https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 02 Jul 2026 13:02:54 +0700 Thu, 02 Jul 2026 13:02:54 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Hukrim/Bareskrim-Polri-Gagalkan-Penyelundupan-Sabu-Lintas-Pulau-dari-Riau-ke-NTB

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri sukses menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan lintas pulau dari Riau menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua orang kurir berhasil diringkus di Terminal Kedatangan 2E Bandara Soekarno-Hatta usai kedapatan membawa barang terlarang tersebut, Minggu (28/6/2026).

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di bawah komando Kombes Handik Zusen. Penyelidikan bermula saat petugas menerima informasi intelijen mengenai pergerakan kurir asal Batam yang membawa sabu dari Pekanbaru menuju Sumbawa.

"Benar, tim yang dipimpin Kombes Handik berhasil mengamankan dua tersangka di Terminal Kedatangan 2E Bandara Soetta. Modusnya cukup ekstrem, yakni memasukkan kapsul berisi sabu ke dalam tubuh melalui anus," ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso saat memberikan keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).

Keputusan nekat para pelaku ini menunjukkan besarnya risiko sosial dan bahaya dari peredaran gelap narkotika. Petugas langsung bergerak cepat menindaklanjuti informasi tersebut dengan memantau pergerakan para tersangka yang diketahui akan transit di Jakarta.

"Tim melakukan assessment mendalam dan mendapati target atas nama Musa dan Muhammad Guntur akan membawa paket berisi narkoba jenis sabu sebanyak lebih kurang 500 gram dari Kota Pekanbaru, Riau menuju Sumbawa, NTB melalui jalur udara yang disimpan di dalam perut dan dimasukkan melalui anus," jelasnya.

Pesawat Super Air Jet yang ditumpangi kedua kurir tersebut mendarat sekitar pukul 08.45 WIB. Petugas yang sudah bersiaga langsung mengamankan Musa dan Muhammad Guntur tanpa perlawanan. Berdasarkan hasil interogasi awal, keduanya mengakui membawa sabu yang disembunyikan di dalam tubuh dengan berat masing-masing 250 gram.

Guna mengeluarkan barang bukti sekaligus memastikan kondisi kesehatan para tersangka, polisi membawa keduanya ke RS EMC Tangerang. Tindakan medis berupa pemeriksaan X-ray segera dilakukan.

"Berhasil dikeluarkan dari tubuh tersangka Musa sebanyak empat bungkus plastik bening ukuran sedang dan dari tubuh tersangka Muhammad Guntur sebanyak empat bungkus plastik bening ukuran sedang," papar Eko.

Dari nyanyian kedua kurir tersebut, terungkap bahwa sabu diperoleh dari seorang pria bernama Sofian alias Pian yang berdomisili di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada seorang penerima bernama Isnaini alias PP Bara di Sumbawa.

Berbekal informasi berharga ini, petugas melakukan teknik controlled delivery atau pengiriman di bawah pengawasan ketat. Tim bersama kedua kurir terbang menuju Sumbawa guna memancing pemesan barang keluar dari persembunyiannya.

Petugas tiba di lokasi yang telah ditentukan oleh Isnaini sekitar pukul 23.30 WITA. Tanpa membuang waktu, polisi langsung melakukan penyergapan.

"Tim segera mengamankan tersangka Isnaini berikut alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tersangka Musa," ungkap Eko.

Terkait lolosnya para pelaku dari bandara asal, pemeriksaan lebih lanjut mengungkap adanya celah keamanan yang dimanfaatkan sindikat ini. Mereka sengaja memilih jalur keberangkatan yang dinilai memiliki pengawasan lebih longgar.

"Tersangka mengelabui sistem keamanan bandara Pekanbaru yang tidak terdapat X-ray Transmisi atau body scanner sehingga bisa berhasil lolos membawa narkotika melalui bandara," terangnya.

Secara keseluruhan, barang bukti sabu yang diamankan ditaksir memiliki nilai ekonomis mencapai Rp 900 juta. Keberhasilan operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya nyata dalam melindungi masyarakat. Polisi memperkirakan sebanyak 2.500 jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman dan dampak merusak narkotika.

Ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, petugas di lapangan masih terus memburu dua orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni pihak yang berperan sebagai penyedia barang dan pemesan jaringan tersebut.(goriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Razia-BNNP-Sumut-di-Patumbak-Berujung-Penyerangan--25-Pengunjung-Positif-Narkoba

Razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Utara di sebuah tempat hiburan di Jalan Talun Kenas, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, berujung ricuh setelah diduga terjadi perlawanan dari massa. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 25 orang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, mengatakan razia dilakukan oleh BNN Kabupaten Deli Serdang bersama personel Satpol PP, Polri, dan TNI.

"Ketika datang dan melakukan pemeriksaan ditemukan 25 orang positif narkotika. Jadi ketika dilakukan tes urine ditemukan 25 orang positif," kata Tatar, Rabu (1/7).

Membawa 25 Orang

Menurutnya, petugas kemudian membawa 25 orang tersebut ke Kantor BNN Kabupaten Deli Serdang untuk menjalani proses lebih lanjut. Namun, saat kendaraan hendak meninggalkan lokasi, sekelompok massa mengadang petugas.

"Tetapi ketika keluar ada salah satu orang yang memprovokasi, terutama pemilik tempat hiburan beserta keluarga dan pengurus tempat hiburan itu," ujarnya.

Tatar mengungkapkan massa kemudian mengadang kendaraan petugas dengan balok kayu dan menuntut surat perintah tugas meski identitas serta dasar pelaksanaan razia telah dijelaskan di lokasi.

"Mereka berdalih ingin menanyakan surat perintah tugas. Padahal ketika di dalam sudah ditunjukkan dan disampaikan bahwa kami dari BNN Kabupaten Deli Serdang. Tetapi di luar itu karena ada provokasi kemudian diadang, diberikan balok untuk mengadang kendaraan mereka. Terus kemudian terjadi anarkisme," katanya.

BNNP Sumut

Terkait insiden tersebut, BNNP Sumut telah melaporkan dugaan perusakan ke Polrestabes Medan. Dari enam orang yang sempat diamankan, empat di antaranya kini telah ditahan.

"Dari kejadian itu kami telah mengamankan empat orang. Tadinya enam orang. Kemudian dibawa ke Polrestabes Medan dan kami laporkan tentang kejadian perusakan," ujar Tatar.

