https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Wed, 15 Jul 2026 23:01:41 +0700 Wed, 15 Jul 2026 23:01:41 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pencarian-Pria-Terjatuh-di-Sungai-Kampar-Dipercepat-Tim-SAR

KAMPAR - Upaya pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Sungai Kampar terus diintensifkan. Insiden nahas ini terjadi tepatnya di area Jembatan Rantau Berangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Selasa (14/7/2026).

Satu tim Rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran sejak informasi pertama diterima.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi, SSos MM menjelaskan bahwa laporan awal kejadian ini diterima langsung dari Kepala Dusun Merangin, Selasa malam.

Korban Berusia 22 Tahun

Berdasarkan data di lapangan, korban diketahui bernama Rifky. Pemuda yang berstatus sebagai warga Kabupaten Kampar ini berusia 22 tahun.

Sebelum diduga terjatuh ke sungai, korban terpantau sempat berhenti di atas Jembatan Rantau Berangin. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Rescue Kantor SAR Pekanbaru langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian.

Fokus Keselamatan Tim Gabungan

Proses pencarian hari ini diperluas dengan melibatkan berbagai elemen. Sinergi di lapangan diharapkan mampu mempercepat penemuan korban.

"Hingga saat ini korban masih dalam pencarian. Pagi ini, Kami bersama unsur SAR gabungan Basarnas Pekanbaru, BPBD Kampar dan Masyarakat terus melakukan upaya pencarian dan mengimbau seluruh personel serta masyarakat yang terlibat agar selalu mengutamakan keselamatan selama operasi berlangsung," (goriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 16:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Aksi-Dua-Terduga-Pengedar-di-Dumai-Berakhir-di-Parkiran-Pujasera--78-Pil-Ekstasi-Disita-

DUMAI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai kembali berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. 

Dua pria berinisial MD (32) dan AI (24) diamankan bersama barang bukti 78 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna hijau-merah muda dengan berat kotor sekitar 30,40 gram pada Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan di parkiran belakang Pujasera Pagi Malam, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/74/VII/2026/SPKT.RESNARKOBA/POLRES DUMAI/POLDA RIAU.

Kasat Resnarkoba Polres Dumai AKP Gus Purwantoro menjelaskan bahwa kedua tersangka, MD (32) dan AI (24), diduga terlibat dalam tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis pil ekstasi. 

"Atas perbuatannya, keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," katanya, Rabu

AKP Gus Purwantoro mengaku, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dumai pada awal Juli 2026, mengenai dugaan maraknya transaksi narkotika jenis pil ekstasi di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tambahnya, Kanit I Satresnarkoba Polres Dumai, Ipda Lius Mulyadin, memimpin langsung tim opsnal untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman hingga akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan para pelaku.

"Pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, tim yang dipimpin Ipda Lius Mulyadin, bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan dua pria yang sedang berada di parkiran belakang Pujasera Pagi Malam," imbuhnya

Ia menjelaskan, saat dilakukan penggeledahan badan, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun, penggeledahan kemudian dilanjutkan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna putih bernomor polisi BM 6020 HAC, milik salah satu tersangka dan bagian dashboard sepeda motor tersebut ditemukan satu buah tas selempang warna hitam yang berisikan 78 butir diduga pil ekstasi merek LV .

Selain narkotika, Jelasnya,  petugas turut mengamankan dua unit telepon genggam, masing-masing sebuah Infinix warna hijau dan Vivo warna biru yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran narkotika, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih.

"Saat diinterogasi, kedua tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik mereka. Selanjutnya, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Dumai guna menjalani proses penyidikan dan proses hukum lebih lanjut," imbuhnya

Dijelaskanya, adapun barang bukti yang berhasil diamankan selain 78 butir diduga pil ekstasi merek LV dan satu buah tas selempang warna hitam, juga diamankan dua lembar plastik klip, satu strip obat Panadol Extra, satu lembar plastik bening, satu lembar plastik asoy warna hitam, satu buah tas selempang hitam, dua unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy.

"Sementara itu, hasil tes urine terhadap MD (32) maupun AI (24) menunjukkan hasil negatif terhadap Methamphetamine (Metha), Amphetamine (Amp), dan Tetrahydrocannabinol (THC),"(tribunpekanbaru)

]]> Wed, 15 Jul 2026 16:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pimpinan-DPRD-Riau-Sebut-tak-Perlu-Ada-Petugas-Pajak-di-SPBU--Tekankan-Evaluasi-Kinerja-OPD

PEKANBARU â€" Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus dilakukan dengan menempatkan petugas pajak di setiap SPBU. Menurutnya, yang lebih penting adalah mengevaluasi serta meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang bertanggung jawab mengelola pendapatan daerah.

Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi menilai seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih maksimal agar setiap potensi penerimaan daerah dapat digali secara optimal.

"Untuk optimalisasi pendapatan daerah ini, kita perlu mengevaluasi cara kerja dan meningkatkan kinerja OPD, terutama yang menangani pendapatan daerah. Dalam kondisi seperti sekarang, mau tidak mau semuanya harus ditingkatkan," ujar Ahmad Tarmizi, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap objek-objek penerimaan daerah memang perlu diperkuat. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengikuti mekanisme, prosedur, dan kewenangan yang telah diatur pada masing-masing instansi.

Menanggapi wacana adanya petugas pajak yang ditempatkan langsung di SPBU atau lokasi objek pajak lainnya, Ahmad Tarmizi menilai langkah tersebut tidak perlu dilakukan apabila bukan menjadi bagian dari mekanisme kerja OPD.

