Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Fri, 19 Jun 2026 02:20:13 +0700 Fri, 19 Jun 2026 02:20:13 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update BKPP Bengkalis Sudah Usulkan Kebutuhan CPNS 2026 Sekitar 300 Formasi https://www.spiritriau.com/Ekbis/BKPP-Bengkalis-Sudah-Usulkan-Kebutuhan-CPNS-2026-Sekitar-300-Formasi---
BENGKALIS - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bengkalis telah mengajukan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Bengkalis beberapa bulan lalu.

Pengajuan kebutuhan dilakukan sesuai dengan permintaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beberapa bulan lalu.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala BKPP Bengkalis, Djamaluddin, kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (18/6) siang. Menurut dia, kebutuhan pegawai yang diusulkan ini diambil dari jumlah pegawai yang pensiun dalam dua tahun terakhir.

"Usulan kita berdasarkan jumlah kebutuhan pegawai kita yang telah pensiun selama dua tahun belakangan. Yang kita usulkan sekitar tiga ratusan orang," jelas Djamaluddin.

Menurut dia, saat ini usulan tersebut baru untuk kebutuhan CPNS. Karena MenpanRB rencananya akan membuka penerimaan CPNS 2026 ini," tambahnya.

Dari usulan tersebut, yang paling banyak masih dibutuhkan adalah tenaga guru yang mencapai sekitar 90 orang, sisanya adalah tenaga teknis dan medis.


Menurut dia, pengajuan ini baru untuk kebutuhan CPNS. Sementara untuk PPPK sejauh ini belum ada.

Meskipun sudah melakukan pengusulan kebutuhan. Djamaluddin mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah seluruh usulan kebutuhan ini akan menjadi formasi CPNS pada penerimaan CPNS 2026.

Untuk kewenangan formasi tentunya nanti akan ditetapkan oleh KemenpanRB. Selain itu, terkait kapan pelaksanaan penerimaan akan berlangsung, pihak BKPP Bengkalis juga belum mengetahui; masih menunggu petunjuk dari pusat.

"Memang kita sempat dapat kabar akan dilakukan pembukaan penerimaan CPNS 2026. Namun, baru sebatas itu; belum ada rapat lanjutan terkait teknis dan pelaksanaan penerimaannya.

"Belum ada kepastian kapan formasi CPNS 2026 akan keluar. Kemarin, dua bulan lalu, hanya usulan kebutuhan Bengkalis. Rencana penerimaan ini memang sudah ada sejak awal kemarin. Dengan kondisi saat ini, kita belum tahu pelaksanaannya; menunggu informasi dari pemerintah pusat, tandasnya.(Tribunpekanbaru.)
]]> Thu, 18 Jun 2026 16:31:00 +0700 Percasi Meranti Turunkan 8 Atlet di Kejurprov Riau ke-37, Bidik Prestasi Atlet Junior https://www.spiritriau.com/Olahraga/Percasi-Meranti-Turunkan-8-Atlet-di-Kejurprov-Riau-ke-37--Bidik-Prestasi-Atlet-Junior
SELATPANJANG â€" Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kabupaten Kepulauan Meranti kembali ambil bagian dalam Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Catur Riau ke-37 yang digelar di Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, pada 18 hingga 22 Juni 2026. Sebanyak delapan atlet dan satu ofisial diberangkatkan untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti dalam ajang bergengsi tingkat Provinsi Riau tersebut.

Kontingen Meranti bertolak dari Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang pada Rabu (17/6/2026). Keikutsertaan mereka diharapkan mampu melanjutkan tren positif prestasi catur Meranti sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.


Ketua Umum Percasi Kabupaten Kepulauan Meranti, M. Syukur SPdi, didampingi Sekretaris Muhammad Rusdi, SE, mengatakan bahwa atlet yang diberangkatkan terdiri dari dua atlet senior dan enam atlet junior yang akan bertanding pada sejumlah kategori usia.

"Tahun ini kita mengirim delapan atlet. Untuk senior ada dua atlet, sedangkan enam atlet lainnya berasal dari kelompok junior yang akan bertanding di kategori U-7, U-15, U-17 dan U-19," ujar M. Syukur.


Menurutnya, pembinaan atlet usia dini terus menjadi fokus utama PERCASI Meranti. Hal itu sejalan dengan upaya mencetak regenerasi atlet yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Ia mengungkapkan, pada Kejurprov tahun lalu atlet junior Meranti berhasil mempersembahkan satu medali emas dan satu medali perunggu. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh atlet yang berangkat tahun ini untuk kembali memberikan hasil terbaik.

"Harapan kita tentu prestasi yang diraih tahun lalu bisa dipertahankan. Kalau memungkinkan tentu bisa lebih baik lagi. Anak-anak sudah berlatih dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan ini," katanya.

Adapun atlet yang memperkuat kontingen Kabupaten Kepulauan Meranti pada Kejurprov Catur Riau ke-37 yakni Manel Hakim dan Bell Firman dari kategori senior. Sementara atlet junior terdiri dari Lintang, Isyana, Hubert Kent, Putra Tama Kwek, Raffi, dan Zulkarnaen. Sedangkan Ensa Eka Saputra bertugas sebagai ofisial yang mendampingi kontingen selama kejuaraan berlangsung.

Di balik pembinaan dan perkembangan olahraga catur di Kepulauan Meranti, terdapat dukungan berbagai pihak yang selama ini turut berkontribusi terhadap kemajuan cabang olahraga tersebut. Salah satunya datang dari Pembina Percasi Kabupaten Kepulauan Meranti, Jonny Katan.

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu dikenal aktif mendukung berbagai kegiatan catur, baik pembinaan atlet maupun pelaksanaan turnamen. Komitmennya dibuktikan dengan penyelenggaraan turnamen Jonny Cup yang rutin dilaksanakan setiap tahun sejak 2022.

Hingga saat ini, turnamen tersebut telah memasuki Jonny Cup IV, menandai empat tahun berturut-turut pelaksanaan kejuaraan yang menjadi salah satu ajang pembinaan dan pencarian bibit-bibit pecatur potensial di Kepulauan Meranti. Kehadiran turnamen itu juga dinilai turut meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga catur serta menambah jam terbang atlet sebelum tampil pada kejuaraan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Meranti, Hidayat Abdurrahman, SE, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Percasi dalam melakukan pembinaan atlet dan mengirimkan perwakilan daerah pada berbagai ajang kompetisi.

Menurutnya, Kejurprov menjadi wadah penting bagi atlet untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan-lawan terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

"KONI memberikan dukungan penuh kepada atlet-atlet catur Meranti yang sedang berjuang di Kejurprov. Kita berharap mereka dapat bertanding dengan maksimal, menjunjung tinggi sportivitas, dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi daerah," ujar Hidayat.

