Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Kemendikdasmen Evaluasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan di Pemprov Riau

Thu, 30 Jul 2026 09:24:00 +0700

PEKANBARU - Kualitas layanan pendidikan di Provinsi Riau kembali dipetakan secara mendalam oleh pemerintah pusat. Guna memastikan arah kebijakan selaras dengan kebutuhan di lapangan, tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyambangi Kantor Gubernur Riau guna mengevaluasi pemanfaatan data Rapor Pendidikan, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah tersebut berfokus pada langkah kolaborasi untuk merumuskan perencanaan pembangunan sektor pendidikan yang lebih terukur. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyebut evaluasi ini menjadi momentum penting untuk membangun sistem tata kelola pendidikan berbasis data riil.

"Kami memandang evaluasi ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan kondisi riil pendidikan di Provinsi Riau. Berbagai capaian maupun tantangan di lapangan menjadi masukan penting agar kebijakan pusat makin tepat sasaran," paparnya.

Zulkifli menegaskan bahwa angka-angka dalam evaluasi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik. Data tersebut wajib dioptimalkan sebagai landasan utama pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan program, sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu secara langsung meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat luas.

Sejalan dengan semangat tersebut, Penelaah Teknis Kebijakan Kemendikdasmen, Rumaisah Hidayatillah, menerangkan bahwa lawatan timnya merupakan bagian dari kajian nasional oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Sasaran utamanya adalah menelusuri bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan capaian pendidikan ke dalam aksi nyata dan koordinasi lintas instansi.

"Kami ingin melihat bagaimana proses pemanfaatan data pendidikan berlangsung di daerah, bukan hanya hasil akhirnya. Dari sanalah kami dapat memahami praktik baik sekaligus hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah," urainya.

Seluruh temuan dari pertemuan di Pekanbaru ini nantinya akan diolah sebagai bahan rujukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan berskala nasional. Rumaisah memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan kementerian nantinya tidak akan disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing provinsi.

"Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kami ingin memastikan rekomendasi kebijakan yang disusun benar-benar berangkat dari kondisi riil daerah, termasuk berbagai masukan yang kami peroleh dari Provinsi Riau,"(goriau)

Permintaan Global Lesu, Harga Kelapa Petani Inhil Anjlok di Tengah Panen Raya

Thu, 30 Jul 2026 09:04:00 +0700

PEKANBARU - Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kini harus menghadapi kenyataan pahit turunnya nilai jual hasil kebun mereka tepat di saat musim panen raya tiba. Fenomena pelemahan harga ini dipicu oleh anjloknya permintaan pasar internasional yang bertepatan dengan melimpahnya produksi kelapa lokal.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi, SHut MT menjelaskan bahwa kemerosotan harga tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat pengepul lokal. Hal itu merupakan efek domino dari kelesuan pasar global terhadap produk turunan kelapa yang berdampak langsung pada terhambatnya arus penjualan bahan baku ke industri.

"Ada beberapa penyebab harga kelapa turun. Saat ini permintaan produk hasil kelapa dan turunannya sedang menurun di pasar global sehingga antrean bahan baku di Sambu juga sedang ramai. Penjualan ke Malaysia melalui kapal juga sedang sepi," urainya, Rabu (29/7/2026).

Kondisi pergerakan barang yang melambat itu memaksa harga kelapa di tingkat petani ikut mengalami penyesuaian. Berdasarkan catatan Dinas Perkebunan Riau, harga kelapa jambul yang diekspor ke Malaysia saat ini tertekan hingga kisaran Rp1.700 per kilogram. Sementara itu, nilai beli di pabrik PT Pulau Sambu dipatok sekitar Rp1.900 per kilogram untuk jenis kelapa jambul dan Rp2.200 per kilogram untuk kelapa licin.

Di sisi lain, Supriyadi memaparkan bahwa tren penurunan harga ini justru berbenturan dengan kondisi panen kebun yang sedang dalam performa maksimal. Peningkatan produksi tersebut sejatinya sangat baik karena dipengaruhi oleh perbaikan akses infrastruktur perkebunan serta dukungan kondisi cuaca yang bersahabat bagi aktivitas panen.

"Sekarang sedang musim panen dan hasilnya juga bagus. Ini merupakan dampak dari perbaikan infrastruktur. Air pasang belum terlalu tinggi dan curah hujan juga masih normal sehingga produksi buah meningkat," terangnya.

Menindaklanjuti dinamika lambatnya serapan kelapa petani, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku telah memanggil pihak PT Pulau Sambu untuk meminta penjelasan. Pihak perusahaan membenarkan bahwa tingkat permintaan produk turunan kelapa memang sedang melandai, berbanding terbalik dengan tingginya volume pasokan buah yang masuk ke pabrik.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang guna memutus rantai masalah klasik ini, Pemprov Riau tengah menggodok usulan regulasi tata niaga harga kelapa. Pemerintah daerah juga mendorong percepatan program hilirisasi industri kelapa agar ke depannya para petani di Inhil memiliki nilai tawar yang lebih kuat serta jangkauan pasar yang lebih stabil.(goriau)

Buka Posko Pengaduan, Ombudsman Riau Siap Bantu Alumni Tarik Ijazah di Sekolah

Thu, 30 Jul 2026 09:01:00 +0700

PEKANBARU - Belasan ribu dokumen ijazah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Riau tercatat masih tertahan di sekolah. Guna memastikan hak para lulusan terpenuhi tanpa adanya hambatan administratif atau pungutan, Ombudsman RI Perwakilan Riau resmi membuka posko pengaduan bagi alumni yang dipersulit saat mengambil dokumen pendidikan mereka.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama menegaskan bahwa pihaknya saat ini terus memantau tindak lanjut Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Pengawasan ini berkaitan dengan rekomendasi tata kelola penyerahan ijazah yang sebelumnya telah diserahkan agar segera disosialisasikan kepada para alumni.

"Kami masih memonitor tindak lanjut hasil kajian ini, khususnya langkah-langkah nyata yang dilakukan Disdik dalam menginformasikan kepada para alumni dan kepada ruang publik," terangnya, Rabu (29/7/2026).

