Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Wed, 08 Jul 2026 11:43:26 +0700 Wed, 08 Jul 2026 11:43:26 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update Komisi II DPR RI Desak BPN Benahi Sistem Layanan Pertanahan https://www.spiritriau.com/Politik/Komisi-II-DPR-RI-Desak-BPN-Benahi-Sistem-Layanan-Pertanahan
JAKARTA â€" Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera membenahi tata kelola pelayanan pertanahan di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul banyaknya pengaduan masyarakat terkait ketidakpastian waktu, biaya, dan alur proses layanan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menekankan bahwa kualitas pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat bergantung pada sistem yang dibangun oleh BPN. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi prioritas utama.


"Mau cepat, aman, transparan, maupun soal biaya, pada akhirnya sangat ditentukan oleh sistem yang dibangun BPN," ujar Bahtra dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN dan Pengurus Pusat Ikatan PPAT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Bahtra meminta ATR/BPN menetapkan standar layanan yang memuat kepastian waktu penyelesaian pada setiap tahapan. Selain itu, PPAT didorong untuk memberikan informasi alur serta estimasi waktu yang transparan kepada masyarakat.


"Pelayanan publik harus semakin transparan, akuntabel, dan tidak boleh dipersulit," (goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 11:15:00 +0700 Prabowo Cerita Jejak Sejarah Indonesia-India di Depan PM Modi https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Prabowo-Cerita-Jejak-Sejarah-Indonesia-India-di-Depan-PM-Modi
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bercerita hubungan antara Indonesia dan India telah terjalin selama ratusan tahun melalui sejarah, peradaban, dan budaya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri jamuan bersama komunitas India di Indonesia yang turut dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta, Senin (7/7).Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sejak dahulu memiliki kedekatan historis dengan India. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia selalu mempelajari dan mencontoh berbagai hal baik yang berasal dari negara tersebut.

"Sesungguhnya, peradaban kita, budaya kita, selama ratusan tahun sangat dipengaruhi oleh peradaban India," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan pengaruh peradaban India masih terasa hingga saat ini. Salah satu wujudnya dapat ditemukan dalam bahasa Indonesia yang banyak menyerap kosakata Sanskerta, serta penggunaan nama-nama masyarakat Indonesia yang terinspirasi dari bahasa Sanskerta.

"Bahasa kita, saya kira sekitar 50 persen berasal dari Sanskerta. Banyak nama kita adalah nama-nama Sanskerta. Karena itu ada kedekatan di antara kita, dan kami menyambut kerja sama yang lebih erat," tutur Presiden.

Kepala Negara menyebut kedekatan antara Indonesia dan India terus berlanjut ketika keduanya menjadi negara modern dan merdeka. Sebagai salah satu buktinya, Presiden ke-1 RI Soekarno pernah menjadi tamu kehormatan pada perayaan pertama Hari Republik India pada 1950.

Kehormatan itu berlanjut pada masa kepemimpinan Prabowo, ketika dirinya juga menjadi tamu kehormatan pada perayaan Hari Republik India pada 26 Januari 2025.

"Saat itu saya baru tiga bulan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, tepatnya pada 20 Oktober. Saya merasa sangat terhormat," jelas dia.

Fondasi Kerja Sama
Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan India.

Dirinya berharap kedekatan sejarah dan budaya antara kedua negara dapat menjadi fondasi untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang pada masa mendatang.

"Karena itu kami menyambut kerja sama yang lebih erat. Sekali lagi, terima kasih banyak telah mengundang saya untuk bergabung bersama Anda malam ini,"(liputan6)
]]> Wed, 08 Jul 2026 11:13:00 +0700 Wali Kota Bima NTB Bantah Lantik Istri dan Ipar Jadi Pejabat https://www.spiritriau.com/Politik/Wali-Kota-Bima-NTB-Bantah-Lantik-Istri-dan-Ipar-Jadi-Pejabat
Mataram - Usai ramai jadi pembicaraan, Wali Kota Bima A Rahman H Abidin akhirnya buka suara. Dirinya membantah telah melantik istri dan iparnya menjadi pejabat. Rahman mengklaim pelantikan istrinya telah sesuai dengan ketentuan dan tekah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).Rahman mengatakan, pelantikan istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima telah melalui mekanisme yang berlaku.

"Sudah ada izin peraturan teknis dari BKN. Tanpa itu kami tidak bisa melakukan pelantikan, bisa-bisa dibekukan hak kepegawaian daerah," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan istrinya telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) selama 33 tahun dan menduduki jabatan administrator (eselon III) sejak 2016, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bima.

Menurut Rahman, Badrah sempat dinonaktifkan dari jabatan struktural menjadi staf setelah dirinya kalah dalam Pilkada 2018. Karena itu, pelantikan tersebut merupakan pengembalian ke jabatan sebelumnya, bukan promosi ke jabatan yang lebih tinggi.

"Istri saya sejak 2016 sudah eselon III. Tapi karena saya kalah Pilkada 2018, istri saya kemudian dinonjobkan menjadi staf. Posisinya yang dulu sekarang saya kembalikan, bukan naik ke eselon II," katanya.

Ia menambahkan istrinya telah meniti jenjang karier sebagai ASN, mulai dari staf, kepala seksi, kepala bidang, hingga kembali menduduki jabatan administrator sesuai ketentuan pengembangan karier ASN.

Rahman juga membantah informasi yang menyebut dirinya melantik iparnya sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

"Kalau lantik ipar, tidak ada ipar. Jadi, kalau ipar, itu fitnah," tegasnya.

Ia menyayangkan beredarnya informasi di media sosial yang menyebut dirinya melantik sejumlah anggota keluarga tanpa konfirmasi, karena dinilai dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

"Ya, saya ambil hikmahnya saja dari semua kejadian ini," (liputan6)
]]> Wed, 08 Jul 2026 11:11:00 +0700 Ketua DPW PSI Kalsel Minta Kaesang Lantik Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina https://www.spiritriau.com/Nasional/Ketua-DPW-PSI-Kalsel-Minta-Kaesang-Lantik-Jokowi-Jadi-Ketua-Dewan-Pembina
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah serta pelantikan ketua DPW PSI dan DPD PSI se-kalimantan Selatan Selasa 7 Juli 2026. Acara ini turut dihadiri Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

Salah satu agenda penting dalam Rakorwil sendiri adalah pelantikan pengurus DPW PSI Kalsel. DPW PSI Kalsel kini dinakhodai oleh Mustohir Arifin sebagai Ketua DPW, sementara posisi Sekretaris DPW diisi Aulia Rachman.Saat memberikan pidato ketua Mustohir Arifin meminta Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk melantik Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI.

"Mas Ketum, kami sepakat seluruh pengurus DPW, DPD, DPC serta seluruh kader PSI se-Kalimantan Selatan meminta Bapak H. Ir. Joko Widodo segera dilantik menjadi Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Setuju ya,” tegas Mustohir Arifin dikutip Selasa (7/7).

Menanggapi ucapan Ketua DPW PSI Kalsel, Kaesang menyatakan juga belum melantik tokoh senior Rusdi Masse Mappasessu, tapi sudah didesak melantik Ketua Dewan Pembina. Namun ia berkelakar bahwa presiden ke-7 Joko Widodo.

"Saya saja belum melantik Pak Rusdi Masse tapi sudah ditanya juga mengenai beliau. Insya Allah bahkan belum dilantik pun, beliau sudah ikut bekerja bersama PSI kemarin,” kata Kaesang.

Kaesang berjanji akan membawa Presiden ke-7 Joko Widodo untuk memberi semangat masyarakat Kalimantan Selatan untuk dapat memenangkan Pemilu 2029.

