https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 30 Jul 2026 14:39:14 +0700 Thu, 30 Jul 2026 14:39:14 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Lifestyle/Rambut-Bleaching-hingga-Sering-Curling--Jangan-Lewatkan-Perawatan-Ini-agar-Sehat-dan-Berkilau

UBAH warna rambut dengan bleaching, membuat rambut bergelombang menggunakan curling iron, atau rutin menggunakan alat styling panas, memang dapat menunjang penampilan. Namun, kebiasaan tersebut juga berisiko membuat rambut menjadi kering, rapuh, bercabang, bahkan mudah patah.

Tentunya, kamu perlu mengimbangi dengan perawatan yang tepat. Agar rambut tetap sehat meski sering menjalani berbagai proses styling, berikut beberapa perawatan yang perlu kamu lakukan.1. Gunakan Sampo dan Kondisioner Khusus Rambut Rusak

Rambut yang telah melalui proses bleaching atau sering terkena panas membutuhkan perawatan ekstra. Pilih sampo dan kondisioner yang diformulasikan untuk rambut kering, rusak, atau diwarnai.

Produk dengan kandungan seperti keratin, argan oil, protein, atau ceramide dapat membantu menjaga kelembapan sekaligus memperbaiki lapisan rambut yang rusak.

2. Rutin Menggunakan Hair Mask

Hair mask berfungsi memberikan nutrisi lebih dalam dibandingkan kondisioner biasa. Gunakan masker rambut satu hingga dua kali seminggu agar rambut tetap lembut, mudah diatur, dan tidak mudah patah.Perawatan ini sangat disarankan bagi pemilik rambut bleaching maupun yang sering menggunakan alat styling panas.

3. Jangan Lupa Heat Protectant

Sebelum menggunakan catokan, curling iron, atau hair dryer, aplikasikan heat protectant pada rambut. Produk ini membantu melindungi batang rambut dari paparan suhu tinggi sehingga risiko rambut kering, bercabang, dan patah dapat diminimalkan.

4. Kurangi Frekuensi Penggunaan Alat Styling Panas

Meskipun hasil curling atau catokan membuat penampilan lebih menarik, sebaiknya jangan digunakan setiap hari. Jika memungkinkan, beri jeda beberapa hari agar rambut memiliki waktu untuk memulihkan kelembapan alaminya.

Saat menggunakan alat styling, atur suhu sesuai kondisi rambut. Kamu perlu hindari suhu yang terlalu tinggi.5. Potong Ujung Rambut Secara Berkala

Rambut bleaching maupun yang sering terkena panas lebih rentan mengalami ujung bercabang. Memotong ujung rambut setiap 6â€"8 minggu dapat membantu menjaga rambut tetap sehat sekaligus mencegah kerusakan menyebar ke bagian batang rambut lainnya.

6. Hindari Menyisir Rambut Saat Basah

Rambut dalam kondisi basah lebih rapuh dibandingkan saat kering. Gunakan sisir bergigi jarang dan sisir secara perlahan mulai dari bagian ujung rambut menuju akar untuk mengurangi risiko rambut patah.

7. Lakukan Perawatan di Salon Secara Berkala

Jika rambut sering menjalani bleaching, coloring, smoothing, rebonding, maupun styling panas, tidak ada salahnya melakukan hair treatment secara rutin di salon. Perawatan seperti hair spa, hair repair treatment, hingga deep conditioning dapat membantu mengembalikan kelembapan serta menjaga kesehatan rambut agar tetap kuat dan berkilau.(okezone)

]]> Thu, 30 Jul 2026 14:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Geram-Revitalisasi-Pasar-Bawah-Baru-60-Persen--Wako-Ancam-Putus-Kontrak-Pengelola

PEKANBARU - Walikota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bangunan Gedung Pasar Wisata Pasar Bawah, Kamis (30/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Agung mengaku kecewa melihat progres revitalisasi pasar yang dinilai berjalan lambat dan belum kunjung selesai.

Sidak dilakukan setelah Pemko Pekanbaru menerima banyak keluhan dari para pedagang terkait pekerjaan revitalisasi yang disebut telah mangkrak selama beberapa bulan.

Agung langsung melihat kondisi pembangunan dan menemui pihak pengelola untuk mengetahui penyebab terhentinya pekerjaan tersebut."Kita lihat laporan masyarakat, salah satunya (pembangunan) yang tidak selesai. Ini sudah tiga bulan lebih mangkrak pembangunannya," kata Wako Agung di sela-sela sidak.

Menurut Agung, berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT Ali Akbar Sejahtera selaku pengelola, proses revitalisasi seharusnya sudah rampung pada 2025 lalu.

Namun hingga pertengahan 2026, progres pembangunan baru mencapai sekitar 60 persen dari total pekerjaan yang telah disepakati."Seharusnya pembangunan ini sudah selesai tahun 2025 kemarin. Tapi sampai sekarang baru sekitar 60 persen," ujar Agung.

Agung menyebut Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebelumnya telah memberikan surat peringatan pertama dan kedua kepada pihak pengelola.

Jika tidak ada penyelesaian, Pemko akan melayangkan surat peringatan ketiga sekaligus memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari pengelola, kontraktor, hingga perwakilan pedagang.Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan untuk mencari solusi terhadap persoalan pembangunan Pasar Bawah.

"Kalau tidak selesai juga peringatan ketiga ini, kita putus kontrak. Maka akan diaudit," tegas Wako.

Agung menegaskan, apabila kerja sama dengan pihak ketiga harus dihentikan, Pemko Pekanbaru siap mengambil alih pembangunan agar revitalisasi tidak kembali terhenti.

Menurutnya, keberadaan Pasar Wisata Pasar Bawah memiliki nilai penting karena menjadi salah satu ikon Kota Pekanbaru. Pemerintah tidak ingin keterlambatan pembangunan berdampak lebih besar terhadap para pedagang.

"Mangkrak ini, pertama adalah karena pembiayaan. Pembiayaan antara kontraktor dan pengelola. Ini yang mau kita dudukan, open manajemen. Kalau tidak sanggup akan diambil alih Pemko," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru memastikan akan mengambil langkah tegas agar revitalisasi Pasar Bawah dapat segera diselesaikan dan kembali memberikan manfaat bagi pedagang serta masyarakat.(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 14:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Momen-Prabowo-Jajal-Kereta-Nusantara-Explorer--Pertama-Kali-Naik

SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto menjajal Kereta Api Nusantara Explorer usai meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis (30/7/2026). Dalam perjalanan perdananya dengan kereta Nusantara Explorer yang mewah ini, Presiden Prabowo bertolak menuju Kabupaten Batang dalam rangka melanjutkan agenda kunjungan kerjanya.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang meluncurkan layanan baru tersebut untuk mendukung sektor pariwisata nasional."Terima kasih Kereta Api Indonesia, teruskan. Dan hari ini saya akan mencoba kereta api baru yang diluncurkan oleh KAI untuk mendukung, menopang pariwisata yang diberi nama Nusantara Explorer," kata Prabowo.

Prabowo berharap PT KAI terus berkembang dan mampu menghadirkan layanan transportasi yang semakin baik bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memiliki visi besar dalam membangun Indonesia.Saya ingin Kereta Api Indonesia berkembang dengan pesat, dengan luas, dengan besar. Bangsa kita besar. Jadi saya minta semua pejabat, petugas, pemimpin berpikir besar. Berhati besar. Jangan berpikir kerdil, kecil. Semangat besar, cita-cita besar. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit," ujarnya.

Prabowo kemudian mengutip pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tentang pentingnya memiliki cita-cita yang tinggi. "Itu kata-kata presiden kita yang pertama. Kalau enggak sampai ke langit, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang, Saudara-saudara," paparnya.

