https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 13 Jul 2026 14:50:54 +0700 Mon, 13 Jul 2026 14:50:54 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Senin--13-Juli-2026-14-15-WIB-AKBP-Gede-Prasetia-Adi-Sasmita-Resmi-Jabat-Kapolres-Kepulauan-Meranti-Gantikan-AKBP-Aldi-Alfa-Faroqi

PEKANBARU â€" Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran. Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan di Aula Tribrata Mapolda Riau, Pekanbaru, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, para Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, serta seluruh Kapolres jajaran. Prosesi sertijab diawali dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniawan, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pakta Integritas, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Dalam mutasi kali ini, Polda Riau melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis, yaitu:

Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Riau dari Kombes Pol Wimboko kepada Kombes Pol Dwi Mulyanto.

Kabid Humas Polda Riau dari Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad kepada Kombes Pol Akmadi.

Kapolres Dumai dari AKBP Angga Herlambang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan.

Kapolres Rokan Hilir dari AKBP Isa Imam Syahroni kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Kapolres Kepulauan Meranti dari AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH SIK MH kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, SIK

Kapolres Indragiri Hilir dari AKBP Farouk Oktora kepada AKBP Donny Eko Listianto.

Khusus di Polres Kepulauan Meranti, tongkat komando kini resmi diemban oleh Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, SIK menggantikan AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH SIK MH yang mendapat amanah baru sebagai Kapolres Rokan Hilir.

Dinamika Organisasi dan Penyegaran Institusi

Mutasi jabatan di lingkungan Polda Riau merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk penyegaran, pembinaan karier personel, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum.

Keluarga besar Polres Kepulauan Meranti mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, SIK. Diharapkan kepemimpinan baru ini dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, TNI, instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Polres Kepulauan Meranti juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH SIK MH atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Polres Kepulauan Meranti. Diharapkan sukses mengemban amanah baru sebagai Kapolres Rokan Hilir.

Dengan semangat Polri Presisi, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 14:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Bus-Sekolah-Gratis-Pekanbaru-Mulai-Mengaspal--Layani-Pelajar-di-Tujuh-Sekolah

PEKANBARU â€" Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mulai mengoperasikan layanan bus sekolah gratis, Senin (13/7/2026). Pengoperasian sarana transportasi massal ini sengaja diluncurkan bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027.

Program inovatif ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses transportasi bagi para pelajar sekaligus memberikan jaminan perjalanan yang aman, nyaman, dan tanpa biaya sepeser pun.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi mengatakan pada tahap awal layanan bus sekolah gratis ini sengaja diarahkan untuk melayani tujuh sekolah yang berada di sepanjang rute yang telah ditetapkan.

"Ini merupakan program Wali Kota Agung Nugroho yang mulai dijalankan oleh Dishub pada hari pertama masuk sekolah. Kami berharap layanan ini dapat membantu para pelajar berangkat dan pulang sekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya," ujar Masykur.

Ia menjelaskan, armada yang dikerahkan pada operasional perdana ini berjumlah dua unit bus sekolah. Masing-masing bus memiliki kapasitas daya tampung 19 penumpang, dengan titik awal dan akhir perjalanan dipusatkan di SMP Madani.

Jalur lintasan bus dimulai dari Jalan Sudirman (SMP Madani), kemudian bergerak melintasi kawasan Harapan Raya, Kulim, Hangtuah, Pasar Lima Puluh, hingga masuk ke kawasan Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo sebelum akhirnya berputar kembali ke titik awal.

Lokasi Halte Penjemputan dan Sekolah Penerima Manfaat

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Erwinsyah menyebut para pelajar dapat menikmati fasilitas ini dengan menunggu di halte-halte yang berada di sepanjang rute perjalanan.

Pada tahap awal, layanan mobilitas ini melayani pelajar dari SMPN 1, SMPN 5, SMPN 14, SMPN 10, SMPN 4, SDN 51, dan SDN 36.

"Penjemputan dilakukan di halte-halte yang berada di sepanjang rute. Ada kesepakatan dengan koordinatornya. Bus beroperasi dari SMP Madani dan kembali lagi ke SMP Madani setelah menyelesaikan perjalanan," jelas Erwinsyah.

Melalui kehadiran program ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap semakin banyak anak sekolah yang memperoleh akses transportasi yang aman dan nyaman menuju tempat belajar mereka. Langkah strategis ini juga diyakini mampu mengurangi kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang kerap terjadi pada jam masuk dan pulang sekolah.(rtc)

]]> Mon, 13 Jul 2026 13:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/144-Anggota-BPD-dari-28-Desa-Resmi-Dilantik--Bupati-Asmar-Tekankan-Sinergi-Bangun-Desa-yang-Maju

SELATPANJANG â€" Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melantik 144 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 28 desa untuk masa jabatan 2026-2034. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, berlangsung di Aula Afifa, Selatpanjang, Senin (13/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkokoh tata kelola pemerintahan desa melalui optimalisasi peran BPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat. Kehadiran BPD diharapkan semakin memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa sekaligus menjadi mitra yang konstruktif bagi kepala desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Sebanyak 144 anggota BPD yang berasal dari 28 desa itu kini mengemban amanah untuk menjalankan fungsi legislasi desa, pengawasan, serta menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat demi mewujudkan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam arahannya, Bupati H. Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota BPD yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat harus dijaga dengan bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Asmar mengingatkan agar seluruh anggota BPD membangun hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa beserta perangkatnya. Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di desa harus diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik demi menjaga persatuan serta mendorong kemajuan desa. Ia juga meminta anggota BPD senantiasa menjaga etika, bersikap jujur, dan mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

"BPD memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi representasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain menjalankan fungsi pengawasan, lembaga tersebut juga berperan memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan sehingga program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga," ungkapnya.

Menurut Asmar, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga ditentukan oleh kuatnya sinergi antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui kerja sama yang erat dengan seluruh pihak. Jalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta jadikan aspirasi warga sebagai dasar dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan," ujarnya.

Lebih jauh, Asmar berharap seluruh anggota BPD mampu menjalankan tugas secara independen, objektif, dan profesional sehingga dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia optimistis kolaborasi yang terjalin antara BPD, pemerintah desa, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan mempercepat terwujudnya desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, serta memiliki daya saing yang kuat.

Rangkaian pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara oleh Bupati H. Asmar bersama perwakilan camat serta perwakilan anggota BPD yang dilantik.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 13:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Program-Makan-Bergizi-Gratis-Kembali-Bergulir-di-Pekanbaru--Kualitas-Menu-Kini-Diperketat

PEKANBARU â€" Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pekanbaru kembali berjalan pada hari pertama masuk sekolah setelah libur tahun ajaran baru, Senin (13/7/2026). Seluruh sekolah yang menjadi sasaran dipastikan telah menerima distribusi makanan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Kepala KPPG Pekanbaru yang juga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Syartiwidya mengatakan pelaksanaan MBG kembali dimulai serentak pada 13 Juli 2026 sesuai dengan arahan pimpinan BGN.

"Seluruh sekolah sudah mendapatkan distribusi hari ini sesuai arahan pimpinan. Per tanggal 13 Juli 2026, program MBG kembali berjalan," ujar Widya usai mengawasi pembagian MBG perdana pascalibur di SMP Negeri 1 Pekanbaru.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program setelah masa libur tidak mengalami perubahan mekanisme yang signifikan. Namun, BGN kini memberikan perhatian jauh lebih besar terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada para peserta didik.