Sementara itu, terhadap 25 orang yang hasil tes urinenya positif narkotika, BNN menerapkan prosedur rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau yang 25 orang, sesuai SOP kami, bagi mereka yang positif akan dilakukan asesmen untuk nanti direhabilitasi,"(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Terungkap--Kupu-kupu-Langka-hingga-Gading-Gajah-Diselundupkan-dengan-Modus-Jemaah-Umrah

Polda Jawa Timur mengungkap tiga kasus besar penyelundupan dan perdagangan ilegal sumber daya alam yang melibatkan satwa dan komoditas bernilai tinggi. Mulai dari ribuan kupu-kupu langka, puluhan potong gading gajah, hingga hampir 40 ribu benih bening lobster (BBL), seluruhnya diduga hendak diperdagangkan dengan berbagai modus penyamaran untuk mengelabui petugas.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing menjelaskan, salah satu modus yang paling menonjol adalah penyelundupan 53 potong gading gajah melalui sembilan jamaah umrah yang baru kembali dari Arab Saudi.

Menurut Roy, tersangka berinisial HAJ menitipkan gading tersebut kepada para jamaah dengan alasan barang itu merupakan aksesori mobil. Agar tidak mudah terdeteksi, gading dibungkus menggunakan aluminium foil, dilapisi kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan koper.

"Barang itu berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia melalui penitipan kepada jamaah umrah yang akan pulang. Gading dibungkus dengan aluminium foil, kertas hitam dan disamarkan sebagai aksesori mobil," ujar Kombes Pol Roy, Selasa (30/6).

Ditemukan 53 Potongan Gading Gajah

Kasus tersebut terungkap setelah petugas Bea Cukai Juanda memeriksa sembilan koper milik jemaah umrah di Terminal 2 Bandara Juanda. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 53 potongan gading gajah yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen karantina maupun sertifikat kesehatan dari negara asal.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 86 huruf a dan atau huruf c juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara serta denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, penyidik juga membongkar penyelundupan 39.927 ekor benih bening lobster yang rencananya dikirim ke Singapura melalui Bandara Juanda. Dua tersangka berinisial FM dan JSK diduga menyembunyikan ribuan benih lobster di dalam koper dengan membungkusnya menggunakan handuk basah agar tetap hidup selama perjalanan.

"Modus operandinya memasukkan benih-benih lobster ke dalam koper yang dibungkus dengan handuk basah dengan tujuan Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines melalui Bandara Juanda," kata Roy.

Pengiriman BBL Tanpa Izin Resmi

Pengungkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi adanya upaya pengiriman BBL tanpa izin resmi. Dari tangan para tersangka, petugas menyita koper berisi hampir 40 ribu benih lobster beserta paspor, telepon seluler, kartu ATM, dan dokumen penerbangan.

Keduanya dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) dan atau Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Kasus lain yang turut diungkap adalah perdagangan 2.113 ekor kupu-kupu dilindungi dalam kondisi telah diawetkan. Tersangka berinisial LL diduga mengirimkan satwa tersebut melalui jasa kargo di Bandara Juanda dengan tujuan China, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Ceko, dan Jerman.

Polisi menemukan 10 paket pengiriman (Airway Bill DHL) yang seluruhnya berisi kupu-kupu berbagai jenis yang telah mati dan siap dikirim ke luar negeri.

"Ditemukan 10 Airway Bill DHL yang seluruhnya berisi kupu-kupu dilindungi dalam keadaan mati yang akan dikirim ke China, Prancis, USA, Kanada, Ceko dan Jerman," ujar Roy.

Konservasi Sumber Daya Alam

Dalam perkara ini, tersangka dijerat Pasal 40A Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

"Dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta," ucap Kombes Pol Roy.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan ketiga kasus tersebut memiliki pola yang berbeda, namun sama-sama berujung pada eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian hayati Indonesia.

"Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, ketiga perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun memiliki satu benang merah yang sama, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian ekosistem serta merugikan kepentingan bangsa," kata Jules.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Polda Jatim bersama instansi terkait untuk memutus praktik perdagangan ilegal satwa liar dan komoditas perikanan yang berpotensi merusak ekosistem sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara.

"Keberhasilan pengungkapan perkara ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia dari praktik perdagangan ilegal dan eksploitasi yang melanggar hukum(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Tak-Lagi-Ala-Militer--Intip-Konsep-Baru-Pembekalan-Peserta-SPPI

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, dengan perubahan konsep tersebut, kebijakan menjadi lebih longgar. Para peserta SPPI bisa menggunakan handphone atau telepon genggam sesuai waktu yang ditentukan."Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis peserta serta aspirasi dari keluarga, penyelenggara juga memberikan kebijakan penggunaan telepon genggam pada waktu-waktu yang telah ditentukan," ujar Rico dalam keterangan yang dikutip Liputan6.com dari akun YouTube resmi Kemhan, Kamis (2/7/2026).

"Telepon genggam diharapkan digunakan untuk menjaga komunikasi positif dengan keluarga, memberi kabar yang baik, serta memperkuat semangat peserta selama mengikuti pembekalan," sambung Rico.

Selain itu menurut Rico, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerima kiriman barang dari keluarga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.

"Kebijakan ini merupakan bentuk kepercayaan kepada peserta. Sedangkan kiriman barang untuk menjaga moral peserta tanpa menimbulkan kesenjangan bagi peserta lainnya," ucap dia.

Sampaikan Langsung Kendala

Rico mengatakan, apabila peserta mengalami kendala selama pembekalan, maka pihaknya mendorong agar hal tersebut disampaikan melalui jalur yang telah disiapkan, baik kepada pelatih, pengasuh, tangga kesehatan, maupun pimpinan satuan pendidikan.

"Setiap masukan dan kendala akan ditindaklanjuti dengan cepat. Kementerian Pertahanan beserta seluruh panitia seleksi nasional akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar kegiatan ini berjalan lebih aman, proporsional, edukatif, dan sesuai dengan tujuan program nasional," kata Rico.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran dari anggota DPR RI, para dokter, pakar pendidikan, wartawan, serta seluruh masyarakat," tutup Rico.

Sebelumnya, Kemhan mengubah pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil kini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Rico mengatakan perubahan itu merupakan bagian dari evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan pembekalan bagi peserta Program SPPI calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Sebagai bagian dari evaluasi tersebut format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial," kata Rico dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Tidak Ada Lagi Latihan Fisik

Rico menegaskan, pembekalan tersebut bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit ataupun komponen cadangan (Komcad). Tujuannya membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerja sama, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi.

Dalam penyesuaian itu, kata Rico, materi teknis dan taktis militer dihapus. Kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktis lainnya juga tak lagi diberikan kepada peserta.

"Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta," ujarnya.

Ia mengatakan, Kemhan juga memperkuat aspek kesehatan peserta melalui pemantauan harian, profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan bagi peserta yang memiliki faktor risiko, serta penguatan mekanisme pelaporan keluhan dan rujukan medis.

Menurut Rico, peserta yang memiliki kondisi kesehatan tertentu akan mendapat perhatian khusus agar tak dibebani aktivitas yang melebihi kemampuan fisiknya.

