Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Impor Riau Melonjak Drastis, BPS Sebut Pengadaan Barang Modal Jadi Pemicu Utama

Thu, 16 Jul 2026 08:42:00 +0700

PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat lonjakan nilai impor yang sangat signifikan sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Total nilai impor mencapai US$1,63 miliar atau meroket 140,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu. Eskalasi ini utamanya didorong oleh derasnya arus masuk barang modal bernilai tinggi, khususnya kapal terbang dan bagiannya dari Prancis.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi membenarkan bahwa tren kenaikan tahun ini berkaitan erat dengan pengadaan barang modal yang nilainya melesat tajam melebihi 20 kali lipat dibandingkan rekam jejak tahun sebelumnya.

"Impor Riau selama Januari hingga Mei 2026 mencapai US$1,63 miliar atau naik 140,76 persen. Peningkatan terbesar berasal dari barang modal, khususnya kelompok kapal terbang dan bagiannya, sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap total impor," urai Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, Rabu (15/7/2026).

Struktur Komoditas dan Eskalasi Nilai Impor

Berdasarkan data BPS, nilai impor barang modal menyentuh angka fantastis US$862,97 juta. Angka ini mencerminkan lonjakan sebesar 2.011,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini, barang modal mengambil alih posisi sebagai penyumbang terbesar impor Riau dengan kontribusi 53,01 persen. Posisi selanjutnya diisi oleh bahan baku atau penolong senilai US$761,97 juta (46,81 persen), sementara barang konsumsi hanya memberikan porsi 0,18 persen.

Komoditas kapal terbang dan bagiannya mendominasi sebagai penyumbang terbesar dengan nilai mencapai US$780,83 juta, atau mewakili 50,12 persen dari keseluruhan impor nonmigas. Angka tersebut melesat hingga 54.918,49 persen dibandingkan kurun waktu Januari hingga Mei 2025.

Selain itu, beberapa komoditas strategis lainnya juga menunjukkan tren positif. Impor pupuk tercatat sebesar US$159,39 juta (naik 18,31 persen), disusul kayu dan barang dari kayu senilai US$139,38 juta (naik 75,82 persen). Sektor mesin-mesin dan pesawat mekanik ikut naik 19,75 persen menjadi US$74,97 juta, diikuti bahan kimia organik yang bertumbuh 35,56 persen menjadi US$63,49 juta.

Meski mayoritas sektor menghijau, bahan bubur kayu (pulp) menjadi komoditas dengan penyusutan terdalam. Nilai impor komoditas ini turun 27,95 persen ke angka US$57,29 juta.

"Sebagian besar kelompok barang utama mengalami peningkatan. Hanya impor bahan bubur kayu atau pulp yang masih mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu," jelasnya.

Prancis Dominasi Pemasok Nonmigas

Beralih ke negara asal pemasok, Prancis kini menduduki peringkat teratas sebagai pengekspor barang impor nonmigas terbesar ke Riau. Total nilai transaksi internasional dari negara Eropa tersebut mencapai US$781,91 juta, menyumbang 50,19 persen terhadap total impor nonmigas daerah. Nilai impor dari Prancis melambung tajam hingga 36.518,62 persen jika disandingkan dengan catatan Januari hingga Mei 2025.

Tiongkok berada di urutan kedua dengan nilai US$170,99 juta (10,98 persen), disusul Vietnam di tempat ketiga dengan kontribusi sebesar US$102,94 juta (6,61 persen).

"Dominasi Prancis tahun ini berkaitan dengan masuknya barang modal bernilai besar, terutama kelompok kapal terbang dan bagiannya. Hal itu membuat struktur impor Riau berubah cukup signifikan dibandingkan tahun lalu," papar Asep Riyadi.

Lebih lanjut, BPS merinci bahwa impor nonmigas dari kawasan Uni Eropa secara keseluruhan menembus US$839,84 juta, menguasai 53,91 persen pangsa pasar impor nonmigas Riau. Di sisi lain, arus barang dari kawasan ASEAN tercatat sebesar US$257,59 juta atau 16,53 persen.

Indikasi Geliat Investasi Baru

Menilik data bulanan, nilai impor Riau secara spesifik di bulan Mei 2026 berada di level US$550,41 juta. Angka ini mencerminkan lonjakan 298,69 persen dibandingkan pencapaian Mei 2025. Pemicu utamanya adalah impor nonmigas yang meroket 344,50 persen menjadi US$544,32 juta, berbanding terbalik dengan sektor migas yang justru merosot 60,95 persen ke angka US$6,09 juta.

"Lonjakan impor barang modal pada umumnya menunjukkan adanya aktivitas investasi atau pengembangan kapasitas produksi. Karena itu, angka impor yang meningkat tidak selalu mencerminkan kenaikan konsumsi, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya investasi baru,"(goriau)

Museum di Jakarta Perkuat Perannya dalam Mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Thu, 16 Jul 2026 08:39:00 +0700

AKARTA�" Museum bukan sekadar tempat menyimpan sejarah, tetapi juga ruang untuk belajar, berdialog, dan membangun keterlibatan publik. Menyadari semakin pentingnya peran museum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, MUSEE ID, AMI DKI Jakarta dan para mitra museum, hari ini meluncurkan inisiatif Mainstreaming SDGs in Museums di Balai Kota Jakarta. Inisiatif ini bertujuan memperkuat kapasitas museum dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam pameran, program edukasi, dan kegiatan pelibatan publik.

Inisiatif ini akan mengeksplorasi bagaimana museum dapat mengomunikasikan berbagai tantangan global melalui kekayaan warisan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Sepanjang rangkaian lokakarya, berbagai badan PBB akan berbagi pengalaman, keahlian, dan praktik baik dalam menerjemahkan SDGs menjadi aksi nyata di berbagai sektor.

Program ini merupakan kelanjutan dari pembentukan SDG Corner pertama di museum Indonesia, yang berada di Museum Bahari. Diluncurkan awal tahun ini melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PBB di Indonesia, SDG Corner telah menjadi model percontohan dalam mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam ruang museum dan pendidikan publik. Melalui inisiatif ini, pendekatan tersebut diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak museum di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia.

“Sepuluh tahun setelah diadopsinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, museum memiliki peran yang semakin penting�"bukan hanya dalam melestarikan warisan bersama, tetapi juga membantu masyarakat memahami tantangan global saat ini, mendorong dialog, dan menginspirasi aksi bersama demi manusia dan bumi,” ujar Miklos Gaspar, Direktur United Nations Information Centre (UNIC) Jakarta.