Menurutnya, peningkatan kualitas menu menjadi salah satu fokus utama BGN pada tahun ini. Karena itu, pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan MBG diperketat, mulai dari proses pengolahan di dapur hingga makanan diterima langsung oleh para siswa.

"Fokus kami sekarang justru semakin kuat pada kualitas menu dan kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk mewujudkan itu, pengawasan internal harus dilakukan secara ketat," jelasnya.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim internal BGN yang terdiri atas pengawas gizi dan pengawas keuangan. Selain itu, mitra penyelenggara dan yayasan yang mengelola SPPG juga diminta aktif memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

"Kami bersama mitra dan yayasan harus memastikan menu yang diberikan benar-benar bergizi sehingga seluruh sasaran program dapat tercapai," tambahnya.

Ketegasan Standar IPAL Dapur Mitra

Selain mutu makanan, BGN juga tetap memprioritaskan pemenuhan standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di setiap dapur SPPG. Langkah ini ditempuh untuk memastikan operasional dapur mitra tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar.

Widya menegaskan, apabila hasil pengawasan berkala menunjukkan fasilitas IPAL belum memenuhi ketentuan, BGN tidak akan ragu untuk menghentikan sementara operasional SPPG hingga seluruh persyaratan dipenuhi.

"IPAL menjadi salah satu prioritas pengawasan. Jika dinyatakan belum memenuhi standar, terutama apabila air limbah yang dihasilkan masih berpotensi mencemari lingkungan, maka kami akan merekomendasikan SPPG tersebut untuk dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan IPAL dipenuhi," tegasnya.

Langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya terintegrasi BGN untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, baik dari sisi keamanan pangan, kualitas gizi, maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan selama operasional dapur mitra berjalan. (goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 13:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polwan-Polda-Riau-Sabet-Tujuh-Medali-di-Kejurnas-Taekwondo-Kapolri-Cup

PEKANBARU - Polisi Wanita jajaran Kepolisian Daerah Riau sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang Kejuaraan Nasional Taekwondo Kapolri Cup ke-7. Kontingen andalan Riau ini berhasil membawa pulang total tujuh medali dari kompetisi bergengsi yang berlangsung di Tangerang, Banten, Kamis hingga Sabtu (9-11/7/2026).

Perolehan medali tersebut meliputi lima keping emas, satu perak, dan satu perunggu. Raihan ini didapatkan dari dua kategori pertandingan berbeda yang diikuti oleh para atlet kepolisian tersebut.

Dalam kategori Taekwondo Polri, kontingen mengoleksi tiga medali emas, satu perak, serta satu perunggu. Sementara itu, atlet Riau berhasil menambah pundi-pundi dua medali emas lewat pertarungan sengit di kategori Taekwondo Umum.

Tiga medali emas perdana dipersembahkan oleh Bripda Mega Djuwita Siallagan dari Polres Kampar, Bripda Hanifa Safitri dari Bid Propam Polda Riau, dan Briptu Indria Larasati dari Polres Pelalawan. Penampilan impresif turut ditunjukkan oleh Bripda Mega dan Bripda Hanifa yang sukses meraih emas tambahan untuk kategori Taekwondo Umum sesuai kelas pertandingan masing-masing.

"Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, disiplin latihan, dan semangat juang para atlet. Kami bangga, Polwan Polda Riau mampu menunjukkan dedikasi tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga di bidang olahraga," urai Perwira Koordinator Polwan Polda Riau, AKBP Vera Taurensa.

Keberhasilan para atlet taekwondo membuktikan bahwa rutinitas pengamanan dan penegakan hukum di lapangan tidak menjadi penghalang untuk mengasah kemampuan fisik di arena olahraga.

"Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh Polwan Polda Riau untuk terus berprestasi serta mengharumkan nama institusi di berbagai bidang," tambahnya.

Keikutsertaan kontingen dalam kejuaraan tingkat nasional ini tidak lepas dari bimbingan intensif tim pendukung yang mendampingi para atlet sejak masa persiapan. Tim ini dikomandoi langsung oleh Manajer AKP Gian Wiatma Jonimandala, STK SIK berkolaborasi dengan Pelatih Aipda Ananda Citra Rizki, Pelatih Aipda Jili Wulandari, serta Official Bripka Rully Septiadi Saputra.(rtc)

]]> Mon, 13 Jul 2026 13:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Markarius-Anwar-Tinjau-MPLS-SMPN-1-Pekanbaru--Apresiasi-80-Persen-Ayah-Antar-Anak

PEKANBARU â€" Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 1 Pekanbaru, Senin (13/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan hari pertama masuk sekolah sekaligus mendukung Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah.

Dalam peninjauan tersebut, Markarius mengaku senang melihat tingginya partisipasi para ayah yang mengantar anak-anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah.

"Yang saya cek, sekitar 80 persen anak-anak diantarkan oleh ayahnya. Ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada ayah-ayah hebat di Kota Pekanbaru. Tapi jangan hanya sekali saja mengantar anak. Sebisa mungkin dilakukan secara rutin, karena anak juga membutuhkan kehadiran seorang ayah. Jangan terlalu sibuk bekerja hingga lupa memberikan perhatian kepada anak," ujarnya.

Selain di SMPN 1 Pekanbaru, Markarius juga meninjau pelaksanaan MPLS di TK Negeri Pembina 1 dan SD Negeri 36 Pekanbaru. Menurutnya, pelaksanaan MPLS di setiap jenjang pendidikan memiliki pendekatan yang berbeda sesuai usia peserta didik.

"Kalau di TK tentu pengenalannya berbeda, begitu juga di SD. Di SMP seperti ini mereka dikumpulkan di aula untuk dikenalkan dengan lingkungan sekolah, guru, teman-teman, hingga cara belajar di tingkat SMP. Semua itu penting agar mereka bisa beradaptasi dengan baik," katanya.

Ia mengapresiasi kesiapan para guru dalam menyelenggarakan MPLS sehingga diharapkan mampu memberikan pengalaman pertama yang menyenangkan bagi peserta didik baru.

Komitmen Bebas Perundungan saat MPLS

Markarius juga menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS harus bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Guru memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh rangkaian kegiatan agar tidak terjadi tindakan yang dapat menimbulkan trauma bagi siswa.

"Kita berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Saya minta kepada bapak dan ibu guru untuk benar-benar mengawasi selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini supaya tidak terjadi perundungan. Jangan sampai anak-anak trauma datang ke sekolah. Justru MPLS harus dibuat menyenangkan dan menggembirakan sehingga hari pertama sekolah memberikan kesan yang baik dan membuat mereka semangat datang kembali ke sekolah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Pekanbaru, Raja Izda Chairani mengatakan sekolah menerima sebanyak 263 peserta didik baru untuk kelas VII pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Ia mengaku bangga karena sekolahnya menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Wakil Wali Kota Pekanbaru bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru beserta jajaran untuk memantau pelaksanaan MPLS.

"Alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah sekaligus pelaksanaan MPLS bagi siswa kelas VII. Kami merasa bangga karena kegiatan ini dipantau langsung oleh Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan, serta jajaran. Mudah-mudahan beliau berkesan dengan kegiatan yang telah kami siapkan," ujarnya.