"Bekerjalah sesuai mekanisme. Yang penting tetap mengikuti aturan dan tata kerja yang berlaku. Saya tidak bisa mengatakan harus langsung turun ke SPBU jika memang itu bukan bagian dari mekanisme yang sudah ditetapkan," katanya.

Politisi PKS itu juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan PAD tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pengawasan berjalan efektif dan target pendapatan daerah dapat tercapai.

"Kalau ada persoalan di lapangan dan membutuhkan penguatan, tentu harus dibantu oleh semua pihak. Tidak bisa bekerja sendiri. APH dan instansi terkait juga harus ikut mendukung agar target pendapatan daerah bisa tercapai," tegasnya.

DPRD Riau berharap evaluasi kinerja OPD, penguatan pengawasan sesuai prosedur, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dapat menjadi langkah nyata untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau. (goriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 16:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Jaksa-Agung-Usulkan-Kuntadi-Jabat-Jampidsus-Gantikan-Febrie

JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin resmi mengajukan nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pengusulan ini diserahkan langsung kepada Presiden, Prabowo Subianto untuk mengisi posisi strategis yang ditinggalkan oleh Febrie.

Saat ini, proses penetapan kandidat tersebut tengah memasuki tahapan evaluasi melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pihak Istana telah menerima dokumen usulan pergantian pejabat tersebut, Selasa (14/7/2026).

"Secara resmi dapat kami laporkan bahwa per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri," urai Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, Presiden tidak bisa langsung menetapkan pejabat definitif karena terikat dengan prosedur administrasi kenegaraan yang berlaku.

"Kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA, jadi ada Tim Penilai Akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu. Mungkin hari ini akan segera kita tindaklanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung," jelasnya.

Rekam Jejak Gemilang di Bidang Khusus

Kuntadi bukanlah nama baru di lingkungan tindak pidana khusus. Pria kelahiran Semarang, 4 Januari 1970 ini merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Kariernya menanjak perlahan namun pasti.

Ia mengawali kiprah strategis sebagai Kasubdit Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kinerja apiknya membawa ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 2018. Setahun berselang, ia ditunjuk menjadi Asisten Umum Jaksa Agung, 2019.

Puncak eksistensinya mulai terlihat saat ia memegang tongkat komando sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 2022. Kuntadi tercatat memimpin pengungkapan berbagai mega korupsi yang menyedot perhatian publik.

Ia membongkar dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang merugikan negara hingga Rp20 triliun. Kuntadi juga memimpin tim yang menjerat 16 tersangka dalam pusaran korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tidak berhenti di situ, ia turut mengawal penyidikan kasus korupsi raksasa terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Kasus yang menyeret nama Harvey Moeis ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai angka fantastis sebesar Rp303 triliun.

Selepas kesuksesannya di posisi penyidikan, Kuntadi dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Lampung, 2024. Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga ditunjuk memimpin Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI menggantikan Amir Yanto yang memasuki masa pensiun. Penunjukan ini disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 179/TPA Tahun 2025 tertanggal 20 November 2025.Kini, publik menanti hasil keputusan TPA untuk melihat apakah Kuntadi akan resmi menduduki kursi Jampidsus.(goriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 16:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Perpres-111-Tahun-2025-Terbit--Karmila-Sari-Desak-Pemerintah-Pertegas-Aturan-Main-LGBTQ

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, DR Karmila Sari, SKom MM mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait penyebaran paham Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Desakan ini merujuk langsung pada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini disuarakan menyusul tingginya sorotan publik terhadap sejumlah kasus LGBTQ yang kerap memicu polemik di tengah masyarakat. Karmila menilai, regulasi baru tersebut secara terang-benderang menegaskan bahwa ancaman terhadap keutuhan bangsa tidak sebatas pada agresi militer, melainkan turut meliputi ancaman nonmiliter yang menyasar ranah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.

"Sudah ada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Di situ disampaikan mengenai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Karena itu jangan sampai penyebaran paham-paham tersebut menjadi budaya baru di Indonesia," ungkapnya melalui sambungan seluler kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah menjadikan beleid tersebut sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang lebih solid. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran paham yang berseberangan dengan jati diri bangsa. Upaya pencegahan, urainya, tidak boleh hanya mandek pada retorika pelarangan, melainkan wajib diiringi kepastian hukum yang mengikat.

"Kalau tegas ini pasti kaitannya dengan konsekuensi. Jadi bukan hanya pelarangan saja, tetapi harus ada ketegasan dalam arti konsekuensi ataupun sanksi apabila penyebaran itu dilakukan ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung hal tersebut," papar Karmila.

Sebagai negara bangsa, Indonesia sejatinya memiliki akar nilai sosial, budaya, dan religiositas yang kuat dan wajib dipertahankan sebagai benteng identitas nasional. Oleh sebab itu, regulasi yang diterbitkan kelak diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus bertindak sebagai perisai preventif agar nilai-nilai luhur pertiwi tetap terjaga.

Penguatan instrumen hukum ini ditegaskan harus dieksekusi secara terukur dan memiliki pijakan konstitusi yang kokoh, sebagai wujud nyata implementasi kebijakan pertahanan negara dalam menangkal berbagai penetrasi ideologi asing.(goriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 15:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Wujudkan-Ekonomi-Hijau--APHI-Riau-Jadikan-Hutan-Pilar-Karbon

PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau berkomitmen menjadikan sektor kehutanan sebagai pilar utama ekonomi hijau. Tidak sekadar mengejar devisa dan lapangan kerja, tetapi juga untuk memimpin mitigasi iklim, melestarikan keanekaragaman hayati serta mensejahterakan masyarakat.