"Prinsip utama dari seluruh penyesuaian ini adalah keselamatan dan kesehatan peserta. Namun demikian, esensi pembekalan tetap dijaga yaitu membentuk calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, semangat bela negara, serta siap mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat,"(liputan6)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Rekrutmen-Anggota-Dewan-Harus-Dibenahi--Saatnya-Indonesia-Memiliki-UU-Etika-Penyelenggara-Pemerintahan

JAKARTA-Wafatnya dokter Icha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, setelah diduga mengalami tekanan, ancaman, dan intimidasi dari tiga oknum anggota DPRD, dinilai bukan sekadar kasus individual. Peristiwa itu mencerminkan krisis etika yang semakin mengkhawatirkan di kalangan sebagian pejabat publik.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Prof. Djohermansyah Djohan, menilai tindakan anggota DPRD yang mengintervensi keputusan medis merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.

"Anggota DPRD tidak boleh merasa sebagai penguasa. Mereka adalah wakil rakyat yang terhormat (honorable persons), bukan pihak yang dapat memaksa tenaga kesehatan menjalankan tindakan yang bertentangan dengan pertimbangan profesional," ujar Djohermansyah, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, berdasarkan informasi yang beredar, keluarga pasien yang memiliki hubungan dengan salah seorang anggota DPRD mendesak dokter Icha agar segera memberikan obat antibisa ular. Namun dokter, berdasarkan observasi dan pertimbangan medis, menilai tindakan tersebut belum diperlukan. Perbedaan penilaian profesional itu justru berujung pada tekanan verbal yang diduga membuat sang dokter mengalami depresi berat hingga akhirnya mengakhiri hidupnya.

Djohermansyah menegaskan, apabila fakta tersebut terbukti, maka tindakan itu bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.

Ia mengingatkan bahwa kasus di TTU kemungkinan hanyalah puncak gunung es. Dalam praktik pemerintahan, perilaku arogan pejabat masih kerap ditemukan, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Bentuknya beragam, mulai dari memaki bawahan, mengancam aparat, memaksakan kehendak, mengintervensi proses profesional, hingga menggunakan jabatan untuk menekan pihak lain.

"Budaya merasa paling berkuasa masih hidup di sebagian birokrasi dan lembaga politik kita. Jabatan sering dipersepsikan sebagai alat untuk memerintah semua orang, bukan amanah untuk melayani masyarakat," katanya.

Karena itu, menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut, pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Yang jauh lebih penting adalah memperbaiki sistem yang melahirkan perilaku semacam itu.

Ia mengusulkan agar partai politik memperketat rekrutmen calon anggota DPRD. Seleksi tidak cukup hanya mengandalkan popularitas dan kemampuan finansial, tetapi harus mempertimbangkan integritas, tingkat pendidikan, rekam jejak pengabdian kepada masyarakat, pengalaman berorganisasi, serta kematangan kepemimpinan.

Selain itu, sistem pemilu legislatif juga perlu dievaluasi. Djohermansyah berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka telah mendorong persaingan personal yang mahal dan pragmatis sehingga kualitas kader sering terabaikan.

"Saya mengusulkan sistem proporsional tertutup yang didahului primary election secara demokratis di internal partai. Dengan begitu masyarakat tetap memperoleh calon-calon terbaik, sementara partai didorong melakukan kaderisasi secara serius," ujarnya.

Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu.

Lebih jauh, Djohermansyah juga mendorong lahirnya Undang-Undang Etika Penyelenggara Pemerintahan. Selama ini, berbagai pelanggaran etika pejabat hanya diatur secara parsial melalui kode etik masing-masing lembaga sehingga daya ikatnya lemah.

"Sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur standar etika seluruh penyelenggara pemerintahan. Perkataan, perbuatan, maupun tindakan pejabat yang merendahkan martabat publik, menyalahgunakan jabatan, atau mengintimidasi warga harus dilarang secara tegas dan disertai sanksi yang jelas," tegasnya.

Secara khusus, ia meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara segera memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ketiga anggota DPRD tersebut secara transparan dan objektif. Keluarga dokter Icha atau warga agar membuat laporan pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan.

"Badan Kehormatan tidak boleh membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif hanya dapat dipulihkan apabila pelanggaran etik diproses secara terbuka dan diberikan sanksi yang setimpal," katanya.

Djohermansyah mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan pejabat yang cerdas, tetapi juga pejabat yang beradab. Jabatan publik bukan simbol kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dengan kerendahan hati.

"Rakyat memilih wakilnya untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan untuk mempertontonkan arogansi kekuasaan. DPRD harus kembali menjadi lembaga yang terhormat karena perilaku anggotanya juga terhormat. Jangan lagi ada anggota DPRD yang bertindak seolah-olah lebih tinggi daripada hukum dan etika."(cakaplah)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/PHR-Tuntaskan-Pemulihan-20-Lokasi-Tanah-Terkontaminasi-Minyak--43-Lokasi-Masih-Berproses

PEKANBARU-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus mempercepat program pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Hingga saat ini, perusahaan telah menyelesaikan pemulihan di 20 lokasi, sementara 43 lokasi lainnya masih dalam tahap remediasi.

Progres tersebut dipaparkan saat PHR menerima kunjungan lapangan Komisi III DPRD Riau ke area operasi WK Rokan. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program pemulihan lingkungan yang menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.

VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, mengatakan penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas dalam rangka menuntaskan pemulihan lingkungan di wilayah operasi WK Rokan.

Menurutnya, kunjungan DPRD Riau juga menjadi bentuk transparansi perusahaan terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya masih berjalan aktif. Kami terus memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar lingkungan yang tinggi agar operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau," ujar Ovulandra.

Selain itu, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruh tahapan remediasi dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari aspek teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas.

PHR juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk DPRD Riau, guna memastikan program pemulihan lingkungan berjalan sesuai target, melibatkan potensi ekonomi lokal, serta tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, mengapresiasi komitmen PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan lingkungan hingga 2030.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan PHR akan terus diperkuat agar target pemulihan lahan dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Riau.(cakaplah)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Ketua-DPC-Granat-Inhil-Beri-Piagam-Penghargaan-untuk-Kapolres-dan-Kasat-Narkoba

INDRAGIRI HILIR-- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan piagam penghargaan yang spesial kepada Kapolres AKBP Farouk Oktora dan Kasat Res Narkoba AKP Adam Effendi, Rabu (1/7/2026) pagi.

Piagam penghargaan diberikan langsung oleh Ketua DPC GRANAT Inhil H.Budiansyah Bakri Dalau kepada Kapolres AKBP Farouk Oktora dan Kasat Res Narkoba AKP Adam Effendi usai digelarnya upacara peringatan hari ulang tahun Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia yang ke-80 di halaman kantor Bupati Inhil.

