https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Wed, 01 Jul 2026 19:47:36 +0700 Wed, 01 Jul 2026 19:47:36 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Hukrim/Bupati-Kuansing-Resmi-Berompi-Oranye-Terkait-Kasus-Suap-Jabatan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau, Suhardiman Amby sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (1/7/2026).

Selain Suhardiman, status tersangka juga dijatuhkan kepada Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Zulkarnaen dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles. Ketiganya tampak keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan diborgol sekitar pukul 15.45 WIB.

Para tersangka langsung digiring petugas menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Mereka dipastikan menjalani penahanan selama 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers secara lengkap mengenai konstruksi perkara dan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) sore ini.

Penangkapan Sepuluh Orang

Kasus ini bermula ketika tim penyidik KPK mengamankan 10 orang dalam OTT yang dimulai sejak Senin (29/6/2026). Berikut rincian penangkapan tersebut:

9 orang diamankan di Kuantan Singingi.

1 orang diamankan di Jakarta.

Dari total tersebut, sebanyak 5 orang langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kelompok ini terdiri atas 3 pihak swasta, 1 aparatur sipil negara (ASN), dan 1 anggota keluarga ASN.

"KPK kemudian membawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah lima orang," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Menyerahkan Diri dan Penyitaan Barang Bukti

Sebelum resmi ditahan, Suhardiman dan Zulkarnaen diketahui menyerahkan diri ke KPK Selasa malam (30/6/2026). Keduanya kemudian dijemput langsung oleh tim penyidik di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam serangkaian operasi tangkap tangan ini, penyidik tidak hanya mengamankan para terduga pelaku. Petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang meliputi dokumen transaksi keuangan serta sebuah mobil yang diduga kuat digunakan sebagai instrumen dalam memuluskan praktik suap tersebut.(goriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 16:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/KPK-Periksa-Bupati-Inhu-dan-Sekda-Riau-Terkait-Kasus-Pemerasan-Gubernur-Nonaktif-Abdul-Wahid

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto beserta Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan atau jatah preman yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," urai Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Proses pemeriksaan jajaran pejabat ini berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Kota Pekanbaru. Selain dua pimpinan daerah tersebut, tim penyidik turut meminta keterangan dari sebelas saksi lain yang berasal dari lingkup birokrasi pemerintahan hingga kalangan swasta.

Saksi dari lingkup Pemerintah Provinsi Riau meliputi Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Mardoni, Kepala Bidang Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK, Matnuril, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Muhammad Taufiq Oesman Hamid, serta Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA, Purnama Irwansyah.

Panggilan pemeriksaan juga ditujukan kepada Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKPP Riau, Syarkawi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Riau, Thomas Lafro, serta Kepala Biro Hukum Riau, Yan Dharmadi.

Sementara dari kalangan masyarakat dan swasta, penyidik memanggil Karyawan Swasta, Hatta Said dan Ripinuji, Asisten Rumah Tangga, Ida Wahyuni, hingga Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Iwan Pansa.

Sebelumnya, lembaga antirasuah ini telah menetapkan Ajudan Gubernur Riau, Marjani (MJN) sebagai tersangka baru. Ajudan ini memegang peran penting sebagai perpanjangan tangan gubernur untuk mengumpulkan dana liar tersebut.

"Peran MJN sangat krusial, terkait dengan pengumpulan uang masing-masing kepala UPT, karena sebagai representasi saudara Abdul Wahid," jelas Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Senin (13/4/2026).

Penetapan ajudan ini menambah panjang daftar pihak yang harus berurusan dengan hukum. Penyidik sebelumnya telah menahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

Perkara tindak pidana korupsi ini bermula dari dugaan ancaman yang dilakukan Abdul Wahid terhadap bawahannya. Gubernur nonaktif tersebut diduga memaksa jajarannya untuk menyetor uang jatah preman hingga mencapai angka tujuh miliar rupiah, yang diserahkan dalam tiga kali tahapan setoran sepanjang Juni, Agustus, dan November 2025.(halloriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 16:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Lantik-38-Pejabat--Bupati-Asmar-Dorong-Reformasi-Birokrasi-yang-Profesional-dan-Responsif

SELATPANJANG �" Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali melakukan penyegaran birokrasi sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebanyak 38 pejabat administrator dan pejabat pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Kuning, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (1/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menata organisasi agar semakin adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai perangkat daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebanyak 38 pejabat yang dilantik terdiri dari 18 pejabat administrator dan 20 pejabat pengawas. Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat struktur organisasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan secara optimal.

Dalam arahannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru harus mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk menjadikan kepercayaan yang diberikan sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja organisasi di masing-masing perangkat daerah.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pelantikan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, kompetensi aparatur, serta upaya meningkatkan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab yang baru. Kemampuan membangun sinergi, menjaga disiplin, serta menghadirkan inovasi dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bupati Asmar berharap seluruh pejabat mampu menunjukkan etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional, disiplin, inovatif, serta berorientasi pada hasil demi terciptanya pemerintahan yang semakin efektif dan berkualitas.

Ia menambahkan, pengambilan sumpah dan janji jabatan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong akibat perubahan dan penambahan nomenklatur organisasi. Selain itu, pelantikan ini juga menjadi bagian dari pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penyegaran organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan tugas pemerintahan semakin optimal.

Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, akuntabel, dan responsif sehingga pelayanan kepada masyarakat terus meningkat serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.(goriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 16:08:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/LBH-Laporkan-Dugaan-Kekerasan-Oknum-Polisi-Terhadap-Sembilan-Warga-Rupat-Utara-ke-Polda-Riau

PEKANBARU - Gabungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ICMI Wilayah Riau dan LBH Pekanbaru resmi mengadukan dugaan tindak kekerasan fisik oleh oknum aparat Polsek Rupat Utara terhadap sembilan warga sipil. Laporan terkait insiden memilukan yang menyisakan trauma mendalam bagi para korban ini telah diterima jajaran Polda Riau, Kamis (25/6/2026).

Langkah pencarian keadilan ini teregistrasi secara resmi dengan Nomor STTLP/B/352/VI/2026/SPKT/POLDA RIAU. Tragedi kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil tersebut diketahui bermula di Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Rabu (24/6/2026).

Peristiwa kelam ini terjadi ketika dua remaja berinisial Br (18) dan R (15) sedang melintas menggunakan mobil pikap usai mengantar seorang rekan mereka pulang. Di tengah perjalanan, kendaraan yang mereka tumpangi tiba-tiba dikejar oleh dua mobil tak dikenal hingga akhirnya dipaksa berhenti.