Hasil akhirnya, sektor kehutanan akan menjadi pemain utama dalam pasar karbon global dan penyedia produk kehutanan berkelanjutan. Komitmen ini direalisasikan APHI melalui peran sebagai mitra pemerintah, penggerak keberlanjutan, serta fasilitator dan advokator pelaku usaha.

Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, SE, MM menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang komprehensif menuntut sinergitas lintas sektor, mengingat kegiatan ini mencakup tata ruang, lingkungan, investasi, hingga pemberdayaan masyarakat.APHI Riau mengoptimalkan kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat melalui program mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta pengembangan ekonomi.

“Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan stakeholders lainnya sangat penting,” kata Muller Tampubolon di Pekanbaru, Rabu (15/7/2026).

Dikatakan, PBPH di Riau saat ini adalah sebagai penggerak keberlanjutan, pelaku usaha kehutanan wajib menjadikan komitmen lingkungan sebagai syarat mutlak dalam kelangsungan bisnis Kehutanan jangka panjang.

Baca juga: Menhut Buka Peluang Baru, Hutan Adat dan Perhutanan Sosial Masuk Skema Perdagangan Karbon

Saat ini seluruh anggota APHI Riau aktif menyeimbangkan orientasi produksi kayu dengan praktik konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan prinsip Sustainable Forest Management.Saat ini banyak yang telah membuktikan, ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan melalui alokasi High Conservation Value (HCV) dan area High Carbon Stock (HCS) di areal konsesi masing-masing PBPH."Komitmen tersebut menunjukkan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan," tegas Muller Tampubolon. 

Optimalisasi ekonomi sektor hutan  saat ini bukan lagi sekadar produksi kayu, namun sudah menjadi ekonomi hutan menyeluruh. Dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki, yang dapat menjadi pusat ekonomi hijau.

Multiusaha kehutanan dengan memaksimalkan pemanfaatan kawasan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Agroforestri dan Bioenergi.

Jasa lingkungan dan karbon dengan engembangkan ekowisata dan perdagangan karbon yang memberikan pendapatan baru sekaligus mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Melalui hilirisasi, Indonesia dapat memproduksi barang bernilai ekonomi tinggi, mulai dari engineered wood, furnitur, hingga biomaterial untuk konstruksi modern.

Keberhasilan sektor kehutanan kini diukur dari keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan. Parameter utamanya meliputi terjaganya ekosistem, penurunan kebakaran, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi jasa lingkungan, pencapaian target emisi, serta penguatan daya saing global.

Muller Tampubolon menyampaikan bahwa APHI memandang regulasi saat ini telah mendukung kemudahan berusaha melalui integrasi sistem perizinan OSS, namun masih memerlukan penyempurnaan agar sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi jangka panjang yang kompetitif. (halloriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 15:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Kejar-PAD--Pemprov-Riau-Dorong-Pemko-Dumai-Tagih-Tunggakan-Pajak-Kendaraan-Rp28-1-M

DUMAI-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyerahkan data wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak kepada Pemerintah Kota (Pemko) Dumai.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penagihan piutang pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penyerahan data dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, kepada Wali Kota Dumai, Paisal, di Gedung Sri Bunga Tanjung, Selasa (14/7/2026).SF Hariyanto menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan. Menurutnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Total tunggakan PKB di Kota Dumai mencapai Rp28,1 miliar. Jika separuh saja berhasil ditagih, hasilnya sudah sangat signifikan untuk menambah PAD yang nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan," ujarnya.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau mencatat, hingga tahun 2025 terdapat 98.154 kendaraan di Kota Dumai yang masih menunggak PKB dengan total nilai tunggakan mencapai Rp28.130.905.512.

Baca juga: Ruas Dalu-Daluâ€"Mahato Jadi Prioritas, Pemprov Riau Fokus Pulihkan Konektivitas Rohulâ€"Rohil

Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengungkapkan kendaraan roda dua menjadi penyumbang terbesar dari sisi jumlah penunggak, yakni sebanyak 87.107 unit dengan total tunggakan sekitar Rp11,53 miliar.

Sementara itu, kendaraan roda empat berjumlah 11.047 unit, namun memiliki nilai tunggakan yang lebih besar, mencapai sekitar Rp16,60 miliar.

Dikutip dari MCRiau, rinciannya, mobil penumpang menjadi penyumbang tunggakan terbesar dengan 6.007 unit senilai Rp9,18 miliar. Disusul mobil barang sebanyak 4.916 unit dengan tunggakan Rp7,29 miliar. Selain itu terdapat 85 unit bus dengan tunggakan sekitar Rp106,67 juta serta 39 kendaraan khusus dengan nilai tunggakan mencapai Rp27,32 juta.

Baca juga: Ombudsman Mulai Penilaian Nasional, Pemprov Riau Optimistis Raih Hasil Terbaik

Melalui pemetaan data tersebut, Pemprov Riau berharap Pemko Dumai dapat menyusun strategi penagihan yang lebih efektif, mulai dari meningkatkan sosialisasi hingga melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak.

Langkah ini diharapkan mampu menekan angka tunggakan PKB, meningkatkan PAD, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal.(halloriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 14:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/-Bupati-Zukri-Resmikan-TMMD-Ke-129-di-Pelalawan--Pembangunan-Dipusatkan-di-Pangkalan-Terap

PELALAWAN-Bupati Pelalawan H. Zukri Misran membuka secara resmi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (15/7/2026). Program tersebut menjadi wujud kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Upacara pembukaan dihadiri Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, Wakapolres Pelalawan Komisaris Polisi Asep Rahmat yang mewakili Kapolres Pelalawan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dandim 0313/Kampar, Kepala BNNK Pelalawan, Sekretaris Daerah Pelalawan, para pejabat TNI, kepala organisasi perangkat daerah, hingga perangkat Kecamatan Teluk Meranti dan Pemerintah Desa Pangkalan Terap.