Menurut Ketua DPC GRANAT Inhil, H.Budiansyah Bakri Dalau, piagam penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi yang tinggi atas dedikasi Kapolres dan Kasat Res Narkoba Polres Inhil beserta anggota dalam konsistensi memerangi peredaran narkoba.

"Sebelum memberikan piagam penghargaan kita telah berdiskusi dengan Ketua DPD Granat Riau dan akhirnya disetujui. Terimakasih banyak atas kepercayaan Ketua DPD Granat Riau kepada kami di Inhil," ungkap H.Budiansyah.

Lebih lanjut, H.Budiansyah mengatakan bahwa pemberian penghargaan bukan sekedar seremonial belaka, melainkan apresiasi atas kesungguhan Kapolres Inhil dan jajaran dalam memerangi peredaran Narkoba.

"Kita selalu monitor baik secara langsung maupun media massa, bahwa perang terhadap narkoba selama bapak Kapolres Inhil dan Kasat Res Narkoba menjabat bukan main-main. Kita menilai layak diberikan apresiasi yang tinggi," tambah H.Budiansyah.

Dihari yang sama, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya beserta Kasat Res Narkoba dan juga jajaran.

"Terimakasih kepada Ketua DPD Granat Riau dan Ketua DPC Granat Inhil, semoga selalu bisa bersinergi dalam upaya memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Inhil secara terus menerus dan berkelanjutan," ucap Kapolres Inhil.

Untuk diketahui, penyerahan piagam penghargaan disaksikan langsung oleh Bupati Inhil yang diwakili Sekda Tantowi Jauhari, unsur Forkopimda Inhil, Kepada OPD dan Kepala Badan, Ketua dan Kepala Lembaga serta Kementerian, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, OKP, Insan Pers dan tamu undangan lainnya.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:08:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Sekolah-Swasta-di-Pekanbaru-Gratis--Ketua-DPRD-Minta-Pemerataan-Mutu-Pendidikan

PEKANBARU �" Kebijakan Pemko Pekanbaru yang membiayai pendidikan siswa kurang mampu di sekolah swasta mendapat apresiasi dari DPRD Kota Pekanbaru.

Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi potensi anak putus sekolah akibat kendala biaya.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menyebut, kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dengan puluhan sekolah swasta merupakan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah."Alhamdulillah, tahun ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah bisa mencari beberapa terobosan solusi bagi warga Kota Pekanbaru, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Salah satu poin pentingnya adalah pemerintah kota membiayai anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta," ujar Isa, Rabu (1/7/2026).

Program tersebut membuat peserta didik yang diterima di sekolah swasta mitra pemerintah memperoleh layanan pendidikan tanpa dipungut biaya, sebagaimana siswa yang bersekolah di sekolah negeri.

Hingga saat ini, sekitar 23 sekolah swasta telah bergabung dalam program kerja sama tersebut.Kehadiran sekolah-sekolah mitra diharapkan mampu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk tetap mengenyam pendidikan.

Isa berharap keberadaan program ini dapat meringankan beban ekonomi orang tua.

"Harapannya orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah swasta tidak lagi merasa terbebani secara finansial. Anak-anak yang masuk di sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota mendapatkan pendidikan gratis, sama seperti di sekolah negeri," katanya.Meski memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut, Isa mengingatkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar, yakni mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Kota Pekanbaru.

Menurut politisi PKS itu, hingga kini masih berkembang anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang memiliki kualitas unggul atau menjadi sekolah favorit.

Persepsi tersebut membuat banyak orang tua berlomba memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, sementara sekolah lain kurang diminati.

Akibatnya, calon peserta didik yang tidak lolos melalui jalur prestasi maupun domisili sering kali kehilangan kesempatan bersekolah di sekolah yang diinginkan.

"Ke depan kita berharap Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa anak-anak yang bersekolah di sekolah tertentu tertinggal dibandingkan sekolah lainnya," ungkapnya.

Isa menegaskan pemerataan kualitas pendidikan tidak hanya menyangkut proses belajar mengajar, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, hingga pemerataan anggaran pendidikan.

"Kita ingin kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru terus meningkat dan penyebarannya merata. Dengan begitu, setiap sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama sehingga masyarakat tidak lagi terfokus hanya pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit,"(halloriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kerusuhan-Warnai-Laga-Liga-LLDIKTI-XVII-antara-UNILAK-dan-UMRI--Lima-Mahasiswa-UMRI-Jadi-Korban

PEKANBARU - Kerusuhan warnai laga Liga LLDIKTI XVII antara tim Unilak dan tim UMRI, lima mahasiswa UMRI jadi korban dan ada yang mengalami luka.

Ya, pertandingan sepak bola dalam Liga LLDIKTI XVII yang mempertemukan tim UMRI dan Unilak berujung ricuh setelah laga usai.

Perwakilan mahasiswa UMRI, N kepada Tribunpekanbaru.com pada Rabu (1/7/2026) mengatakan, keributan diduga dipicu oleh tindakan provokatif dari salah seorang kapten pemain Unilak terhadap suporter UMRI.

Menurut keterangan yang dihimpun dari sejumlah saksi di lokasi, insiden bermula ketika kapten tim Unilak mendatangi area yang ditempati suporter UMRI dan diduga melakukan tindakan yang memancing emosi, termasuk mengajak duel secara terbuka.

Situasi yang semula tegang kemudian semakin memanas.

Beberapa saat setelah itu, sekelompok suporter Unilak disebut mengampiri suporter UMRI.

Bentrokan pun tidak dapat dihindari dan berujung pada aksi pengeroyokan terhadap sejumlah mahasiswa UMRI.

Akibat kejadian tersebut, sekitar lima mahasiswa UMRI diduga mengalami luka-luka dengan tingkat cedera yang berbeda-beda.

Korban mengalami memar dan luka akibat benturan saat kericuhan berlangsung.

Sejumlah korban langsung mendapatkan penanganan medis setelah insiden terjadi.

Perwakilan mahasiswa UMRI meminta pihak penyelenggara Liga LLDIKTI XVII bersama aparat keamanan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.

Mereka juga mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Sepak bola seharusnya menjadi ajang sportivitas dan mempererat silaturahmi antarmahasiswa, bukan menjadi ruang untuk kekerasan.

Kami meminta kejadian ini diusut tuntas agar tidak terulang kembali,” ujar N perwakilan mahasiswa UMRI.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia penyelenggara maupun manajemen tim Unilak terkait dugaan provokasi dan pengeroyokan tersebut.

Sementara itu, kondisi para korban dikabarkan dalam penanganan medis dan pendataan lebih lanjut masih dilakukan.

