Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Fri, 17 Jul 2026 00:37:21 +0700 Fri, 17 Jul 2026 00:37:21 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update Gelar Diskusi, UIR Bersiap Dirikan Program Profesi Insinyur Pertama Perguruan Swasta di Riau https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Gelar-Diskusi--UIR-Bersiap-Dirikan-Program-Profesi-Insinyur-Pertama-Perguruan-Swasta-di-Riau
PEKANBARU - Universitas Islam Riau bersama Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Riau menggelar diskusi mengenai peluang pendirian Program Profesi Insinyur di Ruang Rapat Wakil Rektor III, Gedung Rektorat Universitas Islam Riau, Kamis (16/7/2026). Pertemuan penting ini membahas berbagai aspek kesiapan instansi dalam mencetak sumber daya manusia teknik yang tersertifikasi secara nasional.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Rektor III Universitas Islam Riau, Assoc Prof DR Ir Deddy Purnomo Retno, ST MT. Agenda ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Teknik, para Wakil Dekan, Ketua Program Studi Teknik Sipil (S1 dan S2), Teknik Perminyakan, Teknik Mesin, Teknik Geologi, serta jajaran pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Riau.


Delegasi organisasi profesi yang hadir meliputi Ketua PII Wilayah Riau, Ir Ulul Azmi, ST MSi CST IPM ASEAN Eng, Wakil Ketua PII Wilayah Riau, DR Ir Husni Mubarak, ST MSc, Sekretaris PII Wilayah Riau, Ir Angga Islam Darmawan, ST CST, serta Dewan Penasehat PII Wilayah Riau, Ir Irving Kahar Arifin, ST ME IPU ASEAN Eng.

Pemenuhan Regulasi dan Standar Akademik Tinggi
Rembuk bersama ini berlangsung dalam suasana konstruktif guna membedah indikator utama pendirian tatap muka akademi profesi. Aspek yang dibahas secara mendalam meliputi kesiapan akademik, pemenuhan regulasi, penyusunan kurikulum, ketersediaan sumber daya dosen, hingga penguatan sinergi kelembagaan demi mencetak insinyur profesional yang kompeten dan berdaya saing global.


Ketua PII Wilayah Riau, Ir Ulul Azmi, ST MSi CST IPM ASEAN Eng menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Universitas Islam Riau dalam mempersiapkan peluncuran program baru ini. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk menerbitkan rekomendasi resmi setelah seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dipenuhi.

"Dengan berbagai keunggulan tersebut, mulai dari kapasitas akademik, rekam jejak sebagai perguruan tinggi swasta tertua dan unggulan di Riau, kekuatan program studi strategis, hingga jumlah mahasiswa dan alumni yang sangat besar, kami menilai Universitas Islam Riau sangat layak menjadi penyelenggara Program Profesi Insinyur. PII Wilayah Riau siap memberikan rekomendasi serta mendukung seluruh proses pendirian PPI sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kami berharap kehadiran PPI di UIR akan semakin memperkuat ekosistem keinsinyuran di Provinsi Riau serta melahirkan insinyur profesional yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional," tegas Ulul Azmi, Kamis (16/7/2026).

Keunggulan Komparatif dan Aset Strategis Kampus
Dalam pemaparannya, rekam jejak akademis menjadi modalitas investasi utama bagi kampus dalam memperluas portofolio pendidikannya. Universitas Islam Riau saat ini didukung oleh beberapa indikator keunggulan, di antaranya:

* Status Institusi Premium: Merupakan perguruan tinggi swasta unggulan sekaligus yang tertua di Bumi Lancang Kuning.
* Program Studi Langka: Memiliki Prodi Teknik Perminyakan yang menjadi satu-satunya di Pulau Sumatera, serta Prodi Teknik Geologi yang menjadi satu-satunya di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVII (Provinsi Riau dan Kepulauan Riau).
* Basis Massa Besar: Didukung oleh basis mahasiswa aktif (student body) yang mencapai lebih dari 30.000 orang.
* Jaringan Alumni Luas: Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau telah melahirkan lebih dari 10.000 alumni dari berbagai disiplin bidang keinsinyuran.
Dewan Penasehat PII Wilayah Riau, Ir Irving Kahar Arifin, ST ME IPU ASEAN Eng menambahkan bahwa indikator keberhasilan tidak hanya bertumpu pada aspek administrasi semata. Kualitas jaringan kerja sama dengan dunia industri menjadi variabel penentu yang sangat krusial.

"Kami melihat Universitas Islam Riau memiliki modal yang sangat kuat untuk menyelenggarakan Program Profesi Insinyur. Dengan komitmen pimpinan universitas, dukungan Fakultas Teknik, serta sinergi bersama Persatuan Insinyur Indonesia, kami optimistis UIR mampu memenuhi standar penyelenggaraan PPI dan menjadi salah satu pusat pengembangan profesi keinsinyuran yang unggul di Provinsi Riau. Kehadiran PPI ini diharapkan dapat mempercepat lahirnya insinyur profesional yang siap menjawab tantangan pembangunan nasional dan kebutuhan dunia industri," ujar Irving Kahar Arifin.

Implementasi Regulasi untuk Pembangunan Nasional
Langkah taktis ini menjadi bagian dari peta jalan strategis kampus dalam merespons kebutuhan pasar tenaga kerja ahli yang semakin kompetitif dan dinamis.

Wakil Rektor III Universitas Islam Riau, Assoc Prof DR Ir Deddy Purnomo Retno, ST MT menegaskan bahwa agenda ini merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam mendongkrak mutu pendidikan tinggi. Target utamanya adalah mencetak lulusan yang memegang sertifikasi kompetensi resmi yang diakui oleh negara.

Melalui kemitraan erat ini, pendirian Program Profesi Insinyur Universitas Islam Riau diharapkan dapat segera terealisasi. Langkah ini sekaligus menjadi instrumen strategis untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran serta mengoptimalkan kontribusi nyata para praktisi teknik dalam mengawal proyek strategis di daerah maupun skala nasional.(goriau)
]]> Thu, 16 Jul 2026 16:53:00 +0700 Sambut Wapres Gibran Rakabuming, Kader PSI M Maliki: Momentum Emas Kemajuan Rokan Hilir https://www.spiritriau.com/Nasional/Sambut-Wapres-Gibran-Rakabuming--Kader-PSI-M-Maliki--Momentum-Emas-Kemajuan-Rokan-Hilir
BAGANSIAPIAPI - Rencana kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) disambut antusias oleh berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari tokoh pemuda sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), M Maliki, yang menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi atas kesediaan Wakil Presiden berkunjung ke Negeri Seribu Kubah.

Menurut Kader PSI, M Maliki, Kamis (16/7/2026), kehadiran orang nomor dua di Indonesia tersebut merupakan kehormatan sekaligus momentum penting bagi Kabupaten Rokan Hilir untuk menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki kepada pemerintah pusat.



"Kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden di Kabupaten Rokan Hilir. Kehadiran beliau tentu menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Rohil. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengunjungi daerah kami," ujar M Maliki terkait rencana kedatangan Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan pada Jumat (17/7/2026).