Dalam amanatnya, Zukri mengatakan TMMD merupakan bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan desa. Menurut dia, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kesehatan, penguatan wawasan kebangsaan, dan ketahanan pangan.

"Tahun ini, sasaran utama TMMD dipusatkan di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti," kata Zukri.

Upacara diawali dengan penghormatan pasukan, laporan komandan upacara, pemeriksaan pasukan oleh inspektur upacara, penandatanganan naskah kerja sama TMMD, pembacaan amanat, doa bersama, hingga sesi foto bersama.

Wakapolres Pelalawan Komisaris Polisi Asep Rahmat menyatakan Polres Pelalawan mendukung penuh pelaksanaan TMMD Ke-129. Menurut dia, Polri akan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah dalam mengamankan seluruh rangkaian kegiatan serta mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.

"Kami berharap pelaksanaan TMMD dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga," ujarnya.

Kegiatan pembukaan TMMD Ke-129 berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dalam keadaan aman dan tertib. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan di Desa Pangkalan Terap serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan warga.(rtc)

]]> Wed, 15 Jul 2026 14:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Menteri-Agus-Lantik-Rudi-Setiawan-Jadi-Irjen-Kemenimipas--

Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar upacara pelantikan inspektur jenderal (irjen) baru. Upacara ini dipimpin langsung Menteri Imipas Agus Andrianto.

Irjen Kemenimipas yang baru adalah Rudi Setiawan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, gedung Kemenimipas, Rabu (15/7/2026).

"Semoga Saudara senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Mahakuasa dalam menjalankan tugas tersebut," ujar Menteri Agus kepada Rudi.

Menteri Agus menekankan soal jabatan adalah amanah, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

Dikutip dari situs resmi Kemenimipas, pelantikan Rudi menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal. Rudi mengemban tugas meningkatkan integritas kementerian ini, serta mendorong terwujudnya tata kelola kementerian yang transparan, dan akuntabel.

Setelah dilantik, Rudi menandatangani dan membaca pakta integritas. Pelantikan Rudi dihadiri para pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kemenimipas(detik.com)

]]> Wed, 15 Jul 2026 13:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Sosok-Kuntadi-yang-Diusulkan-Jadi-Jampidsus-Pengganti-Febrie-Adriansyah-

Jakarta - Sosok pengganti Febrie Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terungkap. Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyurati Istana dan mengusulkan Kuntadi sebagai Jampidsus baru.

Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adhyaksa. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, Januari 1970, ini memulai karier di Kejagung sejak 1996. Tangga kariernya dimulai sebagai staf tata usaha di Jampidsus.

Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Posisinya di Kejagung mulai merangkak saat ia dipercaya sebagai Kasubdit Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada 2017. Setahun berselang, Kuntadi ditunjuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Wajah dan nama Kuntadi semakin sering muncul di media saat ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung pada 2022. Di posisi ini, Kuntadi menjadi salah satu garda terdepan dalam menjelaskan sederet pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan Direktorat Penyidikan Jampidsus.

Sejumlah kasus korupsi besar pernah diungkap Kuntadi selama masa jabatannya tersebut. Salah satunya ialah kasus korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merugikan negara Rp 8 triliun dan menjerat 16 tersangka. Satu tersangkanya ialah mantan Menkominfo Johnny G Plate.

Kuntadi juga memimpin penyidikan kasus korupsi di lingkungan PT Timah Tbk, yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Kasus ini juga mendapat sorotan publik karena menyeret Harvei Moeis, suami artis Sandra Dewi, sebagai salah satu tersangkanya.

Dua tahun menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi kemudian dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung pada 2024 dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pada November 2025, Presiden Prabowo kemudian menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Penunjukan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179/TPA Tahun 2025

Diusulkan Jadi Jampidsus Baru

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menerima pengajuan nama Kuntadi, yang saat ini Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, menjadi calon Jampidsus. Pengajuan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin itu telah diterima pada Selasa kemarin.

"Kemarin hari Selasa, tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2027).

Prasetyo menyampaikan tindak lanjut ke depannya adalah adanya penilaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dia membenarkan bahwa nama yang diajukan Jaksa Agung adalah Kuntadi.

"Ya, kalau berdasarkan suratnya, ya (nama yang diajukan Kuntadi)," ucapnya.

Posisi Jampidsus Kejagung tengah kosong usai Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka tiga kasus korupsi. Kasus Febrie saat ini masih bergulir dan ditangani Jampidsus Kejagung setelah sebelumnya dilimpahkan dari kepolisian.(detik.com)

]]> Wed, 15 Jul 2026 13:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/DPRD-Pekanbaru-Minta-Pemko-Tambah-Insentif-Kader-Posyandu--Ada-yang-Terima-Rp50-Ribu-Bulan

PEKANBARU â€" Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan kader Posyandu. Menurutnya, insentif yang diterima para kader saat ini masih jauh dari layak jika dibandingkan dengan beban tugas yang mereka emban.

Permintaan itu disampaikan Tekad setelah banyak menerima keluhan dari kader Posyandu saat berdialog dengan masyarakat di berbagai wilayah Kota Pekanbaru. Mayoritas mengaku insentif yang diterima setiap bulan sangat kecil, bahkan tidak sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.

