https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 10 Aug 2026 11:06:20 +0700 Mon, 10 Aug 2026 11:06:20 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Persiapan-Pacu-Jalur-2026--Tepian-Narosa-Dinormalisasi

TELUKKUANTAN â€" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mulai menormalisasi Tepian Narosa dengan mengerahkan alat berat jenis long arm. Pengerukan ini dilakukan untuk mengatasi pendangkalan Sungai Kuantan guna mendukung kelancaran gelaran nasional Festival Pacu Jalur 2026.

Pengerjaan difokuskan pada pengerukan sedimen pasir dan pembersihan alur sungai yang berpotensi menghambat pergerakan jalur. Langkah antisipasi ini diselesaikan menjelang pembukaan gelaran tahunan yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 23 Agustus 2026.

Kepala Dinas PUPR Kuansing, Ade Fahrer Arif, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Zulderi, mengatakan bahwa penurunan alat berat berjangkauan panjang tersebut diperlukan untuk menjangkau titik-titik endapan di tengah arena race.

"Kondisi Sungai Kuantan di area Tepian Narosa mengalami pendangkalan di beberapa titik kritis. Penurunan eskavator long arm ini bertujuan memperdalam lintasan agar kondisi air ideal dan aman bagi seluruh tim pemacu," ujar Zulderi kepada GoRiau.com, Senin (10/8/2026) pagi di Telukkuantan.

Zulderi menambahkan, proses perapian bantaran dan pembersihan material endapan akan diprioritaskan pada area batas start hingga finis. Pihaknya menargetkan seluruh proses normalisasi dapat tuntas beberapa hari sebelum ajang dimulai.

"Insyaallah akan kita tuntaskan jelang hari H. Sehingga, pelaksanaan event budaya bisa berjalan dengan lancar," katanya.

Festival Pacu Jalur merupakan tradisi olahraga dayung tradisional terbesar di Riau yang masuk dalam kalender pariwisata nasional. Event ini rutin menyedot perhatian ratusan ribu pengunjung serta diikuti oleh puluhan jalur dari berbagai wilayah.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 10:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/--039-Tak-Punya-Jawaban--039---Iran-Klaim-Strategi-Perang-AS-dan-Israel-Buntu

JAKARTA - Komandan Korps Mohammad Rasulullah dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Brigjen Hassan Zadeh menyatakan Amerika Serikat (AS) dan Israel mengalami kebuntuan operasional dalam eskalasi konflik yang bermula sejak 28 Februari 2026. Para pemimpin kedua negara dinilai kehilangan rasionalisasi untuk menjelaskan kegagalan manuver militer tersebut kepada publik maupun internal pemerintahan mereka.

Melansir laporan dari kantor berita Tasnim, Zadeh menggarisbawahi bahwa operasi militer yang menargetkan fasilitas vital Teheran belum membuahkan hasil. Tujuan utama pelucutan program nuklir negara tersebut masih jauh dari sasaran yang ditetapkan.

"Para pemimpin AS dan Israel saat ini tidak memiliki jawaban untuk disampaikan ke publik maupun pemerintahan masing-masing atas kegagalan yang terus berulang," bebernya, Minggu (9/8/2026).

Kesiapan Aset Pertahanan Lapis Kedua

Dalam agenda kunjungannya ke batalyon pertahanan udara Divisi Mohammad Rasulullah ke-27, jenderal tersebut memastikan dukungan warga sipil dan kesiapan pasukan Basij menjadi pilar stabilitas pertahanan darat. Kondisi ini menempatkan Teheran sebagai salah satu kutub kekuatan strategis di kawasan Timur Tengah.

"Kekuatan rakyat serta kesiapan total Basij, Iran menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan dan dunia," urainya.

Lebih lanjut, Zadeh memastikan kekuatan yang saat ini diterjunkan untuk menghadapi aliansi militer asing tersebut belum mencapai titik maksimal. Divisi ke-27 baru memperlihatkan fase awal dari kapasitas tempur mereka dalam menjaga kedaulatan teritorial.

Dinamika Konflik Berulang

Agresi bersenjata yang berlangsung tahun ini merupakan insiden lanjutan setelah kontak tembak pada Juni 2025. Terdapat pola keterlibatan yang berbeda dari pihak Washington dalam dua peristiwa tersebut.

Tahun lalu, militer AS baru bermanuver menjelang fase akhir konflik melalui serbuan ke tiga instalasi nuklir Iran, sebelum akhirnya persetujuan gencatan senjata dicapai. Sementara untuk insiden awal 2026, koalisi AS dan Israel langsung berkolaborasi sejak hari pertama demi menekan kapasitas militer dan infrastruktur nuklir Teheran. Pernyataan Zadeh menegaskan kembali posisi pemerintah bahwa target operasi gabungan tersebut tidak berhasil diwujudkan.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 10:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Bupati-Kampar-akan-Buka-Musyawarah--Masyarakat-Adat-Buluh-Nipis-Perjuangkan-Status-Hukum

KAMPAR â€" Masyarakat Adat Kenegerian Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, menggelar Musyawarah Adat di Balai Adat Putri Sulung pada Senin (10/8/2026). Agenda ini menjadi tonggak penting bagi belasan ribu warga setempat untuk menyatukan persepsi sekaligus mendorong perlindungan resmi atas wilayah ulayat mereka yang terus menyusut akibat berbagai persoalan lahan.

Pemerintah daerah menunjukkan dukungannya melalui kehadiran Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Misharti yang dijadwalkan membuka langsung acara tersebut. Kehadiran para pimpinan daerah ini dinilai sebagai bentuk atensi nyata terhadap kelestarian tata nilai adat dan upaya masyarakat memperoleh kepastian hak.

Panitia Pengarah Musyawarah Adat, H. Nasrun Effendi bergelar Datuk Ganti Marajo, menjelaskan bahwa perhelatan ini jauh dari sekadar kegiatan seremonial budaya. Musyawarah ini merupakan instrumen konsolidasi untuk memperkokoh kedudukan Kenegerian Buluh Nipis secara konstitusional.

"Musyawarah adat ini kita laksanakan untuk menyatukan persepsi dan sikap seluruh masyarakat adat Kenegerian Buluh Nipis. Kita ingin keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat dapat memperoleh pengakuan serta perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Nasrun, Ahad (9/8/2026).

Ia memaparkan bahwa adat merupakan sistem kehidupan sosial yang tak bisa dipisahkan dari eksistensi ruang wilayahnya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan diarahkan untuk menindaklanjuti regulasi pengakuan hukum sesuai pedoman Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Target utamanya adalah merumuskan keputusan bersama yang akan diajukan kepada Bupati Kampar untuk pengukuhan resmi.

"Bagi kami, adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan tatanan kehidupan masyarakat. Karena itu, kelembagaan adat harus tetap dijaga dan diperkuat," tegasnya.