Raja Izda menjelaskan, MPLS di SMP Negeri 1 Pekanbaru akan berlangsung selama lima hari dengan berbagai materi yang bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah.

Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan pembukaan, pengenalan program Adiwiyata, serta pengenalan lingkungan sekolah. Para siswa juga diajak berkeliling melihat berbagai fasilitas yang tersedia, mulai dari perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, hingga sarana dan prasarana lainnya.

"Karena SMP Negeri 1 merupakan sekolah yang mereka pilih, tentu kami ingin memperkenalkan seluruh fasilitas yang sudah kami siapkan agar mereka merasa nyaman selama belajar di sini," jelasnya.

Ia berharap seluruh rangkaian MPLS berjalan lancar sehingga peserta didik baru dapat mengenali lingkungan sekolah dengan baik sebelum memasuki proses pembelajaran.

"Mudah-mudahan MPLS tahun ini terlaksana dengan baik sehingga anak-anak mengenal lingkungan sekolahnya, tidak lagi merasa asing, dan nantinya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar,"(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 13:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Bekuk-Pengedar--Polisi-Sita-21-Paket-Perusak-Saraf-Sabu-di-Mandau

BENGKALIS- Polsek Mandau Polres Bengkalis kembali gagalkan peredaran perusak saraf jenis sabu. Seorang tersangka pengedar diamankan berikut barang bukti sebanyak 21 paket siap edar.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Mandau AKP I Made Pasek Saradahtam Bendesa mengatakan peredaran ini terbongkar setelah tim Opsnal Polsek Mandau mengamankan seorang terduga pelaku berinisial RS (26), pada Ahad (12/7/26) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan dilakukan di Jalan Sepakat Km. 15 Rangau, Desa Buluh Manis, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah tersebut.

Setibanya di lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui berinisial RS. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP, uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), serta 1 (satu) botol tempat penyimpanan barang bukti.

Selanjutnya terduga pelaku bersama seluruh barang bukti diamankan ke Polsek Mandau untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika dengan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana melalui layanan kepolisian call center 110," ujarnya, Senin (13/7/26).

Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh Polsek Mandau guna menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.(rtc)

]]> Mon, 13 Jul 2026 13:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Transportasi-Air-Teluk-Lanus--Proyek-Daerah-Terisolir-Bikin-Kadishub-Siak-Masuk-Penjara

Riauterkini- ​SIAK â€" Di balik penahanan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Siak, Junaidi alias JDI (52), terdapat sebuah proyek dirancang pemerintah untuk menyentuh masyarakat pelosok.

Ironisnya, proyek vital bagi warga terisolasi ini justru dijadikan ladang pemerasan yang menjerumuskan sang pejabat eselon II ke sel tahanan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Siak.

​Berdasarkan data yang dihimpun, proyek yang mengakhiri karir JDI tersebut adalah Pengadaan Jasa Sewa Sarana Transportasi Air Untuk Desa Terpencil Tahun Anggaran 2026.

Proyek strategis ini sejatinya bertujuan untuk membuka akses mobilitas logistik dan warga di wilayah pesisir terluar, khususnya Kampung Teluk Lanus yang selama ini memiliki keterbatasan akses jalur perairan.

​Dokumen kontrak bernomor 01/KONTRAK-LELANG-JL/DISHUB-S/LALIN/PERINTIS/2026 menunjukkan bahwa proyek ini ditandatangani pada 18 Juni 2026 lalu. Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Siak 2026, nilai total pekerjaan ini mencapai Rp 623.332.710,-.

​Proyek ini dimenangkan oleh perusahaan lokal, CV Ship of Marine. Sesuai kesepakatan, masa berlaku penyediaan armada kapal ini dijadwalkan berjalan selama 181 hari kalender, terhitung sejak 18 Juni hingga 15 Desember 2026.

​Sebagai bentuk komitmen awal pengerjaan, pihak rekanan berhak melakukan pencairan uang muka sebesar 30 persen dari total pagu anggaran, yakni berkisar antara Rp 165 juta hingga Rp 186 juta.

Momentum pencairan uang muka inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Kadishub Siak untuk melancarkan aksi culasnya.

​Sebagai Kepala Dinas, JDI bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang memegang kendali penuh atas hitam-putihnya pencairan dana proyek. Modus inilah yang dinilai kepolisian sangat mencederai rasa keadilan.

​Saat uang muka proyek dicairkan di Bank Riau Kepri Syariah, Jumat (10/7/2026), JDI secara agresif mendesak Direktur CV Ship of Marine untuk menyetorkan "uang pelicin" sebesar Rp 25 juta.

​"Tersangka memanfaatkan posisinya untuk menekan rekanan. Korban berada di posisi dilematis. Jika tidak dituruti, proses pencairan dihambat oleh tersangka. Namun jika dituruti, anggaran operasional kapal untuk masyarakat terpencil yang dikorbankan," ungkap Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais, mewakili Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar.

​Karena terus ditekan dan mengkhawatirkan kelangsungan operasional armada kapal di lapangan, pihak rekanan akhirnya terpaksa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 15 juta. Uang tersebut diantar langsung ke rumah kediaman JDI di Jalan Sutomo, Siak.

​Namun, pergerakan haram tersebut sudah tercium oleh aparat penegak hukum. Tim Unit Tipidkor Polres Siak yang dipimpin Kanit Tipidkor Ipda Diki Dwi Presdianto langsung menyergap rumah tersangka sesaat setelah uang berpindah tangan.

​Dari tangan JDI, polisi menyita uang hasil pemerasan sebesar Rp 15 juta, uang tunai lain senilai Rp 50 juta, dua unit handphone (iPhone 15 Pro Max dan Oppo A6 Pro) sebagai alat komunikasi kejahatan, serta satu unit sepeda motor Yamaha RX King.

​Kini, JDI resmi ditahan dan dijerat Pasal 12 huruf E UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, proyek air untuk warga Teluk Lanus yang bernilai ratusan juta tersebut kini harus berjalan di tengah proses hukum yang membelit Dishub Siak.(rtc)

]]> Mon, 13 Jul 2026 13:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Sambut-HUT-ke-69-Riau--Kolaborasi-Pemprov-dan-Pemko-Cek-Kesehatan-Gratis-200-ASN

PEKANBARU- Sebanyak 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar Pemerintah Provinsi Riau Kolaborasi dengan Kota Pekanbaru dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Riau ke-69, Senin (13/7/2026). ‎

‎ ‎Layanan kesehatan tersebut diselenggarakan UPT Puskesmas Senapelan dan UPT Puskesmas Garuda di Aula lantai III Kantor Bappeda Riau Jalan Gajah Mada Pekanbaru. ‎

‎ ‎Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. Seperti pada hari ini dalam rangka memeriahkan hari jadi provinsi riau ke-69 pemprov riau melalui dinas kesehatan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat cakupan target program cek kesehatan gratis pada tahun 2026. ‎

‎ ‎Plt Gubri menyebutkan, kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya penyakit yang lebih serius. Karena itu, program CKG diharapkan mampu mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. ‎