"Saya sering mendengar langsung keluhan dari kader Posyandu. Ada yang hanya menerima insentif Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan. Padahal, beban tugas mereka cukup besar karena menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat," ungkap Tekad Abidin, Selasa (14/7/2026).Ia menjelaskan, peran kader Posyandu tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Mereka juga terlibat dalam pendataan masyarakat, edukasi kesehatan, hingga mendukung program penanganan dan pencegahan stunting yang menjadi prioritas pemerintah. 

Ironisnya, kata Tekad, tidak sedikit kader yang harus mengeluarkan uang pribadi agar kegiatan Posyandu tetap berjalan ketika anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

"Bahkan ada kader yang rela mengeluarkan uang sendiri untuk membeli makanan tambahan bergizi atau memenuhi kebutuhan kegiatan ketika anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa, tetapi tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada mereka," urainya dilansir dari MCRiau.Melihat kondisi tersebut, Tekad mendesak Pemko Pekanbaru segera mengevaluasi besaran insentif kader Posyandu. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan kader harus menjadi perhatian karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan.

Ia menilai penyesuaian insentif sesuai kemampuan keuangan daerah, disertai dukungan anggaran operasional yang memadai, merupakan langkah penting untuk menjaga semangat pengabdian para kader sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(halloriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 13:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Irvan-Herman-Serahkan-Bantuan-Ambulans-dari-Menko-Pangan-Zulhas-ke-UAS

KAMPAR â€" Staf Khusus Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Irvan Herman, menyerahkan bantuan satu unit ambulans dari Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Dr. Zulkifli Hasan kepada Yayasan Pendidikan Hj Rohana yang diterima langsung oleh Ustaz Abdul Somad (UAS), Selasa (15/7/2026).

Penyerahan bantuan dari Menko Zulhas yang sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut turut dihadiri Ketua DPW PAN Riau Ir. H. Sahidin, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II, serta Anggota DPRD Provinsi Riau, Dodi.

Irvan Herman mengatakan bantuan ambulans ini merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga di sekitar lingkungan pesantren yang memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan."Alhamdulillah, hari ini kami menyerahkan bantuan satu unit ambulans dari Bapak Dr. Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan RI dan Ketua Umum PAN kepada Yayasan Pendidikan Hj Rohana yang diterima langsung oleh Ustaz Abdul Somad. Semoga ambulans ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan," ujar Irvan Herman usai acara.

Menurutnya, keberadaan ambulans tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi lingkungan yayasan dan pesantren, tetapi juga masyarakat sekitar.

"Bantuan ini ditujukan untuk seluruh umat dan masyarakat di sekitar pesantren, terutama mereka yang berada jauh dari fasilitas kesehatan sehingga dapat memperoleh layanan medis dengan lebih cepat," katanya.Sementara itu, Ustaz Abdul Somad menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan melalui bantuan ambulans tersebut.

"Kami sudah terima dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulhas dan seluruh pihak yang telah menyalurkan bantuan ini. Insyaallah ambulans ini akan digunakan untuk melayani masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat," ujar UAS.

Bantuan ambulans tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan sosial dan kesehatan di lingkungan Yayasan Pendidikan Hj Rohana serta mendukung kebutuhan masyarakat yang memerlukan transportasi medis, khususnya di wilayah yang memiliki akses terbatas menuju fasilitas kesehatan.(halloriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 13:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Ketapang-Permai-Dinilai-Layak-Jadi-Sentra-Perdagangan-Baru--Perputaran-Ekonomi-Diprediksi-Rp1-Triliun-per-Tahun

SELATPANJANG-Desa Ketapang Permai, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Provinsi Riau. Kehadiran kawasan perdagangan baru di desa tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Kota Selatpanjang yang selama ini menjadi satu-satunya pusat perdagangan dan perbelanjaan utama di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ketapang Permai, Shem Fatamorgana, usai menggelar diskusi internal bersama awak media, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, kawasan pesisir Selat Asam, khususnya Desa Ketapang Permai, memiliki letak geografis yang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai sentral ekonomi yang melayani masyarakat Kecamatan Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu.

Ia menjelaskan, selama puluhan tahun masyarakat dari tiga kecamatan tersebut harus menempuh perjalanan ke Selatpanjang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok maupun aktivitas perdagangan. Kondisi itu dinilai menyebabkan tingginya biaya transportasi, waktu tempuh yang panjang, serta berbagai risiko perjalanan.

"Apabila peta Kepulauan Meranti dibagi menjadi dua kawasan, maka Selatpanjang berada di zona timur. Karena itu, sudah saatnya masyarakat di 35 desa yang tersebar di Kecamatan Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu memiliki pusat perdagangan sendiri di zona barat. Langkah ini akan memangkas biaya transportasi, menghemat waktu, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Shem.

Menurutnya, gagasan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan lahir dari hasil analisis, survei lapangan, kajian ilmiah, serta pengalaman mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan inovasi yang difasilitasi Dinas Koperasi. Sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ketapang Permai, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan inovasi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Shem mengatakan, inovasi yang dirancang juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya hilirisasi dan penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam setiap pelatihan kami didorong untuk melahirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari berbagai konsep yang kami susun, saya memilih gagasan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan Desa Ketapang Permai, tetapi juga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di 35 desa melalui pembangunan pusat perbelanjaan terbesar kedua di Kepulauan Meranti setelah Selatpanjang," jelasnya.

Selain menjabat sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ketapang Permai, Shem yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Kepulauan Meranti menilai Ketapang Permai memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya layak dijadikan kawasan ekonomi baru.

