Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Temui Plt Gubri, PSPS Pekanbaru Minta Kelola Stadion Kaharuddin Nasution Selama Lima Tahun

Tue, 07 Jul 2026 11:35:00 +0700

PEKANBARU-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk terus mendukung kemajuan PSPS Pekanbaru.

Pemprov Riau pun membuka ruang kerja sama selama pengelolaan stadion dilakukan secara bertanggung jawab oleh klub sepak bola kebanggaan masyarakat Bumi Lancang Kuning itu.

"Ya saya tentu mendukunglah bagaimana kita bekerja sama untuk kemajuan PSPS ini. Silakan pakai stadion itu, tapi ingat harus memperhatikan perawatannya," ujar Plt Gubri SF Hariyanto saat menerima audiensi manajemen PSPS Pekanbaru, Senin (6/7/2026) di Kantor Gubernur Riau.

SF Hariyanto mengaku jika dirinya sangat memberikan perhatian terhadap kondisi sejumlah fasilitas penunjang di Stadion Kaharuddin Nasution.

Menurutnya, kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum harus menjadi bagian dari prioritas pengelola demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Seperti contoh, saya waktu nonton di stadion kasihan melihat kondisi musala. Kalau bisa ini menjadi catatan untuk pengelola supaya bisa dirawat, jika itu bersih masyarakat pasti nyaman," pesannya.

Sementara itu, Chairman PSPS Pekanbaru, I Gede Widiade dalam kesempatan itu membahas beberapa hal dalam persiapan PSPS Pekanbaru menghadapi kompetisi musim baru.

Selain pembentukan tim yang kompetitif, aspek infrastruktur, pengelolaan stadion, hingga dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menunjang prestasi sebuah klub.

I Gede mengatakan bahwa kedatangannya bersama jajaran manajemen membawa tiga agenda utama yang diharapkan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau.

"Saya sebagai Chairman sekaligus CEO PSPS Pekanbaru, hari ini menghadap Pak Plt Gubernur dengan membawa tiga agenda utama. Pertama, kami ingin melaporkan sejauh mana persiapan PSPS Pekanbaru dalam rangka mengarungi kompetisi musim 2026-2027," ujar Gede.

Langkah strategis kedua yang disampaikan berkaitan dengan rencana pengelolaan Stadion Kaharuddin Nasution. Dijelaskan, pihaknya berharap dapat menjalin kerja sama pengelolaan stadion dalam jangka waktu lima tahun agar pengembangan fasilitas dapat dilakukan secara lebih optimal.

"Kedua, kami ingin menindaklanjuti keinginan untuk mengelola stadion yang saat ini kami gunakan. Kami berharap stadion ini dapat dikerjasamakan dengan kami selama lima tahun ke depan," jelasnya.

Dia menjelaskan, skema kerja sama yang ditawarkan bersifat saling menguntungkan. Dengan pola tersebut, pemerintah tidak lagi terbebani biaya pemeliharaan stadion dan daerah tetap memperoleh pemasukan dari hasil pembagian pendapatan pertandingan.

"Skema yang kami tawarkan tentu kerja sama saling menguntungkan (win-win solution). Pemerintah Provinsi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk perawatan stadion, tetapi justru akan mendapatkan pendapatan dari kami melalui pembagian beberapa persen terkait hasil tiket penonton," terangnya.

Selain itu, I Gede juga mengajukan permohonan dispensasi biaya penggunaan Stadion Kaharuddin Nasution sebagaimana kebijakan yang diterapkan pada musim sebelumnya. Ia menambahkan, selama ini biaya perawatan stadion sepenuhnya sudah ditanggung oleh pihak klub.

"Ketiga, kebijakan dispensasi penggunaan Stadion Kaharuddin Nasution seperti tahun lalu, kami memohon kebijakan untuk memberikan kemudahan dispensasi dalam penggunaan stadion. Pasalnya, selama ini biaya maintenance dan fasilitas lampu stadion 100 persen dikelola serta dibiayai oleh pihak PSPS. Hal ini kami lakukan demi memastikan penyediaan lampu dan perawatan lapangan sepak bola memenuhi regulasi resmi dari PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru (LIB). Oleh karena itu, kami berharap biaya penggunaan lapangan dapat dilakukan dispensasi," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gede juga berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi Riau dalam memperluas jaringan sponsor lokal. Menurutnya, hingga kini sebagian besar sponsor dan pemasang iklan masih berasal dari luar daerah.

"Selain tiga hal tersebut, karena PSPS ini bukan hanya milik Pekanbaru melainkan milik masyarakat Riau pada umumnya, kami melihat sejauh ini sponsor dan iklan masih banyak yang berasal dari Jakarta. Oleh karena itu, kami memohon bantuan Pak Plt Gubernur untuk membantu mengoptimalkan dukungan sponsor lokal dari perusahaan-perusahaan yang ada di Riau," harapnya.

I Gede turut menyampaikan apresiasi kepada Plt Gubernur Riau, Kapolda Riau, serta Wali Kota Pekanbaru. Hal tersebut lantaran selama ini tiga tokoh tersebut dinilai memberikan dukungan besar terhadap operasional, pengamanan, dan perkembangan PSPS Pekanbaru.

"Saya sangat berterima kasih kepada tiga tokoh kunci, yaitu Pak Plt Gubernur Riau, Pak Kapolda Riau, dan Pak Walikota Pekanbaru. Ketiga pejabat inilah yang sangat luar biasa membantu kelancaran operasional PSPS Pekanbaru. Kami juga memohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar PSPS insyaallah dapat melangkah dan promosi ke Liga 1 pada musim depan," (cakplah)

Musorprovlub NPC Riau 2026 Digelar, Ketua Terpilih Diminta Perkuat Prestasi Atlet

Tue, 07 Jul 2026 11:26:00 +0700

PEKANBARU-Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) National Paralympic Committee (NPC) Riau 2026 resmi digelar sebagai momentum menentukan kepemimpinan baru organisasi sekaligus memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di Bumi Lancang Kuning.

Musyawarah tersebut dilaksanakan menyusul berakhirnya masa kepemimpinan akibat wafatnya Ketua NPC Riau sebelumnya dan diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang dapat membawa prestasi atlet semakin berkembang. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Furaya, Pekanbaru, Senin (6/7/2026).

Ketua Steering Committee (SC) Musorprovlub NPC Riau Zulkifli Rahman dalam laporannya menyampaikan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan sesuai mekanisme organisasi. Proses penjaringan bakal calon ketua berlangsung selama tiga hari dengan berpedoman pada AD/ART NPC Indonesia serta berbagai ketentuan organisasi yang berlaku.

"Alhamdulillah seluruh tahapan penjaringan calon Ketua NPC Riau telah berjalan dengan baik dan sukses sesuai mekanisme organisasi yang berlaku," ujarnya, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, Musorprovlub digelar untuk menghadirkan kepemimpinan definitif mengingat NPC Riau akan menghadapi berbagai agenda olahraga tingkat regional, nasional hingga internasional dalam waktu dekat.

