LEBANON SELATAN �" Serangan roket yang dilancarkan kelompok Hizbullah dilaporkan melukai lima tentara Israel Defense Forces (IDF), di wilayah Lebanon selatan.

Dilansir dari trtworld, Kamis (16/4/2026). Insiden tersebut terjadi di kota Bint Jbeil, yang dalam beberapa hari terakhir menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dan pejuang Hizbullah.

Berdasarkan laporan media berbahasa Ibrani, militer Israel menyatakan bahwa satu tentara mengalami luka parah, sementara empat lainnya mengalami luka ringan setelah posisi mereka dihujani roket.

Harian Yedioth Ahronoth juga melaporkan bahwa para tentara tersebut terluka di Bint Jbeil, wilayah yang dikenal sebagai salah satu titik panas dalam konflik di Lebanon selatan.

Pertempuran di kawasan ini terus meningkat seiring intensitas serangan antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di perbatasan Israel-Lebanon.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Dalam evakuasi tahap III ini, sebanyak 45 orang dipulangkan ke Tanah Air.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan langkah pemulangan ini merupakan rangkaian dari evakuasi yang telah dilakukan Kemlu pada dua tahap sebelumnya. Pada tahap III ini, KBRI Teheran bekerja sama dengan KBRI di Baku.

"Kemlu serta KBRI di Baku dan KBRI Teheran telah memfasilitasi evakuasi tahap ketiga sejumlah 45 WNI dari Iran," kata Heni dalam konferensi persnya di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

WNI yang dievakuasi ini, kata dia, diberangkatkan dari Teheran pada 12 April menuju Baku, Azerbaijan melalui jalur darat. Kemudian, dilanjutkan dengan penerbangan komersial dengan rute Baku-Jakarta. 

"Untuk ke-45 evakuasi WNI ini dibagi menjadi tiga kloter ketibaan di Jakarta," ujarnya.

Kloter pertama telah tiba pada 14 April lalu dengan jumlah sebanyak 14 orang. Kemudian, kloter kedua sebanyak 9 orang yang telah tiba di Tanah Air pada 15 April. Kloter ketiga sebanyak 9 orang akan tiba pada petang hari ini.

"Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke Tanah Air," tuturnya.

Setibanya di Tanah Air, Kemlu akan serah terimakan kepada Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangannya ke daerah asal masing-masing. 

"Berdasarkan catatan KBRI Teheran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini adalah 236 orang, mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di Kota Qom. Sisanya adalah PMI dan juga ekspatriat yang menikah dengan warga negara sana," tuturnya. 

JAKARTA - Salah satu terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajukan diri menjadi saksi mahkota. Terdakwa yang dimaksud adalah Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022�"2025, Irvian Bobby Mahendro.

Hal itu terungkap dalam lanjutan persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/4/2026). "Betul saudara mengajukan diri jadi saksi mahkota?" tanya Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana.

"Betul, Yang Mulia, saya mengajukan sebagai saksi mahkota untuk persidangan hari ini," jawab Bobby.

Bobby mengaku pengajuan tersebut sudah diketahui penasihat hukumnya. Ia akan menjadi saksi mahkota untuk 10 terdakwa lainnya, termasuk eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.

Hakim kemudian memastikan jumlah terdakwa yang mengajukan diri sebagai saksi mahkota. Berdasarkan keterangan jaksa penuntut umum (JPU), baru Bobby yang mengajukan diri.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Noel melakukan pemerasan Rp6,5 miliar (Rp6.522.360.000) terkait pengurusan sertifikasi K3. Perbuatan tersebut dilakukan Noel bersama Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi selaku aparatur sipil negara (ASN) di Kemnaker, serta Miki Mahfud dan Temurila masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri (KEM) Indonesia.

"Bahwa terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud, dan Temurila telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp6.522.360.000," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 19 Januari 2026.

Jaksa menyebut, perkara tersebut bermula pada 2021 ketika Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BKK3) menggelar pertemuan dengan sejumlah bawahannya, antara lain Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Ida Rochmawati, Nila Pratiwi Ichsan, dan Fitriana Bani Gunaharti.

