saya bilang ke mereka, saya ini bukan anak kecil. Mau dicicil segitu. Dapat apa uang segitu, dan hak saya masih banyak tak ada kejelasan selanjutnya," ujar Achenk, sapaan Mirshal.

Karena itu, semua eks karyawan ini mendesak manajemen Riau Pos Group segera menunjukkan itikad baik dengan menyusun jadwal penyelesaian pembayaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami memberikan kesempatan kepada manajemen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Jangan terus-menerus menggantung nasib mantan karyawan yang telah mengabdikan tenaga dan pikirannya selama bertahun-tahun," tegasnya.

Menariknya lagi, puluhan eks karyawan ini menyampaikan bahwa apabila perusahaan memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada para mantan karyawan, maka sebaiknya hal itu disampaikan secara terbuka.

Kalau memang perusahaan sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya kepada para pekerja yang telah mengabdi, mereka menegaskan, lebih baik disampaikan secara jujur. Bahkan jika memang tidak mampu lagi menjalankan kewajiban, lebih baik perusahaan ditutup daripada terus meninggalkan persoalan yang merugikan banyak orang.

Para eks karyawan ini memberikan waktu tertentu kepada perusahaan menyelesaikan tunggakan tersebut. Namun, apabila tidak ada penyelesaian yang nyata dalam waktu dekat, mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya untuk terus memperjuangkan hak mereka.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Ratusan-Driver-Maxim-Kepung-DPRD-Riau--Desak-Komisi-Aplikasi-Dipangkas-Jadi-8-Persen

PEKANBARU �" Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung sebagai mitra Maxim menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Kamis (2/7/2026). Mereka mendesak agar potongan komisi aplikasi segera disesuaikan menjadi maksimal 8 persen sesuai kebijakan pemerintah yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar Maxim segera menjalankan aturan baru mengenai pembatasan komisi aplikator. Para pengemudi menilai hingga saat ini perusahaan masih menerapkan skema yang dinilai memberatkan sehingga berdampak pada penghasilan mereka.

Selain menuntut penerapan komisi 8 persen, para pengemudi juga meminta adanya transparansi dalam sistem pemotongan tarif serta perlindungan terhadap hak-hak mitra pengemudi. Mereka berharap DPRD Riau dapat memfasilitasi penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat maupun pihak perusahaan.

Sejumlah perwakilan massa kemudian diterima untuk berdialog dengan anggota DPRD Riau. Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah mengenai komisi maksimal 8 persen seharusnya segera diimplementasikan tanpa ada penundaan maupun perubahan skema yang justru mengurangi pendapatan mitra.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Arus lalu lintas di sekitar Gedung DPRD Riau sempat mengalami perlambatan akibat banyaknya kendaraan peserta aksi yang terparkir di sekitar lokasi.

Pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa mulai 1 Juli 2026, potongan komisi untuk layanan ojek online roda dua dibatasi maksimal 8 persen, sehingga 92 persen tarif perjalanan menjadi hak pengemudi. Namun, di lapangan masih muncul keluhan bahwa sebagian aplikator melakukan penyesuaian tarif yang dinilai membuat pendapatan mitra belum mengalami peningkatan signifikan.

Para pengemudi berharap aspirasi yang disampaikan melalui aksi di DPRD Riau dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan mitra pengemudi, bukan hanya menjadi aturan di atas kertas.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Lima-Kapolsek-di-Polres-Pelalawan-Resmi-Berganti

PELALAWAN �" Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) lima Kapolsek di jajaran Polres Pelalawan, Kamis (2/7/2026), di halaman Mapolres Pelalawan.

Pergantian jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., S.H., M.Hum., Nomor: Kep/282/VI/2026 tentang mutasi personel di lingkungan Polda Riau.

Dalam mutasi tersebut, sejumlah perwira menempati jabatan baru, sementara pejabat sebelumnya mendapat promosi maupun penugasan di satuan kerja lain.

Adapun lima Kapolsek yang resmi dilantik, yakni AKP Mike Kurniawan, S.H., M.H., menjabat sebagai Kapolsek Ukui, menggantikan AKP Ardi Surya Kesuma yang dipercaya sebagai PS Kapolsek Lima Puluh Polresta Pekanbaru.

AKP Bambang Hermanto, S.H., M.H., menjabat sebagai Kapolsek Langgam, menggantikan Iptu Jerri Paulus Sinaga, S.H., yang kini menjabat sebagai PS Kapolsek Kabun, Polres Rokan Hulu.