‎ ‎CKG dalam kegiatan ini merupakan upaya pemerintah provinsi riau berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan kuratif, tetapi juga semakin sadar untuk menjaga kesehatannya melalui pemeriksaan secara berkala," jelasnya. ‎

‎ ‎Lebih lanjut dikatakannya, CKG ini merupakan program menyediakan pemeriksaan kesehatan dasar untuk mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini, mencakup skrining untuk balita, usia sekolah, dewasa, hingga lansia. ‎

‎ ‎Di mana, saat ini cakupan CKG di Riau telah mencapai 18,1 persen capaian ini setara dengan dengan jumlah capaian pada tahun 2025 lalu, artinya saat ini masih pada triwulan pertama kami sangat optimistis target nasional 46 persen akan tercapai hingga akhir tahun, " harapnya ‎

‎ ‎Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melalui Sekretaris, Dedy Sambudi mengatakan kegiatan CKG ini kolaborasi pemerintah provinsi dengan kota Pekanbaru melakukan cek kesehatan gratis di lingkungan OPD Provinsi riau yang merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit. ‎

‎ ‎"Melalui kegiatan hari ini, dinas kesehatan kota Pekanbaru berkolaborasi dengan pemerintah provinsi riau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini," ujarnya. ‎

‎Pemerintah Kota Pekanbaru berencana memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke berbagai perguruan tinggi lainnya. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan semakin banyak Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan layanan deteksi dini sehingga mampu menjaga kesehatan sejak dini dan menekan risiko penyakit tidak menular di masa mendatang.(rtc)

]]> Mon, 13 Jul 2026 13:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/LHI-Riau-Laporkan-Dugaan-Korupsi-Pengadaan-UIN-Suska-Rp2-3-Miliar-ke-Polda-Riau

PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah Laskar Hukum Indonesia Provinsi Riau resmi melayangkan pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Senin (13/7/2026). Pengaduan ini menyoroti dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa sewa Access Point di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2024â€"2025 dengan nilai kontrak Rp2.303.700.000.

Plt Ketua DPD LHI Riau, Muhajirin Siringo Ringo memimpin langsung penyerahan laporan tersebut. Berkas aduan turut dilengkapi dengan dokumen investigasi setebal 21 halaman yang membedah sejumlah indikasi penyimpangan selama proses pengadaan berjalan.

Dokumen investigasi merinci berbagai temuan krusial, mulai dari indikasi penggelembungan harga, pemecahan paket pekerjaan, hingga masa sewa yang tumpang tindih. Dugaan proyek fiktif turut dilaporkan dengan taksiran kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.

Proyek pengadaan ini diketahui digarap oleh CV Anugrah Pratama untuk penyediaan 250 unit Access Point. DPD LHI Riau menilai anggaran sewa tersebut terlampau mahal dan berpotensi memboroskan anggaran dibandingkan skema pembelian langsung yang bisa menjadi aset tetap negara.

"Kami menyerahkan seluruh dokumen beserta analisis yang kami miliki kepada Ditreskrimsus Polda Riau, selanjutnya kami berharap proses penegakan hukum berjalan secara profesional tanpa pandang bulu," tegas Muhajirin.

Laporan ini juga diwarnai upaya dugaan intervensi sebelum berkas diserahkan ke pihak berwajib. Muhajirin mengaku sempat mendapat telepon dari Ketua Umum LSM Amatir, Nardo Pasaribu yang mengklaim diri sebagai pimpinan CV Anugrah Pratama dan meminta proyeknya tidak diusik.

"Belum lama ini saya dihubungi Nardo Pasaribu yang mengaku pimpinan CV Anugrah Pratama dan meminta saya agar tidak mengganggu pekerjaannya di UIN Suska Riau, namun saya tegaskan sebagai aktivis antikorupsi saya hanya menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan data," urainya.

Informasi terkait komunikasi tersebut telah dilampirkan sebagai bagian dari kronologi laporan resmi ke kepolisian. DPD LHI Riau mendesak aparat segera memanggil seluruh pihak terkait, memeriksa dokumen pengadaan, dan mengaudit keseluruhan proses proyek demi memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan uang negara.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kemenhan-Kumpulkan-Panglima-TNI-dan-Jaksa-Agung--Posisi-Febrie-Adriansyah-Jadi-Sorotan-2

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengumpulkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam rapat tertutup yang digelar di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Pertemuan ini memantik spekulasi soal nasib eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Sejumlah pejabat tinggi lintas lembaga terlihat hadir dalam rapat tersebut. Beberapa di antaranya yakni Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, serta beberapa petinggi lembaga lainnya.

Belum ada keterangan resmi mengenai materi yang dibahas. Namun, kuat dugaan forum tersebut turut menyinggung posisi Febrie Adriansyah di dalam struktur Satgas PKH, mengingat yang bersangkutan selama ini menjabat sebagai Ketua Pelaksana.

Evaluasi Peran Sentral Ketua Pelaksana

Febrie memegang peran sentral sejak Satgas PKH dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Selama hampir 1,5 tahun, ia memimpin operasi penertiban kawasan hutan dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Satgas PKH sendiri beranggotakan Kejaksaan Agung, Polri, TNI, serta kementerian teknis seperti Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Keuangan, hingga BPKP.

Sejak beroperasi pada Februari 2025, Satgas PKH telah memanggil ratusan perusahaan sawit dan pertambangan yang diduga melanggar aturan di kawasan hutan. Puluhan perusahaan di antaranya telah dikenai sanksi, mulai dari kewajiban pembayaran denda dan pajak, pencabutan izin, hingga pengambilalihan kembali kawasan oleh negara.

Capaian Jutaan Hektare Lahan Negara

Dengan capaian operasional yang masif, keberlanjutan kepemimpinan Satgas PKH menjadi sangat krusial. Rapat tertutup yang digelar Kemenhan ini dinilai menjadi momen penting untuk menentukan arah satgas ke depan, termasuk kemungkinan evaluasi posisi Ketua Pelaksana.

Berikut data pemulihan aset lingkungan yang berhasil dihimpun hingga pertengahan tahun ini:

* Sektor Perkebunan: Menguasai kembali sekitar 5,9 juta hektare kawasan hutan dari aktivitas perkebunan sawit ilegal hingga Mei 2026.

* Sektor Pertambangan: Mengambil alih kembali 12,4 ribu hektare lahan dari aktivitas pertambangan ilegal.

* Penegakan Hukum: Penjatuhan sanksi administratif, pencabutan izin usaha, hingga kewajiban pemenuhan denda serta pajak bagi puluhan korporasi pelanggar aturan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenhan maupun anggota Satgas PKH terkait hasil rapat tersebut(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Touring-Bareng-UAS-dan-Kapolda-Riau--Bupati-Siak-Afni-Zulkifli-Bedah-Strategi-Perang-Sultan

SIAK - Kawasan bersejarah Kota Siak Sri Indrapura kedatangan rombongan tamu istimewa. Bupati Siak, Afni Zulkifli memimpin langsung kegiatan touring sepeda motor bersama ulama kondang Ustadz Abdul Somad, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo untuk menjelajahi warisan budaya Kesultanan Siak, Senin (13/7/2026).

Perjalanan menyusuri sudut-sudut kota ini dirancang untuk memadukan silaturahmi dengan promosi wisata sejarah. Rombongan bergerak melintasi beberapa ikon penting daerah, mulai dari Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, Istana Asserayah Hasyimiyah, tepian Sungai Siak, Masjid Syahabuddin, hingga kompleks makam pahlawan nasional.