Apabila di lapangan masih ditemukan praktik yang menyulitkan para lulusan, Ombudsman berjanji akan langsung melakukan intervensi baik kepada pihak sekolah maupun instansi terkait. Bambang mengimbau para alumni yang menghadapi kendala untuk tidak ragu melapor atau mendatangi langsung posko aduan di Kantor Ombudsman Riau agar segera mendapat pendampingan.

Lebih lanjut, ia memperingatkan Disdik Riau untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola layanan ini dengan serius. Jika tidak ada langkah konkret, hal tersebut dipastikan akan menjadi catatan buruk atau rapor merah dalam penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI) Tahun 2026.

"Bahkan jika Disdik tidak melakukan langkah-langkah konkret seperti saran perbaikan tersebut, dalam penilaian yang sedang berjalan, sebagus apa pun nilainya akan tetap tercantum adanya maladministrasi dalam tata kelola pengambilan ijazah," tegasnya.

Menanggapi tumpukan dokumen tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya sebelumnya telah meminta para alumni SMA dan SMK negeri, khususnya angkatan 2023 ke bawah, untuk segera menjemput ijazah mereka di sekolah masing-masing. Berdasarkan data terbaru, saat ini masih terdapat 11.856 ijazah yang belum diambil, dengan rincian 5.635 dokumen milik alumni SMAN dan 6.221 dokumen milik lulusan SMKN.

Erisman menjamin bahwa seluruh proses penyerahan ijazah tersebut sepenuhnya gratis tanpa pungutan biaya apa pun. Bagi lulusan yang merasa khawatir atau menemui hambatan teknis, pihak Disdik Riau juga membuka ruang konsultasi melalui Bidang SMA dan Bidang SMK agar hak para alumni segera diserahkan dengan lancar.(goriau)

Konstruksi Perkara TPPU Belum Terbuka, Aktivis Soroti Kinerja Kejaksaan Agung

Thu, 30 Jul 2026 08:46:00 +0700

JAKARTA - Pegiat antikorupsi menyoroti pentingnya transparansi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Sorotan ini mengemuka setelah penyidik memanggil tujuh orang saksi, termasuk empat penyidik Polri, Selasa (28/7/2026).

Iqbal D. Hutapea, salah seorang pegiat antikorupsi menilai belum terbukanya konstruksi perkara, khususnya terkait locus dan tempus delicti memicu beragam spekulasi liar di tengah masyarakat.

"Kalau melihat perkembangan dan pernyataan yang ada, sulit dihindari jika muncul dugaan kriminalisasi," ungkapnya.

Langkah pemanggilan penyidik Polri ini dinilai menjadi ruang evaluasi atas rentetan penyidikan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti dari 13 lokasi. Tiga orang saksi swasta berinisial WF, BM, dan H juga turut dimintai keterangan pada hari yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna tidak memberikan detail mengenai korelasi para saksi dengan aset atau aliran dana yang disangkakan.

"Pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini," bebernya.

Situasi penegakan hukum yang dinilai minim keterbukaan ini membuat seluruh barang bukti yang telah disita kerap diasumsikan secara sepihak sebagai milik tersangka. Menanggapi hal itu, Febrie Adriansyah melontarkan bantahan terkait sejumlah titik penggeledahan, termasuk sebuah rumah di Sentul dan Cafe D’Clane, yang menurutnya murni berstatus milik pihak lain dengan operasional usahanya sendiri.

Ia menggarisbawahi bahwa penetapan tersangka dan penahanan dirinya mengabaikan proses internal kejaksaan yang semestinya mengedepankan tahapan gelar perkara berulang.

"Semua barang bukti harus diverifikasi dan dikonfirmasi. Harus ada gelar perkara beberapa kali untuk memastikan tidak ada kekeliruan," tegasnya.

Bagi Febrie, kejelasan fakta di lapangan jauh lebih esensial dibandingkan sekadar membangun narasi hukum tanpa pengujian yang berimbang.

"Bicara hukum itu bicara fakta dan alat bukti, bukan asumsi,"(goriau)

DPRD dan Pemkot Pekanbaru Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Thu, 30 Jul 2026 08:44:00 +0700

PEKANBARU - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan ini dicapai antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru dalam rapat paripurna yang berlangsung Rabu (29/7/2026) sore.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki, Gedung DPRD Kota Pekanbaru, persetujuan tersebut diresmikan setelah Badan Anggaran menyampaikan laporan pembahasannya. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid. Turut hadir mendampingi jalannya rapat adalah Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama Wakil Ketua I DPRD, Tengku Azwendi Fajri, serta Wakil Ketua III DPRD, Andry Saputra.

Seusai palu sidang diketuk, Wawako Markarius Anwar menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota legislatif. Ia secara khusus menyoroti kerja keras Badan Anggaran yang telah menggesa proses pembahasan aturan tersebut hingga akhirnya disetujui bersama.

"Dengan sampainya kita di persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, artinya kita telah melaksanakan apa yang diamanatkan melalui Undang-undang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

Langkah administrasi selanjutnya kini berada di tangan eksekutif. Aturan yang baru saja disepakati ini akan segera dilimpahkan ke tingkat provinsi untuk menjalani proses evaluasi lanjutan.

"Ranperda yang telah disetujui bersama ini segera diajukan oleh Pemkot Pekanbaru ke Pemprov Riau untuk dievaluasi," urainya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh masukan yang telah diberikan oleh para wakil rakyat tidak akan diabaikan. Segala catatan dari dewan akan digunakan sebagai landasan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

"Semua pandangan, masukan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan Badan Angaran, insyaallah akan menjadi acuan kita untuk penyempurnaan pembangunan ke depan,"(goriau)

Raup Hampir 90 Ribu Suara, Dedikasi Karmila Sari Bawa Mandat Riau ke Senayan

Thu, 30 Jul 2026 08:42:00 +0700

Catatan Redaksi: Memasuki bagian keempat dari lima tulisan berseri ini, redaksi GoRiau.com menyoroti puncak pembuktian elektoral Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan Riau. Berbekal rekam jejak advokasi anggaran yang tak kenal kompromi di tingkat provinsi pada tulisan sebelumnya, kini ia melangkah mantap mewakili Riau di parlemen nasional.