Usai meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Prabowo berjalan menuju rangkaian Kereta Nusantara Explorer yang telah bersiap di peron. Sebelum memasuki gerbong, Prabowo sempat berbincang santai dengan awak media yang meliput kegiatan tersebut.Saat ditanya mengenai perasaannya menjajal kereta tersebut, Prabowo mengaku baru pertama kali menaikinya. "Pertama kali ini. Ini pertama kali mau naik," ujar Prabowo.

Suasana semakin cair ketika sejumlah wartawan meminta izin untuk ikut dalam perjalanan menuju Batang. "Kami boleh ikut enggak Pak Presiden?" tanya salah seorang awak media.

Mendengar pertanyaan itu, Prabowo sempat menoleh ke belakang untuk meminta kepastian kepada para pejabat yang mendampinginya, di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta jajaran lainnya.

Setelah mendapat jawaban bahwa masih tersedia tempat, Prabowo pun mempersilakan para wartawan ikut dalam perjalanan tersebut. "Silakan. Silakan ya. Tapi bayar ya," ucap Prabowo yang langsung disambut tawa para awak media.

Kereta Nusantara Explorer merupakan layanan kereta wisata terbaru PT KAI yang disiapkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan berkelas bagi penumpang.(okezone)

]]> Thu, 30 Jul 2026 13:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Usai-Ultimatum-Subsidi--BGN-Diminta-Terbitkan-Larangan-dan-Sanksi-ke-SPPG

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera menerbitkan surat larangan penggunaan barang subsidi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Indonesia.

Menurut Irma, kebijakan tertulis tersebut harus jelas dan mengikat, tidak sebatas imbauan, serta disertai penerapan sanksi bagi SPPG yang melanggar.Pernyataan itu ia sampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2027). Selain larangan tertulis, ia juga meminta BGN melakukan rotasi pimpinan koordinator wilayah karena masih ditemukan penyaluran menu MBG yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).Dorongan DPR: Larangan Tertulis dan Sanksi

Irma menilai langkah tegas BGN perlu dituangkan melalui surat edaran yang ditujukan ke seluruh SPPG, bukan sekadar pernyataan di media sosial. Ia menekankan pentingnya mencantumkan konsekuensi hukum atau sanksi dalam edaran tersebut.

"Kalau itu seharusnya Pak Sudar jangan bicara di medsos. Tapi dia harus mengeluarkan surat edaran ke semua SPPG yang ada, berikut sanksi yang akan dikenakan di surat edaran itu," kata Irma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2027).

Ia juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola di daerah melalui rotasi pimpinan koordinator wilayah karena masih ada pelaksanaan menu MBG yang tidak sesuai SOP yang telah ditetapkan.

"Karena ini berkaitan dengan anggaran negara, ya anggaran yang nggak boleh disia-siakan, agar program ini susai target yang diharapkan Presiden," kata dia.Ultimatum BGN Soal Barang Subsidi di MBG

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengultimatum agar pelaksanaan MBG tidak menggunakan barang-barang subsidi, termasuk gas subsidi (gas melon), minyak goreng merek Minyak Kita, dan beras program SPHP.

"Tidak boleh ya! Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyak Kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh!" kata Sudaryono, Senin (27/7/2026).

Ultimatum itu ditujukan kepada SPPG yang mengelola dapur dan proses memasak menu MBG agar tidak menggunakan komoditas subsidi dalam kegiatan program.(merdeka.com)

]]> Thu, 30 Jul 2026 13:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Menanti-Hak-Rp7-7-Miliar--Eks-Karyawan-RPG-Mengadu-ke-Penasehat-Khusus-Presiden-Bidang-Tenaga-Kerja

PEKANBARU - Sebanyak 51 mantan karyawan Riau Pos Group (RPG) terpaksa membawa polemik penunggakan hak mereka senilai total Rp7,7 miliar ke tingkat pusat. Para pekerja tersebut secara resmi melayangkan surat pengaduan kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, pada Rabu (29/7/2026), guna menuntut penyelesaian pesangon yang bertahun-tahun tak kunjung cair.

Perwakilan eks karyawan, Khairul Amri, mengungkapkan bahwa langkah pengaduan ini bermula dari komunikasi intensif melalui pesan singkat dengan Said Iqbal. Gayung bersambut, sang penasihat presiden merespons positif dan mengarahkan mereka untuk menindaklanjutinya secara administratif melalui staf pribadinya, Bung Lubis.

"Pak Said Iqbal meminta kami berkoordinasi dengan Bung Lubis. Selanjutnya Bung Lubis meminta agar dibuatkan surat resmi sebagai dasar bagi Penasehat Khusus Presiden untuk menindaklanjuti persoalan yang kami hadapi," terangnya.

Dalam dokumen yang diserahkan tersebut, para pekerja membeberkan secara rinci akar permasalahan yang tengah membelit. Hak-hak normatif berupa pesangon, uang pisah, pembagian keuntungan (profit sharing), hingga tantiem masih menggantung. Waktu tunggunya pun bervariasi, mulai dari dua tahun bahkan ada yang sudah terkatung-katung hingga satu dekade sejak mereka tak lagi berstatus sebagai karyawan perusahaan media tersebut.

Sejatinya, kedua belah pihak pernah duduk bersama mencari jalan tengah. Khairul menyebut bahwa Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara manajemen RPG dan mantan pekerja telah diteken, namun realisasinya di lapangan dinilai masih nihil.

"Kesepakatan bersama sudah ditandatangani, tetapi hak-hak kami tetap belum dibayarkan. Ada rekan kami yang bahkan pernah meminta bantuan Rp100 ribu untuk biaya berobat anaknya, namun bantuan itu pun tidak langsung diberikan," keluhnya.

Laporan yang dikirimkan ini langsung mendapat atensi. Melalui pesan yang disampaikan kepada para pekerja sebelumnya, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk segera menjembatani kebuntuan tersebut.

"Nanti kita akan zoom. Saya akan bantu selesaikan," ujar Said Iqbal menanggapi aduan tersebut.

Para eks karyawan kini menggantungkan harapan agar pemerintah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa ini sehingga hak mereka terpenuhi sesuai regulasi ketenagakerjaan. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Riau Pos Group belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah eks karyawannya tersebut. Ruang klarifikasi seluas-luasnya tetap terbuka bagi perusahaan untuk menanggapi isu ini. (rtc)

]]> Thu, 30 Jul 2026 13:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Tak-Terima-Divonis-2-Tahun--Gubernur-Riau-Nonaktif-Abdul-Wahid-Ajukan-Banding

PEKANBARU - Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid dipastikan belum berakhir di pengadilan tingkat pertama. Pihak penasihat hukum terdakwa secara tegas menyatakan sikap menolak putusan yang baru saja dibacakan oleh majelis hakim.

Sikap perlawanan hukum ini disampaikan langsung di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (30/7/2026).

Usai Ketua Majelis Hakim, Delta Tamtama membacakan amar putusan yang menghukum Abdul Wahid dua tahun penjara, hakim langsung memberikan kesempatan kepada para pihak. Hakim memberikan hak yang sama baik kepada penuntut umum maupun terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menanggapi vonis tersebut.

Pilihan yang diberikan sesuai undang-undang adalah menerima putusan, menolak dan mengajukan banding, atau meminta waktu untuk pikir-pikir.

Terdakwa Abdul Wahid yang duduk di kursi pesakitan tampak berkoordinasi sejenak dengan tim penasihat hukumnya. Tidak butuh waktu lama, tim kuasa hukum terdakwa langsung mengambil mikrofon untuk memberikan jawaban resmi kepada majelis hakim.

Respons Cepat Penasihat Hukum

Di hadapan majelis hakim, tim kuasa hukum terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas jalannya persidangan yang telah berlangsung. Namun, mereka menilai putusan dua tahun penjara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi kliennya.

Untuk memperjuangkan nasib hukum kliennya, mereka memilih untuk menempuh jalur hukum ke tingkat yang lebih tinggi. "Kami akan mengajukan banding," tegas salah satu penasihat hukum merespons tawaran majelis hakim di persidangan.

