DEPOK - Universitas Indonesia (UI) menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Pihak panitia pun memperketat pengawasan guna mencegah adanya praktik kecurangan selama ujian berlangsung.

Penanggung jawab lokasi UTBK UI, Rina Rahmawati, mengatakan pemeriksaan ketat dilakukan sejak peserta memasuki ruang ujian. Selain barang bawaan, petugas juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap para peserta.

"Tas para peserta ditaruh di depan, lalu kita cek dengan menggunakan metal detector. Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan menggunakan barang-barang yang tidak diperbolehkan," ujar Rina di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) UI, Depok, Jawa Barat pada Selasa (21/4/2026).

Rina menambahkan, pemeriksaan khusus juga dilakukan terhadap peserta yang mengenakan hijab. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada alat komunikasi ilegal yang tersembunyi di balik hijabnya.

"Kami tambahkan juga untuk yang wanita muslim berhijab karena kita tidak bisa melihat dari luar, jadi dari pengawasnya membantu melakukan body checking untuk memeriksa apakah memakai alat bantu dengar di telinganya atau tidak," tuturnya.

Meski pemeriksaan dilakukan secara intensif, Rina memastikan bahwa pada pelaksanaan hari pertama (sesi pagi) tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan.

"Alhamdulillah untuk sesi pagi ini tidak ada kecurangan yang dimaksud. Jadi sebelum ujian dimulai, kita sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu dan itu tidak ditemukan alat-alat yang dilarang dibawa pada saat ujian," tegas Rina.

Ia menjelaskan bahwa seluruh prosedur operasional standar (SOP) telah dijalankan sejak awal, termasuk sesi pengarahan.

"Sebelum kita mulai kegiatan ujian, kami ada briefing terlebih dahulu dengan peserta di selasar untuk menginformasikan ketentuan-ketentuan apa saja yang mereka harus ketahui," pungkasnya.

DEPOK - Peserta UTBK SNBT 2026 di Universitas Indonesia (UI) mulai merasakan tantangan dari soal-soal yang disajikan. 

Farhan Fuadi, salah satu peserta asal Jakarta, mengungkapkan bahwa tingkat kesulitan soal tahun ini cukup menantang dan melampaui ekspektasinya. 

Meski beberapa soal sesuai dengan yang dipelajari sebelumnya, Farhan menyebut tak sedikit soal dengan level di atas kisi-kisi selama ini. 

"(Soalnya) sesuai harapan sih, walaupun banyak yang lebih susah lagi, cuma oke lah nggak apa-apa, gitu," ungkap Farhan usai menjalani ujian pada Selasa (21/4/2026). 

Saat ditanya soal optimistis menjawab soal-soal yang ada, Farhan memberikan jawaban realistis. Ia mengaku tidak semua soal bisa terjawab dengan sempurna. 

"Kayaknya 60 sampai 70 persen doang sih (soal yang bisa dikerjakan)," katanya. 

Namun, ia mengapresiasi kinerja panitia di UI yang dinilainya sangat profesional dalam memberikan arahan kepada peserta. Hal ini cukup membantu menenangkan peserta selama mengikuti ujian. 

"Tata tertibnya sih udah jelas banget ya, udah dari awal sampai akhir udah jelas banget. Terus kesan-pesannya buat ngikutin ini tuh cukup menegangkan banget ya," imbuhnya. 

Menutup percakapan, Farhan berpesan agar peserta lain tetap fokus pada latihan soal demi mengurangi rasa gugup saat menghadapi kesulitan di hari H. 

"Banyakin latihan soal, liat-liat penjelasan soal-soalnya," tutup Farhan.

MADRID â€" Menteri Luar Negeri Spanyol menyatakan bahwa Israel menerapkan strategi militer yang sama di Lebanon Selatan sebagaimana di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa Israel tidak dapat mempertahankan hubungan normal dengan Uni Eropa di tengah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berlangsung.