SUASANA di pusat penghitungan dan tabulasi suara KPU mendadak riuh dan dipenuhi isak tangis kebahagiaan yang tak tertahankan ketika hasil akhir Pemilihan Umum Legislatif 2024 dipublikasikan. Seluruh pasang mata para pendukung, relawan, dan simpatisan tertuju pada sebuah pencapaian angka yang fenomenal: 89.835 suara. Angka fantastis tersebut bukanlah sebuah anomali atau keberuntungan sesaat, melainkan sebuah proklamasi kepercayaan mutlak dari masyarakat pesisir Sumatera terhadap seorang wakil rakyat.

Perolehan suara yang mendominasi itu didapatkannya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I. Dapil ini secara konstelasi nasional diakui sebagai salah satu arena pertarungan 'dapil neraka' yang sangat menantang, dengan jangkauan geografis yang membentang sangat luas. Wilayah ini meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, kawasan industri Kota Dumai, hingga episentrum kepadatan urban di Kota Pekanbaru.

Kemenangan telak ini secara resmi menggaransi langkah mulusnya menuju kursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk masa pengabdian 2024�"2029. Tepat pada 1 Oktober 2024, ia dilantik dan menyandang nomor keanggotaan A-278 dari Fraksi Partai Golkar. Keberadaannya di tingkat elit nasional ini merupakan puncak dari maraton pengabdian yang ia rintis tanpa lelah dari level akar rumput sejak 15 tahun silam.

Banyak pengamat politik lokal menyimpulkan bahwa daya ledak elektoralnya yang luar biasa tidak muncul dari janji-janji kampanye yang hiperbolis. Sebagai politisi yang merintis dari tingkat kabupaten, gaya berpolitiknya sangat membumi. Ia adalah sosok yang menghindari rapat-rapat bertele-tele tanpa hasil konkret. Kekuatannya lahir dari ketekunannya memastikan anggaran daerah benar-benar turun menjadi wujud fisik yang bisa disentuh rakyat, seperti perbaikan infrastruktur, hingga pemberdayaan riil di lapangan.

Loyalitas pemilih yang sangat organik ini dipupuknya secara sistematis. Ia memperlakukan Daerah Pemilihannya layaknya keluarga sendiri. Insting protektifnya terhadap hak-hak konstituen membuatnya selalu menjadi pihak yang bersuara paling lantang setiap kali daerahnya terancam dianaktirikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Melindungi Ekonomi Akar Rumput dan Mendorong Kebangkitan Perempuan

Pada tahun 2017, ia terjun langsung memimpin Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di tingkat kabupaten. Melalui wadah ini, ia sangat aktif memberdayakan ekonomi kerakyatan dan memajukan sektor UMKM. Sifat praktisnya merumuskan program-program riil agar kaum perempuan bisa mandiri secara finansial dan menjadi penopang ekonomi keluarga.

Karmila memiliki visi besar agar perempuan Riau terus berkembang dan berdaya saing tinggi layaknya perempuan di daerah-daerah maju lainnya. Baginya, kepemimpinan perempuan di Riau memiliki rekam jejak yang membanggakan. Sejarah pernah mencatat bagaimana Riau menorehkan angka keterwakilan perempuan yang cukup mendominasi dalam mengisi kursi di DPRD Riau. Kini, tradisi kepemimpinan itu terus berlanjut, dibuktikan dengan keberhasilan beberapa kolega perempuannya yang juga sukses melenggang duduk sebagai anggota DPR RI mewakili Riau di Senayan.

Kepedulian dan nalurinya untuk selalu melindungi masyarakat meluas saat ia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Sawit Samade DPW Riau pada tahun 2021. Di wilayah yang perputaran uangnya sangat bergantung pada kelapa sawit, posisi ini menempatkannya berhadapan langsung dengan jeritan para petani swadaya.

Selain fokus merawat dimensi ekonomi, ia juga menjaga keseimbangan kompas moralnya pada ranah sosial dan budaya. Ia tercatat menghibahkan waktunya sebagai Pembina Dewan Masjid Indonesia (DMI) sejak tahun 2010 dan diangkat menjadi Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau pada 2015, menjaga akar tradisi Melayu agar tak tersapu modernisasi.

Negosiator Ulet dan Pertarungan Keadilan di Panggung Nasional

Kapasitasnya sebagai negosiator yang telah terasah semenjak menduduki kursi legislatif dan membedah APBD di DPRD Provinsi Riau (Baca juga: Dari Kabupaten ke Provinsi, Jejak Perlawanan Tenang Terhadap Ketimpangan Anggaran), kini mendapatkan panggung ujian yang lebih masif. Ketika naik kelas kebawah megahnya kubah Senayan, tantangannya memang berlipat ganda, namun ia hadir membawa prinsip kuat yang tak mudah goyah.

Dalam forum-forum pembahasan APBN, keteguhannya sungguh diuji. Wataknya yang tak gentar menghadapi tekanan dari faksi yang lebih besar membuatnya berani melakukan interupsi dan adu argumen. Jika ada regulasi kementerian atau RUU yang dirasa meminggirkan hak-hak masyarakat Riau, ia tak ragu bersikap defensif.

Di tengah kerasnya hegemoni dan tarik-menarik lobi politik nasional, ia menjelma menjadi sosok berintegritas yang enggan menoleransi kompromi-kompromi yang merugikan rakyat. Meski kedisiplinan dan sikapnya yang terkadang terlalu kaku dalam menolak "kesepakatan abu-abu" kerap membuatnya berisiko memicu gesekan politik, prinsipnya tidak bisa dibeli. Bahkan, kecenderungannya untuk mengalkulasi dan menimbang risiko secara mendalam (overthinking) sebelum mengambil manuver besar, justru menjadi filternya dalam merumuskan kebijakan yang hati-hati dan tepat sasaran.

Karmila bukanlah tipe politisi panggung pencari sensasi di media sosial. Ia lebih memilih bekerja dalam senyap namun berdampak masif. Hasil dari perlawanan sunyinya itu menghasilkan resonansi yang nyata. Duduk sebagai Anggota Komisi X DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), ia memastikan anak-anak Riau mendapatkan hak pendidikan yang layak.

Baru-baru ini, ia merealisasikan penyaluran 12.000 beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, SMA, hingga SMK. Penyerahan bantuan ini difokuskan di Kabupaten Rokan Hilir dan menyebar rata ke kabupaten/kota lainnya di Dapil Riau 1.