AKP Arinal Fajri, S.H., menjabat sebagai Kapolsek Kuala Kampar, menggantikan AKP Rian Onel, S.H., M.H., yang mendapat amanah sebagai Kasatres Narkoba Polres Indragiri Hulu.

AKP Markus Timbul, S.H., M.H., menjabat sebagai Kapolsek Bunut. Sebelumnya ia bertugas sebagai Kasatres Narkoba Polres Kampar.

AKP Mulian Dony, S.H., M.H., menjabat sebagai Kapolsek Pangkalan Lesung. Selain sertijab lima Kapolsek, Polres Pelalawan juga melaksanakan serah terima jabatan Kasi Propam kepada AKP Lambok Hendriko, S.H., serta Wakapolsek Pangkalan Kerinci kepada AKP Siagian.

Dalam amanatnya, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan memberikan penyegaran sekaligus pembinaan karier bagi personel.

"Jabatan yang diemban merupakan amanah negara yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mutasi adalah hal yang biasa dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran dan promosi jabatan," ujar Kapolres.

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing serta menjalankan tugas secara profesional sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kapolres berharap para pejabat baru mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Pelalawan.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polsek-Tanah-Putih-Intensifkan-Perawatan-Jagung-Ketahanan-Pangan--Dukung-Asta-Cita-Menuju-Panen-Optimal

TANAHPUTIH-Komitmen Polri dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan di lapangan. Salah satunya dilakukan Polsek Tanah Putih dengan melaksanakan pengecekan sekaligus penyemprotan gulma pada tanaman jagung pipil di lokasi Program Ketahanan Pangan (Ketapang), Kamis (2/7/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut berlangsung di lahan seluas 2 hektare yang berlokasi di Jalan Rukun Bersama Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi diwakili Kanit Binmas AKP Xibung Renaldo. Turut hadir Panit I Binmas IPTU Lasben Siregar, Panit II Binmas AIPTU Hatimbulan Harahap, Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Ujung Tanjung AIPTU Hetmon Hutabarat, serta anggota Kelompok Tani, Tukiman dan Rizky.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyemprotan gulma pada tanaman jagung pipil yang telah memasuki usia 60 Hari Setelah Tanam (HST). Perawatan ini bertujuan mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat menghambat perkembangan tanaman, sehingga hasil panen nantinya dapat lebih maksimal.

Mewakili Kapolsek Tanah Putih, AKP Xibung Renaldo menyampaikan bahwa Polri berkomitmen mendukung penuh program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada para petani.

"Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga siap mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan. Melalui kegiatan pengecekan dan penyemprotan gulma ini, kami ingin memastikan tanaman jagung tumbuh optimal hingga masa panen. Sinergi antara Polri dan kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir," ujar AKP Xibung Renaldo.

Hasil pengecekan menunjukkan tanaman jagung di lahan seluas 2 hektare tersebut tumbuh dengan baik dan sehat. Apabila tidak ada kendala, panen dijadwalkan akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/-Aspekpir--Kemitraan-PalmCo-Petani-Role-Model-Masa-Depan-Sawit-Indonesia

PEKANBARU - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) menilai pola kemitraan antara petani sawit dan PTPN IV PalmCo yang terjalin dengan sangat baik di berbagai penjuru Indonesia layak menjadi role model pengembangan perkebunan sawit nasional karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat tata kelola, serta mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Ketua DPP Aspekpir Indonesia Setiyono mengatakan masa depan sawit rakyat Indonesia sangat ditentukan oleh penguatan kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan antara petani, perusahaan, dan pemerintah. Menurutnya, pola kemitraan yang dijalankan PTPN IV PalmCo menunjukkan bagaimana hubungan antara perusahaan dan petani dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

"Produksi sawit petani meningkat karena kemitraan. Masa depan sawit rakyat Indonesia adalah kemitraan, dan bermitra dengan PTPN IV merupakan pilihan yang tepat," kata Setiyono saat diskusi panel dalam rangkaian peluncuran buku "Setiyono, Kisah dan Rahasia Sukses Petani Sawit Plasma Transmigrasi" di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Rabu (1/7).