Mendapat pencegatan mendadak, para korban dipaksa keluar dari dalam kendaraan dan langsung diperintahkan untuk berjongkok. Pada momen yang penuh ketakutan itulah, mereka diduga mendapat perlakuan intimidasi berupa pukulan dan tendangan dari sejumlah orang yang belakangan diketahui sebagai anggota kepolisian. Tekanan psikologis semakin berat dirasakan warga setelah telepon genggam mereka disita paksa, disusul dengan rentetan bunyi letusan yang diduga kuat berasal dari senjata api.

Tindakan represif aparat di lapangan tersebut dilatarbelakangi oleh tuduhan kepemilikan narkotika jenis sabu. Namun, penangkapan ini dinilai janggal karena berjalan tanpa adanya pembuktian prosedural maupun surat perintah tugas yang jelas saat berada di lokasi kejadian.

Penderitaan para korban rupanya belum selesai lantaran mereka langsung digelandang ke Polsek Rupat Utara. LBH mencatat dugaan kekerasan fisik kembali berlanjut di dalam ruang pemeriksaan. Dampaknya sangat fatal bagi kesehatan warga. Salah seorang korban berinisial PY terdiagnosis mengalami retak pada bagian tulang rusuk kanan berdasarkan hasil rontgen medis dua hari pasca kejadian. Korban lainnya juga menderita berbagai luka memar, gangguan fungsi pendengaran, hingga gangguan kecemasan dan trauma psikologis akut.

Selain menyoroti tindakan anarkis, tim penasihat hukum juga menemukan adanya dugaan pemerasan. Muncul permintaan uang senilai Rp2 juta kepada pihak keluarga korban. Uang tersebut beralasan untuk menutupi biaya perbaikan kendaraan operasional petugas yang rusak saat melakukan pengejaran di jalanan.

"Ini bukan sekadar perkara pengeroyokan. Ada dugaan penggunaan senjata api, penyitaan telepon genggam, kekerasan yang berlanjut di Polsek, hingga dugaan permintaan uang kepada keluarga korban. Semua harus diusut secara terang," papar Direktur LBH Pekanbaru, Andre Alatas melalui keterangan tertulisnya yang diterima GoRiau.com, Rabu (1/7/2026).

Ketua Bidang Advokasi LBH Pekanbaru, Wira Ananda turut mendesak Polda Riau agar bertindak objektif dan transparan dalam memulihkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain mengawal ketat proses pidana umum, ia meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) segera turun tangan memeriksa pelanggaran kode etik para oknum yang terlibat penyalahgunaan wewenang tersebut.

Untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan, tim pendamping hukum menuntut penyidik segera menyita berbagai alat bukti krusial pendukung. Bukti tersebut meliputi rekaman kamera pengawas atau CCTV, buku catatan piket penjagaan, surat perintah tugas, data register penggunaan senjata api, mutasi rekening bukti transfer uang, serta rekam medis keseluruhan korban.

Mengingat terdapat satu korban yang masih berstatus anak di bawah umur berinisial R, penyidik diminta untuk lebih manusiawi. Pendekatan pemeriksaan wajib mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan memberikan ruang pendampingan penuh dari keluarga maupun kuasa hukum guna memulihkan mentalnya selama proses penyidikan bergulir.(halloriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 15:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Pesona-Batik-Motif-Bakar-Tongkang-Karya-Miskiah-Angkat-Budaya-Rokan-Hilir-ke-Kancah-Nasional

BAGANSIAPIAPI - Perayaan Festival Ekraf Pesona Beapi Besenergi Kawasan Qris yang memeriahkan event Bakar Tongkang di Bagansiapiapi sukses menarik perhatian masyarakat luas. Dari 35 stand bazar yang menyajikan aneka produk lokal dan kerajinan tangan, lapak milik perajin batik, Miskiah, Spd tampak paling ramai dikunjungi pembeli, Rabu (1/7/2026).

Perempuan berusia 59 tahun ini merupakan tokoh pendidik luar sekolah sekaligus penggagas kerajinan membatik khas Rokan Hilir. Bersama suaminya, Kanijan yang berusia 64 tahun, ia telah menghabiskan waktu selama 27 tahun untuk memproduksi karya kain batik yang kerap mewakili Provinsi Riau hingga ke tingkat nasional.

Berbagai motif andalan ia ciptakan untuk memperkenalkan keindahan daerahnya, seperti motif Pulau Jemur, Jembatan Pedamaran, Bakar Tongkang, hingga motif kerang. Proses produksi yang membutuhkan ketelitian tinggi ini dikerjakan bersama sejumlah pekerja kelompok di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas yang berjarak 53 mil dari pusat kota Bagansiapiapi.

"Alhamdulillah sudah hampir 27 tahun membatik dan mengembangkan serta memproduksi kain batik khas Rokan Hilir," ujar Miskiah di sela kesibukannya melayani pengunjung di Jalan Mawar.

Kualitas batik buatan industri rumahan ini memang tidak diragukan lagi. Berbagai pesanan terus mengalir, terutama dari instansi pemerintahan yang membutuhkan kain berunsur kearifan lokal untuk berbagai keperluan resmi maupun pameran seni.

"Pesanan datang dari Pemkab, Dinas Perindustrian dan Pasar termasuk mengisi stand bazar Pemkab Rohil pada berbagai acara," jelasnya.

Tingginya permintaan membuat tim perajin terkadang harus bekerja penuh waktu demi mengejar target penyelesaian. Kerja keras ini pun mendapatkan apresiasi langsung dari jajaran pimpinan daerah yang menyempatkan diri singgah melihat pameran mereka.

"Terima kasih kepada Bupati Rokan Hilir, Bistamam dan Ketua Tim Penggerak PKK, Tutik Rahayu atas dukungan dan kunjungannya ke stand ini dan Muhammad Fauzi memborong habis stok kami di awal stand ini dibuka Selasa (30/6/2026)," ungkapnya.

Selain fokus memproduksi kain, Miskiah juga rutin membagikan ilmunya dengan menjadi tutor pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi di lingkungan pemerintahan setempat.

Kemeriahan festival yang berlangsung sejak Sabtu (29/6/2026) ini terasa berbeda dengan hadirnya dukungan penuh dari pihak perbankan seperti BRI dan BSI. Seluruh pelaku usaha menggunakan metode transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sponsor digital. Inovasi pembayaran nontunai ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan cepat bagi ribuan wisatawan.