"Musorprovlub ini harus segera dilaksanakan agar NPC Riau memiliki ketua definitif sehingga seluruh agenda pembinaan atlet dapat berjalan tanpa hambatan," katanya.

Sementara itu, Plt Ketua NPC Riau, Indra Warman, mengatakan penunjukannya sebagai pelaksana tugas merupakan amanah dari NPC Indonesia setelah ketua sebelumnya meninggal dunia. Selama empat bulan masa tugasnya, ia mendapat mandat untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musorprovlub.

"Sesuai keputusan NPC Indonesia, saya diberikan amanah sebagai Plt Ketua NPC Riau selama empat bulan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musorprovlub hingga terpilih ketua definitif," kata Indra.

Di tengah masa transisi kepengurusan, menurutnya, pembinaan atlet tetap berjalan. Bahkan NPC Riau berhasil mengirim dua atlet berlaga pada Keikondo Pancasila Cup II di Jakarta dan meraih medali emas.

"Meski dalam masa transisi kepengurusan, pembinaan atlet tidak berhenti. Alhamdulillah dua atlet NPC Riau berhasil meraih medali emas pada Keikondo Pancasila Cup II di Jakarta," ungkapnya.

Ia berharap Musorprovlub mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas serta mampu merangkul seluruh elemen untuk memajukan olahraga disabilitas di Riau.

"Siapa pun yang terpilih nantinya mari kita dukung bersama. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, namun persatuan dan kemajuan NPC Riau harus tetap menjadi tujuan utama kita," tegasnya.

Ketua Umum NPC Indonesia, Senny Marbun, menegaskan bahwa Musorprovlub bukan sekadar memilih pemimpin baru, tetapi memastikan keberlangsungan pembinaan atlet dan organisasi.

"Yang terpenting bukan hanya memilih pemimpin baru, tetapi memastikan pembinaan atlet tetap berlanjut serta menjaga solidaritas organisasi," ujarnya.

Ia juga berharap proses pemilihan berlangsung secara demokratis dengan tetap menjunjung tinggi aturan organisasi.

"Saya berharap seluruh proses berjalan demokratis, bermartabat, menjunjung tinggi AD/ART serta semangat persaudaraan dan kekeluargaan," katanya.

Senny menambahkan, ketua terpilih nantinya memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan prestasi atlet.

"Ketua yang terpilih harus mampu memperkuat organisasi, membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan mempersiapkan atlet menuju berbagai ajang nasional maupun internasional," pungkasnya

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar NPC Riau atas berbagai prestasi yang telah diraih.

"Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar NPC Riau atas dedikasi dan prestasi yang telah mengharumkan nama daerah," ujarnya.

Ia meminta kepengurusan baru memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang hingga ke seluruh kabupaten dan kota.

"Bangun database atlet difabel di 12 kabupaten/kota, lakukan talent scouting di SLB, panti sosial maupun komunitas agar pembinaan berjalan berkelanjutan," pesannya.

Selain itu, Yurnalis menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan olahraga disabilitas.

"Perkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media sehingga olahraga disabilitas menjadi gerakan sosial yang menginspirasi masyarakat," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua I Bidang Organisasi NPC Indonesia, Rio Suseno, menilai Riau memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam pembinaan olahraga disabilitas di Indonesia.

"Potensi Provinsi Riau sangat luar biasa dan harus mampu bersinergi sehingga menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujarnya.

Ia berharap kepengurusan baru mampu menjaga kekompakan seluruh elemen NPC Riau.

"Mari jadikan momentum Musorprovlub ini sebagai langkah memperkuat kebersamaan demi kemajuan olahraga disabilitas di Provinsi Riau," (cakplh)

UI Hadirkan Inovasi Edukasi PHBS Berbasis Budaya Melalui Ular Tangga Sunda

Tue, 07 Jul 2026 11:22:00 +0700

Universitas Indonesia (UI) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis budaya. Inovasi ini diwujudkan melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda yang dirancang khusus untuk anak-anak. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community.Program edukasi ini berlangsung selama dua hari, yakni pada 12�"13 Juni 2026, di Kampung Parakanceuri, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan anak-anak di komunitas adat tersebut. Pendekatan budaya dipilih agar pesan kesehatan dapat diterima dengan lebih mudah dan menyenangkan oleh target audiens.

Dipimpin oleh Prof. Enie Novieastari, Ketua Klaster Riset Ethno-Nursing and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) UI, program ini melibatkan mahasiswa internasional dari sembilan negara. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara akademisi, mahasiswa, serta masyarakat adat dalam upaya meningkatkan kesehatan anak.Prof. Enie Novieastari menjelaskan bahwa penggunaan media berbasis budaya merupakan inti dari pendekatan ethno-nursing dan cultural care yang dikembangkan oleh FIK UI. Menurutnya, pesan kesehatan akan menjadi lebih efektif dan mudah diterima ketika disampaikan melalui media yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Setiap kotak pada papan permainan ular tangga ini dirancang untuk memuat pesan-pesan kesehatan penting yang disampaikan menggunakan bahasa Sunda. Hal ini memastikan bahwa anak-anak dapat belajar melalui bahasa yang akrab dengan lingkungan mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih alami dan mengena.

Melalui permainan ini, anak-anak diajak untuk memahami dan mempraktikkan berbagai aspek PHBS. Materi yang diajarkan meliputi enam langkah cuci tangan sesuai standar Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), cara menyikat gigi yang benar, serta pemilahan sampah berdasarkan jenisnya.Permainan ular tangga berbahasa Sunda ini tidak hanya berfungsi sebagai media promosi kesehatan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Prof. Enie menekankan bahwa kegiatan ini menjadi contoh bagaimana integrasi promosi kesehatan dengan budaya lokal dapat berjalan harmonis.

Selain itu, program ini juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa internasional yang terlibat. Mereka belajar bahwa budaya merupakan bagian penting dalam memberikan pelayanan dan edukasi kesehatan yang humanis dan inklusif. Ini memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya konteks budaya dalam praktik keperawatan global.

Kegiatan ini secara keseluruhan mencerminkan komitmen FIK UI dalam mengembangkan pendidikan keperawatan yang humanis, inklusif, dan berwawasan global. Kolaborasi antara akademisi, mahasiswa lokal, mahasiswa internasional, dan masyarakat adat menunjukkan bahwa pelestarian budaya lokal dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan literasi kesehatan sekaligus memperkuat pembelajaran lintas budaya.Inovasi edukasi PHBS UI ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setempat. Ibu Yayah, salah seorang orang tua peserta, mengungkapkan antusiasme anak-anaknya terhadap kegiatan belajar melalui permainan ini. “Anak-anak suka dengan acara edukasi seperti ini. Mereka senang karena bisa belajar bersama,” ujarnya.