Ia menambahkan, “Museum-museum di Indonesia menyimpan kisah tentang ketangguhan, keberagaman, inovasi, dan hidup berdampingan secara damai. Dengan menghubungkan kisah-kisah tersebut dengan SDGs, museum dapat menjadikan pembangunan berkelanjutan lebih mudah dipahami, lebih relevan, dan lebih bermakna bagi masyarakat.”

Ketua AMIDA DKI Jakarta, Yiyok T. Herlambang, menyambut baik kolaborasi tersebut dan menegaskan kembali komitmen Jakarta untuk memperkuat museum sebagai ruang pembelajaran publik.

“SDG Corner di Museum Bahari telah menunjukkan bahwa museum dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar tentang pembangunan berkelanjutan dan peran mereka dalam mewujudkannya. Melalui inisiatif ini, kami berharap semakin banyak museum di Jakarta yang mengintegrasikan SDGs ke dalam program-programnya dan menjadi mitra aktif dalam membangun kota yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dampak dari inisiatif ini telah dirasakan langsung oleh Museum Bahari Jakarta.

“Melalui SDG Corner, kami melihat bagaimana isu-isu global dapat dikomunikasikan dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kami berharap pengalaman Museum Bahari sebagai pelopor konsep SDG Corner dapat menjadi rujukan bagi museum-museum lain dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam pameran, program edukasi, dan pelibatan masyarakat,” kata Mis’ari, Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta.

Sementara itu, Ketua MUSEE ID, Noffa Farida Lestari, menegaskan kembali komitmen komunitas museum dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

“Dengan menghubungkan koleksi dan narasi museum dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, para pengunjung dapat melihat bahwa nilai-nilai seperti kepedulian terhadap lingkungan, kesetaraan, gotong royong, ketangguhan, dan hidup berdampingan secara damai telah lama menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Kami berharap kolaborasi antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan MUSEE ID dapat menginspirasi lebih banyak museum di seluruh Indonesia untuk menjadikan SDGs sebagai bagian integral dari misi pendidikan dan pelayanan publik mereka,” ujarnya.

Program Mainstreaming SDGs in Museums berkontribusi pada kampanye global PBB “5 Years For”, yang menandai dimulainya lima tahun terakhir menuju pencapaian Agenda 2030. Kampanye ini bertujuan mendekatkan SDGs dengan kehidupan sehari-hari masyarakat melalui cerita dan aksi nyata yang berpusat pada manusia.

Rangkaian lokakarya ini menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang untuk memperkuat peran museum sebagai mitra dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.***(rls/yan)

teks foto: Yiyok T. Herlambang, Ketua AMIDA Jakarta Paramita Jaya; Nofa Farida Lestari, Direktur Eksekutif Musee ID & Board Director ICOM CECA; Siska Widyawati, Deputy Director United Nations Information Centre (UNIC) Indonesia, Mis'ari, M.Hum., Kepala Unit Pengelola (UP) Museum Kebaharian Jakarta, dan perwakilan Museum Taman Mini Indonesia berfoto bersama pada pengesahan inisiatif "Kick Off Mainstreaming SDGs in Museum".(rtc)

APHI Riau Dorong Pemegang PBPH Manfaatkan Permenhut untuk Kembangkan Proyek Karbon

Thu, 16 Jul 2026 08:37:00 +0700

PEKANBARU-Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI ) Riau bersama Fairatmos menggelar Diskusi Perdagangan Karbon bertajuk Permenhut Nomor 6 Tahun 2026: Mempercepat Pengembangan Proyek dan Perdagangan Karbon di Areal Kerja PBPH, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam mengembangkan proyek karbon sesuai regulasi terbaru pemerintah.

Ketua APHI Riau Muller Tampubolon,SE.MM mengatakan terbitnya Perpres No 110/2025 yang ditindaklanjuti dengan Permenhut No 6/2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan menjadi momentum penting bagi pengembangan perdagangan karbon nasional. “Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian usaha yang lebih baik, tetapi juga menegaskan pengakuan bahwa hutan tidak hanya menghasilkan komoditas kayu, melainkan juga jasa lingkungan, khususnya karbon yang memiliki nilai ekonomi,” kata Muller Tampubolon.

Perkembangan kebijakan tersebut membuka peluang bagi pemegang PBPH untuk mengembangkan model bisnis multiusaha kehutanan yang berkelanjutan. Sekaligus memperoleh nilai tambah dari upaya menjaga tutupan hutan dan mengelola kawasan secara bertanggung jawab.Namun demikian, Muller mengingatkan perdagangan karbon bukan kegiatan yang sederhana. Pengembangan proyek karbon membutuhkan pemahaman regulasi, data yang kredibel, metodologi yang tepat, kesiapan kelembagaan, serta sumber daya manusia yang memadai.

“Masih terdapat berbagai tantangan terkait biaya pengembangan proyek karbon yang tidak murah, kepastian pasar, harga karbon yang sangat bervariasi, akses terhadap pembiayaan, dan daya saing Indonesia di pasar karbon global,” ujarnya.

APHI Riau Sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan pemegang PBPH, APHI menilai anggotanya akan menjadi pelaku utama dalam pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Karena itu, peningkatan kapasitas anggota menjadi kebutuhan yang mendesak agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Muller Tampubolon menjelaskan kegiatan diskusi ini merupakan program dalam rangkaian peningkatan kapasitas anggota APHI Riau melalui kerja sama dengan Fairatmos. Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak akan mendukung pemahaman, pemetaan kesiapan, serta penguatan kapasitas anggota APHI dalam mengembangkan proyek karbon yang kredibel dan sesuai peraturan.

“APHI Riau berharap implementasi Permenhut No 6/2026 dapat berlangsung secara efektif, sederhana, dan memberikan kepastian usaha. Dukungan pemerintah sangat diperlukan, khususnya dalam penguatan kapasitas pelaku usaha serta penyediaan sistem pendukung yang andal dan akses terhadap pasar karbon yang kredibel dan berkelanjutan,” lanjutnya.(rtc)

Dampingi Pemanen Semangka di Lahan Tumpang Sari, Polsek Ukui Dukung Ketahanan Pangan

Thu, 16 Jul 2026 08:36:00 +0700

PELALAWAN �" Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui pendampingan kepada masyarakat. Kali ini, Bhabinkamtibmas Desa Air Hitam Bripka Alek Putra melaksanakan pendampingan kegiatan pemanenan semangka di lahan tumpang sari milik Sangadi, yang berlokasi di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Rabu (15/7/2026).