Saat berada di puncak Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah menggunakan fasilitas lift, rombongan disuguhi panorama alam yang memukau. Dari ketinggian tersebut, Afni secara detail mengupas tuntas nilai strategis Sungai Siak yang dahulu berfungsi ganda sebagai urat nadi perdagangan sekaligus benteng pertahanan alami kerajaan.

Kondisi geografis sungai yang berkelok-kelok ternyata menyimpan keuntungan militer yang luar biasa pada masa lampau. Setiap kelokan dimanfaatkan oleh pasukan kerajaan sebagai pos intai maupun titik penyergapan taktis untuk menghalau pergerakan musuh yang mencoba merangsek masuk.

"Hanya kawasan Sungai Apit yang tercatat pernah mengalami peperangan karena letaknya yang berhadapan langsung dengan laut. Selebihnya, posisi pusat pemerintahan Kesultanan Siak terlindungi oleh bentang alam sungai yang sangat strategis," urai Afni.

Langkah para pendahulu dalam menentukan lokasi ibu kota dianggap sebagai bukti kecerdasan tata ruang dan strategi pertahanan tingkat tinggi. Keunikan lanskap Riau ini pun mendapat apresiasi dari para petinggi TNI dan Polri yang ikut serta dalam rombongan.

Ziarah dan Doa Bersama untuk Pahlawan Nasional

Setelah puas membedah sejarah dari ketinggian, rombongan bergerak menuju Masjid Syahabuddin untuk menunaikan ibadah salat. Kegiatan kemudian berlanjut dengan agenda ziarah ke makam Sultan Syarif Kasim II, pemimpin terakhir Kesultanan Siak yang menyerahkan kedaulatan dan kekayaannya demi mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.

Perjalanan ini memberikan kesan mendalam bagi para peserta. Pemanfaatan sepeda motor dinilai membuat suasana terasa lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mempermudah akses ke titik-titik cagar budaya.

"Alhamdulillah, selain bersilaturahmi, kami juga dapat melihat langsung jejak sejarah Kesultanan Siak. Semoga warisan sejarah ini terus dijaga dan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang," ungkap Ustaz Abdul Somad.

Momen khusyuk tercipta saat seluruh peserta touring memanjatkan doa bersama di depan pusara sang sultan. Kegiatan edukasi budaya yang dikemas santai ini akhirnya ditutup dengan agenda ramah tamah berupa makan siang bersama sambil menikmati buah durian di sepanjang tepian Sungai Siak. (goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Sukses-Jangkau-Anak-Belum-Imunisasi--Kabupaten-Siak-Raih-Penghargaan-Nasional-di-Makassar

MAKASSAR â€" Upaya keras untuk melindungi kesehatan generasi muda di wilayah perdesaan membuahkan hasil manis. Kabupaten Siak menjadi salah satu dari tiga daerah di Provinsi Riau yang sukses membawa pulang penghargaan nasional atas komitmen tinggi dan peran aktif dalam menyukseskan program Intervensi Imunisasi Anak Zero Dose (IZD).

Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung dalam momentum peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang berlangsung meriah di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7).

Penghargaan tingkat nasional ini diterima oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Siak, Siti Sarifah Syamsurizal, yang diserahkan oleh Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian. Selain Siak, apresiasi serupa juga berhasil diraih oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir. Ketiga wilayah ini dinilai paling konsisten dalam melacak dan menjangkau anak-anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali.

Ketua TP PKK Kabupaten Siak, Siti Sarifah mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras kolektif di lapangan. Mulai dari tenaga medis, jajaran pemerintah daerah, pemerintah kampung, hingga ujung tombak di masyarakat yaitu para kader PKK dan Posyandu yang tanpa lelah memberikan pemahaman dan mendatangi langsung rumah-rumah warga.

"Penghargaan ini adalah bentuk komitmen nyata dan kerja sama yang saling menyatu oleh semua pihak atas kepedulian bersama mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045," ujar Siti Sarifah, Senin (13/7/2026).

Sinergi Lintas Sektor Tekan Risiko Penyakit Menular

Keberhasilan program di lapangan tidak lepas dari manajemen sinergi yang tertata rapi. Jajaran tenaga kesehatan fokus menjamin pasokan vaksin dan kesiapan tindakan medis, sementara aparatur di tingkat kecamatan hingga kampung memberikan dukungan penuh pada mobilisasi warga. Di garis depan, para kader Posyandu aktif bergerak menyisir pemukiman agar tidak ada anak yang terlewat.

Langkah taktis ini menjadi bagian strategis dari agenda Kementerian Kesehatan untuk menyisir anak-anak dalam kelompok rentan. Tanpa proteksi imunisasi dasar, kelompok ini sangat rawan terserang berbagai penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dicegah, seperti difteri, campak, dan polio.

"Penghargaan yang diterima hari ini adalah awal dari kerja nyata, kerja keras, dan kerja cerdas. Ke depan, tantangannya justru akan semakin kuat. Jangan sampai penghargaan ini membuat kita lengah, sehingga angka zero dose yang sudah kita tekan dengan susah payah justru kembali muncul dan membuat kita harus merangkak lagi dari awal," jelasnya.

Ikatan kolaborasi antara pemangku kebijakan, petugas medis, dan elemen masyarakat harus terus diperkuat secara berkala. Memastikan hak kesehatan anak-anak terpenuhi sejak dini merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk membangun masa depan bangsa yang tangguh dan sehat.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Bupati-Asmar-Lepas-450-Mahasiswa-KKN-IAIN-Datuk-Laksamana-Bengkalis-ke-Pelosok-Meranti

SELATPANJANG - Pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi besar untuk mempercepat pembangunan desa. Bupati Kepulauan Meranti, Asmar melepas secara resmi 450 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis Tahun 2026 untuk mengabdi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti selama 40 hari.

Prosesi pelepasan yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (13/7/2026), dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM MM, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dosen pembimbing lapangan, serta seluruh mahasiswa peserta KKN.

Ratusan mahasiswa tersebut menyebar ke lima wilayah, yakni Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Merbau, dan Pulau Merbau. Selama masa pengabdian, seluruh peserta diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan desa melalui program pemberdayaan masyarakat.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Wira Sugiarto, SIP MPdI menjelaskan bahwa program KKN Bina Desa Berkelanjutan sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Agenda ini menjadi bagian penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian masyarakat.

"Melalui KKN ini, kami memohon izin untuk mengabdi dan belajar di tengah masyarakat selama 40 hari. Kami berharap seluruh mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga sikap, serta menjadi teladan di tengah masyarakat desa," jelas Wira.

Fokus pada Manfaat Nyata dan Ekonomi Desa

Pemerintah daerah memberikan apresiasi tinggi atas komitmen perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah nyata ini dinilai strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa.

Bupati Kepulauan Meranti menilai KKN bukan sekadar sarana menerapkan ilmu dari bangku kuliah. Momen ini menjadi ruang pembelajaran penting untuk membangun kepedulian sosial sekaligus menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi warga desa.

"Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat harus mampu memberikan manfaat nyata. Bangun komunikasi yang baik, bersikap santun, mampu beradaptasi, dan hormati budaya lokal yang ada di Kepulauan Meranti," tegas Asmar.