Berbicara kepada penyiar publik RTVE pada Senin (20/4/2026), Jose Manuel Albares mengatakan bahwa situasi di Lebanon mencerminkan pola "penghambatan kehidupan normal bagi warga Lebanon, penghancuran infrastruktur sipil, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, perintah pemindahan paksa penduduk sehingga mereka tidak dapat kembali, serta serangan oleh kedua belah pihak terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Menurut Albares, semua indikasi ini menunjukkan bahwa Israel berupaya menguasai sebagian wilayah dari negara yang berdaulat.

“Ini akan sangat serius bagi stabilitas Timur Tengah dan bagi keamanan Israel sendiri,” kata Albares sebagaimana dilansir TRT. Ia memperingatkan bahwa langkah Israel tersebut “sedang membawa Timur Tengah menuju perang abadi.”

Albares juga menegaskan kembali dorongan Spanyol agar Uni Eropa menangguhkan Perjanjian Asosiasi dengan Israel. Usulan ini akan ia perjuangkan kembali pada pertemuan menteri luar negeri pada Selasa (21/4/2026).

“Israel harus memahami bahwa mereka tidak dapat memiliki hubungan normal ketika hak asasi manusia dilanggar secara terang-terangan,” tambahnya.

Mengenai konflik regional yang lebih luas, Albares menyatakan bahwa Spanyol tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer apa pun di Selat Hormuz, meski ketegangan tetap tinggi meskipun ada gencatan senjata sementara antara Iran, AS, dan Israel.

“Kami tidak akan ikut serta dalam operasi militer apa pun di selat tersebut,” tegasnya sembari menambahkan bahwa Spanyol lebih mengedepankan solusi diplomatik.

Pekan lalu, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyebutkan bahwa Inggris dan Prancis akan memimpin misi multinasional yang bersifat “damai dan defensif” untuk melindungi selat tersebut setelah pertempuran di wilayah itu berakhir.

Albares menyerukan agar jalur air tersebut kembali menjadi “jalur yang bebas, aman, dan terbuka untuk semua kapal tanpa diskriminasi.” Namun, ia menekankan bahwa mekanisme verifikasi di masa mendatang harus dipimpin langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di akhir pernyataannya, Albares memperingatkan risiko meningkatnya ketegangan militer antara Iran dan Amerika Serikat, serta mendesak Iran untuk terlibat aktif dalam pembicaraan damai di Pakistan guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Namun, ia menegaskan bahwa blokade militer terhadap negara tersebut tetap diberlakukan.

Trump menyatakan, militer AS akan menunda serangan yang sebelumnya direncanakan, guna memberi waktu kepada Teheran untuk mengajukan proposal terpadu dalam upaya mengakhiri konflik. Langkah ini diambil pada Selasa (21/4) atas permintaan mediator Pakistan. Gencatan senjata sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Rabu (22/4).

“Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan militer kita untuk melanjutkan blokade dan tetap siap dalam segala hal. Gencatan senjata akan diperpanjang sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan, dengan satu atau lain cara," tulis Trump di media sosial seperti dilansir dari Aljazeera, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa perpanjangan gencatan senjata berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, setidaknya dari pihak AS.

Hingga kini, Iran belum memberikan tanggapan resmi. Kantor berita semi-resmi Tasnim menyebut posisi Teheran akan diumumkan kemudian.

Perpanjangan ini menjadi perubahan sikap terbaru dari Trump. Beberapa jam sebelumnya, ia justru menolak memperpanjang gencatan senjata dan memperingatkan Iran bahwa waktu hampir habis sebelum AS melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur mereka.

Perubahan itu terjadi di tengah kecaman Iran terhadap blokade angkatan laut AS di pelabuhan-pelabuhan mereka. Teheran menilai langkah tersebut sebagai tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu proses perundingan yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menyampaikan apresiasi atas keputusan Trump. Ia berharap kedua pihak dapat memanfaatkan momentum ini untuk mencapai kesepakatan damai.

“Saya berharap kedua belah pihak terus mematuhi gencatan senjata dan mampu menyepakati perjanjian damai komprehensif dalam putaran kedua pembicaraan di Islamabad,” tulis Sharif di platform X.

