Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 06 Aug 2026 09:51:27 +0700 Thu, 06 Aug 2026 09:51:27 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update Sat Resnarkoba Polres Dumai Gagalkan Peredaran Pil Ekstasi di Taman Bukit Gelanggang, Seorang Pria Diamankan https://www.spiritriau.com/Hukrim/Sat-Resnarkoba-Polres-Dumai-Gagalkan-Peredaran-Pil-Ekstasi-di-Taman-Bukit-Gelanggang--Seorang-Pria-Diamankan
DUMAI â€" Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Dumai kembali berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis pil ekstasi di wilayah hukum Polres Dumai. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial R.A.M. (22) berhasil diamankan bersama barang bukti berupa 9 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek Marvel Strom warna kuning hijau dengan berat kotor ±4,50 gram.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai pada akhir Juli 2026. Informasi tersebut menyebutkan bahwa di kawasan Jalan HR. Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis pil ekstasi. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi keberadaan terduga pelaku.

Pada Rabu, 5 Agustus 2026, sekitar pukul 00.10 WIB, operasi penangkapan dipimpin oleh Ipda Lius Mulyadin, S.H. Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial R.A.M. (22) di Taman Bukit Gelanggang, Jalan HR. Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 9 butir diduga pil ekstasi merek Marvel Strom warna kuning hijau yang dibungkus menggunakan sehelai tisu dan berada dalam genggaman tangan kanan pelaku.

Selain itu, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam Android merek Nubia warna hitam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran narkotika, serta satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BM 3970 HC. Saat diinterogasi, pelaku mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut berada dalam penguasaannya, sehingga pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Dumai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan tes urine terhadap tersangka menunjukkan hasil negatif Methamphetamine (Metha), negatif Amphetamine (Amp), dan negatif Tetrahydrocannabinol (THC).

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Dumai menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Kepolisian juga mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, sebagai bentuk partisipasi bersama dalam mewujudkan Kota Dumai yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

]]> Thu, 06 Aug 2026 09:41:00 +0700 TMMD Ke-129 Tak Hanya Membangun, Tapi Juga Menanam Harapan Melalui Ketahanan Pangan https://www.spiritriau.com/Nusantara/TMMD-Ke-129-Tak-Hanya-Membangun--Tapi-Juga-Menanam-Harapan-Melalui-Ketahanan-Pangan
Halmahera Timur â€" Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Kodim 1505/Tidore terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain mengerjakan sasaran fisik, personel Satgas juga melaksanakan program ketahanan pangan dengan menanam jagung dan kacang tanah di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan bersama warga sebagai upaya memanfaatkan lahan produktif sekaligus mendorong peningkatan hasil pertanian yang dapat menunjang kebutuhan pangan masyarakat.

Dansatgas TMMD Ke-129 Kodim 1505/Tidore Letkol Inf Wahyu Widya Sasono mengatakan, ketahanan pangan merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemandirian pangan di wilayah.

"Melalui penanaman jagung dan kacang tanah ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menumbuhkan semangat untuk terus mengelola lahan pertanian secara produktif," ujarnya.

Ia menambahkan, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat desa.

Melalui sinergi antara TNI dan masyarakat, diharapkan program ketahanan pangan yang dilaksanakan selama TMMD Ke-129 dapat memberikan manfaat jangka panjang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wasile Tengah, pungkas Dansatgas. (Pen Kodim 1505)
]]> Thu, 06 Aug 2026 09:39:00 +0700 Irjen Herry Heryawan Paparkan Green Policing di Forum Internasional, Ini Pesan Pentingnya https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Irjen-Herry-Heryawan-Paparkan-Green-Policing-di-Forum-Internasional--Ini-Pesan-Pentingnya
PEKANBARU-Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan membawa isu keamanan lingkungan ke forum regional Green Cities Mayors Council (GCMC) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 2026 yang mempertemukan para kepala daerah dan delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand di Pekanbaru, Rabu (5/8/2026).

Dalam seminar yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru itu, Herry menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekologis. Menurutnya, kerusakan lingkungan berpotensi memicu persoalan sosial hingga mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

"Ketika lingkungan menjadi semakin lemah, keamanan juga menjadi semakin lemah," ujar Herry saat menjadi pembicara.Pada kesempatan tersebut, Herry memaparkan pengalaman Polda Riau dalam menerapkan konsep Green Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan, edukasi, pemulihan lingkungan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, penegakan hukum tetap menjadi langkah utama dalam menghadapi kejahatan lingkungan. Pelaku harus dicari, ditangkap, dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, berdasarkan pengalaman di Riau, penindakan hukum semata belum mampu menyelesaikan akar persoalan kerusakan lingkungan."Setiap tahun kita masih menghadapi persoalan lingkungan yang relatif sama. Dari sana muncul pertanyaan sederhana, mengapa persoalan yang sama terus terjadi meskipun penegakan hukum terus dilakukan?" katanya.

Herry mencontohkan pencemaran sungai yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem sungai.

Menurutnya, penegakan hukum memang dapat menghentikan pelaku kejahatan lingkungan, tetapi tidak serta-merta memulihkan kerusakan ekosistem yang telah terjadi."Hukum dapat menghentikan pelaku, tetapi penegakan hukum saja tidak dapat memulihkan ekosistem. Hukum dapat memberikan kepastian, tetapi kepastian hukum saja tidak otomatis menciptakan keberlanjutan," ujarnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Polda Riau mengembangkan konsep Green Policing dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Melalui konsep ini, kepolisian tidak hanya berupaya menindak pelaku kejahatan lingkungan, tetapi juga mendorong berbagai langkah preventif agar kerusakan lingkungan tidak berkembang menjadi ancaman baru terhadap keamanan masyarakat.

Herry menjelaskan, kerusakan daerah aliran sungai berpotensi meningkatkan risiko banjir. Sementara itu, perambahan hutan dapat memicu konflik sosial, dan degradasi lingkungan dalam skala luas berpotensi melahirkan berbagai persoalan baru yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Melalui forum IMT-GT GCMC 2026 tersebut, Polda Riau berharap konsep Green Policing dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun kota yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan dan keamanan di kawasan regional.(halloriau)
]]> Thu, 06 Aug 2026 09:31:00 +0700 Tak Hanya Raja Juli Antoni, KPK Sebut Ada Pejabat Kemenhut Lain Diduga Terima SGD 12.500 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Tak-Hanya-Raja-Juli-Antoni--KPK-Sebut-Ada-Pejabat-Kemenhut-Lain-Diduga-Terima-SGD-12-500
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pejabat lain di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang menerima uang dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Temuan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menemukan dugaan pemberian uang sebesar 14.000 dolar Singapura (SGD) kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Selain itu, penyidik juga menduga terdapat pemberian uang kepada pejabat lain di Kementerian Kehutanan senilai 12.500 dolar Singapura.