Pernyataan singkat namun tegas ini memastikan bahwa berkas perkara Abdul Wahid akan segera beralih ke Pengadilan Tinggi.

Mendengar pernyataan pengajuan banding tersebut, Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama langsung memberikan tanggapan balik.

Hakim menyatakan bahwa penolakan terhadap putusan adalah hak terdakwa yang dijamin penuh oleh sistem peradilan. Hakim juga menegaskan bahwa segala proses administrasi terkait memori banding akan segera disiapkan oleh kepaniteraan.

Seluruh dokumen persidangan nantinya akan dilimpahkan kembali untuk dipersidangkan ulang oleh hakim di tingkat banding.

Sikap Berbeda dari JPU KPK

Di sisi lain ruang persidangan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah yang sedikit berbeda.

Ketika giliran majelis hakim bertanya kepada JPU mengenai sikap mereka atas vonis tersebut, jaksa tidak langsung menyatakan menolak atau menerima.

"Kami menyatakan pikir-pikir," urai salah satu perwakilan JPU KPK menanggapi pertanyaan hakim.

Sikap pikir-pikir ini memberikan ruang bagi penuntut umum untuk menelaah kembali salinan putusan secara utuh sebelum mengambil langkah pasti.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), JPU memiliki batas waktu maksimal tujuh hari untuk menentukan kepastian hukum.

Banyak pihak menduga sikap JPU ini wajar terjadi mengingat adanya jarak (gap) yang sangat besar antara tuntutan dan vonis yang dijatuhkan.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun enam bulan, serta denda Rp500 juta.

Namun kenyataannya, majelis hakim hanya memvonis Abdul Wahid dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp200 juta.

Satu-satunya kesamaan antara tuntutan dan vonis hanyalah pada besaran pidana uang pengganti senilai Rp1,45 miliar.

Dengan adanya pengajuan banding dari pihak terdakwa dan sikap pikir-pikir dari jaksa, drama pengungkapan dugaan *fee* proyek lima persen di Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau ini masih akan berlanjut panjang.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 13:27:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Presentasi-Arahan-Letjen-TNI-Richard-Tampubolon-Bikin-Presiden-ATU-Pilih-Indonesia

JAKARTA - Sebuah kejuaraan internasional tidak pernah lahir hanya karena kesiapan arena pertandingan. Di balik penunjukan sebuah negara sebagai tuan rumah, selalu ada proses panjang yang dipenuhi diplomasi, komunikasi, kepercayaan, dan keyakinan bahwa negara tersebut mampu menyelenggarakan ajang berkelas dunia.

Begitulah kisah di balik terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Kejuaraan Taekwondo Asia 2026 atau 8th Asian Taekwondo Open Championships 2026 (Grade G2), yang akan digelar di Tennis Indoor GBK Senayan, Jakarta, 1-5 Agustus 2026.

Kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Indonesia harus bersaing dengan dua kandidat kuat lainnya, yakni Vietnam dan Arab Saudi, dalam proses bidding yang berlangsung pada Asian Taekwondo Union (ATU) Extraordinary Council Meeting di Fujairah, Uni Emirat Arab, pada Februari 2026. Di forum itulah perjalanan diplomasi olahraga Indonesia mencapai salah satu momentum pentingnya.

Atas arahan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon, Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Siagian mempresentasikan kesiapan Indonesia di hadapan para petinggi Asian Taekwondo Union, termasuk Presiden ATU Kim Sang-jin. Presentasi tersebut tidak hanya menjelaskan kesiapan teknis penyelenggaraan, tetapi juga menggambarkan visi besar Indonesia dalam membangun ekosistem taekwondo Asia.

Indonesia memaparkan kesiapan venue, dukungan pemerintah, pengalaman menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan internasional, kualitas sumber daya manusia, hingga komitmen menghadirkan penyelenggaraan yang memenuhi standar World Taekwondo.

Kepercayaan itu akhirnya diberikan kepada Indonesia

Bagi PBTI, keputusan tersebut bukan sekadar kemenangan dalam proses bidding, melainkan pengakuan internasional terhadap kredibilitas organisasi dan arah pembinaan taekwondo Indonesia.

Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan bahwa diplomasi olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan prestasi nasional. "Panggung besar tidak datang begitu saja. Ia dijemput melalui kepercayaan, komunikasi yang baik, kerja nyata, dan konsistensi. Kepercayaan Asian Taekwondo Union kepada Indonesia adalah amanah yang harus kami jawab dengan penyelenggaraan terbaik sekaligus momentum untuk mempercepat lahirnya atlet-atlet Indonesia yang mampu bersaing di level dunia."

Richard menegaskan, sejak memimpin PBTI, organisasi tidak hanya berfokus pada pembinaan atlet, tetapi juga berupaya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan taekwondo internasional melalui hubungan yang konstruktif dengan federasi-federasi Asia maupun World Taekwondo.

Menurutnya, menghadirkan kejuaraan Grade G2 ke Indonesia merupakan strategi jangka panjang agar atlet nasional memperoleh lebih banyak kesempatan bertanding di level internasional tanpa harus selalu mengikuti kompetisi di luar negeri.

"Prestasi tidak dibangun hanya di atas matras latihan. Prestasi juga dibangun melalui akses terhadap kompetisi berkualitas. Karena itu kami ingin atlet Indonesia merasakan atmosfer pertandingan dunia di rumah sendiri, berhadapan langsung dengan atlet-atlet terbaik berbagai negara, sehingga mental juara mereka tumbuh lebih cepat."

Kepercayaan yang diberikan ATU juga menjadi bukti bahwa Indonesia semakin diperhitungkan sebagai mitra strategis dalam pengembangan taekwondo Asia.

Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Siagian, yang memimpin presentasi Indonesia di Fujairah, masih mengingat suasana ketika Presiden Asian Taekwondo Union mengumumkan hasil pemungutan suara.

"Saat Presiden Asian Taekwondo Union menyebut nama Indonesia sebagai tuan rumah, yang kami rasakan bukan sekadar rasa bangga. Itu adalah momen ketika kepercayaan Asia diberikan kepada Indonesia. Di balik satu keputusan tersebut ada kerja panjang, ada diplomasi, ada pembinaan, dan ada keyakinan bahwa Indonesia layak berdiri sejajar dengan negara-negara kuat taekwondo Asia. Ini bukan kemenangan organisasi semata, melainkan kemenangan seluruh keluarga besar taekwondo Indonesia yang selama ini bekerja dalam senyap untuk membawa Merah Putih semakin dihormati di panggung internasional."

Rafael menegaskan bahwa manfaat terbesar dari kepercayaan tersebut akan dirasakan langsung oleh para atlet nasional.

"Bagi kami, nilai terbesar menjadi tuan rumah bukan hanya menghadirkan sebuah kejuaraan, tetapi menghadirkan kesempatan. Tidak semua atlet memiliki kemampuan untuk terus mengikuti turnamen internasional di luar negeri. Ketika kejuaraan Grade G2 hadir di Indonesia, kita sedang mendekatkan mimpi itu kepada mereka. Anak-anak Indonesia bisa bertanding melawan atlet-atlet terbaik dunia, merasakan atmosfer kompetisi kelas internasional, mengumpulkan poin peringkat dunia, sekaligus membangun keyakinan bahwa mereka mampu berdiri sejajar dan bahkan mengalahkan siapa pun. Dari sinilah mental juara dibentuk, bukan hanya oleh kemenangan, tetapi oleh keberanian menghadapi level tertinggi."

"Kami berharap kepercayaan yang diberikan Asian Taekwondo Union tidak berhenti sebagai keberhasilan menjadi tuan rumah. Kepercayaan itu harus berubah menjadi warisan berupa lahirnya lebih banyak atlet Indonesia yang menembus podium Asia, dunia, hingga Olimpiade. Karena ukuran sesungguhnya dari sebuah event internasional bukan seberapa megah penyelenggaraannya, melainkan seberapa besar dampaknya bagi masa depan prestasi bangsa."