Meski demikian, keberlanjutan blokade laut menimbulkan ketidakpastian apakah Iran akan hadir dalam perundingan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut blokade pelabuhan oleh AS sebagai “tindakan perang” dan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.

“Iran tahu bagaimana menetralisir pembatasan, membela kepentingannya, dan melawan intimidasi,” tegasnya.

Trump juga menyinggung adanya perbedaan pandangan di internal pemerintahan Iran yang dinilai memperlambat proses diplomasi. Namun, laporan dari Teheran menyebut kepemimpinan Iran justru solid pasca pergantian pemimpin tertinggi dari Ali Khamenei kepada putranya, Mojtaba Khamenei.

Sejak konflik meningkat pada 28 Februari, setelah serangan AS dan Israel ke Iran, sejumlah pejabat tinggi Iran dilaporkan tewas. Meski demikian, struktur kekuasaan tetap bertahan dengan Korps Garda Revolusi Islam memimpin operasi militer.Gencatan senjata awal antara AS dan Iran disepakati pada 8 April selama dua pekan. Namun, kesepakatan itu diwarnai perbedaan pendapat, termasuk soal keterlibatan Lebanon dan kendali atas Selat Hormuz.

Dalam upaya mengakhiri konflik, AS menuntut penghentian total program nuklir Iran serta pembatasan produksi rudal dan dukungan terhadap sekutu regional seperti Hizbullah dan Hamas.

Sebaliknya, Iran menegaskan haknya untuk memperkaya uranium sebagai bagian dari program nuklir sipil dan menolak menjadikan kemampuan militernya sebagai bahan negosiasi.

Analis dari Stimson Center, Barbara Slavin, menilai langkah Trump memperpanjang gencatan senjata sebagai upaya menutupi kegagalan diplomasi sebelumnya.

Menurutnya, AS perlu melonggarkan tuntutan dan menunjukkan keseriusan dalam mencari solusi damai agar negosiasi dapat berjalan efektif.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp2 miliar dan logam mulia terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai.

Penyitaan ini dilakukan setelah penggeledahan safe deposit box (SDB) yang diduga milik eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal (RZ), selaku tersangka dalam perkara tersebut, pada Senin (20/4/2026).

"Penyidik melakukan penggeledahan pada safe deposit box (SDB) di salah satu bank di wilayah Kota Medan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Uang yang disita tersebut dalam bentuk mata uang asing, yakni dolar AS (USD), ringgit, dan rupiah, dengan total nilai ditaksir mencapai Rp2 miliar.

"Dalam SDB yang diduga milik tersangka RZ tersebut, penyidik mengamankan dan menyita logam mulia, uang valas USD dan ringgit, serta uang rupiah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2 miliar," ujarnya.

Budi menjelaskan, penggeledahan dilakukan sebagai upaya memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut.

"Sekaligus langkah awal yang progresif dalam upaya asset recovery," ucapnya.

Diketahui, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT).

Keenam tersangka tersebut adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024â€"Januari 2026; Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC); serta Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

Selain itu, John Field selaku pemilik PT Blueray; Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; dan Deddy Kurniawan selaku Manajer Operasional PT Blueray.

KPK juga kembali melakukan penahanan terhadap Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo (BBP), pada Jumat (27/2/2026).

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Hal ini penting dilakukan menyusul tewasnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon beberapa waktu lalu.

“Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik,” kata Puan dalam pidato penutupan masa persidangan DPR RI pada rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurut Puan, evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi.

Di sisi lain, kata dia, DPR RI juga menegaskan pentingnya para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB guna mengungkap fakta secara objektif.

“Upaya ini berlandaskan pada prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan HAM,” ujarnya.

JAKARTA â€" Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, pada Selasa 21 April 2026.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, pengesahan ini menegaskan komitmen negara dalam memperkuat pelindungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kerja PRT.

“Pemerintah memiliki kewajiban di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerja rumah tangga,” kata Supratman saat menyampaikan pendapat akhir Presiden atas RUU tentang PPRT, Rabu (22/4/2026).

Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini mencakup perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan, serta hubungan kerja berbasis perjanjian antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Selain itu, diatur pula hak dan kewajiban pekerja, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan pekerja rumah tangga.