Dalam pertemuan itu, jaksa mengungkap Hery meminta para koordinator dan subkoordinator tetap melanjutkan “tradisi” berupa “apresiasi atau biaya nonteknis/under table”, yakni pungutan terkait penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi K3 di Kemnaker dengan kisaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per sertifikat atau lisensi.

Hery juga menyampaikan bahwa apabila para pemohon tidak memberikan uang, maka proses penerbitan atau perpanjangan sertifikasi dan lisensi K3 akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses dengan alasan administrasi belum lengkap.

Para peserta rapat kemudian menyanggupi permintaan tersebut. Dalam pertemuan yang sama, Hery juga membuka rekening bank yang digunakan sebagai penampung dana dari praktik tersebut.

JAKARTA  �" Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyampaikan perkembangan terbaru terkait helikopter PK-CFX yang hilang kontak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter tersebut dilaporkan hilang kontak pada pukul 08.39 waktu setempat atau sekitar lima menit setelah lepas landas.

Kepala Basarnas, Marsdya Mohammad Syafii, menjelaskan titik hilang kontak berada di koordinat 0°10'51.91" LS - 110°47'25.49" BT. Sementara itu, sinyal darurat dari Emergency Locator Transmitter (ELT) terdeteksi di koordinat 0°12'0.00" LS - 110°44'0.00" BT, dengan datum di 0°11'30.39" LS - 110°45'43.72" BT.

Secara administratif, lokasi kejadian berada di wilayah Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Menurut Syafii, kondisi medan di lokasi cukup sulit dijangkau karena berada di kawasan hutan lebat dengan kontur perbukitan yang terjal.

“Kondisi medan lokasi jatuhnya atau hilangnya kontak berada di kawasan hutan rimbun dengan topografi perbukitan terjal,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Dalam upaya pencarian, Basarnas mengerahkan Helikopter Super Puma milik TNI AU pada pukul 13.10 WIB untuk melakukan penyisiran udara di sekitar lokasi hilang kontak. Dari hasil pemantauan udara, tim menemukan serpihan yang diduga merupakan bagian ekor helikopter tersebut.

“Pada pukul 15.25 WIB, Heli Super Puma TNI AU kembali ke Lanud Supadio. Hasil pemantauan ditemukan serpihan yang diduga ekor pesawat Helikopter Airbus H130 PK-CFX pada jarak kurang lebih 3 kilometer ke arah barat dari titik awal hilang kontak,” ujar Syafii.

Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada tim darat yang masih berupaya mencapai lokasi, meski terkendala medan yang sulit.

Hingga kini, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, perangkat desa, serta potensi SAR Kabupaten Sintang terus berupaya menembus titik koordinat pancaran sinyal ELT.

Diketahui, helikopter tersebut membawa delapan orang, terdiri dari dua kru dan enam penumpang. Kru helikopter yakni pilot Captain Marindra W. dan EOB Harun Arasyid, sementara enam penumpang masing-masing bernama Patrick K., Victor T., Charles L., Joko C., Fauzie O., dan Sugito.

JAKARTA - Universitas Budi Luhur memutus hubungan kerja (PHK) terhadap seorang dosen berinisial Y, yang diduga terlibat kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.

Rektor Universitas Budi Luhur, Agus Setyo Budi, menyampaikan permohonan maaf atas kasus tersebut. Ia menegaskan komitmen kampus dalam melindungi korban.

“Dengan ini, kami kembali menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas terjadinya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus Universitas Budi Luhur. Kami berkomitmen senantiasa berada di sisi korban dan telah menindaklanjuti laporan yang diberikan, sebagaimana amanat dari Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, pihak kampus bersama Yayasan Budi Luhur Cakti telah menjatuhkan sejumlah sanksi administratif

Langkah tersebut diawali pembebastugasan dari jabatan Kepala Pusat Pengembangan Kebudiluhuran per 24 Februari 2026. Selanjutnya, terlapor juga dibebastugaskan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi sejak 27 Februari 2026.