Ia juga berharap keikutsertaan atlet dalam kejuaraan tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembinaan jangka panjang sehingga mampu melahirkan atlet-atlet catur yang berprestasi dan mampu bersaing pada level yang lebih tinggi.

Dengan persiapan yang telah dilakukan serta dukungan dari berbagai pihak, kontingen catur Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis mampu memberikan penampilan terbaik pada Kejurprov Catur Riau ke-37 sekaligus mempertahankan tradisi prestasi yang selama ini telah ditorehkan.(goriau)
]]> Thu, 18 Jun 2026 16:16:00 +0700 Bumdesma Srikandi Pangkalan Kuras Santuni 204 Lansia dan Gelar Sunat Massal untuk 153 Anak https://www.spiritriau.com/Sosial/-Bumdesma-Srikandi-Pangkalan-Kuras-Santuni-204-Lansia-dan-Gelar-Sunat-Massal-untuk-153-Anak
Riauterkini-PELALAWAN â€" Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Srikandi Pangkalan Kuras Lembaga Keuangan Desa (LKD) menggelar kegiatan santunan bagi lanjut usia (jompo) dan sunat massal di Aula Kantor Camat Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkalan Kuras, Rudiyanto, SE.

Direktur Bumdesma Srikandi Pangkalan Kuras, Khardi MS, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras.

“Tahun ini terdapat 204 lansia yang menerima santunan dan 153 anak mengikuti sunat massal,” kata Khardi dalam sambutannya.

Menurut dia, setiap peserta sunat massal menerima bantuan berupa kain, baju, peci, serta uang saku. Sementara para lansia memperoleh paket sembako.

Khardi menyebut jumlah peserta sunat massal tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan sebelumnya, peserta tercatat sebanyak 120 anak, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 153 anak.

Ia menjelaskan, Bumdesma Srikandi merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa-desa di Kecamatan Pangkalan Kuras dan saat ini memiliki tiga unit usaha dengan aset lebih dari Rp1 miliar.

“Dari surplus usaha yang diperoleh, sebagian kami alokasikan untuk kegiatan sosial seperti santunan lansia dan sunat massal ini,” ujarnya. Khardi juga menyampaikan apresiasi kepada Puskesmas Pangkalan Kuras I dan Puskesmas Pangkalan Kuras II yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas I dan Puskesmas II yang setiap tahun mendukung penuh kegiatan ini,” katanya.

Selain itu, Khardi turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang selama ini menjadi bagian penting dalam perkembangan Bumdesma Srikandi Pangkalan Kuras.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok SPP yang telah berkontribusi dan mendukung kemajuan Bumdesma Srikandi. Keberhasilan yang dicapai hingga saat ini tidak terlepas dari peran aktif dan kerja sama yang baik dari seluruh kelompok perempuan yang tergabung dalam program Simpan Pinjam Perempuan,” ujar Khardi.

Menurutnya, keberadaan kelompok SPP tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya Bumdesma Srikandi hingga mampu melaksanakan berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Plt Camat Pangkalan Kuras, Rudiyanto, SE, mengapresiasi kontribusi Bumdesma Srikandi dalam membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.

“Ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan Bumdesma Srikandi,” ujar Rudiyanto.

Ia berharap Bumdesma Srikandi terus berkembang sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan desa-desa di Kecamatan Pangkalan Kuras.

“Mudah-mudahan ke depan Bumdesma semakin maju dan berkembang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh desa yang telah memberikan dukungan terhadap keberadaan dan perkembangan Bumdesma ini,” katanya.

Pengawas Bumdesma Srikandi Pangkalan Kuras, Yanto, S.Pd, mengatakan kegiatan santunan lansia dan sunat massal merupakan bentuk nyata komitmen Bumdesma dalam mengembalikan manfaat usaha kepada masyarakat.

“Bumdesma tidak hanya berorientasi pada pengembangan usaha, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan keberadaan Bumdesma benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para lansia dan anak-anak,” ujar Yanto.

Ia berharap kegiatan sosial yang telah menjadi agenda rutin tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan jumlah penerima manfaat yang semakin meningkat.

Sementara itu, Penasehat Bumdesma Srikandi yang juga Ketua APDESI Kecamatan Pangkalan Kuras, Syafri, mengapresiasi kinerja pengurus Bumdesma yang mampu mengelola usaha desa bersama sehingga menghasilkan surplus yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.

“Keberhasilan Bumdesma Srikandi ini merupakan hasil kerja sama seluruh desa di Kecamatan Pangkalan Kuras. Kami berharap pengelolaan usaha yang baik dapat terus dipertahankan sehingga Bumdesma semakin maju, berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Syafri.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah desa, pengurus Bumdesma, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kemandirian ekonomi desa.

Bumdesma Srikandi Pangkalan Kuras saat ini memiliki susunan pengurus yang terdiri dari Pembina Camat Pangkalan Kuras, Penasehat Syafri selaku Ketua APDESI Kecamatan Pangkalan Kuras, Direktur Khardi MS, Pengawas Yanto, S.Pd dan Sianturi, S.IP, Bendahara Kasmiati, SE, serta Sekretaris Wawan Gunawan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Camat Pangkalan Kuras, Rudiyanto, SE, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), perwakilan Polsek Pangkalan Kuras yang diwakili Bhabinkamtibmas Kelurahan Sorek Satu Aipda Alamsah, perwakilan Koramil 04 Pangkalan Kuras yang diwakili Babinsa, Kepala Puskesmas Pangkalan Kuras I Siti Aisyah, Kepala Puskesmas Pangkalan Kuras II Santi Liana, para kepala desa se-Kecamatan Pangkalan Kuras, pengurus Bumdesma, orang tua peserta, para lansia penerima santunan, serta anak-anak peserta sunat massal.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir. Selain menjadi bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kontribusi Bumdesma Srikandi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras.(rtc)
]]> Thu, 18 Jun 2026 15:30:00 +0700 Tiga Hari Berturut-turut Abrasi di Kuala Enok, Inhil Runtuhkan Belasan Bangunan https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Tiga-Hari-Berturut-turut-Abrasi-di-Kuala-Enok--Inhil-Runtuhkan-Belasan-Bangunan
INDRAGIRI HILIRâ€" Bencana abrasi tanah longsor kembali mengguncang wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Selama tiga hari berturut-turut, fenomena alam ini telah meruntuhkan belasan bangunan di kawasan Pasar Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah.

