https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 10 Aug 2026 15:54:44 +0700 Mon, 10 Aug 2026 15:54:44 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nasional/Prabowo-Perintahkan-Pangkas-Anak-Cucu-BUMN--Sasar-Pertamina-dan-PLN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan struktur dan anak cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Instruksi ini secara khusus diarahkan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN agar lebih ramping dan efisien.

Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menerima Direktur Utama PT Pertamina, Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026). Rapat strategis ini turut dihadiri Menteri Pertahanan RI Sjafie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," terang Teddy melalui keterangan resminya, Minggu (9/8/2026).

Percepat Pengambilan Keputusan

Kebijakan perampingan ini diambil untuk memangkas birokrasi internal perusahaan pelat merah. Menurut Teddy, jumlah anak perusahaan yang terlalu banyak kerap memperlambat gerak korporasi.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," paparnya.

Selain membahas struktur perusahaan, pertemuan tersebut juga mengulas progres sektor energi. Simon melaporkan perkembangan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang sebelumnya diluncurkan Presiden Prabowo, Juli 2026 lalu. Pemerintah saat ini juga sedang mematangkan kesiapan infrastruktur untuk tahapan mandatori bioetanol.

Penghematan Capai Puluhan Triliun

Kebijakan pemangkasan BUMN sejatinya sudah berjalan dan menunjukkan hasil signifikan. Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo mengungkap laporan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait keberhasilan konsolidasi 250 entitas BUMN dari total 1.077 entitas yang ada dalam waktu sekitar 18 bulan.

"Mereka laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun, gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, Rp50 triliun," ungkap Prabowo.

Presiden memproyeksikan angka penghematan ini akan terus bertambah seiring berjalannya proses perampingan lanjutan. Targetnya, pada 31 Desember 2026, efisiensi anggaran BUMN bisa menembus Rp70 triliun hingga Rp80 triliun.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 15:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Gugatan-Praperadilan-Ditolak--Penggeledahan-KPK-di-Kasus-Haji-Dinyatakan-Sah

JAKARTA - Upaya hukum perlawanan atas tindakan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh tersangka dugaan korupsi kuota haji, Asrul Azis Taba resmi kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (10/8/2026). Hakim memastikan langkah penegakan hukum terhadap Ketua Umum Kesthuri tersebut tidak menyalahi aturan.

Hakim Tunggal, Sulistyo Muhamad Dwi Putro menyatakan bahwa prosedur penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik sudah dilengkapi surat izin pengadilan dan penetapan resmi. "Mengadili, dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," terang Sulistyo dalam persidangan.

Pihak pengadilan menilai langkah KPK tersebut telah terdokumentasi dengan baik dalam berita acara penggeledahan. Sulistyo juga merujuk pada Surat Keputusan Nomor 524 Tahun 2026 tertanggal 30 Maret 2026, yang menegaskan bahwa pengujian status tersangka hanya diperbolehkan satu kali. "Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," ucapnya.

Gugatan yang terdaftar dengan nomor 121/Pid.Pra/2026/PN JKT.Sel ini merupakan buntut dari penyidikan atas dugaan penyelewengan alokasi tambahan kuota haji khusus periode 2023-2024. KPK mengusut indikasi pelanggaran regulasi yang berujung pada praktik suap. Asrul diduga kuat mengalirkan dana pelicin sebesar 406.000 dolar Amerika Serikat kepada eks staf khusus menteri, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Imbas dari pengaturan gelap tersebut, delapan entitas bisnis travel haji yang berafiliasi dengan Asrul disinyalir meraup profit tak sah senilai Rp40,8 miliar sepanjang tahun 2024. Pusaran kasus ini turut menetapkan nama-nama lain sebagai tersangka, di antaranya eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adham, yang diduga turut mendistribusikan uang 35.000 dolar Amerika Serikat dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada pejabat representasi eks Menteri Agama.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 15:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Sekda-Pekanbaru-Ungkap-Alasan-STC-Dicatat-Jadi-Aset-Daerah--Ini-Kronologinya

PEKANBARU â€"Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zuhelmi Arifin mengungkap kronologi berakhirnya kerja sama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT Makmur Papan Permata (MPP) terkait Sukaramai Trade Center (STC).

Menurut Zuhelmi, kerja sama tersebut bermula dari perjanjian pada 1996 untuk pembangunan dan peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa setelah masa kerja sama berakhir, hak atas tanah beserta bangunan di atasnya harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Perjanjian ini tahun 1996 antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT MPP," kata Zuhelmi dalam rapat di ruang paripurna DPRD Pekanbaru, Senin, 10 Agustus 2026.

Zuhelmi mengatakan perjanjian tersebut juga mengatur bahwa saat dikembalikan, objek kerja sama harus berada dalam kondisi bebas dari hak tanggungan, jaminan kredit, sita maupun tuntutan hukum.

"Pihak kedua menjamin bahwa pada saat pengembalian hak atas tanah berada dalam keadaan bebas dari segala macam bentuk ikatan hak tanggungan dan jaminan kredit atau segala macam bentuk sita dan tuntutan hukum," ujarnya.

Menjelang berakhirnya perjanjian, Pemko Pekanbaru melakukan sejumlah langkah administratif. Di antaranya inventarisasi dan pendataan aset serta berbagai proses untuk memastikan objek kerja sama dapat diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

Pemko juga melakukan penghitungan nilai aset melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Zuhelmi menyebut hasil penghitungan tersebut diterbitkan pada 8 Desember 2025.

Selanjutnya, pada 16 Desember 2025, Pemko Pekanbaru menerbitkan surat terkait pembentukan tim percepatan serah terima objek kerja sama. Langkah tersebut dilakukan karena masa perjanjian akan berakhir pada Februari 2026.

"Pada 16 Desember tentang tim percepatan serah terima objek, karena kita akan berakhir di bulan dua 2026," kata Zuhelmi.

Pemko kemudian melakukan audit melalui inspektorat serta sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Sosialisasi mengenai berakhirnya perjanjian disebut dilakukan pada 3 Februari 2026.

Enam hari kemudian, tepatnya 9 Februari 2026, perjanjian kerja sama berakhir. Pada hari yang sama dilakukan serah terima objek hasil kerja sama kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Zuhelmi mengatakan serah terima tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian yang mengharuskan objek dikembalikan setelah masa kerja sama berakhir.

"Berakhir tanggal 9, sebagaimana pasal tadi itu berakhir, harus dikembalikan dalam keadaan bersih, baik, tidak tertanggung dengan apa pun, tidak ada sengketa dengan yang lain," ujarnya.

Menurut Zuhelmi, tidak terdapat jeda antara berakhirnya kerja sama dan pencatatan aset. Pada 9 Februari objek diserahkan, kemudian pada 10 Februari 2026 dicatat sebagai aset daerah.

"Tanggal 9 berakhir, tanggal 9 diserahkan, tanggal 10 kita catat menjadi aset daerah," katanya.

Pemko kemudian melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada 12 Maret 2026. Dalam konsultasi tersebut, pemerintah daerah mendapat arahan agar persoalan aset yang telah diserahterimakan segera diselesaikan.

Sehari setelahnya, pada 13 Maret 2026, Pemko Pekanbaru menyampaikan surat kepada para pemegang HGB terkait kemungkinan untuk melanjutkan proses hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, Zuhelmi mengatakan persoalan belum berhenti setelah aset dicatat sebagai milik daerah. Pemko masih menemukan adanya aktivitas penyewaan sejumlah unit di kawasan STC.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena objek telah tercatat sebagai aset daerah setelah berakhirnya kerja sama.

"Kita menghindari kerugian negara, menghindari kerugian daerah," ujarnya.