Advokasinya tidak berhenti di tingkat sekolah dasar dan menengah. Ia terus memperjuangkan akses ke pendidikan tinggi, mengamankan alokasi bantuan bagi ribuan mahasiswa Riau yang tengah menempuh pendidikan S1, S2, hingga doktoral (S3). Untuk melengkapi pendidikan formal tersebut, ia juga aktif mendorong program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan lainnya guna mencetak SDM yang siap bersaing.

"Niat kami adalah memajukan daerah melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kami memastikan anak-anak Riau mendapatkan pendidikan yang layak, tidak hanya melalui beasiswa, tetapi juga lewat akses pelatihan dan pemberdayaan lainnya. Kami berharap program-program ini dapat memberikan motivasi, sehingga mereka kelak menjadi pemimpin bangsa yang berkesinambungan serta mengharumkan daerahnya," ungkap Karmila Sari kepada GoRiau.com dalam wawancara khusus pada Sabtu (25/7/2026). ***

Indeks Seri Jejak Langkah Karmila Sari:

Bagian 1: Kerasnya Tempaan Sang Ayah, Ini Jejak Langkah ‘Srikandi Riau’ Menembus Kerasnya Senayan

Bagian 2: Panggilan Telepon Orangtua, Karmila Sari Jawab Tantangan untuk Rokan Hilir

Bagian 3: Dari Kabupaten ke Provinsi, Jejak Perlawanan Tenang Terhadap Ketimpangan Anggaran(goriau)

Jelang Putusan Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, PN Pekanbaru Perketat Pengamanan

Thu, 30 Jul 2026 08:40:00 +0700

PEKANBARU - Suasana Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dipastikan lebih padat pada Kamis (30/7/2026). Aparat kepolisian disiagakan dengan pengamanan ekstra untuk mengawal jalannya sidang pembacaan putusan terhadap Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid yang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.

Selain Abdul Wahid, majelis hakim juga dijadwalkan membacakan vonis untuk dua terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau nonaktif, M. Arief Setiawan dan mantan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam. Mengantisipasi kehadiran massa dan menjaga ketertiban, pihak pengadilan telah berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum.

"Sudah koordinasi dengan kepolisian," terang Humas PN Pekanbaru, Jonson Parancis saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2026) malam.

Pengamanan tambahan ini melibatkan kolaborasi personel dari Brimob Polda Riau, Polresta Pekanbaru, hingga Polsek Sukajadi yang bersiaga di luar standar pengamanan internal pengadilan maupun pengawalan rutin para terdakwa. Menyadari tingginya animo masyarakat sekaligus terbatasnya kapasitas bangku di dalam ruangan, PN Pekanbaru turut menyiapkan fasilitas tambahan.

"Kita ada rencana ke sana untuk mengakomodasi tamu sidang yang tidak masuk," urai Jonson merujuk pada upaya penyediaan layar proyektor dan pengeras suara di area luar ruang persidangan.

Hakim senior yang tak lama lagi akan mengemban amanah baru sebagai Wakil Ketua PN Pariaman, Sumatera Barat ini meminta seluruh pengunjung untuk mematuhi tata tertib selama proses pembacaan putusan berlangsung demi menjaga kekhidmatan majelis hakim.

"Mohon doanya, semoga besok persidangannya berjalan aman dan lancar. Itu yang kami harapkan," pesannya.

Sebagai informasi, perkara ini bermula dari dakwaan tindak pidana korupsi bermodus pemerasan senilai Rp3,55 miliar yang diduga melibatkan Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan, Dani M. Nursalam, serta ajudan gubernur bernama Maejani. Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Abdul Wahid dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan dan pidana uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar.

Sesuai tuntutan jaksa, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan usai putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya akan disita untuk dilelang, atau diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 3 tahun jika hasil lelang tidak mencukupi.

Di sisi lain, JPU menuntut terdakwa M. Arief Setiawan dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, serta pidana uang pengganti sebesar Rp1,13 miliar. Adapun terdakwa Dani M. Nursalam dihadapkan pada tuntutan 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, berikut kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp220 juta yang diketahui telah dilunasi seluruhnya.(goriau)

Redam Pengaruh IRGC, AS Blokir Akses Finansial Jaringan Iran

Thu, 30 Jul 2026 08:36:00 +0700

JAKARTA - Administrasi Amerika Serikat melanjutkan intervensi terhadap sumber pendanaan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Langkah penindakan terbaru dieksekusi dengan menjatuhkan sanksi terhadap jaringan perusahaan yang mengeksploitasi arus lalu lintas komersial di Selat Hormuz dan menyelundupkan pasokan energi ke pasar Asia.

Kendali Jalur Perdagangan

Melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), AS membidik Persian Gulf Marine Insurance Company dan HormuzSafe Marine Services Authority. Dua entitas bisnis ini dituduh menjalankan praktik pemerasan maritim berkedok penjualan polis asuransi wajib bagi kapal-kapal kargo yang melewati perairan strategis tersebut.

"Kedua perusahaan tersebut merupakan bagian penting dari skema pemerasan yang didukung IRGC," jelas Departemen Keuangan AS, Kamis (30/7/2026).

Menurut data pemerintah AS, kewajiban asuransi tersebut diklaim sebagai jaminan agar kapal terhindar dari penyitaan aparat maritim setempat. Metode pembayarannya pun dirancang khusus menggunakan aset digital agar tidak terlacak oleh sistem kepatuhan perbankan global.

Pemasok Minyak Ilegal

Sanksi ini terintegrasi dengan program Economic Fury yang berjalan sejak April lalu untuk membatasi ruang gerak ekonomi Iran. Bersamaan dengan dua perusahaan asuransi tersebut, AS juga menindak delapan perusahaan pengelola kapal dari China, Hong Kong, dan Kepulauan Marshall. Delapan unit armada tanker milik kelompok ini terdeteksi aktif membawa muatan minyak Iran menuju Uni Emirat Arab (UEA) serta China.

Pemblokiran akses finansial ini menambah panjang daftar target OFAC yang sepanjang tahun ini telah menindak lebih dari 100 kapal terkait jaringan logistik bawah tanah Iran.

"Sanksi ini menargetkan upaya putus asa rezim Iran untuk memonetisasi Selat Hormuz dan menopang perekonomian negara yang sedang terpuruk," pungkas Departemen Keuangan AS mengakhiri keterangannya.(goriau)

Libatkan Mahasiswa UIR, Polres Rokan Hilir Gelar Forum Konsultasi Publik 2026

Thu, 30 Jul 2026 08:31:00 +0700

TANAHPUTIH-Polres Rokan Hilir menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya melakukan evaluasi standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Aula Kasi Intelkam Polres Rokan Hilir, Rabu (29/7/2026).