Para mahasiswa didorong untuk menggerakkan program-program yang memberikan dampak positif jangka panjang. Beberapa sektor utama yang menjadi sasaran meliputi bidang keagamaan, literasi digital, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan ekonomi kreatif di desa.

Faktor keselamatan, etika, dan disiplin selama berada di lokasi pengabdian juga menjadi catatan penting demi menjaga nama baik almamater. Para camat, kepala desa, beserta dosen pembimbing lapangan diminta memberikan pendampingan optimal agar seluruh kebutuhan logistik dan program kerja mahasiswa terpenuhi dengan baik.

Sinergi multisektor antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dipastikan akan terus berjalan demi mencetak generasi muda yang unggul.

"Semoga kegiatan ini dapat membentuk mahasiswa yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tambahnya.

Acara pelepasan ditandai dengan prosesi penyematan atribut secara simbolis, bersalaman bersama jajaran pemerintah daerah, serta ditutup dengan sesi foto bersama sebagai tanda dimulainya masa pengabdian di pelosok wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Jangan-Biarkan-Meranti-Tenggelam-dalam-Kebutaan-Paradigma-RUU-Daerah-Kepulauan

Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, ingatan kolektif tahun 2009 bukanlah tentang euforia politik otonomi daerah, melainkan tentang angka kemiskinan yang mencapai 43 persen. Saat resmi mekar dari Kabupaten Bengkalis, wilayah pesisir di bibir Selat Malaka ini dipaksa memulai langkahnya dari titik minus: memikul angka kemiskinan makro yang luar biasa ekstrem. Secara global pada tahun itu, kedalaman kemiskinan Meranti sejajar dengan Sudan Selatan yang baru didera krisis multidimensi. Ironisnya, di saat yang sama, kabupaten induknya justru menikmati kenyamanan fiskal dengan tingkat kemiskinan hanya 7,91 persen. Pemekaran kala itu seolah menjadi ajang segregasi sosial: Bengkalis melangkah maju dengan kemapanan daratannya, sementara Meranti dilepas ke laut lepas membawa beban kemiskinan enam kali lipat lebih tinggi.

Setelah 16 tahun berdarah-darah menembus isolasi geografis, membangun infrastruktur pelabuhan penyeberangan (roll-on/roll-off), dan menaikkan nilai tawar komoditas melalui hilirisasi sagu rakyat, Meranti berhasil mencatatkan rekor monumental. Pada tahun 2025, angka kemiskinan Meranti berhasil dipotong lebih dari setengahnya hingga menyentuh 20,51 persenâ€"rekor terendah sepanjang sejarah daerah ini.

Namun, asa untuk menekan sisa hardcore poverty (kemiskinan struktural terdalam) tersebut kini membentur tembok tebal regulasi nasional di Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah intensif menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Sebuah regulasi afirmatif (affirmative spending) yang sejatinya membawa angin segar bagi percepatan pembangunan wilayah pesisir. Namun, bagi Meranti, draf akademik RUU tersebut justru menjadi lonceng kematian struktural baru.

Blunder Paradigma Land-Based di Senayan

Akar masalah dari RUU ini terletak pada kebutaan paradigma berpikir pembentuk undang-undang di Jakarta yang terjebak pada pendekatan wilayah berbasis daratan (land-based). Berdasarkan dokumen draf akademik yang dapat diakses publik, kriteria utama status "Daerah Kepulauan" hanya dikunci untuk level provinsi. Atas dasar kesepakatan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, regulasi ini dirancang eksklusif hanya untuk 8 provinsi di Indonesia (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara).

Provinsi Riau, karena secara agregat makro memiliki daratan yang luas dan didominasi oleh hamparan perkebunan kelapa sawit di wilayah hulu, otomatis dicoret dari daftar. Dampaknya sangat fatal bagi Kepulauan Meranti: sebagai unit administratif kabupaten, Meranti tereliminasi secara sistemik dari skema payung hukum perlindungan pesisir ini. Jakarta seolah menutup mata bahwa di pesisir Riau, terdapat sebuah kabupaten yang 99 persen lanskap geografisnya adalah perairan dan gugusan pulau kecil terluar (Pulau Tebing Tinggi, Padang, Merbau, Rangsang, dan Topang). Menilai Meranti sebagai daerah daratan hanya karena ia berada di bawah payung administratif Provinsi Riau adalah sebuah kebebalan geopolitik.

Krisis Ekologis Selat Malaka: Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara

Dampak dari pengabaian regulasi ini bukan sekadar urusan hilangnya potensi anggaran daerah, melainkan ancaman nyata terhadap eksistensi teritorial NKRI. Berada langsung di bibir Selat Malakaâ€"salah satu jalur pelayaran terpadat di duniaâ€"Kepulauan Meranti hari ini tengah dikepung oleh bencana ekologis berupa abrasi pantai yang sangat dahsyat, terutama di Pulau Rangsang dan Pulau Merbau.

Every year, hantaman gelombang besar dari Selat Malaka mengikis daratan kedua pulau tersebut hingga puluhan meter. Ribuan hektare kebun sagu dan karet milik kelompok masyarakat adat ambruk dan tenggelam ke laut. Garis pantai terus mundur, merusak ekosistem mangrove, dan melumpuhkan ruang hidup nelayan tradisional lokal.

Ini bukan lagi sekadar isu lingkungan lokal, melainkan ancaman terhadap kedaulatan dan perbatasan negara. Pulau Rangsang adalah salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang menjadi titik dasar penarikan garis batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia. Ketika daratan Pulau Rangsang dan Merbau terus tergerus dan menyusut akibat abrasi yang tidak tertangani, maka secara hukum internasional, Indonesia secara perlahan sedang "kehilangan" wilayah daratannya di beranda depan nusantara. Bagaimana mungkin sebuah kabupaten yang memikul beban menjaga kedaulatan batas negara dari abrasi dahsyat disamakan formula anggarannya dengan daerah daratan di pedalaman Sumatra? Ini adalah ketidakadilan ruang yang nyata.

Kerugian Multidimensi: Apa yang Hilang dari Meranti?

Jika RUU Daerah Kepulauan disahkan dalam drafnya yang eksklusif saat ini, Kepulauan Meranti akan mengalami kerugian multidimensi dan kehilangan hak atas keadilan anggaran. Pertama, Meranti akan kehilangan hak atas Dana Khusus Kepulauan (DKK). Tanpa dana khusus ini, APBD Meranti yang sangat terbatas tidak akan pernah mampu membiayai pembangunan infrastruktur pengaman pantai (breakwater atau turap) penahan abrasi yang bernilai ratusan miliar rupiah di Pulau Rangsang dan Merbau. Sektor DAU konvensional dari pusat tidak pernah menghitung bahwa ongkos semen, batu, dan logistik konstruksi di Meranti berkali-kali lipat lebih mahal karena harus menyeberangi lautan.

Kedua, terhambatnya Perluasan Kewenangan Ruang Laut. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, wewenang kelola laut kabupaten ditarik penuh ke tingkat provinsi. Akibatnya, Meranti kehilangan taring untuk melakukan zonasi perlindungan pantai, mengelola potensi ekonomi Selat Malaka, serta menindak aktivitas destruktif di perairan pulau terluar mereka. RUU Kepulauan sejatinya mengembalikan hak kelola laut tersebut, namun Meranti dipastikan gigit jari jika RUU ini lolos tanpa akomodasi lokal.