Kemudian, pada 8 April 2026, yang bersangkutan kembali dibebastugaskan dari jabatan Direktur Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Hingga akhirnya, Yayasan Budi Luhur Cakti menerbitkan keputusan pemutusan hubungan kerja per 15 April 2026.

“Terima kasih atas segala dukungan dari seluruh sivitas akademika yang mempercayakan penanganan kasus ini kepada Universitas Budi Luhur. Pada akhirnya, Universitas Budi Luhur dengan ini menyatakan kembali komitmennya untuk selalu meningkatkan upaya menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika,” kata Agus.

Sementara itu, kasus dugaan pelecehan seksual tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kini tengah ditangani polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan laporan tersebut telah diterima.

"Benar, laporan tersebut sudah kami terima di SPKT Polda Metro Jaya. Untuk penanganannya telah direkomendasikan ke Ditres PPA dan PPO, mengingat perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

JAKARTA �" Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap praktik ilegal pemindahan isi tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram. Pengungkapan ini hasil penanganan enam laporan polisi dalam kurun waktu April 2025 hingga April 2026.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon, menyebut praktik tersebut ditemukan di enam lokasi berbeda, yakni di Jakarta Barat, dua lokasi di Jakarta Timur, Bekasi Kota, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

“Secara umum untuk modus operandi itu kurang lebih sama,” ujar Victor dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

Dalam operasi tersebut, polisi menggerebek enam gudang atau toko yang digunakan sebagai tempat pemindahan isi gas dari tabung subsidi ke tabung non-subsidi untuk kemudian dijual kembali.

Victor menjelaskan, para pelaku memanfaatkan alat berupa pipa besi atau alat suntik yang telah dimodifikasi guna memindahkan gas dari tabung 3 kilogram ke tabung kosong berukuran lebih besar.

Selain itu, pelaku juga menggunakan es batu untuk membantu proses pemindahan agar berjalan lebih cepat dengan menurunkan suhu tabung tujuan.

“Tabung LPG kosong ukuran 12 kilo non-subsidi ini dijejerkan, kemudian diberikan es batu agar suhu menjadi dingin dan dipindahkan langsung,” jelasnya.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 11 orang tersangka dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pemilik yang juga bertindak sebagai operator penyuntikan, pekerja pemindahan gas, hingga sopir dan kernet distribusi.

Polisi turut menyita barang bukti berupa 1.259 tabung gas, yang terdiri dari 954 tabung LPG 3 kilogram, 272 tabung 12 kilogram, serta tiga tabung 50 kilogram. Selain itu, diamankan pula 85 alat suntik, kendaraan operasional, dan perlengkapan lainnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, total omzet dari enam lokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari salah satu lokasi di Jakarta Timur yang mencapai sekitar Rp1,3 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, serta Pasal 55 KUHP.

Pujud-Tim Reskrim Polsek Pujud kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukumnya dengan menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga sebagai pengedar sabu di Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Rabu (15/4/2026) malam.

“Menindaklanjuti informasi itu, tim langsung melakukan penyelidikan dan penindakan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Saat penggerebekan, sang istri sempat mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang sebuah kaleng. Namun, aksi tersebut berhasil digagalkan petugas.

Ketika kaleng dibuka di hadapan aparat desa dan saksi, ditemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan peredaran narkotika.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita enam paket sabu dengan berat kotor sekitar 1,08 gram, alat hisap, plastik klip kosong, serta dua unit telepon genggam.

Selain itu, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp47.350.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba.

Modus “Arisan” Terbongkar

Saat diinterogasi, tersangka sempat berdalih bahwa uang puluhan juta tersebut merupakan dana arisan keluarga. Namun, setelah dilakukan pendalaman, polisi menemukan bahwa arisan tersebut fiktif.

“Dari hasil pemeriksaan, tidak ada kegiatan arisan seperti yang disampaikan tersangka,” ungkap Kapolsek.