Struktur Komunitas dan Luasan Wilayah

Sebagai komunitas Melayu yang berasimilasi dengan sistem Adat Perpatih Nan Sebatang dari Pagaruyung, Kenegerian Buluh Nipis memiliki hierarki kepemimpinan yang terstruktur. Secara kelembagaan, pucuk pimpinan dipegang oleh Datuk Maha Raja Besar bersama empat Penghulu Adat, serta didukung perangkat yang meliputi:

Siompu, Monti, Malin, dan Dubalang

56 Ninik Mamak Tuo Pakaian

56 Tuo Semondo

Berdasarkan rekapitulasi para Penghulu Adat, populasi anak kemenakan di kawasan ini mencapai sekitar 11.140 jiwa yang tersebar di empat desa, yakni Buluh Nipis, Kepau Jaya, Pangkalan Serik, dan Pangkalanbaru.

Tidak hanya memiliki akar komunitas yang besar, wilayah ulayat yang tercatat dalam tombo adat mencakup areal seluas kurang lebih 37.884 hektare. Lahan ini dinilai sebagai urat nadi yang tak boleh hilang ditelan perubahan zaman.

"Wilayah adat ini merupakan bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakat. Melalui musyawarah ini kita ingin membangun langkah bersama agar keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya mendapatkan kepastian dan perlindungan," rinci Nasrun. (goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 10:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Isu-Terluka-Akibat-Serangan-Memanas--Iran-Rilis-Rekaman-Lama-Mojtaba-Khamenei

TEHERAN - Keberadaan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, masih menjadi tanda tanya besar meski sebuah rekaman video tentang dirinya baru saja dirilis. Kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, menayangkan visual perdana sosok yang menggantikan mendiang ayahnya tersebut, namun langkah ini justru memicu gelombang pertanyaan baru di tataran internasional.

Tayangan tersebut dipublikasikan tanpa menyertakan keterangan waktu yang spesifik. Berdasarkan laporan CNN pada Minggu (9/8/2026), gestur serta situasi ruangan yang memperlihatkan Mojtaba sedang memberikan pelajaran agama mengindikasikan bahwa pengambilan gambar dilakukan jauh sebelum eskalasi konflik pecah.

Rekaman Tanpa Tanggal

Semenjak diangkat menjadi pemimpin tertinggi pada Maret lalu, Mojtaba belum pernah menampakkan diri secara langsung di hadapan publik. GoRiau.com memantau bahwa komunikasi resminya selama ini hanya disalurkan melalui cuitan di platform X atau lewat pernyataan tertulis yang dibacakan oleh media pemerintah.

Ia mengambil alih tampuk kekuasaan setelah ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, gugur akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada Februari lalu. Publikasi rekaman tanpa tanggal ini dinilai tidak cukup untuk menepis rasa penasaran publik mengenai kondisi riil sang pemimpin saat ini.

Isu Cedera Parah

Ketidakjelasan informasi keberadaan Mojtaba memperkuat desas-desus mengenai kondisi fisiknya. Terdapat laporan tidak resmi yang menyebutkan bahwa ia mengalami cedera serius pada hari pertama serangan udara dari AS dan Israel.

Kabar tersebut menduga ia mengalami patah tulang pada bagian kaki serta luka sayat di area wajah. Kendati video yang dirilis Mehr tidak memperlihatkan bekas luka, hal itu tidak menghentikan spekulasi lantaran tayangannya diyakini merupakan arsip lama. Anomali lain juga terlihat dari sepinya pemberitaan terkait rilis video ini di jaringan media utama Iran lainnya.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kasus-PT-Timah-Jadi-Preseden--Aturan-Kerugian-Negara-Perlu-Diseragamkan

JAKARTA-Aparat penegak hukum dan pengadilan diminta menggunakan satu standar pasti dalam menentukan angka kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda menyarankan agar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadikan rujukan utama demi menghindari sengketa metodologi di ruang sidang.

Permintaan ini merujuk pada dinamika peradilan kasus tata kelola PT Timah. Pada tingkat kasasi dengan terdakwa mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah periode April 2017-Februari 2020, Alwin Albar, Mahkamah Agung (MA) menyatakan komponen pemulihan lingkungan senilai Rp271 triliun tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Keputusan ini secara tidak langsung mengoreksi total klaim Kejaksaan Agung yang menyentuh angka Rp300 triliun.

"Kejaksaan memang tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kapasitas dan kompetensinya itu ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," jelas Huda kepada media, Minggu (9/8/2026).

Legitimasi Berdasarkan Regulasi Berlaku

Huda menerangkan bahwa kewenangan mutlak BPK dalam menghitung kerugian negara bersandar pada fondasi hukum yang kuat. Posisi BPK dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang BPK.

Selain itu, unifikasi metode penghitungan juga telah diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Penjelasan Pasal 603.

"Penghitungan keuangan negara menjadi kewenangan lembaga negara yang mengaudit keuangan, dalam hal ini leading sector-nya ada pada BPK," urainya.

Mendesaknya Keseragaman di Sektor Pengadilan

Kasus korupsi di sektor pertambangan ini, menurut Huda, membuka mata publik tentang lemahnya keseragaman penghitungan kerugian negara. Penggunaan jasa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun kantor akuntan publik oleh aparat sering kali bermuara pada perbedaan tafsir yang tajam.

"Berbagai lembaga audit seperti BPKP, kantor akuntan publik, ternyata semuanya tidak seragam dan itu menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan disparitas pada para terdakwa," keluhnya.

Ke depannya, pembenahan difokuskan pada meja hijau. Huda berharap para hakim memiliki pandangan yang seragam terhadap metodologi audit.

"Yang penting pembenahan di sektor pengadilan. Pengadilan harus konsisten melihat persoalan yang berhubungan dengan penghitungan keuangan negara,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pelalawan-dan-Dumai-Raih-Penghargaan-Pembangunan-Daerah-Terbaik-di-HUT-ke-69-Riau

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada sejumlah kabupaten dan kota atas capaian mereka dalam merencanakan serta mewujudkan pembangunan daerah. Apresiasi ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemprov Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan merujuk pada Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.411/VI/2026 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2026.

Daftar Daerah Berprestasi

Berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa daerah yang berhasil mencatatkan skor tertinggi atas kinerja pembangunannya. Untuk kategori tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada:

Terbaik I: Kabupaten Pelalawan dengan nilai 8,25 (diterima oleh Bupati Pelalawan, Zukri Misran).

Terbaik II: Kabupaten Kampar dengan nilai 7,79 (diterima oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar).

Terbaik III: Kabupaten Rokan Hulu dengan nilai 7,76 (diterima oleh Bupati Rokan Hulu, Anton).

Sementara itu, untuk kategori tingkat kota, capaian pembangunan terbaik diraih oleh dua wilayah, yakni:

Terbaik I: Kota Dumai dengan nilai 8,84 (diterima oleh Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto).