Tentang Liga LLDIKTI dan Apa Itu Liga LLDIKTI

Liga LLDIKTI adalah sebutan umum untuk rangkaian kompetisi olahraga mahasiswa yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di masing-masing wilayah kerja di Indonesia. Ini bukan liga nasional tunggal, melainkan ajang berjenjang mulai tingkat wilayah hingga ke tingkat nasional.

Dasar dan Struktur

LLDIKTI: Lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pengganti dari Kopertis sejak 2018, terbagi menjadi 16 wilayah di seluruh Indonesia.

Liga LLDIKTI: Bentuk pembinaan olahraga terstruktur untuk mahasiswa aktif, bertujuan menjaga kebugaran, membentuk karakter, sportivitas, serta melahirkan atlet berbakat.

Tingkatan: Dimulai dari tingkat wilayah (antar PTS/PTN se-daerah), lalu melaju ke tingkat antarwilayah, hingga puncaknya Liga Mahasiswa Nasional / LIMA.

Cabang Olahraga dan Peserta

Cabang populer: Futsal, sepak bola mini, bola basket, bulu tangkis, voli, tenis meja, catur, dll.

Peserta: Mahasiswa aktif yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dari perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI masing-masing.

Tujuan Utama

- Mempererat silaturahmi antar kampus

- Menjadi wadah pembinaan atlet mahasiswa

- Mendukung prestasi olahraga nasional

- Menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik(tribunpekanbaru)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Lantik-Tiga-Dirjen-Baru-Purbaya-Tekankan-Kerja-Cepat-dan-Bersih

JAKARTA �" Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (1/7/2026). Pelantikan ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi global yang dinamis serta kebutuhan rakyat yang semakin nyata.

Ketiga pejabat yang dilantik adalah Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

"Hari ini, Rabu (1/7/2026), saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan," ujar Purbaya saat pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Purbaya menekankan bahwa jabatan tersebut adalah amanah besar. Ia menuntut Kementerian Keuangan hadir sebagai institusi yang tenang menghadapi tekanan, tajam membaca risiko, dan berani mengambil keputusan besar. "Dunia berubah cepat, pergerakan ekonomi global terus bergerak, kebutuhan rakyat semakin nyata, dan tuntutan terhadap pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif semakin tinggi," tegasnya.

Sudarto sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sementara Evita Manthovani merupakan mantan Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Herman Saheruddin sebelumnya adalah Direktur Group Riset di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).(goriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Cdm-Todotua-Memahami-Pentingnya-Kenyamanan-Atlet--Menpora-Eric--Bukan-Kaleng-kaleng

JAKARTA �" Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu sangat memahami pentingnya kenyamanan para atlet dalam menopang perjuangan mereka untuk mengharumkan nama bangsa pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Makanya, Todotua menyampaikan komitmen untuk memberikan yang terbaik terhadap Pasukan Merah Putih usai bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Tidak hanya itu saja, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) ini membahas berbagai langkah strategis guna memastikan seluruh kebutuhan Kontingen Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Mulai dari transportasi, akomodasi, hingga dukungan operasional selama penyelenggaraan multievent olahraga terbesar di Asia tersebut.

Semua hal itu sudah diatasi Todotua dengan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan perusahan penerbangan Garuda Indonesia guna memastikan keberangkatan dan kepulangan atlet dan ofisial, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang untuk menyiapkan Rumah Indonesia sebagai pusat pelayanan dan dukungan bagi kontingen.

Menurutnya, tantangan penyelenggaraan Asian Games 2026 cukup berbeda karena sejumlah venue pertandingan tersebar di berbagai wilayah di Prefektur Aichi dan sekitarnya, bukan terpusat di kota-kota besar. Kondisi tersebut menuntut perencanaan yang matang agar mobilitas dan kenyamanan atlet tetap terjaga selama menjalani pertandingan.

“Jumat ini kami akan bertemu dengan jajaran direksi Garuda Indonesia untuk membahas dukungan yang dapat diberikan kepada Tim Indonesia, sehingga seluruh proses keberangkatan dan kepulangan atlet maupun ofisial dapat berjalan dengan optimal,” ujar Todotua yang merupakan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi tersebut.

Selain memperkuat koordinasi dengan para mitra, CdM Kontingen Indonesia juga akan segera mengirimkan team advance ke Jepang guna melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai aspek teknis di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan kontingen telah dipersiapkan secara maksimal sebelum para atlet tiba.

“Dalam minggu ini kami akan mengirimkan advance team untuk memastikan kesiapan venue pertandingan, akomodasi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya sehingga atlet dan ofisial dapat fokus bertanding di Asian Games,” kata Todotua.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir menyambut baik langkah-langkah yang telah dilakukan CdM Tim Indonesia. Erick menilai koordinasi yang dibangun dengan berbagai pihak menunjukkan keseriusan CdM dalam mempersiapkan Kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026.

“Ini bukan kaleng-kaleng. Langsung koordinasi dengan Dubes, langsung dengan Garuda,” ujar Menpora Erick.

Menpora Erick juga memastikan pemerintah telah memberikan dukungan penuh terhadap persiapan kontingen Indonesia, termasuk melalui penyaluran anggaran yang telah dilakukan jauh sebelum pelaksanaan Asian Games.

“Anggaran sebesar Rp61 miliar sudah kami serahkan seluruhnya kepada NOC Indonesia. Termasuk juga dukungan untuk pelatnas yang saat ini sedang berjalan. Semua kami siapkan jauh-jauh hari agar tidak ada hambatan dalam persiapan menuju Asian Games,”(goriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Lingkungan/Atasi-Banjir-Rob-dan-Abrasi--DPRD-Meranti-Gagas-Aturan-Kebencanaan

SELATPANJANG - Kerentanan wilayah terhadap cuaca ekstrem hingga persoalan kesejahteraan nelayan menjadi perhatian serius pihak legislatif daerah. Menjawab kondisi nyata di lapangan, empat rancangan aturan hak inisiatif resmi diajukan dalam rapat paripurna di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (1/7/2026).

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Rosihan Afrizal, SH. Regulasi pertama yang dinilai sangat mendesak adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

"Aturan ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat Kepulauan Meranti memiliki kerentanan terhadap banjir rob, abrasi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, hingga kekeringan," jelas Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Rosihan Afrizal, SH.

Selain mitigasi bencana, dewan juga mengusulkan aturan penyelenggaraan perikanan. Regulasi ini dirancang khusus untuk melindungi para nelayan lokal, memperkuat sistem budidaya, serta memperbaiki alur pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan perikanan.

Dua aturan inisiatif lainnya berfokus pada kemajuan literasi dan percepatan investasi. Rancangan tentang penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk memperkuat budaya membaca masyarakat. Sementara aturan perizinan berusaha dan nonperizinan disiapkan untuk mendukung sistem perizinan berbasis elektronik yang cepat dan transparan.