Pengaturan lainnya meliputi pelatihan vokasi bagi calon dan pekerja rumah tangga, perizinan usaha bagi PPRT, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPRT.

Undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pelindungan pekerja rumah tangga.

Supratman menjelaskan, undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja, sekaligus mencegah diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan. Selain itu, regulasi ini juga mendorong hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Undang-undang ini memberikan kepastian hukum, melindungi pekerja dari berbagai bentuk perlakuan tidak adil, serta mendorong peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga,” ujar Supratman.

Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan tingkat I, Supratman mengungkapkan bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga negara Indonesia dari seluruh perlakuan tidak manusiawi yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran HAM. Karena itu, pekerja rumah tangga sebagai bagian dari warga negara memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

“Tujuan dari RUU ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, antara lain mulai dari upah yang tidak wajar, tidak dibayar sebagaimana mestinya, jam kerja di luar kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga,” ucapnya, Senin (20/04/2026).

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Rabu 22 April 2026. Pertamina telah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex sejak Sabtu 18 April 2026.

Pemerintah pun memberi sinyal akan ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak dunia.

“(Penyesuaian harga) tahap berikutnya kita lihat penyesuaiannya. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Pada 18 April 2026, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. , 

Harga BBM Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter, harga BBM Dexlite naik dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter dan harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara, harga BBM Pertamax dan Pertamax Green tidak naik. Pertamina masih mempertahankan harga Pertamax Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite yang sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.

"Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM nonsubsidi, itu ada penyesuaian harga. Kan yang bisa negara jamin, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah BBM subsidi,” ucap Bahlil.

Penyesuaian harga tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Berikut harga BBM Pertamina hari ini 22 April

BBM Pertamina

Solar subsidi Rp6.800 per liter
Pertalite Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.300 per liter
Pertamax Green Rp12.900 per liter
Pertamax Turbo Rp19.400 per liter
Dextlite Rp23.600 per liter
Pertamina Dex Rp23.900 per liter

Di sisi lain, SPBU swasta seperti BP juga menaikkan harga BBM. Sementara SPBU Shell dan Vivo belum mengumumkan penyesuaian harga BBM hingga saat ini. Berikut daftarnya:

BBM BP

BP Ultimate Rp12.930 per liter
BP 92 Rp12.390 per liter
BP Ultimate Diesel Rp25.560 per liter, naik dari Rp14.620 per liter

BBM Shell

Shell Super Rp12.390 per liter
V-Power Diesel Rp14.620 per liter

BBM Vivo 

Revvo 92: Rp12.390 per liter
Revvo 95: Rp12.930 per liter
Diesel Primus: Rp14.610 per liter

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia baru saja mendapatkan tawaran pinjaman besar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). 

Tawaran dana segar senilai USD25 miliar hingga USD30 miliar tersebut diajukan untuk mengamankan stabilitas fiskal nasional di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Purbaya secara tegas menyatakan telah menolak tawaran yang muncul di sela-sela Spring Meeting di Washington DC tersebut. Ia menilai cadangan kas Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menghadapi guncangan ekonomi global tanpa perlu menambah beban utang baru.

"Saya bilang sama dia sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir USD25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman," tegas Purbaya ke awak media di Kemenkeu.

Nilai persediaan dana yang dimiliki Indonesia, yakni sekitar US$25 miliar atau setara Rp428,55 triliun (kurs Rp17.142/USD), dianggap menjadi perisai yang kuat. 

Purbaya bahkan menceritakan reaksi para pimpinan lembaga keuangan internasional tersebut saat mendengar penolakan dari pihak Indonesia.

Menurut Purbaya, ketidaktertarikan Indonesia terhadap pinjaman tersebut membuat para kreditur kehilangan potensi pendapatan dari bunga utang.

"Wah mukanya (World Bank & IMF) asem, karena dia gak bisa minjemin duit, gak bisa dapet bunga tuh mereka tuh. Tapi itu dalam keadaan apapun kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menggunakan sumber daya domestik secara efektif. 