Namun demikian, KPK belum mengungkap identitas pejabat yang dimaksud."Di mana dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya, yaitu sekitar bulan Mei, sejumlah sekitar 12.500 dolar Singapura," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menurut Budi, temuan tersebut mengindikasikan bahwa dugaan pemberian uang terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan tidak hanya terjadi dalam satu kesempatan.

Penyidik menduga pertemuan antara Suhardiman Amby dan Raja Juli Antoni tidak hanya berlangsung pada 2 Juni 2026 sebagaimana yang sebelumnya terungkap, tetapi juga telah terjadi beberapa kali sebelumnya."Dan pertemuan dengan Pak Menteri pada tanggal 2 Juni itu juga bukan pertemuan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antaranya di bulan April dan Mei," ujarnya.

KPK juga masih mendalami proses pengembalian uang yang diduga telah dilakukan Raja Juli Antoni kepada Suhardiman Amby.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, jumlah uang yang dikembalikan disebut belum sesuai dengan nilai yang diduga diterima."Namun pengembaliannya sampai saat ini masih terus dilakukan pengecekan karena memang penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh senilai 14.000 Singapore Dollar," kata Budi.

Dalam perkara ini, Suhardiman Amby telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi.

Selain diduga menerima suap dari Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, Suhardiman juga diduga menerima gratifikasi yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

KPK menduga dana yang digunakan berasal dari pemotongan pendapatan para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Sebagian dana tersebut diduga kemudian disalurkan kepada pihak di Kementerian Kehutanan untuk memperlancar proses pelepasan kawasan hutan.

Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan dugaan penerima lainnya(halloriau)
]]> Thu, 06 Aug 2026 09:29:00 +0700 PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ketua Pertina NTT Semuel Haning Terhadap Menpora https://www.spiritriau.com/Olahraga/PTUN-Jakarta-Tolak-Gugatan-Ketua-Pertina-NTT-Semuel-Haning-Terhadap-Menpora
JAKARTA-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Semuel Haning, S.H., M.H., terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI). Putusan tersebut resmi diketok dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 90/G/TF/2026/PTUN.JKT itu kandas setelah majelis hakim menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat, dalam hal ini Menpora.


Dalam amar putusannya, majelis hakim membagi penetapan menjadi tiga poin utama:

• Penundaan: Majelis hakim menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat.


• Eksepsi: Majelis hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), yang menegaskan bahwa perkara tersebut berada di luar kewenangan PTUN Jakarta.

• Pokok Perkara: Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 455.000,-.


Dengan diterimanya eksepsi kompetensi absolut tersebut, proses hukum di PTUN Jakarta untuk perkara ini dipastikan tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara lebih dalam. Pihak Menpora memenangkan eksepsi formal terkait keabsahan pengadilan tempat gugatan tersebut didaftarkan.


Selain itu gugur juga permohonan penggugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut administratif, kegiatan tinju dari organisasi lain selain PERTINA sampai ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.


Juga tidak diterima permohonan penggugat untuk menyatakan tidak sahnya Pernyataan TERGUGAT mengenai keberadaan dualisme dalam olahraga tinju di IndonesiaTidak terpenuhi juga pemohonan agar Pemerintah hanya mengakui PERTINA sebagai organisasi induk dari satu-satunya cabang olahraga tinju. Sehingga tidak terakomodir juga pemintaan agar Menpora sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan tindakan administratif terhadap PERTINA, satu-satunya induk dari cabang olahraga tinju amatir di Indonesia.

Satu Komando

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Wijaya Noeradi yang hadir di PTUN Jakarta sebagai saksi fakta atas permintaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam kesaksiannya, memaparkan secara mendalam mengenai aturan main dalam Gerakan Olimpiade (Olympians Movement), terutama setelah Komite Olimpiade Internasional (IOC) secara resmi mencabut pengakuan terhadap International Boxing Association (IBA) dan mengalihkan pengakuannya ke World Boxing (WB).

Wijaya menjelaskan kronologi lengkap di balik pergeseran peta tinju dunia tersebut. IOC mencabut pengakuan IBA pada Juni 2023, keputusan yang kemudian dikuatkan oleh Court of Arbitration for Sport (CAS) hingga upaya hukum terakhir di Pengadilan Federal Swiss ditolak.


Pasca-putusan inkrah tersebut, IOC menginstruksikan seluruh National Olympic Committee (NOC) di dunia untuk memutus hubungan kelembagaan dengan organisasi nasional yang masih mengekor ke IBA.

“NOC Indonesia menerima pemberitahuan dari IOC bahwa setiap NOC wajib memastikan anggotanya berafiliasi dengan federasi internasional yang diakui IOC, dalam hal ini tinju dengan World Boxing,” ujar Wijaya.


Ia menegaskan, langkah NOC Indonesia terkait status keanggotaan Pertina murni berpatokan pada Olympic Charter dan Anggaran Rumah Tangga NOC Indonesia.

“NOC Indonesia tidak memiliki pilihan selain menjalankan ketentuan IOC. Apabila NOC Indonesia tetap mempertahankan organisasi yang berafiliasi dengan federasi internasional yang tidak diakui IOC, maka justru NOC Indonesia yang dinilai melanggar Olympic Charter,” tegasnya. Sebelum keputusan pencabutan diambil, pihak NOC Indonesia juga tidak pernah menerima laporan bahwa Pertina telah mengakhiri afiliasinya dengan IBA.

Sengketa Paralel di PN Jakarta Pusat

Di sisi lain, konflik keorganisasian tinju ini juga membias ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 257/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst terkait legalitas Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Perbati).

Pihak Pertina, melalui Ketua Pengprov Pertina NTT Dr. Semuel Haning, S.H., M.H., menyuarakan sorotan tajam atas absennya Menpora maupun kuasa hukumnya dalam persidangan di PN Jakpus. Pertina juga mengkritisi masalah administrasi serta kehati-hatian pemerintah dan NOC Indonesia dalam penyaluran dana hibah maupun penunjukan mandat ajang multievent seperti Asian Games XX 2026 di Nagoya, Jepang.


