https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 30 Jun 2026 02:02:30 +0700 Tue, 30 Jun 2026 02:02:30 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pendapatan-Negara-di-Riau-Tumbuh-12-69-Persen--APBN-Masih-Surplus-Rp-463-Miliar--

PEKANBARU - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau hingga akhir Mei 2026 menunjukkan hasil yang positif. 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas dunia, pendapatan negara di Riau justru mengalami pertumbuhan dua digit dan APBN regional masih mencatatkan surplus ratusan miliar rupiah. 

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, realisasi pendapatan negara hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp11,83 triliun atau 40,40 persen dari target APBN tahun 2026. Angka tersebut tumbuh 12,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp11,36 triliun atau 42,74 persen dari pagu anggaran. Dengan capaian tersebut, APBN Regional Riau masih membukukan surplus sebesar Rp463,49 miliar. 

"Pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh tiga sumber penerimaan utama, yakni pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak," kata Kepala Kanwil DJPb Riau, Adnan Wimbyarto, Senin (29/6/2026).

Adnan menjalankan, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp6,93 triliun. Nilai tersebut meningkat 12,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Kenaikan ini dipengaruhi meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, serta pajak lainnya," ujarnya.

Sementara di sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan mencapai Rp4,31 triliun atau 52,44 persen dari target tahunan. Penerimaan ini tumbuh 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP terealisasi Rp579,19 miliar, meningkat 14,98 persen secara tahunan."Meski kondisi ekonomi dunia masih dibayangi berbagai tantangan, APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan di daerah," kata Adnan.

Data DJPb juga menunjukkan pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi di Provinsi Riau masih berlangsung cukup baik. 

"Pendapatan negara yang meningkat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk terus membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain menjaga keseimbangan fiskal, kata Adnan, belanja negara juga terus diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program-program prioritas pemerintah. Dengan surplus yang masih terjaga hingga Mei 2026, kondisi fiskal Provinsi Riau dinilai masih berada dalam kondisi yang sehat. 

"Kami berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun anggaran seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan tetap terjaganya penerimaan negara," ujarnya.

Sementara untuk kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau menunjukkan tren positif hingga akhir Mei 2026. Hal ini terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami lonjakan signifikan dan mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencatat surplus hingga Rp1,81 triliun. 

"Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan pada semester kedua tahun ini," ujarnya.

Data yang dirilis Kanwil DJPb Provinsi Riau, realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah di Riau hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp9,85 triliun atau 30,26 persen dari target APBD tahun 2026. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendapatan daerah tumbuh 17,93 persen. 

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh melonjaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir Mei, PAD tumbuh 61,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,21 persen. 

Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp8,05 triliun atau 23,91 persen dari pagu APBD. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami kontraksi tipis sebesar 0,97 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi masih rendahnya realisasi belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. 

Meski demikian, kondisi tersebut membuat posisi kas pemerintah daerah tetap terjaga. Hingga akhir Mei 2026, selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan surplus APBD sebesar Rp1,81 triliun.

"Surplus tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat untuk membiayai berbagai program prioritas pada bulan-bulan berikutnya," katanya.

Ruang fiskal yang tersedia tersebut kata Adnan, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Di sisi lain, percepatan realisasi belanja juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Penyerapan anggaran yang lebih optimal dinilai penting agar dana yang tersedia segera berputar di masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

"Data APBN KiTa juga menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal di Provinsi Riau,"(tribunpekanbaru)

]]> Mon, 29 Jun 2026 16:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Beredar-Info-Tim-KPK-Geledah-Rumah-dan-Periksa-Sekda-Kuansing

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah sedang melakukam pemeriksaan sekaligus penggeledahan di rumah dinas Sekda Kuansing, Zulkarnain, Senin (29/2026. Informasi lain menyebutkan Bupati Suhardiman Ambyi juga turut diperiksa, Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi terkait kegiatan tersebut

Saat riauterkini ke rumah dinas Sekda yang berlokasi di Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Teluk Kuantan, pintu pagar ditutup rapat dan Satpol pamong Praja yang bertugas tidak mengizinkan wartawan dan ramu lain masuk. "Perintah tamu Bapak, tidak boleh ada yang boleh masuk, " tugas seorang Satpol PP menyampaikan alasan laranganNya.

Di halaman rumah dinas Sekda terlihat tiga unit kendaraan jenis Avanza dan Innova bernomor polisi Jakarta atau Plat B . Juga ada dua mobil pratoli Polres Kuansing

Sementara itu Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi dan dikirim pertanyaan lewat WhatsAps belum memberi respon.(rtc)

]]> Mon, 29 Jun 2026 16:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Bahlil--RI-Butuh-4-Juta-KL-Etanol-Buat-Program-E20

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memetakan soal kebutuhan etanol untuk menghadirkan BBM E20 tembus 4 juta kilo liter per tahun. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan BBM jenis bensin per tahunnya mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Sementara kapasita"Namun begitu kilang Balikpapan kita resmikan di bulan Januari 2026 bertambah produksinya 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

s produksi nasional hanya 14,3 juta kilo liter per tahun, sehingga masih perlu impor sekitar 25 juta kilo liter per tahun. Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun. Untuk itu, pemerintah menyiapkan Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ungkapnya.Bahlil menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.(okezone)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Seskab-Teddy-Sebut-30-Persen-Peserta-Magang-Nasional-2025-Langsung-Diterima-Kerja

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sebanyak 30 persen peserta Program Magang Nasional 2025 langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama enam bulan.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan program magang menjadi jembatan bagi lulusan baru untuk memasuki dunia kerja.

"Jadi dari 100 ribu peserta magang itu, setelah 6 bulan 30 persen diantaranya itu langsung bekerja," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Ketenagakerjaan, JakaTeddy mengatakan program tersebut sukses membantu lulusan perguruan tinggi, khususnya sarjana, memperoleh pengalaman kerja sekaligus penghasilan sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

"Artinya apa? Program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat memperoleh penghasilan," lanjutnya.