Dalih Biaya Pendidikan

Fakta lain yang terungkap, tersangka S yang sehari-hari bekerja sebagai buruh kebun mengaku mulai menjual sabu sejak awal 2025 dengan alasan untuk mengumpulkan biaya pendidikan anaknya.

Dari hasil penyelidikan awal, pasutri ini diduga merupakan bagian dari jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Bagan Sinembah. Pasokan sabu disebut berasal dari seseorang berinisial UC yang kini masih dalam penyelidikan.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Pujud untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut.

Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara berat.(***)

JAKARTA - Disneyland resmi melarang pengunjung membawa botol minum berukuran besar atau yang lebih dikenal dengan sebutan tumbler. Padahal, belakangan ini tumbler menjadi tren di kalangan anak muda, khususnya Gen Z.

Kebijakan ini dikeluarkan akibat banyaknya barang pribadi pengunjung yang terjatuh saat wahana sedang beroperasi. Akibatnya, insiden tersebut menyebabkan gangguan operasional.

Barang seperti botol minum yang terlepas di tengah wahana dapat memicu sensor keselamatan dan menyebabkan wahana berhenti mendadak. Kondisi ini tidak hanya mengganggu operasional, tetapi juga berpotensi membahayakan pengunjung lain jika benda tersebut terlempar saat wahana bergerak dengan kecepatan tinggi.

Pihak taman hiburan menjelaskan, keputusan ini diambil setelah terjadi peningkatan insiden yang berkaitan dengan perilaku pengunjung. Kasus-kasus tersebut sebagian besar melibatkan barang pribadi yang tidak disimpan dengan aman saat menaiki wahana.

Selain botol minum besar, Disneyland juga telah lama melarang barang lain di wahana seperti tongsis (selfie stick), benda yang menyerupai senjata, dan barang berbahan kaca. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh pengunjung.

Pengunjung pun diminta menyimpan barang pribadi di tas, loker, atau tempat penyimpanan yang tersedia sebelum naik wahana. Beberapa wahana juga menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan sementara selama perjalanan.

JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, kembali membagikan konten edukatif lewat seri “Budi Gemar Sharing” di akun Instagram pribadinya. Kali ini, ia membahas bahaya ultra-processed food (UPF) yang sering dianggap praktis dan aman, seperti sosis.

Dalam video tersebut, Menkes Budi beradu peran dengan dr. Gia. Ia diingatkan soal bahaya makanan ultra-processed food seperti sosis yang hendak ia konsumsi saat lapar karena dinilai praktis.

“Pak Menkes, sebentar! Jangan! Ini termasuk ultra-processed food,” ujar dr. Gia dalam video.

Dokter Gia menjelaskan bahwa sosis yang terlihat seperti daging ternyata tidak sepenuhnya mengandung daging asli. Bahkan, kandungan dagingnya bisa kurang dari 40 persen.

Sisanya merupakan campuran bahan tambahan seperti tepung, perasa, pewarna, hingga pengawet. Menurut dr. Gia, bahan-bahan tambahan tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

Bahkan, makanan tersebut disebut bersifat karsinogenik, yaitu dapat memicu perubahan sel normal menjadi sel kanker.

“Karsinogenik itu hal-hal yang bisa memicu perubahan sel normal menjadi sel kanker,” jelasnya.

Melalui keterangan unggahannya, Menkes Budi menegaskan bahwa ultra-processed food menyimpan bahaya tersembunyi bagi tubuh. Meski praktis dan terasa lezat, kandungan nutrisinya telah banyak hilang akibat proses pengolahan yang panjang.

Sebagai gantinya, ia menyarankan masyarakat untuk mulai beralih ke real food atau makanan utuh, seperti ikan, ayam, dan sayuran yang dimasak langsung. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi stok makanan olahan kemasan di rumah demi menjaga kesehatan jangka panjang.

TEHERAN �" Iran menuntut lima negara Arab di kawasan Teluk membayar ganti rugi atas dampak perang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Teheran menilai negara-negara tersebut turut bertanggung jawab karena diduga mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran.