Persoalan status STC kemudian berkembang menjadi polemik dengan para pemegang HGB. Sebanyak 133 bidang HGB hasil pemisahan dari HGB induk PT MPP telah berakhir pada 9 Februari 2026.

Dalam rapat yang sama, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan (Pengukuran) Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Muftika Jafri menyatakan 133 HGB tersebut masih memiliki peluang untuk diperpanjang hingga 20 tahun. Namun, prosesnya membutuhkan kelengkapan dokumen dan kepastian mengenai sejumlah bidang tanah di sekitar kawasan STC.

Keterangan BPN tersebut membuka ruang bagi penyelesaian persoalan HGB para pedagang. Sementara dari sisi Pemko, status STC sebagai aset daerah didasarkan pada berakhirnya perjanjian kerja sama dan proses serah terima yang dilakukan pada 9 Februari 2026.

DPRD Pekanbaru kini mendorong agar kedua persoalan tersebut status aset daerah dan kepastian HGB para pedagang dapat diselesaikan dengan dasar hukum yang jelas.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 14:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Syarat-Buka-Selat-Hormuz--Iran-Tuntut-Kompensasi-Perang-dari-AS

JAKARTA - Garda Revolusi Islam Iran mempertahankan penutupan Selat Hormuz sampai Amerika Serikat memenuhi daftar tuntutan ganti rugi atas kerusakan perang. Langkah blokade terhadap jalur energi vital ini tercatat telah mengganggu pasar dan mengerek harga komoditas global.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Sabtu (8/8/2026) merumuskan prasyarat pembukaan selat tersebut. Syarat mutlak ini meliputi pengakhiran perang di seluruh front, pencabutan blokade Amerika Serikat atas pelabuhan Iran, penghapusan sanksi, pencairan aset yang dibekukan, hingga kompensasi kerugian perang. Daftar ini mengukuhkan ketentuan perjanjian bulan Juni yang mengamanatkan pembentukan dana rekonstruksi sebesar US$300 miliar untuk Iran.

Teheran bersikukuh mengontrol penuh lalu lintas Selat Hormuz pascalaga dan berencana memungut retribusi pelayaran. Mereka juga berulang kali menyerang kapal-kapal yang dituduh menghindari rute yang telah ditentukan. Pihak Garda Revolusi pada Minggu (9/8/2026) menegaskan taktik blokade ini akan terus berjalan. "Sampai musuh menerima semua syarat kami, selat tersebut sekarang benar-benar menjadi medan perang bagi kami dan bukan hanya jalur perairan," tegasnya.

Merespons situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah santai. Dalam wawancara dengan media Axios pada Minggu (9/8/2026), ia menyatakan pendekatan Washington tidak terburu-buru. "Kita bersikap tenang," ucapnya.

Trump memantau ketidakstabilan finansial yang sedang melanda negara lawannya. "Kita hanya setengah bernegosiasi dengan mereka. Kita hanya mengamati Iran dengan inflasi yang sangat tinggi dan fakta bahwa mereka tidak memiliki uang," paparnya. Ia yakin pendekatan ini efektif. "Ini akan berhasil, ini seperti permainan catur," imbuhnya.

Di tengah ketegangan tersebut, negosiasi terpisah tengah berlangsung antara Iran dan Oman selaku mediator regional. Pembicaraan ini bertujuan menetapkan kerangka hukum dan mekanisme pelayaran baru, termasuk penetapan jalur navigasi sementara yang diproyeksikan menjadi regulasi permanen. Kendati demikian, pejabat berwenang Iran menggarisbawahi bahwa kesepahaman dengan Oman tidak menjadi jaminan pembukaan selat secara menyeluruh.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 14:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Semarak-HUT-RI-ke-81--Lapas-Pekanbaru-Ikuti-Fun-Walk--Baksos-dan-Lomba-Tradisional

PEKANBARU - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau, Minggu (9/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di area Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru tersebut diikuti jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau. Keluarga besar Lapas Kelas IIA Pekanbaru bersama jajaran Dharma Wanita Persatuan (DWP) turut ambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Fun Walk. Selain menjaga kebugaran, kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan antarjajaran Pemasyarakatan.

Semangat kepedulian sosial kemudian diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kanwil Ditjenpas Riau.

Kemeriahan semakin terasa saat peserta mengikuti berbagai perlombaan tradisional khas perayaan kemerdekaan. Jajaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru turut ambil bagian dalam balap karung, tarik tambang, memasukkan paku ke botol, makan kerupuk, menghias tumpeng hingga lomba mengambil koin dalam semangka.

Seluruh perlombaan berlangsung meriah dengan menjunjung tinggi sportivitas. Gelak tawa dan kebersamaan mewarnai kegiatan yang diikuti jajaran Pemasyarakatan se-Riau tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas di lingkungan Pemasyarakatan.

“Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga mempererat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan sportivitas di antara seluruh jajaran,” ujar Yuniarto.

Menurutnya, semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan dapat terus dijaga dan menjadi energi positif dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Kami berharap semangat kebersamaan yang terjalin hari ini dapat terus terjaga dan menjadi energi positif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tambahnya.

Sebagai penutup, panitia membagikan doorprize kepada peserta. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat persatuan dan solidaritas jajaran Pemasyarakatan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.(rtc)

]]> Mon, 10 Aug 2026 14:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Iran-Angkat-Eks-Komandan-Garda-Revolusi-Jadi-Bos-Badan-Keamanan-Tertinggi--

Teheran - Mantan komandan tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Mohsen Rezaei, telah ditunjuk menjadi kepala badan keamanan nasional tertinggi negara tersebut.

Penunjukan Rezaei, seperti dilansir AFP, Senin (10/8/2026), diumumkan oleh kantor kepresidenan Iran pada Minggu (9/8) waktu setempat, menyusul mundurnya kepala badan keamanan nasional tertinggi Iran sebelumnya, Mohammad Bagher Zolghadr.

"Menyusul pengunduran diri Mohammad Bagher Zolghadr dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan penunjukannya untuk tugas baru, Presiden Masoud Pezeshkian telah menunjuk Mohsen Rezaei sebagai kepala badan ini," kata juru bicara kepresidenan Iran, Mehdi Tabatabaei, dalam pernyataan via media sosial X.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran merupakan badan pengambil keputusan tertinggi terkait keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Teheran. Badan penting ini dipimpin oleh sejumlah anggota termasuk Presiden Iran, para komandan militer tertinggi, dan pimpinan lembaga peradilan di negara tersebut.

Tujuan utama dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran adalah melindungi kedaulatan nasional dan menjaga Revolusi Islam.

Rezaei, yang kini berusia 71 tahun, pernah memimpin IRGC untuk periode tahun 1981 hingga tahun 1997 silam. Masa jabatannya memimpin IRGC mencakup hampir seluruh periode perang Iran melawan Irak, yang berkecamuk tahun 1980 hingga tahun 1998.

Dia kemudian menempati sejumlah jabatan politik tingkat tinggi di Teheran. Rezaei juga sempat menjabat sebagai penasihat militer untuk Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, yang menggantikan mendiang ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang meninggal akibat serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Pada Juli lalu, Rezaei menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz "lebih penting daripada puluhan bom atom". Selat Hormuz yang merupakan jalur perairan vital untuk pasokan minyak dan gas global, kini menjadi pusat konflik yang sedang berlangsung antara Iran dan AS.

Pendahulu Rezaei, Zolghadr, juga merupakan mantan komandan IRGC dan menjabat sejak Maret lalu. Zolghadr, menurut pernyataan kantor Pemimpin Tertinggi Iran, akan menjabat sebagai penasihat politik untuk Mojtaba Khamenei.(detik.com)

]]> Mon, 10 Aug 2026 13:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Alasan-Netanyahu-Tolak-Rencana-Damai-Gaza-yang-Didukung-Trump--

Jakarta - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk perdamaian di Gaza.Hal tersebut disampaikan Netanyahu pada Minggu (09/08), dengan menjelaskan bahwa pasukannya tidak akan mundur dari Gaza sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya.