Di tengah tarik-menarik legalitas dan persidangan yang saling berkaitan ini, Sekjen NOC Indonesia mengingatkan pentingnya menjaga masa depan para atlet agar tidak menjadi korban politik organisasi. Apalagi, masuknya World Boxing kembali membuka jalan bagi cabor tinju untuk dapat dipertandingkan pada Olimpiade Los Angeles 2028.


“Jangan sampai atlet menjadi korban. Atlet adalah jantung olahraga. Kesempatan bertanding harus tetap terbuka melalui proses seleksi yang objektif dan tanpa diskriminasi sehingga pembinaan menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade tetap berjalan,”(goriau)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:49:00 +0700 WNA Asal Tiongkok Dideportasi Imigrasi Selatpanjang https://www.spiritriau.com/Peristiwa/WNA-Asal-Tiongkok-Dideportasi-Imigrasi-Selatpanjang
SELATPANJANG â€" Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang kembali mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan keimigrasian. Seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial H.Y dideportasi setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal yang dimilikinya saat berada di Indonesia.

Tindakan tersebut dilakukan setelah petugas memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur larangan bagi orang asing menggunakan izin tinggal tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya.


Kasus ini terungkap dari hasil pengawasan yang dilakukan jajaran Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang di bawah koordinasi Nanda Ambeg Paramaarta. Serangkaian pemeriksaan kemudian dilakukan untuk memastikan adanya unsur pelanggaran sebelum tindakan administratif dijatuhkan.

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai sesuai ketentuan yang berlaku, H.Y dikenai tindakan administratif berupa pendeportasian melalui Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Xiamen Gaoqi International Airport, Tiongkok, pada Selasa (4/8/2026).


Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus bentuk komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga ketertiban administrasi orang asing di wilayah Indonesia.

Menurutnya, setiap warga negara asing yang memperoleh izin tinggal wajib memanfaatkan izin tersebut sesuai peruntukannya. Apabila ditemukan penyimpangan, Imigrasi tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


"Kami berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas maupun keberadaan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang. Apabila ditemukan penyalahgunaan izin tinggal atau bentuk pelanggaran keimigrasian lainnya, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Dendi, Rabu (5/8/2026).


Ia menambahkan, pengawasan terhadap orang asing akan terus dioptimalkan sebagai langkah preventif sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang.


Melalui kesempatan itu, Dendi juga mengingatkan seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, agar selalu menaati ketentuan keimigrasian, menggunakan izin tinggal sesuai tujuan pemberiannya, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.(goriau)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:48:00 +0700 2 Tahun Menunggu, Puluhan Atlet PON Berorasi di Stadion Utama Riau Tuntut Pencairan Bonus https://www.spiritriau.com/Peristiwa/2-Tahun-Menunggu--Puluhan-Atlet-PON-Berorasi-di-Stadion-Utama-Riau-Tuntut-Pencairan-Bonus
PEKANBARU - Puluhan atlet dan pelatih peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 serta Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII menggelar aksi damai di pintu gerbang Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kecamatan Bina Widya, Kamis (6/8/2026) pagi. Aksi yang bertepatan dengan kegiatan senam pagi peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau ini diwarnai orasi yang mendesak Pemerintah Provinsi Riau segera mencairkan bonus yang tak kunjung dibayarkan.

Sejak pukul 06.00 WIB, para pahlawan olahraga daerah ini mulai berdatangan membawa berbagai spanduk dan poster. Beberapa tulisan yang dibentangkan berbunyi, "Tolong Cairkan Bonus PON dan Peparnas 2024", "Sudah Dua Tahun Kami Sabar Menunggu", "Kami Telah Berbuat, Mana Hati Nurani Pemerintah", hingga "Prestasi Diapresiasi dengan Tindakan, Bukan Penundaan".


Massa berbaris rapi di depan pintu masuk stadion sembari bergantian menyampaikan aspirasi mereka. Salah seorang koordinator lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa kehadiran mereka di sana murni untuk menuntut hak yang telah dijanjikan usai mengharumkan nama Riau di kancah nasional, bukan untuk mencari sensasi.

Dua Tahun Menanti Janji


"Kami datang ke sini bukan untuk membuat keributan. Kami hanya menuntut hak kami. Sudah dua tahun kami menunggu tanpa ada kejelasan," tegasnya disambut riuh tepuk tangan peserta aksi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan kembali pengorbanan yang telah diberikan para peserta aksi untuk daerah. Menurutnya, penundaan yang berlarut-larut ini mencederai semangat para olahragawan.


"Kami ini patriot olahraga yang berjuang membawa nama baik Riau, tetapi sampai hari ini bonus yang dijanjikan belum juga kami terima. Tolong dengarkan suara kami dan segera cairkan bonus PON dan Peparnas," imbuhnya.

Hingga matahari mulai meninggi, orasi terus disuarakan secara bergantian oleh para atlet dan pelatih. Kendati menyuarakan tuntutan dengan lantang, jalannya aksi tetap berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat terkait.(goriau)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:47:00 +0700 Aliran Dana Izin Hutan Kuansing, KPK: Uang Pelicin Belum Utuh https://www.spiritriau.com/Nasional/Aliran-Dana-Izin-Hutan-Kuansing--KPK--Uang-Pelicin-Belum-Utuh
JAKARTA â€" Dugaan praktik lancung demi memuluskan pelepasan izin kawasan hutan kembali mencuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami indikasi aliran dana pelicin dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhadirman Amby, yang diduga ditujukan kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni beserta sejumlah pejabat kementerian.

Kasus ini menyoroti rentetan pertemuan intensif antara pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Kementerian Kehutanan yang terindikasi telah berlangsung sejak April hingga Juni 2026. Pertemuan tersebut diyakini secara khusus membahas pelepasan status kawasan hutan di wilayah Kuansing.


Amplop Tertinggal dan Pengembalian Tak Utuh

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik saat ini tengah menelusuri jejak uang tunai senilai S$14.000 atau setara Rp195,4 juta. Uang tersebut diduga dimasukkan ke dalam sebuah amplop dan sengaja ditinggalkan oleh Suhadirman usai melakukan pertemuan dengan Raja Juli di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.


"Dari penyidikan yang berjalan, diduga ada pengembalian uang kepada pihak Pemkab Kuansing yang diduga diberikan pada awal Juni," terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ajudan Raja Juli dikabarkan telah mengembalikan amplop tersebut melalui Polres Kuantan Singingi pada 12 Juni 2026. Namun, tim antirasuah mendapati adanya kejanggalan dalam proses pengembalian tersebut.


"Penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh senilai S$14.000," bebernya.