Tuntutan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Senin 13 April 2026. Dalam surat tersebut, Iran tidak merinci nilai kompensasi yang diminta.

Utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyebut lima negara yang dimaksud yakni Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania.

Iravani menuduh negara-negara tersebut mengizinkan AS menggunakan wilayah mereka untuk melancarkan serangan terhadap Iran, bahkan dalam beberapa kasus disebut terlibat langsung dalam “serangan bersenjata ilegal” yang menyasar objek sipil.

“Negara-negara Arab harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran, termasuk kompensasi atas seluruh kerusakan materiil dan moral akibat tindakan yang melanggar hukum internasional,” ujar Iravani seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (15/4/2026). 

Sebelumnya, dilansir dari The National, negara-negara Teluk sebelumnya justru menuntut Iran bertanggung jawab atas kerusakan akibat konflik. Namun, klaim tersebut ditolak Teheran yang menyebutnya tidak berdasar secara hukum maupun fakta.

Di sisi lain, Iran juga menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817 yang mengutuk Teheran atas serangan terhadap sejumlah negara Teluk. Pemerintah Iran menilai resolusi tersebut “tidak adil” dan “tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”.

Resolusi yang diadopsi bulan lalu itu dengan dukungan luas dari 136 negara, menuntut penghentian segera seluruh serangan Iran terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Konflik memanas setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari, dengan alasan membongkar program nuklir dan rudal balistik Teheran.

Serangan tersebut dilaporkan menewaskan puluhan pejabat senior, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta lebih dari 1.300 warga sipil. Selain target militer, serangan juga menghantam infrastruktur sipil seperti fasilitas energi, jembatan, universitas, dan sekolah.

Sementara itu, pada Januari lalu, Kementerian Luar Negeri UEA menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengizinkan wilayah udara, darat, maupun perairannya digunakan untuk aksi militer terhadap Iran. UEA juga menegaskan komitmennya terhadap netralitas dan stabilitas kawasan.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa perang AS-Iran “hampir berakhir”. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam sebuah wawancara saat AS dan Iran dilaporkan tengah berusaha memulai kembali negosiasi damai yang sebelumnya gagal mencapai kesepakatan.

“Saya pikir ini hampir berakhir, ya. Maksud saya, saya melihatnya sangat dekat dengan akhir,” kata Trump kepada pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, pada Rabu (15/4/2026).

Trump kembali mengatakan bahwa Iran “sangat ingin” membuat kesepakatan dengan AS untuk mengakhiri perang.

“Jika saya menarik diri sekarang, akan membutuhkan waktu 20 tahun bagi mereka untuk membangun kembali negara itu, dan kita belum selesai. Kita lihat saja apa yang terjadi. Saya pikir mereka sangat ingin membuat kesepakatan,” tambah Trump.

Sebelumnya, Bartiromo mengatakan dalam sebuah video di Instagram bahwa Trump berulang kali menyebut perang Iran dalam bentuk lampau selama wawancara mereka, yang mendorongnya untuk bertanya langsung: “Apakah sudah berakhir?”

“Dia berkata: ‘Sudah berakhir,’” kata Bartiromo, menggambarkan percakapan tersebut.

Selama akhir pekan lalu, AS dan Iran melakukan pembicaraan di ibu kota Pakistan, Islamabad, untuk mengakhiri perang secara permanen. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam negosiasi yang dilaporkan berlangsung selama 21 jam tersebut.

Upaya untuk mengadakan putaran pembicaraan lain sedang berlangsung.

Dilansir TRT, Trump menunjukkan nada optimistis tentang prospek dimulainya kembali pembicaraan langsung AS-Iran, dengan mengatakan pada Selasa (14/4/2026) bahwa pembicaraan tersebut dapat dimulai kembali di Pakistan dalam dua hari ke depan.

Pakistan menengahi gencatan senjata selama dua minggu pada 8 April, yang masih berlaku hingga saat ini.