Ia menambahkan, kesempatan menjadi tuan rumah juga akan memperluas pengalaman para wasit, pelatih, tenaga pertandingan, serta seluruh perangkat organisasi Indonesia dalam menyelenggarakan event internasional sesuai standar dunia. 

Kepercayaan ATU tersebut sekaligus menjadi salah satu jejak penting perjalanan PBTI di bawah kepemimpinan Letjen TNI Richard Tampubolon. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi terus memperkuat pembinaan prestasi, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kompetisi nasional, memperluas kerja sama internasional, serta menghadirkan lebih banyak event berlevel dunia di Indonesia.

Tuan rumah bukanlah tujuan akhir.

Kepercayaan yang diberikan Asian Taekwondo Union juga hadir ketika prestasi taekwondo Indonesia terus menunjukkan tren positif di berbagai kejuaraan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, atlet-atlet Merah Putih semakin sering naik podium di level regional maupun internasional, menjadi indikator bahwa pembinaan yang dijalankan PBTI di bawah kepemimpinan Letjen Richard Tampubolon, menghasilkan regenerasi atlet yang kompetitif.

Pada SEA Games Thailand 2025, cabang olahraga taekwondo menyumbangkan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 6 medali perunggu bagi kontingen Indonesia. Medali emas dipersembahkan oleh tim recognized poomsae beregu putra yang diperkuat Muhammad Rizal, Muhammad Hafizh Fachrul Rhazy, dan Muhammad Alfi Kusuma dan Arya Danu Susilo di nomor kyorugi. Emas tersebut bahkan menjadi salah satu emas pertama yang diraih kontingen Indonesia pada pesta olahraga Asia Tenggara tersebut. 

Tren positif tersebut berlanjut pada Kejuaraan Asia Taekwondo 2026 di Mongolia. Muhammad Rizal berhasil meraih medali perunggu pada nomor poomsae putra sekaligus mengamankan tiket menuju Asian Games Aichiâ€"Nagoya 2026.

Penampilan tim Indonesia di Mongolia juga menghasilkan tambahan dua kuota dari sektor kyorugi putra kelas under 68 kilogram dan under 80 kilogram berdasarkan akumulasi hasil dan poin yang kemudian dikukuhkan melalui surat resmi Asian Taekwondo Union (ATU).

Dengan demikian, Indonesia dipastikan meloloskan tiga nomor pertandingan ke Asian Games Aichiâ€"Nagoya 2026, sebuah capaian penting yang mencerminkan efektivitas pembinaan prestasi PBTI di bawah kepemimpinan Letjen TNI Richard Tampubolon.

Di level internasional, Indonesia juga terus menunjukkan eksistensinya. Pada WT President's Cup Oceania 2026 di Gold Coast, Australia, Aziz Hidayat Tumakaka berhasil meraih medali perunggu, kemudian melanjutkan performa impresifnya dengan merebut medali perak pada Australian Open 2026. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa atlet Indonesia mulai mampu bersaing secara konsisten pada turnamen resmi yang memberikan poin peringkat dunia.

Prestasi-prestasi tersebut menjadi modal penting menjelang penyelenggaraan 8th Asian Taekwondo Open Championships 2026 Grade G2 di Jakarta. Dengan hadirnya kejuaraan yang diikuti puluhan negara dan memperebutkan poin peringkat resmi World Taekwondo, atlet Indonesia akan memperoleh kesempatan bertanding melawan atlet-atlet elite dunia tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti kompetisi di luar negeri. Strategi inilah yang diyakini PBTI akan mempercepat peningkatan kualitas teknik, pengalaman bertanding, mental juara, sekaligus mendongkrak posisi atlet Indonesia dalam peringkat dunia.

Hingga H-1 pelaksanaan, 8th Asian Taekwondo Open Championships 2026 dipastikan diikuti 36 negara dari seluruh benua dengan total 478 atlet yang telah terdaftar. Sebagai tuan rumah, Indonesia menjadi kontingen terbesar dengan mengirimkan 233 atlet. Dari jumlah tersebut, 31 atlet merupakan bagian dari tim nasional Indonesia yang akan memanfaatkan kejuaraan Grade G2 ini untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet terbaik dunia sekaligus mengumpulkan poin resmi peringkat World Taekwondo. Besarnya partisipasi internasional tersebut menegaskan bahwa kejuaraan ini bukan hanya menjadi agenda penting Asia, tetapi juga telah berkembang menjadi ajang yang menarik perhatian komunitas taekwondo dunia.

Selain menjadi panggung kompetisi internasional, penyelenggaraan 8th Asian Taekwondo Open Championships 2026 juga membawa dampak ekonomi melalui sektor sport tourism. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial, delegasi, dan keluarga peserta dari puluhan negara diperkirakan meningkatkan tingkat hunian hotel, penggunaan transportasi, kunjungan ke destinasi wisata, hingga aktivitas usaha mikro dan kuliner di Jakarta selama kejuaraan berlangsung.

Penyelenggaraan event olahraga telah menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal karena menghadirkan belanja langsung dari peserta maupun penonton. Karena itu, PBTI memandang kejuaraan ini bukan hanya investasi bagi prestasi olahraga nasional, tetapi juga bagian dari promosi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan Asia.

"Ketika atlet-atlet dari puluhan negara datang ke Indonesia, mereka tidak hanya membawa semangat bertanding. Mereka juga mengenal keramahan masyarakat, budaya, kuliner, dan kualitas penyelenggaraan event di Indonesia. Itulah mengapa olahraga juga menjadi instrumen diplomasi dan promosi bangsa," ujar Rafael.

Kejuaraan ini merupakan bagian dari visi besar membangun Indonesia sebagai salah satu pusat perkembangan taekwondo Asia, sekaligus membuka jalan yang lebih luas bagi atlet Merah Putih untuk mengumpulkan pengalaman internasional, meningkatkan peringkat dunia, dan pada akhirnya mengibarkan Merah Putih di podium tertinggi berbagai kejuaraan dunia.

Sebab dalam olahraga, sebuah prestasi memang lahir dari latihan. Namun kesempatan untuk menciptakan sejarah sering kali dimulai dari keberhasilan membangun kepercayaan dunia.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 13:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/-Usung-Semangat---039-Tiada-Prestasi-Tanpa-Kompetisi--039---Kejurnas-Tenis-Pelti-Riau-Top-Junior-Cup-II-2026-Sukses-Dibuka

PEKANBARU-Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Pelti Riau Top Junior Cup II 2026 resmi bergulir mulai Rabu (29/7). Turnamen bergengsi yang menjadi ajang pembuktian petenis muda ini dijadwalkan berlangsung hingga hari Minggu mendatang di dua lokasi utama, yakni Lapangan Tenis PTPN V dan Lapangan Tenis Indoor Belalang Tenis Academy, Pekanbaru.

Pembukaan kejuaraan yang masuk dalam kalender Turnamen Diakui PTP (TDP) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Pengprov Pelti Riau, H. Herman, yang hadir mewakili Ketua Umum Pelti Riau.

Dalam sambutannya, Herman menyampaikan pesan pembakar semangat bagi para atlet muda yang datang dari berbagai daerah, seperti Medan, Padang, Kepulauan Riau, Jambi, hingga para tuan rumah dari Riau.

"Selamat bertanding dan ciptakan prestasi terbaik di ajang ini. Semoga capaian kalian terus berlanjut hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Ingat, tiada prestasi tanpa kompetisi," ujar Herman di hadapan para peserta dan tamu undangan.

Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam olahraga. Semua peserta diharapkan dapat menjaga sportivitas dan kekompakan demi terciptanya iklim kompetisi yang sehat menuju karier profesional di masa depan. Herman menegaskan bahwa Pengprov Pelti Riau berkomitmen untuk terus menggelar kejuaraan serupa secara rutin guna membina bibit-bibit atlet muda.