Rangkaian bazar kreatif ini berjalan beriringan dengan puncak ritual budaya masyarakat keturunan Tionghoa yang dipusatkan di Kelenteng Ing Hock King, Jalan Aman. Prosesi pelarungan kapal tongkang yang menjadi magnet pariwisata nasional tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu (1/7/2026) sore, menyambut ribuan warga perantauan yang khusus pulang kampung untuk merayakannya.(halloriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 15:19:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Wawako-Pekanbaru--Belum-Ada-Obat-Penyembuh-HIV--Deteksi-Dini-Jadi-Kunci

PEKANBARU �" Pemerintah Kota Pekanbaru mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan HIV apabila merasa berisiko terpapar. Hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan infeksi HIV, sehingga deteksi dini dan kepatuhan menjalani terapi antiretroviral (ARV) menjadi langkah utama untuk mengendalikan virus sekaligus menekan risiko penularan.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan masyarakat yang mencurigai dirinya terpapar HIV dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan di puskesmas. Menurut dia, semakin cepat infeksi terdeteksi, semakin cepat pula pasien memperoleh penanganan dan pendampingan yang diperlukan.

Penanganan HIV, kata Markarius, saat ini difokuskan pada pengendalian virus melalui terapi antiretroviral (ARV), pengobatan terhadap gejala yang muncul, serta pendampingan bagi orang dengan HIV (ODHIV).

"Penderita yang mengalami keluhan seperti demam, sakit kepala, atau gangguan kesehatan lainnya tetap dapat menjalani pengobatan sesuai gejala yang dialami," kata Markarius, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, terapi ARV harus dikonsumsi secara rutin untuk menekan jumlah virus di dalam tubuh. Jika jumlah virus berhasil ditekan, risiko penularan kepada orang lain juga menjadi jauh lebih rendah.

"Jika obat dikonsumsi secara teratur, jumlah virus dapat ditekan sehingga risiko penularan kepada orang lain menjadi jauh lebih rendah," ujarnya.

Markarius mengatakan seluruh puskesmas di Pekanbaru telah menyiapkan layanan pemeriksaan, pengobatan, hingga pendampingan bagi ODHIV. Tenaga kesehatan juga melakukan pemantauan agar pasien tetap disiplin menjalani terapi karena kepatuhan mengonsumsi ARV menjadi faktor penting dalam mengendalikan perkembangan virus.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas setiap penderita HIV. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah stigma dan diskriminasi yang masih kerap dialami ODHIV, termasuk kehilangan pekerjaan akibat status kesehatannya diketahui.

"ODHIV tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga dukungan moral, perlindungan hak, dan pendampingan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik tanpa diskriminasi,"(goriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 14:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Korpus-BEM-se-Riau-Apresiasi-Berbagai-Program-Strategis-Polda-Riau

PEKANBARU - Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 menjadi momentum bagi berbagai elemen masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya datang dari Korpus BEM se-Riau yang menilai berbagai program yang dijalankan Polda Riau telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kota Pekanbaru dan sejumlah kabupaten di Provinsi Riau.

Apresiasi tersebut disampaikan Ahmad Deni, Korpus BEM se-Riau, saat menghadiri kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Gembira yang digelar Polda Riau di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Rabu (1/7/2026) dini hari.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Deni turut mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada Polri. Ia berharap institusi kepolisian semakin profesional, humanis, dan terus menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat yang dicintai rakyat.

Menurut Deni, sejumlah program unggulan Polda Riau, seperti Grand Policing, RAGA, dan JALUR, telah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menilai program Grand Policing berkontribusi dalam memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat memasuki musim kemarau. Sinergi yang dibangun melalui program tersebut dinilai mampu menekan potensi terjadinya karhutla secara signifikan.

"Program Grand Policing sangat dirasakan manfaatnya. Ketika musim kemarau datang, penanganan karhutla menjadi lebih maksimal sehingga dampaknya dapat diminimalkan," ujar Deni.

Selain itu, Program RAGA juga dinilai berhasil meningkatkan rasa aman masyarakat melalui patroli yang lebih intensif. Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di lapangan memberikan efek positif terhadap penurunan angka kriminalitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Sementara itu, Program JALUR disebut telah menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman, seperti di Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Indragiri Hulu. Tidak hanya menghadirkan bantuan sosial, program tersebut juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan perpustakaan bagi anak-anak di desa.

"Program ini bukan hanya membantu masyarakat dari sisi sosial, tetapi juga membangun masa depan generasi muda melalui fasilitas perpustakaan yang dapat meningkatkan minat baca anak-anak," katanya.

Deni menegaskan, berbagai program yang diluncurkan Kapolda Riau bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polda Riau juga menggelar kegiatan Nobar Gembira, yang menurut Deni menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dari berbagai kalangan dapat berkumpul, berinteraksi, dan mempererat hubungan sosial dalam suasana penuh keakraban.

Ia mengungkapkan, kegiatan nobar yang telah dilaksanakan beberapa kali oleh Polda Riau bersama BEM se Riau mahasiswa yang dihadiri oleh jajaran Direktorat Intelkam Polda Riau, termasuk Direktur Intelkam dan Wakil Direktur Intelkam Polda Riau.

"Sepak bola mampu menyatukan semua kalangan. Melalui Nobar Gembira ini tercipta suasana hangat, penuh kebersamaan, dan memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian," ujarnya.

Deni berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan hingga ke tingkat Polres di seluruh wilayah Riau, sehingga hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin erat.

Di akhir penyampaiannya, Ahmad Deni berharap Polda Riau terus mempertahankan semangat Polri Presisi dengan menghadirkan pelayanan yang semakin humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga berharap program-program yang telah terbukti memberikan manfaat dapat terus dikembangkan, sementara berbagai kekurangan menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

"Semoga di usia ke-80 ini Polri, khususnya Polda Riau, semakin dicintai dan dipercaya masyarakat. Program-program yang baik terus dilanjutkan, yang belum maksimal terus diperbaiki, sehingga cita-cita menjadikan Polda Riau sebagai salah satu Polda terbaik di Indonesia dapat terwujud," tutup Ahmad Deni.(rtc)

]]> Wed, 01 Jul 2026 14:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Harapan-Gubernur-Jabar-Dedi-Mulyadi-di-HUT-ke-80-Polri--Terus-Reformasi-Diri-dan-Jangan-Cepat-Puas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Polri merupakan salah satu institusi negara yang paling sering menjadi sorotan dan menerima kritik dari masyarakat. Namun di tengah berbagai evaluasi tersebut, Dedi menyebut institusi penegak hukum itu terus melakukan pembenahan dan menunjukkan upaya perbaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

"Iya, Polri saya lihat terus melakukan reformasi diri ya, karena Polri ini institusi yang paling sering dikritik oleh warga karena tempat berkeluh kesah dan layanannya langsung kepada masyarakat," kata Dedi usai menghadiri HUT ke-80 Bhayangkara di Polda Jabar, Rabu (1/7/2026).