Titipan Mandat untuk Wakil Rakyat Dapil Riau

Menghadapi situasi genting ini, kita tidak boleh tinggal diam dan pasrah menerima sisa-sisa kebijakan pusat. Wakil rakyat dari Riau yang duduk di Senayanâ€"baik di Komisi II maupun Badan Legislasiâ€"harus disadarkan bahwa ada hak konstitusional warga Riau Pesisir dan kedaulatan batas negara yang sedang dipertaruhkan.

Ada dua tuntutan konkret dan non-negosiasi yang harus diperjuangkan oleh para legislator Dapil Riau di Pansus RUU Daerah Kepulauan:

   1. Dekonsentrasi Nomenklatur (Perluasan Definisi): Mendesak perubahan klausul dalam RUU agar subjek hukum tidak terbatas pada "Provinsi Berciri Kepulauan", melainkan diperluas secara eksplisit mencakup "Kabupaten/Kota Berciri Kepulauan yang Berada di Provinsi Daratan". Kriteria kepulauan harus diturunkan secara mikro pada karakteristik objektif geografis kabupaten bersangkutan (seperti status pulau terluar berbatasan internasional), bukan dipukul rata pada level provinsi.

   2. Formula Affirmative Spending Berbasis Ketahanan Ekologis Pesisir: Menuntut agar instrumen Dana Khusus Kepulauan (DKK) dialokasikan secara afirmatif untuk mendanai pemulihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur sabuk hijau penahan abrasi di pulau terluar demi menyelamatkan batas kedaulatan NKRI, di luar program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan data digital daerah yang kini sedang dipacu pemda.

Kita telah membuktikan bahwa keterpencilan geografi bisa dilawan dengan inovasi lokal dan hilirisasi sagu. Namun, ketidakadilan regulasi yang diproduksi di Jakarta serta abrasi yang mengikis daratan hanya bisa dilawan dengan keberanian politik wakil rakyat kita di Senayan.

Jangan biarkan Kepulauan Meranti tenggelamâ€"baik secara ekonomi akibat kemiskinan struktural, maupun secara fisik akibat abrasi di Selat Malakaâ€"hanya karena kebutaan paradigma hukum pidato-pidato nasional. Kita menunggu: apakah anggota DPR RI Dapil Riau datang ke Senayan untuk menjaga kedaulatan tanah air dan nasib rakyatnya, atau sekadar menjadi penonton saat daratan Meranti perlahan hilang ditelan ombak di depan mata. 

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Pilkada-Biaya-Mahal-Jadi-Pemicu--Mendagri-Ungkap-Dua-Faktor-Utama-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi-2

JAKARTA - Sebanyak sepuluh kepala daerah tercatat terjerat kasus korupsi sepanjang tahun ini. Fenomena ini menjadi sorotan tajam mengingat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para pemimpin daerah telah mendapatkan pembekalan khusus melalui kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Kementerian Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah menjadi pelaksana agenda tersebut. Salah satu materi utama yang diberikan dalam pembekalan di Akmil adalah mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa retret tersebut dirancang sebagai pembekalan awal. Tujuannya agar para pemimpin daerah dapat menjalankan tugas dengan baik, berintegritas, disiplin, mengabdi kepada rakyat, serta mengembangkan rasa nasionalisme.

"Tapi setelah retret kembali kepada masing-masing individu," ujar Tito Karnavian saat dihubungi Minggu (12/7/2026).

Keterbatasan Pengawasan Pusat

Mantan Kapolri ini menekankan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk memantau kinerja para kepala daerah selama 24 jam penuh. Menurutnya, mereka yang terpilih merupakan pilihan langsung dari rakyat melalui mekanisme pemilihan kepala daerah.

"Mereka orang-orang yang dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Tidak mungkin diawasi 24 jam 7 hari seminggu," katanya.

Sistem Pilkada Mahal dan Keserakahan Individu

Dalam analisisnya, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pejabat daerah tergiur melakukan tindak pidana rasuah. Faktor tersebut meliputi:

* Biaya Politik Tinggi: Sistem rekrutmen dan pilkada dengan biaya mahal memicu keinginan kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.

* Ketimpangan Pendapatan: Gaji serta pendapatan resmi yang diterima dinilai relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan riil sebagai pejabat negara, sehingga memicu pencarian penghasilan tambahan lewat jalur ilegal.

* Faktor Keserakahan: Adanya sifat serakah yang merusak integritas, membuat oknum pejabat terus berusaha menambah pundi-pundi kekayaan melalui jalan penyelewengan.

"Sehingga mereka mencari tambahan dengan korupsi," jelasnya terkait dampak minimnya pendapatan resmi pejabat daerah.

Langkah Mitigasi dan Batasan Kewenangan

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah lembaga terkait. Upaya mitigasi ini diperkuat dengan penerapan sistem digitalisasi program keuangan pemerintahan daerah agar pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan.

Meskipun memiliki peran sebagai pembina berdasarkan aturan yang berlaku, kementerian ini menegaskan batasan struktural yang mereka miliki dalam mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat daerah.

"Namun kami bukan atasan yang punya kewenangan komando seperti pada organisasi TNI dan Polri," ungkap Tito Karnavian.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kemenhan-Kumpulkan-Panglima-TNI-dan-Jaksa-Agung--Posisi-Febrie-Adriansyah-Jadi-Sorotan

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengumpulkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam rapat tertutup yang digelar di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Pertemuan ini memantik spekulasi soal nasib eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Sejumlah pejabat tinggi lintas lembaga terlihat hadir dalam rapat tersebut. Beberapa di antaranya yakni Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, serta beberapa petinggi lembaga lainnya.

Belum ada keterangan resmi mengenai materi yang dibahas. Namun, kuat dugaan forum tersebut turut menyinggung posisi Febrie Adriansyah di dalam struktur Satgas PKH, mengingat yang bersangkutan selama ini menjabat sebagai Ketua Pelaksana.

Evaluasi Peran Sentral Ketua Pelaksana

Febrie memegang peran sentral sejak Satgas PKH dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Selama hampir 1,5 tahun, ia memimpin operasi penertiban kawasan hutan dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Satgas PKH sendiri beranggotakan Kejaksaan Agung, Polri, TNI, serta kementerian teknis seperti Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Keuangan, hingga BPKP.

Sejak beroperasi pada Februari 2025, Satgas PKH telah memanggil ratusan perusahaan sawit dan pertambangan yang diduga melanggar aturan di kawasan hutan. Puluhan perusahaan di antaranya telah dikenai sanksi, mulai dari kewajiban pembayaran denda dan pajak, pencabutan izin, hingga pengambilalihan kembali kawasan oleh negara.

Capaian Jutaan Hektare Lahan Negara

Dengan capaian operasional yang masif, keberlanjutan kepemimpinan Satgas PKH menjadi sangat krusial. Rapat tertutup yang digelar Kemenhan ini dinilai menjadi momen penting untuk menentukan arah satgas ke depan, termasuk kemungkinan evaluasi posisi Ketua Pelaksana.