Terbaik II: Kota Pekanbaru dengan nilai 8,46 (diterima oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho).

Fokus pada Kesejahteraan Warga

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa penyerahan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi konkret dari pemerintah provinsi terhadap daerah-daerah yang telah berkontribusi maksimal pada proses pembangunan yang terencana.

"Hari ini kita memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang telah membuat perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Semua daerah bagus, namun ada yang lebih bagus. Kita ucapkan selamat kepada yang menerima penghargaan," ucapnya.

Ia menginginkan agar seluruh daerah di Riau dapat terus memacu kinerja pembangunan mereka, dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

"Semakin banyak perencanaan dan pembangunan, tentu akan semakin membaik kualitas hidup masyarakat, dan semakin sejahtera pula daerahnya. Kita sama-sama bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Riau,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Pemprov-Riau-Gandeng-KPK-Benahi-Tata-Kelola-PI-10-Persen-Migas

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan dan transparansi pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas). Komitmen perbaikan tata kelola ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau bersempena peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026), sebagai jalan keluar untuk memperkuat ruang fiskal daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menilai keterbukaan data dan ketepatan perhitungan adalah kunci utama agar potensi migas, khususnya participating interest (PI) 10 persen, dapat diterima secara adil. Pemerintah daerah tidak ingin lagi sekadar menerima angka akhir tanpa mengetahui rincian produksinya.

"Untuk urusan sebesar ini, daerah membutuhkan keterbukaan data dan dasar perhitungan yang jelas. Kita harus memiliki ruang untuk melakukan verifikasi sehingga seluruh proses dapat dipastikan berjalan secara transparan," urainya.

Gandeng KPK dan BPKP

Guna merealisasikan tata kelola yang bersih, Pemprov Riau telah meminta pendampingan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah pencegahan ini turut diperkuat melalui koordinasi intensif bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah kabupaten/kota, serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditunjuk sebagai pengelola PI.

Saat ini, tim gabungan terus membenahi sistem dengan mencocokkan laporan data produksi migas dengan realisasi penerimaan kas daerah. Hariyanto memastikan dasar perhitungan yang digunakan oleh perusahaan migas harus bisa diverifikasi secara terbuka.

"Kita sedang mencocokkan data produksi dengan penerimaan, memastikan dasar perhitungannya, dan memperkuat tata kelolanya. Tujuannya sederhana, yaitu memastikan pembagian manfaat bagi daerah penghasil berlangsung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Lebih jauh, Hariyanto mengingatkan bahwa melimpahnya kekayaan alam di Riau tidak boleh hanya dinilai dari tingginya angka aktivitas ekonomi. Optimalisasi penerimaan daerah ini harus berwujud nyata pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Prinsip kita tegas, kekayaan minyak dan gas Riau harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. Potensi tersebut harus kembali memberikan manfaat nyata untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dukungan terhadap optimalisasi pendapatan sektor migas ini turut disuarakan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto. Ia menempatkan pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagai fondasi penting bagi kepentingan pembangunan Riau dalam jangka panjang.

Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, DPRD berkepentingan untuk mengawal setiap kebijakan strategis ini agar dikelola dengan kehati-hatian, serta memberikan porsi manfaat yang proporsional bagi daerah.

"Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan manfaat yang menjadi hak daerah benar-benar kembali untuk pembangunan,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Cegah-Sengketa-Hukum--Kemenkes-Dituntut-Benahi-Etika-Komunikasi

JAKARTA - Buntut dari viralnya kasus Yurizal Tri Chaerawan, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti tata cara pelayanan tenaga medis. Ia mendesak Kementerian Kesehatan mengambil langkah konkret dengan memperkuat sistem komunikasi pelayanan pasien dan tidak semata-mata berhenti pada pemberian sanksi kepada oknum tenaga kesehatan terkait.

"Tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pelaku. Yang lebih penting, Kemenkes harus memperkuat standar komunikasi pelayanan pasien agar selaras dengan tantangan era digital. Tujuannya bukan sekadar meminimalkan konflik, tetapi membangun budaya pelayanan yang empatik, profesional, serta menghormati martabat setiap pasien," sebutnya, Minggu (9/8/2026).

Komunikasi yang terarah, menurut politisi Fraksi PKB tersebut, adalah fondasi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berisiko berujung pada sengketa hukum. Ia juga menekankan bahwa hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman merupakan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk merealisasikan hal itu, tenaga kesehatan dituntut memiliki kecakapan lebih dari sekadar kompetensi klinis. Komunikasi yang menghargai pasien harus dikedepankan sejak tahap konsultasi awal.

"Kalau yang diperkuat hanya literasi digital, tetapi tidak dibangun dari prinsip penghormatan terhadap hak pasien, maka ruh pelayanan bisa hilang. Pelayanan kesehatan dimulai sejak tenaga kesehatan membuka komunikasi dengan pasien, bukan hanya ketika tindakan medis dilakukan," jelasnya.

Meski mendorong reformasi sistem, ia tetap meminta Kemenkes mengawal proses penegakan disiplin terhadap tenaga medis yang terbukti melakukan pelanggaran etika dalam penanganan kasus Yurizal.

"Sanksi tetap harus diberikan kepada siapa pun yang terbukti melanggar kode etik. Namun negara tidak boleh berhenti pada penghukuman individu. Negara juga harus memperbaiki sistem agar kesalahan yang sama tidak terus berulang,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Telusuri-Gratifikasi-Hutan-Kuansing--KPK-Bidik-Menhut-Sebagai-Saksi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menimbang jadwal pemanggilan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebagai saksi dalam pusaran kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Langkah ini diambil menyusul adanya pengakuan terkait penerimaan amplop berisi uang ribuan dolar Singapura dari sang bupati.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memastikan bahwa pemanggilan terhadap pejabat negara tersebut akan disesuaikan dengan arah penyidikan. Meski Raja Juli telah secara terbuka melaporkan penerimaan amplop itu, lembaga antirasuah belum mematok tanggal pasti pemeriksaannya.

"Pemanggilan setiap saksi tentunya berdasar kebutuhan proses penyidikan. Kita sama-sama tunggu perkembangannya ya," jelasnya, Minggu (9/8/2026).

Tiga Kali Pertemuan dan Serahan Dolar

Berdasarkan temuan penyidik, interaksi antara Bupati Kuansing dan Menhut tidak hanya terjadi satu kali. Budi mengungkapkan bahwa dugaan penyerahan uang sebesar SGD 14.000 pada awal Juni lalu merupakan rangkaian dari beberapa pertemuan sebelumnya.

"Pertemuan dengan pak menteri pada tanggal 2 Juni itu bukan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan sebelum-sebelumnya di bulan April dan Mei," bebernya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Pada Mei 2026, KPK mengendus adanya aliran dana sebesar SGD 12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan. Namun, identitas pejabat penerima belum diungkap karena penyidik masih memverifikasi keterangan dari para saksi di lapangan.