JAKARTA - Video yang merekam kelompok Orkes Semi Dangdut (OSD) Himpunan Mahasiswa Tambang ITB sedang asyik menyanyikan lagu berjudul "Erika" menjadi sorotan di media sosial seusai liriknya dinilai mengandung unsur pelecehan terhadap perempuan. Menanggapi hal itu, Himpunan Mahasiswa Tambang ITB meminta maaf.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas beredarnya lagu yang menimbulkan keresahan publik. Kami sangat memahami dan menyadari sensitivitas isu ini serta menyampaikan keprihatinan dan empati kepada masyarakat, khususnya perempuan,” demikian pernyataan resmi ITB melalui website resminya, Rabu (15/4/2026).

Dalam penjelasannya, OSD HMT-ITB merupakan salah satu unit kegiatan yang berada dalam lingkup HMT-ITB yang telah berdiri sejak tahun 1970-an, dan lagu berjudul "Erika" dibuat pada tahun 1980-an.

“Kami menyadari bahwa merupakan sebuah kelalaian untuk tetap menampilkan lagu tersebut dengan perkembangan norma sosial dan kesusilaan di masyarakat dewasa ini,” ujarnya.

HMT ITB juga mengaku bahwa konten dalam penampilan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh lingkungan akademik dan organisasi kemahasiswaan.

HMT-ITB dengan tegas menyatakan bahwa tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat individu atau kelompok mana pun.

“Kami telah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk segera menurunkan (take down) konten video dan audio dari kanal resmi HMT-ITB serta penghapusan dari akun-akun individu yang terafiliasi, termasuk video tahun 2020 yang beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya melakukan evaluasi internal secara komprehensif terhadap konten, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan atas lagu terkait dan lagu yang mengandung unsur serupa.

“Serta meninjau kembali standar dan pedoman kegiatan organisasi agar selaras dengan nilai-nilai etika yang berkembang di lingkungan Kampus ITB dan dalam masyarakat,” ujarnya.

JAKARTA �" Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan (PKH) yang meminta pengusaha 'nakal' membayar denda administratif triliunan rupiah dianggap lebih efektif ketimbang proses pidana. Sebab, negara bisa langsung mengambil kembali kerugian negara yang ditimbulkan.

Satgas PKH sebelumnya menyerahkan denda administratif pelaku pelanggaran kawasan hutan senilai Rp11,4 triliun ke negara. Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyaksikan penyerahan yang dilakukan di Kejagung.

“Jika targetnya mengejar pengembalian kerugian negara, maka ini lebih efektif dibandingkan harus lewat proses pidana. Ini tidak perlu proses hukum yang lama, tapi negara langsung bisa mengambil kembali kerugian negaranya,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Fickar menjelaskan alasan lebih efektif karena proses pidana memerlukan waktu yang panjang, mulai dari persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

“Belum lagi nanti ada PK (Peninjauan Kembali, red) dan sebagainya,” imbuhnya.

Ia menilai membayar denda administratif sama seperti negara melakukan perampasan aset yang diduga hasil korupsi. Di mana negara bisa merampas aset tanpa proses pengadilan lebih dulu. Lain hal dengan proses pidana, aset yang hendak disita berpotensi tercecer karena lamanya proses hukum yang berjalan.

“Nanti bisa awur-awuran ke mana-mana. Daripada menunggu waktu lama dan asetnya berantakan, lebih baik diminta bayar denda,” tuturnya.

Dengan menekankan pembayaran denda, Fickar menegaskan hal itu bukan menandakan tidak percaya pada penegakan hukum yang dilakukan negara. Namun, memang yang terjadi sering tidak sesuai harapan publik.

“Malah nanti bisa ada permainan lain dalam proses pidananya,” ujarnya.

Menurut Fickar, jika Satgas PKH sudah meminta pembayaran denda administratif, akan lebih maksimal dengan penghitungan lewat auditor. “Pengusaha itu biasanya (untuk operasional) mengajukan kredit ke bank dengan laporan-laporan keuangan. Jadi bisa masuk dari sana,” tuturnya.