Ia menjelaskan, selain mendapat peluang langsung kerja, peserta juga memperoleh penghasilan sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di lokasi penempatan. Besaran yang diterima berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan.

rta, Senin (29/6/2026)."Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaannya," tambah Teddy.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan pendaftaran Program Magang Nasional 2026 angkatan kedua akan dibuka pada 15-28 Juli 2026. Pemerintah menambah kuota peserta menjadi 150.000 orang dari sebelumnya 100.000 orang dengan anggaran sebesar Rp4,2 triliun.Yassierli mengatakan penambahan kuota tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana disebutkan ini menjadi kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman kerja melalui program magang nasional.

"Insyaallah angkatan kedua kita sudah mulai siapkan. Hasil evaluasi kita, angkatan pertama 100 ribu orang, kemudian saya paparkan ke Pak Presiden, dan kemudian Pak Presiden memutuskan untuk menambah kuotanya menjadi 150 ribu," ungkap Yassierli.

Ia menjelaskan, menjelang pembukaan pendaftaran peserta, pemerintah memberi waktu sekitar dua pekan bagi perusahaan, kementerian, dan lembaga untuk mendaftarkan diri ke platform Magang Hub serta mengunggah lowongan magang yang akan dibuka.

Menurutnya, seluruh lowongan akan melalui proses verifikasi untuk memastikan posisi yang ditawarkan sesuai bagi lulusan perguruan tinggi. Selain itu, jumlah peserta magang di setiap perusahaan dibatasi maksimal 20 persen dari total jumlah karyawan.

Yassierli menambahkan, pelaksanaan pendaftaran peserta akan dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang.

"Kita akan mulai buka batch pertama pendaftaran untuk sebesar kuota arahan dari Pak Sekab, 50.000 orang. Nanti kita buka segera sesudah itu batch kedua 50.000 dan batch ketiga 50.000 orang," kata Yassierli.(okezone)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Prabowo-Beberkan-Kunci-Negara-Maju--Berani-Akui-Kekurangan-dan-Fokus-Cari-Solusi

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara bukan ditentukan oleh kemampuannya menghindari persoalan, melainkan oleh keberaniannya menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan.

Prabowo menekankan pentingnya budaya terbuka terhadap kritik, masukan, serta upaya mencari solusi secara bersama-sama. Menurutnya, setiap kesulitan harus dihadapi dengan keberanian, bukan dihindari atau ditutupi. Karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar.

"Karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi, dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang diikuti 2.600 peserta, terdiri atas para rektor dan akademisi, di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Upaya Memperbaiki

Prabowo menegaskan kepada para rektor dan akademisi setiap usulan yang diterima pemerintah akan dipelajari dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu per satu akan saya perhatikan," lanjutnya.

Presiden mengatakan pandangan tersebut diperolehnya dari berbagai masukan yang diterima selama ini. Prabowo meyakini bahwa organisasi maupun negara yang berhasil adalah yang mampu mengenali persoalan secara jujur dan mengambil langkah untuk mengatasinya.

"Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, dan negara yang sukses adalah yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan, lalu mengatasinya,".(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Jumlah-Korban-PHK-Capai-43-Ribu-Orang--Sektor-Ini-Paling-Banyak-Terdampak

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan bahwa hingga bulan Juni 2026, terdapat sekitar 43 ribu pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, menyatakan bahwa mereka secara rutin menerbitkan laporan bulanan mengenai jumlah pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan yang terkena PHK.

"Kalau enggak salah, kemarin sampai bulan Juni 43 ribuan, ya," ungkap Anwar saat ditemui di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (29/6).

Sektor manufaktur dianggap sebagai salah satu sektor yang paling banyak mengalami PHK. Namun, Anwar mengakui bahwa untuk mendapatkan angka dan data yang lebih akurat, pihaknya masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Saya cek ya, ini kalau enggak salah ya, manufaktur salah satunya," ujar dia.

Anwar menegaskan bahwa Kemnaker sedang menangani fenomena PHK ini dengan serius. Mereka sedang menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar para pekerja yang terkena dampak bisa segera mendapatkan pekerjaan baru.

Jamin Kantongi JKP adalah salah satu langkah yang diambil. Kemnaker berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga para korban PHK dapat memperoleh kepastian dalam pencairan jaminan sosial berupa uang tunai selama masa menganggur.

"Karena bagi seorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama, tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah kompensasi keuangan, yang di situ cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan," tegas dia.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan program pelatihan untuk membantu para korban meningkatkan kompetensi kerja mereka. "Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling," imbuh dia.

Informasi Lowongan Pekerjaan

Pemerintah juga menyediakan akses serta bimbingan mengenai ketenagakerjaan, termasuk memberikan informasi tentang lowongan kerja yang tersedia. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak perusahaan-perusahaan untuk mencegah terulangnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa depan.

"Selanjutnya, tentunya kita bagaimana menahan, upaya kita akan mengoptimalkan sosial dialog ya. Dialog sosial melalui tadi Bipartit, Tripartit, untuk mencarikan solusi-solusi yang optimal terkait dengan persoalan tersebut," tutur dia.

Ancaman PHK Semakin Dekat

Sebelumnya, Said Iqbal yang menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh serta sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa pemerintah dan serikat buruh terus memperkuat langkah-langkah mitigasi guna mengurangi kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, mereka juga berupaya memastikan bahwa hak-hak pekerja yang mengalami PHK tetap terpenuhi, meningkatkan perlindungan bagi pekerja alih daya, serta mengusulkan penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut Said Iqbal, perlambatan ekonomi global, penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga gas industri akibat konflik geopolitik, serta relokasi produksi oleh perusahaan multinasional menjadi beberapa faktor yang meningkatkan risiko PHK di berbagai sektor. "Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," ungkap Said Iqbal dalam keterangan resmi yang dirilis pada Minggu (28/6/2026).

Ia juga menambahkan bahwa sebagai Penasihat Khusus Presiden, ia lebih memilih untuk melakukan pendekatan langsung ke perusahaan atau melakukan turba (turun ke bawah) karena cara ini dianggap lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan saja. Dengan pendekatan langsung, diharapkan dapat lebih memahami situasi di lapangan dan menemukan solusi yang tepat untuk mencegah PHK yang lebih luas.