Ibu Yayah juga menambahkan bahwa kehadiran mahasiswa asing menjadi daya tarik tersendiri. “Apalagi kalau ada orang dari luar negeri, jadi bisa belajar Bahasa Inggris sedikit-sedikit,” katanya, menunjukkan adanya manfaat tambahan dalam pembelajaran bahasa.

Md Sajib Raihan, salah seorang mahasiswa internasional asal Bangladesh, menyampaikan kesan mendalamnya setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia menggambarkan pengalamannya sebagai sesuatu yang otentik, mendidik, dan penuh kebaruan. Sajib merasa betah dan terhubung dengan budaya Sunda yang kaya, tidak hanya melalui pengajaran, tetapi juga melalui interaksi langsung seperti menangkap ikan, berbagi makanan tradisional, serta menyelami sejarah, tarian, lagu, dan instrumen tradisional setempat.(merdeka.com)

Menhut Rampungkan Regulasi Perdagangan Karbon, Menko Pangan Dorong Percepatan di Sektor Lain

Tue, 07 Jul 2026 11:18:00 +0700

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Kehutanan menjadi salah satu sektor yang paling cepat menerjemahkan kebijakan pemerintah terkait nilai ekonomi karbon ke dalam regulasi operasional. Zulhas meminta sektor lain ikut langkah cepat Kemenhut dalam implementasi perdagangan karbon di Indonesia.

“Saya sungguh terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang bergerak cepat menerjemahkan Perpres 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dalam regulasi operasionalnya,” ujar Zulhas, pada acara Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK), di Kemenhut, Senin (6/7).Ia mengatakan peluncuran perdagangan karbon sektor kehutanan menjadi tonggak penting implementasi kebijakan iklim nasional. Menurutnya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan karbon telah memiliki landasan regulasi dan siap dijalankan.

Zulhas menambahkan, kehadiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perdagangan karbon. Regulasi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon di sektor kehutanan.

“Kehadiran peraturan menteri kehutanan nomor 6 tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi penyelenggaraan perdagangan karbon di sektor ini,” ujarnya,

Tidak hanya itu, ka juga berharap percepatan yang dilakukan Kementerian Kehutanan dapat menjadi contoh bagi kementerian dan sektor lain dalam menyiapkan regulasi pendukung perdagangan karbon.

“Kita berharap sektor-sektor lain dipercepat termasuk SDM dan lain-lain,” (merdeka.com)

Prabowo Bakal Terima Kunjungan PM Narendra Modi di Istana Negara Hari Ini

Tue, 07 Jul 2026 10:43:00 +0700

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Istana Negara pada Selasa (7/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua negara dijadwalkan menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama.Diketahui, PM Narendra Modi telah tiba di Indonesia sejak Senin (6/7) kemarin. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan, kunjungan kenegaraan PM Narendra Modi menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan India. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke India beberapa waktu lalu.

Ia menilai kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kerja sama strategis Indonesia dan India di berbagai bidang.

Sugiono mengungkapkan, dalam rangkaian kunjungan itu kedua negara akan membahas sekaligus menandatangani sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman (MoU). Ia menyebut kedekatan personal antara kedua kepala negara menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan bilateral.

"Akan ada beberapa perjanjian dan MoU juga yang besok akan dibahas dan ditandatangani. Namun intinya adalah bahwa kedua kepala negara secara chemistry juga punya kedekatan dan ini merupakan satu langkah dalam rangka mempererat persaudaraan dan persahabatan antara Indonesia dan India," ujarnya, Selasa (7/7/2026).Rangkaian kunjungan kenegaraan PM Modi akan dimulai di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026) dengan upacara penyambutan resmi. Setelah itu, Prabowo dan PM Modi dijadwalkan menggelar pertemuan empat mata yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral, kemudian ditutup dengan jamuan kenegaraan di Istana Negara.Selanjutnya, PM Modi juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda selama berada di Indonesia hingga 8 Juli. Salah satu agenda tersebut adalah mengunjungi Candi Prambanan. Sugiono mengatakan kunjungan itu berkaitan dengan salah satu kesepakatan yang telah dicapai kedua negara.

"Perdana Menteri Modi akan melakukan serangkaian acara di Indonesia yang akan ditutup pada tanggal 8. Beliau berencana mengunjungi Candi Prambanan karena salah satu kesepakatan yang diraih antara Indonesia dan India adalah upaya melakukan pemugaran atau restorasi Candi Prambanan,"(okezone)

Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 3.535 Jiwa, Ancaman Krisis Kesehatan Mengintai

Tue, 07 Jul 2026 10:39:00 +0700

CARACAS �" Korban tewas akibat gempa kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Senin 6 Juli 2026 waktu setempat, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 3.535 orang, sementara 16.740 orang mengalami luka-luka dan 17.854 warga kehilangan tempat tinggal.Data terbaru tersebut disampaikan anggota parlemen Venezuela, Jorge Rodriguez. Dari total warga yang mengungsi, sedikitnya 12.800 orang kini tinggal di 80 lokasi penampungan sementara yang tersebar di Caracas dan negara bagian pesisir La Guaira, wilayah yang mengalami dampak paling parah.

Gempa berkekuatan 7,2 magnitudo dan 7,5 magnitudo yang terjadi pada 24 Juni mengguncang kawasan Caracas dan La Guaira hanya dalam selang beberapa detik. Bencana tersebut diperkirakan merusak atau menghancurkan sekitar 60.000 bangunan.Di La Guaira, proses evakuasi korban masih terus berlangsung. Sejumlah saksi mata kepada Reuters mengaku melihat truk dan petugas forensik mengangkut peti jenazah, sementara alat berat menggali liang kubur massal di area terbuka yang ditandai dengan salib putih.

Di tengah upaya pencarian dan pemulihan, para ahli mulai memperingatkan ancaman krisis kesehatan yang dapat memperburuk kondisi pascabencana. Ribuan pengungsi masih bertahan di tempat penampungan yang padat atau tidur di ruang terbuka dengan akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi.Kondisi tersebut meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Selain itu, ribuan korban juga dilaporkan masih mengalami luka yang belum mendapatkan penanganan medis optimal karena fasilitas kesehatan kewalahan."Masalah yang kami perkirakan akan segera muncul adalah infeksi yang mungkin dialami pasien yang telah lama terpapar kondisi bencana," kata Kepala Unit Trauma Rumah Sakit Jose Gregorio Hernandez di Caracas, Eugenio Cova, dilansir dari Aljazeera, Selasa (7/7/2026).

Menurut Cova, fase penanganan trauma akibat gempa kini mulai diikuti ancaman infeksi yang berpotensi memperburuk kondisi para korban.

Laporan mengenai gangguan kesehatan juga mulai bermunculan dari sejumlah lokasi pengungsian. Warga mengeluhkan meningkatnya kasus diare dan penyakit lainnya akibat buruknya sanitasi.