Potensi Sektor Unggulan dan Komoditas Premium Rohil
Rokan Hilir merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Riau yang memiliki sumber daya alam melimpah. Selain dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi, Rohil juga memiliki perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.


Tidak hanya itu, sektor pariwisata Rohil juga menyimpan potensi besar yang layak mendapat perhatian lebih serius. Berbagai destinasi wisata alam, budaya, hingga wisata religi dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat apabila didukung pembangunan infrastruktur dan promosi yang maksimal.

"Rohil adalah daerah yang kaya. Kita memiliki potensi besar dari sektor minyak bumi, perkebunan kelapa sawit, hingga pariwisata yang terus berkembang. Semua potensi ini membutuhkan dukungan dan perhatian agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah
Sebagai tokoh muda, M Maliki berharap kunjungan Wakil Presiden tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Kehadiran pimpinan nasional di daerah menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi, kebutuhan, sekaligus potensi yang dimiliki Rohil sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.

"Kami berharap kunjungan Wakil Presiden membawa dampak yang signifikan bagi Kabupaten Rokan Hilir. Semoga setelah melihat langsung kondisi daerah ini, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih besar, baik terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, maupun pengembangan potensi daerah," ungkapnya.

M Maliki juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan kunjungan tersebut sebagai semangat untuk bersama-sama membangun daerah serta menunjukkan citra positif Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang aman, ramah, dan memiliki potensi besar untuk berkembang.

"Kita semua tentu berharap momentum ini menjadi awal yang baik bagi kemajuan Rokan Hilir. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, saya optimistis Rohil akan semakin maju dan mampu bersaing sebagai salah satu daerah unggulan di Provinsi Riau," 
]]> Thu, 16 Jul 2026 16:45:00 +0700 Setiap Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 Miliar, Uang Itu Berasal dari Dana Desa https://www.spiritriau.com/Ekbis/Setiap-Kopdes-Merah-Putih-Dapat-Rp-3-Miliar--Uang-Itu-Berasal-dari-Dana-Desa--
Anggaran sebesar Rp3 miliar akan disalurkan bagi setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Hal tersebut dijelaskan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.

“Agrinas ini untuk setiap desa itu dialokasikan Rp 3 miliar setiap desa,” kata Joao, usai menghadiri Seminar Nasional KDKMP di TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).


Menurut Joao, dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik gerai serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional koperasi.

Ia menuturkan, anggaran itu mencakup pengadaan kendaraan operasional, seperti mobil pikap, truk, dan sepeda motor roda tiga.

Selain itu, juga digunakan untuk melengkapi gerai dengan sistem rak, sistem point of sales (POS), digitalisasi, CCTV, serta AC.

“Dan segala kebutuhan atau kurang lebih 26 poin barang-barang yang kita suplai sebagai sarana prasarana untuk mendukung operasionalisasi setiap gerai tersebut,” ucap dia.

Saat ditanya apakah anggaran Rp 3 miliar tersebut berasal dari APBN atau mendapat dukungan pendanaan dari Danantara,



Joao mengatakan, sumber pembiayaan program itu berasal dari dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif.

“Mungkin seperti yang teman-teman sudah tahu semua, itu adalah anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dana desa yang direlokasi untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih efektif dan efisien, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program ini,” ujar dia.

Ketika kembali ditanya apakah artinya pendanaan itu bukan berasal dari Danantara, Joao menjelaskan bahwa Danantara berperan sebagai penyedia pendanaan awal melalui skema yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, melalui skema tersebut, pemerintah tidak perlu langsung menggelontorkan seluruh anggaran dari APBN pada tahun berjalan.

Danantara terlebih dahulu menyediakan pembiayaan, sementara pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan pembayaran secara bertahap.

Joao menilai, skema itu juga menjaga perputaran dana di sektor perbankan serta memberikan kepastian pembayaran karena kredit yang diberikan mendapat jaminan dari negara.(tribunpekanbaru)
]]> Thu, 16 Jul 2026 16:26:00 +0700 Resmi Jabat Kapolres Dumai, AKBP Fatikh Disambut Tradisi Tepung Tawar, Siap Ciptakan Dumai Damai https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Resmi-Jabat-Kapolres-Dumai--AKBP-Fatikh-Disambut-Tradisi-Tepung-Tawar--Siap-Ciptakan-Dumai-Damai---
DUMAI - Tradisi adat Melayu kembali mewarnai prosesi serah terima jabatan di lingkungan Kepolisian Resor Dumai, bertempat di Halaman Mapolres Dumai, Kamis (16/7/2026) Wali Kota Dumai Paisal menghadiri prosesi Penyambutan dan Tepuk Tepung Tawar Kapolres Dumai yang baru, AKBP Fatikh Dedy Setyawan.

Acara adat ini digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi kepada Kapolres Dumai yang baru menggantikan AKBP Angga Febrian Herlambang.

Tradisi diawali dengan pengalungan bunga dan pemasangan tanjak oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai saat AKBP Fatikh Dedy Setyawan tiba di gerbang Mapolres, diiringi alunan kompang sebagai simbol kehormatan dan kebahagiaan.



Tepuk Tepung Tawar merupakan tradisi sakral masyarakat Melayu sebagai wujud doa dan harapan agar pejabat yang baru mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah. 

Prosesi tersebut diawali oleh Wali Kota Dumai Paisal, kemudian dilanjutkan oleh LAMR Dumai, Ketua DPRD Dumai Agus, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Dengan semangat baru dan doa masyarakat, AKBP Fatikh Dedy Setyawan resmi memulai pengabdian sebagai Kapolres Dumai, yang diharapkan mampu memperkuat komitmen pelayanan keamanan serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Dumai Paisal mengucapkan selamat datang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan di Kota Dumai, semoga sinergitas antara Polri dan pemerintah daerah semakin baik lagi kedepan. 

"Kami berharap apa yang telah terjalin bisa semakin baik lagi, Kami siap bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Dumai," katanya


Paisal mengucapkan terimakasih kepada AKBP Angga Febrian Herlambang yang sudah bekerjasama menjaga Kota Dumai agar aman dan kondusif, dan bersama sama mensukseskan program program Nasional di Kota Dumai.

Sementara, AKBP Fatikh  mengucapkan terima kasih atas sambutan pemerintah Kota Dumai, untuk langkah awal dirinya sebagai kapolres Dumai, akan melakukan kolaborasi dan koordinasi  dengan pemerintah daerah serta stakeholder yang ada di kota Dumai. 

"Kita akan berkosolidasi dan berkolaborasi serta bekerjasama dalam menciptakan Dumai, yang aman kondusif dan tentunya Damai," imbuhnya

Dirinya akan bekerjasama dalam mensukseskan program program pemerintah pusat, Riau dan Dumai, karena dengan adanya kerjasama tentunya khamtibmas akan tercapai, serta program program akan berjalan.



Dijelaskanya, bahwa AKBP Angga  sudah banyak inovasi yang dibuat di polres Dumai, dan dirinya akan melanjutkan hal tersebut, sehingga semakin baik lagi. 