"Israel menolak dokumen 15 poin itu," kata Netanyahu dalam rapat kabinet, merujuk pada rencana perdamaian yang didukung AS dan disetujui oleh Hamas pada akhir Juli 2026.

Militer Israel "tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai senjata Hamas benar-benar dilucuti," kata Netanyahu, sambil menambahkan bahwa hal tersebut juga mencakup "senjata berat, senjata ringan, dan semua jenis senjata."

Namun, Netanyahu mengatakan Tel Aviv tetap melakukan pembicaraan dengan Washington meskipun ada keberatan dari pihak AS. Ia menggambarkan Trump sebagai "teman terbaik di Gedung Putih," tetapi juga menambahkan "mereka memiliki gagasan, sebagian di antaranya dapat kami terima dan sebagian lainnya tidak, serta kami tahu cara mempertahankan pendirian kami dalam hal-hal ini."

Sejauh ini, pihak Gedung Putih belum memberikan komentar.

Rencana Trump soal pelucutan senjata Hamas

Pada Juli 2026, Trump mengumumkan tercapainya sebuah kemajuan terkait 15 poin rencana kerja yang bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Rencana yang disusun oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) itu menyerukan agar pasukan Israel mundur dan di saat yang sama Hamas juga menyerahkan senjatanya. Kemudian, Pasukan Stabilisasi Internasional (Internasional Stabilization Force/ISF) akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk menjaga keamanan di Gaza.

Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya hingga saat ini masih menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris.

Hamas sendiri menghindari penggunaan istilah "pelucutan senjata." Mereka menyatakan telah setuju menyerahkan senjatanya untuk disimpan di bawah administrasi teknokratik Palestina yang didukung AS, yang akan memerintah Gaza di bawah pengawasan Board of Peace.

Hamas menyatakan bahwa pelaksanaan kesepakatan tersebut juga bergantung pada pemenuhan kewajiban Israel, termasuk penarikan pasukan dan penghentian serangan.

"Kami berharap para mediator dan penjamin dari Amerika Serikat menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi rencana kerja tersebut dan tidak menghalangi proses ini karena alasan politik internal maupun pemilu," ujar Bassem Naim, anggota biro politik Hamas.

Hingga Minggu (09/08), Hamas menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

"Pilihan satu-satunya"

Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov menegaskan bahwa Israel juga tidak memiliki kewajiban apa pun sampai pihak Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya, termasuk senapan serbu.

Namun, kepada kantor berita Channel 12 Israel, Mladenov mengatakan bahwa militer Israel pada akhirnya harus mundur "sektor demi sektor" begitu senjata-senjata Hamas dikumpulkan dan dinonaktifkan.

"Pilihan yang kami tawarkan saat ini adalah satu-satunya jalan ke depan yang menjamin tragedi ini tidak terulang lagi," katanya, merujuk pada serangan yang dimulai Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang melawan Hamas di Jalur Gaza.

Mladenov mengatakan bahwa pembicaraan dengan Israel masih berlanjut dan ia berharap akan ada "hasil yang positif."

Pemilu Israel pengaruhi keputusan Netanyahu atas Gaza?

Ketidaksepakatan ini muncul pada momen yang sensitif secara politik bagi Netanyahu menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Pemilu nasional ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Israel sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 dan memicu operasi militer Israel yang masih berlangsung di Gaza.

Dalam beberapa jajak pendapat, perdana menteri tersebut bersaing ketat atau tertinggal dari para pesaingnya dan menghadapi tekanan dari anggota sayap kanan ekstrem dalam pemerintahannya yang menentang pemberian konsesi kepada Hamas.

Sementara, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyambut baik sikap Netanyahu.

"Kami berperang dengan tujuan utama, yaitu menghancurkan Hamas," tegasnya. "Tentara tidak boleh mundur, bahkan sejauh satu milimeter pun dari Jalur Gaza."

Perselisihan ini merupakan tanda terbaru dari adanya perbedaan pandangan antara Netanyahu dan Trump. Kedua pemimpin tersebut dianggap sebagai sekutu dekat, tetapi belakangan ini mereka berselisih mengenai cara menangani konflik di Iran, Lebanon, dan Gaza.

Rencana perdamaian Gaza ini didasarkan pada gencatan senjata yang dimediasi AS dan dicapai pada Oktober 2025.

Otoritas kesehatan Gaza menyatakan bahwa lebih dari 1.250 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak saat itu. Militer Israel menyatakan lima tentaranya tewas dalam periode yang sama.

Meskipun negosiasi mengenai rencana perdamaian tersebut masih berlangsung, pasukan Israel terus menguasai sebagian besar wilayah Gaza, sementara sebagian besar dari lebih 2 juta penduduk kantong wilayah tersebut telah mengungsi dan tinggal di wilayah pesisir yang jauh lebih kecil. Banyak di antaranya tinggal di dalam tenda-tenda atau bangunan yang rusak.(detik.com)

]]> Mon, 10 Aug 2026 13:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Panglima-TNI-Ikut-Rapat-di-DPR--Imbau-Masyarakat-Tak-Mudah-Terprovokasi--

Jakarta - Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah hari ini. Rapat tersebut membahas isu-isu strategis.

Rapat tersebut digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hadir dalam rapat itu, pimpinan Komisi I DPR, pimpinan Komisi III DPR, Mensesneg Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Panglima mengatakan rapat itu membahas isu-isu strategis. Dia mengimbau masyarakat untuk tak mudah terprovokasi.

"Jadi tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat," kata Agus usai rapat.

Dia meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Pihaknya akan terus melakukan patroli di sejumlah wilayah untuk mengamankan masyarakat.

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat," paparnya.

Terlebih, dia mengatakan Indonesia akan segera merayakan hari kemerdekaan. Dia menegaskan bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Apalagi nanti akan kita merayakan HUT Kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Panglima mengatakan pihaknya juga akan menurunkan personel saat HUT Kemerdekaan. Selain itu, juga berkoordinasi dengan Polri terkait keamanan.

"Iya, jadi kita juga berkoordinasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat lainnya supaya dalam pelaksanaan kegiatan pengamanannya bisa berkolaborasilah," ujarnya.

"Jadi tiap wilayah kita siapkan pengamanan, tentunya secara SOP kita membantu kepolisian," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menanggapi informasi yang beredar secara masif yang berkaitan dengan institusi TNI. Dia kembali meminta masyarakat tak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya

"Ya banyak ya, tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,"(detik.com)

]]> Mon, 10 Aug 2026 13:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kejagung-Panggil-16-Saksi-Korupsi-MBG--Direktur-Perusahaan-hingga-Yayasan-

Jakarta - Kejagung mengembangkan penanganan perkara korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 16 saksi dipanggil hari ini.

"Senin, 10 Agustus 2026, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memanggil 16 orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Anang mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan guna memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Sudah puluhan saksi diperiksa Kejagung terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola MBG ini.

"Proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ungkapnya.

Adapun 16 saksi diantaranya yaitu:

1. IDMAKN selaku Tenaga Ahli pada BGN

2. MK selaku Mitra SPPG Pejaten Barat

3. GW selaku Staff Keuangan PT NGS

4. Direktur PT MDT

5. Direktur PT AJS

6. Direktur PT WMB

7. Direktur PT ACG

8. Direktur PT BCS

9. Direktur PT BMA

10. Direktur PT EC

11. Direktur PT SSA

12. Direktur PT MHT

13. Direktur PT MTS

14. Yayasan PRL

15. Ketua Yayasan HJC dan HJM

16. MHN

80 Orang Diperiksa

Sebelumnya, Kejagung menyampaikan perkembangan penanganan perkara korupsi tata kelola MBG pada BGN. Kejagung mengatakan telah memeriksa 80 orang saksi.