Dedi mengapresiasi jajaran Korps Bhayangkara yang begitu sabar dalam menghadapi berbagai kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Oleh karena itu, dia menilai wajar apabila tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri kian meningkat berdasarkan hasil survei terbaru dari Litbang Kompas.

"Saya lihat Polri ini sabar dalam menghadapi berbagai kritik, terus melakukan perbaikan, melakukan reformasi di internal Polri, dan akhirnya angka kepuasan publiknya kan rilis Litbang Kompas relatif tinggi. Kan itu cermin bahwa terjadi pembenahan yang simultan," jelasnya.

Dedi Puji Polda Jabar

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa selama ini komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan Kapolda Jabar Komjen, Rudi Setiawan, telah berjalan dengan sangat baik. Dia memuji jajaran Polda Jabar yang selalu merespons cepat setiap informasi maupun keluhan dari warga.

"Saya kan orang yang selalu merespons apa yang terjadi di masyarakat. Ada ibu-ibu nangis dipalak, ada balapan liar, ada geng motor, ada tawuran, itu biasanya saya langsung kirim WA dan tidak lama selalu ada respons dan para pelakunya dengan cepat suka ditangkap," tutur Dedi.

Institusi Polri

Ke depan, Dedi berharap agar institusi Polri tidak lantas berpuas diri dengan capaian positif yang telah diraih saat ini. Ia meminta agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat terus ditingkatkan demi menghadirkan rasa aman.

"Ya harapannya Polri terus, jangan berpuas diri dengan angka kepuasan publik di Litbang Kompas itu. Jangan berpuas diri terhadap capaian yang sekarang," (merdeka.com)

]]> Wed, 01 Jul 2026 14:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Surplus-Dagang-Ri-72-Bulan-Akhirnya-Terhenti--Kini-Defisit-USD-1-61-Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 1,61 miliar pada Mei 2026. Catatan ini membuat tren surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 pada akhirnya terhenti. 

"Pada Mei 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar USD 1,61 miliar," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Rabu (1/7).

Ateng menyampaikan, defisit pada Mei 2026 terutama disebabkan oleh neraca perdagangan komoditas minyak dan gas bumi (migas) yang minus USD 3,76 miliar, dengan penyumbang defisit komoditas migas berasal dari hasil minyak dan juga dari minyak mentah. 

"Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas non migas tercatat surplus USD 2,15 miliar, dengan komoditas penyumbang pertama dari bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta juga dari besi dan baja," jelasnya. 

Total Ekspor Mei 2026

Menurut data BPS, total nilai ekspor Mei 2026 tercatat sebesar USD 23,20 miliar, turun 5,73 persen jika dibandingkan dengan Mei 2025. Penurunan nilai ekspor Mei 2026 secara tahunan didorong oleh melesunya ekspor migas dan non migas,

Ekspor migas tercatat sebesar USD 0,76 miliar turun 31,76 persen. Sedangkan nilai ekspor non migas tercatat mengalami penurunan 4,50 persen, dengan nilai USD 22,45 miliar pada kondisi Mei 2026. 

Di sisi lain, angka impor melonjak hingga 22,16 persen secara tahunan (YoY) pada Mei 2026. Dengan rincian, impor migas sebesar USD 4,51 miliar meningkat 70,78 persen, dan impor non migas USD 20,30 miliar atau naik 14,69 persen.(merdeka.com)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Era-Baru-Dimulai--Susy-Susanti-Resmi-Gantikan-Rudy-Hartono-Pimpin-PB-Jaya-Raya

Setelah setengah abad dipimpin Rudy Hartono, PB Jaya Raya akhirnya memasuki babak baru. Tongkat estafet kepemimpinan kini resmi berada di tangan Susy Susanti.

Momentum bersejarah itu diumumkan bertepatan dengan perayaan HUT ke-50 PB Jaya Raya dalam acara di Gedung Jaya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).

Rudy Hartono, legenda bulu tangkis Indonesia yang delapan kali menjuarai All England, resmi menyerahkan jabatan Ketua Umum kepada Susy Susanti, peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992.

Tak hanya posisi ketua umum, perubahan juga terjadi di jajaran pengurus harian. Imelda Wiguno yang menjabat Ketua Harian sejak 2014 digantikan oleh Rosiana Tendean.

Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya, Budi Karya Sumadi, mengatakan pergantian kepemimpinan ini menjadi bagian dari regenerasi yang sejalan dengan tema HUT ke-50 PB Jaya Raya, "Tiada Henti Membangun Generasi Emas."

Menurutnya, PB Jaya Raya memasuki babak baru dengan menghadirkan kepemimpinan baru sekaligus memberi ruang kepada generasi penerus untuk melanjutkan tradisi prestasi klub.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya, Trisna Muliadi, berharap kepengurusan baru mampu mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia di level dunia.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Rudy Hartono dan Imelda Wiguno atas dedikasi mereka selama puluhan tahun membina atlet-atlet PB Jaya Raya.

Trisna optimistis pengalaman dan reputasi besar yang dimiliki Susy Susanti serta Rosiana Tendean akan menjadi modal penting untuk melahirkan lebih banyak peraih medali emas Olimpiade pada masa mendatang.

Bagi Susy Susanti, jabatan baru ini menjadi sebuah kehormatan sekaligus amanah besar.

Ia mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan PB Jaya Raya karena klub inilah yang membesarkan namanya hingga menjadi juara dunia dan peraih medali emas Olimpiade.

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sungguh kehormatan besar bagi saya yang diberi amanah menjadi Ketua Umum PB Jaya Raya menggantikan Ko Rudy Hartono. Tentu ini menuntut tanggung jawab yang sangat besar," ujar Susy.

Harumkan nama Indonesia di panggung duniaSusy menegaskan ingin membagikan pengalaman dan nilai-nilai yang ia miliki kepada generasi muda agar mampu meraih prestasi, bukan hanya untuk klub, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.