Langkah-Langkah Mitigasi

Dalam beberapa minggu terakhir, telah dilakukan kunjungan ke berbagai perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Kemudian, dijadwalkan pada hari Senin (29/6/2026) untuk mengunjungi Kabupaten Tangerang. Menurut Said Iqbal, salah satu hasil dari upaya tersebut adalah keberhasilan dalam menekan rencana relokasi produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto, yang merupakan bagian dari Grup Yazaki. Melalui dialog yang berlangsung antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil dikurangi menjadi sekitar tiga hingga lima lini produksi.

Berdasarkan rencana bisnis perusahaan yang berlaku hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja akan dilakukan secara alami melalui berakhirnya kontrak kerja tanpa perpanjangan, bukan dengan melakukan PHK massal. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah mitigasi di sektor industri keramik, granit, dan tekstil dengan cara mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi. Hal ini bertujuan agar perusahaan tetap memiliki daya saing dan mampu mempertahankan tenaga kerja. "Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Usai-Alami-Trading-Halt--IHSG-Cetak-Rekor-Baru-24-Kali

Pasar modal Indonesia berhasil bangkit kembali sepanjang tahun 2025. Setelah mengalami tekanan yang cukup hebat dan memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan trading halt, kondisi pasar mulai pulih dan bahkan mencetak 24 kali rekor tertinggi (all-time high) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tahun tersebut.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026--2030, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa tahun 2025 merupakan salah satu periode yang penuh tantangan bagi pasar modal nasional. Berbagai sentimen global, seperti perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian geopolitik, sempat memicu volatilitas yang tinggi di pasar.

Jeffrey menjelaskan bahwa tekanan tersebut menyebabkan IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam pada awal April 2025 hingga mencapai level 5.996. Hal ini mendorong BEI untuk menerapkan kebijakan trading halt guna meredam gejolak pasar yang berlebihan.

"Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volatilitas pasar. IHSG sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, hingga mencapai level 5.996 pada awal April 2025, hingga bursa memberlakukan trading halt," ungkap Jeffrey Hendrik dalam Konferensi Pers RUPST BEI 2026, pada Senin (29/6).

Dalam menghadapi situasi ini, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) lainnya melakukan koordinasi intensif untuk menjaga stabilitas pasar modal Indonesia. Berbagai kebijakan pun diterapkan, mulai dari penyesuaian aturan buyback saham oleh emiten tanpa melalui RUPS, perubahan batas auto rejection bawah (ARB), hingga penyempurnaan ketentuan trading halt.

Semester II-2025 akan Menjadi Momen Penting Pasar

Memasuki paruh kedua tahun 2025, Jeffrey menyatakan bahwa kondisi pasar mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Membaiknya sentimen global dan berbagai kebijakan domestik yang berfokus pada pertumbuhan menjadi faktor utama yang mendorong pemulihan pasar modal Indonesia. Pemulihan ini terlihat jelas dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berhasil mencatatkan 24 kali all-time high sepanjang tahun 2025. Selain itu, kapitalisasi pasar juga mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yaitu sebesar Rp 16.004 triliun pada tanggal 8 Desember 2025.

“Pemulihan ini tercermin dari penguatan IHSG yang sepanjang tahun 2025 berhasil mencatatkan 24 kali all-time high, dengan level tertinggi di 8.711, serta kapitalisasi pasar juga mencapai rekor tertinggi baru sebesar Rp 16.004 triliun pada tanggal 8 Desember 2025,” ujarnya. Selain itu, pemulihan pasar juga terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Sepanjang tahun 2025, rata-rata nilai transaksi harian saham mencatatkan angka Rp 18,1 triliun. Di sisi lain, transaksi produk non-saham mencapai nilai sebesar Rp 7,6 triliun, sedangkan volume transaksi obligasi melalui mekanisme SPPA tercatat mencapai Rp 1.375 triliun. Perdagangan di Bursa Karbon juga terus berkembang, dengan nilai transaksi mencapai Rp 36,37 miliar sepanjang tahun lalu.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Istana-Umumkan-Logo-Resmi-HUT-ke-81-RI-Karya-Desainer-Padang

Jakarta - Pemerintah secara resmi meluncurkan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Lambang resmi tersebut merupakan hasil kreativitas Fajar Novario, seorang desainer asal Kota Padang, Sumatra Barat.

Pengumuman pemenang logo HUT ke-81 RI ini disampaikan langsung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/6/2026).

Penetapan logo terpilih didasarkan pada hasil jajak pendapat (polling) masyarakat yang dibuka secara daring melalui situs resmi https://logohutri.istanapresiden.go.id sepanjang tanggal 24 hingga 28 Juni 2026.

Selama lima hari masa pemilihan, panitia mencatat ada sebanyak 68.569 total suara yang masuk dari publik.

Dari jumlah tersebut, desain nomor urut dua milik Fajar Novario sukses mendominasi dengan mengantongi 44,73 persen suara.

"Karya nomor dua yakni Fajar Novario dari Padang, Sumatera Barat mendapat suara terbanyak. Selamat kepada Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo resmi HUT ke-81 RI," ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro.

 

Makna dan Filosofi Logo HUT Kemerdekaan Karya Fajar Novario

Mengusung tema besar "Kolektif, Sinergi, Bertumbuh", karya rancangan Fajar Novario bersama Karsa Visual Merdeka ini menyimpan kedalaman makna filosofis yang kuat. Konsep visualnya berakar pada prinsip kedaulatan rakyat, yang menempatkan masyarakat sebagai pilar paling utama dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

Gagasan ini digali dari hasil refleksi atas kekayaan keberagaman suku, bahasa, dan latar belakang sosial di tanah air yang mampu melebur dalam satu visi besar memajukan bangsa.

Melalui proses eksplorasi mendalam terhadap ragam pola budaya Nusantara, sang desainer berhasil merangkum kesamaan elemen visual yang ada di berbagai daerah.

Pola-pola universal tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah sistem visual modern yang merepresentasikan ikatan persatuan kokoh di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.(liputan6)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:08:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kemnaker-Selidiki-Ancaman-PHK-Massal

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons laporan dari kelompok serikat pekerja, terkait isu adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal imbas kenaikan harga gas industri.

Kepala Badan Perencanaan dan "Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan tadi sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini, tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa yang perlu kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tak hanya itu, Kemnaker juga bakal memitigasi dampak lanjutan dari ancaman PHK tersebut. Mitigasi ini pun ditujukan secara umum kepada mereka-mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan.