"MBG sudah banyak saksi yang diperiksa, lebih dari 80 orang lebih. Terus sudah dalam, tapi pemeriksaan tetap berlanjut. Terakhir diperiksa tersangka Lodewyk Pusung ya," ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat (7/8).

Anang sekaligus menjelaskan terkait keterlibatan salah seorang oknum TNI dalam perkara tersebut. Anang mengatakan untuk oknum TNI penanganannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Sampai sekarang setahu saya yang jelas itu kan dari penyidik ke pidmil ya," jelas Anang.

Status oknum TNI tersebut, kata Anang, masih sebagai saksi. Namun, untuk lebih jauhnya, Anang mengatakan penanganan perkara fokus ditangani oleh pihak Jampidmil.

"Tapi masih saksi setahu saya ya statusnya. Sudah diserahkan itu, sudah kewenangannya. Saya tidak secara pasti tahunya. Yang jelas dari terakhir itu kan diserahkan ke Puspomil,"(detik.com)

]]> Mon, 10 Aug 2026 13:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/UAS-Apresiasi-Ekspedisi-Merah-Putih-Polda-Riau-Perkuat-Kesatuan-NKRI

Pekanbaru - Ustaz Abdul Somad (UAS) menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan jajarannya yang melaksanakan Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, langkah tersebut membuktikan bahwa

Salah satu kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi yang disorot oleh UAS adalah kehadiran Polda Riau di wilayah Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Kecamatan Concong merupakan wilayah terluar Kabupaten Inhil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Pernah dengar kata Concong? Dari Pekanbaru ke Tembilahan lebih kurang tujuh jam, melewati jalan naik turun, melewati 1.000 parit, setelah itu naik speed baru sampai," ujar UAS dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, dengan kehadiran Polri di wilayah Concong memberikan kesan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat. Dengan adanya kegiatan ekspedisi ini, masyarakat di wilayah terluar dapat ikut merasakan langsung kehadiran negara di tengah-tengah mereka.

"Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak di sana ketika seumur hidup mereka baru itu melihat ada Polisi Jenderal bisa sampai ke kampung halaman mereka?," katanya.

Menurutnya, kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 ini bukan hanya sekadar kegiatan untuk menjangkau wilayah yang berbatasan secara geografis. Lebih dari itu, ekspedisi tersebut dinilai penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mudah-mudahan dengan menyentuh hati saudara kita, memperkuat NKRI, menyatukan lagi serpihan-serpihan yang berkecai, yang patah disambung, yang retak direkat menyatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," imbuhnya.

Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas terlaksananya kegiatan ekspedisi tersebut. Ia juga memberikan dukungan agar Ekspedisi Merah Putih Presisi ini berjalan sukses.

"Saya ucapkan tahniah, selamat buat bapak-bapak, saudara-saudara kita yang sudah mengerahkan segenap kemampuan tenaganya sampai ke (wilayah) terluar, tertinggal, dan terjauh," kata UAS dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

UAS berharap dengan hadirnya Polri di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan itu dapat menyatukan kembali seluruh bangsa dalam bingkai persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ekspedisi Merah Putih Presisi digelar Polda Riau dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ekspedisi dilakukan oleh jajaran Polda dan Polres pada 1-17 Agustus 2026.

Program tersebut merupakan implementasi semangat menghadirkan negara hingga titik terluar Indonesia dengan menggabungkan pelayanan kepolisian, penguatan nasionalisme, kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, hingga pelestarian lingkungan melalui Green Policing.

Dalam setiap perjalanan, personel kepolisian tidak sekadar membawa Bendera Merah Putih, tetapi juga melaksanakan bakti kesehatan, menyalurkan bantuan sosial dan perlengkapan sekolah, memberikan sarana pendukung bagi masyarakat pesisir, melakukan penanaman mangrove dan pohon, hingga berdialog langsung dengan tokoh serta masyarakat setempat.(detik.com)

]]> Mon, 10 Aug 2026 13:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Gus-Ipul-Cek-Langsung-Kesiapan-Tambakberas-Sambut-Peserta-Muktamar-NU--

Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengecek langsung kesiapan kamar bagi peserta Muktamar di Tower 5 Universitas KH A Wahab Hasbullah (UNWAHA), Jombang. Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU ini bahkan ikut menempelkan stiker pembagian lokasi kamar bagi muktamirin.

Tak sekadar mengecek, keduanya juga ikut menata kamar. Gus Ipul Bersama Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU KH Abdurrozaq Sholeh (Gus Rozaq) terlihat merapikan kasur yang berjajar di ruang-ruang kelas kampus, sekaligus memasangkan cover kasur dan sarung bantal yang nantinya digunakan peserta Muktamar.

Seusai mengecek kamar, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) ini memimpin apel para panitia yang akan bertugas melayani muktamirin di Tower 5 UNWAHA. Ia juga menggelar rapat bersama jajaran panitia lokal untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Di hadapan panitia, Gus Ipul mengingatkan Muktamar ke-35 NU memiliki makna tersendiri karena diselenggarakan di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, pesantren yang memiliki hubungan erat dengan sejarah para pendiri NU.

"Kita kembali ke pangkuan muassis. Karena itu, mari kerahkan seluruh kemampuan kita. Kita berharap dari Muktamar ini mendapatkan keberkahan," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Gus Ipul memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran panitia lokal yang bekerja keras menyiapkan Muktamar dalam waktu relatif singkat. Menurut Gus Ipul, lokasi Muktamar baru ditetapkan sekitar 50 hari sebelum pelaksanaan.

"Sekarang tinggal 17 hari lagi. Tetapi karena kerja sama dan kerja keras seluruh panitia, hari ini kita optimistis, insyaallah kita sangat siap," ujar Gus Ipul.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Gus Ipul mengatakan PBNU juga akan mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka Muktamar pada 27 Agustus.

"Insyaallah Presiden datang untuk membuka Muktamar pada tanggal 27 Agustus," kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jombang, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan pesantren dan lokasi-lokasi Muktamar.

Selama kegiatan berlangsung, mobilitas peserta dan warga NU yang datang ke Jombang diperkirakan akan meningkat.

"PBNU memohon maaf jika nanti selama penyelenggaraan Muktamar ada pengalihan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kemacetan. Kami mohon maaf kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar pesantren," ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, selain peserta resmi Muktamar, diperkirakan akan banyak warga NU yang datang ke Jombang untuk ikut menyemarakkan forum tertinggi lima tahunan organisasi tersebut.

Gus Ipul sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu persiapan Muktamar, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah (pemda), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, hingga masyarakat sekitar.

"Kami berterima kasih kepada kepolisian, pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan terutama masyarakat di sekitar pesantren yang sejak awal ikut membantu dan mendukung persiapan Muktamar," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU Gus Rozaq mengajak seluruh panitia menjadikan kesempatan menjadi tuan rumah Muktamar sebagai momentum untuk berkhidmat dan melayani para kiai serta ulama dengan sebaik-baiknya.

"Seratus tahun lagi belum tentu Muktamar kembali ke Tambakberas. Maka dari itu, mari kita serius melayani para ulama. Niatnya ditata, niat yang ikhlas," kata Gus Rozaq.

Menurut Gus Rozaq, pelaksanaan Muktamar ke-35 NU juga akan menjadikan Tambakberas sebagai salah satu pusat perhatian warga Nahdliyin dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri.