Sementara itu, pertemuan pada April 2026 masih dalam tahap pendalaman intensif. KPK tengah mencari tahu apakah pertemuan tersebut menjadi forum lobi awal terkait mekanisme pelepasan izin kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kuansing.

"Apakah itu juga menjadi pembahasan awal berkaitan dengan proses mekanisme pelepasan izin kawasan hutan di wilayah Kuansing dalam rangka pemberian sertifikasi kepada pihak-pihak ataupun masyarakat di wilayah Kuansing pada program nasional," urainya.

Korupsi Berjemaah dan Pemotongan Gaji ASN

Dalam perkara ini, Suhardiman Amby telah menyandang status tersangka atas serangkaian kejahatan jabatan. Selain memungut upeti untuk izin pelepasan kawasan hutan, ia juga diduga menerima suap dari Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain.

Modus pengumpulan dana yang dilakukan Suhardiman terbilang masif dan mengorbankan banyak pihak, di antaranya:

Mengutip setoran dari berbagai Koperasi Unit Desa (KUD) untuk diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 50 persen.

Ironisnya, dana hasil pemotongan hak pegawai negeri tersebut diduga digunakan oleh Suhardiman untuk menutupi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembayaran yang sempat ia terima secara pribadi.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kerja-Keras-Hampir-Tuntas--RTLH-TMMD-ke-129-Kini-Memasuki-Tahap-Akhir

Halmahera Timur â€" Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 1505/Tidore kini memasuki tahap akhir. Personel Satgas TMMD mulai melaksanakan pekerjaan finishing berupa pengecatan dinding rumah, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Senin (10/8/2026).

Memasuki tahap finishing, personel Satgas terus bekerja untuk memastikan setiap bagian bangunan diselesaikan dengan baik. Pengecatan dinding menjadi salah satu pekerjaan akhir sebelum rumah tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga penerima bantuan.

Dengan penuh semangat, personel Satgas terlihat bahu-membahu melakukan pengecatan pada bagian dinding rumah. Pekerjaan tersebut dilakukan secara teliti agar hasil akhir bangunan terlihat lebih rapi, bersih, dan nyaman untuk ditempati.

Pembangunan RTLH ini merupakan salah satu sasaran fisik TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Sebelumnya, proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personel Satgas bersama warga melalui semangat gotong royong.

Memasuki tahap akhir, semangat Satgas tidak surut. Justru, pekerjaan finishing menjadi momentum untuk memastikan rumah yang dibangun benar-benar memberikan manfaat dan menjadi tempat tinggal yang lebih baik bagi penerima bantuan.

Kehadiran Satgas TMMD di kecamatan Wasile Tengah juga menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bukan sekadar membangun sebuah rumah, tetapi menghadirkan harapan baru bagi warga melalui kerja keras, kepedulian, dan semangat gotong royong.

Dengan selesainya tahapan finishing, diharapkan RTLH tersebut segera rampung dan dapat digunakan oleh warga penerima manfaat, sehingga hasil pelaksanaan TMMD ke-129 benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Kecamatan Wasile Tengah. (Pen Kodim 1505)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Catat--BGN-Larang-Siswa-Bawa-Pulang-Makanan-Bergizi-Gratis

JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan pedoman tegas terkait tata cara konsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para siswa di sekolah. Kebijakan ini mewajibkan seluruh penerima manfaat untuk langsung menghabiskan makanan di ruang kelas demi meminimalisasi risiko keracunan akibat penurunan kualitas pangan.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan imbauan tersebut mengingat adanya temuan kasus gangguan pencernaan karena makanan dikonsumsi melewati batas waktu aman. Hal tersebut ia sampaikan setelah menggelar rapat koordinasi daring terkait tata kelola penyelenggaraan MBG pada Sabtu (8/8/2026).

"Kami mohon sesuai dengan petunjuk teknis, bapak, ibu semua, (MBG) sebaiknya tidak dibawa pulang. Pastikan makannya satu, dimakan di situ, dikonsumsi di kelas itu di jam yang memang diperbolehkan, dan sebaiknya tidak dibawa pulang," ujar Sudaryono, Minggu (9/8/2026).

Menurut catatan instansinya, kebiasaan menyimpan makanan dan membawanya pulang menjadi celah utama munculnya masalah kesehatan. Ia menyebut korban keracunan tidak sebatas pada kalangan siswa saja.

"Ini menjadi satu case keracunan di beberapa titik. Bahkan yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi bapak, ibu orang tua di rumah ikut keracunan karena makanan yang dibawa pulang tadi," bebernya.

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BGN menyiapkan regulasi penandaan waktu pada setiap kemasan makanan yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Aturan ini mewajibkan pencantuman tenggat waktu maksimal kelayakan konsumsi di setiap wadah.

"Mulai minggu depan ini, kami akan memberlakukan kewajiban untuk menuliskan di setiap omprengnya ada tanda atau ada peringatan untuk dikonsumsi harus dikonsumsi atau harus dimakan sebelum jam berapa," paparnya.

Sudaryono meminta seluruh pihak di lingkungan sekolah patuh terhadap penunjuk waktu tersebut guna menjamin keamanan program.

"Bapak, Ibu guru tidak boleh mengonsumsi, apalagi peserta didiknya atau anak didiknya, siswanya juga tidak boleh mengonsumsi manakala sudah melewati batas dari jam yang ditentukan,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Terseret-Kasus-Sutrimo--Identitas-Febrio-Adiono-Didalami-Kepolisian

JAKARTA - Bareskrim Polri menerima laporan kematian tak wajar atas nama Sutrimo, seorang pria yang jasadnya ditemukan di area Mordent Aesthetic Clinic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Merespons laporan tersebut, jajaran Polda Metro Jaya kini bersiap mendalami pihak-pihak yang berinteraksi dengan korban, termasuk sosok Febrio Adiono yang diduga sebagai pengantar jasad.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa validasi identitas Febrio menjadi salah satu materi penyelidikan. Hal ini berkaitan dengan informasi yang menyebutkan bahwa Febrio merupakan staf administrasi aktif di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nah ini nanti akan didalami," jelasnya, Minggu (9/8/2026).

Pihak kepolisian mengakui adanya dorongan dari masyarakat yang meminta kasus ini dituntaskan secara transparan. Kejanggalan kondisi fisik Sutrimo yang tewas dengan mulut berbusa menjadi landasan kuat bagi pelapor untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Memang kemarin kami mendapat informasi, ada dari pelapor ataupun warga masyarakat melaporkan kepada Bareskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar," lanjutnya.

Jadwalkan Autopsi Forensik

Untuk mendapatkan kepastian medis, kepolisian menyetujui permohonan ekshumasi jasad Sutrimo. Budi menekankan pembongkaran kuburan ini merupakan prosedur standar dalam menyelidiki laporan kematian tak wajar.

"Akan disegerakan guna mengetahui penyebab kematian. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut," tambahnya.