Koresponden Al Jazeera, Teresa Bo, melaporkan para pengungsi mendesak pemerintah menyediakan toilet portabel serta menata ulang lokasi penampungan guna mengurangi kepadatan dan mencegah penyebaran penyakit.Sementara itu, lambatnya respons pemerintah dalam proses penyelamatan dan distribusi bantuan menuai kritik. Di sejumlah wilayah terdampak, warga bersama relawan dan organisasi kemanusiaan justru menjadi pihak yang paling aktif melakukan pencarian korban selamat serta menyalurkan bantuan.Presiden Washington Office on Latin America (WOLA), Carolina Jimenez, menilai penanganan pemerintah Venezuela belum memadai.

"Di banyak negara, pihak pertama yang merespons bencana adalah pemerintah. Namun dalam kasus Venezuela, pemerintah justru menjadi pihak terakhir yang merespons," ujarnya.Menurut Jimenez, di wilayah seperti Catia la Mar, bantuan lebih banyak datang dari masyarakat sipil, relawan, dan organisasi kemanusiaan dibandingkan aparat pemerintah.(okezone)

Bareskrim Dukung Penuh Kortas Tipikor Usut Korupsi Pasokan Batu Bara Rp5 Triliun

Tue, 07 Jul 2026 10:36:00 +0700

JAKARTA �" Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono menyatakan siap mendukung penuh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU periode 2018�"2026.

"Tentunya kami dari Bareskrim akan mendukung penuh tindak lanjut proses penyelidikan yang sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan," kata Syahardiantono dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Syahardiantono menjelaskan, dukungan tersebut dilakukan melalui sinergi dalam pemeriksaan saksi maupun ahli yang diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut.

"Tadi disampaikan oleh penyidik dari Kortas bahwa akan diperlukan pemeriksaan saksi-saksi dan tentunya ahli," ujarnya.Selain itu, kata Syahardiantono, Bareskrim juga mendukung Kortas Tipikor, khususnya dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan aspek teknis pertambangan.

"Sekali lagi, Bareskrim sangat mendukung proses penyidikan ini. Dirtipidter sudah berkolaborasi dengan penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor," ucapnya.Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri mengusut dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU pada periode 2018�"2026 yang diduga berdampak pada pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah.Wilayah yang terdampak meliputi Sumatera, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, kerugian negara diindikasikan mencapai Rp5 triliun.

Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara oleh sejumlah perusahaan.Sejauh ini, terdapat dua perusahaan yang diduga terlibat, yakni PT OBP dan PT BRA. Meski demikian, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.Penyidik mengungkap tiga dugaan penyimpangan, yaitu manipulasi dokumen kualitas batu bara, manipulasi dokumen kuantitas batu bara yang dipasok, serta penyimpangan yang menyebabkan pembayaran atau nilai kontrak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama, atau Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(okezone)

Geram! Hotman Minta Kapolri Pajang Muka Polisi yang Siksa Wanita

Tue, 07 Jul 2026 10:33:00 +0700

JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka identitas oknum anggota Polres Tegal Kota yang menjadi tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30). Hotman mempertanyakan alasan identitas oknum polisi tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat.

"Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh? Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain, selalu ditampilkan di press release?" kata Hotman, Senin (6/7/2026).Menurut Hotman, masyarakat berhak mengetahui identitas oknum polisi yang terlibat dalam perkara tersebut. Ia pun menyinggung sejumlah pengakuan menyedihkan yang disampaikan korban, mulai dari dugaan kekerasan dalam rumah tangga hingga perilaku seksual menyimpang.

"Bahwa 2,5 tahun dia di KDRT, dilakukan hubungan seks menyimpang," kata Hotman.

Ia juga menyebut korban juga mengatakan oknum polisi itu memaksanya meracik dan mengonsumsi narkoba. "Juga disuruh membuat meracik narkoba, juga mengonsumsi. Itulah tuduhannya itu," ujarnya.

Menurut dia, dalam berbagai pengungkapan kasus pidana, kepolisian kerap menampilkan wajah tersangka kepada publik. Namun, hal serupa belum terlihat dalam kasus yang melibatkan anggota Polri tersebut.

"Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu?" ujarnya.Sebelumnya, Tim Penyidik Bareskrim Polri dan Bidpropam Polda Jawa Tengah terus mendalami kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Aiptu Nuridin (50), anggota Polres Tegal Kota. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

Aiptu Nuridin telah ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) oleh Propam Polda Jawa Tengah. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti dari rumah yang diduga menjadi lokasi penyekapan korban.(okezone)

Temuan Kompolnas di Lokasi Bentrok Polisi vs Bandar Narkoba

Tue, 07 Jul 2026 10:28:00 +0700

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menemukan ceceran darah di lokasi penemuan tiga anggota Polri yang gugur saat operasi penggerebekan narkoba di wilayah Polres Katingan, Kalimantan Tengah. Temuan di TKP 3 itu memperkuat dugaan ketiga korban dibunuh sebelum jasadnya dibuang ke sungai.

Komisioner Kompolnas Supardi Hamid mengatakan, temuan di lapangan membantah anggapan bahwa para korban tewas karena tenggelam setelah menyelamatkan diri.“Tesis bahwa para korban ini melarikan diri ke sungai dan kemudian mati tenggelam adalah tidak terbukti, justru terbantahkan dari fakta di sini, di mana kita menemukan ceceran darah yang kemudian berakhir di sungai,” kata Supardi dalam keterangan via video dikutip, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, jejak darah tersebut menunjukkan korban terlebih dahulu menjadi sasaran pembunuhan.

“Ini menunjukkan bahwa para korban ini dihabisi, dibunuh sebelum mereka dibuang ke sungai,” ujarnya.

Supardi menilai peristiwa itu masuk dalam kategori pembunuhan yang disengaja.

“Artinya ini secara jelas masuk ke dalam kategori intentionally killing yang dilakukan oleh para bandar narkoba untuk menghabisi para petugas kepolisian dan baru kemudian dibuang ke sungai,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Choirul Anam meminta pengusutan kasus dilakukan hingga tuntas.

Menurutnya, gugurnya tiga anggota Polri bukan hanya soal hilangnya nyawa, tetapi juga bentuk perlawanan jaringan narkoba terhadap aparat penegak hukum.

“Kami minta supaya gugurnya tiga anggota kepolisian ini diusut tuntas siapa pun pelakunya. Ini bagi kami tidak hanya soal hilangnya nyawa, tapi juga soal perlawanan narkoba terhadap penegakan hukum,” kata Anam.

Tinjau Lokasi

Saat meninjau lokasi, Anam menyebut salah satu titik penemuan jenazah berada tidak jauh dari lokasi ceceran darah di TKP 3.

Dia juga mengingatkan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan agar tidak mengendurkan pemberantasan narkoba meski tiga anggotanya gugur dalam operasi tersebut.