Pihak badan pembentukan juga meminta pemerintah kabupaten untuk rajin mengevaluasi aturan-aturan lama yang belum berjalan maksimal. Evaluasi dan sosialisasi dinilai penting agar setiap produk hukum yang dihasilkan dewan tidak hanya menjadi dokumen mati, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempa.(goriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Gaji-Belum-Capai-Nisab--Pemprov-Riau-Bebaskan-Potongan-Zakat-Profesi-Pegawai-PPPK

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi membebaskan pemotongan zakat profesi dan infaq bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini diumumkan oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto di Pekanbaru, Rabu (1/7/2026) untuk memastikan keadilan pendapatan bagi pegawai penuh waktu maupun paruh waktu.

Keputusan tersebut tertuang secara sah dalam Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 2012/400.8.1/KESRA/2026. Aturan ini menyesuaikan Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 terkait batas minimum atau nisab wajib zakat penghasilan.

Tahun ini, Baznas menetapkan batas nisab zakat sebesar Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan. Berdasarkan perhitungan struktur gaji daerah, total penghasilan bulanan PPPK Pemprov Riau dari gaji pokok dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum mencapai batas wajib zakat tersebut.

"Dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, pegawai yang penghasilan bulanannya belum mencapai batas minimal atau nisab tidak dikenakan kewajiban pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 persen," ujar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Menindaklanjuti edaran ini, SF Hariyanto meminta seluruh bendahara gaji di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memperbarui sistem pengupahan. Langkah ini diambil agar tidak ada lagi pemotongan otomatis pada sistem keuangan instansi.

"Mulai saat ini tidak ada lagi pemotongan zakat otomatis di slip gaji bagi pegawai PPPK. Bendahara OPD sudah kami minta secara tegas untuk segera menyesuaikan data dan sistem transfernya," tegasnya.

Walaupun pemotongan otomatis dihapus, pegawai PPPK yang ingin menyisihkan rezekinya tetap bisa beramal. Penyaluran zakat, infaq, atau sedekah secara sukarela dapat disalurkan mandiri oleh pegawai langsung ke Baznas Riau atau lembaga amil zakat resmi lainnya.(goriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Demi-Jabatan-Sekda-Kuansing--KPK-Sebut-ZKN-Rela-Cicil-Land-Cruiser-Rp46-5-Juta-per-Bulan-untuk-Bupati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik kotor jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Pada jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026), Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan kasus ini bermula dari pembukaan lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing pada April 2025. Dua kandidat bersaing, yakni Asisten I Pemkab Kuansing, FA dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ZKN.

Bupati Kuansing periode 2025-2030, SA kemudian meminta syarat khusus berupa satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para calon. Permintaan ini hanya sanggup dipenuhi oleh ZKN, yang akhirnya mulus terpilih menjadi Sekda Kuansing.

Demi menduduki kursi Sekda, ZKN membeli mobil seharga Rp2,05 miliar tersebut secara kredit di sebuah pameran mobil (showroom) di Jabodetabek. ZKN harus mencicil senilai Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

Mengingat profil keuangannya tidak mencukupi untuk kredit sebesar itu, ZKN meminjam identitas Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, AR. Skema cicilan panjang ini diyakini sebagai cara mengamankan jabatan ZKN selama masa kredit berjalan.

Praktik kotor ZKN bersama AR ternyata bukan hal baru. Saat pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing tahun 2021, ZKN juga memberikan suap berupa satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

"Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut, menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas," ujar Achmad Taufik Husein.

Sebagai imbalan atas bantuannya, AR terus mendapatkan kemudahan memenangkan proyek di lingkungan Pemkab Kuansing. Direktur swasta ini memborong 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 senilai Rp1,2 miliar, serta sejumlah proyek lain di tahun 2025 dan 2026 dengan nilai mencapai lebih dari Rp966 juta.

KPK telah menetapkan SA, ZKN, dan AR sebagai tersangka. Ketiganya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari, terhitung sejak 1 Juli hingga 20 Juli 2026.(goriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Penampakan-Tumpukan-Uang-Rp2-3-M-di-Polrestabes-Makassar-Hasil-Bongkar-Penyelundupan-Sabu-40-Kg

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menangkap 19 orang tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkoba selama periode Juni 2026. Polisi juga menampilkan uang sebesar Rp2,3 miliar hasil dari pengungkapan.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Besar Arya Perdana menjelaskan jajarannya mengungkap enam kasus peredaran narkotika selama periode Juni 2026 dengan total 19 tersangka yang diamankan. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, menyita uang sebesar Rp2,3 miliar yang diduga hasil dari hasil tindak pidana peredaran narkoba.

"Total 19 tersangka yang diamankan, terdiri atas tiga perempuan dan 16 laki-laki," ujarnya kepada wartawan di Mapolrestabes Makassar, Selasa (30/6).

Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 40 kg sabu, 675 gram ekstasi, sekitar 320 ribu butir obat terlarang, serta uang yang diduga berasal dari hasil transaksi narkotika.

“Proses ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus-kasus narkotika sebelumnya yang telah kami tangani,” kata Arya.

Selain penyitaan barang bukti fisik, penyidik juga menelusuri aliran dana para pelaku dan menemukan rekening yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan.

Setelah berkoordinasi dengan pihak perbankan, kejaksaan, dan pengadilan, aparat melakukan pemblokiran sekaligus penyitaan dana yang tersimpan.

Polisi menyebut pengungkapan tersebut tidak hanya memutus rantai distribusi narkotika, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan yang lebih luas di masyarakat.

"Berdasarkan estimas, negara bisa menghemat Rp131 miliar untuk biaya rehabilitasi," sebutnya.

Sejumlah kasus yang diungkap juga memperlihatkan beragam modus operandi, mulai dari penyamaran narkotika di dalam barang elektronik, pengiriman melalui jalur darat dan laut, hingga penyelundupan dengan cara ditempelkan pada tubuh pelaku saat menggunakan jalur penerbangan.

"Kami memastikan pengembangan kasus masih terus dilakukan, terutama untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk dugaan koneksi lintas daerah," ucapnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polrestabes Makassar Ajun Komisaris Besar Lulik Febyantara menambahkan, dalam pengembangan kasus yang dilakukan sejak pertengahan Mei hingga Juni 2026, polisi menangkap sejumlah tersangka, menyita barang bukti dalam jumlah besar, serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan narkotika.

“Total estimasi nilai barang bukti narkotika yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp20 miliar,” jelas Lulik.

Menurut dia, jika sabu tersebut sempat beredar dan dikonsumsi masyarakat, potensi biaya rehabilitasi pengguna yang harus ditanggung negara dapat mencapai sekitar Rp1,13 triliun.

Pengungkapan kasus ini, kata dia, dilakukan secara bertahap melalui serangkaian operasi dan pengembangan sejak 15 Mei 2026.