Di sisi lain, Rudy Hartono menilai pergantian kepemimpinan merupakan sesuatu yang wajar setelah hampir lima dekade dirinya memimpin klub yang didirikan pada 26 Juli 1976 oleh almarhum Ir. Ciputra.

Menurut Rudy, regenerasi adalah langkah terbaik agar PB Jaya Raya terus berkembang dan mampu melahirkan prestasi yang lebih besar di masa depan.

PB Jaya Raya jadi salah satu klub tersukses di Indonesia

Selama berdiri, PB Jaya Raya menjadi salah satu klub tersukses dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Dari delapan medali emas Olimpiade yang pernah diraih Indonesia, empat di antaranya lahir dari pemain binaan PB Jaya Raya, yakni Susy Susanti pada Olimpiade Barcelona 1992, Candra Wijaya/Tony Gunawan di Sydney 2000, Markis Kido/Hendra Setiawan di Beijing 2008, serta Greysia Polii/Apriyani Rahayu pada Olimpiade Tokyo 2020.

Kini, di bawah kepemimpinan Susy Susanti, publik bulu tangkis Indonesia menantikan lahirnya generasi emas baru dari klub yang telah melahirkan begitu banyak legenda.(merdeka.com)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Taruna-Akmil-akan-Dampingi-Siswa-Sekolah-Rakyat-Belajar-di-Asrama

Jakarta - Kementerian Sosial berkolaborasi dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) tingkat I dan II untuk mendampingi siswa di 178 titik Sekolah Rakyat. Program bimbingan keasramaan tersebut akan berlangsung selama lima hari di setiap lokasi, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pelibatan para taruna bukan untuk menggantikan peran guru di ruang kelas, melainkan memberikan pendampingan kepada siswa dalam kehidupan berasrama."Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus. Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri. Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari, merapikan tempat tidur, hingga membiasakan kerapian dalam berseragam," ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, para taruna akan berperan sebagai pembimbing kehidupan asrama sehingga para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara nyaman, meski harus tinggal jauh dari keluarga.

"Taruna tidak mengajar di kelas seperti guru. Mereka memberikan bimbingan di asrama agar anak-anak Sekolah Rakyat dapat tinggal dengan tenang dan nyaman walaupun tidak tinggal satu rumah dengan keluarganya. Mereka juga memberikan pembinaan agar tidak terjadi segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan atau kekerasan dari kakak kelas kepada adik kelas," kata Agus Jabo.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

 

Alasan Taruna Akmil Dilibatkan

Agus Jabo menambahkan, dipilihnya taruna Akmil didasarkan pada pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan berasrama sehingga dinilai mampu membimbing para siswa dengan pendekatan yang tepat.

"Kenapa taruna? Karena mereka yang memahami bagaimana hidup di asrama. Pengalaman itu yang ingin ditularkan kepada anak-anak Sekolah Rakyat agar mereka cepat beradaptasi dan memiliki karakter yang mandiri," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap titik Sekolah Rakyat akan didampingi lima personel taruna secara intensif. Materi bimbingan meliputi berbagai keterampilan dasar kehidupan sehari-hari, seperti menyetrika seragam, merapikan seprei dan lemari pakaian, menyemir sepatu, hingga membangun kebiasaan hidup mandiri di asrama.(liputan6)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Muzani-Ungkap-Alasan-Uzbekistan-Begitu-Dekat-dengan-Indonesia

Jakarta - Ketua MPR sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan hubungan erat antara Indonesia dan Uzbekistan yang telah terjalin sejak lama.

Hal tersebut disampaikannya saat bertemu dengan Grand Mufti Uzbekistan, Syekh Nuriddin Khaliqnazarov di Kompleks Museum Islamic Center Uzbekistan, Tashkent, Selasa (30/6/2026).Muzani pun menceritakan Presiden Soekarno ketika ingin berziarah ke makam Imam Bukhari. Momentum itu telah menjadi sejarah yang selalu diingat oleh rakyat Uzbekistan dan juga Indonesia.

"Persahabatan Indonesia-Uzbekistan dirajut kembali oleh Presiden Soekarno ketika berziarah ke makam Imam Bukhari. Momentum sejarah ini telah dicatat dan selalu diingat di hati oleh masyarakat Uzbekistan dan ini juga menjadi kebanggan bangsa Indonesia," kata dia.

"Karena kunjungan ziarah Bung Karno, makam Imam Bukhari dibuka kembali untuk para peziarah dunia," sambungnya.

Muzani mengatakan, kunjungannya ke Uzbekistan kali ini turut didampingi para ulama Indonesia yang terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan pimpinan pondok pesantren.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sekaligus memiliki keberagaman, tapi bisa tetap bersatu.

"Yang menyatukan kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang juga menjadi pemersatu dari banyaknya perbedaan agama, suku, bahasa, dan etnis. Selain itu, kami di Indonesia juga diajarkan tentang agama Islam rahmatan lil alamin. Yang mengajarkan kita pentingnya beragama dengan menghormati perbedaan agama yang sangat beragam di Indonesia," kata Muzani.

 

Respons Positif

Muzani juga merespons positif ajakan kerja sama pemerintah Uzbekistan terkait umroh plus via Uzbekistan.

Sebab, potensi wisata religi di Uzbekistan juga diminati oleh jemaah Indonesia.

"Tawaran umroh plus Uzbekistan adalah tawaran bisnis wisata religi yang menarik buat kami. Tapi masalahmya tidak ada penerbangan dari Tashkent ke Jakarta dan sebaliknya. Kami telah bicara dengan para pejabat dan pebisnis travel di Indonesia agar rute penerbangan ini bisa dihidupkan kembali," (liputan6)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/5-ASN-Sukabumi-Dijatuhi-Sanksi-Disiplin-Berat--3-Dipecat

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengambil langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar aturan.

Sepanjang semester pertama tahun 2026, terhitung sejak Januari hingga Juni, sebanyak lima ASN resmi dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat akibat melakukan pelanggaran.Penegakan disiplin ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

Penerapan sanksi tanpa pandang bulu ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah yang unggul, berintegritas, dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menjelaskan status kepegawaian para ASN yang dijatuhi sanksi tersebut.

"Dari lima ASN yang menerima sanksi berat itu, diketahui empat orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satu lainnya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Ganjar, Selasa (30/6/2026).

Bentuk hukuman berat yang dijatuhkan kepada empat PNS tersebut bervariasi. Tiga orang PNS dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, sedangkan satu PNS lainnya diturunkan ke jabatan yang lebih rendah.

Sementara itu, satu ASN berstatus PPPK dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja melalui pemberhentian dengan hormat.