"Mitigasi inilah yang paling penting kan, artinya seseorang yang ter-PHK bagaimana, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk juga angkatan kerja baru, yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja," urainya.

Anwar menyatakan, pihaknya tengah menyikapi secara serius fenomena PHK yang sedang terjadi. Dengan menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar pada pekerja yang jadi korban bisa kembali mendapat pekerjaan.

Mulai dari menjamin pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), menyelenggarakan program latihan kerja, informasi-informasi terbaru soal lowongan kerja, hingga berdiskusi dengan pihak pencari kerja agar kejadian serupa tidak terus berulang.

 

Ancaman PHK Akibat Harga Gas NaikPengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya bakal menyelidiki lebih lanjut ancaman PHK tersebut.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengingatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu buruh, akibat kenaikan harga gas industri.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK antara pemerintah, serikat buruh bersama DPR RI di Gedung DPR RI, Jumat (26/6/2026) lalu.

"Rapat tadi berjalan sangat efektif, karena KSPSI yang paling terdampak besar. 55 ribu sudah terancam di depan mata," kata Andi Gani.

Sudah Telan Korban

Bukan hanya sekadar ancaman, ia melaporkan bahwa satu perusahaan telah menjadi korban, dengan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada seluruh pekerjanya.

"Dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK," ungkap dia.

Untuk itu, ia berharap pemerintah dan DPR RI melalui Satgas Mitigasi PHK bisa mencari jalan keluar agar kenaikan harga gas industri tidak kembali memakan korban.

"Karena itu, rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang dapat saya katakan sangat kritis,(liputan6)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Saat-Mandi-IRT-di-Inhil-Diterkam-Buaya--Korban-Selamat-Ditolong-Suami

INDRAGIRI HILIR- Konflik manusia dan predator hewan buas kembali terjadi di kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seorang ibu rumah tangga yang sedang mandi dibelakang rumah di Sungai Gaung tiba-tiba diterkam buaya. Akibatnya korban mengalami luka serius dikedua belah kaki dan dilari rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu sore (28/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu korban yang bernama Aisah (32) sedang mandi bersama anaknya di belakang rumahnya, di kawasan Parit Muara Lembu yang berada di pesisir Sungai Soren Kecamatan Gaung, Inhil.

Tiba-tiba, seekor buaya muncul dan langsung menggigit kaki kiri korban. Melihat itu, anak korban yang dekatnya langsung berteriak minta tolong kepada bapaknya

Kemudian sang bapak atau suami korban bernama Ujang saat itu berada di rumah mendengar teriakan anak minta tolong, segera berlari ke lokasi. Tanpa pikir panjang langsung bergumul dengan buaya untuk menyelamat istrinya.

" Ketika mendengar ada yang minta tolong, saya langsung kebelakang dan melihat istri saya digigit buaya. Dalam kondisi genting saya terjun ke sungai menusuk mata buaya hingga akhirnya hewan buas melepaskan gigitannya. Dan istri dapat diselamat " akui Ujang suami korban kepada wartawan.

Kemudian terkait ada insiden ini, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora melalui Kapolsek Gaung AKP Edi Dalianto mengatakan bahwa saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan untuk melakukan perawatan.

" Kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktifitasnya. Terutama yang berdekatan di pinggir sungai. Karna predator bisa muncul kapan saja untuk memangsa kita " Imbau Kapolse.(riauterkini)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:01:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Jangan-Biarkan-Riau-Kembali-Kehilangan-Pemimpin--Tutup-Pintu-Bagi-Penumpang-Gelap-Politik

SEBAGAI seorang aktivis antikorupsi sekaligus praktisi hukum yang telah lama mengikuti dinamika penegakan hukum di Indonesia, dalam.pandangan kami kondisi yang terjadi di Provinsi Riau bukan lagi sekadar rentetan kasus hukum yang berdiri sendiri. Peristiwa demi peristiwa tersebut telah menjadi tamparan keras yang seharusnya menggugah seluruh elemen masyarakat. Berulang kali pucuk pimpinan daerah harus berhadapan dengan proses hukum. Apapun hasil akhir setiap perkara di pengadilan, satu kenyataan tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap kali seorang kepala daerah tersandung persoalan hukum, rakyatlah yang menanggung kerugian paling besar.

Pemerintahan kehilangan stabilitas, birokrasi kehilangan arah, investor menjadi ragu, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas negara, dalam hal ini pemerintah daerah, semakin terkikis. Tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan dalam situasi seperti ini. Semua menjadi pihak yang dirugikan.

Hari ini estafet kepemimpinan berada di tangan Pelaksana Tugas Gubernur. Amanah yang dipikul jauh lebih berat daripada sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Jabatan tersebut memikul beban sejarah. Masyarakat Riau tentu tidak ingin kembali menyaksikan pemimpinnya berganti karena persoalan hukum. Sudah terlalu banyak energi daerah ini terkuras untuk menghadapi krisis kepemimpinan dibandingkan memikirkan percepatan pembangunan.

Karena itu, Plt. Gubernur harus menjaga diri dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Pengalaman panjang dalam berbagai perkara korupsi menunjukkan bahwa seseorang tidak selalu terjerat karena niat jahatnya sendiri. Ada yang tersandung karena lingkungan yang permisif, ada yang terlena oleh bawahan, ada yang mengabaikan prosedur, dan ada pula yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

Korupsi hampir tidak pernah datang dengan massif dan terang-terangan. Ia hadir melalui kompromi kecil, fasilitas yang dianggap lumrah, bantuan yang tampak sepele, atau keputusan administratif yang terlihat biasa. Ketika semua itu dibiarkan, pintu menuju persoalan hukum terbuka sedikit demi sedikit. Musuh terbesar seorang pemimpin sering kali bukan lawan politiknya, melainkan kelengahan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Beberapa dinamika pemerintahan belakangan ini, termasuk polemik komunikasi mengenai kebijakan publik yang kemudian harus diklarifikasi oleh jajaran birokrasi, semestinya dijadikan pelajaran penting. Terpeleset kata di era viralitas ini bukan sesuatu yang sederhana. Seorang pemimpin tidak boleh membuat pernyataan apalagi mengambil keputusan berdasarkan data yang belum terverifikasi. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kesalahan informasi bukan hanya menimbulkan kegaduhan politik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila berkaitan dengan penggunaan kewenangan negara.