Kegiatan tersebut turut dihadiri eks Wakil Menteri Pertanian yang kini didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Aspekpir Indonesia Rusman Heriawan, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyuda, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Togu Rudianto Saragih, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Mukti Sardjono, serta diikuti ratusan pengurus organisasi petani sawit dari berbagai daerah.

Setiyono mengatakan, melalui kemitraan, petani dapat menerapkan Good Agricultural Practices (GAP), mulai dari penggunaan bibit unggul, pengelolaan lahan, pemupukan, pengendalian hama, hingga proses panen sesuai standar.

Penerapan praktik budidaya yang baik tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga daya saing industri sawit Indonesia di tengah tuntutan keberlanjutan yang semakin tinggi di pasar global.

Berdasarkan data Aspekpir Indonesia, program kemitraan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) maupun Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) saat ini tersebar di 20 provinsi dengan luas kebun plasma mencapai lebih dari 813 ribu hektare dan melibatkan sekitar 406 ribu kepala keluarga pekebun.

Menurut dia, sebagian besar kebun sawit petani kini telah memasuki generasi kedua sehingga membutuhkan program peremajaan untuk menjaga produktivitas. Aspekpir sendiri telah melaksanakan peremajaan sejak 2012 melalui program Revitalisasi Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menambahkan, salah satu keunggulan kemitraan dengan PTPN IV PalmCo adalah penerapan pola single management, yakni sistem pengelolaan terpadu mulai dari peremajaan hingga pemanenan dengan standar operasional perusahaan.

Sistem tersebut mencakup penerapan operational excellence, kesetaraan produktivitas antara kebun inti dan plasma, pemberdayaan petani melalui program cash for works, korporatisasi kelembagaan petani, serta prinsip transparansi dalam pengelolaan kebun.

Setiyono menilai penerapan sistem itu mampu mendorong produktivitas kebun plasma hingga mendekati produktivitas kebun inti perusahaan sekaligus memperkuat tata kelola kemitraan yang lebih profesional dan berkeadilan.

Ia juga menilai transformasi yang dilakukan PTPN IV PalmCo dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan positif dalam hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani, terutama melalui penguatan komunikasi, tata kelola, serta peningkatan fokus terhadap kesejahteraan petani plasma.

"Kalau B50 ingin berhasil, maka produktivitas petani harus naik. Dan cara paling efektif untuk mewujudkannya adalah melalui kemitraan yang sehat antara petani dan perusahaan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan pola kemitraan telah mengubah kehidupan masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai sentra perkebunan sawit di Provinsi Riau.

Menurut dia, hubungan antara Aspekpir dan PTPN IV tidak sekadar kerja sama semata, tetapi juga telah membangun ikatan sosial yang kuat di tengah masyarakat perkebunan.

Kemitraan yang terbangun selama puluhan tahun tersebut dinilai telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi pedesaan, serta mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah perkebunan.

"Kemitraan yang dilangsungkan oleh Aspekpir telah banyak mengubah kehidupan dan menggerakkan ekonomi di akar rumput. Saya sudah 6 tahun di Riau, hampir seluruh acara saya ikuti. Dan kita sama-sama rasakan, setiap asosiasi, kelompok, biasanya punya nuansa berbeda. Di Aspekpir, suasananya sangat berbeda, penuh kekeluargaan, mungkin karena latar belakang berdirinya jadi berpengaruh terhadap susbtansi dan suasana kebatinan," ujarnya.

Senada, Direktur Hubungan Kelembangaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyuda menilai di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit sebagai bahan baku pangan dan energi, penguatan kemitraan antara perusahaan dan petani menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan minyak sawit nasional.

Peningkatan produktivitas kebun rakyat melalui pola kemitraan juga kian memperkuat ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) untuk mendukung implementasi program mandatori biodiesel B50 yang tengah dipersiapkan pemerintah.

"Kebijakan B50, yang meningkatkan campuran biodiesel berbasis minyak sawit menjadi 50 persen, diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO domestik secara signifikan. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi perkebunan perusahaan, tetapi juga pada kemampuan jutaan petani sawit rakyat dalam meningkatkan produktivitas dan mempercepat peremajaan kebun secara berkelanjutan," kata dia.

Dengan luas perkebunan rakyat yang mencapai lebih dari 40 persen dari total areal sawit nasional, petani dinilai akan memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan bahan baku bagi industri pangan dan energi. Dalam konteks tersebut, kemitraan antara perusahaan dan petani menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan manfaat ekonomi industri sawit dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:21:00 +0700