"Insya Allah beliau akan datang untuk memberikan semangat memberi kekuatan baru untuk teman-teman di sini semua,” tutup Kaesang.

Dalam acara Rakorwil yang dilaksanakan di hotel Grand Maya Banjarbaru ratusan kader PSI mengikuti pembekalan strategi pemenangan PSI dalam pemilihan umum.

Seperti diketahui, Kaesang menghadiri agenda penting yakni pelantikan pengurus DPW PSI Kalsel dan DPD PSI kabupaten-kota se-Kalsel. Ia tak sendiri, Kaesang didampingi Wasekjen DPP PSI Andi Saiful Haq, Bendahara DPP PSI, Fenty Noverita dan sejumlah pengurus DPP lainnya.

Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan mengikuti pembekalan strategi pemenangan dalam pemilihan umum (pemilu). Agenda ini sendiri merupakan rangkaian dari Rakorwil DPW PSI Kalsel.(merdeka.com)
]]> Wed, 08 Jul 2026 10:45:00 +0700 Batin Tenayan Temui Pansus DPRD Riau Minta Mafia di Tanah Ulayat Ditindak https://www.spiritriau.com/Hukrim/Batin-Tenayan-Temui-Pansus-DPRD-Riau-Minta-Mafia-di-Tanah-Ulayat-Ditindak--
PEKANBARU - Datuk Batin Tenayan, Ujang Alinun bersama rombongan mendatangi Panitia Khusus (Pansus) Tanah Ulayat dan Pemanfaatan Tanah Ulayat DPRD Riau untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di kawasan tanah ulayat Tenayan, Selasa (7/7/2026).

Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung Pimpinan Pansus Tanah Ulayat DPRD Riau, Edi Basri.

Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan terkait pengelolaan tanah ulayat, dugaan praktik mafia tanah hingga kriminalisasi masyarakat adat menjadi pembahasan utama.



Edi Basri mengatakan Pansus Tanah Ulayat DPRD Riau prihatin terhadap maraknya praktik mafia tanah yang diduga melibatkan oknum tertentu, termasuk oknum pemuka adat, sehingga merugikan masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat.

Menurutnya, Pansus berkomitmen mengusut berbagai persoalan tersebut agar tidak terus berulang. Selain itu, pihaknya juga memberi perhatian terhadap dugaan kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah ulayat.

"Kami prihatin dengan adanya mafia tanah yang bermain bersama oknum-oknum tertentu. Persoalan ini menjadi perhatian serius Pansus, termasuk jika ada masyarakat yang dikriminalisasi saat memperjuangkan haknya," ujar Edi Basri.

Ia menjelaskan, pengakuan terhadap tanah ulayat memiliki persyaratan yang jelas. Di antaranya telah ditetapkan oleh pemerintah, mendapatkan penetapan melalui Surat Keputusan Gubernur, memiliki pemetaan wilayah yang jelas, serta mendapat pengesahan dari Lembaga Adat Melayu Riau.

Sementara itu, Datuk Batin Tenayan Ujang Alinun berharap kehadiran Pansus DPRD Riau dapat memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat Tenayan. Ia ingin tanah ulayat tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat adat.



Selain itu, ia juga meminta DPRD Riau membantu menyelesaikan persoalan mafia tanah yang disebut masih terjadi di kawasan Tenayan Raya dan merugikan masyarakat pemegang hak ulayat.

Ujang Alinun menyebutkan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau, luas tanah ulayat Tenayan mencapai lebih dari 18 ribu hektare. 

Karena itu, ia berharap seluruh kawasan tersebut dapat terlindungi dan dikelola sesuai aturan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat adat, bukan justru dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak.(tribunpekanbaru)
]]> Wed, 08 Jul 2026 10:42:00 +0700 Tim SAR Temukan Korban Tewas Kapal Pompong Tenggelam di Siak https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Tim-SAR-Temukan-Korban-Tewas-Kapal-Pompong-Tenggelam-di-Siak
SIAK â€" Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari tiga korban tenggelamnya kapal pompong di Pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Selasa (7/7/2026). Korban bernama Desmon ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara pencarian terhadap dua korban lainnya masih terus dilakukan.

Kepala Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi, mengatakan proses pencarian masih difokuskan di sekitar lokasi kejadian dengan melibatkan tim gabungan.

"Satu korban tenggelamnya kapal pompong di Pelabuhan Tanjung Buton sudah berhasil ditemukan. Korban atas nama Desmon ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara dua korban lagi masih dalam pencarian,” katanya.Usai ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju Puskesmas Sungai Apit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

“Jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan,” ujarnya.

Basarnas memastikan operasi pencarian terhadap dua korban yang masih hilang akan terus dilanjutkan. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi tenggelamnya kapal dan akan memperluas area pencarian apabila korban belum juga ditemukan.“Kami juga berkoordinasi dengan Wakil Bupati Siak Bapak Syamsurizal dalam operasi pencarian korban lainnya,” sebutnya.

Sebelumnya, Kantor Basarnas Pekanbaru menerima laporan kecelakaan kapal berupa tenggelamnya kapal pompong di Pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 00.00 WIB.

Informasi awal diterima dari petugas Perusahaan Pelayaran Tujuh Samudra. Saat kejadian, kapal pompong tersebut sedang melakukan pemeriksaan draft survei pada kapal MV HIMALA.“Namun, akibat arus yang cukup kuat, kapal pompong terseret ke bawah kapal tongkang yang sedang bersandar di sisi MV HIMALA hingga menyebabkan kapal tenggelam,” katanya.

Menerima laporan tersebut, Basarnas Pekanbaru langsung mengerahkan 10 personel tim rescue menuju lokasi yang berjarak sekitar 103 kilometer dari Kantor SAR Pekanbaru.

“Operasi pencarian akan difokuskan di sekitar LKP (Last Known Position) dengan metode pencarian di permukaan,” ujarnya.

Hingga Selasa malam, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap dua korban yang belum ditemukan dengan harapan seluruh korban dapat segera dievakuasi.(halloriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 10:35:00 +0700 Direktur Baru BSP Dilantik, Bupati Siak Minta Langsung Kerja, Tuntaskan Tiga PR Besar Perusahaan https://www.spiritriau.com/Politik/-Direktur-Baru-BSP-Dilantik--Bupati-Siak-Minta-Langsung-Kerja--Tuntaskan-Tiga-PR-Besar-Perusahaan
PEKANBARUâ€" Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., menegaskan Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang baru dilantik, Robi Junipa, harus segera bekerja menuntaskan berbagai persoalan strategis perusahaan, mulai dari pembenahan manajemen, penyelesaian Komitmen Kerja Pasti (KKP), hingga pembangunan jaringan pipa.

Pesan itu disampaikan Afni usai mengambil sumpah dan melantik Robi Junipa sebagai Direktur PT BSP masa jabatan 2026â€"2031 di Pekanbaru, Selasa (7/7/2026). Pelantikan mengusung tema "Satu Arah, Satu Komitmen, Satu Hasil, Memanjang Tapak, Mengangkat Marwah."

"Saudara Robby, tadi di hadapan Kepala SKK Migas kita sudah berjanji. Hari ini Saudara telah dilantik, maka detik berikutnya adalah saatnya bekerja keras. Ada amanah besar yang harus ditunaikan agar BSP menjadi perusahaan yang lebih baik," kata Afni.

Jabatan Direktur BSP, ucap Afni, bukan sekadar posisi, melainkan amanah untuk menjaga marwah perusahaan daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat Siak dan Riau.