Namun, terdapat ancaman lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu munculnya penumpang gelap politik. Yang dimaksud dengan penumpang gelap politik bukanlah tuduhan kepada individu tertentu, melainkan metafora bagi pihak-pihak yang melihat krisis sebagai peluang. Dalam setiap masa transisi kekuasaan selalu ada kelompok yang diam-diam berharap terjadi kekacauan agar terbuka ruang bagi perubahan konfigurasi politik yang menguntungkan kepentingan mereka.

Masyarakat perlu mewaspadai apabila terdapat manuver yang lebih berorientasi pada perebutan jabatan daripada penyelamatan pemerintahan. Jangan sampai ada pihak yang justru berharap Plt. Gubernur ikut tersandung persoalan hukum sehingga kembali terjadi kekosongan kepemimpinan dan membuka peluang lahirnya figur pelaksana tugas berikutnya yang lebih sesuai dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Persoalan ini bukan semata-mata mengenai pergantian pejabat. Yang dipertaruhkan adalah stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Siapapun yang memimpin Riau harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun daerah ini, bukan menjadikannya sekadar batu loncatan karier politik. Tolok ukurnya bukan semata-mata asal-usul seseorang, melainkan integritas, rekam jejak pengabdian, pemahaman terhadap karakter masyarakat Riau, serta kesediaan memikul tanggung jawab moral atas masa depan Bumi Lancang Kuning. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa putra daerah, yang lahir atau tumbuh besar dan bermukim di daerah, pada umumnya memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan tanah kelahirannya. Ikatan tersebut dapat menjadi modal sosial yang penting dalam membangun daerah. Namun pada akhirnya, integritas tetap menjadi syarat utama. Putra daerah tanpa integritas sama berbahayanya dengan siapa pun yang hanya datang untuk mengejar kepentingan sesaat.

Perjuangan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan semata, tetapi juga harus diwujudkan melalui upaya mencegah lahirnya korban berikutnya. Plt. Gubernur memiliki kesempatan membuktikan bahwa transisi pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.Jabatan adalah amanah yang dibatasi oleh waktu, tapi integritas adalah warisan yang akan dikenang jauh setelah masa jabatan berakhir.

Riau tidak membutuhkan tambahan daftar pemimpin yang tersandung perkara hukum. Yang dibutuhkan hari ini adalah seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan masa transisinya dengan bersih, bermartabat, dan meninggalkan teladan bahwa kekuasaan dapat dijalankan tanpa korupsi. Apabila momentum ini mampu dijaga, Riau memiliki kesempatan untuk memutus mata rantai krisis kepemimpinan yang selama ini membebani marwah Bumi Lancang Kuning. Jangan biarkan penumpang gelap politik mengubah momentum penyelamatan ini menjadi babak baru dari tragedi yang sama.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Selamatkan-Uang-Rakyat-dari-Beban-Overhead--Prabowo-Pangkas-1-000-BUMN-Jadi-250

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pembengkakan biaya operasional BUMN yang membebani keuangan negara. Penutupan besar-besaran perusahaan pelat merah sedang dievaluasi demi menyelamatkan uang rakyat.

Pernyataan ini ditegaskan di hadapan para guru besar saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Soroti Ketiadaan Laba

Awalnya, Presiden Prabowo Subianto merespons usulan mengenai pendanaan riset perguruan tinggi yang bisa diambil dari sebagian keuntungan perusahaan negara.

"Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba, ya," ujar Prabowo.

Ia menyayangkan banyak perusahaan selama ini tidak menghasilkan keuntungan, namun negara terus menanggung beban gaji para pimpinan yang menjabat.

"Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," tegasnya.

Pangkas 750 Perusahaan

Langkah bersih-bersih dari pemerintah menargetkan pemangkasan jumlah BUMN secara drastis dari angka 1.000 menjadi hanya 250 perusahaan saja.

"Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah. Gimana, Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?" tanya Prabowo kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria yang membalas dengan anggukan.

Efisiensi ini dianggap sangat krusial mengingat besarnya anggaran yang terbuang hanya untuk membayar gaji jajaran direksi dan komisaris di perusahaan yang merugi.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5. 750 komisaris, dikali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," (goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/LKP-Senam-Pesona-Tutup-PKW-2026--Cetak-20-Calon-Wirausahawan-Bidang-Pijat-dan-Spa

PEKANBARU �" Sebanyak 20 peserta Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) 2026 di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Senam Pesona resmi menyelesaikan pendidikan setelah mengikuti pelatihan intensif selama 150 jam pelajaran atau sekitar 25 hari. Para peserta diharapkan mampu menjadi wirausahawan baru di bidang pijat tradisional dan spa serta menciptakan sumber penghasilan secara mandiri.

Prosesi penutupan turut dihadiri oleh Kasi PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Sapta Diana, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Pimpinan LKP Senam Pesona, Ernany Rahayu, mengatakan seluruh peserta telah menyelesaikan rangkaian pembelajaran yang memadukan teori dan praktik. Materi yang diberikan meliputi pijat tradisional, pijat refleksi kaki, hingga keterampilan dasar spa untuk pemula. Selama pelatihan, peserta dibimbing oleh dua instruktur yang berkompeten di bidangnya.

"Alhamdulillah seluruh rangkaian pelatihan berjalan dengan baik. Harapan kami, ilmu yang diperoleh peserta dapat menjadi bekal untuk membuka usaha sendiri sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga," ujar Ernany kepada GoRiau.com, Minggu (28/6/2026).

Menurut Ernany, pada akhir pelatihan seluruh peserta menerima sertifikat kompetensi serta bantuan bahan rintisan usaha sebagai modal awal untuk memulai usaha di bidang keterampilan yang telah dipelajari.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang kembali memberikan kepercayaan kepada LKP Senam Pesona sebagai penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh keterampilan dan kesempatan untuk menjadi wirausahawan," katanya.

Program PKW tahun ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dibuka pada 17 Mei 2026. Saat pembukaan, LKP Senam Pesona kembali dipercaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap maupun tidak melanjutkan pendidikan formal.