Lahan seluas kurang lebih 1/4 hektare tersebut dikelola secara mandiri oleh Sdr. Sangadi dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai area budidaya tanaman semangka. Pemanfaatan lahan produktif ini menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap program ketahanan pangan yang terus didorong pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut, Bripka Alek Putra bersama perangkat Desa Air Hitam turut melakukan monitoring hasil panen sekaligus berdialog dengan petani mengenai proses budidaya, perawatan tanaman, hingga potensi pengembangan lahan ke depan. Hasil panen menunjukkan tanaman semangka tumbuh dengan baik dan siap dipasarkan.

Di sela kegiatan, Bripka Alek Putra memberikan motivasi kepada Sdr. Sangadi agar terus mengembangkan usaha pertanian yang dijalankan. Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk ikut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kapolsek Ukui AKP Mike Kurniawan, S.H., M.H. mengatakan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam mendampingi masyarakat merupakan wujud nyata komitmen Polri mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya di sektor ketahanan pangan.

"Kami ingin Bhabinkamtibmas hadir tidak hanya sebagai pemelihara kamtibmas, tetapi juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Pendampingan kepada petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Ukui," ujar AKP Mike Kurniawan.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan. Dengan semakin banyaknya lahan pekarangan yang dimanfaatkan secara produktif, diharapkan ketahanan pangan masyarakat semakin kuat sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi para petani.

Melalui kegiatan pendampingan pemanenan semangka ini, Polsek Ukui menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung setiap upaya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.(rtc)

Dihantam Ombak, Speedboad Menuju Guntung Karam di Tepian Laut Pulau Busung

Thu, 16 Jul 2026 08:34:00 +0700

INDRAGIRI HILIR-Akibat dihantam ombak besar sebuah speedboat SB Karya Budi tujuan Kuala Tungkal menuju Guntung hampir karam ditengah perairan Pulau Busung, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, pada Selasa siang (14/7/2026).

Untungnya kapal speedboad yang berpenumpang 46 orang tersebut, sempat dikandaskan oleh nakhoda ketepian pantai hutan bakau sehingga penumpang dapat di selamatkan.

Peristiwa bermula saat armada yang bertolak dari Kuala Tungkal, Jambi, menuju Sungai Guntung. Namun di tengah perjalanan, kapal diterjang cuaca ekstrem.

Hantaman ombak yang kuat mengakibatkan sambungan papan pada lambung (body) kapal merenggang, sehingga air laut mulai merembes masuk ke dalam dek.

Menyadari situasi darurat tersebut, nakhoda dengan sigap mengalihkan kemudi menuju area dangkal di pesisir pantai untuk mengandaskan kapal secara sengaja demi menyelamatkan seluruh penumpang.

Seluruh penumpang kini telah berhasil dievakuasi menggunakan kapal bantuan SB Karya Budi 6 menuju pelabuhan tujuan di Sungai Guntung dalam keadaan selamat.

Kasatpolairud Polres Inhil melalui Kanit Gakkum Sat Polairud Polres Inhil, IPDA Rakhmad Hidayat, S.H., M.H., membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan laut tersebut.

"Benar, telah terjadi peristiwa kandasnya SB Karya Budi di perairan Pulau Busung. Peristiwa itu terjadi saat kapal dalam perjalanan dari Kuala Tungkal menuju Sungai Guntung. Kapal dihantam ombak besar yang mengakibatkan papan lambung kapal merenggang dan air masuk. Nakhoda kemudian langsung mengambil tindakan cepat dengan mengandaskan kapal ke tepi pantai," ujarnya.

Proses evakuasi terhadap 46 penumpang berjalan cepat dan aman. tidak ada korban jiwa (zero casualty) dalam musibah ini.

Atas kejadian tersebut, Sat Polairud Polres Inhil mengimbau seluruh operator jasa transportasi laut dan nakhoda untuk memperketat standar keselamatan operasional serta memastikan kelaikan total armada sebelum berlayar.

"Kami mengimbau kepada seluruh nakhoda dan agen pelayaran, sebelum kapal bertolak, pastikan life jacket dalam kondisi prima, mudah diakses, karena keselamatan masyarakat di atas kapal adalah prioritas utama yang harus dijaga,” (rtc)

Tak Perlu Jual Emas, BRK Syariah Hadirkan Layanan Gadai Emas di Seluruh Kantor Pekanbaru

Thu, 16 Jul 2026 08:33:00 +0700

PEKANBARU �" BRK Syariah terus memperluas literasi keuangan syariah dengan mengedukasi masyarakat mengenai layanan Rahn (Gadai Emas) yang kini telah tersedia di seluruh unit kantor BRK Syariah di Pekanbaru. Edukasi tersebut disampaikan melalui sosialisasi produk Rahn dan Pembiayaan Emas yang digelar Tim Bisnis BRK Syariah KCP Jalan Riau di Kedai Kopi Nikmat, Pekanbaru, Rabu (15/7/2026), dan diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan.

Pimpinan BRK Syariah KCP Jalan Riau, Rio Karnanda, mengatakan masyarakat tidak perlu lagi menjual emas ketika membutuhkan dana. Menurutnya, layanan Rahn menjadi solusi pembiayaan yang cepat, mudah, dan tetap menjaga kepemilikan aset emas nasabah.

"Masih banyak masyarakat yang mengira layanan gadai emas BRK Syariah hanya tersedia di beberapa kantor. Padahal kini layanan Rahn sudah dapat diakses di seluruh unit kantor BRK Syariah di Pekanbaru sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh layanan," ujarnya.

Rio menjelaskan, Rahn BRK Syariah menawarkan proses yang mudah, nilai taksiran emas yang kompetitif, serta biaya pemeliharaan yang ringan. Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan pada produk Pembiayaan Emas sebagai alternatif memiliki emas secara bertahap sesuai prinsip syariah.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan konsultasi langsung bersama tim bisnis BRK Syariah. Peserta juga memperoleh informasi lengkap mengenai produk dan mekanisme layanan Rahn.

Owner Kedai Kopi Nikmat, Cece Dewi, mengapresiasi inisiatif BRK Syariah yang menghadirkan edukasi keuangan syariah secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut memudahkan masyarakat mengenal produk dan layanan perbankan syariah tanpa harus datang ke kantor bank.