Sejalan dengan persiapan ekshumasi, tim penyelidik juga membidik keterangan dari tim medis. Dokter RS Muhammadiyah Taman Puring yang menangani korban saat pertama kali tiba dipastikan akan diperiksa pekan depan, setelah sebelumnya mangkir dari jadwal panggilan.

Bantahan Pihak Kejaksaan

Kehadiran nama Febrio Adiono dalam pusaran kasus ini langsung direspons oleh Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna. Ia membenarkan bahwa Febrio berada di bawah naungan institusinya, namun sebatas pegawai administrasi.

"Yang namanya Saudara Febrio, yang kami tahu memang dia pegawai Kejaksaan, tapi bukan jaksa," ungkapnya, Jumat (7/8/2026).

Anang meluruskan rekam jejak Febrio yang dulunya merupakan ajudan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Pasca-keterlibatan Febrie dalam kasus dugaan korupsi, Febrio tidak lagi mendampingi pejabat mana pun di lingkungan Kejaksaan. Di sisi lain, Anang menolak mengomentari status Sutrimo yang dirumorkan sebagai Kepala Rumah Tangga (Karumga) dari mantan petinggi Kejagung tersebut.

"Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karumga, saya tidak dikenal sama sekali, dan bukan warga Kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Bidik-Dinas-PUPR--KPK-Sita-Dokumen-Proyek-Kasus-Pemerasan-Pemalang

JAKARTA -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan dokumen proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang. Penyitaan ini berlangsung usai tim menggeledah 15 lokasi terkait kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro sepanjang 5 sampai 8 Agustus 2026.

Kegiatan geledah tersebut difokuskan pada rumah-rumah milik pihak yang diduga masuk dalam pusaran kasus korupsi ini. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan dokumen yang diamankan sangat krusial bagi kelancaran penyidikan.

"Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, di antaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang," papar Budi di hadapan wartawan, Minggu (9/8/2026).

Sebar Lokasi Penggeledahan

Proses pengumpulan barang bukti menyebar di empat daerah wilayah Jawa Tengah. Tim penyidik menyisir sepuluh rumah di Kabupaten Pemalang, dua rumah di Kota Tegal, dua rumah di Pekalongan, dan satu unit rumah di Semarang.

Selain dokumen fisik, penyidik mengamankan sarana komunikasi berupa telepon seluler dan dokumen elektronik. Bukti petunjuk juga didapatkan dari sebuah properti komersial di kawasan Magelang.

"Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang," jelasnya.

Selanjutnya, seluruh barang bukti dan rekaman visual tersebut akan diuji silang dengan keterangan para saksi.

"Dianalisis oleh penyidik guna memperkuat alat bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini, baik untuk memperkuat konstruksi perkara maupun mendalami peran dari setiap pihak," tambahnya.

Jejak OTT dan Konstruksi Perkara

Pengusutan perkara ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juli 2026, yang menjaring 21 orang termasuk Anom Widiyantoro. Pada pengumuman resmi 30 Juli 2026, KPK merinci bahwa kasus ini memuat dua klaster pemerasan yang saling berkaitan.

Anom Widiyantoro dan Mohamad Haris (Gus Haris) menjadi tersangka di klaster pertama atas dugaan pemerasan terhadap aparatur Pemkab Pemalang dan pengusaha swasta. Di klaster kedua, penyidik menetapkan polisi yang bertugas di KPK, Setya Budi Dias beserta ayahnya, Lilik Budi Suprianto sebagai tersangka lantaran diduga memeras Anom Widiyantoro.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kabar-Baik-untuk-Guru-PAUD--DPR-Mulai-Bahas-Masuknya-PAUD-dalam-RUU-Sisdiknas

PATI-Tangis haru pecah di Aula Gedung PGRI Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2026). Ratusan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tak kuasa menahan emosi setelah mendengar kabar bahwa perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian masa depan mulai mendapat ruang dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, saat menghadiri kegiatan Asmas 4 Pilar MPR RI bersama ratusan Guru PAUD se-Kabupaten Pati.

Firman menyebut, Fraksi Golkar DPR RI bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) terus mengawal aspirasi Guru PAUD agar mendapat tempat dalam kebijakan pendidikan nasional.

“Alhamdulillah, usulan agar pendidikan PAUD masuk dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional telah diakomodir. Saat ini RUU Sisdiknas sudah mulai dibahas di Komisi X DPR RI,” ujar Firman dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).

Pernyataan itu sontak mengubah suasana pertemuan. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Pati terlihat tak kuasa menahan haru. Puluhan tahun pengabdian yang selama ini dijalani para Guru PAUD seolah menemukan titik terang.

Dengan suara bergetar, Ketua HIMPAUDI Kabupaten Pati menyampaikan empat persoalan utama yang selama ini menjadi perjuangan para Guru PAUD, yakni kesejahteraan, status, sarana dan prasarana, serta penguatan peran Guru PAUD dalam pembangunan bangsa.

“20 tahun kami mengabdi, Pak. Hari ini kami merasa didengar. Terima kasih Fraksi Golkar,” ucapnya di tengah isak tangis para peserta.

Firman menegaskan, perjuangan untuk Guru PAUD tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Setidaknya ada tiga agenda yang disebut akan terus dikawal Fraksi Golkar.

Pertama, jalur legislasi. Fraksi Golkar mendorong agar revisi UU Sisdiknas memberikan ruang khusus bagi Guru PAUD, termasuk menyangkut kesejahteraan dan sertifikasi.

Kedua, persoalan anggaran. Dukungan terhadap PAUD, termasuk peningkatan dana operasional dan insentif bagi Guru PAUD, disebut menjadi salah satu agenda yang akan dikawal agar tidak menjadi kebijakan yang bersifat politis semata.

Ketiga, kepastian status. Fraksi Golkar mendorong pemerintah membuka skema afirmasi PPPK khusus bagi Guru PAUD sehingga para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun memiliki kepastian mengenai masa depan profesinya. “Ini bukan janji. Ini proses legislasi yang sedang berjalan,” tegas Firman.

Menurutnya, keberadaan Guru PAUD tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka merupakan bagian penting dari fondasi pendidikan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. “Kalau PAUD kuat, maka Indonesia Emas 2045 kita wujudkan,”(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Indonesia-Jadi-Destinasi-Pramusim-Klub-kub-Sepakbola-Dunia--Kemenpora-Dukung-Kehadiran-Promotor

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menyambut gembira semakin banyak klub sepakbola internasional yang memilih Indonesia sebagai lokasi pertandingan pramusim.

Tren tersebut, kata Menpora Erick, merupakan sinyal positif bahwa atmosfer sepakbola dan industri olahraga Indonesia semakin mendapat pengakuan dunia. Sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event olahraga di Tanah Air, dan memperluas kolaborasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri olahraga di kawasan Asia.