"Seluruh dunia akan memandang Tambakberas. Karena itu, mari kita tunjukkan pelayanan terbaik kita kepada para kiai, ulama, dan seluruh muktamirin,"(detik.com)

]]> Mon, 10 Aug 2026 13:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Penembakan-Brutal-ke-Sekolah-Elite-di-Thailand--7-Orang-Tewas

Jumlah korban tewas dalam insiden penembakan di sebuah sekolah menengah di Provinsi Nonthaburi, dekat Bangkok, Thailand, bertambah menjadi tujuh orang.

Informasi tersebut dikonfirmasi kepolisian setempat dan dilaporkan media nasional Thailand, Thai PBS, pada Jumat (7/8/2026).

Berdasarkan data terbaru, tujuh korban meninggal terdiri atas tiga guru, tiga siswa, serta pelaku yang merupakan siswa kelas 9 di sekolah tersebut. Polisi menyebut pelaku mengakhiri hidupnya setelah melakukan aksi penembakan.

Selain korban tewas, dua orang dilaporkan mengalami luka berat, sementara 15 lainnya menderita luka-luka akibat insiden tersebut.

Thai PBS melaporkan dua orang meninggal dunia dan lebih dari 20 orang terluka. Namun, jumlah korban kemudian bertambah setelah proses evakuasi dan pendataan oleh pihak berwenang.

Peristiwa itu terjadi di Sekolah Menengah Debsirin, salah satu sekolah unggulan di Thailand yang berada di Provinsi Nonthaburi, wilayah yang berbatasan dengan Bangkok.

Sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan bagi siswa kelas 7 hingga kelas 12 dan dikenal sebagai salah satu institusi favorit untuk mempersiapkan siswa menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi.

Hingga kini, kepolisian Thailand masih menyelidiki motif penembakan tersebut.(merdeka.com)

]]> Mon, 10 Aug 2026 13:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kecelakaan-Beruntun-di-Sudirman-Pekanbaru--Pengendara-Scoopy-Tewas-di-Tempat

PEKANBARU-Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Jenderal Sudirman jalur timur, tepat di depan Hotel Ratu Mayang Garden, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam kecelakaan tersebut, seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy BM 6917 ACD, Devon Syawal (25), meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Satrio WB Wicaksana mengatakan, kecelakaan melibatkan tiga kendaraan, yakni Honda Scoopy BM 6917 ACD, Nissan Livina BM 1775 QB, serta satu mobil.

"Kecelakaan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman jalur timur, depan Hotel Ratu Mayang Garden. Ada tiga kendaraan yang terlibat, dan satu kendaraan masih dalam penyelidikan karena melarikan diri dari TKP," kata Kompol Satrio, Ahad (9/8/2026).

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), Honda Scoopy yang dikendarai Devon bergerak dari arah utara menuju selatan.

Saat berada di depan Hotel Ratu Mayang Garden, pengendara Scoopy diduga hendak mendahului mobil yang berada di depannya melalui sebelah kiri.

Namun, saat melakukan manuver tersebut, sepeda motor korban kemudian menabrak Nissan Livina BM 1775 QB yang berada di lajur kiri. Nissan Livina dikemudikan Satria Abdillah Teony B (35), dengan penumpang Irma Sari (32).

Setelah bertabrakan dengan Nissan Livina, sepeda motor korban terpental ke arah kanan. Korban kemudian kembali bertabrakan dengan mobil yang sebelumnya hendak didahuluinya.

"Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor mengalami luka berat pada bagian kepala, telinga dan mulut mengeluarkan darah. Korban meninggal dunia di TKP dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru," ujar Satrio.

Sementara itu, Honda Scoopy mengalami kerusakan pada bodi sebelah kiri. Nissan Livina mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan.

"Untuk kendaraan yang melarikan diri, saat ini masih dilakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas kendaraan dan pengemudinya," katanya.

Kompol Satrio mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan dan berhati-hati saat berkendara, terutama ketika melakukan manuver atau mendahului kendaraan lain.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman dan tidak memaksakan diri ketika hendak mendahului kendaraan lain. Keselamatan harus menjadi yang utama," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pengendara agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik serta menggunakan perlengkapan keselamatan, khususnya helm bagi pengendara dan penumpang sepeda motor.(ckplh)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Harga-Kelapa-Anjlok-Drastis--Tokoh-Pemuda-Inhil-Minta-Negara-Hadir

PEKANBARU-Anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kembali mendapat sorotan banyak pihak.Saat ini harga kelapa di Inhil jatuh menyentuh level Rp1.800 per kg. Padahal harga normalnya berada pada kisaran Rp7.000. Anjloknya harga kelapa sangat mengganggu perekonomian masyarakat di Negeri Seribu Parit itu sebab komoditas tersebut merupakan mayoritas sumber penghasilan masyarakat di sana.

Tokoh muda Riau yang berasal dari Indragiri Hilir Munawir Mattareng menyoroti anjloknya harga kelapa. Munawir mengatakan anjloknya harga kelapa di Indragiri Hilir (Inhil) hingga menyentuh level Rp1.800 per kg sangat disesalkan.

"Jawaban dari perusahaan dan Pemda memang kerap berpijak pada alasan pasar global dan mekanisme ekonomi normatif, namun hal tersebut bukan jawaban yang diinginkan petani," ujarnya, Senin (10/8/2026).

Di satu sisi argumen pihak perusahaan menilai harga kelapa turun akibat lesunya pasar dunia, turunnya harga produk turunan, serta sepinya ekspor. Sedangkan Pemda menyatakan pemerintah tidak bisa mengintervensi harga karena mengikuti mekanisme pasar bebas. "Padahal Pemda bisa meminta pemerintah mengawasi rantai pasok agar tidak terjadi dugaan praktik monopoli atau rantai tengkulak yang merugikan petani secara sepihak," ujarnya.

Terakhir Munawir meminta negara harus hadir di tengah jeritan masyarakat mematahkan argumen bahwa pemerintah pasif. "Konstitusi dan UU mewajibkan negara hadir melindungi kesejahteraan rakyatnya,(ckplh)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Personel-Brimobda-Riau-Briptu-Aqil-Raih-Medali-Perak-Kejurnas-Muaythai

PEKANBARU-Personel Satuan Brimob Polda Riau, Briptu Aqil Jamik H., menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali perak atau juara II pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Muaythai atau Indonesia Muaythai Championship di Kota Bekasi, Senin (10/8/2026).

Briptu Aqil turun pada kelas 67 kilogram dengan mewakili kontingen Riau. Dalam pertandingan tersebut, ia menghadapi atlet asal DKI Jakarta, Humam.

Meski harus puas menempati posisi runner-up, Briptu Aqil menunjukkan semangat juang dan kemampuan terbaiknya dalam pertandingan. Prestasi tersebut sekaligus membawa nama Riau dan Satuan Brimob Polda Riau di ajang olahraga tingkat nasional.

Komandan Satuan Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., mengapresiasi perjuangan dan prestasi yang ditorehkan Briptu Aqil.

"Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, latihan, dan semangat juang yang ditunjukkan oleh Briptu Aqil. Kami mengapresiasi perjuangan yang telah dilakukan dan berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan serta meraih prestasi yang lebih tinggi ke depannya," ujar I Ketut.

Sementara itu, Briptu Aqil Jamik H. bersyukur atas hasil yang diraihnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, keluarga, rekan-rekan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama mengikuti kejuaraan.

"Alhamdulillah, saya bersyukur dapat meraih medali perak untuk kontingen Riau. Hasil ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berlatih dan memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada pimpinan, keluarga, rekan-rekan, serta seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan," kata Aqil.