“Peristiwa ini harus menjadi satu spirit baru yang semakin mengencangkan pemberantasan narkoba. Tidak boleh berhenti di pelaku lapangan, tapi harus naik sampai ke gembongnya, bos narkobanya, rantai jaringan distribusi dan lain sebagainya,” ujarnya.

Anam mengatakan perlawanan dari kelompok yang diduga terlibat jaringan narkoba berlangsung sangat keras. Bahkan ketika petugas memilih mundur untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban, mereka disebut tetap dikejar.

“Petugas kepolisian yang menghindari banyaknya korban mundur itu masih tetap dikejar sama mereka. Oleh karenanya memberantas narkoba dalam konteks ini tidak boleh kendor. Harus tetap maju,” tandasnya.

Terkejut, Mantan Gubernur Riau Saleh Djasit Minta Jawa Pos Hargai Jasa Rida K Liamsi

Tue, 07 Jul 2026 10:22:00 +0700

PEKANBARU - Dinamika internal perusahaan media terbesar di Riau kini menyita perhatian tokoh publik. Mantan Gubernur Riau, Saleh Djasit mengaku sangat terkejut mendengar kabar adanya masalah hukum yang menerpa pendiri Riau Pos Group, Rida K Liamsi.

Kabar tuntutan dari pihak manajemen pusat atau Jawa Pos ini memicu reaksi keprihatinan mendalam di kalangan sahabat dan tokoh masyarakat. Bagi masyarakat Riau, nama Rida K Liamsi bukan sekadar tokoh pers. Pria kelahiran 13 November 1943 itu dikenal luas sebagai sosok yang membesarkan Riau Pos dari nol hingga berkembang pesat dan memiliki gedung-gedung bertingkat tinggi di berbagai daerah. Saleh Djasit secara terbuka menyayangkan situasi perseteruan yang saat ini terjadi.

"Kita sangat terkejut dan prihatin. Setahu kita, dia (Rida K Liamsi - red) yang membesarkan Riau Pos," ungkapnya, Senin (6/7/2026).

Jejak Emas

Mantan Bupati Kampar dua periode tersebut menyoroti bagaimana kiprah Rida K Liamsi bagi Riau. Ia tidak hanya membangun bisnis media dan percetakan semata, ekspansi media dibawah kendali Rida berhasil mempercepat proses kemajuan Provinsi Riau, mulai dari sektor pendidikan, kebudayaan, hingga pemberdayaan seniman dan cendekiawan melalui berbagai seminar serta penghargaan bergengsi.

Secara fisik, tambahnya, bukti kejayaan kepemimpinannya masih berdiri kokoh. Pembangunan infrastruktur megah menjadi warisan nyata yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh manajemen saat ini.

"Sekarang masih ada kekayaan itu, Menara Riau Pos Pekanbaru, Menara Batam Pos. Itu jelas. Berapa harganya? Itu saja luar biasa nilainya," jelasnya.

Menanti Kebijaksanaan Manajemen Baru

Selain itu, kiprah Rida K Liamsi dinilai tidak hanya terbatas di daerah. Saleh Djasit yang juga pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI Fraksi Golkar periode 2004�"2008 ini mengingat betul bahwa Rida sempat ikut memegang peranan penting di dalam manajemen pusat. Karena itulah, masalah yang kini mencuat dirasa sangat ironis.

Meskipun tidak mengetahui secara persis rincian materi tuntutan yang dilayangkan, Saleh Djasit menaruh harapan besar kepada para pengambil keputusan di jajaran direksi Jawa Pos saat ini. Ia meminta agar pihak perusahaan tidak melupakan sejarah panjang pengorbanan sang perintis.

"Kita berharap pimpinan dari Jawa Pos yang baru ini lebih menghormati para pendiri. Silakan cari solusi penyelesaian, paling tidak jangan sampai melupakan jasa beliau," (goriau)

Polda Riau Kembali Gerebek Kampung Narkoba, Puluhan Paket Sabu Disita

Tue, 07 Jul 2026 09:53:00 +0700

Pekanbaru - Satgas Antinarkoba Polda Riau kembali menggerebek narkoba di kawasan Kampung Panger, Kota Pekanbaru. Puluhan paket sabu disita dalam kegiatan operasi di wilayah yang dikenal sebagai 'kampung narkoba' tersebut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan pihaknya melakukan penggerebekan di lokasi setelah mendapat informasi adanya transaksi narkoba di lokasi tersebut.

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui operasi yang terukur agar jaringan peredaran narkotika di wilayah tersebut dapat diputus," kata Kombes Putu Yudha Prawira, dalam keterangannya, Senin (7/7/2026).

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan undercover buy terhadap target. Saat transaksi berlangsung, petugas langsung mengamankan tersangka BS dan melakukan penggeledahan.

Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 26 paket sabu di saku celana tersangka. Penemuan tersebut kemudian dikembangkan dengan melakukan penggeledahan di rumah tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut kami menemukan kembali 27 paket kecil sabu lainnya yang disembunyikan di atas tiang rumah, tepat di depan lokasi tersangka diduga berjualan narkotika," imbuhnya.

Selain 53 paket sabu dengan berat kotor 10,40 gram, petugas turut menyita uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil penjualan narkotika serta dua unit telepon genggam.

Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui seluruh barang bukti merupakan miliknya. Ia mengaku memperoleh sabu dari seorang pria berinisial U yang saat ini masih dalam penyelidikan.

"BS mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp1,3 juta dari penjualan sabu, serta baru menjual satu paket seharga Rp100 ribu," lanjutnya.

Polisi juga melakukan tes urine terhadap tersangka dan hasilnya positif mengandung metamfetamine. Saat ini tersangka telah diamankan di Polda Riau untuk pengembangan jaringan yang lebih besar.(detik.com)

Gegara Trump, Anggota Parlemen Inggris Minta Kartu Merah Quansah Ditunda

Tue, 07 Jul 2026 09:50:00 +0700

Jakarta - Kontroversi penundaan kartu merah penyerang Timnas Amerika Serikat (AS) Folarin Balogun di Piala Dunia 2026 berbuntut panjang. Politikus Inggris mendesak FIFA memberikan keringanan yang sama kepada bek Timnas Inggris Jarell Quansah seperti yang diberikan kepada Balogun.

Dilansir Reuters, Selasa (7/7/2026), Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sedang mempertimbangkan opsi terkait banding, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut, sementara FIFA tidak menanggapi beberapa permintaan komentar tentang apakah kasus Quansah akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 yang sama.

Kasus ini telah menjadi kontroversi terbesar turnamen setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengakui bahwa ia menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino terkait skorsing Balogun.

Meskipun Infantino mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Trump bahwa badan peradilan FIFA memutuskan kasus tersebut secara independen, penangguhan hukuman Balogun telah memicu tuduhan dari otoritas sepak bola dan politikus di seluruh Eropa bahwa tekanan politik mungkin telah memengaruhi proses disiplin sepakbola.