Ganjar mengungkapkan, penjatuhan hukuman disiplin berat tersebut didasarkan pada berbagai pelanggaran serius.

 

Faktor Utama

Pelanggaran yang menjadi dasar pemberian sanksi meliputi ketidakhadiran tanpa keterangan dalam jangka waktu yang lama, pelanggaran kode etik berupa tindakan amoral, hingga penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

"Alasannya bervariasi, mulai dari indisipliner, penyalahgunaan wewenang, sampai tindakan amoral," jelasnya.

Meski demikian, BKPSDM Kabupaten Sukabumi berkomitmen menjaga asas kerahasiaan dan nama baik instansi asal para ASN yang dijatuhi sanksi.

Karena itu, rincian mengenai dinas atau satuan kerja tempat kelima ASN tersebut bertugas tidak dipublikasikan.

Selain menangani kasus pelanggaran disiplin, BKPSDM juga tengah memproses sejumlah laporan permohonan izin perceraian yang diajukan ASN.

Tercatat, sepanjang periode Januari hingga pertengahan 2026, instansi tersebut menangani sejumlah permohonan izin perceraian sesuai ketentuan yang berlaku.

"Melalui tindakan tegas ini, BKPSDM berharap dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kabupaten Sukabumi agar senantiasa menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Ganjar.

Dengan penegakan disiplin yang tegas ini, manajemen kepegawaian Kabupaten Sukabumi berharap seluruh ASN semakin menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.(liputan6)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Foto-Prabowo-Berkibar-di-Langit-Saat-HUT-Polri

Jakarta - Atraksi penerjun Polri mewarnai peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Mereka mengibarkan bendera Polri hingga foto Presiden Prabowo Subianto di langit.

Awalnya, para penerjun Polri tampil dengan aksi terjun payung menggunakan smoke system yang menghasilkan jejak asap berwarna di udara. Setelah itu, para penerjun mengibarkan foto Prabowo. Disusul bendera Polri dan ucapan HUT ke-80 Bhayangkara.Salah satu penerjun merupakan Bhayangkari asal Minahasa. Ada juga Brigjen Audie Latuheru yang menggunakan topi khas Papua.

"Dirgahayu ke-80 Polri. Polri presisi untuk masyarakat," ucap Audie Latuheru usai mengibarkan foto Prabowo.

Prabowo yang menyaksikan langsung atraksi tersebut tampak tersenyum dan memberikan hormat kepada para penerjun yang mendarat di hadapannya. Para penerjun pun membalas hormat tersebut sesaat setelah menginjakkan kaki di tanah.

6 Pesan Khusus Prabowo

Saat berpidato, Prabowo menyampaikan enam pesan kepada seluruh jajaran Polri. Pesan pertama adalah menjaga kepercayaan masyarakat karena kepercayaan merupakan modal utama seorang polisi dalam menjalankan tugas.

Kedua, Prabowo meminta polisi selalu hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan, memberikan pelayanan, serta melindungi rakyat. Dia mengingatkan agar aparat tidak justru menyusahkan masyarakat karena seluruh pembiayaan negara, termasuk gaji dan perlengkapan polisi, berasal dari rakyat.

Pesan ketiga berkaitan dengan penegakan hukum. Prabowo meminta Polri menegakkan hukum secara adil, berani membela yang benar, melindungi kelompok lemah, dan tidak takut kepada siapa pun selain Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, Prabowo mendorong seluruh personel Polri terus meningkatkan profesionalisme dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Menurutnya, kejahatan yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi oleh aparat yang terus belajar dan beradaptasi.

Pesan kelima adalah memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Prabowo menilai Polri tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan TNI, pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, akademisi, media, pelaku usaha, hingga seluruh elemen masyarakat.

Sebagai penutup, Prabowo mengingatkan Polri agar tidak berhenti berbenah. Dia meminta seluruh personel tetap rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan berani melakukan perubahan demi menjaga kepercayaan masyarakat.

"Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati," kata Prabowo(liputan6)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Singgung-Putusan-MK-soal-Pilkada--DPR-Beberkan-Prioritasnya

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan itu disampaikan saat MK memutus perkara uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyatakan pihaknya menghormati putusan tersebut."Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami menghormati, menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," kata dia, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, Bahtra mengungkapkan, sejak semula, fokus Komisi II DPR adalah membahas revisi Undang-undang Pemilu yang sudah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

"Fokus kami saat ini kan di DPR yang masuk Prolegnas di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu," ungkap dia.

"Jadi kami belum membahas soal RUU Pilkada. Namun tentu kami menghargai ya, menghormati apa yang diputuskan oleh MK," sambung Politikus Gerindra ini.

Dia mengungkapkan, kemungkinan RUU Pilkada akan setelah dibahas setelah RUU Pemilu.

"Karena pimpinan DPR menugasi Komisi II agar penyelesaian RUU Pemilu," jelas Bahtra.

MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan itu disampaikan saat MK memutus perkara uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Ketua MK Suhartoyo mengatakan Mahkamah menyatakan permohonan uji materi perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

"Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa," kata Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial, akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 UU Pilkada.

Mahkamah juga merujuk sejumlah putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 072/PUU-II/2004, Nomor 073/PUU-II/2004, Nomor 69/PUU-XXII/2024, dan Nomor 110/PUU-XXII/2025.

Dalil Pemohon

Permohonan tersebut diajukan empat mahasiswa, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Mereka menguji frasa "secara langsung dan demokratis" dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada.

Para pemohon beralasan permohonan diajukan karena muncul kembali wacana perubahan mekanisme pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut mereka, frasa dalam pasal tersebut masih multitafsir sehingga berpotensi menjadi pintu masuk perubahan desain demokrasi lokal tanpa perubahan konstitusi. Karena itu, mereka meminta MK menegaskan bahwa pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Mereka juga menilai sistem pilkada langsung merupakan hasil reformasi untuk mengoreksi praktik pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dinilai menjauhkan rakyat dari proses politik.(liputan6)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Penjelasan-Dirjen-Pajak-soal-Mekanisme-Pemungutan-Pajak-oleh-Marketplace

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Menurut dia, proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang. Bimo mengatakan, mekanisme pemungutan diawali saat konsumen melakukan pembayaran atas transaksi di marketplace. Setelah itu, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.Selanjutnya, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice elektronik yang mencantumkan besaran PPh Pasal 22 yang dipungut. Dokumen tersebut sekaligus dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak sehingga pedagang tidak perlu mengurus dokumen tambahan.