Sepanjang Agustus 2026, masyarakat Indonesia disuguhi tiga pertandingan pramusim internasional yang menghadirkan klub-klub ternama dunia. Diawali pada 1 Agustus lalu ketika klub Liga Inggris Aston Villa menghadapi Indonesia All-Stars dalam laga yang berlangsung meriah dan mendapat sambutan luar biasa dari para pencinta sepak bola nasional, bukti besarnya gairah sepak bola di Tanah Air.

Selanjutnya, pada Sabtu (8/8), Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan menjadi panggung pertemuan dua raksasa Eropa, Chelsea dan AC Milan. Dipilihnya Indonesia sebagai lokasi uji coba pramusim kedua klub elite tersebut menjadi bukti bahwa ekosistem industri sepak bola nasional semakin dipercaya oleh komunitas sepak bola internasional.

Rangkaian laga internasional itu akan berlanjut pada 29 Agustus mendatang saat klub Liga Australia, Brisbane Roar, dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS). Pertandingan tersebut juga akan menjadi bagian dari peluncuran resmi tim dan jersey Persija untuk menghadapi musim kompetisi yang baru.

Menpora Erick Thohir menilai kehadiran klub-klub internasional tersebut membawa dampak positif yang jauh melampaui pertandingan di atas lapangan. Aktivitas ini turut menggerakkan industri olahraga nasional, mulai dari promotor penyelenggara, sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, pelaku UMKM, hingga menciptakan pengalaman berkelas dunia bagi para pencinta sepak bola Indonesia.

“Pemerintah menyambut baik dengan semakin banyaknya klub-klub sepak bola dunia yang memilih Indonesia sebagai tempat menjalani pramusim. Saya senang Aston Villa telah lebih dahulu menghadirkan pertandingan yang berlangsung sangat baik dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Besok kita akan menyaksikan Chelsea menghadapi AC Milan, lalu di akhir bulan Brisbane Roar bertemu Persija Jakarta. Ini menunjukkan Indonesia semakin diperhitungkan sebagai tuan rumah event sepak bola internasional,” ujar Menpora Erick.

Menpora menegaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga(Kemenpora) akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai promotor yang ingin menghadirkan pertandingan-pertandingan internasional di Indonesia sebagai bagian dari penguatan industri olahraga nasional.

“Kemenpora akan terus mendukung apabila ada promotor yang ingin menghadirkan pertandingan-pertandingan seperti ini. Pemerintah juga memberikan kebebasan ruang agar para promotor dapat menjalankan kreatifitas dengan baik demi menyuguhkan pertandingan berkelas dan menghibur bagi masyarakat. Semakin banyak event internasional digelar di Indonesia, semakin besar pula dampak ekonomi dan manfaat yang dirasakan oleh ekosistem olahraga nasional,” lanjutnya.

Menpora juga mengapresiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang tetap memberikan ruang bagi terselenggaranya berbagai pertandingan internasional antarklub, sembari tetap menjalankan fokus utama dalam membangun prestasi Tim Nasional Indonesia.

“Saya juga mengapresiasi PSSI yang terus fokus membangun dan mempersiapkan Tim Nasional melalui berbagai agenda internasional. Di sisi lain, PSSI juga tidak membatasi inisiatif promotor untuk menghadirkan pertandingan-pertandingan antarklub internasional seperti ini. Sinergi inilah yang penting, di mana pembinaan prestasi berjalan beriringan dengan pertumbuhan industri sepak bola Indonesia,”(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Refleksi-APBD-Riau-di-HUT-ke-69--Menyelaraskan-Belanja-Publik-dengan-Prioritas-Pembangunan-Riau

Latar Belakang

Secara historis, Provinsi Riau merupakan salah satu pilar utama penopang perekonomian nasional yang disokong oleh kekayaan sumber daya alam melimpah, khususnya sektor minyak dan gas bumi serta industri kelapa sawit. Kejayaan sektor ekstraktif ini telah membentuk struktur ekonomi daerah selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) pusat. Namun sayangnya, kondisi ekonomi Provinsi Riau saat ini dihadapkan pada tekanan fiskal yang signifikan, ditandai dengan selisih yang tajam antara APBD 2024 sebesar 11,2 triliun rupiah dengan APBD 2026 yang berada di angka 8,2 triliun rupiah. Ditambah lagi, potensi penurunan penerimaan dari bagi hasil sumber daya alam serta tidak tercapainya target PAD semakin mempersempit ruang gerak belanja daerah.

Tantangan ini kian nyata ketika efisiensi anggaran berisiko memicu ketimpangan alokasi belanja serta pemangkasan pada program layanan dasar publik jika tidak dikawal secara ketat. Selain itu, ketimpangan pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah pelosok dan pesisir, keterbatasan alokasi untuk pendidikan, penanganan bencana ekologis daerah (seperti Karhutla), hingga penuntasan angka kemiskinan dan masalah kesehatan menjadi deretan pekerjaan rumah yang menuntut alokasi dana secara proporsional. Tekanan fiskal dan ancaman defisit anggaran ini secara langsung berimplikasi pada melambatnya laju pembangunan fisik dan sosial di Bumi Lancang Kuning. Di sektor infrastruktur, rasionalisasi anggaran mengakibatkan penundaan perbaikan ruas-ruas jalan provinsi yang rusak, pengerjaan fasilitas publik, dan pembangunan konektivitas menuju daerah pesisir serta wilayah terisolir. Keterlambatan ini meningkatkan biaya logistik daerah dan menghambat arus distribusi hasil pertanian masyarakat.

Hal ini tentu berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat karena tertahannya program bantuan sosial, berkurangnya daya jangkau insentif pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, serta keterbatasan ruang dalam menuntaskan angka kemiskinan ekstrem dan kasus stunting. Lebih jauh, keterlambatan pembayaran kewajiban belanja pemerintah daerah, termasuk tunda bayar proyek fisik kepada penyedia jasa, berpotensi menahan laju perputaran uang di tengah masyarakat, memperlambat daya beli, serta menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal yang selama ini bergantung pada stimulus belanja APBD.

Namun, dalam pidato resminya saat memperingati HUT Provinsi Riau yang ke-69, Plt. Gubernur Riau dengan optimis menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memprioritaskan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Pidato ini menjadi refleksi penting bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari seremoni, melainkan dari ketahanan fiskal dan kepekaan pemerintah dalam menjawab harapan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut sebagai anggota dewan yang setiap hari mendengar keluh kesah masyarakat di tataran akar rumput, saya harus jujur mengatakan betapa optimisnya beliau sebagai kepala daerah dengan beratnya tanggung jawab yang dipikul demi masyarakat Riau. Situasi ini ibarat seorang nakhoda yang diminta membawa kapal agar sampai ke tujuan, tetapi bahan bakarnya berkurang terus dari atas dan bawah, kemudian diberikan nasihat yang mahabijaksana, “Harus kreatif, Pak Gubernur! Harus cari sumber pendapatan baru!”. Namun, saya harus melihat sisi hikmahnya, “andal nakhoda saat ada dalam badai dan gelombang”, dan Lancang Kuning benar-benar berlayar malam. Pekat. Saat di mana nakhoda yang andal patut hadir.