Kejurnas Top Junior Cup II 2026 ini mempertandingkan berbagai kategori kelompok umur (KU), mulai dari:

KU 8 Tahun: Mini Tunggal Putra & Putri

KU 10, 12, 14, 16, dan 18 Tahun: Tunggal dan Ganda (Putra & Putri TDP)

Kategori yang lengkap ini diharapkan mampu menjadi wadah evaluasi hasil latihan para atlet junior se-Sumatra.

Suksesnya penyelenggaraan ajang ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh berbagai pihak dan sponsor ternama, di antaranya Dunlop, Skalasport, PTPN V, PIMS, APKASINDO, PT Tirta Indonesia Sejahtera, serta Latiza Tenis Club Pekanbaru.

Dengan bergulirnya ajang ini, Pekanbaru siap menjadi saksi lahirnya talenta-talenta baru tenis Indonesia yang bakal mengharumkan nama daerah dan bangsa di masa depan.(rtc)

]]> Thu, 30 Jul 2026 13:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Modus-Kepala-Sekolah-di-Batam-Tilep-Uang-Sekolah-Rp-143-Juta

Unit Reskrim Polsek Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, berhasil menangkap seorang pria berinisial AP (41) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Taruna Kepulauan Riau. Penangkapan ini dilakukan karena AP diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan jabatannya.

"Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan secara profesional oleh Unit Reskrim Polsek Batu Aji," ungkap Kasi Humas Polresta Barelang, AKP Budi Santosa, dikutip Kamis (30/7/2026).AP ditangkap di rumahnya pada malam hari, Senin (27/7), setelah pihak kepolisian melaksanakan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan.

Budi menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari kecurigaan yang muncul dari Ketua Yayasan Kemilau Cendikia Indonesia, RR (48), ketika ia memeriksa rekening resmi sekolah pada tanggal 4 Oktober 2025. Pada saat itu, saldo yang ada di rekening sekolah hanya tersisa sebesar Rp 41 juta.

Audit internal yang dilakukan bersama staf bendahara mengungkap modus dugaan penggelapan melalui pembayaran pendaftaran dan SPP dari 12 orang tua siswa. Pembayaran tersebut dilakukan melalui rekening pribadi maupun secara tunai kepada tersangka, bukan melalui rekening resmi sekolah.

Budi menambahkan bahwa tersangka kemudian menemui salah satu korban dan mengakui telah menggunakan dana milik yayasan untuk kepentingan pribadi.

"Tersangka juga menyerahkan surat pernyataan pengembalian beserta rekapitulasi pembayaran yang menunjukkan total dana yang diterima mencapai Rp 143.000.000," imbuhnya.Barang Bukti

Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Unit Reskrim Polsek Batu Aji melakukan penyelidikan yang komprehensif. Mereka mengumpulkan berbagai alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mengadakan gelar perkara yang pada akhirnya mengarah pada penetapan AP (41) sebagai tersangka.

Dalam proses penyidikan ini, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa satu lembar dua rekening koran bank. Terkait tindakannya, tersangka AP dikenakan Pasal 488 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penggelapan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.(merdeka.com)

]]> Thu, 30 Jul 2026 11:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Anggota-DPRD-DKI-Ungkap-Dugaan-Jual-Beli-Trayek-JakLingko--Pernah-Ditawari-Rp-4-M

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya mengungkap dugaan praktik jual beli trayek angkutan JakLingko yang berkaitan dengan mekanisme subsidi pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Ia mengaku pernah ditawari uang hingga Rp4 miliar untuk membuka trayek baru.

Hal tersebut disampaikan Hengky dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Ia meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI melakukan evaluasi terhadap sistem subsidi JakLingko sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.“Saya pernah ditawarkan untuk buka trek baru JakLingko, saya ditawarkan Rp 4 miliar. Kaget saya, buka trek aja dikasih Rp 4 miliar, saya bilang pasti enggak beres ini. Saya cek lagi di bawah, ternyata benar,” kata Hengky dikutip Kamis (30/7/2026).

Menurut Hengky, dugaan praktik jual beli trayek tersebut bermula ketika koperasi mengajukan trayek baru. Setelah mendapatkan trayek, kendaraan yang telah memiliki izin operasi kemudian diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi.

“Jadi koperasi-koperasi itu meminta trek baru habis itu angkotnya dijual. Misalnya angkotnya itu modalnya cuma Rp 150 juta. Kamu mau angkot ini enggak? Angkot ini sudah punya treknya di situ. Nah, orang beli angkotnya itu Rp 350 juta. Dari situ dia sudah untung, dari mobilnya saja dia sudah untung pertama,” ujarnya.

Tak hanya soal jual beli kendaraan, Hengky juga menduga praktik tersebut berlanjut dalam pengelolaan subsidi operasional. Menurut dia, pengemudi masih harus menyetorkan sebagian pendapatan kepada koperasi meski telah menerima subsidi dari pemerintah.

“Kedua, mereka mainnya di subsidinya. Per hari itu kamu harus setoran lagi berapa. Jadi yang mereka dapat balik kan Rp 900 ribu. Nah, itu nanti harus ada setoran lagi ke koperasi,” ucap Hengky.

 Atas dugaan tersebut, Hengky meminta Dishub DKI memperbaiki tata kelola PSO JakLingko agar anggaran subsidi benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak dinikmati pihak tertentu.

“Saya berharap itu kan zaman dulu, kita tutuplah, di zaman Pak Kadis ini semoga bisa berubah Pak Dishub ini. Jangan ada lagi seperti itu Pak,” katanya.

Ia juga menilai evaluasi terhadap subsidi JakLingko perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran PSO. Hengky menyebut, apabila tata kelola tidak dibenahi, manfaat subsidi justru berpotensi lebih banyak dirasakan pihak tertentu dibandingkan masyarakat sebagai pengguna layanan.(merdeka.com)

]]> Thu, 30 Jul 2026 11:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kaesang-Umumkan-Maju-Pileg-di-Dapil-Puan-Maharani--Ini-Reaksi-PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi santai keputusan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju Pileg 2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah. Dapil V Jateng ini merupakan basis kuat PDIP yang membawa Puan Maharani menuju Senayan sebanyak empat kali.

Hasto menilai rencana Kaesang tersebut merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Menurut dia, pencalonan seseorang sebagai anggota legislatif adalah bagian dari dinamika politik yang wajar.Dia mengatakan, bagi PDIP, politik tidak hanya soal kontestasi elektoral, tetapi juga harus berlandaskan ideologi dan gagasan.

"Bagi PDI Perjuangan, politisi itu dipimpin oleh ideologi, oleh gagasan-gagasan besar. Hal-hal yang sifatnya praktis, menjadi calon anggota legislatif, itu proses yang normal," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).

Hasto menolak berkomentar lebih jauh peluang persaingan politik di Dapil V Jawa Tengah yang meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten tersebut.

Sebelumnya, Kaesang mengumumkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Solo, Sabtu (25/7/2026).

"Saya sebenarnya ke Solo tuh rencananya tadi hanya untuk Persis Solo, tapi memang ngepasi ada Rakordanya DPD Kota Solo, ya wis sisan ngumumke (sekalian) kalau bakal jadi caleg di sini," ujar Kaesang.

Kaesang kemudian mengajak seluruh kader PSI menjaga soliditas menjelang Pemilu 2029. Ia mengingatkan agar tidak terjadi konflik internal yang dapat mengganggu persiapan partai menghadapi pesta demokrasi.

"Saya tidak mau ada hal-hal seperti itu yang nanti terjadi di Pemilu 2029 nanti. Sanggup ya untuk caleg-caleg, ya," tegasnya.

Ia juga menjelaskan fokus kerjanya berada di Kota Solo, sedangkan wilayah Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten akan menjadi tanggung jawab kader PSI lainnya.

"Insya Allah saya akan membersamai seluruh kader, terkhusus di Solo, karena teritori yang diberikan kepada saya hanya di Kota Solo aja. Tapi saya mohon, target kita benar-benar besar untuk 2029 nanti," pungkasnya.