Intervensi anggota parlemen Inggris menandai upaya pertama untuk menggunakan putusan Balogun atas nama pemain lain, yang berpotensi mengubah keputusan yang menurut FIFA dibuat oleh badan peradilannya menjadi ujian yang lebih luas tentang apakah pendekatan yang sama akan diterapkan secara konsisten.

Dalam surat terpisah yang diunggah di platform media sosial, anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, Noah Law dan Melanie Onn, meminta Infantino untuk menunda hukuman skorsing satu pertandingan Quansah setelah kartu merah pada Minggu (5/7), melawan Meksiko hingga setelah Piala Dunia, dengan mengutip keputusan FIFA tentang Balogun sebagai preseden.

Seperti Balogun, Quansah menghadapi skorsing satu pertandingan setelah dikeluarkan dari lapangan dalam kemenangan Inggris 3-2 di Stadion Azteca. "Meskipun saya percaya bahwa kartu merah yang diterima Jarell Quansah sudah tepat... saya percaya akan lebih tepat untuk menunda hukumannya hingga setelah Piala Dunia ini selesai," tulis Law.

Onn mengatakan ada alasan kuat untuk menunda hukuman Quansah, menambahkan bahwa akan sulit untuk membenarkan satu pemain mendapat keuntungan dari penundaan hukuman sementara pemain lain dalam keadaan yang secara material serupa tidak bisa.

Kedua anggota parlemen Inggris tersebut berpendapat bahwa FIFA berisiko merusak kepercayaan pada sistem disiplinnya kecuali aturan-aturannya diterapkan secara konsisten.

Secara terpisah, Caroline Dinenage, Ketua Komite Kebudayaan, Media, dan Olahraga Parlemen Inggris, meminta FIFA untuk segera menjelaskan keputusannya untuk menangguhkan hukuman Balogun.

"Kemenangan inspiratif Inggris di dini hari menunjukkan Piala Dunia dalam kondisi terbaiknya, tetapi keputusan FIFA ini mengancam akan menodai turnamen yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola dunia," kata Dinenage.

"Agar olahraga memiliki makna, aturan dan hukumnya harus diterapkan secara setara kepada semua tim. FIFA perlu segera menjelaskan dasar keputusannya dan menanggapi dugaan adanya campur tangan politik dalam proses tersebut."

FIFA menyatakan bahwa badan peradilannya bertindak secara independen dalam kasus Balogun.(detik.com)

Bupati Siak Afni Z Tegaskan Keterbatasan Anggaran Bukan Halangan Bangun Daerah

Tue, 07 Jul 2026 09:48:00 +0700

SIAK - Bupati Siak, Afni Z menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda ini berlangsung dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang III di Ruang Rapat Putri Kacamayang, DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/7/2026).

Seluruh saran dan rekomendasi dari fraksi DPRD dinilai sebagai masukan berharga bagi pemerintah daerah. Hal ini menjadi rujukan penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta menyusun arah pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah diberikan. Seluruhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bupati Siak, Afni Z.

Tantangan pembangunan saat ini diakui tidak lepas dari keterbatasan kapasitas fiskal yang berdampak pada ruang gerak di berbagai sektor. Meski begitu, kondisi tersebut sama sekali tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program yang memberi manfaat nyata bagi warga.

Berbagai langkah strategis terus dilakukan melalui penetapan skala prioritas pembangunan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Siak juga berupaya meningkatkan efisiensi belanja daerah, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, hingga gigih memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sektor-sektor yang menjadi perhatian legislatif seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan ekonomi daerah terus menjadi prioritas. Peningkatan sektor ini akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Di bidang infrastruktur, pemeliharaan jalan terus dioptimalkan sembari mencari peluang pendanaan dari pusat. Untuk sektor air bersih, inovasi dimaksimalkan lewat pengembangan sistem pembayaran digital, perluasan jaringan distribusi, dan penambahan sambungan rumah secara bertahap.

Sementara itu, pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerataan tenaga pendidik maupun kesehatan serta peningkatan fasilitas pelayanan dasar terus diusahakan dengan dukungan pemerintah pusat, demi kualitas layanan masyarakat yang semakin baik.

"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,"(goriau)

Buronan Jurist Tan Menjadi Kunci Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim

Tue, 07 Jul 2026 09:43:00 +0700

JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM periode 2019 - 2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih belum menemukan titik penyelesaian. Hambatan utamanya ada pada status Jurist Tan yang masih buron dan menjadi mata rantai paling penting dalam perkara ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Syekh Yusuf, Adib Miftahul menyoroti hilangnya buronan tersebut sebagai missing link yang membuat konstruksi perkara ini belum utuh di mata publik.

“Kasus ini belum sepenuhnya terang karena masih ada bagian penting yang belum terungkap. Salah satunya terkait pihak yang sampai sekarang belum bisa dimintai keterangan," kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Syekh Yusuf, Adib Miftahul, Senin (6/7/2026).

Situasi ini memicu banyak spekulasi liar dan memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia yang terkesan sangat lambat.

"Publik sekarang terbelah. Ada yang percaya ini bagian dari penegakan hukum, tapi tidak sedikit yang mempertanyakan kenapa belum juga ada kejelasan," ujarnya.

Aparat hukum dituntut untuk segera menghadirkan transparansi penuh di setiap tahapan penyelesaian kasus korupsi kelas atas ini.

“Kalau memang ada bukti yang kuat, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa proses ini ditutup-tutupi,” tegasnya.

Tanpa adanya kejelasan, kepercayaan masyarakat luas terhadap proses hukum dan pengambil kebijakan di pemerintahan akan semakin merosot.

“Kalau tidak menemukan titik terang, ini bukan hanya soal satu kasus. Ke depan, orang bisa ragu terhadap kebijakan karena ada ketakutan terseret proses hukum yang tidak jelas,” paparnya.

Tertangkapnya buronan utama sangat menentukan ke mana arah penegakan keadilan dan pembuktian hukum ini akan berlanjut.

“Selama bagian penting ini belum terungkap, publik akan terus bertanya-tanya. Di situlah pentingnya keseriusan dan transparansi penegakan hukum,” pungkasnya.

Terkait perkara korupsi pengadaan ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim telah lebih dulu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pembacaan vonis tersebut dilakukan, Selasa (30/6/2026). Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ikut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Selain kurungan penjara, ia juga dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 miliar yang wajib dibayarkan segera setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.(goriau)

Patroli Malam Polsek Tanah Putih Sasar ATM dan Objek Vital, Antisipasi C3

Tue, 07 Jul 2026 09:41:00 +0700

TANAHPUTIH-Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, personel Piket Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Polsek Tanah Putih melaksanakan patroli rutin pada Senin (6/7/2026) malam.

Patroli yang dimulai sekitar pukul 21.20 WIB tersebut dilaksanakan di sepanjang Jalan Lintas Riau�"Sumut hingga Jalan Lintas Ujung Tanjung, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolsek Tanah Putih Y. Yudi Indranaldi yang diwakili Aiptu Al Damanik menyampaikan bahwa patroli difokuskan pada sejumlah objek vital, seperti kantor Bank BRI, Bank BRK, area ATM, serta lokasi yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas, khususnya Curat, Curas, dan Curanmor (C3).