Pada pelaksanaannya, peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pendidikan kewirausahaan. Sebanyak 30 persen materi difokuskan pada penguatan mental usaha agar peserta memiliki keberanian membangun usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.

Sebelumnya, Pimpinan LKP Senam Pesona Ernany Rahayu mengatakan jumlah peserta tahun ini memang berkurang menjadi 20 orang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat keterbatasan kuota dan penyesuaian anggaran. Meski demikian, lembaganya tetap berkomitmen menjalankan program tersebut yang kini telah memasuki angkatan ke-16.

Dengan berakhirnya pelatihan, para lulusan diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk membuka layanan pijat tradisional dan spa secara mandiri maupun bermitra dengan pelaku usaha, sehingga tujuan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha dalam mencetak wirausahawan baru dapat terwujud.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polisi-Tangkap-Terduga-Pelaku-Penganiayaan-yang-Tewaskan-Pria-di-SPBU-Jalan-Siak-2-Pekanbaru

PEKANBARU �" Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru menangkap terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan seorang pria meninggal dunia di kawasan SPBU Jalan Siak 2, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah membenarkan pelaku telah diamankan setelah sebelumnya menyerahkan diri kepada polisi.

"Sudah, kami amankan," kata Anggi kepada Goriau, Minggu (28/6/2026) siang melalui WhatsApp pribadinya.

Menurut Anggi, pelaku menyerahkan diri setelah pihak kepolisian berkomunikasi dengan keluarganya.

"Yang bersangkutan setelah kami komunikasikan, mau menyerahkan diri ke Polres," ujarnya.

Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, terduga pelaku berinisial AAPR diamankan pada Kamis (25/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Ia datang ke Markas Polresta Pekanbaru didampingi keluarga bersama Tim Jatanras yang dipimpin IPDA Evan Rizky Wirawan.

Setelah menyerahkan diri, pelaku langsung diperiksa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 23.30 WIB di depan SPBU Jalan Siak 2, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai.

Korban, Rony Agus Saputra (RAS), diduga menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polresta Pekanbaru melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/766/VI/2026/SPKT/Polda Riau tertanggal 13 Juni 2026.

Dalam penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu buah kunci roda, sepasang pakaian korban, satu ikat pinggang, serta sebilah pisau dapur.

AAPR kini disangkakan melanggar Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

Kasus itu sempat menyita perhatian publik. Informasi yang dihimpun GoRiau.com, korban meninggalkan seorang istri serta dua anak.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:41:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Badai-PHK-Bayangi-Pekerja--Pemerintah-Lakukan-Mitigasi-Ekstra-di-Sektor-Industri

JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur terus membayangi. Menyikapi situasi krusial ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait berupaya melakukan langkah mitigasi strategis agar dampak negatif terhadap para pekerja tidak semakin meluas.

Kabar ini disampaikan langsung di Jakarta, Senin (29/6/2026). Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat tekanan bertubi-tubi yang menghantam dunia usaha saat ini.

Upaya Penyelamatan Berlapis

Untuk meredam laju pemangkasan tenaga kerja, pendekatan langsung ke berbagai perusahaan gencar dilakukan. Negosiasi bipartit menjadi salah satu jalan keluar yang diutamakan.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Sebagai contoh keberhasilan mitigasi, pemerintah mendampingi Grup Yazaki sehingga rencana relokasi produksi ke Vietnam bisa ditekan. Pengurangan pekerja akhirnya diarahkan secara bertahap melalui penyelesaian kontrak kerja. Selain itu, pemerintah juga mengawal penyelesaian hak-hak pekerja di PT Pakerin, PT Molex Ayus, serta beberapa entitas lainnya.

Tekanan Global dan Turunnya Daya Beli

Lebih jauh, faktor pemicu lesunya sektor industri rupanya sangat kompleks. Dinamika ini dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, turunnya daya beli, dan perpindahan investasi, bukan sekadar harga energi.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” jelasnya.

“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," paparnya.

Sorotan Harga Gas dan Struktur Biaya

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menggarisbawahi bahwa mahalnya harga gas tidak bisa dijadikan satu-satunya kambing hitam atas ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," urai Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, biaya bahan bakar (gas, pelumas, tenaga listrik) menyumbang sekitar 6,35 persen dari total struktur biaya input industri. Sementara itu, komponen bahan baku dan penolong mendominasi di angka 64,60 persen hingga 96,76 persen.

Porsi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada beberapa industri tercatat sangat bervariasi:

* Industri oleokimia: Sekitar 3,3 persen dari total biaya produksi.

* Industri sarung tangan karet: Berkisar 7�"14 persen dari total biaya produksi.

* Industri kaca: Mencapai 16 persen dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, serta memastikan ketersediaan bahan baku ketimbang hanya berfokus pada kebijakan penurunan harga gas.

Peringatan dari Senayan

Kondisi industri yang kembang kempis ini sebelumnya telah memantik respons cepat dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6) mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan mitigasi menyusul laporan adanya ancaman pemangkasan pekerja besar-besaran.

Potensi pemberhentian kerja tersebut mengintai lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Pemicunya diklaim akibat lonjakan harga gas industri. Menanggapi hal ini, komunikasi intensif dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) segera dilakukan untuk meninjau kembali persoalan harga tersebut.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Anggota-DPRD-Pekanbaru-Zulkardi-Pastikan-Kawal-Siswa-yang-tak-Lolos-Sekolah-Negeri-agar-Tetap-Bisa-Bersekolah-Gratis-di-Swasta

PEKANBARU �" Anggota DPRD Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan (Dapil) Rumbai, Zulkardi, memastikan akan mengawal komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru agar seluruh siswa yang tidak diterima di sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya.

Menurutnya, persoalan daya tampung sekolah negeri masih menjadi keluhan masyarakat, terutama di wilayah Rumbai. Ia mengaku banyak menerima laporan dari warga yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan jumlah sekolah negeri. Baik itu di tingkat SD atau SMP hingga SMA dan SMK negeri.

"Di daerah Rumbai, khususnya Palas, sampai sekarang belum ada SMA maupun SMK negeri. Akibatnya masyarakat terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta," kata Zulkardi kepada GoRiau.com, Senin (29/6/2026).