"Jabatan ini bukan sekadar posisi. BSP adalah marwah anak negeri, warisan para pemimpin terdahulu yang harus kita jaga bersama," ujarnya.

Afni mengakui tantangan yang dihadapi BSP saat ini tidak ringan. Meski harga minyak dunia sedang meningkat, biaya produksi juga ikut naik. Selain itu, persoalan sosial, operasional, hingga kebutuhan investasi masih menjadi pekerjaan rumah perusahaan.

Bupati perempuan pertama di Siak itu menekankan ada tiga agenda prioritas yang harus segera diselesaikan. Pertama, melakukan pembenahan manajemen perusahaan agar kinerja BSP semakin profesional.

Kedua, menuntaskan kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP) yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas.

"Bangun komunikasi yang baik dengan seluruh kementerian dan yakinkan bahwa BSP mampu melaksanakannya," tegasnya.

Prioritas ketiga, sambung Afni, adalah percepatan pembangunan jaringan pipa yang dinilai penting untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi migas.

"Jangan menunggu tahun depan. Kita ingin persoalan ini selesai tahun ini agar biaya produksi dapat ditekan dan produksi meningkat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Afni juga mengingatkan seluruh jajaran BSP agar mengakhiri segala bentuk perpecahan internal dan mendukung kepemimpinan direktur yang baru.

Tidak ada lagi kubu-kubuan atau kotak-kotakan. Hari ini BSP memiliki nahkoda baru. Semua harus bersatu mendukung kepemimpinan yang baru,"(rtc)
]]> Wed, 08 Jul 2026 10:33:00 +0700 Forum Mahasiswa Riau-Jakarta Minta Kapolri Usut Pelaku Perusakan DAS Rokan Kiri di Rohul https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Forum-Mahasiswa-Riau-Jakarta-Minta-Kapolri-Usut-Pelaku-Perusakan-DAS-Rokan-Kiri-di-Rohul
JAKARTA-Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan Riau-Jakarta mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera mengusut dugaan perusakan lingkungan hidup di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Kiri, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang berlokasibdi Kecamatan Bonai Darussalam, berpotensi menyebabkan abrasi sungai dan kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.

Desakan itu disampaikan melalui aksi penyampaian aspirasi kepada Kapolri dengan membawa empat tuntutan, Selasa (7/7/2016).

Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan Riau-Jakarta meminta Kapolri memerintahkan Kabareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran lingkungan tersebut, membentuk tim khusus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, memanggil serta memeriksa seluruh pihak yang berkaitan, dan menjamin proses penegakan hukum dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara.

Ketua Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan Riau-Jakarta, Ahmad Zarkasi, mengatakan dugaan kerusakan lingkungan di kawasan DAS Rokan Kiri harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Menurutnya, kawasan DAS memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi sumber kehidupan masyarakat sehingga setiap dugaan pelanggaran wajib ditindaklanjuti secara profesional.

“Kami mendesak Kapolri agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan perusakan lingkungan di DAS Rokan Kiri yang diduga melibatkan aktivitas PT APSL,"ungkapnya.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada laporan atau pengaduan semata, tetapi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang objektif, profesional, dan transparan. Jika ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegas Ahmad Zarkasi.

Ia menambahkan, langkah tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Kami berharap proses penanganan perkara ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan penegakan hukumnya. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan perlindungan terhadap lingkungan hidup benar-benar menjadi prioritas,” tambahnya.

Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan Riau-Jakarta menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut hingga adanya kepastian hukum.

Organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

Terpisah, Menejer PT. APSL Ponijan saat dikonfirmasi perihal tuntutan dan tudingan Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan Riau-Jakarta, dihubungi melalui selulernya di nomor +62 812-6816-XXXX, belum merespon. Bahkan pesan pribadi melalui WhatsApp juga belum dibalas.(rtc)
]]> Wed, 08 Jul 2026 10:31:00 +0700 Petani Apresiasi PTPN IV Lindungi Harga Sawit Mitra Plasma Saat Gejolak Pasar https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Petani-Apresiasi-PTPN-IV-Lindungi-Harga-Sawit-Mitra-Plasma-Saat-Gejolak-Pasar
PEKANBARU - Petani sawit yang bermitra dengan PTPN IV PalmCo mengapresiasi komitmen perusahaan dalam menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) pada saat fluktuasi pasar yang sempat menekan harga sawit petani di berbagai daerah beberapa waktu lalu.

Ketua Koperasi Produsen Makarti Jaya, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Hadiyanto, mengatakan petani plasma merasakan langsung manfaat pola kemitraan dengan PTPN IV, terutama ketika harga sawit di tingkat petani mengalami penurunan kala itu.

Menurut dia, saat banyak petani swadaya terdampak anjloknya harga TBS, PTPN IV tetap menyerap hasil panen petani mitra dengan harga yang lebih stabil dan jauh di atas harga pasar.

“Kami dan segenap petani mitra PTPN IV Regional III Sei Tapung sangat bersyukur menjadi bagian dari PTPN IV. Saat petani swadaya sangat terimbas dengan anjloknya harga, kami masih bisa tersenyum karena harga tetap stabil,” kata Hadiyanto di sela-sela diskusi panel menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pertanian, BPDP, serta Aspekpir pada peluncuran buku "Setiyono, Kisah dan Rahasia Sukses Petani Sawit Plasma Transmigrasi" di Pekanbaru, Rabu (01/07/27).

Ia menjelaskan, selisih harga pembelian TBS yang diterima petani mitra dibandingkan pabrik kelapa sawit (PKS) lain di sekitar wilayahnya cukup signifikan, yakni berkisar antara Rp600 hingga Rp1.000 per kilogram.

Perbedaan harga tersebut, lanjut dia, memberikan kepastian pendapatan bagi petani, terutama ketika produktivitas kebun sedang mengalami penurunan akibat faktor usia tanaman maupun kondisi cuaca.

“Kebijakan harga yang diterapkan PTPN IV sangat membantu petani anggota kami. Di saat tren produksi sedang menurun dan harga di PKS lain anjlok, PTPN tetap hadir dengan harga yang stabil. Pendapatan petani menjadi lebih aman,” ujarnya.

Hadiyanto mengatakan Koperasi Produsen Makarti Jaya saat ini mengelola kebun plasma seluas 731 hektare dan telah menjadi mitra PTPN IV selama lebih dari tiga dekade. Petani anggota koperasi bahkan telah memasuki siklus kedua budidaya sawit setelah mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2019.

Menurut dia, pengalaman panjang bermitra dengan PTPN IV membuktikan bahwa kemitraan tidak hanya memberikan jaminan pasar bagi hasil panen petani, tetapi juga meningkatkan produktivitas kebun melalui pendampingan teknis dan penerapan praktik budidaya terbaik.

Ia berharap kemitraan tersebut dapat terus berlanjut, terutama dalam menjaga stabilitas harga TBS dan pendampingan kepada petani melalui penerapan best management practices sehingga produktivitas kebun dan kesejahteraan petani terus meningkat.

“Kami berharap PTPN tetap membeli TBS kami dengan harga yang telah disepakati setiap pekannya bersama pemerintah daerah dan terus mendampingi petani. Kemitraan ini sudah terbukti saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi petani,” katanya.

Ia juga mengajak petani swadaya untuk mempertimbangkan pola kemitraan sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Menurut dia, di tengah perkembangan industri sawit yang semakin kompetitif, kemitraan dengan perusahaan yang memiliki pengalaman panjang dan tata kelola yang baik menjadi salah satu kunci agar petani mampu bertahan menghadapi dinamika pasar.