"Saya minta kerjasama nya kepada pemerintah dan stakeholder yang ada, mohon bantuannya agar bisa menjalankan tugas dengan baik, sehingga Dumai, bisa aman, nyaman, dan damai, " terangnya. 

Sebelumnya, AKBP Angga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polres Dumai, yang telah bekerjasama dalam menjaga ketertiban dan kemanan di kota Dumai. 

"Bantu pak Kapolres yang baru untuk menjaga kemanan dan kenyamanan di kota Dumai, serta menjadikan Kota Dumai sebagai Kota Idaman, dan semoga akan banyak inovasi inovasi yang akan hadir melalui kapolres Dumai AKBP Fatikh," (tribunpekanbaru)
]]> Thu, 16 Jul 2026 16:14:00 +0700 Mobilitas Riau Meningkat, Lewat Tol Permai Sepanjang 131,69 Kilometer https://www.spiritriau.com/Ekbis/Mobilitas-Riau-Meningkat--Lewat-Tol-Permai-Sepanjang-131-69-Kilometer
PEKANBARU - Arus lalu lintas di Jalan Tol Pekanbaru"Dumai atau Tol Permai terus mencatatkan tren positif. Volume kendaraan yang melintasi jalur ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga pertengahan 2026, menjadikannya jalur utama untuk mobilitas warga dan distribusi logistik di Riau.

"Hingga pertengahan tahun 2026, rata-rata lalu lintas harian di Ruas Tol Pekanbaru"Dumai sudah mencapai 8.277 kendaraan. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang berada di angka 7.860 kendaraan per hari," urai Kepala Regional Sumatera Bagian Tengah (SBT) PT Hutama Karya (Persero), Untung Joko Ristyono, Kamis (16/7/2026).


Infrastruktur Lengkap Dukung Pengguna Jalan
Ruas tol sepanjang 131,69 kilometer ini dirancang menggunakan konstruksi flexible pavement yang melintasi berbagai wilayah strategis di Provinsi Riau. Untuk memastikan kelancaran akses keluar masuk kendaraan, pengelola telah menyiapkan tujuh gerbang tol (GT) yang tersebar dari ujung ke ujung.


Tujuh gerbang tol tersebut meliputi:

GT Pekanbaru
GT Minas
GT Kandis Utara
GT Kandis Selatan
GT Pinggir
GT Bathin Solapan
GT Dumai
Jalan bebas hambatan ini juga memiliki enam interchange serta sembilan titik tempat istirahat (rest area) yang dirancang untuk memberikan kenyamanan perjalanan jarak jauh bagi para pengguna jalan.

Kesembilan fasilitas istirahat itu berada di RA 14 B, RA 15 A dan B, RA 45 A, RA 46 B, RA 65 A dan B, serta RA 82 A dan B.

Jejak Operasional dan Peran Strategis
Pembangunan infrastruktur ini memiliki rekam jejak legal dan operasional yang terstruktur. Tol Pekanbaru"Dumai mulai beroperasi resmi 26 September 2020. Sebelumnya, ruas ini telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) 9 September 2020 dan Keputusan Menteri Operasi 21 September 2020. Sementara itu, tarif tol baru mulai diberlakukan 10 November 2020.

Meningkatnya arus lalu lintas harian hingga menembus angka ribuan kendaraan menunjukkan vitalitas jalan tol ini bagi perkembangan ekonomi daerah.


"Peningkatan volume kendaraan ini menunjukkan peran strategis Jalan Tol Pekanbaru"Dumai dalam mendukung konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat di Provinsi Riau,"(goriau)
]]> Thu, 16 Jul 2026 16:12:00 +0700 Dua Kelompok Pendukung Anggota DPRD Riau Baku Hantam di Gedung DPRD, Lobi Sempat Mencekam https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Dua-Kelompok-Pendukung-Anggota-DPRD-Riau-Baku-Hantam-di-Gedung-DPRD--Lobi-Sempat-Mencekam
PEKANBARU " Gedung DPRD Riau yang biasanya menjadi tempat pembahasan kebijakan publik berubah menjadi arena kericuhan. Dua kelompok pendukung anggota DPRD Riau terlibat bentrok fisik di lobi gedung, Kamis (16/7/2026), hingga membuat suasana sempat mencekam dan mengganggu aktivitas di lingkungan legislatif.

Keributan itu diduga merupakan buntut memanasnya rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebelum bentrokan terjadi, suasana di ruang rapat Medium sudah lebih dulu memanas menyusul adu argumen antara Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan yang akrab disapa Iwan Patah, dengan Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet yang nyaris baku hantam.



Usai insiden di ruang rapat, sejumlah pendukung Iwan Patah mulai berdatangan ke Gedung DPRD Riau. Mereka kemudian memasuki ruang Medium pada saat rapat baru ditutup. Tidak lama berselang, Indra Gunawan Eet datang dan menanyakan apakah rapat telah ditutup.

Tak lama kemudian, Iwan Patah juga memasuki ruangan didampingi para pendukungnya. Eet dan Iwan Patah bahkan sempat saling berpelukan. Momen itu membuat banyak pihak mengira ketegangan telah berakhir.


Namun, situasi justru kembali memanas ketika kedua anggota dewan fraksi Golkar itu hendak meninggalkan ruangan. Menurut informasi yang diperoleh, keributan dipicu teriakan provokatif dari salah seorang pendukung yang kemudian berujung aksi saling dorong dengan petugas keamanan DPRD yang berusaha mengendalikan keadaan.

Dalam upaya mengamankan situasi, seorang petugas keamanan DPRD Riau yang terpancing emosi lalu melontarkan kata-kata bernada keras, yang kemudian memicu kemarahan massa. Aksi saling pukul pun pecah di depan ruang rapat, security itu beberapa kali terjatuh setelah terkena pukulan. Suasana semakin tak terkendali.

Kericuhan semakin membesar setelah kelompok pendukung Indra Gunawan Eet ikut berdatangan ke lokasi. Bentrokan fisik pun meluas hingga ke area lobi Gedung DPRD Riau. Seorang pendukung Eet dilaporkan sempat terjatuh saat terlibat baku hantam.

Melihat situasi semakin tidak terkendali, Parisman Ikhwan dan Indra Gunawan Eet turun langsung menenangkan para pendukung masing-masing. Setelah beberapa saat, massa akhirnya berhasil dipisahkan dan situasi kembali kondusif.

Anggota DPRD Riau Andi Darma Taufik yang menyaksikan langsung insiden tersebut tampak geram. Ia menilai keributan di lingkungan DPRD Riau telah mencoreng marwah lembaga legislatif.

"Ini tak bisa dibiarkan. Ini lembaga terhormat. Kita akan laporkan ke polisi," tegas Andi Darma Taufik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Riau maupun pihak kepolisian terkait penyebab pasti bentrokan, jumlah korban, maupun kemungkinan proses hukum lanjutan atas insiden yang terjadi di gedung wakil rakyat tersebut.(goriau)
]]> Thu, 16 Jul 2026 16:08:00 +0700 Plt Bupati Kuansing Pimpin Rapat Pembentukan Panitia HUT ke-81 RI https://www.spiritriau.com/Sosial/-Plt-Bupati-Kuansing-Pimpin-Rapat-Pembentukan-Panitia-HUT-ke-81-RI
TELUKKUANTAN - Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), H. Muklisin, memimpin rapat pembentukan Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Ruang Rapat Multimedia, Kamis 16/7/2026 siang.