Ia menegaskan, jangan sampai ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri. Menurutnya, pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk membantu pembiayaan siswa yang terpaksa bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

"Yang akan kita kawal adalah jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Kalau memang tidak masuk sekolah negeri karena daya tampung tidak mencukupi, maka pemerintah harus menepati janjinya untuk membiayai mereka di sekolah swasta," tegasnya.

Zulkardi mengatakan DPRD akan mengawasi secara serius pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu.

Ia juga meminta pemerintah segera menjelaskan mekanisme pelaksanaan program tersebut, mulai dari penunjukan sekolah swasta yang bekerja sama hingga teknis pembiayaan bagi siswa.

"Jangan sampai masyarakat bingung. Sekarang pemerintah harus segera menjelaskan bagaimana sistemnya, sekolah swasta mana saja yang bekerja sama, seperti apa mekanismenya, sehingga masyarakat mendapat kepastian," ujarnya.

Menurut Zulkardi, program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas sekolah negeri yang setiap tahun tidak mampu menampung seluruh lulusan SMP. Karena itu, DPRD akan terus mengawal agar kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan, bukan sekadar menjadi janji.

"Kami akan menagih komitmen pemerintah. Intinya, tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri. Kalau harus masuk sekolah swasta, maka pembiayaannya harus ditanggung pemerintah sesuai dengan janji yang telah disampaikan," (goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Bongkar-Sindikat-Kawin-Pesanan-Wanita-WNI--Imigrasi-Soetta-Deportasi-Tiga-WNA-China

TANGERANG - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten mengungkap kasus dugaan praktik kawin pesanan ke China. Tiga orang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, China, secara resmi dideportasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Dilansir kantor berita Antara, Senin (29/6/2026), Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana menegaskan bahwa tiga WN China yang berinisial CS, FG dan CX terbukti masuk dalam sindikat tersebut. Seluruh pelaku telah dipulangkan secara paksa ke negara asalnya.

"Penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen Imigrasi hadir untuk rakyat dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi warga negara Indonesia," paparnya.

Awal Mula Pengungkapan Kasus

Terbongkarnya jaringan lintas negara ini bermula dari insting tajam petugas keimigrasian. Senin, 4 Juni 2026, petugas menerima permohonan paspor baru dari seorang WNI berinisial FNR.

FNR awalnya mengaku paspor tersebut akan digunakan untuk berwisata ke Malaysia. Namun, hasil pendalaman petugas menunjukkan fakta berbeda. FNR ternyata dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Tiongkok dan dinikahkan dengan seorang pria setempat melalui perantara WNI berinisial AN.

"Temuan tersebut kemudian dikembangkan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) hingga berhasil mengidentifikasi CS alias "Paman" sebagai koordinator jaringan,"Berbekal petunjuk kuat, aparat bergerak cepat memburu sang koordinator. CS akhirnya berhasil diamankan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 12 Juni 2026, tepat sebelum ia melarikan diri meninggalkan wilayah Indonesia.

Penggerebekan dan Penyelamatan Korban

Penyelidikan tidak berhenti pada penangkapan CS. Petugas terus menelusuri jejak jaringan ini demi menyelamatkan korban lainnya yang terlanjur masuk dalam perangkap sindikat.

"Pengembangan pengawasan berlanjut pada 17 Juni 2026 melalui operasi pengawasan di sebuah apartemen di wilayah Tangerang," urainya.

Di lokasi apartemen tersebut, petugas mengamankan dua WN Tiongkok lainnya yang berinisial FG dan CX. Selain itu, petugas juga menyelamatkan tiga perempuan WNI berinisial SA, PY, dan PO yang berstatus sebagai korban. Diketahui, SA dan PO sempat dicoba diberangkatkan ke Tiongkok namun gagal akibat ketidaksesuaian visa.

Eksploitasi Berkedok Perbaikan Ekonomi

Para pelaku memanfaatkan celah kerentanan sosial dan impian untuk hidup lebih layak guna menjerat para wanita WNI.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan para korban dijanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui pernikahan dengan pria asal Tiongkok," ungkapnya.

Dalam transaksi gelap ini, calon suami dari Tiongkok harus menyetor dana sebesar 60.000 RMB atau sekitar Rp 150 juta kepada CS. Dari jumlah tersebut, keluarga korban hanya menerima 20.000 RMB atau sekitar Rp 50 juta sebagai mahar pernikahan.

"Sedangkan sisanya digunakan untuk pengurusan dokumen perjalanan, visa ke Cina, surat keterangan belum menikah, akomodasi, dan biaya keberangkatan," tambahnya.

Tindakan Tegas dan Deportasi

Sebagai langkah tegas, Imigrasi Soetta telah mendeportasi ketiga laki-laki warga negara Tiongkok tersebut. Eksekusi deportasi dilaksanakan, Jumat, 26 Juni 2026, dengan menggunakan penerbangan rute Jakarta (CGK)-Guangzhou (CAN).

"Selain dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi, CS, FG dan CX juga diusulkan masuk ke dalam Daftar Penangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Saat ini, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen untuk tidak lengah dan terus memutus rantai perdagangan orang berkedok pernikahan ini secara menyeluruh.

"Kita masih akan terus melakukan pendalaman sebagai mengungkap keterlibatan pihak lain,"(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Kakak-Beradik-Asal-Siak-Borong-Enam-Emas-Kejurnas-Tenis-Junior-di-Padang

SIAK - Prestasi luar biasa ditorehkan dua atlet tenis junior asal Kabupaten Siak. Kakak beradik, Oemar Syareeq Hibrizi dan Barra Khaleev Abbasy sukses mendominasi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) TDP IMTC Nassau dan IMTC Semen Padang Cup di Kota Padang, Sumatera Barat, Juni 2026.

Siswa SMP Negeri 2 Siak ini tampil impresif dengan menumbangkan sejumlah petenis muda dari berbagai provinsi. Menariknya, di salah satu nomor tunggal, partai puncak justru mempertemukan keduanya dalam duel sesama saudara kandung.

Ayah kedua atlet, M Nur Al Amin Putra mengaku momen final tersebut menjadi pengalaman paling bersejarah bagi keluarganya. Ia bersama sang istri menyaksikan langsung kedua putranya bertanding memperebutkan gelar juara pertama.

