https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 02 Jul 2026 15:59:17 +0700 Thu, 02 Jul 2026 15:59:17 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Pelabuhan-Penumpang-Dumai-Resmi-Terapkan-Transaksi-Non-Tunai--Riau-Perkuat-Pembayaran-Digital-Lintas-Negara

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi peluncuran Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai yang diinisiasi Bank Indonesia. Langkah tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran digital di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto diwakili Asisten II Setdaprov Riau, Helmi pada acara Launching Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai di Dumai, Kamis (2/7/26).

Disampaikan bahwa Kota Dumai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan menyumbang sekitar 8,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

"Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kami mengapresiasi Bank Indonesia yang terus mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS sebagai instrumen transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal," kata Helmi.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, terus memperkuat elektronifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dan para pemangku kepentingan.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kanal pembayaran, meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu dipaparkan juga, perkembangan penggunaan QRIS di Riau menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga Mei 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 1,25 juta orang dengan lebih dari satu juta merchant yang tersebar di seluruh wilayah Riau.

"QRIS telah menciptakan inklusivitas transaksi bagi seluruh masyarakat serta memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap transaksi," papar Helmi.

Keberhasilan digitalisasi transaksi tersebut juga mengantarkan Riau meraih berbagai prestasi nasional. TP2DD Provinsi Riau berhasil menjadi Juara I Provinsi Terbaik Sumatera pada 2024 dan Juara III pada 2025. Sementara TP2DD Kabupaten Kampar meraih Juara I Kabupaten Terbaik Sumatera pada 2024 dan Juara II pada 2025.

Menurutnya, Kota Dumai memiliki posisi strategis sebagai pusat industri, perdagangan, logistik, transportasi, sekaligus gerbang konektivitas internasional Provinsi Riau melalui rute pelayaran Dumaiâ€"Melaka, Dumaiâ€"Port Dickson, dan Dumaiâ€"Muar di Malaysia.

Karena itu, penerapan sistem pembayaran non tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kenyamanan bagi penumpang, memperkuat sektor pariwisata, membuka peluang lebih besar bagi UMKM, serta meningkatkan citra Riau sebagai provinsi yang siap menghadapi ekonomi digital.

Pemerintah Provinsi Riau juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam menghadirkan layanan pembayaran digital di pelabuhan, mulai dari pembayaran pas masuk kendaraan, terminal penumpang, hingga tiket kapal feri internasional melalui QRIS Antarnegara.

"Inovasi QRIS Antarnegara sangat relevan bagi Kota Dumai sebagai pintu gerbang menuju Malaysia. Kemudahan transaksi ini akan memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi wisatawan mancanegara sekaligus memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal," ujarnya.

Berdasarkan data Triwulan I 2026, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Pelabuhan Penumpang Dumai mencapai 15.177 orang atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebanyak 87 persen di antaranya merupakan wisatawan asal Malaysia.

Pemerintah Provinsi Riau berharap Pelabuhan Penumpang Dumai dapat menjadi percontohan kawasan layanan publik berbasis transaksi non tunai yang nantinya dapat diterapkan di kawasan wisata, pasar rakyat, sentra UMKM, pusat perdagangan, layanan transportasi, hingga berbagai pelayanan publik lainnya di seluruh kabupaten/kota di Riau.

Di akhir sambutannya, Helmi mengapresiasi kepada Bank Indonesia, Pemerintah Kota Dumai, Pelindo Regional I Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri, Indomal, perbankan, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Pelabuhan Non Tunai.

"Dari Dumai, bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, kita ingin menunjukkan bahwa Riau siap menjadi bagian penting dari ekosistem pembayaran digital lintas negara yang modern, inklusif, dan berdaya saing," tutupnya.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 14:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kodim-1714-Puncak-Jaya-Reaksi-Cepat-Bantu-Pemadaman-Kebakaran-di-Kota-Mulia

Mulia - Telah terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan 3 unit bangunan kios dan 1 unit Aula Kantor Distrik Mulia di Kota Lama, Jalan Trikora, Kampung Trikora, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis (2/7/2026). Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang bersumber dari kamar milik Bapak Dovan, salah satu pemilik kios, yang mengakibatkan seluruh bangunan beserta isinya hangus terbakar.