Stabilitas harga yang dirasakan petani mitra tersebut dinilai semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit nasional untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi, termasuk implementasi mandatori biodiesel B50. Dengan produktivitas yang terjaga dan kepastian harga di tingkat petani, kemitraan antara perusahaan dan petani diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.

Sebelumnya sempat terjadi penurunan harga sawit petani dipicu kepanikan sebagian pelaku industri menyusul transisi kebijakan ekspor satu pintu dan praktik Pabrik Kelapa Sawit yang membeli di bawah harga acuan.

Dampaknya paling dirasakan petani swadaya yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan maupun pabrik pengolahan. Di sejumlah daerah, harga TBS sempat merosot jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.

Di tengah sorotan terhadap ratusan PKS swasta tersebut, sub holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo memastikan aktivitas pembelian TBS dari masyarakat tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan hingga April 2026 perusahaan telah menyerap sekitar 1,03 juta ton TBS dari masyarakat dan mitra. Volume tersebut meningkat 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Jatmiko, keberlanjutan serapan TBS menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat di sentra-sentra perkebunan sawit.

"Peningkatan volume serapan ini berjalan beriringan dengan penerapan standar mutu yang jelas. Hingga April 2026, perolehan rendemen CPO kami terjaga di angka 18,69 persen," ujarnya.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyudha menambahkan, perusahaan terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di berbagai wilayah operasional untuk memastikan pelaksanaan ketentuan harga sesuai regulasi pemerintah.

Menurut dia, keberadaan perusahaan milik negara di sektor sawit tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas tata niaga ketika pasar mengalami gejolak.

"PTPN IV PalmCo terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan untuk memastikan implementasi Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Kehadiran BUMN di daerah harus menjadi referensi harga yang wajar dan jangkar pengaman tata niaga, terutama saat pasar sedang mengalami gejolak,"(rtc)
]]> Wed, 08 Jul 2026 10:25:00 +0700 5 Makanan yang Dapat Merusak Ginjal, Wajib Waspada! https://www.spiritriau.com/Kesehatan/5-Makanan-yang-Dapat-Merusak-Ginjal--Wajib-Waspada-
MAKANAN yang dapat merusak ginjal wajib diketahui. Dengan begitu, kamu bisa lebih menghindari atau mengurangi jumlah makanan dalam daftar ini untuk dikonsumsi setiap harninya demi kesehatan ginjal.

Pasalnya, ginjal sendiri merupakan organ penting yang berfungsi menyaring limbah dan kelebihan cairan dari dalam darah, menjaga keseimbangan elektrolit, serta membantu mengatur tekanan darah. Agar fungsinya tetap optimal, menjaga pola makan menjadi salah satu langkah yang tidak boleh diabaikan.Meski tidak ada makanan yang secara langsung merusak ginjal pada orang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu secara berlebihan dapat meningkatkan beban kerja ginjal. Hal ini juga bisa memperbesar risiko gangguan ginjal, terutama pada orang yang memiliki hipertensi, diabetes, atau penyakit ginjal kronis.

Dilansir dari Health Line, berikut 5 jenis makanan yang sebaiknya dibatasi untuk menjaga kesehatan ginjal:

1. Makanan tinggi garam
Pertama, ada makanan tinggi garam. Contoh dari makanan ini adalah mi instan, keripik, makanan cepat saji, makanan kalengan, hingga aneka makanan olahan umumnya mengandung natrium dalam jumlah tinggi.Asupan garam yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Ini merupakan salah satu penyebab utama kerusakan ginjal.

2. Daging olahan
Kemudian, ada daging olahan. Makanan seperti sosis, nugget, ham, kornet, dan daging asap biasanya mengandung banyak natrium serta bahan pengawet.

Jika dikonsumsi terlalu sering, makanan ini dapat memberikan beban tambahan pada ginjal. Hal ini bisa meningkatkan risiko penyakit kronis.Ketiga, ada makanan tinggi gula. Makanan seperti kue, permen, biskuit, dan berbagai makanan penutup yang tinggi gula juga sebaiknya dibatasi.

Konsumsi gula berlebihan dalam jangka panjang dapat mengganggu metabolism. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, makanan tersebut juga bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang berdampak pada ginjal.

4. Makanan ultra-proses
Makanan ultra-proses umumnya mengandung kombinasi tinggi garam, gula, lemak jenuh, dan berbagai bahan tambahan. Pola makan yang didominasi makanan jenis ini dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, diabetes, dan gangguan ginjal.

5. Makanan tinggi lemak jenuh
Terakhir, ada makanan tinggi lemak jenuh. Gorengan, makanan cepat saji, serta makanan yang mengandung banyak lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dan risiko penyakit kardiovaskular.

Kesehatan jantung yang buruk juga dapat memengaruhi fungsi ginjal. Karena itu, kamu mesti mengurangi jenis makanan tersebut.

Selain mengurangi konsumsi makanan yang dapat membebani ginjal, beberapa kebiasaan juga penting diterapkan. Di antaranya adalah minum air putih sesuai kebutuhan tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan biji-bijian utuh.

Kamu juga perlu batasi garam, gula, dan makanan olahan. Rutin berolahraga dan menjaga berat badan ideal, tidak merokok, hingga mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah secara berkala, terutama jika memiliki faktor risiko juga penting dilakukan.(okezone)
]]> Wed, 08 Jul 2026 10:01:00 +0700 Anggota DPRD Pelalawan Sunardi Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Ijazah Palsu https://www.spiritriau.com/Hukrim/Anggota-DPRD-Pelalawan-Sunardi-Dituntut-4-Tahun-Penjara-dalam-Kasus-Ijazah-Palsu
PELALAWAN-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan menuntut anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Sunardi, dengan pidana penjara selama 4 tahun dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu atau ijazah milik orang lain.

Tuntutan dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Selasa (7/7/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Andry Simbolon bersama dua hakim anggota. Sementara tim JPU dipimpin oleh Rezi Dharmawan.

JPU menyatakan Sunardi terbukti melanggar Pasal 392 ayat (2) juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Sunardi dengan tuntutan pidana penjara selama empat tahun," ujar Rezi.

Rezi yang juga menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Pelalawan, mengatakan JPU menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan dalam perkara tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan penggunaan ijazah yang bukan milik Sunardi untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. 

Dalam persidangan terungkap Sunardi menggunakan ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai anggota DPRD Kabupaten Pelalawan periode 2019-2024 dan 2024-2029. Sementara untuk ijazah SD dan SMP,  Sunardi mengaku sudah hilang.

"Terdakwa (Sunardi) menggunakan ijazah paket C untuk mendaftar anggota DPRD 2019-2024 dan 2024-2029. Untuk ijazah SD dan SMPnya, dia mengaku di persidangan sudah hilang," sebut Rezi.

Rezi mengatakan, ijazah Paket C tersebut telah dibatalkan oleh Dinas Pendidikan pada 2019. Namun, Sunardi tetap menggunakannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Pelalawan.

Ijazah Paket C milik Sunardi disebut telah dibatalkan oleh Dinas Pendidikan Lampung, tempat ijazah tersebut diterbitkan.

"Sebenarnya tahun 2019 paket C itu sudah dibatalkan Dinas Pendidikan, namun terdakwa tetap menggunakan itu untuk mencalonkan diri di DPRD Pelalawan," ujarnya.

Dalam materi perkara, ijazah paket C yang digunakan Sunardi bermasalah karena terdapat perbedaan nama. Pada ijazah tertulis nama Sunardi bin Miyadi. Sedangkan sesuai KTP, namanya adalah Sunardi bin Mitro Samidi.