Melalui sosialisasi ini, BRK Syariah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan gadai emas sebagai solusi keuangan yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus memperkuat literasi keuangan syariah di tengah masyarakat.(rtc)

PGN Tunjukkan Kesiapan Infrastruktur Sumatera, Perkuat Prospek Bisnis dan Konektivitas Gas

Thu, 16 Jul 2026 08:31:00 +0700

PEKANBARU-PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina mengajak investor ritel terbesar Perseroan meninjau langsung fasilitas operasi gas bumi di Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan bisnis gas bumi di wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau.

Kegiatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan infrastruktur, keandalan pasokan, serta potensi pengembangan pasar gas bumi yang akan semakin diperkuat melalui berbagai proyek strategis, termasuk dukungan terhadap pembangunan Pipa Transmisi Sumatera Utara�"Riau (Sutri) yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM. Pengembangan jaringan tersebut diharapkan semakin meningkatkan konektivitas pasokan sekaligus membuka peluang pemanfaatan gas bumi di berbagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Hingga April 2026, melalui Sales and Operation Region I (SOR I), PGN menyalurkan gas bumi sebesar ± 147 BBTUD kepada lebih dari 136 ribu pelanggan di wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Heri Murahmanta, menjelaskan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik pasar yang saling melengkapi, yaitu pelanggan industri berkapasitas besar (high volume anchor) di Batam serta pasar dengan tingkat penetrasi tinggi (high penetration market) di Palembang dan Medan.

“Kombinasi karakteristik pasar tersebut menjadi kekuatan bagi PGN dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan portofolio pelanggan dengan profil risiko yang lebih terukur,” ujar Heri.

Dari sisi infrastruktur, operasi PGN di Sumatera Utara juga didukung jaringan yang dikelola oleh anak usaha, PT Pertamina Gas Operation North Sumatera Area (ONSA). Jaringan tersebut terintegrasi dengan berbagai sumber pasokan domestik, termasuk regasifikasi LNG Arun serta pasokan dari sejumlah blok hulu, yang selanjutnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, kawasan industri, hingga sektor pupuk.

Menurut Heri, pengembangan Pipa Transmisi Sumatera Utara�"Riau akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas jaringan gas di Pulau Sumatera. Jaringan transmisi tersebut akan menghubungkan wilayah Sumatera bagian utara, tengah, hingga selatan sehingga memperluas fleksibilitas penyaluran gas bumi dari Aceh sampai Lampung.

“Bagi PGN, integrasi jaringan gas bumi memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengelola pasokan sekaligus membuka akses terhadap sumber gas baru. Dengan sistem yang semakin terhubung, pemanfaatan gas domestik dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor ekonomi secara lebih andal dan efisien,” jelas Heri.

Selain memperkuat konektivitas antardaerah, PGN saat ini juga mengoperasikan jaringan pipa gas bumi sepanjang ±1.834 kilometer yang melayani pelanggan rumah tangga, pelanggan kecil, pelanggan komersial dan industri di wilayah Sumatera bagian Utara. Keberadaan fasilitas offtake station, seperti Pasar IX, turut meningkatkan fleksibilitas distribusi sekaligus mendukung efisiensi pengembangan jaringan gas di masa mendatang.

Heri menambahkan bahwa penguatan jaringan transmisi dan distribusi merupakan bagian dari strategi jangka panjang PGN untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik. Strategi tersebut didukung oleh integrasi infrastruktur pipa dan nonpipa, termasuk CNG dan LNG, sehingga PGN mampu menjangkau kebutuhan pelanggan yang semakin beragam di berbagai wilayah.

“Sumatera dan Kepulauan Riau memiliki potensi pertumbuhan industri yang sangat menjanjikan. Dengan jaringan yang semakin terintegrasi, pasokan yang andal, serta portofolio infrastruktur yang terus berkembang, PGN optimistis dapat memperluas pemanfaatan gas bumi, memperkuat pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi para pemegang saham,”(rtc)

Kekerasan Terhadap Anak, Tiga Bocah di Inhu Diduga Digagahi Ayah Tiri

Thu, 16 Jul 2026 08:30:00 +0700

RENGAT-Aksi kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), daftar panjang kekerasan terhadap anak di kabupaten yang menyandang status kabupaten layak ini kembali terisi, kali ini tiga orang bocah yang masih dibawah umur diduga menjadi korban persetubuhan ayah tiri.

Dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang melibatkan tiga korban di bawah umur ini berhasil diungkap Kepolisian Sektor (Polsek) Peranap, Polres Inhu. Dalam penanganan kasus ini, aparat kepolisian memastikan perlindungan terhadap identitas dan hak-hak para korban sesuai prinsip pemberitaan ramah anak.

“Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima polisi dan langsung ditindaklanjuti oleh Unit Reskrim Polsek Peranap. Begitu laporan diterima, personel segera melakukan penyelidikan dan bergerak mengamankan terduga pelaku, saat ini proses hukum terus berjalan, sementara korban mendapat pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran, SH, Kamis (16/7/26).

Aksi biadab tersebut diketahui terjadi di sebuah rumah di wilayah Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Inhu. Berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian, ketiga korban yang masih berstatus anak diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri sendiri.

“Informasi tersebut terungkap setelah ketiga anak mendatangi seorang anggota keluarga dan menceritakan dugaan perbuatan yang dialami. Mendengar pengakuan tersebut, pelapor kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Peranap segera mendatangi rumah terduga pelaku di Desa Pauh Ranap. Pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku diduga mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Mapolsek Peranap guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

“Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara sebagai barang bukti. Penyidik turut melakukan pendataan terhadap saksi-saksi, membuat laporan polisi, serta melengkapi administrasi penyidikan. Polres Inhu berkomitmen menangani perkara yang melibatkan anak secara profesional dan mengedepankan perlindungan terhadap korban,” tegasnya.

Ditambahkanya, korban akan mendapatkan pendampingan melalui koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Sosial Inhu serta menjalani pemeriksaan medis atau visum untuk kepentingan pembuktian. Penyidik juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar proses hukum berjalan sesuai prosedur.

“Terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 473 KUHP,” urainya.

Polres Inhu juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi yang dapat mengungkap jati diri anak yang menjadi korban tindak pidana, aparat penegak hukum memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

“Dukungan keluarga, masyarakat, serta pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban,” (rtc)

Diduga Edarkan Narkoba, Pria di Ukui Pelalawan Ditangkap Polisi

Thu, 16 Jul 2026 08:27:00 +0700

PELALAWAN�" Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan menangkap seorang pria berinisial A dalam penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Ukui II, Kabupaten Pelalawan, Selasa malam (14/7/2026).

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., melalui Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan IPTU Haryanto Alex Sinaga, S.H., M.H., mengatakan penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menyebut rumah tersebut diduga menjadi lokasi transaksi narkotika.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan terduga pelaku," kata Haryanto.