Patroli dilaksanakan menggunakan satu unit kendaraan roda empat (R4) dengan personel terdiri dari Aiptu Al Damanik, Aipda Salman, dan Bripka Vernando.

Dari hasil kegiatan, petugas tidak menemukan adanya gangguan kamtibmas di sekitar perbankan maupun objek vital yang menjadi sasaran patroli. Kehadiran personel kepolisian di lapangan juga mampu mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana C3 sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan perbankan dan pusat perbelanjaan.

"Patroli rutin ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tanah Putih tetap aman, tertib, dan kondusif," ujar perwakilan Kapolsek.

Polsek Tanah Putih menegaskan akan terus mengintensifkan patroli rutin, khususnya pada malam hari, sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(rtc)

Camat Sail Ajak ASN Gunakan Produk BRK Syariah, Langsung Buka Tabungan Haji Bersama Keluarga

Tue, 07 Jul 2026 09:39:00 +0700

PEKANBARU �" Camat Sail, Media Nova mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kecamatan Sail untuk memanfaatkan berbagai layanan BRK Syariah sebagai bank pembangunan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi produk BRK Syariah yang digelar Unit BRK Syariah Pekanbaru Jalan Riau di Aula Kantor Camat Sail, Senin (6/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Media Nova tidak hanya menyampaikan dukungan secara lisan, tetapi juga langsung memberikan contoh dengan membuka Tabungan Haji dan Tabungan Dhuha bersama suaminya. Sementara itu, untuk anak-anaknya, ia membuka rekening Haji Muda sebagai bentuk persiapan ibadah haji sejak dini.

"BRK Syariah merupakan bank daerah yang turut berkontribusi terhadap pembangunan melalui berbagai program, termasuk penyaluran CSR yang manfaatnya dirasakan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Karena itu saya mengajak seluruh ASN dan PPPK di Kecamatan Sail untuk memanfaatkan produk dan layanan BRK Syariah," ujarnya.Kegiatan sosialisasi yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat, para lurah, kepala seksi, serta ASN dan PPPK di lingkungan Kecamatan Sail. Dari BRK Syariah hadir Team Leader Bisnis Hendri Eka Putra, serta tim pembiayaan dan penghimpunan dana.

Dalam pemaparannya, BRK Syariah memperkenalkan berbagai solusi keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pembiayaan ASN dan PPPK, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Gadai Emas, Tabungan Dhuha, Tabungan Qurban, Haji Muda, Sinar Prioritas, hingga layanan transaksi digital melalui QRIS BRK Syariah.

Pemimpin Cabang Pembantu BRK Syariah Pekanbaru Jalan Riau, Rio Karnanda melalui Team Leader Bisnis Hendri Eka Putra mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai ragam produk BRK Syariah yang tidak hanya terbatas pada pembiayaan pegawai."Kami ingin masyarakat, khususnya ASN dan PPPK, mengetahui bahwa BRK Syariah memiliki berbagai produk yang dapat mendukung kebutuhan keuangan, mulai dari menabung, berinvestasi, mempersiapkan ibadah, hingga bertransaksi secara digital sesuai prinsip syariah," katanya.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya minat terhadap produk yang ditawarkan. Selain pembukaan rekening oleh Camat Sail dan keluarganya, sejumlah pegawai juga menyatakan minat membuka Tabungan Qurban. Untuk mempermudah proses tersebut, BRK Syariah akan memberikan layanan jemput bola dengan memfasilitasi pembukaan rekening secara kolektif di Kantor Camat Sail.

Melalui kegiatan ini, BRK Syariah berharap literasi keuangan syariah di lingkungan ASN semakin meningkat serta mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah yang aman, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan.(halloriau)

Riau Borong 6 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026, Juara Nasional Nilai Ekspor Halal

Tue, 07 Jul 2026 09:06:00 +0700

JAKARTA �" Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih enam penghargaan dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Pemprov Riau dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Penghargaan diserahkan dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta, Senin (6/7/2026). Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau mewakili Pemerintah Provinsi Riau.- Peringkat 1 Kategori Nilai Ekspor Halal.

- Peringkat 2 Kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Peringkat 4 Kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah.

- Peringkat 4 Kategori Zakat, Infak, dan Sedekah.

- Peringkat 5 Kategori Inkubasi Bisnis Usaha Syariah.

- Peringkat 5 Kategori Wakaf.

Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, mengatakan Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi serta keuangan syariah.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menilai capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan ekonomi halal, industri keuangan syariah, keuangan sosial syariah, literasi dan inklusi keuangan, penguatan kelembagaan, hingga inovasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat."Harapan kami, Anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya semakin banyak daerah yang mampu menjadi model pembangunan ekonomi syariah di Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sholahudin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dewan juri, mitra strategis, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah 2026.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah."Mari kita jadikan ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya sebagai sektor yang tumbuh, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, inklusif, tangguh, serta mampu mengantarkan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia," katanya.

Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan, inovasi, dan komitmen dalam pengembangan ekonomi serta keuangan syariah di daerah.

Seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan komprehensif oleh dewan juri yang terdiri atas para pakar dan profesional dari berbagai bidang.(halloriau)

Hamas Bubarkan Pemerintahan di Gaza

Tue, 07 Jul 2026 08:58:00 +0700

Gaza - Kelompok militan Hamas pada Senin (6/7/2026) mengatakan telah membubarkan pemerintahannya di Gaza dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada sebuah komite teknis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS).

Hamas tidak menyebutkan apakah pihaknya akan mengambil langkah krusial untuk melucuti senjata atau menyerahkan urusan keamanan kepada pasukan internasional. Namun, kelompok itu menggambarkan keputusan tersebut sebagai bukti komitmennya terhadap rekonstruksi Gaza setelah perang selama bertahun-tahun.Belum jelas apakah langkah yang diumumkan oleh seorang pejabat tingkat rendah itu akan membawa perubahan berarti di lapangan.

Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), entitas baru yang dipimpin Presiden Donald Trump dengan mandat untuk memerintah dan membangun kembali Gaza, mengatakan telah mengetahui pengumuman Hamas tersebut. Namun, dewan itu menyatakan akan menilai dampaknya berdasarkan "tindakan, bukan janji".

Dalam pernyataan di X, Dewan Perdamaian menegaskan bahwa komite teknokrat harus mengendalikan seluruh senjata di Gaza, sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata.

Dalam konferensi pers pada Senin, Ismail al-Thawabta, direktur jenderal Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas, menuturkan hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap berada di posisi mereka untuk menjalankan urusan sehari-hari di wilayah Palestina tersebut.