Ia menyebut sedikitnya terdapat 13 indikator yang menjadi dasar penilaiannya, mulai dari ketersediaan lahan, sumber air bersih, kesiapan pelaku usaha dan calon investor lokal, armada kapal pengangkut yang memadai, transportasi penyeberangan, letak geografis yang strategis, potensi komoditas lokal, sumber daya manusia yang mumpuni, tingginya toleransi masyarakat, rendahnya angka kriminalitas, ketersediaan tenaga kerja, hingga posisi desa yang berada di jalur lintas kecamatan dan lintas kabupaten.

"Seluruh indikator tersebut diperoleh melalui hasil survei, analisis lapangan, serta materi yang kami terima selama mengikuti bimbingan teknis. Karena itu saya menilai Ketapang Permai memiliki kelengkapan potensi untuk menjadi sentra ekonomi baru di wilayah barat Kepulauan Meranti," katanya.

Pria yang memiliki nama lengkap Samsir Ibrahim itu berharap gagasan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Provinsi Riau, hingga pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi faktor penting dalam merealisasikan kawasan ekonomi tersebut.

Ia memperkirakan, apabila pusat perdagangan itu terwujud, maka potensi transaksi ekonomi masyarakat akan mencapai sekitar Rp3 miliar per hari atau setara Rp1 triliun per tahun. Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah penduduk di tiga kecamatan yang mencapai sekitar 50.653 jiwa dengan berbagai kebutuhan konsumsi dan aktivitas perdagangan.

"Kami berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat dapat menjadikan gagasan ini sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dukungan berupa pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas penunjang lainnya akan menjadi fondasi penting," ungkapnya.

Ia meyakini bahwa perputaran ekonomi di tingkat masyarakat merupakan kekuatan utama dalam memperkokoh perekonomian daerah maupun nasional.

"Dengan jumlah penduduk sekitar 50.653 jiwa, potensi transaksi ekonomi diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp3 miliar setiap hari atau mendekati Rp1 triliun dalam satu tahun apabila pusat perdagangan zona barat dibangun di Desa Ketapang Permai,"(goriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 13:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Belasan-PPPK-Mundur-di-Kepulauan-Meranti--BKPSDM--Alasan-Pengunduran-Diri-Beragam

SELATPANJANG - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak lagi aktif setelah mengajukan pengunduran diri. Selain itu, terdapat pula pegawai yang memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.

Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti, Bakharuddin, M.Pd, mengatakan hingga pertengahan Juli 2026 terdapat 11 PPPK paruh waktu yang mengundurkan diri. Di luar itu, tiga orang PPPK paruh waktu telah memasuki masa pensiun sehingga total terdapat 14 orang yang tidak lagi berstatus sebagai PPPK paruh waktu.

Sementara untuk kategori PPPK penuh waktu, tercatat dua orang mengundurkan diri dan dua orang lainnya meninggal dunia. Dengan demikian, total terdapat empat orang PPPK penuh waktu yang tidak lagi aktif.

"Benar, ada PPPK yang mengundurkan diri. Untuk PPPK penuh waktu sebanyak dua orang, sedangkan PPPK paruh waktu sebelas orang. Selain itu, ada juga yang meninggal dunia dan memasuki masa pensiun," ujar Bakharuddin kepada GoRiau.com, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, alasan pengunduran diri yang disampaikan para pegawai cukup beragam dan didominasi oleh pertimbangan pribadi maupun keluarga. Ada pula pegawai yang memilih berhenti karena mengikuti pasangan yang berpindah tugas ke luar daerah.

"Setiap orang memiliki pertimbangan masing-masing. Ada yang karena alasan keluarga, termasuk mengikuti suami pindah tugas ke luar Meranti," jelasnya.

Bakharuddin menilai jumlah PPPK yang mengundurkan diri tersebut masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan total pegawai yang telah diangkat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat ini, jumlah PPPK yang telah diangkat terdiri dari 1.654 PPPK paruh waktu dan 1.315 PPPK penuh waktu.

"Kalau dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PPPK yang ada, angka pengunduran diri ini masih sangat kecil. Pemerintah daerah tentu menghormati keputusan setiap pegawai karena itu merupakan hak masing-masing," katanya.

Sementara itu, salah seorang mantan PPPK paruh waktu, Asril, mengaku keputusan mengundurkan diri yang diambilnya dilatarbelakangi pertimbangan ekonomi. Menurutnya, penghasilan yang diterima setiap bulan belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga ia memilih mencari pekerjaan lain dengan pendapatan yang lebih baik.

"Keputusan ini bukan karena saya tidak bersyukur mendapat kesempatan menjadi PPPK. Namun setelah dijalani, saya merasa penghasilan yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga saya memutuskan mencari pekerjaan lain," ungkapnya.

Asril menambahkan, keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara matang bersama keluarga. Ia mengaku sempat bertahan sejak masih berstatus tenaga honorer dengan harapan suatu saat dapat diangkat menjadi PNS. Namun seiring perubahan kebijakan ke skema PPPK dan kondisi ekonomi yang dihadapinya, ia akhirnya memilih mengundurkan diri.

Meski demikian, BKPSDM memastikan pengunduran diri belasan PPPK tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jalannya pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.(goriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 13:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Ekosistem-Sungai-Kuantan-Terancam--Polisi-Bongkar-Paksa-Rakit-Tambang-Emas-Ilegal

TELUKKUANTAN - Jajaran Polsek Kuantan Mudik menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang aliran Sungai Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (15/7/2026). Penertiban ini merupakan langkah responsif kepolisian dalam mencegah eskalasi pencemaran air dan kerusakan ekosistem akibat eksploitasi alam tanpa regulasi.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas liar ini telah lama menjadi keresahan masyarakat sekitar. Limbah buangan dari proses ekstraksi dinilai menurunkan kualitas air yang selama ini menopang kebutuhan warga sepanjang daerah aliran sungai.