"Alhamdulillah, anak kedua kami, Barra Khaleev Abbasy, menjadi juara pertama dan meraih medali emas. Sementara anak pertama kami, Oemar Syareeq Hibrizi, menjadi juara kedua dan memperoleh medali perak pada Kejurnas IMTC Semen Padang Cup," urainya, Senin (29/6/2026).

Sejak awal kejuaraan, ia bersama istri terus mendampingi anak-anaknya guna memberikan motivasi langsung dari pinggir lapangan.

Perjuangan hebat juga ditunjukkan Barra saat berhadapan dengan atlet asal Bogor, Al Zauki yang berstatus sebagai pemain tim nasional Indonesia. Barra sukses mengunci kemenangan telak pada final tunggal Kejurnas IMTC Nassau dengan skor 6-2 dan 7-5.

Tidak hanya berjaya di sektor tunggal, Oemar dan Barra juga tampil tangguh di nomor ganda putra kelompok umur 14 tahun. Pasangan sedarah ini berhasil mengawinkan gelar juara pada dua seri turnamen bergengsi tersebut."Alhamdulillah, di dua event ini anak kami juga meraih emas di nomor ganda. Kami pulang ke Siak membawa enam medali emas, satu medali perak, dan satu medali perunggu," paparnya.

Keberhasilan membawa pulang total delapan medali ini langsung mendapat sorotan positif dari pimpinan olahraga daerah. Ketua KONI Siak, Syamsurizal berharap pencapaian gemilang ini mampu memacu semangat atlet muda lainnya untuk terus mengukir prestasi hingga level dunia.

"Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian luar biasa oleh anak-anak Siak. Semoga mereka tidak hanya meraih juara di tingkat nasional, tetapi juga mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional," ungkapnya.

Pihaknya memastikan selalu memberikan dukungan penuh terhadap program pembinaan bakat usia dini agar kejayaan olahraga daerah ini semakin bersinar ke depannya. (goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Orang-orang-Bermasker-Keluar-Masuk-Rumah-Sekda-Kuansing

TELUKKUANTAN �" Sejumlah orang terlihat keluar masuk ke rumah Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau pada Senin (29/6/2026) siang. Mereka keluar dari mobil berwarna hitam yang terpakir di halaman rumah dinas tersebut.

Salah seorang pria yang keluar rumah terlihat menggenakan rompi berwana coklat. Tapi tidak ada terlihat tulisan KPK. Hanya saja, di lengan kanan pria itu terdapat bendera merah putih.

Dari pantauan GoRiau.com, kediaman Sekda Kuansing tertutup sejak pukul 11.00 WIB. Satpol PP yang berjaga tidak mau membukakan pintu gerbang.

"Bapak ada tamu, tidak boleh masuk," ujar anggota Satpol PP yang berjaga. GoRia.com mencoba bernegosiasi agar dibukakan pintu, namun tetap tidak dibukakan.

"Perintah tamu Bapak," jawab petugas Satpol PP tersebut.

Sementara itu, Polres Kuansing juga melarang wartawan untuk masuk dengan alasan perintah pimpinan.

Tertutupnya rumah Dinas Sekda Kuansing dan Mapolres Kuansing mengindikasikan adanya aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:27:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Pramono-Spill-Strategi-Bereskan-2-Proyek-Mangkrak-Puluhan-Tahun-di-Jakarta--

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bicara kiat menyelesaikan dua proyek mangkrak di Jakarta, yaitu proyek monorel di Jalan Rasuna Said dan proyek Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Dia mengatakan ada risiko tinggi yang harus diambil saat membereskan dua proyek yang sudah lama mangkrak di Jakarta itu.

"Saya ingin memberikan contoh sesuai dengan judul dari tema besar kita, 'Berani Mengambil Keputusan, Cerdas Mengelola Risiko'," kata Pramono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dia mencontohkan penanganan proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said yang telah mangkrak selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, banyak pihak semula ragu proyek itu bisa diselesaikan.

"Ada proyek yang sudah mangkrak 21 tahun lebih, hampir 22 tahun, yaitu proyek monorel di Jalan Rasuna Said," ujarnya.

Pramono menjelaskan sejak awal berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta sebelum mengambil keputusan. Dengan pendekatan tersebut, Pemprov DKI akhirnya berani menyelesaikan persoalan yang selama ini tak kunjung tuntas.

"Ketika saya berkonsultasi awal-awal dengan beliau, semua orang tidak pernah membayangkan bahwa proyek ini bisa terselesaikan. Tetapi karena saya dan kemudian juga Pak Kajati berani mengambil keputusan dan risikonya kita kelola, alhamdulillah sekarang Jalan Rasuna Said itu 109 tiang monorel, 3,8 kilometer sudah selesai," ungkapnya.

Pernyataan itu merujuk pada proyek penataan Jalan HR Rasuna Said yang telah diresmikan usai pembongkaran tiang monorel mangkrak. Ia bahkan menyinggung fenomena banyak pihak yang kemudian mengaku ikut berjasa setelah proyek tersebut rampung.

"Kalau sudah selesai semua orang ngaku-ngaku ikut berjasa untuk menyelesaikan itu. Itulah kehidupan kita. Itulah birokrasi kita," ucap Pramono.

Pramono juga mengungkap cerita di balik penyelesaian persoalan lahan RS Sumber Waras. Proyek ini juga sempat mangkrak usai lahannya dibeli Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

Ia mengatakan proses penyelesaian dilakukan melalui konsultasi dengan Kejaksaan Agung, Kejati DKI, KPK, hingga BPK sehingga memberikan kepastian hukum sebelum pembangunan dilanjutkan.

"Begitu mendapatkan kepastian, saya mendapatkan keyakinan, ini harus selesai. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras," ujarnya.

Pramono menegaskan risiko dalam mengambil keputusan memang tinggi. Namun, menurutnya, risiko itu dapat dikelola selama pejabat yang mengambil keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi.

"Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi. Begitu punya beban pribadi, Saudara pasti tidak akan bisa mengelola itu dengan baik," tegas Pramono.

Dia mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Setiap rupiah yang ada di APBD kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekadar menyelesaikan serapan anggaran, tetapi apa pun yang akan dikeluarkan itu harus bisa membawa manfaat bagi kita semua,"(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:06:00 +0700