 Puan Maharani Juara Bertahan di Dapil V

Dapil V Jawa Tengah selama ini menjadi basis kuat PDI Perjuangan. Ketua DPR RI Puan Maharani tercatat empat kali memenangkan kursi DPR RI dari dapil tersebut secara beruntun sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024.

Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan menguasai tiga dari delapan kursi DPR RI di dapil itu. Puan menjadi peraih suara terbanyak dengan 297.366 suara, diikuti Aria Bima yang mengantongi 115.123 suara dan Rahmad Handoyo dengan 76.414 suara(merdeka.com)

]]> Thu, 30 Jul 2026 11:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Amran-Bongkar-Ada-Perusahaan-Beras-Raup-Untung-Tak-Wajar-Tembus-Rp2-Triliun-per-Bulan

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik dugaan penipuan mutu beras yang dilakukan oleh sejumlah grup korporasi besar hingga mengeruk keuntungan ilegal mencapai Rp2,08 triliun. 

Beras berkualitas rendah yang seharusnya dijual seharga Rp8.000 per kilogram dipoles sedemikian rupa dan dilabeli beras premium, lalu dilepas ke masyarakat dengan harga Rp17.000 per kilogram.

Kementerian Pertanian menelusuri akumulasi kerugian masyarakat akibat manipulasi harga dan kualitas bahan pangan pokok tersebut. Amran menegaskan bahwa perolehan dana fantastis oleh perusahaan itu bukan merupakan keuntungan bisnis yang sah, melainkan tindakan kriminal yang merugikan konsumen."Ada satu grup, itu untungnya Rp2 triliun. Nah kita hitung, ini jadi bukan keuntungan, ya, ini penipuan, perampokan yang hitungan Rp98 triliun," kata Amran dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Amran menjelaskan ada alokasi anggaran untuk menopang nilai produksi padi nasional hingga menembus Rp537 triliun, seiring capaian produksi beras sebesar 34,69 juta ton. Kendati demikian, pembagian hasil ekonomi di rantai pasok ini dinilai masih jauh dari kata merata. 

Dari alokasi senilai Rp215 triliun yang bergulir di tingkat bawah, pendapatan per rumah tangga petani nyatanya cuma mengantongi Rp1,87 juta, sementara para pengusaha penggilingan atau rice milling unit (RMU) justru mengeruk porsi terbesar mencapai Rp259 triliun.Seturut itu, inspeksi pengawasan di lapangan menemukan bahwa 85,56 persen sampel beras premium ternyata tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari total beras berlabel premium yang beredar di masyarakat, sebanyak 39,75 persen atau berkisar 12,2 juta ton diperkirakan menyalahi standar mutu, hingga memicu nilai kerugian mencapai Rp98 triliun.Dalam pengawasannya pula, Kementerian Pertanian mendapati beras berkategori di bawah medium dipasarkan seolah-olah memenuhi standar premium yang ditetapkan pemerintah. Amran menggambarkan praktik kecurangan yang melanggar batas kadar beras patahan atau pecahan maksimal 14,5 persen tersebut melalui perumpamaan barang berharga."Saya contohkan nih, dia menjual emas mengatakan 24 karat, padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan. Penipuan ini harusnya (harga beras) Rp8.000 harganya, standar, ya, tetapi dijual Rp17.000," ujar Amran.Amran mengungkapkan saat ini peta industri beras nasional dikuasai oleh empat grup korporasi besar, bukan sekadar empat pabrik skala kecil. Melalui kalkulasi pembagian nilai pasar tersebut, perputaran uang dan porsi keuntungan tidak wajar dari salah satu grup raksasa tampak mencolok secara tahunan.

"Empat grup ini, dibagi Rp100 triliun, 25 kan? 25 dibagi 12, Rp2,08 triliun. Rp2,08 triliun per bulan berarti Rp24 triliun per tahun satu perusahaan itu," tegas Amran.(okezone)

]]> Thu, 30 Jul 2026 11:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Temui-Gubernur-Mahyeldi--PTPN-IV-PalmCo-Selaraskan-Operasional-Perusahaan-dengan-Pembangunan-Daerah

PEKANBARU - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo terus memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang berlangsung di Padang, guna menyelaraskan operasional korporasi dengan program pembangunan daerah Rabu (29/07/26).

SIlaturahmi ini menjadi wadah bagi manajemen PTPN IV tersebut untuk menyampaikan pembaruan informasi perusahaan kepada kepala daerah. Sebagai entitas bisnis yang wilayah operasional perkebunannya bersinggungan langsung dengan masyarakat di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat, PTPN IV PalmCo memandang pemerintah daerah sebagai mitra esensial dalam menjaga iklim usaha yang kondusif.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menegaskan bahwa kelancaran operasional perusahaan sangat bergantung pada komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah.

"Sinergi yang terbangun dengan baik dengan pemerintah daerah adalah kunci agar kegiatan operasional di lapangan berjalan lancar. Kami meyakini, iklim operasional perkebunan yang kondusif akan berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi bagi kemajuan Sumatera Barat," ujar Arya.

Kontribusi ekonomi yang dimaksud mencakup keberlanjutan penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar area kebun, hingga perputaran roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Pemprov Sumbar menjadi fondasi penting agar aktivitas bisnis perusahaan senantiasa selaras dengan kepentingan masyarakat luas.

"Kehadiran entitas BUMN di daerah harus terus memberikan nilai tambah. Kami berkomitmen untuk menjaga harmonisasi sosial dan kepatuhan regulasi, sehingga kelancaran operasional PTPN IV PalmCo ini pada akhirnya bermuara pada kemaslahatan masyarakat sekitar," tambah Arya.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menerima langsung kunjungan kerja manajemen PTPN IV PalmCo tersebut dalam suasana kekeluargaan yang kooperatif. Dialog antarkelembagaan ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang berkelanjutan untuk merespons berbagai dinamika di lapangan secara proporsional.

Turut hadir mendampingi dalam audiensi tersebut jajaran Regional Management PTPN IV Regional IV. Sebagai unit kerja yang menaungi operasional kebun di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, kehadiran Regional IV menegaskan keseriusan korporasi dalam memastikan standar tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta aspek sosial-lingkungan terus diterapkan secara konsisten di seluruh lini operasional.(rtc)

]]> Thu, 30 Jul 2026 11:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Lapas-Pekanbaru-Gandeng-FISIP-Unri-Perkuat-Program-Magang-dan-Pengembangan-SDM

PEKANBARU-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lapas Pekanbaru, Rabu (29/7/2026).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FISIP Universitas Riau, Meyzi Heriyanto.

Kerja sama ini mencakup berbagai program strategis, antara lain penyelenggaraan magang mahasiswa, kegiatan pendidikan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas pembinaan di dalam Lapas. Menurutnya, sinergi dengan dunia akademik akan memberikan kontribusi positif dalam menghadirkan program-program pembinaan yang inovatif dan berbasis keilmuan.

"Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas, baik bagi warga binaan maupun bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi dan pengalaman praktis di lapangan," ujar Yuniarto.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FISIP Universitas Riau, Meyzi Heriyanto, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Melalui kerja sama ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus berkontribusi dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan Lapas," ungkapnya.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, kedua belah pihak berharap dapat menciptakan sinergi yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan Pemasyarakatan.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Lingkungan/BEM-Unilak-Tanam-Mangrove-di-Siak--Selamatkan-Pesisir-Riau-dari-Abrasi

SIAK-Memperingati Hari Mangrove Sedunia, BEM Universitas Lancang Kuning (Unilak) Kabinet Bahtra Karsa turut berpartisipasi dalam aksi penanaman mangrove di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Siak, Ibu Dr. Afni Zulkifli, jajaran Forkopimda, serta berbagai pihak yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Mahasiswa Unilak, Desman Anugrah Natal Hulu, menyampaikan usulan agar penanaman mangrove ke depan dapat menggunakan sistem rumpun berjarak, yakni bibit ditanam dalam media pelindung seperti kotak atau bambu untuk mengurangi risiko bibit hanyut saat air pasang dan meningkatkan peluang tumbuh.