Forum Konsultasi Publik dipimpin oleh Kabag Ren Polres Rokan Hilir Kompol Marto Harahap, S.Sos. dan dihadiri Kaurmin Satlantas IPTU Johan, KBO Satreskrim IPTU Reymon Basir, S.H., Kanit SPKT IPTU Tonni Panjaitan, serta diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Riau (UIR).

Dalam sambutannya, Kompol Marto Harahap menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan wadah untuk menjalin komunikasi dan menerima masukan dari masyarakat, khususnya kalangan akademisi, guna meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Polres Rokan Hilir.

"Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi terhadap standar pelayanan publik yang telah berjalan. Masukan dan saran dari peserta sangat penting sebagai bahan perbaikan agar pelayanan kepolisian semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta berdiskusi mengenai berbagai aspek pelayanan publik di lingkungan Polres Rokan Hilir, mulai dari pelayanan kepolisian, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga upaya peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Mahasiswa UIR yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta saran yang konstruktif sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.

Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini, Polres Rokan Hilir berharap tercipta sinergi yang lebih erat antara kepolisian, dunia akademik, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, sesuai dengan prinsip Presisi Polri, serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.(rtc)

Bhabinkamtibmas Cek Lahan Jagung Kelompok Tani Maju Bersama di Ukui Pelalawan

Thu, 30 Jul 2026 08:29:00 +0700

PELALAWAN �" Komitmen Polri dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional terus diwujudkan melalui pendampingan terhadap para petani. Salah satunya dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Air Hitam, AIPTU Alek Putra, SH, yang melaksanakan monitoring lahan jagung pipil milik Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polsek Ukui terhadap Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di sektor pertanian. Lahan seluas 3 hektare yang menjadi lokasi monitoring merupakan areal pertanian Kelompok Tani Maju Bersama yang bermitra dengan PT RAPP Sektor Ukui.

Dalam pengecekan di lapangan, Bhabinkamtibmas memantau langsung perkembangan tanaman jagung pipil sekaligus berdialog dengan petani mengenai kondisi tanaman. Hasil monitoring menunjukkan pertumbuhan jagung belum berkembang secara maksimal dan tidak merata akibat rendahnya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, AIPTU Alek Putra tetap memberikan motivasi kepada kelompok tani agar terus melakukan perawatan tanaman secara optimal. Pendampingan ini diharapkan mampu menjaga semangat petani dalam meningkatkan hasil produksi serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Kapolsek Ukui AKP Mike Kurniawan, SH, MH, menegaskan bahwa Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif mendukung program pemerintah, termasuk memperkuat ketahanan pangan melalui pendampingan kepada masyarakat di sektor pertanian.

Selama kegiatan berlangsung, situasi dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Monitoring akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Polsek Ukui dalam mengawal keberhasilan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di wilayah hukumnya(rtc)

Tim BBKSDA Temukan Jejak Baru Harimau di Desa Danai Inhil, Warga Diimbau Waspada

Thu, 30 Jul 2026 08:28:00 +0700

PEKANBARU - Menindaklanjuti laporan adanya interaksi negatif antara manusia dan harimau Sumatera yang masuk kepemukiman masyarakat dan menerkam ternak warga di Desa Sungai Danai, kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, yang terjadi pada Jumat 24 Juli 2026 lalu, Balai Besar KSDA Riau menurunkan Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) untuk melakukan pengecekan dan mitigasi.

Kepala Balai Besar KSDA Riau Supartono mengatakan bahwa berdasarkan identifikasi Tim WRU di lokasi kejadian yang didampingi oleh perangkat desa dan Kanit Reskrim Polsek Pulau Burung, ditemukan jejak baru harimau Sumatera dengan ukuran telapak kaki panjang 14 cm dan Lebar 13 cm. Untuk mengetahui pergerakan satwa liar harimau Sumatera tersebut, tim melakukan pemasangan camera trap dan melakukan pemantauan melalui udara dengan menerbangkan drone di sekitar lokasi kejadian.

Selanjutnya, Supartono mengatakan sebagai langkah pencegahan, tim melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta perangkat desa agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kebun maupun di sekitar lokasi kejadian. Ia juga menyarankan agar hewan ternak sapi maupun kambing dikandangkan, sehingga tidak memicu datangnya harimau ke pemukiman serta membuat meriam spirtus guna menghalau kemunculan harimau agar bisa kembali ke habitatnya.

Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko mengatakan bahwa harimau Sumatera adalah satwa kunci yang dilindungi Undang-undang, sekaligus merupakan satwa kebanggaan Pulau Sumatera.

"Untuk itu mari kita jaga alam dan isinya untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada petugas BBKSDA Riau atau aparat setempat apabila melihat atau mengetahui keberadaan Harimau Sumatera guna mendukung penanganan lebih lanjut. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian satwa yang dilindungi sekaligus menjaga keamanan ruang hidup masyarakat.(rtc)

Kominfoss Kuansing Perkuat Koordinasi Dengan Lintas Sektoral Jelang Helat Pacu Jalur 2026

Thu, 30 Jul 2026 08:26:00 +0700

TELUKKUANTAN - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) terus memperkuat koordinasi dengan lintas sektoral salah satunya dengan Polres Kuansing, Rabu (29/7/2026) petang.

Pelaksanaan Festival Pacu Jalur 2026 sendiri akan digelar pada 19�"23 Agustus mendatang, menyikapi itu Pemkab melalui Kominfoss menjalin sinergi bersama Polres Kuansing dalam bidang publikasi serta penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Silaturahmi dan sharing informasi tersebut berlangsung di Mapolres Kuansing, Rabu (29/7/2026) petang. Kedatangan Plt Kepala Diskominfoss Kuansing Hevi Heri Antoni, S.Sos. M.Si. disambut langsung oleh Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, SH. S.I.K. MH.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kedua belah pihak membahas peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, strategi publikasi kegiatan pemerintah, serta kolaborasi dalam menyampaikan edukasi kamtibmas kepada masyarakat, khususnya menjelang event budaya terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi.