Aliran Dana ke Pejabat Lain

Selain indikasi setoran kepada pucuk pimpinan kementerian, KPK juga mendeteksi dugaan aliran dana lain yang diserahkan pada pertemuan bulan Mei 2026. Berbeda dengan amplop pertama, dana kedua ini belum menunjukkan tanda-tanda dikembalikan kepada pihak Kuansing. Berikut adalah rincian dugaan aliran dana tersebut:

Dugaan aliran ke Menhut: S$14.000 (sekitar Rp195,4 juta)
Dugaan aliran ke Pejabat Kemenhut: S$12.500 (sekitar Rp174,5 juta)
Untuk mengurai benang kusut aliran dana pelicin ini, penyidik terus menggali keterangan dari sejumlah saksi kunci. Asisten Bupati serta Ketua DPRD Kuansing yang merangkap sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Kuansing, Juprizal, turut diperiksa secara maraton. Keduanya diduga mengetahui persis alur pengumpulan uang yang ditarik dari para petani anggota KUD hingga proses penyerahannya ke kementerian.

"Dari pemeriksaan para saksi dan uang yang disita, ini saling mengonfirmasi untuk melengkapi alat bukti penyidikan perkara Kuansing," urai Budi.


Lebih lanjut, pihak lembaga antirasuah menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan memastikan kelengkapan keterangan dari seluruh pihak yang terlibat.

"Keterangan awal menyatakan ini terkait pelepasan izin kawasan hutan, sehingga butuh konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait dugaan pemberian uang dari Pemkab Kuansing kepada pejabat di Kementerian Kehutanan,"(goriau)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:43:00 +0700 Tolak Ditegur Buang Sampah di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Pedagang Nyaris Pukul Petugas DLHK https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Tolak-Ditegur-Buang-Sampah-di-Jalan-Soekarno-Hatta-Pekanbaru--Pedagang-Nyaris-Pukul-Petugas-DLHK
PEKANBARU - Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menindak seorang pedagang yang nekat membuang sampah sembarangan di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Tuah Madani, Selasa (4/8/2026) sore. Penindakan ini diwarnai ketegangan lantaran pelaku tidak terima ditegur dan justru memberikan perlawanan kepada petugas.

Insiden adu mulut yang berlokasi tidak jauh dari kawasan pergudangan ECO Green tersebut sempat menyita perhatian warga sekitar. Rekaman pertikaian antara petugas dan pelaku pembuang sampah ini pun beredar luas di berbagai platform media sosial.


Nyaris Adu Fisik Rebut Kunci


Kepala Bidang Penataan Lingkungan DLHK Kota Pekanbaru, Juli Victorino membenarkan adanya peristiwa tersebut. Mewakili Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, ia mengonfirmasi bahwa pelaku tertangkap tangan membawa satu kantong plastik besar berisi sampah menggunakan becak motor (bentor).

"Saat kita melakukan pengawasan di Soekarno Hatta dekat ECO Green, petugas mendapati warga ini menggunakan bentor membuang sampah satu kantong plastik besar di pinggir jalan itu," terangnya.


Situasi memanas saat tim Gakkum berupaya mengamankan kunci kontak bentor sebagai bentuk penertiban barang bukti. Pelaku yang diketahui merupakan warga Kabupaten Kampar tersebut bersikap tidak kooperatif, bahkan mencoba melayangkan pukulan ke arah petugas yang sedang menjalankan tugas.


"Memang terjadi dorong-dorongan, mau dipukul. Tapi tidak terjadi pemukulan. Warga ini pedagang, selesai jualan buang sampah ke sana," jelasnya.

Sanksi Peringatan dan Patroli Rutin

Meski sempat diwarnai keributan, petugas akhirnya berhasil mengendalikan situasi tanpa adanya benturan fisik lanjutan. Tim Gakkum DLHK memutuskan untuk memberikan sanksi berupa peringatan kepada pedagang tersebut sebagai langkah pembinaan awal.

Ke depan, DLHK Kota Pekanbaru memastikan akan terus memperketat pengawasan harian di titik-titik rawan pembuangan sampah ilegal. Kawasan perbatasan kota akan menjadi salah satu fokus utama pantauan petugas guna mencegah kebiasaan buruk masyarakat merusak lingkungan.

"Kami imbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Mari sama-sama kita jaga kebersihan kota ini,"(goriau)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:41:00 +0700 Usut Izin Hutan Riau, KPK Ungkap Pertemuan Bupati Kuansing dan Menhut https://www.spiritriau.com/Politik/Usut-Izin-Hutan-Riau--KPK-Ungkap-Pertemuan-Bupati-Kuansing-dan-Menhut
JAKARTA â€" Upaya memuluskan proses pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, diduga kuat diwarnai praktik rasuah berulang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri jejak serangkaian pertemuan yang mempertemukan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni beserta sejumlah pejabat kementerian.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa indikasi aliran dana pelicin ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan melalui proses bertahap. Berdasarkan temuan penyidik, pertemuan antara pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Kementerian Kehutanan berlangsung intensif pada periode April hingga awal Juni 2026.


Rangkaian Pertemuan dan Setoran Dolar

"Pertemuan dengan Pak Menteri pada tanggal 2 Juni itu bukan pertemuan pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan sebelumnya di bulan April dan Mei," urai Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).


Penyidik saat ini masih mendalami substansi dari pertemuan yang terjadi pada bulan April. Namun, lembaga antirasuah ini mendeteksi adanya penyerahan uang asing secara bertahap dalam dua bulan berikutnya. Berikut rincian dugaan aliran dana tersebut:

Mei 2026: Dugaan penyerahan uang senilai SGD 12.500 kepada pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Selasa (2/6/2026): Dugaan penyerahan uang senilai SGD 14.000 secara langsung kepada Menhut Raja Juli Antoni.
Uang Pelicin Hasil Patungan

Fakta lain yang mencuat dalam penyidikan ini adalah sumber dana yang disetorkan. KPK menduga Suhardiman Amby menggalang dana dari aparatur di tingkat bawah. Uang tersebut dikumpulkan secara terkoordinasi dari sejumlah anggota Koperasi Unit Desa (KUD), kepala desa, hingga tingkatan camat di wilayah Kuansing.

Dana hasil patungan itu kemudian dikonversi menjadi pecahan mata uang asing dengan total mencapai SGD 46.500. Sebagian dari nominal inilah yang diduga kuat diserahkan kepada pihak kementerian untuk melicinkan perizinan pelepasan kawasan hutan yang sedang diajukan.