Kejagung melalui Satgas PKH harus konsisten mengejar kerugian negara dengan pendekatan tersebut. Fickar pun menegaskan, besaran denda administratifnya bisa melihat potensi sumber daya alam yang diambil perusahaan.

“Ini bisa diambil (datanya) dari audit yang dilakukan akuntan publik. Tinggal panggil saja mereka (pengusaha), suruh bawa hasil auditnya. Kan akan kelihatan besarannya. Ketimbang Satgas PKH atau Kejagung menghitung sendiri, nanti malah bisa lebih kecil hasilnya,” katanya.

Ia pun menilai langkah yang ditempuh sebetulnya mirip dengan UU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan. Di sisi lain, ia mengatakan jika sudah dilakukan denda administratif, semestinya tidak perlu lagi proses pidana.

“Jadi ini kan mengambil aset yang diduga hasil pelanggaran hukum tanpa proses di pengadilan. Mestinya ini bisa konsisten,” pungkasnya.

JAKARTA - Sebanyak 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang masih nonaktif akan tetap dilayani bila memerlukan perawatan medis. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan rapat dengan DPR RI.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan tindak lanjut reaktivasi 13,5 juta peserta yang dinonaktifkan.

"DPR dan pemerintah waktu itu sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan dilayani dan PBI dibayarkan pemerintah. Sebanyak 106.000 penderita katastropik telah direaktivasi otomatis. Lebih dari 300.000 telah berhasil melakukan reaktivasi dan lebih dari 1.600.000 di antaranya telah berpindah segmen," kata Gus Ipul saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Merespons itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan nasib 11 juta peserta yang masih berstatus nonaktif. Padahal, kata dia, rapat DPR dan pemerintah sepakat 11 juta peserta yang nonaktif tetap mendapat layanan kesehatan.

"Ya karena interpretasi saya sesuai dengan kesepakatan rapat DPR dan pemerintah itu ya 11 juta itu dilanjutkan. Begitu. Itu saja, saya ingin penegasan di situ," terang Charles.

Menanggapi itu, Gus Ipul memastikan 11 juta peserta PBI JK yang berstatus nonaktif tetap akan mendapat semua layanan medis. "Semua layanan. Jadi 11 juta itu kalau sakit, semua layanannya dibuka. Kalau sakit. Kalau sakit lho ya. Kalau tidak sakit kan tidak perlu," terangnya.

JAKARTA - Pemerintah resmi membuka 35.476 lapangan pekerjaan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan. Pendaftaran tahap pertama dibuka mulai hari ini, Rabu (15/4/2026) dan akan berlangsung hingga 24 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, program ini membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar seiring percepatan pembentukan koperasi di berbagai daerah. Dia menyebutkan, jumlah Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mencapai lebih dari 30 ribu unit pada Juni-Juli mendatang.

“Program ini sekarang sudah memerlukan sumber daya manusia, karena itu panitia Seleksi Nasional SDM PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia ikut serta dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," kata Zulhas.

Pada tahap awal, pemerintah membuka sebanyak 35.476 posisi. Rekrutmen tersebut terdiri dari 30.000 posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 posisi Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Zulhas menyebut seluruh posisi akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Adapun proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Panitia Seleksi Nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola (BP) BUMN dan seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

“Kami tegaskan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, karena sudah mulai 6 bulan yang lalu di media sosial banyak sekali informasi tidak benar, biaya sekian, suruh mendaftar. Makanya kami lakukan ini, seluruh seleksi tidak dipungut biaya apapun," tegas Zulhas.

Kendati demikian Zulhas belum mau menyampaikan berapa besaran gaji yang dijanjikan. Dia hanya menyebutkan jika gaji akan diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan para pelamar.

"Gajinya nanti. Ya kan ada D3, D4, S1 ntar lah ya. Gajinya bisa diikutin, bisa diikutin. Kita kan enggak ikut sampai rupiahnya," pungkasnya.