Terbaru, pada hari ini. Kamis (18/6/2026) sekitar pukul 12.30 WIB, sebanyak 5 hingga 8 unit rumah warga kembali ambruk ke sungai akibat tergerus abrasi saat naiknya air pasang surut.

Menurut informasi, titik longsor hari ini berlokasi di kawasan padat penduduk, tepatnya di area Pasar Kuala Enok tidak jauh dari warung milik Ketua RT setempat.

Kondisi tanah yang berada di tepian sungai diduga terus terkikis oleh arus pasang surut air laut yang kuat selama tiga hari terakhir. Puncaknya terjadi siang ini saat struktur tanah tiba-tiba ambles dan menyeret bangunan di atasnya.

Salah seorang warga setempat Bambang, menyaksikan langsung detik-detik mencekam tersebut menceritakan bagaimana kepanikan melanda warga saat longsor susulan kembali terjadi.

"Kejadiannya cepat sekali, pas tengah hari sekitar jam 12.30 WIB. Tiba-tiba terdengar suara kayu patah dan gemuruh kuat. Kami langsung berteriak minta semua orang keluar rumah. Hari ini saja ada sekitar 5 hingga 8 rumah lagi yang langsung tumbang ke arah sungai," ujarnya.

Diketahui sudah hari ketiga berturut-turut. Totalnya sudah belasan bangunan yang hancur.

“Kami sekarang benar-benar cemas dan was-was, terutama yang rumahnya dekat dengan warung Pak RT, karena abrasi ini polanya terus bergeser," tambahnya dengan nada khawatir.

Hingga berita ini diturunkan, warga bersama aparat setempat bergotong-royong untuk mengevakuasi barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan dari bangunan yang terancam runtuh.

Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga berharap adanya bantuan cepat dan solusi penanganan jangka panjang dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait ancaman abrasi yang terus meluas ini.(rtc)
]]> Thu, 18 Jun 2026 15:01:00 +0700 Tuntut Harga BBM Turun, Puluhan Wanita Cantik Bawa Peralatan Dapur Long March ke Istana https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Tuntut-Harga-BBM-Turun--Puluhan-Wanita-Cantik-Bawa-Peralatan-Dapur-Long-March-ke-Istana
JAKARTA â€"  Sekelompok perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi long march dari kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan, menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Pantauan Okezone, peserta aksi membawa berbagai poster berisi tuntutan terkait kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu poster yang dibawa bertuliskan mengenai kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta kritik terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).Selain membawa poster, peserta aksi membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, ompreng, mangkuk, sendok, dan sotil sebagai simbol keprihatinan terhadap meningkatnya beban ekonomi rumah tangga akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.Peralatan tersebut dibunyikan secara bersamaan layaknya kentongan selama aksi berlangsung. Dalam aksinya, mereka menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni meminta Pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan menghentikan program MBG.Massa semula berencana berjalan kaki menuju Istana Negara. Namun, laju mereka tertahan di kawasan Dukuh Atas sebelum memasuki area Bundaran HI.

Sejumlah polisi perempuan tampak membentuk barikade untuk menghalau peserta aksi melanjutkan perjalanan ke arah pusat kota.Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman terpantau tersendat. Sebagian ruas jalan digunakan oleh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi.Sejumlah peserta aksi terlihat duduk di badan jalan sambil membentangkan poster-poster berisi tuntutan mereka dan menggelar orasi. Hingga aksi berlangsung, massa masih bertahan di lokasi pada pukul 10.19 WIB dan menyuarakan tuntutannya secara bergantian.(okezone)
]]> Thu, 18 Jun 2026 14:58:00 +0700 Penertiban Kendaraan ODOL di Kalsel, Polri: Penegakan Hukum Memperhatikan Kondisi Masyarakat! https://www.spiritriau.com/Nusantara/Penertiban-Kendaraan-ODOL-di-Kalsel--Polri--Penegakan-Hukum-Memperhatikan-Kondisi-Masyarakat-
JAKARTA -  Polri bersama Pusat Studi Kepolisian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menginisiasi deklarasi bersama kendaraan anti Over Dimension and Over Loading (ODOL) 2027 di Kalimantan Selatan.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan sebagai pembicara utama menyampaikan pentingnya kajian akademik untuk mengatasi permasalahanDia menegaskan komitmen Polda Kalsel dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas menindaklanjuti arahan Korlantas Polri untuk zero ODOL tahun 2027.

"Sinergi seluruh sektor seperti hari ini sangat diperlukan di samping menerapkan regulasi yang tegas dan membangun kesadaran kolektif dari pelaku usaha," ujarnya, Kamis (18/6/2026).Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menambahkan, bahwa polemik truk bermuatan berlebih di jalanan Kalimantan bukan sekadar urusan pelanggaran aturan lalu lintas.

“Masalah ini berkaitan langsung dengan pertaruhan keselamatan serta tingginya fatalitas kecelakaan di jalan raya,” ujarnya.Agus melanjutkan, muatan berlebih (overloading) merupakan pelanggaran lalu lintas, sedangkan modifikasi dimensi (over dimension) masuk dalam ranah kejahatan. Oleh sebab itu, penindakannya di lapangan harus dilakukan secara tepat, cermat, dan terukur.

Dia juga mengingatkan bahwa proses menuju target bebas ODOL di Kalsel harus berjalan secara bertahap melalui pendekatan preemtif dan preventif.“Langkah penegakan hukum harus tetap memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat serta ekosistem sektor transportasi setempat,” ujarnya."Ketika kita bicara over dimension dan overloading, ini sangat holistik sekali. Kita harus meninjau dari beberapa aspek, baik ekonomi, fiskal, sosiologis, psikologis, tidak hanya tataran penegakan hukum,"pungkasnya.

"Deklarasi ini wujud komitmen bersama zero ODOL dengan membangun kesadaran kolektif dari semua pihak terkait," kata

Kepala Pusat Studi Kepolisian ULM Rahmida Erliyani menambhkan, hasil kajian akademik permasalahan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi pabrik alias over dimensi dan melebihi batas muatan tidak bisa hanya diatasi dari penegakan hukum namun dibutuhkan keinginan kuat untuk membangun sistem logistik yang sehat.

"Deklarasi ini wujud komitmen bersama zero ODOL dengan membangun kesadaran kolektif dari semua pihak terkait,(okezone)

]]> Thu, 18 Jun 2026 14:35:00 +0700 Menyatukan Langkah untuk Kejahteraan Masyarakat, Lanud Sjamsudin Noor dan BI Kalsel Perkuat Sinergi Demi Kemajuan Daerah https://www.spiritriau.com/Opini/Menyatukan-Langkah-untuk-Kejahteraan-Masyarakat--Lanud-Sjamsudin-Noor-dan-BI-Kalsel-Perkuat-Sinergi-Demi-Kemajuan-Daerah
Banjarbaru - Komitmen untuk terus membangun kolaborasi demi kemajuan daerah kembali dilakukan melalui kunjungan audiensi Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (17/06/2026).