Pengembalian Dana Belum Utuh

Sebelumnya, Raja Juli mengakui telah menerima sebuah amplop dari Suhardiman saat pertemuan awal Juni tersebut. Dengan keterangan tidak mengetahui isi di dalamnya, ia menginstruksikan ajudannya untuk mengembalikan amplop itu pada Jumat (12/6/2026). Menteri tersebut juga melaporkan penolakan gratifikasi ke KPK pada Jumat (3/7/2026), meski pada akhirnya laporan tersebut ditolak oleh pihak komisi karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan.

Namun, penyidik KPK menemukan celah dalam proses pengembalian tersebut. Nominal uang yang diserahkan kembali terindikasi tidak sama dengan jumlah awal yang diberikan oleh bupati.


"Dari keterangan para saksi, pemberian tersebut senilai 14.000 Singapore Dollar," tegas Budi.

Hingga saat ini, tim penyidik telah menyita uang senilai SGD 12.500 yang diduga sebagai bagian dari pengembalian tersebut. KPK terus bergerak melacak selisih uang yang belum kembali, sekaligus membongkar lebih jauh motif dan rantai komando di balik sengkarut perizinan hutan di Kabupaten Kuansing.(goriau)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:39:00 +0700 Plt Gubri Sampaikan Usulan Pembangunan Jembatan dan Flyover ke Menteri PU https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Plt-Gubri-Sampaikan-Usulan-Pembangunan-Jembatan-dan-Flyover-ke-Menteri-PU
PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri) SF Hariyanto melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Pekanbaru, Rabu (5/8/2026). Pada pertemuan tersebut, Plt Gubri menyampaikan langsung beberapa usulan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Kementerian PU melalui dana APBN. Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan, usulan pertama yang disampaikan langsung kepada Menteri PU yakni pembangunan jembatan Siak V. Di mana jembatan ini rencananya akan dibangun ke Kecamatan Tenayan Raya di dekat perkantoran Wali Kota Pekanbaru. “Pertama yang kami usulkan yakni pembangunan Jembatan Siak V. Untuk perencanaan pembangunan jembatan ini sudah selesai, hanya tinggal pelaksanaannya saja,” katanya. Dijelaskan Plt Gubri, pembangunan jembatan Siak V ini sudah direncanakan sejak lama. Di mana pada saat pembangunan jembatan Siak IV, saat itu berada di kewenangan jalan nasional namun pembangunan jembatannya dikerjakan melalui dana APBD Riau. “Karena itu untuk pembangunan jembatan Siak V kami berharap bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Karena desainnya semua sudah ada, dan lahannya juga sudah bebas,” sebutnya. Disebutkan Plt Gubri, pembangunan jembatan Siak V ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di kota. Pasalnya, jika jembatan ini sudah ada kendaraan bertonase berat bisa langsung menggunakan jalan ini untuk menuju jalan lintas timur. “Jika jembatan ini sudah ada, diharapkan dapat mengurai kemacetan di kota. Kemudian juga tentunya bisa membuka isolasi daerah dan daerah yang dilintasi juga bisa berkembang,” ujarnya. Usulan selanjutnya yang dibahas yakni pembangunan Flyover Garuda Sakti. Untuk Flyover ini, pihaknya juga sudah menyelesaikan perencanaan dan saat ini sedang proses ganti rugi lahan. "Kita berharap pembangunan fisiknya bisa dilaksanakan pada tahun depan,(rtc)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:34:00 +0700 Polres Inhil Bersama Pemkab dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Polres-Inhil-Bersama-Pemkab-dan-BKSDA-Riau-Perkuat-Sinergi-Tangani-Gangguan-Kera-Liar
INDRAGIRI HILIRâ€" Polres Indragiri Hilir bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi dan pengumpulan data terkait penanganan gangguan satwa liar kera ekor panjang yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Tembilahan, Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 14.45 WIB di Kantor Lurah Tembilahan Kota.

Rapat tersebut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan BKSDA Provinsi Riau Bambang S., Kabag Ops Polres Inhil AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Jamaluddin, S.H., M.H., Kapolsek Tembilahan IPDA Ripal Indrawata, S.H., M.H., Camat Tembilahan Ary Syuria, S.E., M.Si., serta Lurah Tembilahan Hilir Budiono.

Dalam paparannya, Kapolres Inhil menyampaikan bahwa sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus penyerangan kera ekor panjang terhadap masyarakat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan dan cakaran pada kepala, tangan, kaki, punggung, pinggul, hingga bagian tubuh lainnya sehingga harus menjalani perawatan medis, bahkan beberapa di antaranya memerlukan tindakan penjahitan dan operasi.

Serangan terjadi secara acak, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan sasaran warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas maupun dalam kondisi lengah. Berdasarkan pemantauan, waktu serangan paling sering terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, 13.00 WIB hingga menjelang sore sekitar pukul 17.00 WIB," jelas Kapolres.

Ia menambahkan, Polres Indragiri Hilir bersama TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari patroli, penyisiran lokasi, pengamanan masyarakat hingga koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, Camat Tembilahan Ary Syuria mengungkapkan bahwa hingga kini diperkirakan telah terjadi sekitar 20 kali aksi penyerangan dengan total 18 korban.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar lokasi terdampak hingga hari Sabtu untuk mengurangi risiko terhadap anak-anak.

Ia juga menyebutkan ciri-ciri kera yang diduga sebagai pelaku, yakni bertubuh besar, berwarna abu-abu kekuningan, berekor panjang, memiliki motif menyerupai kalung di bagian leher serta terdapat bekas luka pada bagian pipi.

Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan telah melakukan identifikasi lokasi kemunculan satwa, penyisiran bersama lintas instansi, serta memasang perangkap di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur lintasan kera. Berdasarkan hasil pengamatan, satwa tersebut cenderung menyerang ketika korban sedang sendirian atau dalam kondisi lengah.

Perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., menjelaskan pihaknya tengah mengumpulkan data dan mengidentifikasi satwa berdasarkan keterangan saksi maupun korban. BKSDA juga akan membuat perangkap khusus berbahan besi dan jaring ikan yang dipasang di titik-titik yang diduga menjadi habitat dan jalur pergerakan kera.

Hasil rapat menyepakati peningkatan koordinasi seluruh instansi dalam penanganan gangguan satwa liar tersebut. BKSDA Provinsi Riau akan memimpin proses identifikasi, pemasangan perangkap dan evakuasi kera, sementara Polres Inhil bersama TNI serta instansi terkait tetap melaksanakan pengamanan dan penyisiran guna mencegah bertambahnya korban.

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan juga diminta terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa yang dimaksud.

Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan proses penangkapan kera dapat segera terlaksana sehingga situasi keamanan dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Tembilahan kembali berjalan normal.(rtc)
 ]]> Thu, 06 Aug 2026 08:32:00 +0700 Tim Gabungan Dikerahkan, CariSeorang Bocah Hilang di Sungai Siak https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Tim-Gabungan-Dikerahkan--CariSeorang-Bocah-Hilang-di-Sungai-Siak
SIAK - Peristiwa naas menimpa seorang anak yang dilaporkan tenggelam saat mandi bersama dua rekannya di aliran Sungai Siak, Rabu (5/8/2026) sore.

Hingga Rabu malam, tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Siak, Polairud, TNI AL, dan Basarnas Provinsi Riau terus melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian.

​Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak, Novendra Kasmara, membenarkan musibah tersebut saat memberikan keterangan langsung di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), Rabu malam.

​Novendra menjelaskan, pihak BPBD Siak pertama kali menerima laporan dari Kepala Urusan (Kaur) Pos Damkar Siak, Indra Asmoro, sekitar pukul 15.30 WIB. Sementara insiden itu sendiri diperkirakan terjadi pada pukul 15.10 WIB.

​"Ada tiga orang anak yang sedang mandi di sungai. Dua orang di antaranya berhasil selamat dan meminta pertolongan, sementara satu orang anak lagi disinyalir tenggelam. Diduga korban kelelahan atau terbawa arus sungai," ujar Novendra di lokasi kejadian.

​Sesaat setelah menerima laporan, personel BPBD Siak langsung dikerahkan ke lokasi dengan membawa unit speedboat untuk menyisir tepi dan aliran Sungai Siak. Pencarian dilakukan secara marathon sejak sore hari pukul 17.00 WIB hingga menjelang Magrib.

​Setelah ibadah Magrib, penyisiran dilanjutkan kembali bahkan sempat melakukan penyelaman tradisional menggunakan dua orang penyelam lokal. Namun, mengingat jarak pandang yang terbatas dan kondisi malam hari, proses penyelaman dihentikan sementara pada pukul 21.45 WIB.

​"Hingga pukul 21.45 WIB penyisiran telah kita lakukan. Karena hari sudah malam, operasi penyelaman dihentikan sementara, namun personel tetap standby di lokasi," jelasnya.

​Sinergi dan Imbauan Orang Tua​Operasi pencarian ini melibatkan gabungan personel dari BPBD Siak, Polairud Polres Siak, TNI Angkatan Laut, serta dibantu oleh warga masyarakat setempat. Pada Rabu malam, tim Basarnas Provinsi Riau juga telah tiba di TKP untuk memperkuat pergerakan tim SAR.

​Rencananya, operasi pencarian lanjutan akan dimulai kembali pada Kamis (6/8/2026) pagi dengan berkoordinasi bersama Basarnas Riau.

​Kalaksa BPBD Siak mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya para orang tua yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Siak, untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya.

​"Kami mengimbau kepada para orang tua di sekitaran Sungai Siak agar selalu menjaga anaknya. Jangan izinkan anak-anak mandi di sungai sembarangan, sebab saat kondisi pasang, arus Sungai Siak ini sangat deras dan berbahaya,"(rtc)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:31:00 +0700 Warga Langgam Pelalawan Diserang Beruang Saat Menderes Karet https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Warga-Langgam-Pelalawan-Diserang-Beruang-Saat-Menderes-Karet
PELALAWAN-Seorang petani di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, diserang seekor beruang saat menderes karet di kebunnya pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Korban diketahui bernama Antono, 40 tahun, warga RT 02 RW 03, Jalan Pendidikan, Desa Pangkalan Gondai.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., melalui Kapolsek Langgam IPDA Bambang Hermanto, S.H., M.H., membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan laporan awal kepolisian, serangan terjadi ketika korban sedang menderes karet di lahan miliknya yang berada di RT 03 RW 02 Dusun Air Putih, KM 53, Desa Pangkalan Gondai.

"Korban diduga diserang secara tiba-tiba oleh seekor beruang saat sedang bekerja di kebun karetnya," ujar Bambang.

Akibat serangan itu, Antono mengalami luka cakaran dan gigitan pada bagian kepala. Warga kemudian mengevakuasi korban ke RS Selasih Pangkalan Kerinci untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan.

Kapolsek Langgam mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan kejadian tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan di lokasi. Bambang juga mengimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di kawasan perkebunan maupun hutan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kemunculan satwa liar.

"Kami mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan dan perkebunan agar tidak bekerja seorang diri, selalu memperhatikan kondisi sekitar, dan segera melaporkan kepada aparat desa maupun kepolisian apabila melihat keberadaan satwa liar. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, sehingga kewaspadaan sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa," kata Bambang.

Kapolsek menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali satwa liar di sekitar permukiman maupun area perkebunan warga.(rtc)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:27:00 +0700 Ekspedisi Merah Putih, Satpolairud Polres Inhil dan Tim Gabungan Salurkan Sembako dan Bendera ke Nelayan https://www.spiritriau.com/Ekbis/Ekspedisi-Merah-Putih--Satpolairud-Polres-Inhil-dan-Tim-Gabungan-Salurkan-Sembako-dan-Bendera-ke-Nelayan
INDRAGIRI HILIR - Satpolairud Polres Indragiri Hilir kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat pesisir melalui kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau yang dilaksanakan di Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu dipimpin Kanit Patroli Satpolairud Polres Indragiri Hilir, IPDA Fadhil Ananta Raishan, S.H., M.H., bersama Dan Pos TNI AL Tanjung Datuk Tembilahan Kapten Laut M. Surya, Ka Pos Sandar Basarnas Tembilahan Rio Putra, perwakilan KSOP Kelas IV Tembilahan Asrul, serta personel Satpolairud Polres Indragiri Hilir.

Dalam suasana penuh kebersamaan, tim gabungan menyerahkan berbagai bantuan kepada para nelayan sebagai bentuk kepedulian sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.2026.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, Bendera Merah Putih, lampu kelap-kelip atau lampu tanda untuk meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut pada malam hari, serta bibit mangrove guna mendukung pelestarian kawasan pesisir sebagai bagian dari program Green Policing Polda Riau.

Selain menyerahkan bantuan, personel juga mengajak masyarakat pesisir untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut, menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam melestarikan lingkungan pesisir melalui penanaman mangrove.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Polri, TNI AL, Basarnas, dan KSOP dalam menghadirkan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para nelayan di wilayah pesisir Indragiri Hilir.