Prestasi tersebut menunjukkan bahwa personel Satuan Brimob Polda Riau tidak hanya dituntut memiliki kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu mengembangkan potensi di bidang olahraga dan berprestasi di tingkat nasional.

Satuan Brimob Polda Riau pun terus mendorong personelnya untuk mengembangkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengharumkan nama institusi dan Provinsi Riau melalui berbagai prestasi.(ckplh)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Sempena-HUT-ke-81-RI--PGN-Area-Pekanbaru-Gelar-Donor-Darah-Rutin

PEKANBARU-Bersempena hari kemerdekaan republik Indonesia ke-81, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Pekanbaru menggelar aksi donor darah.

Kegiatan tahunan ini sebagai salah satu bentuk semangat mengisi kemerdekaan. Donor darah ini menarik antusiasme seluruh karyawan PGN dan Masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan yang digelar Senin (10/8/2026).

Donor darah yang digelar di Kantor PGN di Kompleks Perkantoran Jalan Sudirman, Pekanbaru ini mengusung tagline “Energi Merah Putih: Mengalirkan Kebaikan, Menghidupkan Harapan".

Head Area PGN Pekanbaru, Charly Manulang, mengatakan kegiatan donor darah menjadi salah satu bentuk rasa syukur perusahaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Ia bersyukur, kegiatan ini bisa terselenggara tiap tahunnya.

“Ini adalah salah satu wujud syukur dan keselamatan dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Bagaimana kita juga bisa berperan aktif memberikan kontribusi bagi lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan donor darah ini,” ujar Charly.

Sebanyak 96 kantong darah berhasil terkumpul dari 70 kantong yang ditargetkan PGN Area Pekanbaru

Tidak hanya karyawan dan internal perusahaan, PGN Area Pekanbaru turut mengundang sejumlah pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya perwakilan instansi pemerintah, Kodam, Obvitnas, anak perusahaan, serta mitra usaha PGN seperti Pertagas dan TGI.

PGN juga mengajak calon pelanggan yang berada di wilayah Pekanbaru untuk ikut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Kemarin kita mengundang juga beberapa stakeholder, Kodam, Obvitnas, anak-anak usaha kita seperti Pertagas, TGI, dan calon-calon pelanggan yang sedang berada di Pekanbaru,” ujarnya.

Charly berharap kegiatan donor darah tidak hanya menjadi agenda seremonial dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI. Menurutnya, darah yang terkumpul diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan “Energi Merah Putih”, PGN Area Pekanbaru ingin memperkuat peran perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial. Kepedulian tersebut dinilai dapat berjalan beriringan dengan tugas perusahaan dalam mendukung kebutuhan energi masyarakat.

Kegiatan donor darah juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dengan melibatkan perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam aksi sosial yang memberikan manfaat langsung.

Selain donor darah, PGN Area Pekanbaru juga menyiapkan kegiatan lainnya dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Perusahaan akan menggelar berbagai perlombaan khas peringatan 17 Agustus pada 17 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan bersama masyarakat di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.(ckplh)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/69-Tahun-Riau--Bersatu-dalam-Keberagaman--Maju-dalam-Pembangunan--Benarkah-

Semboyan “Bersatu Dalam Keberagaman, Maju Dalam Pembangunan” terdengar indah ketika Riau memperingati hari jadinya yang ke-69 pada 9 Agustus 2026. Tetapi pertanyaan rakyat sederhana: benarkah Riau sudah bersatu dalam keberagaman dan benar-benar maju dalam pembangunan?

Pertanyaan ini bukan untuk merusak suasana hari jadi Riau. Justru sebaliknya, HUT ke-69 seharusnya menjadi momentum untuk bercermin. Sudah sejauh mana perjalanan Riau selama 69 tahun? Apa yang sudah berhasil? Apa yang masih gagal? Dan apa yang harus diperbaiki?

Sebab ukuran kemajuan sebuah daerah bukan hanya banyaknya baliho ucapan selamat, seremoni, rapat, penghargaan, atau pembangunan gedung pemerintahan. Ukuran kemajuan adalah seberapa jauh rakyat merasakan hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.

Riau Kaya, Tetapi Rakyat Masih Bertanya

Riau dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya sumber daya alam. Minyak dan gas bumi, perkebunan sawit, kehutanan, pulp dan kertas, serta berbagai potensi ekonomi lainnya menjadi kekuatan besar daerah ini.

Tetapi ironisnya, di daerah penghasil minyak, masyarakat masih bisa melihat antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Di daerah yang kaya sumber daya alam, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kualitas jalan, pelayanan publik, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan.

Di sinilah pertanyaan besar itu muncul: Kalau Riau kaya, mengapa sebagian masyarakat masih merasa hidup dalam keterbatasan? Tentu pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu atau dua tahun. Tetapi setelah 69 tahun, evaluasi harus dilakukan dengan jujur.

Jangan sampai kekayaan alam hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah, sementara rakyat hanya menjadi penonton pembangunan.

Peringatan HUT Riau sering terasa semarak di sekitar Kantor Gubernur, DPRD Riau dan pusat pemerintahan. Tetapi bagaimana suasana di kabupaten, kota, kecamatan dan desa? Apakah semangat HUT Riau benar-benar terasa sampai ke pelosok? Apakah masyarakat memasang umbul-umbul karena kesadaran dan kebanggaan, atau justru tidak merasakan bahwa hari jadi provinsi ini berkaitan langsung dengan kehidupan mereka?

Riau bukan hanya Pekanbaru. Riau adalah Siak, Bengkalis, Dumai, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti dan seluruh wilayah yang ada di dalamnya.

Pembangunan yang disebut maju harus terasa di seluruh wilayah tersebut. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat dari wajah pusat pemerintahan, sementara masyarakat di daerah masih menghadapi jalan rusak, infrastruktur dasar yang terbatas, persoalan banjir, pelayanan publik yang belum maksimal dan berbagai persoalan ekonomi. Riau harus dibangun dari pinggiran, bukan hanya dari pusat pemerintahan.

Bersatu Bukan Berarti Diam Terhadap Persoalan

“Bersatu dalam keberagaman” juga harus dimaknai dengan benar. Bersatu bukan berarti semua orang harus diam ketika melihat persoalan. Bersatu bukan berarti masyarakat tidak boleh mengkritik pemerintah.

Bersatu justru berarti pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh masyarakat, pers dan rakyat dapat duduk bersama membicarakan persoalan Riau secara terbuka. Kritik bukan musuh pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi.

Kalau ada dugaan korupsi, biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Kalau ada kesalahan pengelolaan anggaran, perbaiki. Kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat, evaluasi. Jangan setiap kritik dianggap sebagai serangan politik. Riau membutuhkan budaya pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan berani melakukan koreksi.

Pada usia 69 tahun, persoalan pemberantasan korupsi juga harus menjadi perhatian serius. Rakyat tentu tidak ingin setiap tahun mendengar slogan antikorupsi, tetapi kemudian muncul lagi kasus dugaan korupsi baru.

Kalau benar ingin Riau maju, maka pemerintah harus menunjukkan bahwa uang rakyat benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat. APBD harus transparan. Pengadaan barang dan jasa harus terbuka. Proyek pembangunan harus jelas siapa pelaksananya, berapa anggarannya dan apa hasilnya. Masyarakat harus mudah mengawasi.

Begitu pula perkara-perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum harus mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat bertahun-tahun menunggu tanpa kejelasan.

Dalam negara hukum, seseorang tentu harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi proses hukum juga harus transparan dan tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan. Ia harus dibuktikan dengan tindakan.

Ketika Riau mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadikannya sebagai persoalan administrasi. WDP harus menjadi bahan introspeksi.

Apa yang menyebabkan masih ada persoalan dalam laporan keuangan dan pengelolaan aset? Apa yang harus diperbaiki? Siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan? Dan apakah masyarakat bisa melihat perubahan nyata pada tahun berikutnya?