Rapat tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam mematangkan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia agar berlangsung khidmat, tertib, dan penuh makna.

Dalam rapat tersebut, Mahviyen Trikon Putra, SE ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.

Turut mendampingi PLT Bupati, Asisten I Setda Kuansing dr. Fahdiansyah, Asisten III Azhar, MM, jajaran Forkopimda, Dandim, para kepala OPD, serta instansi terkait yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan seluruh agenda peringatan HUT RI.

PLT Bupati H. Muklisin mengatakan, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap seluruh panitia bekerja secara maksimal, saling berkoordinasi, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, tertib, aman, dan penuh makna bagi masyarakat, ujar H. Muklisin.

Ia juga mengingatkan agar seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, mulai dari persiapan pasukan pengibar bendera, gladi, hingga pelaksanaan upacara detik-detik Proklamasi.

Dalam kesempatan itu, H. Muklisin menekankan pentingnya menjaga tradisi penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Kuansing akan kembali menggelar Upacara Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Koto Taluk.

"Renungan suci di Taman Makam Pahlawan merupakan bentuk penghormatan kita kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini harus terus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh khidmat sebagai pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan para pahlawan," tutupnya.

Melalui rapat pembentukan panitia tersebut, Pemkab Kuansing berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi momentum mempererat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara.

Dengan sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, Forkopimda, dan masyarakat, peringatan Hari Kemerdekaan di Kabupaten Kuansing diharapkan berlangsung semarak, khidmat, dan sukses.(rtc)
]]> Thu, 16 Jul 2026 15:46:00 +0700 Kejari Rohul Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp 424 Juta dalam Kasus Pupuk Subsidi https://www.spiritriau.com/Nasional/-Kejari-Rohul-Terima-Pengembalian-Kerugian-Negara-Rp-424-Juta-dalam-Kasus-Pupuk-Subsidi
PASIR PENGARAIAN-Kejaksaan Negeri Rokan Hulu kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara.

Dimana, terpidana perkara penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi, atas nama Fitria Ningsih menyetorkan uang pengganti sebesar Rp424.319.551 ke Kas Negara.

Pengembalian tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4656 K/Pid.Sus/2026 tanggal 21 April 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Fredy Feronico Simanjuntak, SH, MH melalui Kasi Pidsus M. Juriko Wibisono, SH, MH menerangkan, perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2019 s/d 2022.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian yang kemudian dibebankan kepada terpidana dalam bentuk uang pengganti.

"Pengembalian uang pengganti ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Dana sebesar Rp424.319.551 telah kami terima dan disetorkan ke Kas Negara," ujarnya, Kamis (16/7/2026)

Juriko Wibisono menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk mengembalikan uang negara, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi lainnya.

Selain itu, Kejaksaan juga mendorong agar tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ke depan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

"Kami mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya pengelola dan penyalur pupuk bersubsidi, agar melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai ada lagi penyimpangan yang merugikan negara dan menyusahkan petani," tegas Kasi Pidsus.

Dengan adanya pengembalian ini, Kejaksaan berharap distribusi pupuk subsidi di Rokan Hulu dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.(rtc)
]]> Thu, 16 Jul 2026 15:45:00 +0700 AMPHR Dugaan Pungli di MAN 1 Pekanbaru ke Kakanwil Kemenag Riau https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-AMPHR-Dugaan-Pungli-di-MAN-1-Pekanbaru-ke-Kakanwil-Kemenag-Riau
Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Provinsi Riau (AMPHR) mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Riau, Rabu (15/7/2026). Dalam audiensi tersebut, AMPHR mendesak Kemenag melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MAN 1 Pekanbaru menyusul adanya dugaan pungutan yang belakangan menjadi sorotan publik.

Audiensi dipimpin Ketua AMPHR Muhammad Amri Hasibuan dan diterima Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Riau Rahmat Suhadi bersama jajaran.

Dalam penyampaiannya, Muhammad Amri Hasibuan meminta Kementerian Agama tidak menutup mata terhadap dugaan praktik pungutan yang dinilai berpotensi mencederai prinsip penyelenggaraan pendidikan yang bersih, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, terdapat sedikitnya dua persoalan yang perlu menjadi perhatian serius. Pertama, dugaan pungutan uang perpisahan bagi siswa kelas XII Tahun Pelajaran 2024/2025 sebesar Rp600 ribu per siswa yang disebut bersifat wajib dan diperkuat dengan beredarnya surat resmi di media sosial.

Selain itu, AMPHR juga menyoroti dugaan penetapan biaya masuk siswa baru pada tahun 2024 yang mencapai Rp8,4 juta. Penetapan biaya tersebut diduga menggunakan sistem pengelompokan dan dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan.

"Kami datang bukan untuk mencari sensasi. Kami hadir membawa aspirasi masyarakat dan meminta Kementerian Agama bertindak tegas. Jika dugaan-dugaan ini terbukti melalui proses pemeriksaan, maka Kepala MAN 1 Pekanbaru harus dievaluasi secara menyeluruh, dipanggil, dan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral maupun administratif," tegas Muhammad Amri Hasibuan.

Ia menambahkan, lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai kejujuran dan integritas, bukan justru menimbulkan keresahan akibat dugaan praktik pungutan yang membebani masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kabag TU Kanwil Kemenag Riau Rahmat Suhadi menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa dalam mengawal dunia pendidikan. Ia memastikan seluruh informasi yang disampaikan akan diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam audiensi itu, AMPHR meminta kepastian langkah konkret dalam waktu 3x24 jam. Namun, pihak Kanwil Kemenag Riau meminta waktu hingga Senin, 20 Juli 2026, untuk menindaklanjuti laporan sekaligus menyampaikan perkembangan penanganannya.

AMPHR menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada langkah nyata dari Kementerian Agama. Apabila dalam batas waktu yang telah disepakati tidak terdapat tindak lanjut yang jelas dan transparan, organisasi mahasiswa itu menyatakan akan menempuh langkah lanjutan sesuai koridor hukum dan mekanisme penyampaian aspirasi yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, AMPHR juga menyampaikan empat tuntutan kepada Kanwil Kemenag Riau, yakni melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap dugaan pungutan di MAN 1 Pekanbaru, memanggil serta mengevaluasi Kepala MAN 1 Pekanbaru, mencopot kepala madrasah apabila terbukti melakukan pelanggaran, serta membuka hasil pemeriksaan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.(rtc)
]]> Thu, 16 Jul 2026 15:42:00 +0700 Rapat Banggar DPRD Riau Memanas, Pimpinan Dewan dan Anggota Nyaris Baku Hantam https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Rapat-Banggar-DPRD-Riau-Memanas--Pimpinan-Dewan-dan-Anggota-Nyaris-Baku-Hantam
PEKANBARU " Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, Kamis (16/7/2026), mendadak memanas. Adu mulut antara Anggota Banggar, Indra Gunawan Eet, dengan Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan, nyaris berujung baku hantam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan dipicu oleh pernyataan Indra Gunawan Eet yang diduga menyinggung Parisman Ikhwan, yang akrab disapa Iwan Patah.



Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, emosi kedua politisi Partai Golkar itu sempat memuncak di tengah jalannya rapat.

"Ada tudingan dari Eet yang membuat Iwan Patah tersinggung. Iwan sempat memukul meja, lalu dibalas Eet dengan memukul meja juga. Bahkan Eet sempat mengangkat kursi, namun berhasil dicegah oleh anggota lainnya sehingga situasi tidak sampai berujung bentrok fisik," ujar sumber tersebut.


Akibat insiden itu, pimpinan rapat memutuskan melakukan skorsing sementara guna meredakan ketegangan.

Meski demikian, sumber tersebut tidak bersedia mengungkap secara rinci isi pernyataan yang memicu perselisihan.

Saat ditemui wartawan di sela-sela masa skorsing, Parisman Ikhwan memilih irit bicara dan belum memberikan keterangan terkait insiden tersebut.

Pantauan di Gedung DPRD Riau menunjukkan situasi di depan ruang Komisi V sempat ramai. Parisman Ikhwan terlihat keluar ruangan dengan dikawal beberapa orang sebelum kembali menuju ruang rapat medium untuk melanjutkan pembahasan bersama TAPD.

Di luar ruangan komisi V juga tampak sejumlah pendukung Parisman berkumpul. Salah seorang diantaranya bahkan terdengar menghubungi rekannya melalui telepon.

"Akan ada olahraga, merapat ke DPRD Riau," ucapnya.

Sementara itu, saat rapat kembali dilanjutkan di ruang medium, Parisman Ikhwan terlihat memimpin jalannya pembahasan. Namun, Indra Gunawan Eet tidak tampak berada di dalam ruangan.

Di tengah situasi tersebut, sempat terjadi ketegangan kecil ketika awak media hendak mengambil gambar melalui kaca pintu ruang rapat. Seorang petugas keamanan bernama Eka melarang pengambilan foto.

"Tak boleh ambil foto, nanti kami dimarahi sama protokol Setwan," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Riau mengenai penyebab pasti perselisihan maupun tindak lanjut atas insiden yang sempat mengganggu jalannya rapat Banggar tersebut.(goriau)
]]> Thu, 16 Jul 2026 14:23:00 +0700 Pancasila Jangan Berhenti Menjadi Slogan, Jadikan Kompas Moral Kepemimpinan Bangsa https://www.spiritriau.com/Opini/Pancasila-Jangan-Berhenti-Menjadi-Slogan--Jadikan-Kompas-Moral-Kepemimpinan-Bangsa
PANCASILA adalah dasar negara sekaligus kompas moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pertanyaan yang patut kita renungkan bersama adalah: apakah Pancasila hari ini benar-benar dijalankan, atau hanya slogan yang indah dalam pidato, spanduk, dan upacara kenegaraan?

Lima sila dalam Pancasila bukanlah kalimat yang berdiri sendiri. Kelimanya merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. Mengabaikan satu sila berarti melemahkan sila yang lain.



Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan kehidupan berbangsa harus dibangun di atas nilai kejujuran, amanah, integritas, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan tidak boleh berhenti pada simbol dan ritual, tetapi harus menjadi landasan moral dalam setiap tindakan, terlebih lagi mereka yang diberi amanah jabatan.

Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk melayani kepentingan pribadi atau golongan. Kekuasaan adalah amanah untuk melindungi martabat manusia, menghadirkan keadilan, dan memastikan setiap warga negara diperlakukan secara bermartabat.


Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa. Perbedaan tidak boleh dipelihara menjadi konflik demi keuntungan politik jangka pendek. Persatuan harus ditempatkan di atas kepentingan semua kelompok.

Namun, tantangan terbesar bangsa saat ini tampaknya berada pada pengamalan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam sistem demokrasi, rakyat telah memberikan mandat kepada para pemimpin dan wakil rakyat melalui mekanisme konstitusional. Mandat itu bukan sekadar hak memegang kekuasaan, melainkan kewajiban untuk memimpin dengan kebijaksanaan, mendengar suara rakyat, serta mengambil keputusan berdasarkan hati nurani dan kepentingan bangsa.

Persoalannya, apakah setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar lahir dari hikmat kebijaksanaan? Apakah musyawarah masih menjadi jalan mencari kepentingan bersama, atau justru berubah menjadi arena kompromi kepentingan politik? Apakah suara rakyat benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan, atau hanya didengar ketika momentum pemilihan tiba?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan menyalahkan siapa pun. Tetapi inilah kepedulian terhadap masa depan bangsa. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang untuk melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukanlah tujuan yang dapat berdiri sendiri. Keadilan Sosial adalah hasil dari keberhasilan pengamalan empat sila sebelumnya.

Mustahil keadilan bisa terwujud apabila sila Ketuhanan tidak melahirkan integritas. Mustahil keadilan hadir apabila nilai kemanusiaan dikalahkan oleh kepentingan. Mustahil keadilan dirasakan oleh seluruh rakyat apabila persatuan terus terkikis oleh polarisasi. Dan mustahil keadilan menjadi nyata apabila kepemimpinan kehilangan hikmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Karena itu, membangun Indonesia tak cukup hanya dengan membangun fisik dan pertumbuhan ekonomi. Yang jauh lebih mendasar adalah membangun karakter kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Sebab, sehebat apa pun sistem yang dibangun, pada akhirnya kualitas bangsa ditentukan oleh kualitas moral para pemimpinnya dan kesadaran rakyat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Sudah saatnya Pancasila dikembalikan pada makna yang sesungguhnya: bukan sekadar dokumen konstitusional, bukan sekadar slogan politik, melainkan pedoman yang hidup dalam setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan.

Indonesia tidak membutuhkan pidato tentang Pancasila. Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan dalam mengamalkan Pancasila. Ketika keteladanan hadir, kepercayaan rakyat akan tumbuh. Ketika kepercayaan tumbuh, persatuan akan menguat. Dan ketika persatuan menguat, keadilan sosial bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.(goriau)
]]> Thu, 16 Jul 2026 13:47:00 +0700 Workshop BRK Syariah Beri Nilai Tambah bagi UMKM, Nasabah Kini Lebih Siap Mengakses Pembiayaan https://www.spiritriau.com/Ekbis/Workshop-BRK-Syariah-Beri-Nilai-Tambah-bagi-UMKM--Nasabah-Kini-Lebih-Siap-Mengakses-Pembiayaan
PEKANBARU " Pendampingan yang dilakukan  PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak berhenti pada penyaluran pembiayaan. Melalui Workshop Akselerasi Pembiayaan UMKM yang digelar di Sharia Digital Center BRK Syariah, Kamis (16/7/2026), para pelaku usaha memperoleh bekal praktis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usahanya.

Salah satu materi yang paling mendapat perhatian peserta adalah penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SiAPIK) yang dikembangkan Bank Indonesia. Aplikasi tersebut memungkinkan pelaku usaha mencatat seluruh transaksi keuangan secara digital dengan mudah, kemudian secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis maupun pengajuan pembiayaan ke perbankan.