Sekitar pukul 22.00 WIB, tim kemudian menggerebek rumah tersebut dan mengamankan pria berinisial A. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu plastik asoi merah yang berisi tiga paket diduga narkotika jenis sabu, tujuh butir pil diduga ekstasi, serta satu paket diduga daun ganja kering.

Selain itu, petugas menyita satu unit timbangan digital berwarna hitam, satu sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, satu bal plastik bening klip merah, serta satu unit telepon seluler Android merek Samsung berwarna biru.

Haryanto mengatakan hasil penimbangan menunjukkan barang bukti berupa tiga paket diduga sabu dengan berat kotor 4,31 gram, tujuh butir pil diduga ekstasi dengan berat kotor 3,20 gram, dan satu paket diduga ganja kering dengan berat kotor 9,26 gram.

Dalam pemeriksaan awal, A mengaku memperoleh sabu dan pil ekstasi dari seseorang berinisial TN yang kini masih dalam penyelidikan. Adapun ganja kering diperoleh dari seseorang berinisial PJ yang juga masih dalam penyelidikan.

"Pengakuan tersangka masih kami dalami. Tim juga melakukan pengembangan untuk memburu pihak yang diduga memasok narkotika kepada tersangka," ujar Haryanto.

Saat ini, A beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Pelalawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait.(rtc)

Optimis Masuk 3 Besar Perolehan Suara Pemilu 2029, DPD PAN Kuansing Perkuat Keorganisasian Melalui Rakor dan Konsolidasi Internal Partai

Thu, 16 Jul 2026 08:18:00 +0700

TELUK KUANTAN - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Propinsi Riau melaksanakan Rakor dan Konsolidasi dengan jajaran pengurus DPD PAN Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Rabu (15/7/2026) di Kantor DPD PAN Kuansing. Pertemuan tersebut di hadiri oleh Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PAN Pronsinsi Riau , Dodi Irawan Bakaghojo yang juga anggota DPRD Propinsi Riau Dapil Inhu- Kuansing. Sejumlah pengurus DPD PAN Kuansing dan Cabang terlihat hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai rangkaian untuk mengerakkan mesin partai khususnya di Kuansing.

Pada kesempatan tersebut, Sekwil DPW PAN Propinsi Riau berharap semua kader yang sudah terbentuk hingga tingkat desa terus bekerja menggaungkan PAN dan menghadirkan PAN setiap saat kepada masyarakat . “ Keberadaan PAN harus dirasakan manfaatnya kepada masyarakat luas dan semua kader terus berusaha memberikan hal terbaik untuk keberlangsungan partai “. Ungkapnya.

Beliau juga mengharapkan semua kader yang hadir benar-benar bekerja dengn tulus untuk membesarkan partai di daerahnya masing-masing. Dodi menyakinkan kepada semua kader dengan mengurus partai dengan benar dan serius akan memberikan dampak positif untuk perkembangan partai. “ Yakinlah, jika partai kita urus dengan baik akan memberikan dampak untuk kita semua”. Tegasnya.

Selanjutnya, Dodi Irawan menegaskan bahwa pengurus wilayah akan terus memberikan dukungan baik moril dan materil untuk membesarkan PAN di Kabupaten Kuansing. Ia menyebutkan pengurus DPW akan terus berkordinasi kepada pengurus di kabupaten untuk membesarkan PAN, melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat banyak dan tentunya target pada Pemilu berikutnya bisa menambah jumlah kursi angota DPRD di setiap Dapil baik kabupaten dan propinsi.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kuansing, Komperensi,SP.M.Si menyampaiakan rapat kordinasi dan konsolidasi ini merupakan bagian upaya PAN Kuansing untuk terus bisa berkembang. Ia juga sangat optimis target yang ditetapkan DPP PAN secara nasional dan propinsi bukanlah sekedar wacana, melainkan tujuan realistis yang bisa dicapai dengan kerja sama seluruh pengurus dan kader yang ada. “ Saya yakin di Kuansing PAN juga bisa menjadi partai dengan perolehan suara di tiga besar .” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut semua kader harus bergerak bersama dan penguatan mesin partai dari tingkat kabupaten hingga desa. Kader lapangan akan menjadi kunci membangun kepercayaan serta memperluas basis dukungan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kesolidan organisasi dan mengajak seluruh anggota untuk menjaga keharmonisan organisasi untuk menghindari konflik. “ dengan dukungan penuh dari wilayah, akan menjadikan PAN Kuansing bisa terus berkembang dan kehadirannya disakan oleh masyarakat,” ungkanya. (gus)

Pencarian Pria Terjatuh di Sungai Kampar Dipercepat Tim SAR

Wed, 15 Jul 2026 16:50:00 +0700

KAMPAR - Upaya pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Sungai Kampar terus diintensifkan. Insiden nahas ini terjadi tepatnya di area Jembatan Rantau Berangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Selasa (14/7/2026).

Satu tim Rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran sejak informasi pertama diterima.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi, SSos MM menjelaskan bahwa laporan awal kejadian ini diterima langsung dari Kepala Dusun Merangin, Selasa malam.

Korban Berusia 22 Tahun

Berdasarkan data di lapangan, korban diketahui bernama Rifky. Pemuda yang berstatus sebagai warga Kabupaten Kampar ini berusia 22 tahun.

Sebelum diduga terjatuh ke sungai, korban terpantau sempat berhenti di atas Jembatan Rantau Berangin. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Rescue Kantor SAR Pekanbaru langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian.

Fokus Keselamatan Tim Gabungan

Proses pencarian hari ini diperluas dengan melibatkan berbagai elemen. Sinergi di lapangan diharapkan mampu mempercepat penemuan korban.

"Hingga saat ini korban masih dalam pencarian. Pagi ini, Kami bersama unsur SAR gabungan Basarnas Pekanbaru, BPBD Kampar dan Masyarakat terus melakukan upaya pencarian dan mengimbau seluruh personel serta masyarakat yang terlibat agar selalu mengutamakan keselamatan selama operasi berlangsung," (goriau)

Aksi Dua Terduga Pengedar di Dumai Berakhir di Parkiran Pujasera, 78 Pil Ekstasi Disita

Wed, 15 Jul 2026 16:46:00 +0700

DUMAI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai kembali berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Dua pria berinisial MD (32) dan AI (24) diamankan bersama barang bukti 78 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna hijau-merah muda dengan berat kotor sekitar 30,40 gram pada Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan di parkiran belakang Pujasera Pagi Malam, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/74/VII/2026/SPKT.RESNARKOBA/POLRES DUMAI/POLDA RIAU.