Kebijakan fiskal yang diambil saat ini didasarkan pada kalkulasi yang mendalam terhadap setiap potensi dampak ekonomi, bukan sekadar perkiraan semata. Pengelolaan dana cadangan atau buffer akan terus dioptimalkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga meskipun situasi global sedang tidak menentu.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 21 April 2026.

Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian.

“Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujar Purbaya.

“Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD1 miliar (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

"Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo.

Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

"Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," katanya.

Meski demikian, Prabowo menyampaikan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

JAKARTA â€" Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (20/4/2026) memperkirakan bahwa lebih dari USD71 miliar (sekitar Rp1,218 kuadriliun) akan dibutuhkan selama satu dekade mendatang untuk pemulihan dan rekonstruksi di Gaza yang dilanda perang.

Dalam Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Cepat Gaza (Gaza Interim Damage and Needs Assessment atau RDNA) terbaru mereka, PBB dan Uni Eropa menyatakan bahwa lebih dari dua tahun perang di wilayah Palestina "telah menyebabkan hilangnya nyawa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan krisis kemanusiaan yang dahsyat".

"Kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi diperkirakan mencapai sekitar USD71,4 miliar," kata penilaian tersebut, yang disusun melalui koordinasi dengan Bank Dunia, sebagaimana dilansir TRT.

Penilaian akhir tersebut menetapkan bahwa USD26,3 miliar (sekitar Rp450,782 triliun) akan dibutuhkan dalam 18 bulan pertama untuk memulihkan layanan dasar, membangun kembali infrastruktur penting, dan mendukung pemulihan ekonomi.

Menurut RDNA, sekitar 371.888 unit rumah telah hancur atau rusak, lebih dari 50 persen rumah sakit di wilayah tersebut tidak berfungsi, dan hampir semua sekolah telah hancur atau rusak berat.

Pada saat yang sama, 1,9 juta orangâ€"hampir seluruh penduduk Gazaâ€"telah mengungsi, bahkan sering kali berpindah tempat berkali-kali, dan lebih dari 60 persen penduduk telah kehilangan rumah mereka, menurut penilaian tersebut.

Ekonomi Gaza dilaporkan telah menyusut sebesar 84 persen.

"Skala dan luasnya kekurangan di berbagai aspek kehidupan, mata pencaharian/pendapatan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial, telah menghambat pembangunan manusia di Jalur Gaza selama 77 tahun," pungkas penilaian tersebut.

JAKARTA - Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai kesepakatan dengan Teheran tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah ketidakpastian mengenai keberlanjutan pembicaraan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perang.

Melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, Trump menyatakan bahwa blokade AS yang dimulai pekan lalu telah "benar-benar menghancurkan Iran". Ia kembali mengklaim bahwa AS telah memenangkan konflik tersebut dengan telak, sebagaimana dilaporkan oleh BBC.

Komentar tersebut muncul menjelang berakhirnya gencatan senjata sementara antara AS dan Iran pada Rabu (22/4/2026). Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah putaran kedua pembicaraan damai akan dilanjutkan di Pakistan.

Keamanan telah diperketat di ibu kota Pakistan sebagai antisipasi pertemuan tersebut. Namun, Wakil Presiden AS J.D. Vanceâ€"yang dijadwalkan memimpin delegasi ASâ€"belum meninggalkan Washington. Di sisi lain, Iran menyatakan belum memutuskan apakah akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Sejak blokade dimulai, pasukan AS telah memerintahkan 27 kapal untuk berputar balik atau kembali ke pelabuhan Iran, menurut laporan Komando Pusat AS (Centcom). AS juga mencegat dan menyita kapal kargo berbendera Iran untuk pertama kalinya dalam konflik ini setelah kapal tersebut mencoba menerobos blokade pada Minggu (19/4/2026).

Video yang dibagikan oleh Centcom menunjukkan kapal tersebut diberikan peringatan sebelum pasukan AS naik ke atas kapal. Teheran menganggap tindakan ini sebagai "aksi pembajakan" dan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang rapuh antara kedua negara.