Konsultan Pengembangan UMKM KPw BI Riau, Abdi Abadi Pelawi menjelaskan bahwa pencatatan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Selama ini masih banyak pelaku usaha yang mencatat transaksi secara manual sehingga perkembangan usaha sulit diukur secara akurat.

“Melalui SiAPIK, pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya, mulai dari keuntungan, arus kas, hingga aset yang dimiliki, tanpa harus memiliki kemampuan akuntansi,” ujarnya pada awal pemaparan.


Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan secara sehat dan bertanggung jawab.

Manfaat workshop tersebut turut dirasakan oleh salah seorang nasabah UMKM BRK Syariah, Reni, pemilik usaha barang harian dan sembako di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.

Selama sekitar 15 tahun menjalankan usahanya, Reni telah memanfaatkan pembiayaan BRK Syariah untuk menambah modal usaha. Ia mengaku sering memperoleh undangan kegiatan pembinaan dari BRK Syariah, namun baru kali ini berkesempatan mengikuti workshop secara langsung.

"Workshop ini sangat bermanfaat. Saya jadi memahami pentingnya pencatatan keuangan yang rapi. Aplikasi SiAPIK juga memudahkan karena semua transaksi bisa dicatat secara digital dan kapan saja dapat dicek kembali," ujarnya.

Menurutnya, melalui kegiatan seperti ini, BRK Syariah menunjukkan komitmennya sebagai mitra pengembangan usaha yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan syariah, tetapi juga aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui edukasi, pendampingan, serta kolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah daerah.

“Dengan meningkatnya kemampuan kami sebagai pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan menjaga kualitas usaha, pastinya ada peran BRK Syariah terus memberikan pembinaan untuk nasabahnya. Kami optimistis semakin banyak UMKM yang mampu tumbuh, naik kelas, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah,” (goriau)
]]> Thu, 16 Jul 2026 13:31:00 +0700 Hari Pertama Pekerjaan Fisik TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore, TNI Bersama Masyarakat Kompak Bangun Desa https://www.spiritriau.com/Sosial/Hari-Pertama-Pekerjaan-Fisik-TMMD-ke-129-Kodim-1505-Tidore--TNI-Bersama-Masyarakat-Kompak-Bangun-Desa
Halmahera Timur - Memasuki hari pertama pelaksanaan pekerjaan fisik Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 1505/Tidore Tahun 2026, personel Satgas TMMD bersama masyarakat menunjukkan semangat gotong royong dalam membangun desa di Desa Bokimaake, RT 002/RW 002, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kamis (16/7/2026).

Sebelum memulai pekerjaan, personel Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan apel pagi yang dilanjutkan dengan pembagian tugas kepada masing-masing kelompok kerja. Apel dipimpin oleh Danpos TMMD, Serda Zainal Abidin Syah, didampingi Kepala Desa Bokimaake.

Sejak pagi, prajurit TNI dan warga bahu-membahu mengerjakan sasaran fisik TMMD. Kebersamaan yang terjalin mencerminkan kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Disela-sela kegiatan tersebut, Dansatgas TMMD ke-129 Letkol Inf Wahyu Widya Sasono, mengatakan bahwa keberhasilan Program TMMD tidak hanya bergantung pada kerja keras Satgas, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, semangat gotong royong harus terus dipelihara agar seluruh sasaran pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

“TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui kebersamaan ini, kami berharap seluruh program dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang secara sukarela turun langsung membantu pekerjaan di lapangan. Mereka bekerja berdampingan dengan personel Satgas TMMD tanpa mengenal lelah demi mempercepat pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Program TMMD ke-129 di Kecamatan Wasile Tengah melaksanakan berbagai sasaran pembangunan fisik dan nonfisik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Diharapkan seluruh pekerjaan dapat selesai sesuai target dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Pen Kodim 1505)
]]> Thu, 16 Jul 2026 13:28:00 +0700 Progres TMMD Ke-129 TA 2026 Terus Berjalan! Rehab RTLH di Kampung Sesor Wujud Nyata Kepedulian TNI untuk Masyarakat https://www.spiritriau.com/Sosial/Progres-TMMD-Ke-129-TA-2026-Terus-Berjalan--Rehab-RTLH-di-Kampung-Sesor-Wujud-Nyata-Kepedulian-TNI-untuk-Masyarakat
Wayer, Sorong Selatan - Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Kodim 1807/Sorong Selatan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Memasuki hari kedua Personel Satgas TMMD melanjutkan sasaran fisik berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Kamis (16/7/2026).

Kegiatan rehabilitasi RTLH ini merupakan salah satu sasaran utama TMMD yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar lebih layak, aman, dan nyaman. Pekerjaan dilaksanakan secara bergotong royong dengan semangat kebersamaan antara personel Satgas TMMD dan masyarakat setempat, sehingga proses pengerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai target yang telah ditetapkan.

Melalui program TMMD Ke-129 TA 2026, Kodim 1807/Sorong Selatan terus berkomitmen mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Diharapkan, hasil pembangunan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. (Pendim 1807/Sorong Selatan)
]]> Thu, 16 Jul 2026 13:16:00 +0700 Ancaman Krisis Ekologis Lintas Provinsi, Walhi Riau dan Sumbar Desak Evaluasi DAS Kampar https://www.spiritriau.com/Lingkungan/Ancaman-Krisis-Ekologis-Lintas-Provinsi--Walhi-Riau-dan-Sumbar-Desak-Evaluasi-DAS-Kampar
PEKANBARU - Krisis lingkungan berskala besar kini melanda kawasan Sumatera akibat pencemaran berat yang mengancam stabilitas ekonomi dan kesehatan domestik. Sungai Kampar yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar, Riau, kini berubah menjadi lumpur pekat dan mengalami pencemaran berat.

Kondisi darurat yang terjadi sejak dua bulan terakhir ini melumpuhkan aktivitas domestik warga di Kecamatan Koto Kampar Hulu dan XIII Koto Kampar. Air sungai kini sama sekali tidak dapat digunakan untuk mandi, mencuci, terlebih untuk dikonsumsi. Dampak kerusakan lingkungan ini turut menghancurkan ruang hidup serta sumber ekonomi ribuan nelayan dan petani lokal.

Dampak Lintas Batas dan Alih Fungsi Lahan

Pencemaran parah ini diduga kuat bersumber dari masifnya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan alat berat (ekskavator) di wilayah hulu sungai, tepatnya di Nagari Galugua, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Selain memicu kepunahan biodiversitas dan pendangkalan sungai, kawasan ini juga merupakan bagian dari hulu DAS Kampar yang airnya mengalir sampai Provinsi Riau, setidaknya saat ini warga Kampar di Riau tak lagi bisa memanfaatkan air yang berada pada sungai-sungai tersebut.

Merespons daya rusak yang lintas provinsi ini, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengambil tindakan taktis, nyata, dan cepat. Krisis Sungai Kampar dinilai kian kompleks karena berkelindan dengan eksploitasi ruang darat yang tidak terkendali.