"Invoice elektronik yang diterbitkan marketplace dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22, sehingga tidak ada proses administrasi ganda," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorar Jenderal Pajak, Rabu (1/7/2026).

Setelah melakukan pemungutan, marketplace menyetorkan pajak ke kas negara. Tahap terakhir, marketplace melaporkan seluruh pemungutan tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Masa Unifikasi.

"Jadi tidak perlu ada double effort, dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan,” ucapnya.

Bimo meyakini mekanisme baru ini akan menyederhanakan administrasi perpajakan atas transaksi di marketplace. Dengan sistem tersebut, pedagang dan penyelenggara platform tidak lagi dibebani proses administrasi yang berlapis dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Dengan mekanisme ini, kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace," ia menambahkan.

 Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, keempat marketplace tersebut ialah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

"Adapun keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli,” kata Bimo di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Rabu, (1/7/2026).

Bimo menegaskan, kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru bagi pedagang online. Menurutnya, yang berubah hanya mekanisme pembayaran pajak, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk.

"Ini bukan pajak baru. Yang berubah adalah mekanisme administrasi perpajakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan transaksi digital,” ujar Bimo.

 

Pertimbangkan Sejumlah Aspek

Ia menjelaskan, kewajiban membayar pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha telah lama berlaku, baik bagi pedagang yang berjualan di toko fisik maupun melalui platform digital. Karena itu, pemerintah hanya menyesuaikan tata kelola pemungutan pajak seiring meningkatnya transaksi melalui marketplace.

Menurut Bimo, penunjukan empat marketplace tersebut dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, hingga kesiapan platform dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

Ia mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan selaras dengan perkembangan ekonomi digital.

Selain itu, perubahan mekanisme ini diharapkan mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bukti pemungutan nantinya akan tersedia secara otomatis di akun Coretax wajib pajak sehingga dapat digunakan dalam pelaporan pajak berikutnya.

"Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi digital tetap berjalan dalam tata kelola perpajakan yang sehat, adil, dan setara,” (liputan6)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Sore-Ini-KPK-Umumkan-Status-Hukum-Bupati-Kuansing-Usai-Menyerahkan-Diri-Rabu--01-Juli-2026---12-41-34-WIB

JAKARTA �" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan mengumumkan status hukum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, bersama sejumlah pihak yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Rabu (1/7/2026) sore.

Saat ini, Suhardiman Amby bersama enam orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK setelah diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan tim penyidik.

Sebelumnya, tim KPK mengamankan 10 orang di wilayah Kuansing dan Jakarta. Setelah dilakukan pendalaman, lima orang dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, serta seorang anggota keluarga pegawai negeri.Sementara itu, Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, sempat tidak berada di lokasi saat operasi berlangsung. Keduanya kemudian menyerahkan diri ke KPK pada Selasa (30/6/2026) malam dan langsung menjalani pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan pengumuman status hukum para pihak yang diperiksa akan disampaikan pada sore hari.

"Sore ini ya (diumumkan status para terperiksa)," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi.Menurut Budi, hingga saat ini terdapat tujuh orang yang masih berstatus sebagai pihak yang diperiksa.

Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita satu unit mobil yang diduga digunakan sebagai sarana atau instrumen suap. Selain itu, penyidik turut mengamankan bukti elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

"Barang bukti yang diamankan antara lain bukti elektronik transaksi keuangan dan satu unit mobil yang diduga menjadi instrumen suap," sebut Budi.Budi menjelaskan, operasi tangkap tangan itu merupakan hasil penyelidikan tertutup yang dilakukan KPK di wilayah Kuansing. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, perkara yang tengah diusut diduga berkaitan dengan tindak pidana suap jabatan.(haloriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 13:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/KPK-Periksa-Istri-Muda-Bupati-Kuansing-Pasc-OTT--Telusuri-Dugaan-Aliran-Dana-Suap

PEKANBARU �" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Suci Nitia Edward atau SC di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026), setelah yang bersangkutan diamankan dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

SC diketahui merupakan istri Suhardiman Amby, Bupati Kuansing.

SC dibawa ke Jakarta bersama empat orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka merupakan bagian dari 10 orang yang diamankan KPK dalam operasi yang berlangsung di wilayah Kuansing dan Jakarta sejak Senin (29/6/2026).Dari jumlah tersebut, penyidik memilih lima orang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Lima orang tersebut terdiri atas tiga pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kuansing, serta satu anggota keluarga penyelenggara negara yang merujuk kepada SC.

KPK mendalami keterangan SC untuk menelusuri dugaan aliran dana dalam perkara yang sedang ditangani.Berdasarkan berbagai sumber yang dihimpun, nama Suci Nitia pernah menjadi perhatian publik pada April 2018 ketika persoalan rumah tangga Suhardiman Amby mencuat ke ruang publik.

Saat itu, Suhardiman menyatakan hubungan pernikahannya dengan Suci dilakukan secara nikah siri atau tidak tercatat secara resmi.Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah istri sah Suhardiman, Hj. Yulia Herman, mendatangi rumah Suci di kawasan Jalan Wonosari, Gang Suka Mulya, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Dalam pemberitaan saat itu, orang tua Suci disebut membenarkan bahwa putrinya telah menikah siri dengan Suhardiman.

Kasus tersebut juga sempat dilaporkan ke Polsek Bukit Raya dan ke DPD Partai Hanura, tempat Suhardiman bernaung saat itu, terkait dugaan pelanggaran etika internal partai.

Suhardiman ketika itu menyatakan pernikahan dilakukan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama. Sementara istri sahnya menolak tindakan tersebut.

Hingga kini tidak ditemukan informasi mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait persoalan tersebut.

Dalam berbagai dokumen dan aktivitas resmi hingga 2026, Hj. Yulia Herman masih tercatat sebagai istri sah Suhardiman Amby.KPK Masih Mencari Suhardiman dan Sekda

Sementara SC menjalani pemeriksaan di Jakarta, keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain masih belum diketahui.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik masih melakukan pencarian terhadap keduanya.

Menurut Budi, terdapat indikasi kebocoran informasi di lapangan yang menyebabkan kedua pejabat tersebut belum berhasil ditemukan.

"Kami akan terus menelusuri informasi tersebut. Yang pasti memang tim melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait, di antaranya bupati dan juga sekda yang sampai dengan saat ini belum ditemukan posisinya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.

KPK juga mengimbau Suhardiman Amby dan Zulkarnain untuk bersikap kooperatif serta memenuhi panggilan penyidik.