Jangan sampai opini BPK hanya menjadi berita sehari, kemudian dilupakan. Karena di balik laporan keuangan pemerintah terdapat uang rakyat. Setiap rupiah APBD berasal dari masyarakat dan sumber daya yang dimiliki daerah. Karena itu masyarakat berhak tahu ke mana uang tersebut digunakan.

DPRD Harus Introspeksi

Pembangunan Riau bukan hanya tanggung jawab gubernur. DPRD juga mempunyai tanggung jawab besar. DPRD adalah lembaga yang membawa suara masyarakat, menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Maka DPRD jangan hanya aktif ketika rapat atau ketika membahas anggaran.

DPRD harus aktif mengawasi pembangunan. Kalau ada jalan rusak, tanyakan. Kalau ada proyek bermasalah, awasi. Kalau ada dugaan penyimpangan anggaran, minta penjelasan. Kalau ada persoalan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat, jangan diam. Rakyat memilih wakilnya bukan untuk sekadar duduk di kursi empuk gedung dewan. Rakyat memilih wakilnya untuk mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Usia 69 tahun seharusnya membuat Riau semakin dewasa. Karena itu, HUT Riau jangan hanya diisi dengan upacara, hiburan, perlombaan, pemasangan baliho dan ucapan selamat. Semua itu boleh dilakukan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membuat rapor pembangunan Riau. Berapa persen jalan provinsi yang benar-benar baik? Berapa angka kemiskinan? Bagaimana pengangguran? Bagaimana kualitas pendidikan? Bagaimana pelayanan kesehatan? Bagaimana kondisi desa-desa? Bagaimana pengelolaan sumber daya alam? Berapa besar kebocoran anggaran yang berhasil dicegah? Berapa banyak rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti? Berapa banyak kasus korupsi yang sudah mendapatkan kepastian hukum?

Itulah pertanyaan yang seharusnya dijawab pada usia 69 tahun. Riau harus berani bermimpi lebih besar Riau sebenarnya mempunyai modal yang luar biasa. Sumber daya alam besar. Letak geografis strategis. Dekat dengan jalur perdagangan internasional. Memiliki perkebunan besar. Memiliki kawasan industri. Memiliki sumber daya manusia. Memiliki budaya Melayu yang kuat dan masyarakat yang beragam.

Persoalannya adalah bagaimana semua potensi tersebut dikelola dengan pemerintahan yang bersih, profesional dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Jangan sampai Riau hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati di tempat lain.

Riau harus mulai berpikir bagaimana sumber daya alam menghasilkan industri, lapangan kerja dan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Anak-anak Riau harus mendapatkan kesempatan menjadi tenaga profesional di daerahnya sendiri. Pengusaha lokal harus diberi ruang berkembang. UMKM harus diperkuat. Desa harus diberdayakan. Dan pembangunan harus mempunyai target yang jelas.

69 Tahun Bukan Waktu Untuk Berpuas Diri

Usia 69 tahun bukan usia muda lagi. Karena itu Riau tidak boleh terus-menerus menggunakan alasan “masih dalam proses pembangunan”. Memang pembangunan tidak pernah selesai. Tetapi setiap periode pemerintahan harus meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau jalan rusak, harus diperbaiki. Kalau pelayanan buruk, harus dibenahi. Kalau birokrasi lambat, harus dipercepat. Kalau korupsi terjadi, harus ditindak. Kalau anggaran tidak efektif, harus dievaluasi. Kalau pembangunan tidak merata, harus dikoreksi. Itulah makna pembangunan.

Pada akhirnya rakyat Riau tidak terlalu membutuhkan slogan yang indah. Rakyat membutuhkan jalan yang baik. Membutuhkan BBM yang tersedia tanpa antrean berjam-jam. Membutuhkan sekolah yang layak. Membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah. Membutuhkan pekerjaan. Membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Membutuhkan pemerintahan yang jujur. Membutuhkan aparat penegak hukum yang adil.

Dan yang paling penting, rakyat membutuhkan kepastian bahwa uang dan kekayaan daerah dikelola untuk kepentingan rakyat. Maka pada HUT Riau ke-69 ini, slogan “Bersatu dalam keberagaman, maju dalam pembangunan” jangan hanya menjadi kalimat di spanduk. Jadikan ia sebagai janji yang harus dibuktikan.

Bersatu berarti pemerintah dan rakyat bersama-sama membangun Riau. Beragam berarti semua kelompok mendapat tempat dan kesempatan yang sama. Maju berarti pembangunan benar-benar dirasakan sampai ke pelosok. Dan bermartabat berarti pemerintahan bersih, transparan serta berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Selamat ulang tahun ke-69 Provinsi Riau. Tidak perlu takut mengakui kekurangan. Sebab daerah yang besar bukan daerah yang selalu mengatakan dirinya sudah maju. Daerah yang besar adalah daerah yang berani mengakui kekurangannya, memperbaikinya, dan terus bergerak maju.

Riau punya kekayaan alam yang besar. Riau punya masyarakat yang beragam. Riau punya sejarah panjang.

Kini yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuktikan bahwa pada usia 69 tahun, Riau bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya keadilan, kaya integritas, kaya pembangunan dan kaya kesejahteraan rakyat.(ckplh)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Empat-Mantan-Gubernur-Kompak-Bicara-Riau--Efisiensi--PAD-dan-Kebutuhan-Dasar

PEKANBARU-Memasuki usia ke-69 tahun, Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal, pembangunan infrastruktur hingga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Empat mantan Gubernur Riau, yakni Arsyadjuliandi Rachman atau Andi Rachman, Syamsuar, Annas Maamun dan Wan Thamrin Hasyim, menyampaikan pandangan serta harapan mereka untuk masa depan Bumi Lancang Kuning.

Keempat tokoh tersebut sepakat bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat efisiensi, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menentukan skala prioritas dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.Pandangan itu disampaikan seusai Upacara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (9/8/2026).Mantan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menilai pertambahan usia Provinsi Riau harus diikuti dengan kemajuan pembangunan.Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak mudah. Kebijakan efisiensi dan defisit anggaran membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas.

Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menghentikan pembangunan.

"Umur bertambah, mudah-mudahan semakin maju. Meskipun dalam kondisi keuangan yang defisit dan efisiensi, kita harus bergerak terus," kata Andi Rachman.Menurutnya, efisiensi harus dilakukan secara serius di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas perlu ditekan, sementara pemerintah harus lebih agresif menggali sumber pendapatan baru.

"Di tengah defisit ini, efisiensi harus dilakukan oleh semua OPD. Kemudian menggali lebih banyak lagi potensi PAD. Harus lebih keras lagi," ujarnya.

Ia menilai optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Syamsuar: Riau Harus Kompak

Harapan agar Riau terus berkembang juga disampaikan mantan Gubernur Riau Syamsuar.

Ia berharap pembangunan di Riau semakin memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Semoga Riau semakin maju dan berkarya untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi terus maju," kata Syamsuar.

Syamsuar juga menyoroti kondisi anggaran daerah yang saat ini cukup berat. Meski demikian, ia optimistis masih terdapat sejumlah peluang untuk meningkatkan PAD.

Ia menyebut beberapa program peningkatan pendapatan daerah yang sebelumnya disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam amanat upacara.

"Apalagi dalam kondisi sekarang, berkaitan dengan anggaran memang agak sulit. Tapi kami yakin dan percaya, seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, ada beberapa program yang diharapkan dapat meningkatkan PAD," ujarnya.

Menurut Syamsuar, persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian. Dibutuhkan kekompakan seluruh elemen masyarakat.