Iran sendiri telah mempertahankan blokade di Selat Hormuz, jalur pelayaran utama dunia, selama hampir dua bulan. Hal ini menyebabkan harga energi global melonjak tajam. Selat Hormuz sempat dibuka kembali pada Sabtu (18/4/2026), namun dengan cepat ditutup kembali menyusul laporan adanya kapal-kapal, termasuk sebuah kapal tanker, yang menjadi sasaran Teheran di sekitar selat tersebut.

Trump menyebut tindakan Iran yang kembali "menembakkan peluru" sebagai "pelanggaran total" terhadap perjanjian gencatan senjata. Sebaliknya, Iran menyatakan akan tetap menutup jalur tersebut sampai AS menghentikan blokade pelabuhannya.

Meskipun ada indikasi putaran kedua pembicaraan damai akan berlanjut, Teheran masih enggan mengonfirmasi pengiriman delegasi. Setelah putaran pertama awal bulan ini, J.D. Vance menyatakan bahwa AS "tidak dapat mencapai situasi di mana Iran bersedia menerima persyaratan kami". Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran mendesak Washington untuk menahan diri dari "tuntutan berlebihan dan permintaan yang melanggar hukum".

Putaran kedua ini berada pada titik krusial, namun ketidakjelasan masih menyelimuti kedua pihak. Pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa sejauh ini Teheran "tidak memiliki rencana" untuk hadir. Meski demikian, seorang pejabat senior pemerintah Pakistan mengatakan kepada Reuters bahwa Islamabad yakin dapat membujuk Iran untuk hadir dalam pembicaraan tersebut.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) terdampak kebakaran di wilayah pemukiman di Sandakan, Sabah, Malaysia, yang terjadi pada Minggu (19/4/2026) dini hari waktu setempat.

1. 13 WNI Terdampak

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, memastikan pihaknya melalui KJRI Kota Kinabalu (KJRI KK) dan Direktorat Pelindungan WNI terus memonitor perkembangan penanganan insiden kebakaran ini.

"Dari hasil peninjauan di lapangan dan pendataan yang dilakukan oleh KJRI KK bersama otoritas setempat dan melibatkan para tokoh warga, diperoleh data awal sejumlah 13 orang WNI yang terdampak dalam kejadian ini," ungkap Heni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Heni memastikan, para WNI dilaporkan dalam kondisi selamat, Mereka ikut ditampung bersama korban terdampak lainnya di 6 titik penampungan sementara (PPS) yang tersebar di wilayah Batu Sapi, Sandakan.

"KJRI KK akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan pendataan lebih lanjut serta memastikan langkah pelindungan yang diperlukan bagi WNI terdampak," ujarnya.

Sebelumnya, Heni melaporkan kebakaran tersebut berdampak signifikan. Sekitar 1.000 rumah terbakar dari total 1.200 unit. 

"Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa. Sejumlah warga yang dilaporkan mengalami luka ringan saat berupaya menyelamatkan barang-barang mereka, telah mendapatkan penanganan medis," ujarnya.
 

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, memberikan pernyataan tegas terkait kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia menekankan, berdasarkan aturan hukum internasional, tidak ada satu pun pesawat militer asing yang diperbolehkan melintas di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin resmi.

Pernyataan ini muncul menanggapi wacana pemberian izin terbang menyeluruh atau blanket overflight clearance bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia.

“Oh ya, itu sudah hukum internasional ya tidak bolehlah ya,” tegas Dudung kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
 
Dudung menyatakan akan segera mendiskusikan persoalan ini lebih lanjut dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, kepala negara memiliki pemahaman mendalam mengenai isu strategis tersebut.

“Ya beliau (Presiden) saya rasa lebih paham tentang itu. Nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan terkait isu pemberian izin pesawat militer AS bebas melintas di ruang udara Indonesia. Kabar ini turut disoroti sejumlah media asing.

Kemhan mengungkapkan izin terbang atau overflight clearance ini usulan dari Amerika Serikat. 

“Kementerian Pertahanan menegaskan hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal Pemerintah Indonesia,” tulis Biro Infohan Setjen Kemhan, Rabu (15/4/2026).

Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. “Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting dan menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (non-binding) dan tidak otomatis berlaku, serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku,” katanya.

JAKARTA - Rasa haru sangat dirasakan saat UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) disahkan DPR hari ini. Betapa tidak, perjuangan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil sudah memakan waktu lebih dari 20 tahun sejak dicanangkan pada 2004 lalu.

"Kita semua bersyukur DPR telah mengesahkan UU PPRT hari ini. Penantian selama lebih dari 20 tahun akhirnya berhasil juga. Atas nama KSPSI, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan DPR," tegas Ketua Umum Konfederasi KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat, Selasa (21/4/2026).

Secara khusus, selain berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai serius mengawal terbitnya UU PPRT dan berbagai regulasi terkait ketenagakerjaan.

Presiden Prabowo dan DPR RI saat ini dinilai kalangan penggiat isu sosial memiliki kepekaan terhadap nasib rakyat, sehingga kebijakannya mulai dirasakan secara nyata.

Menurut Jumhur, kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perumahan rakyat, program makan bergizi gratis, koperasi, serta sektor petani dan nelayan diorientasikan untuk menciptakan keadilan bagi semua, sehingga ketimpangan sosial dapat berkurang secara bertahap.

"Saya juga mendengar dalam waktu dekat akan diterbitkan Perpres tentang Perlindungan Nelayan, serta Permenaker terkait pengetatan dan pengendalian outsourcing yang dirindukan kaum buruh. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi tambahan kado indah di Hari Buruh (May Day), selain terbitnya UU PPRT,” pungkasnya.

Diketahui, RUU PPRT diselesaikan dalam waktu satu hari dalam Panja Baleg DPR, bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah menyerahkan secara formal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Senin (21/4/2026) hari ini. 

Panja menyelesaikan pembahasan DIM hingga tim perumus dan tim sinkronisasi, serta rapat pleno di hari yang sama. Hasil pembahasan di Panja, RUU PPRT memilki 12 bab dan memuat 37 Pasal.

RUU PPRT memilki 12 materi penting dan strategis menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga, yaitu:

1. Mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.
2. Perekrutan PRT (pekerja rumah tangga) dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini.
4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT (perusahaan penempatan pekerja rumah tangga) dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.
5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.
7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.
8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.
11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.
12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi disahkan menjadi undang-undang, setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR, Selasa (21/4/2026).

Sebagai pimpinan rapat, Ketua DPR RI, Puan Maharani, terlebih dahulu mempersilakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT, Bob Hasan, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Setelah mendengar laporan tersebut, Puan memimpin pengambilan keputusan dengan menanyakan persetujuan fraksi-fraksi yang hadir dalam rapat paripurna.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir, yang kemudian disusul dengan ketukan palu pengesahan.

Diketahui, RUU PPRT diselesaikan dalam waktu satu hari oleh Panja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara formal pada Senin (20/4/2026).

Panja menyelesaikan pembahasan DIM hingga tahap tim perumus, tim sinkronisasi, dan rapat pleno pada hari yang sama. Hasilnya, RUU PPRT terdiri atas 12 bab dan 37 pasal.

RUU PPRT memuat sejumlah poin penting untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga, antara lain:

1. Perlindungan PRT berasaskan kekeluargaan, penghormatan HAM, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.
2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pekerja berbasis hubungan adat, kekerabatan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk kategori PRT dalam UU ini.
4. Perekrutan tidak langsung oleh perusahaan penempatan PRT (P3RT) dapat dilakukan secara luring maupun daring.
5. PRT berhak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
6. Calon PRT berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dari pemerintah maupun pihak terkait.
7. Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi bagian dari penguatan kompetensi PRT.
8. Perusahaan penempatan PRT wajib berbadan hukum dan memiliki izin resmi dari pemerintah.
9. P3RT dilarang memotong upah PRT.
10. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan RT/RW untuk mencegah kekerasan.
11. Pekerja di bawah 18 tahun atau yang sudah menikah sebelum UU berlaku tetap diakui haknya sebagai PRT.
12. Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat satu tahun sejak UU berlaku.