Kasat Resnarkoba Polres Dumai AKP Gus Purwantoro menjelaskan bahwa kedua tersangka, MD (32) dan AI (24), diduga terlibat dalam tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis pil ekstasi.

"Atas perbuatannya, keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," katanya, Rabu

AKP Gus Purwantoro mengaku, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dumai pada awal Juli 2026, mengenai dugaan maraknya transaksi narkotika jenis pil ekstasi di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tambahnya, Kanit I Satresnarkoba Polres Dumai, Ipda Lius Mulyadin, memimpin langsung tim opsnal untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman hingga akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan para pelaku.

"Pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, tim yang dipimpin Ipda Lius Mulyadin, bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan dua pria yang sedang berada di parkiran belakang Pujasera Pagi Malam," imbuhnya

Ia menjelaskan, saat dilakukan penggeledahan badan, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun, penggeledahan kemudian dilanjutkan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna putih bernomor polisi BM 6020 HAC, milik salah satu tersangka dan bagian dashboard sepeda motor tersebut ditemukan satu buah tas selempang warna hitam yang berisikan 78 butir diduga pil ekstasi merek LV .

Selain narkotika, Jelasnya, petugas turut mengamankan dua unit telepon genggam, masing-masing sebuah Infinix warna hijau dan Vivo warna biru yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran narkotika, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih.

"Saat diinterogasi, kedua tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik mereka. Selanjutnya, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Dumai guna menjalani proses penyidikan dan proses hukum lebih lanjut," imbuhnya

Dijelaskanya, adapun barang bukti yang berhasil diamankan selain 78 butir diduga pil ekstasi merek LV dan satu buah tas selempang warna hitam, juga diamankan dua lembar plastik klip, satu strip obat Panadol Extra, satu lembar plastik bening, satu lembar plastik asoy warna hitam, satu buah tas selempang hitam, dua unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy.

"Sementara itu, hasil tes urine terhadap MD (32) maupun AI (24) menunjukkan hasil negatif terhadap Methamphetamine (Metha), Amphetamine (Amp), dan Tetrahydrocannabinol (THC),"(tribunpekanbaru)

Pimpinan DPRD Riau Sebut tak Perlu Ada Petugas Pajak di SPBU, Tekankan Evaluasi Kinerja OPD

Wed, 15 Jul 2026 16:14:00 +0700

PEKANBARU �" Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus dilakukan dengan menempatkan petugas pajak di setiap SPBU. Menurutnya, yang lebih penting adalah mengevaluasi serta meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang bertanggung jawab mengelola pendapatan daerah.

Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi menilai seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih maksimal agar setiap potensi penerimaan daerah dapat digali secara optimal.

"Untuk optimalisasi pendapatan daerah ini, kita perlu mengevaluasi cara kerja dan meningkatkan kinerja OPD, terutama yang menangani pendapatan daerah. Dalam kondisi seperti sekarang, mau tidak mau semuanya harus ditingkatkan," ujar Ahmad Tarmizi, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap objek-objek penerimaan daerah memang perlu diperkuat. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengikuti mekanisme, prosedur, dan kewenangan yang telah diatur pada masing-masing instansi.

Menanggapi wacana adanya petugas pajak yang ditempatkan langsung di SPBU atau lokasi objek pajak lainnya, Ahmad Tarmizi menilai langkah tersebut tidak perlu dilakukan apabila bukan menjadi bagian dari mekanisme kerja OPD.

"Bekerjalah sesuai mekanisme. Yang penting tetap mengikuti aturan dan tata kerja yang berlaku. Saya tidak bisa mengatakan harus langsung turun ke SPBU jika memang itu bukan bagian dari mekanisme yang sudah ditetapkan," katanya.

Politisi PKS itu juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan PAD tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pengawasan berjalan efektif dan target pendapatan daerah dapat tercapai.

"Kalau ada persoalan di lapangan dan membutuhkan penguatan, tentu harus dibantu oleh semua pihak. Tidak bisa bekerja sendiri. APH dan instansi terkait juga harus ikut mendukung agar target pendapatan daerah bisa tercapai," tegasnya.

DPRD Riau berharap evaluasi kinerja OPD, penguatan pengawasan sesuai prosedur, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dapat menjadi langkah nyata untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau. (goriau)

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi Jabat Jampidsus Gantikan Febrie

Wed, 15 Jul 2026 16:10:00 +0700

JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin resmi mengajukan nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pengusulan ini diserahkan langsung kepada Presiden, Prabowo Subianto untuk mengisi posisi strategis yang ditinggalkan oleh Febrie.

Saat ini, proses penetapan kandidat tersebut tengah memasuki tahapan evaluasi melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pihak Istana telah menerima dokumen usulan pergantian pejabat tersebut, Selasa (14/7/2026).

"Secara resmi dapat kami laporkan bahwa per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri," urai Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, Presiden tidak bisa langsung menetapkan pejabat definitif karena terikat dengan prosedur administrasi kenegaraan yang berlaku.

"Kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA, jadi ada Tim Penilai Akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu. Mungkin hari ini akan segera kita tindaklanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung," jelasnya.

Rekam Jejak Gemilang di Bidang Khusus

Kuntadi bukanlah nama baru di lingkungan tindak pidana khusus. Pria kelahiran Semarang, 4 Januari 1970 ini merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Kariernya menanjak perlahan namun pasti.

Ia mengawali kiprah strategis sebagai Kasubdit Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kinerja apiknya membawa ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 2018. Setahun berselang, ia ditunjuk menjadi Asisten Umum Jaksa Agung, 2019.

Puncak eksistensinya mulai terlihat saat ia memegang tongkat komando sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 2022. Kuntadi tercatat memimpin pengungkapan berbagai mega korupsi yang menyedot perhatian publik.

Ia membongkar dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang merugikan negara hingga Rp20 triliun. Kuntadi juga memimpin tim yang menjerat 16 tersangka dalam pusaran korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tidak berhenti di situ, ia turut mengawal penyidikan kasus korupsi raksasa terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Kasus yang menyeret nama Harvey Moeis ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai angka fantastis sebesar Rp303 triliun.