"Keberhasilan konservasi bukan hanya tentang berapa banyak bibit yang ditanam, tetapi juga berapa banyak yang mampu tumbuh dan bertahan hingga menjadi benteng alami bagi pesisir," ujar Desman.

Ia juga menyoroti ancaman abrasi di sejumlah wilayah pesisir Riau, salah satunya di Pantai Prapat Tunggal, Pulau Bengkalis, yang tidak hanya menggerus daratan tetapi juga mengancam potensi wisata dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan BEM Unilak, Salman Syahputra menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga mangrove.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya harus terlibat dalam penanaman, tetapi juga dalam edukasi, pengawasan, dan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Sekretaris Jenderal BEM Unilak, M. Hikmal Akbar, yang menilai penyelamatan mangrove membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui edukasi, rehabilitasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kepala Staf Presiden Mahasiswa, Riskard Al Abrori, turut menekankan pentingnya pencegahan kerusakan pesisir sejak dini. Sementara Bayu Saputra yang juga Kepala Staf Presiden Mahasiswa BEM Unilak mengingatkan bahwa bibit yang telah ditanam harus dirawat dan dipantau agar dapat tumbuh menjadi ekosistem mangrove yang kuat.

BEM Unilak berharap momentum Hari Mangrove Sedunia 2026 dapat memperkuat kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam menjaga pesisir Riau.

Mangrove bukan hanya benteng alami dari abrasi, tetapi juga habitat biota laut, penyerap karbon, dan bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan semangat "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing", BEM Unilak mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir Riau demi generasi yang akan datang.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Dugaan-Eksploitasi-Anak-di-Jalur-Padat-Kandis--Pengendara-Minta-Aparat-Bertindak

SIAK-Pemandangan memprihatinkan terlihat di ruas Jalan Libo Baru Kilometer 4 hingga Kilometer 6, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sedikitnya terdapat tiga titik di sepanjang ruas jalan tersebut yang digunakan anak-anak untuk meminta sumbangan kepada pengendara yang melintas.

Aktivitas itu berlangsung tepat di badan jalan yang setiap harinya dipadati kendaraan, termasuk truk-truk bertonase besar yang melayani aktivitas industri migas di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Jalan tersebut juga menjadi akses utama masyarakat menuju wilayah Sontang dan sekitarnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah anak tampak duduk di tengah maupun di tepi badan jalan sambil meminta belas kasihan kepada para pengguna jalan. Kondisi ini dinilai tidak hanya membahayakan keselamatan anak-anak tersebut, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

Salah seorang pengguna jalan, Suheri, yang merupakan karyawan perusahaan kontraktor di lingkungan kerja PHR, mengaku hampir setiap hari melintasi ruas jalan tersebut dan kerap melihat aktivitas serupa.

“Sudah cukup lama saya melihat anak-anak ini meminta sumbangan di tengah jalan. Hampir setiap hari ada. Yang membuat prihatin, kendaraan besar seperti truk dan mobil operasional perusahaan juga banyak melintas. Sangat berbahaya bagi keselamatan mereka,” ujar Suheri kepada Cakaplah.com, RABU (29/7/2026).

Menurutnya, keberadaan anak-anak di tengah jalan bukan hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga dapat mengganggu konsentrasi pengendara yang berusaha menghindari mereka.

“Kalau sampai terjadi kecelakaan, tentu semuanya akan menyesal. Seharusnya ada tindakan cepat dari aparat maupun pemerintah agar anak-anak ini tidak lagi berada di badan jalan,” katanya.

Ironisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya langkah nyata dari aparat kepolisian maupun Pemerintah Kecamatan Kandis untuk menertibkan aktivitas tersebut. Padahal, lokasi itu merupakan jalur dengan tingkat lalu lintas kendaraan berat yang cukup tinggi.

Dari sisi hukum, praktik memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi mendapat perhatian serius dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76I menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sementara Pasal 88 mengatur ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Selain itu, ketentuan perlindungan anak juga menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun bentuk lainnya. Eksploitasi dimaknai sebagai tindakan memperalat atau memanfaatkan anak demi keuntungan pribadi, keluarga, maupun kelompok.

Di sisi lain, keberadaan anak-anak di badan jalan juga bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengedepankan keselamatan pengguna jalan. Seluruh penyelenggara lalu lintas, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas demi melindungi seluruh pengguna jalan.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat berharap Polres Siak, Pemerintah Kecamatan Kandis, Dinas Sosial Kabupaten Siak, serta instansi perlindungan anak segera turun ke lapangan untuk melakukan penertiban sekaligus memberikan pembinaan kepada keluarga anak-anak tersebut.

Pendekatan yang diambil diharapkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi yang menyebabkan anak-anak berada di jalan.

Keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama. Membiarkan mereka berada di tengah jalan yang dilintasi kendaraan berat setiap hari bukanlah bentuk kepedulian, melainkan berpotensi menjadi pembiaran terhadap situasi yang membahayakan jiwa mereka.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Rafi-dan-Reni-Silviani-Dinobatkan-sebagai-Bujang-dan-Dara-Bengkalis-2026

BENGKALIS-Malam Grand Final Pemilihan Bujang dan Dara menobatkan M. Rafi dan Reni Silviani sebagai Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, Rabu (29/7/2026) di Gedung Cik Puan Bengkalis.

Keduanya berhasil meraih gelar tertinggi setelah menyisihkan para finalis lainnya melalui berbagai tahapan penilaian, mulai dari wawasan, kepribadian, kemampuan komunikasi, bakat, hingga pengetahuan tentang budaya dan pariwisata Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, gelar Bujang II diraih M. Daru Nafis dan Dara II diraih Elvina Hedyana. Adapun posisi Bujang III diraih Habib Faturrahman, sedangkan Dara III diraih Mulan Fazila.

Bupati Bengkalis Kasmarni yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang maupun finalis yang telah menunjukkan kemampuan terbaik selama proses seleksi.

Menurut Kasmarni, ajang Pemilihan Bujang dan Dara bukan sekadar memilih duta wisata, melainkan menjadi wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berwawasan luas, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya Melayu dan pembangunan daerah.

"Selamat kepada M. Rafi dan Reni Silviani yang telah dipercaya sebagai Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Begitu pula kepada M. Daru Nafis dan Elvina Hedyana sebagai Bujang dan Dara II, serta Habib Faturrahman dan Mulan Fazila sebagai Bujang dan Dara III," ujar Kasmarni.

Ia berharap amanah tersebut menjadi motivasi bagi para pemenang untuk terus berkarya, menginspirasi generasi muda, sekaligus memperkenalkan potensi wisata, budaya, adat istiadat, dan kekayaan Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat yang lebih luas.

Kasmarni juga mengajak seluruh finalis agar terus mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh finalis merupakan putra-putri terbaik Bengkalis yang memiliki peran strategis sebagai agen promosi daerah.

"Semoga Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempromosikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, seni budaya, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya Melayu," harapnya.

Adapun dewan juri pada ajang tersebut terdiri dari Alfiandri selaku Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Zulham Affandi yang merupakan Bujang Riau 2013, serta Dinda Rahmi, Dara II Riau Tahun 2022.

Malam grand final turut dihadiri Bupati Bengkalis ke-14 Amril Mukminin, Wakil Bupati Bagus Santoso, Ketua TP-PKK Siti Aisyah, Sekretaris Daerah Ersan Saputra, Ketua DPRD Septian Nugraha, Wakil Ketua I DPRD Arsya Fadhillah, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Siregar, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Haris Nur Priatno, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:34:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Sabu-Senilai-Rp55-Miliar-Gagal-Beredar--Polres-Dumai-Perkuat-Pengawasan-Jalur-Pesisir

DUMAI - Sebanyak 30,80 kilogram narkoba jenis sabu, 359 butir ekstasi dan 215,67 gram ganja dimusnahkan setelah seluruh barang bukti tersebut terungkap dari 10 perkara tindak pidana narkotika yang ditangani Polres Dumai.