Berikut data pemulihan aset lingkungan yang berhasil dihimpun hingga pertengahan tahun ini:

* Sektor Perkebunan: Menguasai kembali sekitar 5,9 juta hektare kawasan hutan dari aktivitas perkebunan sawit ilegal hingga Mei 2026.

* Sektor Pertambangan: Mengambil alih kembali 12,4 ribu hektare lahan dari aktivitas pertambangan ilegal.

* Penegakan Hukum: Penjatuhan sanksi administratif, pencabutan izin usaha, hingga kewajiban pemenuhan denda serta pajak bagi puluhan korporasi pelanggar aturan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenhan maupun anggota Satgas PKH terkait hasil rapat tersebut.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Hari-Pertama-Sekolah-Mencekam--Tim-Gegana-Sisir-SDN-Srengseng-Sawah-15-Pagi-Pasca-Ancaman-Bom

JAKARTA - Hari pertama masuk sekolah di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan mendadak geger. Lembaga pendidikan dasar ini mendapatkan ancaman bom dari orang tidak dikenal melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.

Pihak kepolisian langsung bergerak cepat dengan menurunkan unit khusus ke lokasi kejadian demi mengamankan seluruh area dan memastikan keselamatan warga sekolah.

"Ini sudah dicek Gegana dan Densus 88," kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi saat dihubungi, Senin (13/7/2026).

Teror Masuk Lewat Jalur Pribadi

Pesan teror tersebut dikirimkan secara langsung ke ponsel pengajar dan staf sekolah saat aktivitas baru saja dimulai di pagi hari. Penerima pesan menyadari adanya ancaman setelah agenda pembukaan tahun ajaran baru selesai dilaksanakan.

"Laporannya 07.30 tapi memang di WA itu orang lagi pada upacara. Sudah upacara baru liat WA-nya kita langsung datang semuanya camat lurah. Itu di-WA dijapri guru kelas satu sama TU," jelasnya.

Penyisiran Intensif dan Evakuasi

Langkah penyelamatan segera diambil oleh pihak otoritas wilayah begitu menerima laporan darurat tersebut. Petugas gabungan langsung mengosongkan bangunan sekolah guna menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Beberapa tindakan penanganan di lokasi meliputi:

* Sterilisasi Area: Tim Gegana dan Densus 88 Antiteror dikerahkan penuh untuk menelusuri setiap sudut ruangan kelas dan halaman.

* Penyelamatan Siswa: Seluruh murid diarahkan untuk segera meninggalkan ruang kelas menuju titik aman di luar lingkungan sekolah.

* Koordinasi Otoritas: Pihak kecamatan dan kelurahan setempat turun langsung memantau proses pengamanan di lapangan.

Meskipun hasil pemeriksaan awal dari tim penjinak bom tidak menemukan benda mencurigakan, aparat keamanan tetap waspada dan enggan kecolongan.

"Nihil tapi masih disisir, lagi disisir. Anak-anak sudah dievakuasi, kita arahkan keluar sekolah dulu,"(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Pilkada-Biaya-Mahal-Jadi-Pemicu--Mendagri-Ungkap-Dua-Faktor-Utama-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi

JAKARTA - Sebanyak sepuluh kepala daerah tercatat terjerat kasus korupsi sepanjang tahun ini. Fenomena ini menjadi sorotan tajam mengingat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para pemimpin daerah telah mendapatkan pembekalan khusus melalui kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Kementerian Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah menjadi pelaksana agenda tersebut. Salah satu materi utama yang diberikan dalam pembekalan di Akmil adalah mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa retret tersebut dirancang sebagai pembekalan awal. Tujuannya agar para pemimpin daerah dapat menjalankan tugas dengan baik, berintegritas, disiplin, mengabdi kepada rakyat, serta mengembangkan rasa nasionalisme.

"Tapi setelah retret kembali kepada masing-masing individu," ujar Tito Karnavian saat dihubungi Minggu (12/7/2026).

Keterbatasan Pengawasan Pusat

Mantan Kapolri ini menekankan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk memantau kinerja para kepala daerah selama 24 jam penuh. Menurutnya, mereka yang terpilih merupakan pilihan langsung dari rakyat melalui mekanisme pemilihan kepala daerah.

"Mereka orang-orang yang dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Tidak mungkin diawasi 24 jam 7 hari seminggu," katanya.

Sistem Pilkada Mahal dan Keserakahan Individu

Dalam analisisnya, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pejabat daerah tergiur melakukan tindak pidana rasuah. Faktor tersebut meliputi:

* Biaya Politik Tinggi: Sistem rekrutmen dan pilkada dengan biaya mahal memicu keinginan kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.

* Ketimpangan Pendapatan: Gaji serta pendapatan resmi yang diterima dinilai relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan riil sebagai pejabat negara, sehingga memicu pencarian penghasilan tambahan lewat jalur ilegal.

* Faktor Keserakahan: Adanya sifat serakah yang merusak integritas, membuat oknum pejabat terus berusaha menambah pundi-pundi kekayaan melalui jalan penyelewengan.

"Sehingga mereka mencari tambahan dengan korupsi," jelasnya terkait dampak minimnya pendapatan resmi pejabat daerah.

Langkah Mitigasi dan Batasan Kewenangan

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah lembaga terkait. Upaya mitigasi ini diperkuat dengan penerapan sistem digitalisasi program keuangan pemerintahan daerah agar pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan.

Meskipun memiliki peran sebagai pembina berdasarkan aturan yang berlaku, kementerian ini menegaskan batasan struktural yang mereka miliki dalam mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat daerah.

"Namun kami bukan atasan yang punya kewenangan komando seperti pada organisasi TNI dan Polri," (goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kronologi-Ledakan-di-Tasikmalaya-hingga-Densus-88-Turun-Tangan

Jakarta - Ledakan terjadi di kompleks olahraga Dadaha, Kecamatan Cihedeung, Kota Tasikmalaya, Sabtu (11/7/2026). Peristiwa ini dipicu keributan antar-pedagang di lokasi tersebut.

Peristiwa bermula ketika pedagang berinisial S cekcok dengan pedagang lain berinisial E. Kejadian itu sempat dilerai oleh pedagang lain. Saat itu AAS, saudara dari S yang juga berjualan di lokasi yang sama, datang. Tidak lama terdengar ledakan dan diduga dilakukan AAS."Kami melaksanakan olah TKP bersama dengan teman-teman dari remob, karena terkait dengan adanya ledakan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan-penyelidikan," kata Kapolres Tasikmalaya AKBP Andi. Dikutip dari Liputan6 SCTV, Senin (13/7/2026).

Densus 88 kemudian dikerahkan untuk menggeledah rumah AAS, karena diduga memiliki bahan peledak.

Setelah penggeledahan selama dua jam lebih, Densus 88 anti-teror mengamankan belasan barang yang diduga milik AAS di antaranya ada senapan angin, cairan kimia.

"13 barang buki, diantara kalau kelihatan ada berdiri mimis," ucap ketua RT setempat, Ade Mumu,

Sehari-hari AAS dikenal sebagai pribadi yang tertutup jarang bersosialisasi. "Setiap dia datang ke rumah, dia pergi lagi, seperti itu," terangnya.

Polisi mengamankan tiga orang dalam peristiwa ledakan ini. Mereka adalah AAS, S dan E.(liputan6)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:31:00 +0700