Didampingi Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Lanud Sjamsudin Noor, Kapten Kes dr. Chandra Patrya Putra S., Sp.An-TI., dan Ps. Kadukkes Rumkit Tk. IV Lanud Sjamsudin Noor, Lettu Kes dr. Ananda Pratiwi, kedatangan Danlanud Sam disambut hangat oleh Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto H.W., beserta jajaran.

Bertempat di Ruang Tamu Lantai 3 Gedung Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Tidak hanya membahas hubungan kelembagaan, audiensi tersebut juga menjadi wadah untuk bertukar gagasan mengenai berbagai peluang kerjasama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Dalam dialog yang berlangsung santai namun produktif, kedua institusi membahas potensi sinergi di berbagai bidang, termasuk dukungan terhadap program sosial, kesehatan, edukasi, serta kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semangat kolaborasi yang terbangun mencerminkan kesamaan visi untuk menghadirkan kontribusi positif sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar instansi, namun juga mempertegas pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kedepan. Melalui hubungan yang erat dan koordinasi yang baik, diharapkan berbagai program kolaboratif dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Audiensi diakhiri dengan sesi ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol kuatnya hubungan serta komitmen untuk terus terjalinnya sinergi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan demi kemajuan Kalimantan Selatan dan kesejahteraan masyarakat. (Pen Lanud Sjamsudin Noor)
]]> Thu, 18 Jun 2026 13:59:00 +0700 Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Dipolisikan https://www.spiritriau.com/Hukrim/Eks-Ketua-BEM-UGM-Tiyo-Ardianto-Dipolisikan
Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto dipolisikan. Pelapor seorang pengacara bernama Firdaus Oiwobo.

Firdaus Oiwobo membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Laporan tersebut kini masih dalam tahap penyelidikan.

Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, Ipda Yudhi Susanto membenarkan laporan dilayangkan Firdaus Oiwobo terhadap Tiyo Ardianto.

“Betul, betul ada LP-nya. Cuma perkaranya kita belum pasti ya, karena kan masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim,” kata Yudhi kepada wartawan, Rabu (17/6).

Materi Laporan
Meski laporan telah diterima, Yudhi belum bersedia mengungkap materi laporan maupun pasal akan diterapkan dalam perkara tersebut.

Saat ditanya apakah laporan itu berkaitan dengan dugaan penghasutan, Yudhi mengatakan kepolisian masih melakukan pendalaman.

“Kalau itu kita belum bisa pastiin. Nanti kan dari hasil pengembangan, penyelidikan sama mekanisme gelar,” ujar Tiyo.

Kumpulkan Bukti
Menurut Yudhi, saat ini Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih mengumpulkan bukti-bukti. Kepolisian baru bisa memastikan konstruksi perkara setelah proses penyelidikan selesai dilakukan.

“Membenarkan saja kalau itu sudah dilaporkan oleh Firdaus Oiwobo. Kedua, saat ini tim Satreskrim sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini, untuk membuat rencana tindak lanjut ke depannya,” kata Yudhi.

Yudhi menyebut laporan tersebut masuk ke Polres Tangerang Selatan pada Senin, 15 Juni 2026. “Kalau LP masuk tanggal 15 Juni,(merdeka.com)
]]> Thu, 18 Jun 2026 13:56:00 +0700 Ketahui Bahaya Duduk Tak Ergonomis Sambil Bekerja, Usia Muda Bisa Diserang Sakit Ini https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Ketahui-Bahaya-Duduk-Tak-Ergonomis-Sambil-Bekerja--Usia-Muda-Bisa-Diserang-Sakit-Ini
Dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) dr. Latsarizul Alfariq Senja Belantara, Sp.OT, mengingatkan bahwa posisi duduk yang tidak ergonomis saat bekerja memicu nyeri pinggang pada usia muda.

Alfariq menjelaskan bahwa pada orang tua, nyeri pinggang terjadi karena faktor penuaan. Pada usia muda, penyakit itu terjadi karena berbagai faktor, salah satunya posisi tubuh saat bekerja.

"Misalnya gangguan pada (posisi tubuh yang) ergonomis dalam pekerjaan, atau aktivitas fisik sehari-hari yang dilakukan. Jadi, tidak hanya karena faktor penuaan,” kata Alfariq kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (18/6).

Nyeri Pinggang Waktu Lama
Dia menjelaskan bahwa lower back pain atau nyeri pinggang terjadi ketika seseorang mempertahankan posisi tubuh yang tidak ergonomis itu dalam waktu yang lama.

"Ini juga termasuk pada aktivitas fisik di rumah, sehingga kita tidak hanya melihat atau mengevaluasi itu hanya pada kantor saja. Itu berakumulasi sehingga menimbulkan gangguan pada pinggang ataupun punggungnya,” tutur dia.

Posisi duduk yang ergonomis saat bekerja, sang dokter mencontohkan, salah satunya ialah duduk yang nyaman dan perangkat kerja seperti komputer berada sejajar dengan pandangan mata untuk mengurangi risiko nyeri pada leher dan punggung.

Relaksasi 5-10 Menit
Sang dokter juga menyarankan untuk melakukan relaksasi dan peregangan selama 5 hingga 10 menit setelah 2 jam duduk. Seseorang yang duduk berjam-jam dan tidak mengubah posisinya berisiko memberikan tekanan pada otot sehingga menimbulkan nyeri.

Alfariq juga mengingatkan posisi tubuh yang tidak ergonomis pada jangka panjang tidak baik untuk struktur tulang belakang, yang bisa memicu penuaan lebih cepat.

Untuk mencegah nyeri pinggang, dia menyarankan untuk mengatur posisi tubuh secara baik saat beraktivitas serta melakukan olahraga secara teratur.

Nyeri pinggang juga bisa dicegah dengan mencukupi asupan kalsium, protein dan vitamin D.(merdeka.com)
]]> Thu, 18 Jun 2026 13:54:00 +0700 Peserta Magang Nasional Dapat Uang Saku dari Pemerintah https://www.spiritriau.com/Ekbis/Peserta-Magang-Nasional-Dapat-Uang-Saku-dari-Pemerintah
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan uang saku peserta Program Pemagangan Nasional 2025 angkatan kedua tetap akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Ini sama seperti skema yang diterapkan pada angkatan pertama.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan sempat muncul wacana agar pendanaan uang saku dilakukan melalui skema berbagi pembiayaan.