"Kerusakan tidak hanya terjadi di badan sungai akibat limbah kimia PETI, tetapi kondisinya diperparah oleh alih fungsi lahan yang masif di sepanjang DAS Kampar," papar Ahlul, Rabu (15/7/2026).

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2019-2024, lebih dari 18.000 hektare lahan di DAS Kampar telah beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan, perkebunan skala besar, dan permukiman. Alih fungsi yang tidak terkendali ini memicu lonjakan laju erosi, mempercepat pendangkalan, dan memperluas sebaran polutan.

Jaringan Tambang Ilegal Terorganisir
Aktivitas dengan skala sebesar ini tidak mungkin hanya melibatkan penambang di lapangan. Dibutuhkan jaringan pendanaan, distribusi alat berat, pasokan logistik, hingga pengamanan agar aktivitas tersebut dapat terus berlangsung. Direktur Executif Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengungkapkan bahwa aktivitas PETI telah menyebar di sedikitnya sembilan kabupaten/kota di Sumbar dengan total lebih dari 10.000 Hutan dan lahan rusak akibat aktivitas PET Penambangan ilegal ini secara masif merusak kawasan hutan lindung dan menghancurkan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat juga mengecam semakin masifnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota. Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa jumlah alat berat yang beroperasi di lokasi diduga telah mencapai sekitar 32 unit ekskavator. Sebelumnya, warga setempat juga telah melaporkan sedikitnya lima unit ekskavator beroperasi selama dua minggu di Jorong Galugua dan Jorong Tanjung Jajaran.

Jika informasi tersebut benar, maka aktivitas ini tidak lagi dapat dipandang sebagai praktik pertambangan ilegal berskala kecil, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lingkungan yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Kerusakan ini juga mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Efektivitas Hukum dan Desakan Rekomendasi
Berdasarkan analisis spasial awal yang dilakukan Walhi Sumatera Barat terhadap titik koordinat lokasi tambang (0.357238, 100.363292) terdapat dugaan kuat bahwa aktivitas PETI tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung. Dugaan ini harus segera diverifikasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Gakkum Kehutanan, dan Kementerian Kehutanan.

Pada awal Juni 2026, Polres Limapuluh Kota melakukan operasi penertiban dan sterilisasi lokasi PETI di Galugua dengan menyisir kawasan hutan dan aliran sungai. Namun setelah operasi tersebut justru muncul informasi bahwa jumlah alat berat terus bertambah hingga puluhan unit, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan.

Atas dasar kondisi darurat tersebut, Walhi Riau dan Walhi Sumbar mendesak Pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah berikut:

* Penindakan Tegas: Menindak tegas dan menghentikan seluruh aktivitas PETI di wilayah hulu.
* Patroli Bersama Lintas Batas: Membentuk tim gabungan antara Pemprov Riau dan Pemprov Sumbar untuk pengawasan ketat kawasan perbatasan sungai.
* Audit Lingkungan & Review Izin: Memeriksa kembali seluruh izin pemanfaatan lahan di sepanjang DAS Kampar.
Mendesak Kepolisian Republik Indonesia, Polda Sumatera Barat, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk tidak berhenti pada penindakan terhadap pekerja lapangan. Penegakan hukum harus diarahkan kepada aktor intelektual, pemodal, pemilik alat berat, pemasok bahan bakar, penadah hasil tambang, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik pertambangan ilegal tersebut. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang yang memperoleh keuntungan dari penghancuran hutan dan sungai. Selama para pemodal dan pihak yang memberikan perlindungan tidak tersentuh hukum, aktivitas PETI akan terus berulang dan masyarakat akan terus menjadi korban dari bencana ekologis yang terjadi di Akhir November 2025 lalu di Sumatera.

Secara hukum, aktivitas tersebut berpotensi melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (goriau)
]]> Thu, 16 Jul 2026 13:14:00 +0700 BPBD Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Abrasi di Sungai Nyiur Inhil https://www.spiritriau.com/Ekbis/-BPBD-Inhil-Salurkan-Bantuan-untuk-Korban-Abrasi-di-Sungai-Nyiur-Inhil
PEKANBARU-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) salurkan bantuan logistik kepada warga terdampak abrasi di Dusun II, Desa Sungai Nyiur, Kecamatan Tanah Merah.

Kepala BPBD Inhil, R Arliansyah, Kamis (16/7/26), mengatakan penyaluran bantuan dilakukan oleh BPBD Inhil melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik bersama Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bentuk penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Bantuan sudah kita serahkan kemarin. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban warga yang saat ini terdampak akibat longsor," kata Arliansyah.

Bantuan diberikan kepada sembilan kepala keluarga (KK) yang menjadi korban abrasi. Paket bantuan yang disalurkan meliputi sembilan karung beras ukuran 5 kilogram, sembilan kilogram gula, sembilan kaleng ikan kaleng, sembilan dus mi instan, sembilan bungkus minyak goreng, sembilan kaleng susu, dan sembilan kotak teh celup.

"Penyaluran bantuan ini merupakan upaya BPBD untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak sambil menunggu penanganan lanjutan," lanjur Arliansyah.

Sebelumnya, bencana abrasi menerjang Desa Sungai Nyiur pada Selasa (14/7/26) sekitar pukul 09.30 WIB. Peristiwa terjadi saat air laut surut yang memicu pergerakan tanah di kawasan pesisir hingga menyebabkan retakan meluas ke permukiman warga.

Laporan kejadian diterima BPBD Inhil dari Kepala Desa Sungai Nyiur sekitar pukul 10.00 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen, evakuasi, membantu pembongkaran bangunan yang terdampak, serta mendata korban.

Akibat abrasi tersebut, lima unit rumah warga mengalami kerusakan berat. Selain itu, satu rumah tahfiz, satu dermaga apung, jalan jerambah beton sepanjang sekitar 100 meter, serta satu fasilitas umum berupa sumur bor juga mengalami kerusakan.

Meski menimbulkan kerusakan cukup parah, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Sebanyak sembilan kepala keluarga dengan total 17 jiwa terdampak dan untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat terdekat.

Arliansyah mengatakan BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk penanganan lanjutan. Sejumlah kebutuhan mendesak yang masih diperlukan para korban di antaranya peralatan dapur, bahan kebutuhan pokok, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, serta Al-Quran untuk menggantikan perlengkapan di rumah tahfiz yang rusak.

Pada kesempatan ini, BPBD Inhil juga mengimbau masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir agar tetap waspada terhadap potensi abrasi dan pergerakan tanah, terutama saat terjadi perubahan kondisi pasang surut air laut.(rtc)
]]> Thu, 16 Jul 2026 13:12:00 +0700 Hilang 3 Hari, Korban Terjatuh dari jembatan Gantung Berangjn Ditemukan Teeas https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Hilang-3-Hari--Korban-Terjatuh-dari-jembatan-Gantung-Berangjn-Ditemukan-Teeas
KAMPAR - Korban terjatuh di Sungai Kampar tepatnya di Jembatan Rantau Berangin, Kuok akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia

Korban ditemukan pada Kamis (16/07/26) pagi tadi. Dimana hari ini merupakan hari ketiga pencarian usai korban dilaporkan jatuh pada Selasa (14/07/26) kemarin.