“Penyelidikan bermula dari pengungkapan kasus di Pekanbaru, lalu berkembang ke sejumlah lokasi lain, termasuk Padang dan Sungai Sadang pada 28 Mei, yang berujung pada penangkapan beberapa tersangka,” bebernya.

Penyidik kemudian kembali melakukan pengembangan pada 17 Juni di wilayah Tamalate dan menelusuri jaringan hingga ke Mandailing.

"Pengungkapan terakhir kami menyita sekitar 7 kg sabu dalam pengungkapan terakhir," ucapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Para tersangka terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,”(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Sambut-Hari-Bhayangkara-ke-80--FH-Untag-Semarang-Beri-Potongan-Biaya-Kuliah-untuk-Anggota-Polri

Peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80 menjadi kesempatan bagi banyak pihak untuk memberikan penghargaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk dari kalangan akademisi.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Polri melalui pendidikan tinggi.

Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Dr. Edi Pranoto, menyatakan bahwa kontribusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat patut mendapat penghargaan, termasuk melalui akses pendidikan hukum yang lebih mudah bagi para anggotanya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Fakultas Hukum UNTAG Semarang memberikan diskon biaya pendidikan bagi anggota Polri yang ingin melanjutkan studi di program S1, S2, maupun S3.

"Kami ingin memberikan apresiasi atas dedikasi Polri dengan membuka peluang pendidikan yang lebih mudah dijangkau. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia," ungkap Edi Pranoto.

Pendidikan Formal Punya Peran Sangat PentingDia berpendapat bahwa pendidikan formal memiliki peranan penting dalam menciptakan aparat kepolisian yang lebih profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman hukum yang mendalam.

Ia menyatakan bahwa tantangan dalam penegakan hukum saat ini memerlukan aparat yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki kedalaman akademik yang baik.

Selama ini, Fakultas Hukum UNTAG Semarang telah menjadi pilihan bagi anggota Polri untuk memperdalam pengetahuan hukum mereka. Kehadiran mereka di kampus dianggap memberikan nilai tambah dalam proses belajar, terutama dalam mengaitkan teori hukum dengan praktik penegakan di lapangan.

Edi berharap bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 dapat menjadi momen penguatan bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan profesionalisme dalam menangani isu-isu hukum.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat," (merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Cerita-Hilangnya-Bupati-dan-Sekda-saat-OTT-di-Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan momen-momen pencarian Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnaen, yang terjerat dalam kasus dugaan lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuansing, Riau. Keduanya sempat menghilang saat KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

Sebelumnya, Suhardiman dan Zulkarnaen telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Mereka akhirnya menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan intensif pada malam Selasa, 30 Juni 2026.

Proses penahanan mereka tidak berjalan mulus, karena keduanya tidak berada di lokasi saat KPK melakukan OTT di Kuansing. Bahkan, ada laporan bahwa mereka telah meninggalkan daerah asalnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Taufik Husein menyatakan bahwa tim mengalami kesulitan dalam menemukan kedua tersangka di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian mereka.

"Jadi memang ketika tim di lapangan melakukan pengamanan terhadap pihak-pihak yang diduga sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima, kita mencari ke yang pasti karena Bupati kita cari ke rumah dinas ya," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (1/7/2026).

"Kemudian ke kantor pemerintahan Kabupaten Kuansing, tapi tim tidak menemukan posisi yang bersangkutan. Dan kemudian diduga memang sudah ke luar dari Kabupaten Kuansing," tambahnya.

Dijemput Pihak TertentuTim penyidik, menurut Taufik, telah memperluas pencarian terhadap Suhardiman dan Zulkarnaen hingga ke luar wilayah Kuansing. Bahkan, KPK melakukan pencarian keduanya sampai ke Pekanbaru.

KPK mendapatkan informasi bahwa Suhardiman dan Zulkarnaen sempat dijemput oleh pihak tertentu. Namun, Taufik menegaskan bahwa perhatian tim saat itu hanya tertuju pada usaha menemukan keberadaan Suhardiman dan Zulkarnaen.

"Ada informasi mengenai pihak yang menjemput, dan itu sudah diketahui oleh tim, tetapi fokus kami saat itu adalah mencari keberadaan SA dan ZKN. Kami telah melakukan pencarian di beberapa lokasi di Kabupaten Kuansing, bahkan di Pekanbaru, di mana tim kami sudah terbagi untuk mencari kedua orang tersebut," jelasnya.

"Kami tidak mengutamakan informasi tentang pihak yang menjemput. Meskipun informasi itu benar adanya, namun yang menjadi prioritas kami adalah menemukan dua orang yang keterangannya sangat kami perlukan," tambah Taufik.

Diduga Ingin Menghapus Jejak

Taufik menjelaskan bahwa Suhardiman diduga sudah mendapat informasi mengenai kedatangan tim KPK. Ia menyatakan bahwa pihak Bupati segera mengambil tindakan untuk menghapus jejak dengan mengunjungi showroom, tempat di mana mobil yang dibeli menjadi barang bukti dalam kasus lelang jabatan di Kuansing.

"Untuk upaya-upaya Bupati ketika mengetahui ada tim yang memantau, pihak Bupati melakukan pengamanan dengan mendatangi pihak showroom untuk menghilangkan jejak-jejak keberadaan mobil," ucap Taufik.

Lebih lanjut, Taufik menambahkan, "Karena sebenarnya mobil itu kan sudah dibeli dari tahun 2025 ya, tadi dicicil, dan informasi-informasi dugaan itu yang kemudian oleh tim didalami ada transaksi-transaksi cicilan yang kesekian kalinya, itu yang kemudian ditunggu dan sepertinya memang tim Bupati juga memantau informasi tersebut." pungkasnya.(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Dua-Orang-Jadi-Tersangka-Kasus-Dugaan-Korupsi-Proyek-RTH-Mukomuko--Kerugian-Negara-Capai-Rp640-Juta

Kepolisian Resor Mukomuko menetapkan dua tersangka dalam penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, yang dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2024. Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp640.078.085,50.

Penetapan tersangka diumumkan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait pelaksanaan proyek yang diduga menyimpang dari ketentuan.

Kapolres Mukomuko AKBP Riky Crisma Wardana mengungkapkan, dua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni BY yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta IS selaku Direktur CV FAFA sebagai pelaksana kegiatan.

"Kasus bermula dari proyek pembangunan RTH yang dikerjakan CV FAFA berdasarkan kontrak Nomor 660/08/PPK-SPK.RTH/D.13/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp936.802.000," katanya Selasa (30/6).

Hasil penyidikan

Dari hasil penyidikan, aparat menemukan indikasi penyimpangan sejak tahap pengadaan hingga proses pengerjaan di lapangan.

"PPK diduga tidak melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Penyidik menemukan adanya pinjaman uang sebesar Rp20 juta dari Direktur CV FAFA kepada PPK untuk kepentingan pribadi," jelas Riky.