Namun, setelah melalui pembahasan, pemerintah memutuskan tetap menanggung seluruh biaya tersebut.

"Awalnya ada wacana uang sakunya sharing, tetapi akhirnya kami memutuskan sama seperti angkatan pertama. Jadi 100 persen ditanggung oleh pemerintah," kata Yassierli saat pelepasan peserta Pemagangan Nasional 2025 Batch III, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (17/6).

Proses Finalisasi
Menurut dia, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan tahap akhir persiapan pelaksanaan angkatan kedua program tersebut. Fokus pembahasan berada pada penyelesaian aspek anggaran sebelum program kembali dibuka.

Yassierli menjelaskan proses finalisasi masih menunggu koordinasi dan persetujuan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Sekretariat Negara.

"Kondisi saat ini fase terakhirnya terkait anggaran. Itu yang sedang difinalisasi dan kami masih menunggu dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara,(merdeka.com).
]]> Thu, 18 Jun 2026 13:51:00 +0700 Bea Cukai Bengkalis Komitmen Perketat Pengawasan Perbatasan Malaysia https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Bea-Cukai-Bengkalis-Komitmen-Perketat-Pengawasan-Perbatasan-Malaysia
BENGKALISâ€" Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan arus barang dari luar negeri guna mencegah berbagai upaya penyelundupan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Posisi geografis Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan lalu lintas barang. Dengan jarak tempuh sekitar dua jam menggunakan kapal cepat, potensi masuknya barang secara ilegal terus menjadi perhatian Bea Cukai.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Ariadi, mengatakan pengawasan dilakukan secara maksimal melalui patroli laut serta kolaborasi dengan berbagai aparat penegak hukum.

"Secara geografis Bengkalis memang sangat strategis. Dengan Malaysia hanya sekitar dua jam perjalanan menggunakan kapal cepat, tentu diperlukan pengawasan yang serius. Kami memiliki unit khusus pengawasan, namun kami tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu kami terus berkolaborasi dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya," ujar Ariadi, Kamis (18/6/26).

Menurutnya, luasnya wilayah perairan membuat pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi. Karena itu, patroli laut dan operasi bersama terus dilakukan guna menekan potensi penyelundupan.

Ariadi menjelaskan, seluruh barang yang masuk melalui jalur resmi wajib memenuhi persyaratan administrasi kepabeanan. Sementara terhadap barang yang tidak melalui mekanisme resmi, pengawasan dilakukan secara aktif di lapangan.

"Pengawasan dilakukan secara aktif. Kami melakukan patroli laut dan menggandeng aparat penegak hukum lainnya. Pola seperti ini juga diterapkan di berbagai daerah karena tantangan penyelundupan hampir sama, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama," katanya.

Selain pengawasan fisik, Bea Cukai juga menerapkan sistem pengawasan elektronik yang secara otomatis menyaring barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan dari kementerian maupun lembaga terkait.

"Kalau ada barang yang tidak diperbolehkan masuk melalui pelabuhan tertentu atau membutuhkan izin khusus, sistem akan langsung menolak. Jika izin yang dipersyaratkan belum dilengkapi, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Jadi pengawasannya sudah berlapis," jelasnya.

Saat ini, hanya terdapat satu importir aktif di Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut dinilai memudahkan proses pengawasan karena seluruh barang yang masuk diperiksa secara menyeluruh melalui mekanisme jalur merah.

"Karena hanya satu importir, pengawasannya bisa lebih fokus. Selain diawasi sejak awal proses pemasukan barang, setiap pemeriksaan fisik juga dilakukan secara menyeluruh karena masuk kategori jalur merah," ungkap Ariadi.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Bengkalis, Dian Eka Saputra, menyebutkan importir yang beroperasi di Bengkalis memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dari sektor bea masuk.

"Importir yang ada di Bengkalis memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Bea Cukai Bengkalis. Sampai akhir semester pertama tahun ini, penerimaan kami masih on the track sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ia mengatakan target penerimaan bea masuk KPPBC Bengkalis pada 2026 mencapai sekitar Rp5,2 miliar dan hingga pertengahan tahun realisasinya masih sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selain satu importir di Bengkalis, KPPBC Bengkalis juga mengawasi empat importir yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dian menegaskan setiap importir wajib memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), berbadan hukum, hingga memperoleh izin dari kementerian atau lembaga terkait sesuai jenis barang yang diimpor.

Menurutnya, Bea Cukai menjalankan fungsi sebagai community protector dengan memastikan hanya barang yang memenuhi ketentuan yang dapat masuk ke Indonesia.

"Kalau dianalogikan, kami seperti petugas portal di sebuah kompleks. Jika seluruh persyaratan dan izinnya lengkap, portal akan terbuka. Tetapi jika tidak memenuhi ketentuan, maka barang tidak akan bisa masuk," jelas Dian.

Untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi konflik kepentingan, seluruh proses pelayanan kepada pelaku usaha kini lebih banyak dilakukan secara digital melalui sistem elektronik.

"Sebisa mungkin kami mengurangi tatap muka dengan importir. Seluruh proses dilakukan melalui sistem dan dokumen elektronik. Jika ada yang ingin ditanyakan, mereka dapat berkoordinasi melalui layanan dan humas yang telah disediakan," pungkasnya.(rtc)
]]> Thu, 18 Jun 2026 13:28:00 +0700 Disnakertrans Segel Sementara LPK PT Riau Training Center Akibat Langgar Aturan https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Disnakertrans-Segel-Sementara-LPK-PT-Riau-Training-Center-Akibat-Langgar-Aturan
PEKANBARU - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PT Riau Training Center. Keputusan ini dijatuhkan usai tim pengawas menemukan rentetan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dalam inspeksi mendadak, Rabu (17/6/2026).

Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rahmat mengonfirmasi penerjunan tim khusus beranggotakan sembilan orang untuk memeriksa langsung aktivitas lembaga pelatihan tersebut.


"Dari hasil pemeriksaan, LPK ini sudah beroperasi sekitar satu tahun dan melatih kurang lebih 100 peserta dari berbagai wilayah di Provinsi Riau," jelasnya kepada GoRiau.com.

Pemeriksaan menyeluruh di lokasi mengungkap sejumlah temuan krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah. Fasilitas penginapan yang disediakan untuk para peserta pelatihan dinilai jauh dari standar kelayakan huni.