Selepas kesuksesannya di posisi penyidikan, Kuntadi dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Lampung, 2024. Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga ditunjuk memimpin Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI menggantikan Amir Yanto yang memasuki masa pensiun. Penunjukan ini disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 179/TPA Tahun 2025 tertanggal 20 November 2025.Kini, publik menanti hasil keputusan TPA untuk melihat apakah Kuntadi akan resmi menduduki kursi Jampidsus.(goriau)

Perpres 111 Tahun 2025 Terbit, Karmila Sari Desak Pemerintah Pertegas Aturan Main LGBTQ

Wed, 15 Jul 2026 15:32:00 +0700

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, DR Karmila Sari, SKom MM mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait penyebaran paham Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Desakan ini merujuk langsung pada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini disuarakan menyusul tingginya sorotan publik terhadap sejumlah kasus LGBTQ yang kerap memicu polemik di tengah masyarakat. Karmila menilai, regulasi baru tersebut secara terang-benderang menegaskan bahwa ancaman terhadap keutuhan bangsa tidak sebatas pada agresi militer, melainkan turut meliputi ancaman nonmiliter yang menyasar ranah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.

"Sudah ada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Di situ disampaikan mengenai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Karena itu jangan sampai penyebaran paham-paham tersebut menjadi budaya baru di Indonesia," ungkapnya melalui sambungan seluler kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah menjadikan beleid tersebut sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang lebih solid. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran paham yang berseberangan dengan jati diri bangsa. Upaya pencegahan, urainya, tidak boleh hanya mandek pada retorika pelarangan, melainkan wajib diiringi kepastian hukum yang mengikat.

"Kalau tegas ini pasti kaitannya dengan konsekuensi. Jadi bukan hanya pelarangan saja, tetapi harus ada ketegasan dalam arti konsekuensi ataupun sanksi apabila penyebaran itu dilakukan ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung hal tersebut," papar Karmila.

Sebagai negara bangsa, Indonesia sejatinya memiliki akar nilai sosial, budaya, dan religiositas yang kuat dan wajib dipertahankan sebagai benteng identitas nasional. Oleh sebab itu, regulasi yang diterbitkan kelak diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus bertindak sebagai perisai preventif agar nilai-nilai luhur pertiwi tetap terjaga.

Penguatan instrumen hukum ini ditegaskan harus dieksekusi secara terukur dan memiliki pijakan konstitusi yang kokoh, sebagai wujud nyata implementasi kebijakan pertahanan negara dalam menangkal berbagai penetrasi ideologi asing.(goriau)

Wujudkan Ekonomi Hijau: APHI Riau Jadikan Hutan Pilar Karbon

Wed, 15 Jul 2026 15:31:00 +0700

PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau berkomitmen menjadikan sektor kehutanan sebagai pilar utama ekonomi hijau. Tidak sekadar mengejar devisa dan lapangan kerja, tetapi juga untuk memimpin mitigasi iklim, melestarikan keanekaragaman hayati serta mensejahterakan masyarakat.

Hasil akhirnya, sektor kehutanan akan menjadi pemain utama dalam pasar karbon global dan penyedia produk kehutanan berkelanjutan. Komitmen ini direalisasikan APHI melalui peran sebagai mitra pemerintah, penggerak keberlanjutan, serta fasilitator dan advokator pelaku usaha.

Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, SE, MM menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang komprehensif menuntut sinergitas lintas sektor, mengingat kegiatan ini mencakup tata ruang, lingkungan, investasi, hingga pemberdayaan masyarakat.APHI Riau mengoptimalkan kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat melalui program mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta pengembangan ekonomi.

“Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan stakeholders lainnya sangat penting,” kata Muller Tampubolon di Pekanbaru, Rabu (15/7/2026).

Dikatakan, PBPH di Riau saat ini adalah sebagai penggerak keberlanjutan, pelaku usaha kehutanan wajib menjadikan komitmen lingkungan sebagai syarat mutlak dalam kelangsungan bisnis Kehutanan jangka panjang.

Baca juga: Menhut Buka Peluang Baru, Hutan Adat dan Perhutanan Sosial Masuk Skema Perdagangan Karbon

Saat ini seluruh anggota APHI Riau aktif menyeimbangkan orientasi produksi kayu dengan praktik konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan prinsip Sustainable Forest Management.Saat ini banyak yang telah membuktikan, ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan melalui alokasi High Conservation Value (HCV) dan area High Carbon Stock (HCS) di areal konsesi masing-masing PBPH."Komitmen tersebut menunjukkan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan," tegas Muller Tampubolon.

Optimalisasi ekonomi sektor hutan saat ini bukan lagi sekadar produksi kayu, namun sudah menjadi ekonomi hutan menyeluruh. Dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki, yang dapat menjadi pusat ekonomi hijau.

Multiusaha kehutanan dengan memaksimalkan pemanfaatan kawasan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Agroforestri dan Bioenergi.

Jasa lingkungan dan karbon dengan engembangkan ekowisata dan perdagangan karbon yang memberikan pendapatan baru sekaligus mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Melalui hilirisasi, Indonesia dapat memproduksi barang bernilai ekonomi tinggi, mulai dari engineered wood, furnitur, hingga biomaterial untuk konstruksi modern.

Keberhasilan sektor kehutanan kini diukur dari keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan. Parameter utamanya meliputi terjaganya ekosistem, penurunan kebakaran, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi jasa lingkungan, pencapaian target emisi, serta penguatan daya saing global.

Muller Tampubolon menyampaikan bahwa APHI memandang regulasi saat ini telah mendukung kemudahan berusaha melalui integrasi sistem perizinan OSS, namun masih memerlukan penyempurnaan agar sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi jangka panjang yang kompetitif. (halloriau)

Kejar PAD, Pemprov Riau Dorong Pemko Dumai Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Rp28,1 M

Wed, 15 Jul 2026 14:50:00 +0700

DUMAI-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyerahkan data wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak kepada Pemerintah Kota (Pemko) Dumai.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penagihan piutang pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penyerahan data dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, kepada Wali Kota Dumai, Paisal, di Gedung Sri Bunga Tanjung, Selasa (14/7/2026).SF Hariyanto menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan. Menurutnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Total tunggakan PKB di Kota Dumai mencapai Rp28,1 miliar. Jika separuh saja berhasil ditagih, hasilnya sudah sangat signifikan untuk menambah PAD yang nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan," ujarnya.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau mencatat, hingga tahun 2025 terdapat 98.154 kendaraan di Kota Dumai yang masih menunggak PKB dengan total nilai tunggakan mencapai Rp28.130.905.512.