Plt Kadis Kominfoss Kuansing, Hevi Heri Antoni, mengatakan bahwa Festival Pacu Jalur bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kuansing, tetapi juga menjadi magnet bagi wisatawan dari berbagai daerah. Karena itu, penyampaian informasi yang akurat dan pesan-pesan kamtibmas harus dilakukan secara masif melalui berbagai kanal komunikasi.

"Festival Pacu Jalur adalah wajah Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui sinergi bersama Polres Kuansing, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus memahami pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama festival berlangsung," ujar Hevi.

Ia menambahkan, Diskominfoss siap mendukung publikasi berbagai imbauan kepolisian melalui media sosial pemerintah, media massa, hingga kanal informasi digital agar pesan kamtibmas dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Sementara itu, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan Festival Pacu Jalur tidak hanya ditentukan oleh kemeriahan acara, tetapi juga oleh terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama Festival Pacu Jalur. Patuhi aturan lalu lintas, jaga barang berharga, hindari penyebaran informasi yang belum tentu benar, serta mari menjadi tuan rumah yang ramah bagi para tamu yang datang ke Kuantan Singingi. Sinergi dengan Diskominfoss akan memperkuat penyebaran pesan-pesan kamtibmas agar semakin efektif diterima masyarakat,"(rtc)

Pastikan Kualitas dan Bermanfaat, Tim Wasev TMMD Ke-129 Tinjau Sasaran Fisik di Wasile Tengah

Thu, 30 Jul 2026 08:21:00 +0700

Halmahera Timur �" Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD Ke-129 Tahun Anggaran 2026 melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1505/Tidore di Aula Kantor Camat Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Rabu (29/7/2026).

Kunjungan dipimpin Ketua Tim Wasev TMMD Ke-129 Brigjen TNI Washington Simanjuntak, S.Hub.Int., M.I.P., didampingi Letkol Inf Dicki Purwanto. Rombongan disambut Dandim 1505/Tidore selaku Dansatgas TMMD Ke-129 Letkol Inf Wahyu Widiya Sasono, bersama Danramil 1505-03/Maba Kapten Inf Stenly, Pasiter Kodim 1505/Tidore Kapten Inf Fardi Ruslan, dan Kapolsek Wasile AKP Mus Senen.

Dalam sambutannya, Letkol Inf Wahyu Widiya Sasono menyampaikan bahwa TMMD merupakan wujud sinergi TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di pedesaan, baik melalui sasaran fisik maupun nonfisik.

Selanjutnya, Dansatgas memaparkan progres pelaksanaan TMMD, mulai dari pembangunan drainase, sumur bor, ruang konsistori gereja, MCK, hingga gorong-gorong, serta berbagai kegiatan nonfisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, bahaya narkoba, pertanian, hukum, lingkungan hidup, dan pencegahan radikalisme.

Sementara itu, Ketua Tim Wasev Brigjen TNI Washington Simanjuntak menegaskan bahwa TMMD merupakan program lintas sektor yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong serta memelihara hasil pembangunan TMMD agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Usai menerima paparan, Tim Wasev bersama rombongan melanjutkan peninjauan secara langsung ke lokasi sasaran TMMD untuk melihat progres pembangunan yang sedang dikerjakan. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan seluruh pekerjaan fisik berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Pen Kodim 1505)**

DPW PAN Riau Lantik Pengurus DPC PAN dan Relawan Kabupaten Kuansing Sebagai Ujung Tombak Perolehan Suara Pilkada 2029

Thu, 30 Jul 2026 07:51:00 +0700

TELUK KUANTAN-Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Propinsi Riau melantik Dewan Pengurus Cabang (DPC) PAN Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) serta melantik ratusan relawan yang akan memperkuat jaringan partai dan ujung tombak perolehan suara pada Pilkada 2029. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Abdur Rauf, Teluk Kuantan, Rabu (29/7/2026) bersamaan dengan pelaksanaan Rapar Kerja Daerah (Rakerda) DPD PAN Kuansing tahun 2026.

Pelantikan DPC PAN Kuansing dan Relawan dilakukan oleh Ketua DPW PAN Riau, Ir.H. Sahidin dengan pengambilan sumpah pada pengurus yang dilantik, setelah pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris DPW PAN Riau, Dodi Irawan. Pada pelantikan tersebut turut hadir Ketua DPP PAN, AlFedri serta jajaran pengurus DPW PAN Riau lainnya.

Ketua DPW PAN Riau mengharapkan pengurus yang baru dilantik harus bisa menjalankan amanah partai di daerahnya masing-masing. Pengurus DPC harus mampu menjalankan roda organisasi dan keberadaan PAN dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, para relawan yang dilantik merupakan ujung tombak partai untuk mencari pundi-pundi suara pada Pilkada yang akan datang. “ Mulai sekarang setiap kader yang akan mencalonkan diri harus memiliki relawan, sehingga keberadaan relawan benar-benar membantu perolehan suara,” ungkap Sahidin yang juga anggota DPR RI Dapil Riau 2.

Sementara itu, Ketua DPP PAN, AlFedri sebelum membuka Rakerda DPD PAN Kuansing mengharapkan semua kader yang ada sudah mulai bekerja untuk meningkatkan perolehan suara. Target 3 besar nasional yang ditargetkan DPP PAN merupakan loncatan yang besar, sehingga sejak dini seluruh kader sudah mulai bekerja untuk mencapainya.” Untuk mencapai target nasional tersebut, kita sudah mulai bekerja dengan pengukuhan relawan jauh-jauh hari menjelang Pilkada 2029, kalau dulu setahun sebelum Pilkada pembentukan relawan, sekarang 3,5 tahun sudah mulai dibentuk,” ungkapnya.