"Kami menemukan indikasi pelanggaran ketenagakerjaan. Ada pekerja yang belum terdaftar program BPJS Ketenagakerjaan serta menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," urainya.

Mengabaikan pemenuhan hak dasar pekerja, pihak pengelola LPK juga terbukti gagal menunjukkan kelengkapan dokumen administrasi operasional yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan saat petugas meminta keterangan.

Menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, Tim Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Riau langsung menerbitkan Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan atau Operasional LPK PT Riau Training Center. Dokumen penindakan ini ditandatangani langsung oleh dua Pengawas Ketenagakerjaan dan Direktur Keuangan perusahaan, serta diketahui oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Langkah penutupan sementara merupakan bentuk nyata upaya penegakan aturan ketenagakerjaan. Tindakan ini bertujuan memastikan seluruh lembaga pelatihan yang beroperasi di Riau mematuhi standar hukum, memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja, dan menjamin keselamatan peserta pelatihan.(goriau)
]]> Thu, 18 Jun 2026 13:23:00 +0700 Ribuan Motor Listrik BGN Disegel Kejagung Terkait Korupsi Program MBG https://www.spiritriau.com/Hukrim/Ribuan-Motor-Listrik-BGN-Disegel-Kejagung-Terkait-Korupsi-Program-MBG
JAKARTA - Penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026 terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambangi gudang penyimpanan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Fokus Pengecekan dan Penyegelan


Aktivitas penyidik di gudang tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

"Iya," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, Rabu (17/6/2026).


Penyidik fokus melakukan pengecekan unit dan pengamanan lokasi.

"Untuk cek jumlah dan segel saja," paparnya.

Penyisiran ini tidak berhenti di satu titik. Lokasi gudang motor listrik BGN lainnya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat juga menjadi target.

"Iya, bertahap itu," sambungnya.

Distribusi Mandek

Data Kejagung menunjukkan 21.801 unit motor listrik telah dibayarkan BGN, tetapi mayoritas mandek di gudang.

"Sampai sekarang motor itu masih berada di gudang-gudang. Hanya sebagian kecil yang sudah sampai di tujuan, di tempat masyarakat, di tempat dapur-dapur berada," terang Syarief.

Kendaraan ini masuk dalam daftar barang bukti, meski belum disita sepenuhnya karena penyidik masih mendalami data pengadaan.

Tindak Lanjut Pemeriksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna memastikan pendalaman kasus terus berlanjut. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya akan diperiksa Kamis (18/6/2026) di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung terkait pengajuan justice collaborator.

"Benar, besok Sony diperiksa di Kejagung Gedung Bundar," tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna.(goriau)
]]> Thu, 18 Jun 2026 13:21:00 +0700 Berbagi Berkah Jelang HUT Polri, Polisi Bedah Rumah Keluarga Kurang Mampu https://www.spiritriau.com/Sosial/Berbagi-Berkah-Jelang-HUT-Polri--Polisi-Bedah-Rumah-Keluarga-Kurang-Mampu
PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Sebanyak 1.198 paket bantuan sosial sukses disalurkan ke berbagai wilayah Provinsi Riau hingga Kamis (18/6/2026).

Bukan hanya paket sembako, aparat kepolisian turut mendistribusikan sarana air bersih di enam titik berbeda. Program bedah rumah juga menyentuh satu keluarga kurang mampu, melengkapi aksi Gerakan Indonesia Asri di dua lokasi strategis demi menjaga kelestarian lingkungan.


Aksi kemanusiaan ini dieksekusi langsung oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) jajaran. Langkah nyata tersebut menjadi bukti pengabdian institusi kepolisian sekaligus pemantik semangat gotong royong warga.

"Menjelang Hari Bhayangkara ke-80, kami ingin memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Tidak hanya melalui bantuan yang diberikan, tetapi juga melalui edukasi, pendampingan, dan kepedulian terhadap lingkungan yang terus kami dorong melalui program Green Policing," urai Dirlantas Polda Riau, Kombes Jeki Rahmat Mustika, Kamis (18/6/2026).


Setiap momen penyaluran bantuan selalu dibarengi dengan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kelancaran lalu lintas. Khusus untuk kampanye Green Policing, edukasi menyasar langsung penduduk kawasan pesisir agar lebih aktif menjaga kebersihan dan mencegah pencemaran ekosistem yang menjadi sumber penghidupan.

"Kami ingin mengajak masyarakat menjadi bagian dari gerakan menjaga lingkungan. Khususnya masyarakat pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sehingga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam dapat berjalan beriringan," tambahnya.

Penyaluran dukungan sosial ini menyentuh beragam kelompok, mulai dari pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir angkutan umum, hingga sopir truk. Penghuni panti asuhan, panti jompo, serta masyarakat pesisir juga dilibatkan sebagai penerima manfaat utama.

"Informasi calon penerima bantuan diperoleh dari masyarakat setempat. Setelah itu tim melakukan survei dan peninjauan langsung untuk memastikan kondisi rumah dan kelayakan penerima. Kami juga berkoordinasi dengan RT dan RW agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal," paparnya mengakhiri penjelasan terkait proses seleksi program bedah rumah(goriau)

]]> Thu, 18 Jun 2026 13:19:00 +0700 Ahli Pidana Kuatkan Dakwaan Kasus 'Jatah Preman', JPU: Unsur Korupsi Abdul Wahid Terpenuhi https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Ahli-Pidana-Kuatkan-Dakwaan-Kasus---039-Jatah-Preman--039---JPU--Unsur-Korupsi-Abdul-Wahid-Terpenuhi
PEKANBARU - Kasus 'jatah preman' yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mulai menemukan titik terang setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangkan ahli pidana hukum.

JPU enilai keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Abdul Wahid, Arief Setiawan, dan Dani Nursalam semakin memperkuat konstruksi dakwaan yang diajukan penuntut umum.

Penilaian tersebut disampaikan JPU KPK Meyer Volmar Simanjuntak usai sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (17/6/2026). Dalam persidangan itu, penuntut umum menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, untuk memberikan pandangan akademik terkait unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Menurut Meyer, ahli menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga pemenuhan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan.

"Salah satu poin penting yang disorot ahli adalah status gubernur sebagai penyelenggara negara dalam perspektif hukum pidana. Bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan telah terpenuhi," tegas Meyer.

Selain itu, lanjut Meyer, keterangan ahli juga menyoroti unsur pemaksaan yang menjadi bagian sentral dalam perkara tersebut. Dalam penjelasannya, ahli menerangkan bahwa pemaksaan tidak selalu berbentuk ancaman secara langsung, tetapi dapat muncul melalui relasi kuasa antara atasan dan bawahan yang menimbulkan tekanan sehingga pihak yang berada pada posisi lebih lemah tidak memiliki kebebasan untuk menolak.