Di sisi lain, pengacara Sunardi yang mendampingi di persidangan, Deri Nahrudin Syukri menyampaikan, pihaknya memiliki pandangan berbeda atas tuntutan JPU. Namun, dia menyebut tuntutan tersebut merupakan kewenangan JPU.

"Kami punya pandangan berbeda, namun soal tuntutan (4 tahun pidana penjara) itu sah-sah saja," ucap Deri pada wartawan.

Deri mengatakan, timnya akan menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan untuk menjelaskan kondisi kliennya berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Deri meyakini bahwa Sunardi dapat di vonis bebas oleh majelis hakim. Ia menilai, tuntutan jaksa kabur dan tidak tepat, karena persoalan yang dipermasalahkan disebut terkait ijazah SMP, bukan ijazah SMA atau Paket C milik Sunardi.(cakaplah)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:57:00 +0700 Pemprov Riau Mantapkan Tata Kelola BUMD Lewat Sistem Digital Terintegrasi https://www.spiritriau.com/Teknologi/Pemprov-Riau-Mantapkan-Tata-Kelola-BUMD-Lewat-Sistem-Digital-Terintegrasi
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmen kuat untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih transparan dan akuntabel. Langkah strategis ini diwujudkan lewat penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) BUMD yang diyakini mampu melahirkan kebijakan berbasis data akurat.

Komitmen ini terlihat jelas dari kehadiran Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D saat mengikuti agenda Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data SIPD BUMD secara virtual dari Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/7/2026).


Direktur BUMD BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli menyebutkan bahwa pertemuan ini memiliki nilai strategis untuk menyamakan persepsi. Menurutnya, transformasi digital saat ini adalah kebutuhan mutlak dalam menciptakan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

"Kualitas kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh pengalaman, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan," ujarnya.


Yudia mengingatkan bahwa filosofi pendataan yang baik akan mendatangkan hasil yang baik pula. Analisis mendalam dari data yang rapi akan bermuara pada lahirnya kebijakan tepat sasaran bagi daerah.

"Dan kebijakan yang tepat akan mewujudkan BUMD yang sehat, profesional, produktif, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat maupun pemerintah daerah," urainya.

Kehadiran SIPD BUMD dirancang bukan sekadar sebagai aplikasi pelaporan rutin. Sistem ini akan berfungsi sebagai pondasi utama bagi pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis bukti, mengawasi operasional, hingga mengukur indikator kinerja perusahaan secara objektif.

"Data yang dihimpun melalui SIPD BUMD akan menjadi referensi penting dalam mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari perkembangan jumlah dan profil BUMD, kinerja keuangan dan operasional, tata kelola perusahaan, penyertaan modal daerah, kontribusi terhadap PAD, kualitas pelayanan publik, hingga tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha BUMD,” jelasnya.


Pemerintah pusat menargetkan sistem ini mampu menjadi panduan perumusan strategi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, termasuk kesiapan adaptasi di sektor transisi energi dan perbaikan layanan masyarakat ke depannya.

"Marilah kita bersama-sama mewujudkan ekosistem data BUMD yang berkualitas sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang semakin tepat sasaran, memperkuat kinerja BUMD, meningkatkan kontribusi terhadap PAD, serta pada akhirnya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Menanggapi arahan tersebut, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D menilai agenda dari Kementerian Dalam Negeri ini sangat sejalan dengan misi pembangunan Riau. Sistem terintegrasi akan memperkuat jangkauan pengawasan serta pembinaan BUMD secara komprehensif.

“Bagi Pemerintah Provinsi Riau, penguatan tata kelola BUMD merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan daerah sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD kita, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, jajaran Pemprov Riau menyatakan dukungan penuh terhadap operasional SIPD BUMD. Data mutakhir yang dikelola lewat sistem ini dinilai menjadi instrumen penentu dalam merumuskan arah pengembangan ekonomi yang membawa manfaat nyata bagi publik.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:54:00 +0700 Ambisi PSI Jadikan Jateng Kandang Gajah akan Hadapi Tantangan Berat Dominasi Banteng https://www.spiritriau.com/Nasional/Ambisi-PSI-Jadikan-Jateng-Kandang-Gajah-akan-Hadapi-Tantangan-Berat-Dominasi-Banteng-2
JAKARTA - Tekad kuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengubah peta kekuatan politik di Jawa Tengah (Jateng) menjadi kandang gajah memicu perdebatan. Langkah agresif partai ini dinilai harus berhadapan dengan tembok tebal dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki basis massa fanatik.

Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai usaha menggeser posisi PDIP di provinsi tersebut membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya finansial dan kampanye besar-besaran.


"Kalau PDIP digembosi, ya PDIP kan punya segmen sendiri. Enggak semudah itu juga," jelas Pangi, Selasa (7/7/2026).

Tantangan Identitas Politik

Membangun basis kekuatan yang solid memerlukan identitas politik yang jelas di mata pemilih. Pangi menyoroti bahwa PSI masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menemukan daya tarik utama yang membedakan mereka dari partai lain.

"PSI ini apa segmennya, kan nilai jualnya juga enggak ada sampai sekarang," urainya.

Faktor kedekatan emosional, rekam jejak, dan figur politik masih menjadi penentu utama arah suara masyarakat. Kompetisi ini dipastikan tidak akan berjalan mulus hanya dengan mengandalkan kekuatan modal logistik semata.

"Kalau kandang gajah mau menggeser kandang banteng ya enggak segampang itu, tidak mudah juga. Kecuali semua diukur bisa dari uang, tapi kan pemilih kita juga bisa terpengaruh oleh hal-hal yang lain selain uang," tambahnya.

Target Ambisius Menuju Parlemen
Dorongan menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung suara utama dicanangkan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Semangat ini digaungkan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) perdana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jateng di Kota Solo, Jateng, Kamis (8/1/2025).

Kaesang menginstruksikan seluruh jajaran kader dan pengurus partai untuk bekerja ekstrakeras menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.


"Jawa Tengah ini kandang gajah. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Tolong bantu kami bekerja dan bergerak bersama menuju Pemilu 2029," tegasnya.

Saat ini, kekuatan partai baru diwakili oleh 12 anggota DPRD di Jawa Tengah. Angka tersebut dianggap masih jauh dari ideal untuk wilayah dengan bobot politik strategis.

"Jujur saja, 12 kursi itu masih terlalu kecil untuk Jawa Tengah. Target kita ke depan 17 kursi di tingkat provinsi. Untuk kabupaten atau kota, minimal 100 fraksi harus terisi," paparnya.

Persiapan Safari Politik
Demi memuluskan target tersebut, konsolidasi terus dilakukan. Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo menyatakan kesiapannya melaporkan langsung kondisi di lapangan kepada Jokowi. Rencana safari politik Jokowi ke wilayah ini dijadwalkan berlangsung pertengahan Juli ini.

Berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan agenda keliling berjalan maksimal dan menjangkau basis-basis penting.

* Penjadwalan: "Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jateng, memastikan bahwa Jateng benar-benar sebagai 'kandang gajah'," terang Yogo.
* Usulan Rute: "Secepatnya, kita siapkan secepatnya. Kami akan kontak dengan tim, mudah-mudahan pertengahan Juli ini sudah bisa berjalan. Kami mengajukannya hampir 35 kabupaten/kota ya, tentu ini akan dipilih Bapak mana yang kira-kira akan didatangi," sambungnya.
* Kesiapan Struktur: "Kami melaporkan capaian kinerja DPW struktur seluruh Jawa Tengah yang sudah hampir 95 persen. Struktur mesin partai yang kami janjikan kami siap, hari ini kami laporkan ke Bapak," (goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:52:00 +0700 Polres Kepulauan Meranti Ciduk Dua Pria Hendak Transaksi Sabu di Selatpanjang https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polres-Kepulauan-Meranti-Ciduk-Dua-Pria-Hendak-Transaksi-Sabu-di-Selatpanjang
SELATPANJANG - Komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta melindungi masyarakat dari dampak merusak obat terlarang terus dibuktikan. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kepulauan Meranti berhasil mengamankan dua pria yang diduga hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Revolusi, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin (6/7/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Dalam penindakan tersebut, petugas menyita sembilan paket sabu dengan berat kotor sekitar 1,80 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya yang berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka yang diamankan berinisial MPP (46) warga Jalan Budaya dan B (46) warga Jalan Revolusi. Keduanya diduga kuat memiliki peran sebagai pengedar di lingkungan mereka.


Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH SIK MH melalui Kasat Resnarkoba, AKP Jimmy Andre, SH MH menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi dan keresahan masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika. Menindaklanjuti laporan warga tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan mendalam hingga bergerak ke lokasi sasaran.

Setibanya di tempat kejadian, petugas mencurigai dua pria dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan. Pemeriksaan dan penggeledahan pun langsung dilakukan dengan disaksikan oleh warga setempat.


"Hasil penggeledahan terhadap tersangka MPP ditemukan delapan paket sabu yang sempat dibuang ke bawah kakinya. Selanjutnya petugas kembali menemukan satu paket sabu yang dibungkus menggunakan tisu putih di dekat kaki tersangka," urainya.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi mendapati keterangan bahwa kedua pria tersebut tengah bersiap melakukan transaksi. Tersangka B diketahui berniat membeli sabu dari MPP. Lebih lanjut, MPP mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang berinisial Roni alias Atah Roni, yang saat ini telah lebih dahulu ditahan dalam perkara berbeda.

Selain menyita sembilan paket sabu, petugas turut mengamankan satu plastik klip bening ukuran sedang, selembar tisu putih, uang tunai sebesar Rp200 ribu, serta satu unit telepon genggam merek Vivo Y02s berwarna biru yang diduga kuat digunakan untuk melancarkan transaksi.

Kedua tersangka bersama seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Hasil tes urine menunjukkan keduanya positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Akibat perbuatannya, MPP dan B dijerat melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan narkotika demi menjaga tatanan sosial dan memulihkan keamanan lingkungan masyarakat. Warga juga diimbau untuk terus proaktif memberikan laporan apabila melihat aktivitas yang mencurigakan.

"Masyarakat bisa memberikan informasi ke pelayanan call center 110 Polres Kepulauan Meranti, cepat dan tanggap tanpa dipungut biaya,"(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:50:00 +0700 Kemensos Dorong Teluk Wondama Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Kemensos-Dorong-Teluk-Wondama-Bangun-Sekolah-Rakyat-untuk-Anak-Miskin
Jakarta - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). Pertemuan itu membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dukungan bagi masyarakat adat terpencil.

Audiensi tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui, Wakil Ketua III Amos Waropen, Staf Ahli Wakil Ketua II Heronimus Gewayanzare Keban, dan Staf Ahli Wakil Ketua III Arie Waropen.Sementara itu, Agus Jabo didampingi Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan dan Alif Kamal, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Gunawan, Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Jihat, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Septian, serta Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Soleman mengatakan DPRD Teluk Wondama datang untuk berkonsultasi mengenai langkah yang perlu didorong kepada pemerintah daerah, terutama terkait pembangunan Sekolah Rakyat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat adat terpencil.

“Kami berinisiatif dari DPRD. Karena kami melihat kalau eksekutif lambat, maka kami harus segera mengecek sendiri. Rakyat kami juga menunggu,” ujar Soleman.

Dia menjelaskan masih banyak masyarakat Teluk Wondama yang membutuhkan dukungan berupa rumah dan layanan dasar, termasuk warga di kawasan komunitas adat terpencil. Karena itu, DPRD ingin memperoleh arahan agar pemerintah daerah dapat segera menyiapkan proposal sesuai ketentuan.

Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menegaskan usulan program Komunitas Adat Terpencil (KAT) maupun Sekolah Rakyat harus diajukan oleh pemerintah daerah melalui bupati beserta perangkat teknis terkait. Menurutnya, DPRD berperan mengawal dan mendorong pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat dipetakan secara menyeluruh sebelum diusulkan ke pemerintah pusat.

“Harus ada proposalnya, Pak. Dan itu harus dari Pemkab. Nanti Bapak panggil Bupatinya, bersama Dinas Sosial dan dinas terkait, supaya mengajukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana,” kata Agus Jabo.

Agus Jabo juga menekankan seluruh program pengentasan kemiskinan kini harus mengacu pada DTSEN. Data tersebut menjadi dasar penyusunan berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bantuan sosial, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Sekolah Rakyat, program pemberdayaan, hingga Komunitas Adat Terpencil.

“Sekarang kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan dari pusat sampai daerah harus berbasis data itu. Kalau tidak menggunakan DTSEN nanti akan ada masalah,” ujarnya.

Dia menambahkan Kemensos mendapat mandat untuk terus memutakhirkan DTSEN. Untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan, sedangkan data PBI-JK diperbarui setiap bulan karena bersifat lebih dinamis.

Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga menyoroti kuota PBI-JK di Teluk Wondama yang dinilai masih bisa dioptimalkan. Menurutnya, masih tersedia sekitar 15 ribu kuota yang berpotensi dimanfaatkan melalui pemutakhiran DTSEN.

Dia meminta DPRD segera mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat agar data penerima bantuan diperbarui, termasuk memperbaiki persoalan inclusion error dan exclusion error. Langkah tersebut, lanjut Agus Jabo, juga dapat membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembiayaan jaminan kesehatan.

"Kalau kuotanya masih ada, silakan diusulkan. Itu bisa mengurangi beban APBD. Tolong sampaikan ke Bupatinya dan Dinsos supaya ini diurus," kata Agus Jabo.

Prioritaskan Sekolah Rakyat
Selain itu, Agus Jabo meminta DPRD Teluk Wondama mendorong percepatan usulan Sekolah Rakyat. Menurutnya, Papua dan Papua Barat masih membutuhkan lebih banyak titik Sekolah Rakyat karena wilayahnya luas dan masih banyak anak dari keluarga miskin yang belum terjangkau pendidikan.

“Kalau Teluk Wondama bisa mengusulkan, itu bagus sekali. Nanti kita prioritaskan karena ini Papua yang harus kita perhatikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep berasrama atau boarding school. Lahan yang dibutuhkan minimal 6,8 hektare dan harus bersertifikat milik pemerintah daerah atau pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Lahannya 6,8 hektare, sertifikatnya harus punya Pemda atau Pemprov. Tidak boleh punya masyarakat adat atau individu. Kalau punya masyarakat adat, silakan dihibahkan dulu dan diurus administrasinya,” kata Agus Jabo.

Soleman menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai lahan Sekolah Rakyat di Teluk Wondama. Terdapat lahan hibah masyarakat seluas sekitar 10 hektare yang dapat didorong untuk disiapkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Agus Jabo menyambut baik hal tersebut. Ia meminta agar proses administrasi segera diselesaikan agar Teluk Wondama dapat masuk dalam tahapan usulan pembangunan.

“Kalau bisa tahun ini luar biasa. Saya catat, dengan kehadiran Bapak di sini, sebulan ke depan sudah bisa mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dalam audiensi juga dibahas terkait usulan program KAT untuk Teluk Wondama telah ditindaklanjuti melalui asesmen Kementerian Sosial di dua kampung, yakni Kampung Sewar dan Yopmeos. Program tersebut direncanakan untuk 75 keluarga penerima manfaat dan sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan pada 2027.