Sejalan dengan harapan DPW PAN Riau, Ketua DPD PAN Kuansing, Komperensi,SP.MSi mengajak pengurus DPC PAN dan para relawan yang baru dilantik melaksanakan tugas dengan tulus dan iklas untuk membesarkan partai. Dikatakannya, pengurus yang dilantik banyak wajah baru yang tentunya membawa semangat baru di pengurusan partai di daerahnya masing-masing. “ Seperti matahari yang menjadi logo partai yang selalu memberi dan tidak ingkar janji, kader PAN harus bisa memberi kepada masyarakat dan tidak mengingkari janji-janji yang telah disampaikan,” Tegasnya. (gus)

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026

Thu, 30 Jul 2026 05:56:00 +0700

Jawa Barat-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). Pada upacara tersebut, Presiden RI melantik 1.204 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan yang terdiri atas 728 pamong praja putra dan 476 pamong praja putri.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII yang resmi dilantik. "Hari ini tentunya hari yang istimewa bagi saudara-saudara. Saya atas nama pemerintah Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, ucapkan selamat kepada seluruh Pamong Praja Muda yang hari ini resmi dilantik," ucap Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa para Pamong Praja Muda telah memilih jalan pengabdian yang mulia sebagai aparatur pemerintahan. Kepala Negara berpesan agar seluruh lulusan senantiasa menjunjung tinggi integritas, disiplin, loyalitas, serta siap hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan publik dan penggerak pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran Panglima TNI dalam upacara tersebut menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung terwujudnya aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat. Upacara pelantikan turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pejabat TNI-Polri, serta tamu undangan lainnya(***)

Panglima TNI Pimpin Pantukhir Pusat Seleksi Penerimaan Taruna Akademi TNI Tahun 2026

Thu, 30 Jul 2026 05:54:00 +0700

Jawa Tengah-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Sidang Pantukhir Pusat Penerimaan Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2026 sebagai tahapan akhir dalam proses seleksi calon Taruna Akademi TNI yang dilaksanakan di Gedung Lily Rochli, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2026).

Sidang Pantukhir Pusat menjadi tahapan penentuan bagi calon Taruna yang telah melalui serangkaian seleksi administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, mental ideologi, dan akademik. Melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan terintegrasi, TNI berupaya menjaring putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kualitas unggul untuk mengikuti pendidikan pembentukan perwira TNI.

Dalam arahannya, Panglima TNI menegaskan bahwa dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi menuntut TNI menyiapkan calon perwira yang mampu menghadapi tantangan peperangan modern. "Karena itu TNI membutuhkan calon perwira yang tidak hanya unggul secara fisik dan akademik, tetapi juga berintegritas, berkarakter, berpikir kritis, kreatif dan mampu bertugas dalam lingkungan operasi multi-domain," jelasnya.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa Sidang Pantukhir Pusat merupakan tahapan strategis yang akan menentukan kualitas perwira TNI di masa depan. Oleh karena itu, setiap penilaian harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berintegritas. "Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas perwira TNI pada masa depan. Oleh karena itu, setiap penilaian harus dilandasi integritas, objektifitas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab kepada bangsa negara serta institusi TNI," tegas Panglima TNI.

Pelaksanaan rekrutmen Taruna Akademi TNI TA 2026 dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk berkompetisi berdasarkan kemampuan dan prestasi, sehingga diharapkan mampu melahirkan calon perwira TNI yang unggul, berkarakter, dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara(***)

Sambu Group Buka Ruang Kolaborasi Bersama PWI Riau

Wed, 29 Jul 2026 18:30:00 +0700

Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau menerima kunjungan silaturahmi jajaran manajemen PT Pulau Sambu atau Sambu Group di Kantor PWI Riau, Rabu (29/07/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan dengan insan pers sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam publikasi perkembangan industri perkelapaan di Provinsi Riau.

Rombongan Sambu Group dipimpin Corporate Communication Manager PT Pulau Sambu, Dwianto Arif W, didampingi Head of Public Relations Arief Aria Rachman dan Agnes Pinkan.

Kedatangan mereka disambut jajaran pengurus PWI Riau, di antaranya Dewan Penasehat Eryanto Hadi dan Said Suhil Ahmad, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Alzamret Malik, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Zulmiron, Wakil Ketua Bidang Kemitraan dan Hubungan Kerja Sama Syarief Dayan, Bendahara Anthony Harry, Wakil Bendahara Luna Agustin, serta Ketua SIWO Abdul Gafur.

Dalam pertemuan tersebut, Dwianto memaparkan perjalanan panjang Sambu Group yang telah menjadi salah satu pelopor industri olahan kelapa terpadu di Indonesia. Perusahaan yang berpusat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, itu akan memasuki usia ke-59 tahun pada Desember 2026 dan bersiap menyambut enam dekade kiprahnya pada tahun depan.

"Kami berharap ada kolaborasi yang baik dengan PWI Riau. Saat ini kami terus mengembangkan berbagai produk turunan kelapa. Namun, pemasaran ekspor memang mengalami perlambatan akibat kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ada perang tarif serta penurunan permintaan dari berbagai negara tujuan ekspor," ujar Dwianto.

Menurutnya, tantangan industri kelapa saat ini tidak hanya dipengaruhi kondisi geopolitik global, tetapi juga meningkatnya biaya operasional. Perubahan jalur pelayaran internasional menyebabkan biaya logistik dan asuransi kapal meningkat, sementara bahan kemasan steril berbasis Tetra Pak dan SIG masih bergantung pada impor yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.

Di sisi lain, komoditas kelapa di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara tengah memasuki musim panen raya. Namun, melimpahnya produksi belum diimbangi dengan tingginya permintaan pasar internasional. Bahkan sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand menerapkan pembatasan impor untuk melindungi hasil panen petani domestik mereka.

Menghadapi kondisi tersebut, Sambu Group memilih tetap konsisten menjalankan strategi hilirisasi dengan mengutamakan pengolahan produk turunan bernilai tambah dibandingkan mengekspor kelapa mentah.

"Kami tetap fokus pada produk turunan karena ingin memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sangat disayangkan apabila kelapa hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa diolah di dalam negeri," tegas Dwianto menjelaskan, sekitar 90 persen kebutuhan bahan baku pabrik dipasok langsung oleh petani rakyat, sedangkan kebun inti perusahaan seluas sekitar 22.000 hektare di Pulau Burung hanya memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan produksi.

Selain itu, dinamika ekonomi global sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 turut memengaruhi permintaan berbagai produk turunan kelapa, seperti Crude Coconut Oil (CNO) dan desiccated coconut atau tepung kelapa. Banyak pembeli internasional menunda pengisian kembali stok dan sementara beralih ke minyak nabati lain yang dinilai lebih kompetitif.