"Ahli menjelaskan bahwa adanya relasi kuasa membuat pihak yang dipaksa menjadi tertekan dan tidak mampu melawan sehingga menyerahkan uang. Hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan," ujar Meyer.

JPU menilai penjelasan tersebut selaras dengan fakta-fakta yang telah terungkap selama proses persidangan. Ahli juga menerangkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak harus selalu dinikmati langsung oleh pelaku utama, tetapi dapat mengalir kepada pihak lain yang terkait dalam rangkaian tindak pidana.

Berdasarkan ilustrasi dan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, lanjut Meyer, ahli berpendapat unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi.

Dalam sidang yang sama, penuntut umum turut meminta pandangan ahli mengenai konsep operasi tangkap tangan (OTT) atau tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Meyer, ahli menjelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan tertangkap tangan tidak hanya ketika sedang melakukan tindak pidana, tetapi juga ketika sesaat setelah peristiwa terjadi ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, atau ketika pelaku dikenali dan ditunjuk oleh orang-orang yang berada di lokasi kejadian.

"Atas dasar penjelasan tersebut, status OTT dalam perkara ini memiliki landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan," sebut Meyer.

Ahli juga memberikan penjelasan mengenai sistem pembuktian dalam perkara pidana. Menurutnya, suatu perkara tidak dapat dinilai secara terpisah-pisah, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menghubungkan keterangan saksi, alat bukti, dan rangkaian peristiwa yang terjadi.

Meyer menegaskan bahwa keterangan seorang saksi dapat memiliki kekuatan pembuktian ketika didukung oleh saksi lain maupun alat bukti yang saling berkaitan.

"Seluruh alat bukti harus dilihat secara menyeluruh dan dikaitkan satu sama lain untuk memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa pidana yang terjadi," ucap Meyer mengutip keterangan ahli.

Terkait peran masing-masing terdakwa, ahli juga menjelaskan konsep turut serta dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Meski memiliki peran berbeda, para pelaku dapat dipandang sebagai satu kesatuan apabila memiliki kehendak yang sama untuk mewujudkan tindak pidana.

Dalam konstruksi dakwaan JPU, Abdul Wahid disebut sebagai pihak yang diduga berperan mengawali sekaligus mengendalikan rangkaian perbuatan pidana. Sementara Arief Setiawan dan Dani Nursalam diduga menjalankan peran berbeda dalam pelaksanaan perbuatan tersebut.

"Ahli menjelaskan bahwa perbuatan pidana harus dilihat secara utuh dari awal hingga akhir sehingga terlihat bagaimana masing-masing pihak berperan dalam rangkaian tindak pidana yang didakwakan," tukasnya. Sidang perkara dugaan korupsi tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya.(rtc)
]]> Thu, 18 Jun 2026 13:13:00 +0700 Kemenag Siapkan Beasiswa untuk 100 Ribu Mahasiswa Internasional di PTKIN https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Kemenag-Siapkan-Beasiswa-untuk-100-Ribu-Mahasiswa-Internasional-di-PTKIN
Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) berencana membuka beasiswa untuk 100 ribu mahasiswa internasional di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Beasiswa ini dikemas lewat skema INSIGHT Scholarship.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag, Sahiron menuturkan beasiswa ini bertujuan mengajak mahasiswa internasional untuk menempuh pendidikan di PTKIN di Indonesia.

"Selain beasiswa, tersedia pula berbagai program short course dan bentuk dukungan akademik lainnya. Skema pembiayaannya beragam, mulai dari beasiswa penuh (full scholarship) hingga beasiswa parsial (partly scholarship)," lanjutnya, dikutip dari laman Kemenag, Kamis (18/6/2026).

Pembiayaan dari Kemenag-Pendapatan PTKIN
Adapun biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa ini berasal dari Kementerian Agama, ditambah juga dari pendapatan institusi atau PTKIN yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU).

Skema beasiswa ini akan diperkenalkan Kemenag kepada kalangan diplomatik mulai 30 Juni 2026. Sahiron berharap upaya ini dapat mendukung target nasional dalam peningkatan jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Tanah Air.

"Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Indonesia. Bahkan Presiden menantang agar pada tahun 2029 Indonesia mampu menarik sedikitnya 100 ribu mahasiswa asing untuk belajar di berbagai perguruan tinggi Indonesia, baik di universitas umum maupun perguruan tinggi keagamaan," jelasnya.

Perkenalkan Studi Islam RI ke Luar Negeri
Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati, mengatakan INSIGHT Scholarship ini bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkenalkan keunggulan studi Islam di Indonesia kepada dunia.

Dalam hasil pemeringkatan QS World University Rankings by Subject 2026 bidang Theology, Divinity and Religious Studies, terbukti sebanyak tiga PTKIN masuk daftar kampus terbaik. Di antaranya UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, dan UIN Maulana Malik Ibrahim.

"Tidak tertutup kemungkinan mahasiswa dari Eropa, Amerika, Singapura, dan negara-negara lain tertarik mempelajari studi Islam di Indonesia. Dengan perkembangan kajian Islam yang semakin maju, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat studi Islam dunia,"(detik.com)
]]> Thu, 18 Jun 2026 11:49:00 +0700 Siap-siap! Insentif Guru Madrasah Non-ASN Rp 1,5 Juta Cair Akhir Juni 2026 https://www.spiritriau.com/Nasional/Siap-siap--Insentif-Guru-Madrasah-Non-ASN-Rp-1-5-Juta-Cair-Akhir-Juni-2026-
Jakarta - Pemerintah akan segera menyalurkan insentif bagi guru madrasah yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Pencairan bantuan tersebut dijadwalkan mulai dilakukan pada akhir Juni 2026.
Kabar ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Menurutnya, pencairan insentif tersebut menjadi salah satu kabar baik bagi para guru madrasah non-ASN pada tahun ini.

"Alhamdulillah, tahun ini kita awali dengan kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non-ASN akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026," ujar Nasaruddin, seperti dikutip dari laman Kementerian Agama, Kamis (18/6/2026).

Besaran Insentif Rp 1,5 Juta
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno menambahkan, pihaknya kini tengah menyelesaikan buku rekening kolektif untuk guru madrasah nonASN. Rekening ini akan digunakan untuk menerima insentif.

"Ini tentu perlu waktu dan kerja keras tim GTK Madrasah," katanya.

Adapun besaran insentif yang akan diterima oleh guru yakni Rp 1,5 juta. Insentif tersebut akan langsung diterima guru tanpa lewat sekolah atau perantara lain.

"Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar 1,5 juta dan itu langsung masuk ke rekening mereka," tuturnya.

Pemerintah Terus Perjuangkan Kesejahteraan Guru
Nasaruddin memastikan pemerintah akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru termasuk guru madrasah non-ASN. Menurutnya, hal ini juga merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi para guru.

Menang menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru yang telah berusaha mencerdaskan anak bangsa. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang membantu penyaluran insentif ini.

"Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini," (detik.com)

]]> Thu, 18 Jun 2026 11:23:00 +0700 Bentrok Saat Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan di Kawasan GBK https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Bentrok-Saat-Eksekusi-Pengosongan-Hotel-Sultan-di-Kawasan-GBK
Eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, dimulai pada Kamis (18/6/2026) pagi sekitar pukul 09.40 WIB. Proses tersebut diawali dengan pembacaan surat penetapan eksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Azhar.

Dalam pembacaan penetapan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kompleks GBK berdasarkan Penetapan Nomor 1 Perdata Eksekusi Tahun 2026 juncto Nomor 208 Perdata Gugatan Tahun 2025.

Penetapan tersebut memerintahkan pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap bidang tanah eks HGB Nomor 26/Gelora dan eks HGB Nomor 27/Gelora beserta bangunan dan seluruh objek yang berada di atas lahan tersebut untuk dikembalikan kepada para pemohon.

Usai pembacaan penetapan, tim juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat gabungan bergerak menuju area lobi Hotel Sultan untuk melaksanakan proses pengosongan. Namun, langkah petugas mendapat penolakan dari massa simpatisan yang berada di lokasi.

Aksi saling dorong dan cekcok antara massa dengan aparat kepolisian pun terjadi saat petugas berupaya membuka akses menuju area hotel. Situasi sempat memanas hingga aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang bertahan dan menolak proses eksekusi.(merdeka.com)
]]> Thu, 18 Jun 2026 11:20:00 +0700 Polda Riau Serahkan Tiga Tersangka Perusakan Mangrove ke Jaksa, Cukong Segera Disidang https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polda-Riau-Serahkan-Tiga-Tersangka-Perusakan-Mangrove-ke-Jaksa--Cukong-Segera-Disidang
Penyidikan kasus perusakan hutan mangrove dan produksi arang bakau ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti memasuki babak baru. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21, dan segera masuk ke persidangan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau resmi menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti atau tahap II kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.Ketiga tersangka adalah B alias CC dan M alias AW yang diduga berperan sebagai pemilik atau cukong dapur arang ilegal, serta SA yang berperan sebagai nahkoda kapal pengangkut arang bakau hasil penebangan mangrove.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan pelimpahan tahap II menandai berakhirnya proses penyidikan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus.“Dengan telah dilaksanakannya tahap II, maka proses penyidikan dinyatakan selesai dan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan,” ujar Ade, Rabu (17/6/2026).

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengangkutan arang bakau tanpa dokumen resmi di wilayah pesisir Kepulauan Meranti.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan dan menemukan kapal KM Aldan 2 yang sedang memuat arang bakau di salah satu dapur arang ilegal di Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.Dari pengungkapan awal itu, penyidik kemudian mengembangkan perkara dan menemukan dua dapur arang ilegal lainnya yang beroperasi di Desa Sesap dan Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir.
Dalam operasi penegakan hukum tersebut, polisi menyita sekitar 2.800 karung arang bakau dengan estimasi berat lebih dari 100 ton. Selain itu, penyidik juga mengamankan puluhan meter kubik kayu mangrove yang diduga berasal dari aktivitas penebangan liar.

Hasil penyidikan mengungkap praktik produksi arang bakau ilegal tersebut diduga telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun. Arang bakau yang diproduksi disebut dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan diduga menembus pasar luar negeri, termasuk Batu Pahat, Malaysia.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, sebelumnya menegaskan bahwa penindakan terhadap perusakan mangrove merupakan bagian dari implementasi program Green Policing yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Menjaga mangrove berarti menjaga masa depan pesisir. Tidak boleh ada keuntungan ekonomi yang diperoleh dengan mengorbankan kelestarian lingkungan,” tegas Herry.

Ekosistem mangrove memiliki fungsi vital sebagai pelindung wilayah pesisir dari abrasi, penyerap karbon, habitat berbagai biota laut, serta penopang kehidupan masyarakat pesisir.

Karena itu, perusakan mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Polda Riau menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan apabila ditemukan keterlibatan pihak lain dalam jaringan distribusi maupun perdagangan hasil perusakan mangrove.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Mereka terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.(cakaplah)
]]> Thu, 18 Jun 2026 11:18:00 +0700 Pekanbaru Job Fair 2026 Hadir di Mal SKA, 1.417 Lowongan Kerja Tersedia https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pekanbaru-Job-Fair-2026-Hadir-di-Mal-SKA--1-417-Lowongan-Kerja-Tersedia
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho secara resmi membuka 'Pekanbaru Job Fair 2026' yang digelar di Mal SKA Pekanbaru, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru ini turut dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari 47 perusahaan mitra yang membuka berbagai peluang kerja bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari para pencari kerja. Pekanbaru Job Fair 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran di kota Pekanbaru.

Melalui kegiatan ini, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan secara langsung dari perusahaan serta mengikuti berbagai tahapan rekrutmen yang disiapkan oleh masing masing perusahaan.

Dalam sambutannya Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, sebanyak 1.417 lowongan pekerjaan tersedia dalam pelaksanaan Pekanbaru Job Fair 2026.

Dirinya berharap job fair tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi benar-benar mampu menjadi jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha.

"Harapan kita, kegiatan ini tidak hanya menjadi formalitas tahunan saja. Untuk itu, kita minta kepada perusahaan agar menjadikan para pelamar yang mengikuti job fair ini sebagai prioritas dalam proses rekrutmen,” ujar Walikota.

Kehadiran 47 perusahaan mitra dalam Pekanbaru Job Fair 2026 diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif antara pencari kerja dengan dunia usaha.

Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang kerja, sementara perusahaan dapat menjaring sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Pekanbaru Job Fair 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2026, dan terbuka untuk seluruh masyarakat.

Selain menawarkan ribuan lowongan pekerjaan dari berbagai sektor industri, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi pencari kerja untuk mendapatkan informasi seputar kebutuhan tenaga kerja dan peluang karier di sejumlah perusahaan.

Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelaksanaan job fair ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menekan angka pengangguran, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(cakaplah)

]]> Thu, 18 Jun 2026 11:12:00 +0700