Pemusnahan barang bukti berlangsung di Mapolres Dumai, Rabu (29/7/2026), dipimpin Kapolres Dumai, AKBP Fatikh Dedy Setyawan SIK MSI.

Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Bea dan Cukai Kota Dumai Ruru Firza Isnandar, Kasat Resnarkoba Polres Dumai AKP Gus Purwantoro, perwakilan Pengadilan Negeri Dumai, Kejaksaan Negeri Dumai, penasihat hukum, personel Satresnarkoba, serta insan pers.Seluruh barang haram itu merupakan hasil penanganan 10 laporan polisi dengan 14 tersangka yang ditangani Satresnarkoba Polres Dumai dan Polsek Bukit Kapur.

Kapolres Dumai mengungkapkan, sebagian besar barang bukti yang dimusnahkan berkaitan dengan pengungkapan jaringan narkotika internasional.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara jajaran Polres Dumai dan Bea Cukai Kota Dumai dalam mengawasi jalur masuk narkotika.Salah satu kasus terbesar terungkap pada Juni 2026. Saat itu, petugas Bea Cukai mengamankan sebuah kapal barang yang membawa 26 bungkus sabu dan disamarkan dalam kemasan teh Cina.

Pengembangan kasus kemudian dilakukan Satresnarkoba Polres Dumai. Dari penyelidikan tersebut, polisi menangkap tiga tersangka dan mengamankan sabu dengan berat lebih dari 25 kilogram.

Pengungkapan lain juga dilakukan terhadap upaya penyelundupan sekitar lima kilogram sabu melalui Pelabuhan Penumpang Dumai.Barang haram tersebut dibawa seorang penumpang dari Malaysia dan disembunyikan di dalam lima kotak produk makanan.

Modus tersebut akhirnya terbongkar setelah petugas melakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray milik Bea Cukai.

Tersangka berikut barang bukti kemudian diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba Polres Dumai untuk menjalani proses hukum.

Kapolres Dumai menegaskan, pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam mempersempit ruang gerak sindikat narkotika yang memanfaatkan jalur perairan dan wilayah pesisir untuk memasukkan narkoba ke Indonesia.

"Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polres Dumai dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, khususnya jaringan internasional yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai jalur masuk narkotika ke Indonesia," ujar Kapolres.

Pemusnahan puluhan kilogram sabu dan barang bukti narkotika lainnya juga menunjukkan besarnya potensi ancaman yang berhasil dicegah sebelum beredar di tengah masyarakat.

Berdasarkan perhitungan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 155.039 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Jika seluruh narkotika tersebut berhasil diedarkan, nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp55,56 miliar.

Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan disaksikan unsur terkait.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara sekaligus memastikan barang bukti narkotika tidak kembali disalahgunakan.

Setelah pemusnahan selesai, seluruh pihak yang hadir turut menandatangani berita acara pemusnahan.

Dokumen tersebut menjadi bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap perkara narkotika.

Dengan pengungkapan ini, Polres Dumai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Bea Cukai serta aparat penegak hukum lainnya guna mengantisipasi masuknya narkotika dari jaringan internasional, terutama melalui jalur pelabuhan dan kawasan pesisir.(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Setelah-PUPR--Giliran-BPKAD-dan-BPBJ-Rohil-Digeledah-Polda-Riau--81-Dokumen-Jadi-Barang-Bukti

BAGANSIAPIAPI - Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Air Hitam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), terus bergulir.

Tim Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau kembali melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintah daerah pada Rabu (29/7/2026).

Setelah sebelumnya menghabiskan waktu sekitar 12 jam menggeledah Kantor Dinas PUPR Rohil, penyidik bergerak ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil di Jalan Merdeka, Bagansiapiapi.Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dalam perkara dugaan korupsi proyek Jembatan Air Hitam yang dibangun pada 2022 dengan nilai anggaran mencapai Rp31,6 miliar.

Di Kantor BPKAD Rohil, proses penggeledahan berlangsung lebih dari dua jam. Penyidik mulai melakukan pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan berakhir pada 12.30 WIB.

Sejumlah ruangan diperiksa untuk menemukan dokumen yang dinilai memiliki hubungan dengan proyek pembangunan jembatan tersebut. Sedikitnya dua ruangan menjadi sasaran penggeledahan.Dari proses tersebut, penyidik mengamankan 20 dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Jembatan Air Hitam.

Plt Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogie Pramagita, membenarkan adanya penyitaan dokumen tersebut.

"Hari ini kami kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Kantor BPKAD Rohil. Sebanyak 20 dokumen terkait pembangunan Jembatan Air Hitam kami sita," ujar Yogie.Yogie menjelaskan, perkara dugaan korupsi tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

Kendati demikian, hingga penggeledahan dilakukan, penyidik belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

Polda Riau masih akan melakukan pengembangan dan menggelar perkara sebelum mengambil keputusan terkait penetapan tersangka.

"Untuk penetapan tersangka belum dilakukan. Kami akan gelar perkara dulu dalam pengembangan nanti," jelasnya.

Setelah menyelesaikan penggeledahan di BPKAD Rohil, tim Tipidkor Polda Riau melanjutkan pemeriksaan ke Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setdakab Rohil yang berada di lokasi yang sama, yakni Jalan Merdeka, Bagansiapiapi.

Penggeledahan di kantor tersebut difokuskan pada dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan proyek pembangunan Jembatan Air Hitam.

Dari pemeriksaan itu, penyidik kembali menemukan dan menyita 19 dokumen untuk kepentingan penyidikan.

"Setelah di kantor BPKAD, penggeledahan kami lanjutkan ke Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sebanyak 19 dokumen kami sita untuk keperluan penyidikan," ungkap Yogie.

Dengan tambahan dokumen dari BPKAD dan BPBJ, jumlah barang bukti dokumen yang telah diamankan penyidik dari tiga instansi kini mencapai 81 dokumen.

Dokumen tersebut berasal dari penggeledahan di Dinas PUPR Rohil, BPKAD Rohil, serta Kantor BPBJ Setdakab Rohil.

Seluruh dokumen yang disita selanjutnya akan dibawa ke Polda Riau untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut.

Penyidik akan menggunakan hasil pemeriksaan dokumen tersebut sebagai bahan untuk menentukan arah pengembangan perkara.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa penyidikan dugaan korupsi proyek Jembatan Air Hitam masih terus berjalan dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.

"Dokumen yang telah berhasil kami sita akan dibawa ke Polda untuk dipelajari lebih lanjut dan sebagai bahan kami menentukan langkah pengembangan,"(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/KPK-Sita-Pajero-Sport-Milik-Istri-Bupati-Kuansing-Nonaktif--Kasus-Dugaan-Suap-Terus-Didalami

KUANTAN SINGINGI â€" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang dikuasai Suci Nitia Edwar (SNE), istri kedua Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan dilakukan pada Senin (27/7/2026).

"Pada Senin (27/7), penyidik melakukan penyitaan satu unit mobil Pajero Sport dari SNE selaku istri Bupati Kuansing," kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).Menurut Budi, kendaraan tersebut saat ini tengah dibawa dari Riau menuju Jakarta menggunakan kendaraan pengangkut untuk kepentingan proses penyidikan.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 10 orang. OTT tersebut merupakan operasi tangkap tangan ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Sehari setelah OTT, yakni pada 30 Juni 2026, Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Zulkarnain, menyerahkan diri kepada KPK.Selanjutnya, pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara suap terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2021 hingga 2026.

Selain dugaan suap, KPK juga tengah mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Suhardiman Amby terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.Hingga kini, penyidik KPK masih terus mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:58:00 +0700