"Seluruh pegawai yang bekerja dalam penyediaan layanan adalah pegawai negara dan sepenuhnya siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza," kata al-Thawabta dalam konferensi pers di halaman Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah seperti dilaporkan Associated Press.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut keputusan ini sebagai langkah positif ke depan dalam upaya menerapkan kesepakatan gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menepis langkah tersebut. Ia mengatakan, keputusan itu dirancang untuk menghindari pelucutan senjata.

"Selama Hamas masih memegang senjata, pemerintahan sipil mana pun tentu akan berjalan sesuai arahan Hamas," tulisnya di X.

Siapa Pimpin Komite Teknorat?

Komite teknokrat yang berbasis di Kairo itu dipimpin Ali Shaath, seorang insinyur kelahiran Gaza dan mantan pejabat Otoritas Palestina. Komite tersebut diberi mandat untuk memulihkan layanan dasar dan mengawasi urusan sipil di bawah supervisi PBB dan Dewan Perdamaian.

Menanggapi pengumuman Hamas pada Senin, Shaath mengatakan via X bahwa agar komite dapat bekerja secara efektif, harus ada satu otoritas pemerintahan yang beroperasi di bawah satu kerangka hukum dan aparat keamanan terpadu yang bertanggung jawab kepada otoritas tersebut.

Sembilan bulan setelah gencatan senjata ditandatangani, perundingan antara Israel dan Hamas masih banyak menemui jalan buntu terkait penerapan tahap kedua kesepakatan, termasuk pelucutan senjata Hamas dan rekonstruksi Gaza.

Hamas bersikeras bahwa tahap pertama harus diterapkan lebih dulu sebelum pembahasan mengenai senjata mereka dimulai.

Serangan pada 7 Oktober 2023 oleh militan yang dipimpin Hamas, yang memicu perang, menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan 251 orang lainnya disandera. Sementara itu, serangan balasan Israel di Gaza menewaskan sedikitnya 73.098 warga Palestina.

Intensitas serangan Israel telah jauh berkurang sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober tahun lalu, tetapi serangan masih terjadi hampir setiap hari. Militer Israel mengklaim pihaknya menargetkan Hamas dan militan lain, kerap dengan menyatakan bahwa mereka sedang merencanakan serangan. Serangan-serangan itu juga menewaskan banyak warga sipil.

Pada Senin, serangan Israel menewaskan sedikitnya lima orang di Gaza, termasuk tiga orang di Khan Younis di wilayah selatan dan dua orang di sebuah apartemen di Kota Gaza.

Militer Israel mengaku menargetkan seorang anggota Hamas dalam serangan di Kota Gaza dan seorang militan dari kelompok Jihad Islam Palestina dalam serangan di Khan Younis.(liputan6)

Penjelasan TNI, Kronologi Ibu Hamil Tewas saat Baku Tembak di Papua

Tue, 07 Jul 2026 08:56:00 +0700

Markas Besar (Mabes) TNI memberikan penjelasan terkait insiden tewasnya seorang ibu hamil berinisial MD yang tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan, peristiwa itu terjadi saat terjadi gangguan tembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari beberapa titik.

"Berdasarkan hasil pendalaman awal di lapangan, insiden terjadi saat adanya gangguan tembakan yang diduga dilakukan OPM dari beberapa titik," kata Nas kepada Liputan6.com, Senin (6/7/2026).

Menurut Nas, personel Satgas TNI yang berada di lokasi tidak melakukan tembakan balasan. Ia menegaskan, prajurit di lapangan mengutamakan keselamatan serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Nas menjelaskan, kelompok bersenjata tersebut disebut kerap melakukan penembakan ke arah pos TNI. Dalam insiden kali ini, kata dia, tembakan dilepaskan dari jarak lebih dari 900 meter dan lintasan pelurunya melewati kawasan permukiman warga.

"Mereka yang selalu mengganggu kita, selalu menembaki kita. Kita di pos diganggu mereka, diserang mereka. Itu pasukan kita lagi diam di dalam pos. Mereka nembaki dari jarak di atas 900 meter dan itu melewati perkampungan," ujarnya.

TNI menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban yang merupakan warga sipil.

"Perlu saya sampaikan bahwa TNI turut berduka cita atas meninggalnya warga sipil dalam peristiwa tersebut," ucapnya.

Di sisi lain, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok warga mendatangi markas TNI di Kabupaten Intan Jaya sambil membawa jasad korban. Menanggapi hal itu, Nas membantah adanya pengerahan massa ke markas TNI.(merdeka.com)

Prabowo: Indonesia-Singapura Sepakat Jaga Keamanan Selat Malaka

Tue, 07 Jul 2026 08:54:00 +0700

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap aman, damai, dan terbuka bagi seluruh pengguna jalur pelayaran. Terlebih, kedua negara memiliki jejak kerja sama, persahabatan, dan kolaborasi selama ini.

Prabowo menyampaikan hal tersebut sebagai salah satu poin penting dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).

"Kita kembali menegaskan sikap Indonesia dan Singapura mengenai Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang berbatasan langsung di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak," ungkap Prabowo.

Presiden menekankan, keamanan di Selat Malaka tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis negara-negara di kawasan. Karena itu, berbagai ancaman seperti pencemaran, kecelakaan laut, hingga aksi perompakan harus terus diantisipasi melalui kerja sama yang erat.

"Hal ini merupakan kepentingan yang sangat vital bagi negara-negara di sekitar Selat Malaka," tegasnya.

Prabowo juga memastikan, Indonesia akan terus menjalin koordinasi dengan negara-negara pesisir lainnya, termasuk Malaysia dan Thailand, untuk menjamin Selat Malaka tetap terbuka sesuai ketentuan hukum laut internasional.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," jelasnya.

Hubungan Berdasar Saling Percaya

Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan Singapura selama ini dibangun atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan kedua negara.

"Sikap Indonesia, dan sikap saya pribadi sejak dahulu, saya kira sudah saya buktikan selama puluhan tahun. Komitmen dan keyakinan saya adalah bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik serta menjalin kerja sama yang baik," paparnya.

Prabowo meyakini, hubungan yang semakin erat antara kedua negara akan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk rakyat Indonesia dan Singapura, tetapi untuk menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara.

Kepentingan Strategis Kedua Negara

Senada dengan Prabowo, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan kedua negara memiliki kepentingan strategis yang sama dalam menjaga keamanan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran internasional yang terbuka.

"Kami juga membahas perkembangan di Timur Tengah dan implikasinya bagi Singapura, khususnya terhadap Selat Malaka. Sebagai negara-negara pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki kepentingan strategis yang sejalan," ujarnya.

"Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan bernavigasi serta menjaga jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan sesuai dengan UNCLOS, yang juga merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional," imbuh PM Lawrence.

Ia menambahkan bahwa Singapura dan Indonesia sepakat bekerja sama dengan negara-negara pesisir lainnya untuk memastikan Selat Malaka tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak, sehingga kedua negara senantiasa memperoleh manfaat dari potensi Selat Malaka tersebut.(merdeka.com)