Musnahkan Rakit dan Peralatan Tambang

Operasi penertiban yang digelar sejak pagi menyasar beberapa titik yang disinyalir menjadi basis operasi para penambang liar. Petugas di lapangan mengambil pendekatan represif dengan langsung membongkar serta memusnahkan berbagai sarana dan prasarana penambangan.

"Penindakan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus melakukan penertiban terhadap aktivitas PETI yang merusak lingkungan, khususnya di sepanjang aliran Sungai Kuantan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan penambangan tanpa izin," jelas Kapolsek Kuantan Mudik, AKP Peri Padli.

Penghancuran rakit-rakit mesin tersebut sengaja dilakukan untuk memutus rantai operasional para pelaku tambang ilegal. Kepolisian memastikan patroli akan terus ditingkatkan guna menutup ruang gerak oknum yang nekat merusak kawasan perairan demi keuntungan pribadi.

Butuh Peran Aktif Warga

Dalam menekan maraknya aktivitas PETI, keterlibatan elemen sipil menjadi ujung tombak intelijen di lapangan. Polisi meminta masyarakat agar tidak segan memberikan informasi jika melihat indikasi pergerakan alat berat maupun rakit baru di wilayah permukiman mereka.

"Dengan adanya sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, kami berharap aktivitas PETI dapat ditekan seminimal mungkin. Langkah ini penting dilakukan agar kelestarian lingkungan kita tetap terjaga dengan baik dan situasi kamtibmas di Kabupaten Kuantan Singingi tetap aman, tertib, serta kondusif,"(goriau)

]]> Wed, 15 Jul 2026 11:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-PPN-Sumbagut-Terus-Perkuat-Distribusi-BBM-di-Sumatera-Utara

Medan - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memperkuat distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh Fuel Terminal serta SPBU dilakukan secara intensif agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut saat ini tengah melakukan penataan pola distribusi bersama mitra transportir guna meningkatkan keandalan layanan dalam pemenuhan lonjakan kebutuhan BBM. Proses tersebut berpengaruh kepada penyesuaian pada distribusi ke sebagian SPBU di wilayah layanan Fuel Terminal Medan. Stok BBM masih dalam batas aman dan Pertamina terus melakukan langkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada masyarakat berlangsung optimal.

Sebagai upaya normalisasi distribusi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengoperasikan Fuel Terminal Medan Group selama 24 jam, menambah kapasitas angkutan melalui skema spot charter sebanyak 35 unit mobil tangki, memperkuat personel Awak Mobil Tangki melalui dukungan personel Bekang TNI dan Kodaeral I Belawan, serta mengoptimalkan pola alih suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe untuk mendukung penyaluran dari Fuel Terminal Medan. Berbagai langkah tersebut dilakukan guna mempercepat distribusi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan bahwa berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mempercepat distribusi dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

“Kami terus melakukan berbagai upaya percepatan agar distribusi BBM kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Melalui operasional Fuel Terminal Medan Group selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, penguatan personel Awak Mobil Tangki, serta dukungan alih suplai dari terminal penyangga, kami berupaya memastikan penyaluran BBM ke seluruh SPBU dapat berlangsung lebih cepat sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan standar Health, Safety, Security, & Environment (HSSE),” ujar Fahrougi.

Monitoring terhadap kondisi stok, antrean, dan realisasi penyaluran di setiap SPBU terus dilakukan secara intensif. Di saat yang sama, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Hiswana Migas, serta aparat keamanan agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Ke depannya, Pertamina akan terus melakukan upaya terbaik, seperti penambahan AMT dan armada mobil tangki untuk dapat mempercepat proses distribusi BBM kepada masyarakat.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan maupun penimbunan. Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan menjaga kelancaran distribusi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.(rtc)

]]> Wed, 15 Jul 2026 11:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Diduga-Edar-Perusak-Saraf--Oknum-Honorer-RSUD-Bengkalis-Digulung-Polisi

BENGKALISâ€" Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Bengkalis mengamankan oknum honorer di RSUD Bengkalis, berinisial S (40) karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan pada Ahad (12/7/26) sekitar pukul 20.41 WIB di area belakang RSUD Bengkalis, Jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasat Resnarkoba AKP Tidar Laksono mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang pria yang gerak-geriknya mencurigakan di lokasi," ujar AKP Tidar.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket kecil diduga sabu seberat bruto 0,16 gram, satu unit telepon genggam Android, serta satu kotak rokok yang diduga digunakan sebagai tempat menyimpan barang bukti.

"Status tersangka adalah tenaga honorer di RSUD Bengkalis," tambah Kasi Humas Aipda Juliandi Bazrah.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial J, yang kini telah masuk dalam daftar pencarian dan masih dalam penyelidikan (DPO/lidik) oleh Satresnarkoba Polres Bengkalis.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Hasil tes urine terhadap tersangka juga menunjukkan positif mengandung methamphetamine.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus ini masih terus dikembangkan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan pemasok berinisial J beserta pihak-pihak lainnya.(rtc)

]]> Wed, 15 Jul 2026 11:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Lapas-Tembilahan-Gagalkan-Penyelundupan-2-Unit-Handphone-dalam-Titipan-Makanan

INDRAGIRI HILIR- Dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) petugas Lapas Kelas IIA Tembilahan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan dua unit handphone beserta dua kepala charger dan dua kabel charger yang disembunyikan di dalam titipan makanan yang dibawa oleh seorang pengunjung. Pada Senin (13/7/2026)

Peristiwa tersebut terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap layanan titipan makanan. Kecurigaan muncul ketika alat metal detector berbunyi saat memeriksa lauk pauk yang dibungkus menggunakan plastik bening.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengonfirmasi isi bungkusan kepada pengunjung. Jawaban yang terkesan ragu-ragu semakin menguatkan dugaan adanya barang terlarang di dalam titipan tersebut.