Selain dugaan konflik kepentingan tersebut, penyidik juga menelusuri adanya indikasi manipulasi dokumen pendukung dalam proses pengadaan. Salah satunya terkait surat dukungan alat berat yang diduga menggunakan tanda tangan tidak sah.

Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tidak hanya itu, dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi disebut turut dipakai tanpa persetujuan pemilik dokumen.

Pada tahap pelaksanaan proyek, penyidik menemukan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak mengikuti spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Beberapa fasilitas dan bibit tanaman yang sebelumnya tercantum dalam dokumen pendukung disebut tidak digunakan selama pengerjaan berlangsung.

"Dalam pelaksanaan proyek, penyidik menemukan pekerjaan tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis kontrak. Alat maupun bibit tanaman yang tercantum dalam dokumen dukungan disebut tidak digunakan dalam pekerjaan, dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan kegagalan konstruksi pada sejumlah item pekerjaan," ungkap Riky.

Hasil pengujian teknis juga menunjukkan kualitas pekerjaan berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Pada pekerjaan paving block, mutu beton rata-rata hanya tercatat mencapai Fc' 11,21 MPa atau setara K-127,64, lebih rendah dari ketentuan minimal Fc' 17 MPa atau K-205.

Material

Kondisi tersebut dinilai berisiko menyebabkan material lebih mudah rusak dan menurunkan daya tahan konstruksi terhadap beban kendaraan maupun aktivitas pejalan kaki.

"Hal serupa ditemukan juga pada pekerjaan beton pengikat paving block (blinder). Hasil pengujian mutu beton hanya mencapai Fc' 9 MPa atau setara K-112, mengakibatkan konstruksi dinilai tidak mampu menahan gaya horizontal sehingga paving block berpotensi bergeser atau mengalami kerusakan," lanjut Riky.

Temuan lain muncul pada kondisi tanah dasar proyek. Berdasarkan uji kepadatan menggunakan metode California Bearing Ratio (CBR), hasil menunjukkan angka nol yang menandakan lapisan tanah tidak memenuhi standar kepadatan konstruksi.

Menurut penyidik, kondisi tersebut dapat memicu penurunan permukaan dan membuat area paving menjadi tidak stabil.

"Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu melalui Laporan Hasil Audit Nomor SR.700.1.2.1/19/LHA/INP/2025 tertanggal 12 Desember 2025, total kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut mencapai Rp640.078.085,50," katanya.

Pidana Penjara Seumur Hidup

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keduanya juga dikenakan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ancaman hukuman dalam perkara ini berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun, disertai denda paling sedikit Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

"Penyidik sudah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen kontrak perencanaan, pembangunan dan pengawasan proyek RTH, dokumen pengadaan, dokumen pencairan anggaran (SP2D), rekening koran, dokumen perbankan, surat keputusan penunjukan pejabat proyek, hingga kwitansi pengembalian pinjaman. Saat ini, berkas perkara telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mukomuko dan penyidik masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk proses hukum berikutnya," katanya. (merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polda-Jateng-Catat-198-Kasus-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Anak-dalam-Lima-Bulan--Pencegahan-Diperkuat

Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di Jawa Tengah masih menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, aparat kepolisian mencatat hampir dua ratus laporan yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota.

Data tersebut dihimpun Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Subdirektorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Orang (PPO) Polda Jawa Tengah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melalui Dirres PPA dan PPO, Kombes Pol Nunuk Setyowati, menyebut jumlah kasus yang tercatat selama lima bulan pertama tahun ini mencapai 198 kejadian.

"Secara umum, kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan pada periode Januari sampai Mei 2026 tercatat sebanyak 198 kasus. Kasus tersebut terjadi hampir merata di seluruh kabupaten dan kota," kata Nunuk, Rabu (1/7).

Pengawasan dan penanganan

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, beberapa daerah seperti Jepara, Wonogiri, Sragen, dan Kabupaten Pati menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih dalam upaya pengawasan dan penanganan.

Namun, menurut Nunuk, besarnya angka bukan satu-satunya indikator. Setiap kasus yang muncul dinilai sebagai persoalan serius yang memerlukan respons bersama.

"Bagi kami, satu kasus pun sudah merupakan situasi yang memprihatinkan dan seharusnya tidak perlu terjadi, baik di Jawa Tengah maupun di Indonesia," ungkapnya.

Untuk menekan angka kekerasan, Polda Jawa Tengah menilai pendekatan penegakan hukum perlu dibarengi dengan langkah pencegahan yang melibatkan banyak pihak.

Membangun kolaborasi

Karena itu, kepolisian membangun kolaborasi dengan berbagai unsur, mulai dari lembaga pemerintah hingga organisasi nonpemerintah guna memperluas edukasi dan pendampingan di masyarakat.

"Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi pemerintah dan NGO. Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi," jelasnya.

Salah satu fokus yang diperkuat ialah edukasi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren. Dalam beberapa waktu terakhir, kegiatan sosialisasi disebut telah dilakukan dan akan terus diperluas ke berbagai wilayah.

Nunuk menilai tren kasus yang terjadi saat ini memerlukan perhatian seluruh elemen agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif.

"Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah saat ini menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Selain edukasi, koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih konkret, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual yang muncul di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

Sejumlah lembaga yang terlibat dalam upaya tersebut di antaranya Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), UPTD PPA, Dinas Sosial, Balai Pemasyarakatan, serta instansi terkait lainnya.(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polisi-Ajak-Masyarakat-Desa-Teluk-Lancar-Manfaatkan-Lahan-Kosong

BENGKALIS �" Komitmen mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan swasembada pangan terus ditunjukkan jajaran kepolisian melalui peran aktif para Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat.

Bhabinkamtibmas Desa Teluk Lancar, Aiptu A.S. Depari, bersama masyarakat melakukan peninjauan lahan kosong yang direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai area perkebunan produktif, pada Sabtu (27/6/26) kemarin.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat agar mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan menjadi lahan pertanian maupun perkebunan, sehingga mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Di sela-sela pelaksanaan tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas, Aiptu Depari menyempatkan diri berdialog dengan warga dan memberikan motivasi agar memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai komoditas, seperti sayur-sayuran maupun tanaman produktif lainnya.

"Polri mencintai petani. Kami terus mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong agar menjadi lahan yang produktif. Selain mendukung program ketahanan pangan nasional, hasilnya juga dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan perekonomian keluarga," ujar Depari.

Ia mengatakan, masih banyak lahan kosong di Desa Teluk Lancar yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perkebunan maupun pertanian.

Karena itu, pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan dorongan kepada masyarakat agar semakin banyak lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah dapat berjalan dengan baik, sekaligus mewujudkan desa yang mandiri dan produktif.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:54:00 +0700