Dalam proses pencarian, KPK berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

Dugaan Jual Beli Jabatan Naik ke Tahap Penyidikan

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

KPK menduga terdapat praktik pemberian uang yang berkaitan dengan pengisian jabatan Sekretaris Daerah.

Dalam proses penyelidikan, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya catatan transaksi keuangan elektronik dan satu unit kendaraan roda empat yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain itu, penyidik juga memasang garis penyegelan di enam ruangan di kompleks Pemerintah Kabupaten Kuansing serta satu ruangan milik Ketua DPRD Kuansing untuk kepentingan penyidikan.

Setelah melakukan gelar perkara pada Selasa (30/6/2026), KPK resmi meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan identitas para tersangka beserta konstruksi perkara akan diumumkan setelah seluruh proses administrasi penetapan tersangka dan penahanan selesai dilakukan.

"Untuk konferensi pers, kita jadwalkan esok siang atau sore. Jadi pasca seluruh rangkaian formil penetapan tersangka dan juga penahanan sudah selesai dilakukan. Sehingga nanti kawan-kawan bisa melihat secara utuh konstruksi dugaan suapnya seperti apa, pihak-pihak yang diduga terkait yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka siapa saja, nanti kami akan sampaikan,"(halloriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 11:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/KP2MI-Pastikan-Pemulangan-PMI-Asal-Jabar-dari-Libya--Dugaan-TPPO-Diusut

Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Tripoli, serta kementerian/lembaga terkait dalam menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI) berinisial AJ yang berada di Libya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi korban, memberikan pelindungan, memfasilitasi proses pemulangan ke Indonesia, serta menindaklanjuti dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menteri Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menjelaskan kasus ini mencuat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan AJ, seorang PMI asal Jawa Barat, memohon bantuan untuk dipulangkan ke Indonesia. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tripoli, AJ diketahui berada di Benghazi, Libya Timur.

"KBRI Tripoli telah berhasil melakukan penelusuran awal terhadap keberadaan korban, berkomunikasi dengan pihak terkait di lokasi, serta memperoleh dokumen identitas yang bersangkutan. Saat ini ybs berada dalam perlindungan intensif KBRI Tripoli," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/7/2026).

Saat ini, Kementerian P2MI bersama Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan proses pemulangan AJ ke Indonesia. Mengingat terdapat sejumlah konsekuensi hukum, administratif, dan finansial yang harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku di Libya sebelum pemulangan dapat dilakukan.

"Pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat penyelesaian proses tersebut, sekaligus memastikan hak-hak pelindungan AJ tetap terpenuhi," ungkapnya,

Kementerian P2MI menyampaikan apresiasi kepada KBRI Tripoli dan Kementerian Luar Negeri atas respons cepat dan langkah-langkah pelindungan yang telah dilakukan dalam memastikan keberadaan, kondisi, serta penanganan terhadap WNI yang bersangkutan di tengah situasi keamanan dan tantangan operasional di Libya.

Di sisi lain, Kementerian P2MI menemukan indikasi awal bahwa keberangkatan AJ diduga dilakukan secara nonprosedural. Berdasarkan informasi yang diterima, korban telah berada di Libya selama lebih dari satu tahun dan diduga diberangkatkan oleh pihak sponsor yang saat ini sedang dalam penelusuran.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian P2MI telah mengoordinasikan penanganan melalui Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama kementerian/lembaga terkait serta berkoordinasi dengan Satgas TPPO untuk mendalami dugaan jaringan perekrutan ilegal guna mengungkap sindikat jaringan TPPO yang diduga terlibat dalam pemberangkatan korban ke Libya secara nonprosedural," tegasnya.

Kementerian P2MI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Tripoli, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah untuk memastikan kondisi dan keselamatan korban, memfasilitasi proses pemulangan ke Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku, menelusuri pihak sponsor maupun jaringan perekrutan yang diduga memberangkatkan korban secara nonprosedural, serta memberikan pendampingan dan pelindungan kepada korban beserta keluarganya.

"Kementerian P2MI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Penempatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku agar hak, keselamatan, dan pelindungan pekerja dapat dijamin sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air," pungkasnya.

Kementerian P2MI akan terus menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini kepada masyarakat sesuai hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.(detik.com)

]]> Wed, 01 Jul 2026 11:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Perkuat-Pengawasan-Tata-Kelola-Komoditas-Timah--Satlap-Tri-Cakti-dan-Satgas---Gabungan-Amankan-Lokasi-Penimbunan-Balok-Timah

Kepulauan Bangka Belitung �" Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pengamanan komoditas sumber daya alam strategis nasional serta memperkuat pengawasan tata kelola sektor pertambangan, Satlap Tri Cakti bersama Satgas PKH, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Intel Korem 045/Gaya, serta didukung aparat Kelurahan Jerambah Gantung melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan balok timah hasil peleburan home industri.

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan berhasil menemukan dan mengamankan sekitar 160 balok timah campuran milik Sdr. S dengan estimasi berat kurang lebih 4.000 kilogram. Barang tersebut ditemukan di Perumahan Cempaka Mas RT 006/RW 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengamanan ini merupakan bagian dari upaya preventif dalam menjaga tata kelola komoditas timah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mencegah praktik perdagangan komoditas mineral yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan estimasi awal, tindakan tersebut berpotensi menyelamatkan potensi penerimaan negara sekitar Rp1,7 miliar.

Seluruh balok timah yang diamankan selanjutnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk dilakukan penelitian, pendalaman, serta penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan asal-usul, kepemilikan, dan status hukumnya.

Keberhasilan pengamanan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi lintas instansi dalam mendukung upaya penegakan hukum, pengawasan tata kelola sumber daya alam, serta perlindungan terhadap kepentingan negara atas komoditas mineral strategis.

Melalui kegiatan ini, Satlap Tri Cakti bersama Satgas Gabungan mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak yang bergerak di sektor pertambangan agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, peleburan home industry, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, maupun perdagangan balok timah yang tidak memiliki legalitas yang sah karena selain berpotensi merugikan keuangan negara, kegiatan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi setiap pihak yang terlibat.

Satlap Tri Cakti bersama Satgas PKH, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Intel Korem 045/Gaya serta seluruh unsur Satgas Gabungan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawal pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia terkait pengamanan komoditas strategis nasional. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, berkelanjutan, serta mampu mengoptimalkan penerimaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (*)

]]> Wed, 01 Jul 2026 11:11:00 +0700