Dengan disaksikan oleh pengunjung yang bersangkutan serta petugas pemeriksa barang titipan, dua bungkusan makanan kemudian dibuka. Hasilnya, pada bungkusan pertama ditemukan dua unit handphone, sementara pada bungkusan kedua ditemukan dua kepala charger dan dua kabel charger yang telah dibungkus rapi menggunakan plastik.

Selanjutnya, Perwira Piket Kunjungan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk menelusuri hubungan antara pengunjung dengan warga binaan yang akan dikunjungi sesuai prosedur yang berlaku.

Kepala Lapas Kelas IIA Tembilahan, Prayitno, mengapresiasi kewaspadaan petugas yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran tetap bekerja secara profesional dan tidak lengah dalam menjalankan tugas.

"Petugas pemasyarakatan tidak boleh lengah sedikit pun. Kami akan terus menjaga komitmen mewujudkan Lapas Tembilahan yang bebas dari Halinar, yakni handphone, pungli, dan narkoba. Setiap upaya penyelundupan akan kami tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas pemasyarakatan,"(rtc)

]]> Wed, 15 Jul 2026 11:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Respons-Cepat-Laporan-Call-Center-110--Polsek-Tanah-Putih-Urai-Kemacetan-di-Simpang-Bukit-Timah

TANAHPUTIH-Respons cepat ditunjukkan jajaran Polres Rokan Hilir melalui layanan Call Center 110 setelah menerima laporan masyarakat terkait kemacetan arus lalu lintas di Simpang Bukit Timah, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Selasa (14/7/2026)

Laporan yang masuk menyebutkan bahwa kemacetan di Jalan Lintas Bukit Timah telah terjadi sejak malam sebelumnya dan hingga pagi hari belum juga terurai, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, personel piket pelayanan Polsek Tanah Putih langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Petugas mengatur kendaraan dari berbagai arah agar antrean dapat segera terurai dan arus lalu lintas kembali lancar.

Kapolsek Tanah Putih, Kompol Y. Yudi Indranaldi, mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Call Center 110 Polres Rohil.

"Begitu menerima laporan dari masyarakat melalui layanan Call Center 110, personel langsung menuju lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Langkah ini dilakukan agar kemacetan dapat segera diurai dan aktivitas masyarakat tidak terganggu," ujar Kompol Y. Yudi Indranaldi.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban saat melintas di lokasi padat kendaraan, serta tidak ragu

memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila menemukan gangguan kamtibmas maupun situasi yang membutuhkan kehadiran polisi. Berkat respons cepat petugas di lapangan, arus lalu lintas di Simpang Bukit Timah secara bertahap kembali normal dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman serta lancar.(rtc)

]]> Wed, 15 Jul 2026 11:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/-75-Pelajar-Bengkalis-Lolos-Seleksi-Paskibra--Empat-Wakili-Tingkat-Provinsi

BENGKALIS- Proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Kabupaten Bengkalis untuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah rampung. Sebanyak 75 siswa terbaik dinyatakan lolos dan akan mengikuti pemusatan pendidikan serta pelatihan (Diklat) mulai awal Agustus 2026.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkalis, Salahuddin, S.H mengatakan, hasil seleksi telah ditetapkan pada 30 Juni 2026 setelah melalui tahapan seleksi yang diikuti ratusan peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Bengkalis.

"Sebanyak 75 siswa telah dinyatakan lulus seleksi. Hampir seluruh kecamatan memiliki perwakilan, hanya Kecamatan Siak Kecil yang tahun ini belum memiliki peserta yang lolos," ujar Salahuddin kepada wartawan, Selasa (14/7/26).

Saat ini, lanjutnya, Kesbangpol Bengkalis tengah mempersiapkan pelaksanaan karantina sekaligus pemusatan latihan bagi seluruh anggota Paskibra terpilih yang akan dipusatkan di Kota Bengkalis.

Rencananya, kegiatan tersebut berlangsung mulai 1 Agustus-20 Agustus 2026, mencakup persiapan sebelum pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Selain sukses menyiapkan Paskibra tingkat kabupaten, Bengkalis juga kembali menorehkan prestasi dengan meloloskan empat siswa sebagai anggota Paskibraka Provinsi Riau.

Keempat siswa tersebut adalah Al Farizi Zamma dari SMA IT Mutiara Kecamatan Pinggir, Nadya Dwi Putri Andani dari SMAN 2 Mandau, Yundelis Simanjuntak dari SMAN 2 Mandau, serta Rio Febrian dari SMKN 1 Rupat.

"Tahun ini kita mengutus empat orang mengikuti seleksi tingkat Provinsi Riau, terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Alhamdulillah, keempatnya dinyatakan lulus sebagai Paskibra Provinsi," kata Salahuddin.

Ia mengungkapkan, salah satu dari empat perwakilan tersebut bahkan sempat mengikuti seleksi calon Paskibraka tingkat nasional. Meski belum berhasil lolos ke tingkat nasional, yang bersangkutan tetap dipercaya menjadi anggota Paskibra Provinsi Riau.(rtc)

]]> Wed, 15 Jul 2026 11:02:00 +0700