Meski demikian, Sambu Group terus memperkuat rantai pasok lokal dan meningkatkan efisiensi distribusi dari petani ke pabrik agar berbagai produk unggulan, mulai dari santan kemasan, minyak goreng kelapa merek KARA, hingga tepung kelapa untuk kebutuhan industri bakery di Eropa, Amerika Serikat, dan China tetap memiliki daya saing di pasar global.

Menanggapi paparan tersebut, PWI Riau menyatakan komitmennya mendukung keberlanjutan industri lokal melalui publikasi yang informatif dan edukatif. Dengan lebih dari 1.700 anggota yang tersebar di berbagai media cetak, elektronik, televisi, radio, dan portal berita daring, PWI Riau siap membangun kolaborasi untuk memperkuat penyebarluasan informasi mengenai perkembangan industri kelapa dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional.(*)

Cari Bukti Baru, Polda Riau Segel Kantor LPSE Rohil

Wed, 29 Jul 2026 16:53:00 +0700

BAGANSIAPIAPI - Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrimsus Polda Riau menggeledah dan memasang garis polisi di kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Rabu (29/7/2026). Langkah hukum ini dilakukan guna mengamankan dokumen terkait proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Pujud tahun anggaran 2022.

Tindakan tegas korps bhayangkara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian proses hukum sebelumnya. Tidak hanya menyasar kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rohil, tim yang dipimpin oleh Kompol Yogi Pramagita juga menyisir kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pencarian alat bukti di BPKAD berlangsung sejak pagi hingga pukul 12.30 WIB, sebelum akhirnya penyidik terlihat meninggalkan lokasi sembari membawa sejumlah dokumen.

Usai dari BPKAD, personel kepolisian langsung bergerak menuju kantor LPSE yang terletak tepat bersebelahan di Jalan Merdeka, Bagansiapiapi. Di unit penyelenggara sistem pengadaan barang dan jasa secara daring ini, penyidik kembali menyita sejumlah berkas penting guna mengusut tuntas proyek jembatan tersebut.

Sebagai unit kerja di instansi pemerintah, LPSE memiliki peran sentral dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPDR). Instansi ini bertugas melayani pendaftaran dan verifikasi vendor, sekaligus menjaga efisiensi serta transparansi jalannya lelang proyek pemerintah.

Selama proses penyisiran dokumen berlangsung, suasana di dalam kantor LPSE terpantau sepi. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan tersebut memilih irit bicara dan beralasan pemberian keterangan berada di luar kewenangan mereka.

Puncak dari rangkaian penggeledahan ini ditandai dengan penyegelan kantor LPSE. Petugas memasang garis polisi (*police line*) di area kantor pada pukul 14.00 WIB. Pemandangan mencolok di pusat pemerintahan daerah ini sontak menyita perhatian masyarakat luas yang melintas di sepanjang Jalan Merdeka sore itu.(goriau)

Tiga Warisan Budaya Siak Diuji Jadi Cagar Budaya Nasional

Wed, 29 Jul 2026 16:25:00 +0700

PEKANBARU - Tiga objek bersejarah kebanggaan masyarakat Kabupaten Siak selangkah lagi berpeluang menyandang status bergengsi di tingkat pusat. Istana Siak Asserayyah Al Hasyimiah, Balairung Sri (Balai Kerapatan Tinggi), dan alat musik Komet saat ini tengah diuji kelayakannya dalam Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional ke-5 Tahun 2026 oleh Kementerian Kebudayaan.

Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, MSi menjelaskan bahwa ketiga warisan budaya tersebut masih menjalani proses seleksi dan kajian mendalam. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan agar usulan ini berhasil menembus tingkat nasional.

"Besok sidang pleno penetapan cagar budaya peringkat nasional dari Siak. Mohon doa dan dukungan agar tiga objek cagar budaya kita dapat lolos dan ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional," harap Afni, Rabu (29/7/2026).

Sidang kajian ini diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, yang berlangsung mulai 29 hingga 31 Juli 2026. Pelaksanaan agenda tersebut merujuk pada surat undangan resmi yang diterbitkan oleh Direktur Warisan Budaya, Dr Agus Widiatmoko, SS, MM tertanggal 24 Juli 2026.

Berdasarkan jadwal, pembahasan usulan khusus dari Provinsi Riau akan berlangsung pada 30 Juli 2026 dengan total lima objek yang dikaji. Selain tiga objek andalan dari Siak, tim juga mengevaluasi kelayakan Rumah Adat Bendang Ranah Kanagarian Air Tiris di Kabupaten Kampar serta Masjid Raja Pauh Ranap di Kabupaten Indragiri Hulu.

Tahapan kajian melibatkan kolaborasi berbagai instansi, mulai dari Balai Pelestarian Kebudayaan Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, hingga perwakilan Dinas Kebudayaan dari Kabupaten Siak, Kampar, dan Indragiri Hulu. Tim Ahli Cagar Budaya dari tingkat provinsi maupun kabupaten juga turut dilibatkan untuk memberikan penilaian komprehensif yang akan menjadi dasar penetapan akhir tahun ini.(goriau)

Pengawasan Publik Bagian Demokrasi', Gibran Tanggapi Kehadiran Menteri Bayangan

Wed, 29 Jul 2026 16:23:00 +0700

JAKARTA - Lemahnya fungsi oposisi di parlemen memicu sejumlah tokoh masyarakat sipil dari kalangan akademisi dan pengamat untuk membentuk Kabinet Bayangan. Inisiatif yang bertujuan memperkuat pengawasan publik serta mendorong transparansi kebijakan ini langsung mendapat tanggapan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Rabu (29/7/2026).

Gibran menyatakan bahwa partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan hal yang wajar. Ia menegaskan pemerintah selalu menghargai hasil analisis, survei, maupun kajian kritis dari lembaga-lembaga independen.

"Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," paparnya.

Ia memandang kebebasan untuk menyuarakan kritik dan mengawal kebijakan pemerintah dari unsur masyarakat sipil sebagai elemen penting dalam sebuah negara berdaulat.

"Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat," sambungnya.

Menurutnya, masukan yang disampaikan secara objektif dan berbasis data sangat diperlukan pemerintah sebagai sarana perbaikan tata kelola. Hal ini sejalan dengan target anggota Kabinet Bayangan yang akan menyusun kajian berbasis bukti, bersikap nonpartisan, serta menguji pandangan para menteri secara langsung.

"Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," terangnya.

"Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,"(goriau)