Baca juga: Ruas Dalu-Dalu�"Mahato Jadi Prioritas, Pemprov Riau Fokus Pulihkan Konektivitas Rohul�"Rohil

Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengungkapkan kendaraan roda dua menjadi penyumbang terbesar dari sisi jumlah penunggak, yakni sebanyak 87.107 unit dengan total tunggakan sekitar Rp11,53 miliar.

Sementara itu, kendaraan roda empat berjumlah 11.047 unit, namun memiliki nilai tunggakan yang lebih besar, mencapai sekitar Rp16,60 miliar.

Dikutip dari MCRiau, rinciannya, mobil penumpang menjadi penyumbang tunggakan terbesar dengan 6.007 unit senilai Rp9,18 miliar. Disusul mobil barang sebanyak 4.916 unit dengan tunggakan Rp7,29 miliar. Selain itu terdapat 85 unit bus dengan tunggakan sekitar Rp106,67 juta serta 39 kendaraan khusus dengan nilai tunggakan mencapai Rp27,32 juta.

Baca juga: Ombudsman Mulai Penilaian Nasional, Pemprov Riau Optimistis Raih Hasil Terbaik

Melalui pemetaan data tersebut, Pemprov Riau berharap Pemko Dumai dapat menyusun strategi penagihan yang lebih efektif, mulai dari meningkatkan sosialisasi hingga melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak.

Langkah ini diharapkan mampu menekan angka tunggakan PKB, meningkatkan PAD, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal.(halloriau)

Bupati Zukri Resmikan TMMD Ke-129 di Pelalawan, Pembangunan Dipusatkan di Pangkalan Terap

Wed, 15 Jul 2026 14:23:00 +0700

PELALAWAN-Bupati Pelalawan H. Zukri Misran membuka secara resmi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (15/7/2026). Program tersebut menjadi wujud kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Upacara pembukaan dihadiri Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, Wakapolres Pelalawan Komisaris Polisi Asep Rahmat yang mewakili Kapolres Pelalawan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dandim 0313/Kampar, Kepala BNNK Pelalawan, Sekretaris Daerah Pelalawan, para pejabat TNI, kepala organisasi perangkat daerah, hingga perangkat Kecamatan Teluk Meranti dan Pemerintah Desa Pangkalan Terap.

Dalam amanatnya, Zukri mengatakan TMMD merupakan bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan desa. Menurut dia, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kesehatan, penguatan wawasan kebangsaan, dan ketahanan pangan.

"Tahun ini, sasaran utama TMMD dipusatkan di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti," kata Zukri.

Upacara diawali dengan penghormatan pasukan, laporan komandan upacara, pemeriksaan pasukan oleh inspektur upacara, penandatanganan naskah kerja sama TMMD, pembacaan amanat, doa bersama, hingga sesi foto bersama.

Wakapolres Pelalawan Komisaris Polisi Asep Rahmat menyatakan Polres Pelalawan mendukung penuh pelaksanaan TMMD Ke-129. Menurut dia, Polri akan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah dalam mengamankan seluruh rangkaian kegiatan serta mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.

"Kami berharap pelaksanaan TMMD dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga," ujarnya.

Kegiatan pembukaan TMMD Ke-129 berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dalam keadaan aman dan tertib. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan di Desa Pangkalan Terap serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan warga.(rtc)

Menteri Agus Lantik Rudi Setiawan Jadi Irjen Kemenimipas

Wed, 15 Jul 2026 13:25:00 +0700

Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar upacara pelantikan inspektur jenderal (irjen) baru. Upacara ini dipimpin langsung Menteri Imipas Agus Andrianto.

Irjen Kemenimipas yang baru adalah Rudi Setiawan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, gedung Kemenimipas, Rabu (15/7/2026).

"Semoga Saudara senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Mahakuasa dalam menjalankan tugas tersebut," ujar Menteri Agus kepada Rudi.

Menteri Agus menekankan soal jabatan adalah amanah, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

Dikutip dari situs resmi Kemenimipas, pelantikan Rudi menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal. Rudi mengemban tugas meningkatkan integritas kementerian ini, serta mendorong terwujudnya tata kelola kementerian yang transparan, dan akuntabel.

Setelah dilantik, Rudi menandatangani dan membaca pakta integritas. Pelantikan Rudi dihadiri para pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kemenimipas(detik.com)

Sosok Kuntadi yang Diusulkan Jadi Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah

Wed, 15 Jul 2026 13:21:00 +0700

Jakarta - Sosok pengganti Febrie Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terungkap. Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyurati Istana dan mengusulkan Kuntadi sebagai Jampidsus baru.

Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adhyaksa. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, Januari 1970, ini memulai karier di Kejagung sejak 1996. Tangga kariernya dimulai sebagai staf tata usaha di Jampidsus.

Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Posisinya di Kejagung mulai merangkak saat ia dipercaya sebagai Kasubdit Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada 2017. Setahun berselang, Kuntadi ditunjuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Wajah dan nama Kuntadi semakin sering muncul di media saat ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung pada 2022. Di posisi ini, Kuntadi menjadi salah satu garda terdepan dalam menjelaskan sederet pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan Direktorat Penyidikan Jampidsus.

Sejumlah kasus korupsi besar pernah diungkap Kuntadi selama masa jabatannya tersebut. Salah satunya ialah kasus korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merugikan negara Rp 8 triliun dan menjerat 16 tersangka. Satu tersangkanya ialah mantan Menkominfo Johnny G Plate.

Kuntadi juga memimpin penyidikan kasus korupsi di lingkungan PT Timah Tbk, yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Kasus ini juga mendapat sorotan publik karena menyeret Harvei Moeis, suami artis Sandra Dewi, sebagai salah satu tersangkanya.

Dua tahun menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi kemudian dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung pada 2024 dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pada November 2025, Presiden Prabowo kemudian menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Penunjukan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179/TPA Tahun 2025

Diusulkan Jadi Jampidsus Baru

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menerima pengajuan nama Kuntadi, yang saat ini Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, menjadi calon Jampidsus. Pengajuan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin itu telah diterima pada Selasa kemarin.

"Kemarin hari Selasa, tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2027).

Prasetyo menyampaikan tindak lanjut ke depannya adalah adanya penilaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dia membenarkan bahwa nama yang diajukan Jaksa Agung adalah Kuntadi.

"Ya, kalau berdasarkan suratnya, ya (nama yang diajukan Kuntadi)," ucapnya.

Posisi Jampidsus Kejagung tengah kosong usai Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka tiga kasus korupsi. Kasus Febrie saat ini masih bergulir dan ditangani Jampidsus Kejagung setelah sebelumnya dilimpahkan dari kepolisian.(detik.com)