Penyelesaian Defisit Anggaran

Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sering kali APBD Riau disusun dengan asumsi penerimaan yang cenderung optimis, seperti dari sektor Participating Interest (PI) 10% minyak dan gas atau dana bagi hasil (DBH) sawit yang realisasinya tidak sejalan dengan proyeksi yang direncanakan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat yang kerap kali over estimation. Komisi III DPRD Riau perlu mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menerapkan prinsip penganggaran berbasis konservatif (conservative budgeting), di mana target pendapatan dipatok pada angka realistis guna menghindari potensi defisit struktural sejak awal tahun anggaran.

Secara jangka pendek, mungkin perlu dilakukan efisiensi anggaran yang diarahkan pada rasionalisasi pos-pos belanja yang kurang produktif, seperti pengurangan belanja operasional birokrasi, perjalanan dinas, serta penundaan proyek infrastruktur fisik yang belum mendesak. Meski demikian, pemerintah harus tetap memprioritaskan program yang langsung menyentuh daya beli masyarakat. Sedangkan secara jangka panjang, solusi paling fundamental untuk keluar dari jerat defisit adalah dengan secara agresif melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD baru di luar sektor konvensional migas. Riau memiliki potensi ekonomi raksasa yang belum tergarap optimal, mulai dari optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Riau Petroleum dan Bank Riau Kepri Syariah, hingga pengembangan potensi pajak perkebunan sawit, retribusi hilirisasi industri, serta mengeksplorasi instrumen ekonomi hijau seperti perdagangan karbon (carbon trading). BUMD harus didorong bertransformasi menjadi profit center yang sehat dan menyumbang dividen signifikan bagi kas daerah, bukan justru membebani keuangan daerah.

Terakhir, penyelesaian defisit anggaran ini menuntut sinergi dan kolaborasi politik-anggaran yang kuat antara eksekutif (Pemprov Riau) dan legislatif. Perbedaan pandangan politik harus dikesampingkan demi mengutamakan disiplin fiskal dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan pengawasan yang konstruktif dari DPRD, penataan regulasi yang berpihak pada efisiensi, serta komitmen eksekutif untuk menutup ruang-ruang kebocoran anggaran, kita optimis bahwa struktur APBD Riau ke depan akan kembali sehat, kredibel, dan berdaya tahan tinggi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau yang bermarwah.

Penutup

Melihat semangat dan optimisme Pak Plt. Gubernur dalam peringatan HUT ke-69 melalui pidatonya yang berjudul "Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan", permasalahan defisit anggaran ini merupakan momentum reflektif yang berharga untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Di balik tantangan fiskal yang terjadi, Riau masih memiliki fondasi ekonomi yang tangguh, kekayaan alam yang melimpah, serta potensi sumber daya manusia yang besar untuk bangkit.

Dengan kedisiplinan fiskal yang ketat, keberanian untuk melakukan inovasi pendapatan, serta sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif melalui pengawasan ketat Komisi III DPRD, saya optimis bahwa Riau tidak hanya akan keluar dari bayang-bayang defisit, tetapi juga bertransformasi menjadi provinsi yang memiliki kemandirian fiskal yang kuat, transparan, dan berkeadilan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Riau. Selamat HUT Riau yang ke-69.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Puteri-Indonesia-Riau-2026--Jadikan-Keberagaman-Kekuatan-Bangun-Daerah

PEKANBARU â€" Perayaan HUT ke-69 Provinsi Riau bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pijakan penting untuk memperkokoh persatuan dan merawat warisan budaya. Pesan mendalam ini diserukan oleh Puteri Indonesia Riau 2026, Prima Yohana, yang mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama memajukan Bumi Lancang Kuning.

"Selamat Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Semoga Riau senantiasa menjadi negeri yang maju dalam pembangunan, kuat dalam persatuan, lestari dalam budaya, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya," harapnya di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Bagi Prima, kemajuan suatu daerah tidak melulu diukur dari pesatnya pembangunan fisik maupun tingginya pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, kemampuan masyarakat merawat nilai-nilai budaya warisan leluhur menjadi kunci penjaga identitas daerah yang tak ternilai harganya.

Peran Strategis Generasi Muda

Ia memandang kaum muda memegang peran strategis dalam menentukan arah masa depan provinsi ini. Oleh karena itu, laju pembangunan wajib dibarengi dengan penyediaan ruang kreatif agar anak muda bisa terus berprestasi, sembari tetap mengenal dan mencintai akar budayanya.

"Mari kita rawat keberagaman sebagai kekuatan, menjaga warisan budaya sebagai identitas, dan melangkah bersama membangun masa depan Riau yang semakin gemilang," jelasnya.

Momentum hari jadi ini juga dinilai sebagai pengingat bahwa kebersamaan adalah fondasi paling esensial di tengah masyarakat yang majemuk. Berbagai potensi besar yang dimiliki daerah hanya bisa dikembangkan secara maksimal apabila masyarakat bersatu. Rasa memiliki terhadap Riau harus diwujudkan menjadi kontribusi nyata sesuai dengan kapasitas dan keahlian setiap individu.

"Bersatu dalam Keragaman, Maju dalam Pembangunan. Riau adalah rumah kita," tegasnya.

"Riau adalah kebanggaan kita. Dan masa depan Riau adalah tanggung jawab kita bersama,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Aidil-Mulya-dan-Ristia-Faradinas-Dinobatkan-Sebagai-Bujang-Dara-Inhu-2026

RENGAT - Malam puncak pemilihan Bujang Dara Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) 2026 yang digelar di Gedung Dang Purnama Rengat pada Sabtu (8/8/2026) mencatatkan babak baru bagi generasi muda setempat. Aidil Mulya Abdillah dan Ristia Faradinas sukses menyisihkan para pesaingnya dan resmi menyandang gelar duta daerah tersebut untuk satu tahun ke depan.

Kemenangan ini tidak sekadar menjadi ajang adu bakat, melainkan membuka jalan bagi putra-putri daerah untuk tampil mempromosikan wilayah di kancah yang lebih luas. Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, SSos MSi menyebut para finalis yang tampil memiliki kapasitas komunikasi publik dan wawasan yang mumpuni.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

"Fokuslah untuk mengikuti ajang serupa di tingkat provinsi. Bawalah nama baik Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat dikenal dan bergema hingga tingkat provinsi maupun nasional. Dukungan pemerintah daerah akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti," tegasnya.

Guna memastikan potensi para alumni Bujang Dara terus berkembang, Ade Agus juga mendorong jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Inhu agar memberikan ruang berkarya. Langkah ini dinilai penting untuk memberdayakan talenta lokal secara berkelanjutan dan profesional.