Melalui Ekspedisi Merah Putih Presisi, Polda Riau berharap kehadiran negara dapat terus dirasakan hingga ke pelosok dan kawasan pesisir, sekaligus mempererat hubungan antara aparat dengan masyarakat.

“ Kegiatan ini bukan sekadar perjalanan di atas laut, tetapi sebuah gerakan kolaborasi, kepedulian, dan pengabdian untuk menjaga keselamatan, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta menumbuhkan semangat nasionalisme di wilayah pesisir,” ujar Kanit Patroli Satpolairud Polres Inhil, IPDA Fadhil Ananta Raisan.

Aksi ini menjangkau langsung wilayah perairan ini pun disambut antusias oleh warga setempat. Salah seorang perwakilan nelayan pesisir turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diterima.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh tim gabungan. Pembagian lampu penanda malam, bibit mangrove, Bendera Merah Putih, hingga paket sembako ini sangat bermanfaat untuk menunjang keselamatan melaut serta membantu kesejahteraan keluarga kami di pesisir,” tutur Ujang, salah seorang warga pesisir.

Ekspedisi Merah Putih PRESISI Polda Riau menjadi bukti nyata hadirnya negara di wilayah perairan Indonesia melalui kolaborasi lintas instansi dalam menjaga keselamatan, merawat ekosistem pesisir, memperkuat ketahanan pangan, serta memelihara semangat nasionalisme di batas laut Nusantara.(rtc)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:25:00 +0700 Aksi Damai Masyarakat Bonai Darussalam, Desak Pemprov Perbaiki Kerusakan Jalan Sontang-Duri https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Aksi-Damai-Masyarakat-Bonai-Darussalam--Desak-Pemprov-Perbaiki-Kerusakan-Jalan-Sontang-Duri
PASIRPENGARAUAN-Seribuan masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berkumpul di Jalan Lintas Sontangâ€"Duri.Selasa (4/8/2026) siang.

Masyarakat menggelar aksi damai menuntut Pemerintah Provinsi Riau agar segera perbaikan jalan provinsi tersebut secara permanen.

Berbagai elemen masyarakat hadir dalam aksi tersebut, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga kaum perempuan. Aksi damai berjalan kondusif karena dikawal oleh aparat keamanan.

Dalam orasinya, Junaidi yang juga Ketua Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Bonai Darussalam, menegaskan bahwa Jalan Sontangâ€"Duri merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan wilayah Duri di Kabupaten Bengkalis.

Kerusakan parah yang berlangsung bertahun-tahun dinilai telah melumpuhkan roda perekonomian, mengganggu akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta merugikan distribusi hasil perkebunan warga.

Selain itu, baru-baru ini juga terjadi peristiwa memilukan di lokasi jalan rusak tersebut. Dimana, seorang siswa SD asal Kecamatan Rambah Hilir meninggal dunia, karena mobil yang ditumpanginya mendadak mogok di jalan rusak dan terendam air itu.

Orator lainnya, Desmi Fahrizon, Roni Phasla, Bayu Aditio, Ikram, dan Rika Sri Wahyuni mendesak Pemprov Riau dan DPRD Provinsi Riau menjadikan penanganan ruas jalan ini sebagai program prioritas.

Informasi yang berhasil dihimpun, pasca aksi damai tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau sudah turun ke benerapa titik jalan rusak di Desa Sontang.

Langkah awal, Bidang Bina PUPR-PKPP susah melakukan penimbunan jalan yang rusak dan tergenang air tersebut.(rtc)
]]> Thu, 06 Aug 2026 08:24:00 +0700 Panglima TNI dan Menhan RI Yakinkan Kesiapan Interoperabilitas TNI https://www.spiritriau.com/Nusantara/Panglima-TNI-dan-Menhan--RI-Yakinkan-Kesiapan-Interoperabilitas-TNI
Kepri-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., serta para Kepala Staf Angkatan menyaksikan pelaksanaan latihan operasi gabungan Komando Gabungan (Kogab) TNI dalam rangka Latihan Terintegrasi TNI 2026 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).

Dalam latihan ini, TNI mensimulasikan pengamanan wilayah dan objek vital nasional untuk menguji kesiapan operasi gabungan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 12.987 personel dari tiga matra TNI  dilibatkan dalam latihan ini. 

Latihan turut didukung berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari ketiga matra TNI. TNI AD mengerahkan sistem roket, artileri, kendaraan tempur, dan rudal pertahanan udara. TNI AL melibatkan kapal perang, helikopter, pesawat patroli dan angkut, pesawat tanpa awak, serta kendaraan tempur amfibi. Sementara itu, TNI AU mengoperasikan pesawat angkut, pesawat tempur, pesawat intai, helikopter, pesawat tanpa awak, dan pesawat angkut strategis untuk mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu.

Melalui Latihan Terintegrasi TNI 2026, TNI menguji interoperabilitas antarmatra, kesiapan personel dan alutsista, serta efektivitas prosedur operasi gabungan. Latihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan operasional, dan kemampuan pertahanan negara guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional(***)
]]> Wed, 05 Aug 2026 19:38:00 +0700 Wakil Panglima TNI dan Sejumlah Pejabat Negara Terima Warga Kehormatan dan Brevet Korps Marinir https://www.spiritriau.com/Nusantara/Wakil-Panglima-TNI-dan-Sejumlah-Pejabat-Negara-Terima-Warga-Kehormatan-dan-Brevet-Korps-Marinir
Kepri-Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dianugerahi Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL dalam upacara yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Pantai Todak, Puslatpurmar 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).
 
Selain diangkat sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir, para pejabat tersebut juga menerima Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut, Brevet Kehormatan Intai Amfibi, dan Brevet Kehormatan Komando Korps Marinir sebagai bentuk penghormatan atas dukungan dan kontribusi dalam memperkuat kemampuan serta profesionalisme Korps Marinir TNI AL.
 
Usai peninjauan Latihan Terintegrasi TNI 2026 dan prosesi penganugerahan, dihadapan awak media, Menteri Pertahanan RI menyampaikan keyakinannya terhadap kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan tugas pertahanan negara. Menurutnya, hasil latihan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi. "TNI sudah mampu menjawab tantangan tugas dalam memelihara dan menjaga serta mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Menteri Pertahanan.
 
Lebih lanjut, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa keberhasilan Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi bukti nyata kesiapan TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. "Jadi latihan terintegrasi pada siang hari ini untuk membuktikan kepada Panglima Tertinggi bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah siap sejak tahun 2026 untuk memikul beban tugas dalam rangka menjaga, memelihara, dan mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Menteri Pertahanan.
 