"Korban kita temukan pada jarak pada 5,4 kilometer dari lokasi kejadian (LKP)," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi kepada media.

Sebelumnya, petugas SAR Gabungan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Kampar dengan radius pencarian hingga 6 kilometer ke arah hilir dari lokasi kejadian. Dimana setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Kuok untuk penanganan lebih lanjut dan diserahkan kepada pihak keluarga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan yang telah bersinergi dan bekerja maksimal dalam pelaksanaan operasi ini. Semoga dedikasi dan kerja sama yang terjalin menjadi wujud nyata pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat,"(rtc)
]]> Thu, 16 Jul 2026 11:34:00 +0700 Kunjungi RSUD Mandau, Bupati Kasmarni Dukung Pengembangan Layanan Cathlab dan Ortopedi https://www.spiritriau.com/Sosial/Kunjungi-RSUD-Mandau--Bupati-Kasmarni-Dukung-Pengembangan-Layanan-Cathlab-dan-Ortopedi
BENGKALIS-Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni meninjau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau sekaligus melihat secara langsung rencana pengembangan layanan kesehatan yang akan dihadirkan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Setibanya di RSUD Mandau, Bupati Kasmarni terlebih dahulu mengunjungi sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan. 

Dalam suasana penuh kehangatan, Kasmarni menyapa para pasien beserta keluarga, memberikan semangat, serta mendoakan agar mereka segera diberikan kesembuhan.

Tidak hanya itu, Bupati juga berdialog dengan beberapa pasien untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit telah berjalan dengan baik. 

Ia mengingatkan seluruh tenaga kesehatan agar senantiasa memberikan pelayanan yang ramah, cepat, profesional, serta mengedepankan keselamatan dan kenyamanan pasien.

Usai meninjau ruang perawatan, Bupati Kasmarni menerima pemaparan dari jajaran manajemen RSUD Mandau terkait rencana pengembangan layanan Catheterization Laboratory (Cathlab) sebagai fasilitas penanganan penyakit jantung, serta pengembangan layanan Ortopedi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan gangguan tulang, sendi, dan sistem muskuloskeletal.

Kasmarni menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap rencana pengembangan kedua layanan tersebut. Menurutnya, keberadaan layanan Cathlab dan Ortopedi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, layanan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit di luar daerah, sehingga pasien dapat memperoleh pelayanan medis yang lebih cepat, lengkap, dan efisien di daerah sendiri.

"Kami menyambut baik pengembangan layanan ini. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus mendukung peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas di daerah sendiri," ujar Kasmarni, Kamis (16/7/2026).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kasmarni juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD Mandau atas keberhasilannya meraih predikat Bintang 4 dalam penilaian kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen RSUD Mandau dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Prestasi ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Saya berharap seluruh tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan keramahan, profesionalisme, dan kepedulian kepada setiap pasien," ungkapnya.

Kasmarni berharap pengembangan layanan Cathlab dan Ortopedi dapat segera direalisasikan sehingga semakin melengkapi layanan kesehatan di RSUD Mandau. 

Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Bengkalis tidak hanya memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan modern, tetapi juga semakin berkualitas sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Turut mendampingi Bupati Kasmarni dalam kunjungan tersebut Direktur RSUD Mandau drg. Sylvia Febriani, Camat Mandau Riki Rihardi, serta sejumlah pejabat di lingkungan RSUD Mandau.(ckplh)
]]> Thu, 16 Jul 2026 11:29:00 +0700 Tiga Anak di Inhu Jadi Korban Pencabulan Ayah Tiri, Pelaku Ditangkap https://www.spiritriau.com/Hukrim/Tiga-Anak-di-Inhu-Jadi-Korban-Pencabulan-Ayah-Tiri--Pelaku-Ditangkap
INHU-Pria berinisial SL (36) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) ditangkap polisi karena tega mencabuli tiga anak-anak tirinya yng masih di bawah umur.

Pelaku ditangkap di rumahnya di kediamannya di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, tanpa perlawanan.

Kapolres Inhu AKBP Eka Ariandy Putra melalui Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran mengatakan, kasus terungkap setelah korban menceritakan tindakan yang dialaminya kepada keluarga.

Kasus itu kemudian dilaporkan ke Polsek Peranap. "Personel segera melakukan penyelidikan dan bergerak mengamankan terduga pelaku," ujar Misran, Kamis (16/7/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pemuatan tak senonoh itu terjadi di kediaman pelaku. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya.

"Pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Peranap untuk penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat tindak pidana oleh pelaku," kata Misran.

Misran menegaskan, Polres Indragiri Hulu berkomitmen menangani perkara yang melibatkan anak secara profesional dengan mengutamakan perlindungan terhadap korban.

"Korban akan mendapatkan pendampingan melalui koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Sosial, serta menjalani pemeriksaan medis atau visum untuk kepentingan pembuktian," jelasnya.

"Penyidik juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar proses hukum berjalan sesuai prosedur," tambahnya.

Atas perbuatannya, SL dijerat Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 473 KUHP(ckplah)
]]> Thu, 16 Jul 2026 11:27:00 +0700 Pemko Pekanbaru Klaim Penerbitan PBG Kini Hanya Satu Jam https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pemko-Pekanbaru-Klaim-Penerbitan-PBG-Kini-Hanya-Satu-Jam
PEKANBARU-Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini dapat diselesaikan sekitar satu jam, selama seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Percepatan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam mempermudah pelayanan publik sekaligus mendukung investasi dan pembangunan.

Menurut Markarius, seluruh proses penerbitan PBG saat ini telah dilakukan secara daring sehingga lebih cepat, mudah, dan transparan.

"Hari ini, jika seluruh persyaratan sudah lengkap, penerbitan PBG bisa selesai dalam waktu sekitar satu jam. Seluruh prosesnya sudah berbasis sistem online," kata Markarius, Kamis (16/7/2026).

Ia menjelaskan, percepatan layanan tersebut tidak hanya berlaku untuk rumah atau bangunan sederhana, tetapi juga bangunan berskala besar dan kompleks.

Sebagai contoh, penerbitan PBG untuk pembangunan sebuah sport center di Kecamatan Marpoyan Damai berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar dua jam 56 menit setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap di dalam sistem.

"Ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan kami sudah semakin cepat. Setelah persyaratan lengkap, pajak bumi dan bangunan (PBB) langsung dibayarkan melalui sistem dan izin dapat segera diterbitkan. Sehingga pembangunan bisa langsung dilaksanakan," ujarnya.

Selain mempercepat penerbitan PBG, Pemko Pekanbaru juga terus meningkatkan kemudahan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk mendukung hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan bersinergi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) guna memperlancar proses pembangunan perumahan di Kota Pekanbaru.

Markarius berharap, kemudahan pelayanan tersebut dapat memberikan kepastian kepada para pengembang sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Kota Pekanbaru.

"Kami berharap kemudahan pelayanan ini dapat memberikan kepastian bagi para pengembang dan mendorong iklim investasi yang semakin baik di Kota Pekanbaru,"(ckplh)
]]> Thu, 16 Jul 2026 11:24:00 +0700