Daftar Pemenang Bujang Dara Inhu 2026

Setelah melalui serangkaian penilaian ketat dari dewan juri terkait penampilan, pembawaan, kepribadian, hingga kemampuan menyampaikan gagasan, berikut adalah rincian pemenang ajang tersebut:

Juara 1: Aidil Mulya Abdillah dan Ristia Faradinas

Juara 2: Muhammad Satria Habibi dan Rosiana Putri

Juara 3: Said Alpino Oktabillah dan Nadia Ramona

Peringatan HUT RI Tanpa APBD

Di sela-sela penyerahan penghargaan kepada pihak sponsor dan malam penobatan yang turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Inhu, Suci Rahmiani, SSos MSi tersebut, Ade Agus juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda peringatan nantinya akan diisi dengan upacara bendera, pemberian remisi di Lapas Rengat, hingga malam ramah tamah bersama musisi asal Malaysia, Sultan.

Ia memaparkan bahwa kehadiran artis mancanegara itu murni hasil kolaborasi dari dukungan para sponsor, tanpa mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan mandiri ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan masyarakat Inhu dalam memeriahkan hari bersejarah negara di tengah penyesuaian keuangan daerah.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Tekan-Risiko-Kecelakaan-Kerja--Karyawan-Perumda-Tirta-Indra-Inhu-Digembleng-Budaya-K3

RENGAT-Langkah serius untuk meminimalisasi risiko kecelakaan dan meningkatkan kualitas layanan air bersih dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Ratusan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut diwajibkan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Agenda peningkatan kapasitas yang berlangsung pada Sabtu (7/8/2026) di Pekanbaru ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Roni Rakhmat. Turut hadir mengawal kegiatan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Zulfahmi Adrian yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pengawas Perumda Tirta Indra, serta Direktur Perumda Tirta Indra, Rubianto.

Budaya Keselamatan Bukan Sekadar Aturan

Sekda Inhu, Zulfahmi Adrian memberikan apresiasi penuh atas inisiatif peningkatan hard skill dan soft skill karyawan di bidang K3. Baginya, keselamatan kerja harus terintegrasi dalam setiap detak operasional perusahaan.

"Pelatihan ini penting untuk terus dilakukan secara berkelanjutan demi membangun budaya keselamatan kerja yang kuat. Kami berharap para karyawan semakin profesional dan sadar akan pentingnya K3 saat bertugas," tegasnya.

Di luar urusan keselamatan, ia juga menyoroti performa positif perusahaan. Perumda Tirta Indra dinilai terus bertransformasi memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Inhu serta meningkatkan mutu layanan air bersih ke rumah-rumah warga.

Peringatan untuk Pekerja Lapangan

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat mewanti-wanti para peserta agar K3 tidak hanya dipandang sebagai setumpuk dokumen administratif atau formalitas belaka. Implementasinya harus membumi menjadi rutinitas harian, terutama bagi pekerja yang bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan.

"Keselamatan dan kesehatan kerja harus jadi perhatian utama. Jangan pernah lengah saat bekerja, karena keselamatan ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada kelancaran operasional pekerjaan," paparnya.

Adapun rangkaian Bimtek dan pelatihan K3 ini dirancang komprehensif melalui dua tahapan utama untuk memastikan para karyawan mampu mengenali potensi risiko, yakni:

Pembekalan Teori: Dilaksanakan pada hari pertama untuk mengidentifikasi berbagai potensi bahaya di area tempat kerja.

Simulasi Praktik: Berlangsung pada hari kedua, berfokus pada simulasi lapangan serta eksekusi langkah-langkah pencegahan dini.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/HUT-ke-69-Riau--FKPMR-dan-LAMR-Sepakat-Kawal-Kesejahteraan-Masyarakat

PEKANBARU-Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau menjadi momentum penting bagi para tokoh masyarakat dan pemuka adat untuk merefleksikan arah pembangunan daerah. Harapan besar ditumpukan pada peningkatan taraf hidup warga, mengingat Bumi Lancang Kuning dianugerahi kekayaan alam yang melimpah.

Ketua Forum Kerukunan Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Mambang Mit, menyampaikan doa agar provinsi ini terus melangkah maju dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Selamat hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Semoga Riau tetap melangkah maju dan bertambah mensejahterakan masyarakat, memberikan manfaat bagi masyarakat Riau," harapnya, Minggu (9/8/2026).

Mambang Mit memandang, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah didukung oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) yang mumpuni. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kapasitas SDM tersebut akan diuji oleh tantangan yang semakin berat, sejalan dengan tingginya ekspektasi publik.

"Saya merasa sekarang Pemprov Riau sudah mempunyai staf yang hebat, yang sekiranya bisa melaksanakan tugas dengan sangat baik. Meskipun tantangan semakin banyak bersamaan dengan tuntutan masyarakat semakin banyak," urainya.

Tuntutan Publik dan Kualitas Pelayanan

Untuk menjawab dinamika tersebut, ia mendorong Pemprov Riau agar terus memaksimalkan kinerjanya, terutama pada sektor pelayanan dasar. Kehadiran pemerintah harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari rasa aman, pendidikan yang layak, hingga akses kesehatan yang prima.

"Oleh karena itu, kita berharap Pemprov Riau dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga manfaat dapat dirasakan masyarakat. Baik keamanan, pendidikan, kesehatan ataupun pelayanan kepada masyarakat," paparnya.

Lebih jauh, Mambang Mit menyoroti posisi Riau sebagai daerah yang kaya sumber daya alam. Ia menegaskan bahwa hasil dari kekayaan tersebut wajib bermuara pada kesejahteraan rakyat lokal, sebagai fondasi untuk mewujudkan daerah yang tertib, berwibawa, dan memiliki muruah.

"Harapan saya sama dengan harapan masyarakat. Riau makin maju, tertib dan sejahtera masyarakatnya, semakin berwibawa dan bermarwah. Karena daerah kita adalah daerah kaya, jadi masyarakat harus bisa merasakannya," tegasnya.

Sinergi Merawat Jati Diri dan Persatuan

Mewujudkan cita-cita besar tersebut tentu tidak bisa hanya mengandalkan peran eksekutif semata. Oleh sebab itu, warga juga didorong untuk proaktif dan bahu-membahu bersama pemerintah dalam membangun daerah.

"Mari kita ciptakan Riau yang sejahtera, bermarwah, maju, aman dan damai," ajaknya.

Pesan senada terkait pentingnya menjaga kebersamaan turut disuarakan oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Raja Marjohan Yusuf. Ia menekankan agar kemeriahan hari jadi tahun ini dijadikan medium perekat persaudaraan antarwarga.

"Mari kita jadikan momen ini untuk mempererat persaudaraan, perkokoh persatuan, semangat gotong royong. Serta mewujudkan Riau yang lebih maju, berbudaya, dan berdaya saing dan bermartabat,(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 08:58:00 +0700