Penganugerahan Warga Kehormatan dan brevet kehormatan Korps Marinir yang bertepatan dengan pelaksanaan Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi simbol soliditas dan sinergi antara TNI dan Kementerian Pertahanan dalam membangun kekuatan pertahanan yang profesional, modern, adaptif, dan siap menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(***)
]]> Wed, 05 Aug 2026 19:35:00 +0700 KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Siap Sukseskan Perayaan HUT ke-81 https://www.spiritriau.com/Sosial/KKN-Kelompok-17-Universitas-Abdurrab--Siap-Sukseskan-Perayaan-HUT-ke-81-
Tapung Hulu-Semangat kebersamaan dan gotong royong mulai terasa di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, melalui kolaborasi antara mahasiswa KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab dan Karang Taruna Desa Senama Nenek dalam mempersiapkan rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selama dua hari pertama pelaksanaan KKN, mahasiswa bersama pemuda Karang Taruna telah melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya pembukaan Turnamen Bola Voli Putri, Turnamen Mini Soccer, Turnamen Tenis Meja, persiapan Lomba Karaoke, serta berbagai perlombaan lainnya yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Selain mendukung seluruh rangkaian kegiatan HUT RI, mahasiswa KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab juga mulai menjalankan salah satu program kerja pengabdian kepada masyarakat, yaitu pemeliharaan dan memperindah jembatan desa melalui kegiatan pembersihan, pengecatan, serta penataan lingkungan di sekitar jembatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta memperindah salah satu akses penting yang digunakan masyarakat Desa Senama Nenek.

Ketua Karang Taruna Desa Senama Nenek, Efron Satria, menyampaikan apresiasi atas semangat dan antusiasme mahasiswa KKN yang langsung berbaur dengan masyarakat.

,"Kami segenap Pengurus Karang Taruna Desa Senama Nenek mengucapkan selamat datang kepada adik-adik KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab. Kehadiran kalian membawa semangat baru bagi desa kami. Terima kasih atas dedikasi dan kerja sama yang luar biasa selama dua hari ini. Semoga kebersamaan ini terus terjalin hingga seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat terlaksana dengan sukses. Persiapkan diri untuk agenda-agenda berikutnya yang tentunya akan menguras tenaga, namun menjadi pengalaman yang berharga. Semoga adik-adik semua merasa betah dan dapat memberikan kontribusi terbaik untuk Desa Senama Nenek," ujar Efron Satria.

Sementara itu, Ketua KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab, Muhammad Aldi Irfan, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Desa dan Karang Taruna serta menegaskan komitmen mahasiswa untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

,"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Senama Nenek dan Karang Taruna atas sambutan yang begitu hangat serta kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengabdi di desa ini. Kehadiran kami bukan hanya untuk menjalankan program KKN, tetapi juga untuk belajar, berkolaborasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program pemeliharaan dan pengecatan jembatan menjadi salah satu bentuk kontribusi awal kami dalam memperindah fasilitas umum desa. Selanjutnya, kami juga akan melaksanakan berbagai program kerja unggulan, di antaranya Literasi Al-Qur'an untuk meningkatkan semangat belajar membaca dan memahami Al-Qur'an, program SEHATI yang berfokus pada edukasi kesehatan dan kepedulian sosial, program Lestari Lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, Budaya Melayu untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta program Suluh Cinta yang mengedepankan penguatan karakter, kepedulian, dan kebersamaan dengan masyarakat. Selain itu, masih banyak program kerja lainnya yang telah kami siapkan dan akan dilaksanakan secara bertahap selama masa pengabdian di Desa Senama Nenek. Kami berharap seluruh program tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata serta meninggalkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat," ungkap Muhammad Aldi Irfan.

Kolaborasi antara Karang Taruna dan mahasiswa KKN ini diharapkan mampu meningkatkan semangat persatuan, mempererat hubungan antara pemuda, mahasiswa, dan masyarakat, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Karang Taruna Desa Senama Nenek bersama KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab optimistis seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung meriah, penuh makna, sekaligus menjadi momentum memperkuat persaudaraan, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian kepada masyarakat(***)
]]> Wed, 05 Aug 2026 19:28:00 +0700 Termasuk Bapenda Riau, 8 OPD Raih Penghargaan Kearsipan Pemprov https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Termasuk-Bapenda-Riau--8-OPD-Raih-Penghargaan-Kearsipan-Pemprov
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan kearsipan internal kepada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat Sangat Memuaskan. Penghargaan tersebut diserahkan di Pekanbaru, Rabu (5/8/2026), sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong tertib administrasi dan penyelamatan arsip sebagai aset penting pemerintahan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Indra, mengatakan Dinas Sosial Provinsi Riau berhasil menjadi OPD dengan nilai tertinggi dalam pengawasan kearsipan internal.

"Pada peringkat kedua ditempati Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau dengan nilai 97,77, sementara peringkat ketiga diraih Diskominfotik Riau dengan nilai 97,52," kata Indra.Dinas Sosial menempati posisi pertama dengan nilai 97,98. Sementara itu, posisi berikutnya diisi Inspektorat Daerah dengan nilai 95,53 dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang memperoleh nilai 94,50.

Daftar delapan OPD terbaik juga dilengkapi oleh Badan Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit Jiwa Tampan, serta Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Selain memberikan penghargaan kepada OPD, Pemprov Riau juga mengumumkan hasil pengawasan kearsipan eksternal untuk pemerintah kabupaten dan kota. Kota Pekanbaru berhasil meraih predikat Sangat Memuaskan dengan nilai 94,37. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir dengan kategori Memuaskan.Indra menjelaskan penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip.

"Penyerahan penghargaan ini menjadi instrumen penting untuk memotivasi peningkatan mutu tata kelola arsip di daerah. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh OPD dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola kearsipan," terangnya dikutip dari MCRiau.

Menurutnya, Pemprov Riau menargetkan seluruh instansi mampu menerapkan standar pengelolaan arsip secara optimal sehingga arsip pemerintahan dapat terselamatkan dengan baik dan mudah diakses ketika dibutuhkan masyarakat maupun untuk kepentingan administrasi pemerintahan.Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, menyambut positif penghargaan yang diterima instansinya. Ia menegaskan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Bapenda.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan. Ke depan, Bapenda akan terus memperkuat budaya tertib arsip serta meningkatkan kapasitas SDM dan sarana pendukung agar pengelolaan kearsipan semakin optimal,"(halloriau)
]]> Wed, 05 Aug 2026 16:50:00 +0700