“Untuk KAT ternyata sudah ditindaklanjuti karena Dinsos sudah mengajukan usulan. Totalnya 75 KPM di dua kampung. Sekarang sedang proses, mudah-mudahan tahun 2027 sudah operasional,” kata Agus Jabo.

Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta DPRD Teluk Wondama segera menindaklanjuti hasil audiensi bersama pemerintah daerah, terutama untuk pemutakhiran DTSEN, optimalisasi kuota PBI-JK, percepatan usulan Sekolah Rakyat, serta pengawalan program KAT.

“Bukan saatnya lagi kita hanya menikmati jabatan. Bapak harus berjuang untuk membebaskan masyarakat Teluk Wondama dari kemiskinan dan menjadi masyarakat yang sejahtera,”(liputan6)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:48:00 +0700 KPK Turun Tangan Kawal MBG https://www.spiritriau.com/Ekbis/KPK-Turun-Tangan-Kawal-MBG
Budi menambahkan, audiensi BGN dengan KPK merupakan tindak lanjut atas kajian Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK terkait program Makan Bergizi Gratis.

"Terlebih sebelumnya KPK melalui Direktorat Monitoring juga telah menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan terkait tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ungkap Budi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin menambahkan, dalam pertemuan pihaknya memberikan sepuluh rekomendasi kepada BGN. Sementara BGN melaporkan rencana kerja ke depan.

"Hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi tersebut," ucapnya.

BGN Isyaratkan Kerja Sama
Rombongan BGN yang dipimpin Kepala BGN, Nanik S. Deyang, tiba di KPK sekitar pukul 10.34 WIB. Dia datang bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Trenggono.

Agustina dan Trenggono tiba lebih dulu dengan menumpang mobil Toyota Alphard berwarna hitam.

Tidak ada pernyataan apa pun dari kedua wakil kepala BGN tersebut. Agustina dan Trenggono hanya melemparkan senyuman saat tiba di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara Nanik yang menumpangi mobil Toyota Aphard berwarna putih, mengaku kedatangannya untuk mengadakan kerja sama. Namun dia tak menyebut secara rinci perihal kerja sama tersebut.

"Ada kerja sama, kerja sama," kata Nanik saat ditanya agenda dan maksud kedatangan BGN.(liputan6)

 

]]> Wed, 08 Jul 2026 09:45:00 +0700 Polri: Satgas Damai Cartenz Masih Cukup Tangani Konflik Papua https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polri--Satgas-Damai-Cartenz-Masih-Cukup-Tangani-Konflik-Papua
Jakarta - Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol Fadil Imran menegaskan fondasi utama dalam pembangunan adalah keamanan. Dia mengatakan, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua telah berlandaskan hak asasi manusia (HAM).

"Oleh sebab itu, dalam berbagai kegiatan kepolisian, kami menciptakan keamanan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan. Tentu kami akan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif," ujar Fadil usai melakukan rapat koordinasi dengan TNI dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) di Kantor KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Fadil mengatakan, Polri tetap melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal di Papua sebagaimana di wilayah lain.

"Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, akan kami perbaiki. Pada prinsipnya, Polri telah memiliki Peraturan Kapolri (Perkap) terkait prinsip dan implementasi HAM dalam tugas kepolisian," ucap dia.

"Perkap Nomor 8 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi seluruh anggota kepolisian. Polri hadir untuk melindungi segenap warga sekaligus menghormati hak asasi manusia. Ini yang terus kami evaluasi ke depan," sambung Fadil.

 

Satgas Damai Cartenz
Fadil menegaskan, untuk saat ini belum perlu ada penambahan tim selain Satgas Operasi Damai Cartenz untuk menangani konflik di Papua.

"Tidak perlu membentuk tim tambahan, karena kolaborasi antara TNI-Polri di lapangan dalam konteks penegakan hukum untuk mengidentifikasi pelaku sudah berjalan dengan baik. Saya kira tidak perlu," ujar Fadil.

"Jadi, tim dari Satgas Operasi Damai Cartenz dan Satgas Gakkum sudah bekerja. Kami tinggal berkoordinasi di lapangan mengenai teknis untuk menemukan tersangkanya. Kalau ditanya soal waktu, saya kira kita semua ingin segera menemukannya," sambung dia.

Fadil memastikan saat ini kasus penembakan ibu hamil di Intan Jaya sedang ditangani oleh TNI.

"Terkait penegakan hukum sudah, untuk kasus pilot itu belum lagi proses. Terkait penembakan di Intan Jaya, itu sedang ditangani oleh teman-teman dari TNI," kata dia.

 

Pemulihan Keamanan
Fadil menjelaskan, terkait kegiatan pemulihan keamanan, TNI bersama Polri sedang melakukan pembersihan agar aktivitas penerbangan di distrik, tepatnya di lokasi kejadian, dapat kembali berjalan normal.

Langkah tersebut dilakukan setelah terjadi penembakan terhadap pesawat perintis di Lapangan Terbang Balinggama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Kamis, 2 Juli 2026. Pesawat tersebut merupakan milik PT AMA dengan registrasi PK-RCY.

"Itulah, pulih. Demikian juga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa," kata Fadil.

"Itu kegiatan pemulihan yang sudah kita lakukan. TNI bersama Polri mengirim personel ke sana untuk memulihkan keadaan, kemudian penegakan hukum berjalan beriringan. Itu yang dilakukan," (liputan6)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:42:00 +0700 Terima Delegasi BPK-ANAO, Puan Maharani Tekankan Pengawasan Keuangan Negara yang Adaptif https://www.spiritriau.com/Nasional/Terima-Delegasi-BPK-ANAO--Puan-Maharani-Tekankan-Pengawasan-Keuangan-Negara-yang-Adaptif
Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) yang merupakan tamu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam kesempatan tersebut, Puan menekankan pentingnya penguatan yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola Negara, termasuk ancaman keamanan siber.

Adapun delegasi ANAO datang bersama rombongan BPK RI yang dipimpin Ketua BPK RI, Isma Yatun pada Selasa (7/7). ANAO sendiri merupakan lembaga keuangan Negara di Australia seperti BPK RI. Auditor-General for Australia, Caralee McLiesh memimpin langsung kedatangan delegasi ANAO ke DPR RI.Pertemuan digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Saat menyambut rombongan BPK RI beserta delegasi ANAO, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dolfie OFP serta Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, dan Harris Turino.

"Kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan Dr. Isma Yatun dan Dr. Caralee McLiesh, beserta delegasi dari Australia," kata Puan saat menyambut rombongan BPK RI dan ANOA.

Menurut Puan, pertemuan ini akan mempererat hubungan baik Indonesia dan Australia, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik, dan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Indonesia dan Australia adalah mitra strategis yang memiliki hubungan erat yang terus berkembang. Selain bekerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan, saya melihat bahwa penguatan institusi publik juga merupakan area yang semakin penting untuk kita kembangkan bersama," tuturnya.

Puan menambahkan, hubungan yang baik antara BPK RI dan ANAO merupakan contoh nyata bagaimana kedua negara dapat saling belajar dan berbagi pengalaman dalam memperkuat tata kelola sektor publik. Ia juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat ANAO saat Komisi XI DPR RI berkunjung tahun lalu.

"Dari laporan yang kami terima, Komisi XI DPR pada kunjungan tersebut ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO berjalan dengan baik, khususnya di bidang pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan," ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menyinggung soal peran parlemen dalam memperkuat akuntabilitas publik. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kata Puan, DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Dalam menjalankan fungsi tersebut, kami memandang bahwa akuntabilitas publik merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institus negara," sebutnya.