Pekanbaru-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerahkan uang duka cita kepada keluarga almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan atas jasa-jasanya selama mengabdi di organisasi.

Uang duka diserahkan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PWI Pusat, Herlina, mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir. Herlina didampingi  Pengurus PWI Pusat, Ardiansyah Tanjung, beserta jajaran PWI Riau, yakni Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dan Sekretarisnya M. Doni Putra.

Penyerahan dilakukan di rumah duka di Pekanbaru  langsung kepada anak semata wayang Almarhum, Abbiyu, dalam suasana haru di malam ketiga kepergiannya, Senin (20/4/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT), Senin (20/4/2026) malam.

"Rapat kerja Badan Legislasi pada malam hari ini mengagendakan pengambilan keputusan, atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Dasco saat membuka rapat kerja.

Adapun, sebelum pengambilan keputusan, Dasco menyampaikan bahwa rapat didahului dengan laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR, Bob Hasan.

Kemudian, rapat dilanjutkan dengan pendapat atau pandangan mini fraksi-fraksi dan pemerintah. Setelah itu, dilanjutkan dengan p"Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 21.00 WIB. Apakah agenda yang kami bacakan tadi dapat disetujui?

Setuju," pungkasnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.engambilan keputusan sekaligus penandatanganan draf RUU.

JAKARTA â€" Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu ditetapkan dalam kerangka undang-undang guna menjamin keberlanjutannya.

Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang, khususnya terkait pemenuhan gizi anak sebagai fondasi utama pendidikan dan produktivitas.

“Pembangunan cenderung berfokus pada sektor pendidikan, namun kerap mengabaikan faktor dasar seperti kesehatan dan gizi,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Program MBG dinilai hadir sebagai solusi atas persoalan tersebut. Tidak hanya menyediakan makanan, program ini bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang memadai agar mampu belajar dan berkembang secara optimal.

“Gizi bukan pelengkap, tetapi fondasi. Tanpa itu, kualitas pendidikan sulit tercapai secara maksimal,” katanya.

Menurut Yahya, Program MBG hadir untuk menjawab persoalan mendasar tersebut. Program ini tidak sekadar memberi makan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan berkembang tanpa hambatan biologis akibat kekurangan gizi.

Dalam kerangka ini, MBG bukan program bantuan sosial biasa, melainkan instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, BGN dipandang memiliki peran penting dalam mengelola program MBG secara sistemik. Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan.

“Peran strategis ini masih rentan jika tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat. Tanpa payung undang-undang, keberlanjutan program dinilai bergantung pada arah kebijakan pemerintah yang dapat berubah,” ujarnya.

Menurutnya, usulan menjadikan MBG dan BGN sebagai bagian dari undang-undang merupakan langkah strategis. Dengan status hukum yang lebih kuat, program ini diharapkan memiliki kepastian keberlanjutan lintas pemerintahan. Tanpa dasar hukum yang kuat, peran strategis ini rentan tereduksi oleh perubahan kebijakan dan dinamika politik jangka pendek.

Selain itu, Yahya menambahkan bahwa penguatan regulasi juga dapat menjamin alokasi anggaran yang lebih stabil serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program melalui standar nasional yang jelas.

“Undang-undang akan memastikan program ini tidak berhenti di satu periode kepemimpinan saja. Sebab, program MBG adalah investasi pada gizi yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan pendidikan,” tuturnya. “Anak dengan kondisi gizi buruk akan kesulitan menyerap pelajaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” lanjutnya.

Terkait dengan kritik yang berkembang, ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

“Meneguhkannya dalam undang-undang berarti memastikan bahwa negara tidak sekadar hadir, tetapi juga bertahan, menjaga, merawat, dan menumbuhkan generasi Indonesia dengan kesungguhan dan visi yang melampaui zamannya,” ujar Yahya.

“Ini bukan tentang hari ini. Ini tentang satu atau dua generasi ke depan. Tentang anak-anak Indonesia yang hari ini duduk di bangku sekolah, dan esok akan berdiri sebagai penentu arah bangsa,” tegasnya.