"Untuk mengejar ketertinggalan ini, saya yakin berkat kerja sama kita semua. Mari kompak dan bersatu agar persoalan-persoalan yang ada di Riau dapat kita hadapi bersama dengan sebaik-baiknya, sehingga Riau semakin maju," katanya.

Annas Maamun: Dahulukan Kebutuhan Dasar

Sementara itu, mantan Gubernur Riau Annas Maamun menekankan pentingnya pemerintah menentukan skala prioritas dalam pembangunan, terutama ketika kemampuan anggaran terbatas.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan masyarakat. Anggaran yang tersedia sebaiknya lebih dahulu diarahkan pada kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

"Pertama kita bangkitkan semangat. Kita bangun apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang diinginkan masyarakat," kata Annas.

Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, pembangunan drainase, sekolah, tenaga pengajar, klinik dan puskesmas.

"Yang dibutuhkan masyarakat itu kan mereka cuma minta jalan diperbaiki, drainase dibangun, bangun sekolah, siapkan gurunya, bangun klinik, puskesmas," ujarnya.

Menurut Annas, pembangunan lainnya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kondisi keuangan daerah memungkinkan.

"Kalau ada lebih duit lagi, bangun rumah ibadah. Itu saja. Kalau itu dibangun, senang rakyat itu," katanya.

Wan Thamrin Dorong Persatuan

Mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menyoroti pentingnya persatuan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi Riau semakin kompleks sehingga pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri.

"Pemda dan semua komponen harus bersatu untuk membangun Riau lebih baik lagi. Satukan langkah untuk pembangunan Riau ke depan," kata Wan Thamrin.

Ia menilai partisipasi masyarakat semakin dibutuhkan di tengah keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah.

"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di tengah tantangan yang sekarang banyak dihadapi pemerintah daerah. Untuk menghadapi masalah itu kita harus bersatu," ujarnya.

Wan Thamrin juga mengingatkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Riau. Kekayaan tersebut, menurutnya, harus mampu diolah menjadi peluang ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Dengan bersatu akan ada pemikiran dan potensi apa yang bisa kita gali ke depan. Jangan sampai Riau yang kaya sumber daya alam ini, tetapi tidak bisa merebut peluang yang ada," tegasnya.

Mantan Pemimpin Riau Hadiri HUT ke-69

Keempat mantan gubernur tersebut hadir bersama sejumlah mantan pemimpin Riau lainnya dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.

Selain Andi Rachman, Syamsuar, Annas Maamun dan Wan Thamrin Hasyim, turut hadir Saleh Djasit, Wan Abubakar dan Mambang Mit. Rahman Hadi juga terlihat di antara para undangan.

Kehadiran sejumlah mantan kepala daerah dalam satu deretan menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Riau tahun ini.

Mereka kompak mengenakan pakaian Melayu bernuansa abu-abu yang dipadukan dengan kain songket serta tanjak hitam bermotif.

Upacara dipimpin langsung Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal bertindak sebagai komandan upacara, sedangkan doa dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Muliardi.(halloriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/SPPG-MBG-di-Riau-Belum-Semua-Kantongi-SLHS--Ini-Penjelasan-KPP-Pekanbaru

PEKANBARU-Sekitar 85 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Riau disebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPP) Pekanbaru, Syartiwidya, mengatakan sertifikat tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan standar kebersihan dan keamanan pengolahan makanan pada program MBG.

"Hampir semua sudah ada SLHS. Sekitar 85 persen sudah ada," kata Syartiwidya, Jumat (7/8/2026).Namun, perempuan yang akrab disapa Widya tersebut belum merinci jumlah SPPG yang telah maupun belum mengantongi SLHS.

Menurut Widya, saat ini terdapat 785 SPPG yang dinyatakan sudah operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 672 SPPG telah benar-benar menjalankan kegiatan pelayanan.

Selama pelaksanaan program MBG, sejumlah SPPG juga sempat dikenai penghentian sementara atau suspend."Tidak ada yang ditutup, hanya suspend sementara saja. Sedang proses untuk buka kembali," ujarnya.Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengingatkan akan menutup SPPG yang belum mengantongi SLHS hingga batas waktu yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026.Ketika ditanya mengenai nasib sekitar 15 persen SPPG di Riau yang belum memiliki SLHS, Widya menyebut proses pemenuhan persyaratan masih berjalan.

"Masih proses, jadi tidak masuk dalam yang tanggal 10 (Agustus) itu," katanya.

SLHS merupakan sertifikat yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi untuk memastikan pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan.

Kepemilikan sertifikat tersebut ditegaskan sebagai salah satu persyaratan penting bagi operasional dapur SPPG, bukan sekadar kelengkapan administrasi.

Pengetatan standar tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, terutama menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat di beberapa daerah.

Dengan pemenuhan SLHS, pengelola SPPG diharapkan dapat memastikan proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar higiene dan sanitasi.(halloriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/DPRD-Pekanbaru-Pertanyakan-Realisasi-PAD-2026-yang-Ditargetkan-Rp1-3-Triliun

PEKANBARU-DPRD Kota Pekanbaru menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang ditargetkan mencapai Rp1,3 triliun. Hingga awal Agustus, Komisi II DPRD Pekanbaru mengaku belum memperoleh informasi rinci mengenai capaian PAD yang telah dihimpun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Target PAD 2026 sebesar Rp1,3 triliun tersebut meningkat dibandingkan realisasi PAD tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Komisi II DPRD Pekanbaru menilai perlu ada evaluasi terhadap perkembangan penerimaan daerah untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin SE MH, mengatakan pihaknya membutuhkan penjelasan langsung dari Bapenda terkait perkembangan realisasi PAD, termasuk capaian dari masing-masing sektor pendapatan.

"Ini perlu penjelasan langsung dari Bapenda terkait perkembangan realisasi PAD, termasuk capaian masing-masing sektor pendapatan," kata Zainal kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (8/8/2026).

Menurut Zainal, data mengenai realisasi PAD penting bagi DPRD untuk mengukur sejauh mana kinerja penerimaan daerah berjalan dan mengetahui potensi sektor yang masih dapat dioptimalkan.Ia mengatakan Komisi II berencana memanggil Bapenda Pekanbaru dalam rapat dengar pendapat atau hearing pada pekan ini.

"Pekan ini kita panggil hearing Bapenda. Kita ingin tahu sejauh mana realisasi PAD sampai hari ini. Termasuk juga kita hearing untuk R-APBD 2027," ujarnya.

Zainal menegaskan, DPRD membutuhkan data yang jelas dan terukur mengenai kondisi penerimaan daerah. Data tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi untuk mencari peluang peningkatan PAD sekaligus mengantisipasi apabila terdapat sektor pendapatan yang belum mencapai target.Politisi Partai Gerindra itu juga meminta adanya keterbukaan mengenai sektor-sektor yang menjadi penyumbang PAD terbesar maupun sektor yang masih menghadapi kendala.

"Makanya kita bahas bersama dalam hearing untuk mencari solusinya," katanya.

Dalam hearing tersebut, Komisi II akan meminta Bapenda memaparkan secara rinci perkembangan PAD 2026, termasuk capaian setiap sektor pendapatan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam memenuhi target.

DPRD juga akan melihat langkah yang perlu dilakukan Pemko Pekanbaru untuk mengoptimalkan penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran.

Target PAD menjadi perhatian karena kondisi fiskal daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, APBD Kota Pekanbaru 2026 disahkan DPRD sebesar Rp3,049 triliun pada 17 Januari 2026. Angka tersebut turun sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD Murni 2025 yang mencapai Rp3,21 triliun.

Dengan kondisi tersebut, optimalisasi PAD dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kapasitas fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru.(halloriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:14:00 +0700