"Bagi kami, kepercayaan publik hanya dapat dibangun jika institusi publik menjunjung tinggi integritas, menjalankan kewenangannya secara akuntabel, bekerja secara transparan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," imbuh Puan.Lebih lanjut, Puan berbicara soal berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pelayanan publik seperti BPK dan ANAO.

"Saat ini kita juga menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sektor publik, ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara," ujar Puan.

"Semuanya menuntut pendekatan pengawasan yang semakin adaptif dan kolaboratif," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan lalu menyinggung soal Australia yang memiliki pengalaman sangat baik dalam mengembangkan audit kinerja melalui penerapan prinsip value for money, serta penguatan integritas institusi publik.

Di Australia, konsep Value for Money (VfM) adalah salah satu prinsip utama penggunaan anggaran, baik di sektor publik maupun swasta. Fokus VfM bukan untuk mencari nilai yang paling murah, namun pada keseimbangan optimal antara faktor-faktor finansial dan non-finansial, di antaranya kesesuaian peruntukan, ketahanan kualitas dalam jangka panjang, risiko, dan lain sebagainya.

“Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik yang dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk bagaimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi,” papar Puan.

Pada pertemuan tersebut, Puan juga berbicara soal agenda reformasi tata kelola di Indonesia di mana penguatan tata kelola publik disebut merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan yang terus didorong oleh DPR.

“Upaya meningkatkan kualitas belanja negara, memperkuat integritas sektor publik, dan membangun institusi yang semakin terpercaya juga menjadi bagian penting dari langkah Indonesia dalam menyelaraskan diri dengan standar tata kelola internasional. Termasuk dalam proses aksesi ke OECD,” ucapnya.

Sebagai informasi, OECD adalah Organisation for Economic Co-operation and Development yang merupakan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan di tingkat global.

Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya penguatan kerja sama bilateral ke depan. Khususnya bagi Indonesia dan Australia. "Saya percaya bahwa kerja sama bilateral, termasuk melalui ruang dialog seperti ini sangat berharga untuk bertukar pandangan, dan berbagi informasi mengenai berbagai praktik baik," jelas Puan.

Puan pun berharap hubungan yang telah terjalin baik antara BPK RI dan ANAO dapat terus berkembang, terutama melalui kerja sama yang konkret dalam memperkuat integritas institusi publik.

“Juga dalam meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ucap cucu Bung Karno tersebut.

“Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua negara,”(merdeka.com)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:34:00 +0700 Prabowo dan PM India Resmikan Proyek Konservasi Candi Prambanan Hari Ini https://www.spiritriau.com/Internasional/Prabowo-dan-PM-India-Resmikan-Proyek-Konservasi-Candi-Prambanan-Hari-Ini
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan melakukan kunjungan ke Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam kesempatan ini, kedua pemimpin negara tersebut akan meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan yang merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan India.

"Besok (hari ini) saya akan meresmikan bersama dengan Presiden Prabowo, proyek konservasi Candi Prambanan di Yogyakarta." ujar PM Modi usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026.PM Modi juga menekankan bahwa Candi Prambanan, yang telah berusia seribu tahun, merupakan simbol penting dari budaya Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dan India sepakat untuk bekerja sama dalam restorasi dan konservasi candi bersejarah ini, yang memiliki nilai budaya yang tinggi.

Lebih lanjut, PM Modi menjelaskan, "Candi tersebut berusia lebih dari seribu tahun, merupakan simbol dari budaya yang kita miliki bersama, keterkaitan budaya antara Indonesia dan India. Kedua negara kita juga akan merayakan dengan sangat antusias tentunya." ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap kerja sama restorasi dan konservasi Candi Prambanan antara Indonesia dan India. Dia juga memberikan apresiasi terhadap penetapan tahun Tagore Dewantara sebagai bagian dari upaya diplomasi budaya dan pendidikan yang lebih erat antara kedua negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah pertemuan bilateral dengan PM Modi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa. Kunjungan ini merupakan balasan dari kunjungan Prabowo ke India yang berlangsung pada tahun 2025 lalu.

 "Kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2026-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India." imbuhnya.Dia menilai bahwa restorasi Kompleks Candi Prambanan merupakan simbol dari hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama berabad-abad. Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan India di berbagai sektor yang dianggap strategis.

"Sekaligus kita bertekad untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan, dan people-to-people contact," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo memberikan penghargaan yang sangat tinggi atas kunjungan Perdana Menteri Modi ke Indonesia. Sebagai dua negara dengan sistem demokrasi terbesar di dunia, dia percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi kedua negara.

Dia meyakini bahwa hubungan yang terjalin akan memperkuat persahabatan dan kepercayaan antara Indonesia dan India.

"Saya yakin ini akan menghasilkan persahabatan yang lebih erat, kepercayaan yang lebih mendalam, dan nilai nyata yang berguna bagi kedua rakyat kita," tuturnya.

Prabowo juga mengajak semua pihak untuk terus bergerak maju bersama, membangun kemitraan yang semakin solid demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan India.

"Marilah kita terus melangkah bersama, membangun kemitraan yang semakin kokoh demi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia dan India,"(merdeka.com)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:31:00 +0700 Terbongkarnya Lokasi Penyembunyian Land Cruiser Suap Bupati Kuansing https://www.spiritriau.com/Hukrim/Terbongkarnya-Lokasi-Penyembunyian-Land-Cruiser-Suap-Bupati-Kuansing
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Toyota Land Cruiser 300 GR-S. Mobil seharga Rp 2,05 miliar ini disita terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan yang membuat Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, ditetapkan tersangka.

"Barang bukti pemberian suap dari tersangka ZKN (Zulkarnain) kepada tersangka SA (Suhardiman Amby) ini diduga disembunyikan di salah satu gudang tempat penitipan kendaraan di Pematangsiantar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta pada Selasa (7/7/2026).KPK menemukan barang bukti dugaan suap tersebut pada tanggal 4 Juli 2026. Setelah ditemukan, mobil itu dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing untuk penyidikan lebih lanjut.

KPK berkomitmen menelusuri semua aset yang berkaitan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuansing. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mereka untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh.

"KPK akan terus menelusuri setiap informasi, aset, maupun pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara ini, sebagai wujud komitmen menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan," katanya.Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kuansing mengadakan lelang jabatan untuk mengisi posisi Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam proses tersebut, ada dua kandidat yakni FHD yang menjabat sebagai Asisten I Pemkab Kuansing dan juga sebagai Plt. Sekda pada waktu itu, serta saudara ZKN yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) pada saat itu.

Kemudian, SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, meminta agar para calon yang mengikuti seleksi jabatan Sekda menyediakan mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S.

"Dalam prosesnya, hanya ZKN yang menyanggupi permintaan tersebut. Sehingga ZKN terpilih menjadi Sekda Kuansing Periode 2025," ungkap Taufik.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, ZKN pun membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S dengan harga Rp 2,05 miliar dari sebuah showroom di Jabodetabek. Pembelian mobil tersebut dilakukan secara kredit, di mana ZKN mencicil sebesar Rp 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun.

"Dikarenakan profil keuangan ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit sebesar itu, ZKN menggunakan identitas saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, untuk pengajuan proses kreditnya," jelas Taufik.

Ini bukan yang pertama ZKN terlibat dalam tindakan penyuapan. Sebelumnya, ZKN juga menyuap dengan memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk mendapatkan jabatan Kadis PUPR Kuansing dengan nilai mencapai Rp 700 juta.(Merdeka.com)
]]> Wed, 08 Jul 2026 09:23:00 +0700