Adapun pemilik kios yang terkena dampak adalah Bapak Dovan, Bapak Gunawan, dan Bapak Mastalip. Ketiganya beragama Islam, beralamat di Jalan Trikora, Kampung Trikora, Kabupaten Puncak Jaya, dan berprofesi sebagai wiraswasta. Peristiwa ini disaksikan oleh Bapak Nur yang juga beragama Islam, beralamat di lokasi yang sama, dan bekerja di sektor swasta, serta memberikan keterangan terkait awal mula terjadinya kebakaran.

 

Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari Rumah milik Bapak Dovan, kemudian menyebar ke seluruh bagian atap hingga semakin membesar dan membakar keseluruhan bangunan kios. Warga sekitar segera berdatangan membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya, bersama unsur TNI dan Polri dari Kodim 1714/Puncak Jaya, Polres Puncak Jaya, Koramil 1714-01/Mulia, dan Polsek Mulia. Hadir pula Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf Bagus Kurniawan, M.Han., yang mengarahkan personel Koramil, Polsek, serta jajaran Kodim dan Polres untuk saling bahu-membahu memadamkan api hingga akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya.

 

Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 3 Miliar akibat hangusnya 3 unit kios dan 1 unit Aula Kantor Distrik Mulia beserta isinya. Api merambat dengan cepat karena sebagian besar bangunan menggunakan bahan kayu dan material yang mudah terbakar.

 

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Kodim 1714/Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya atas respons cepat dan bantuan yang diberikan. Masyarakat juga didorong untuk senantiasa waspada dan bertindak sigap apabila menemukan potensi kebakaran sejak dini, agar api tidak sempat membesar maupun merambat yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar.

 

Sementara itu, Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf Bagus Kurniawan, M.Han. menegaskan bahwa membantu masyarakat di wilayah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara TNI dan Polri. Sinergi kedua pihak akan terus ditingkatkan guna menjaga keamanan, ketertiban, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kejadian darurat di tengah masyarakat. (Pen Kodim 1714/PJ)

]]> Thu, 02 Jul 2026 14:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Perempuan-19-Tahun-Ditemukan-Tewas-di-Rumahnya-di-Kandis-Siak--Seorang-Pria-Diamankan--

SIAK -  Seorang perempuan berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jalan PT Gas, RT 003 RW 006, Dusun Kandis Godang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Polisi menyelidiki peristiwa itu sebagai dugaan kematian tidak wajar.

Korban diketahui bernama Serel Sisri Wati Br Siregar.

Jasadnya pertama kali ditemukan oleh kakaknya, Robert Siregar, yang pulang ke rumah saat jam istirahat kerja, pukul 11.30 WIB.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kapolsek Kandis Kompol Herman Pelani membenarkan peristiwa tersebut.

Menurut dia, penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

“Benar, saat ini perkara masih dalam proses penyidikan. Kami telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, dan mengumpulkan alat bukti,” kata Herman, Kamis (2/7/2026).

Ia menerangkan, penemuan jasad perempuan tersebut sejak Rabu (1/7/2026).Berdasarkan keterangan saksi, setibanya di rumah Robert mendapati dua keponakannya menangis sambil menunjuk ke arah kamar.

Saat diperiksa, korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di atas tempat tidur.

Pada bagian dahi terlihat luka, sementara kondisi kamar dilaporkan telah berantakan.

“Keluarga kemudian meminta bantuan kerabat dan tenaga kesehatan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan telah meninggal dunia,” katanya. 

Beberapa jam setelah penemuan jenazah, warga mengamankan seorang pria yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut saat berada di kawasan Kilometer 83 Kampung Kandis.

Identitas pria itu diketahui melalui pemeriksaan sidik jari Inafis sebagai Abdullah (54), yang dikenal dengan panggilan Ijal Aceh.

Saat diamankan, petugas menemukan sebuah tas berisi lima unit telepon seluler. Polisi menduga salah satu di antaranya merupakan milik korban.

Menurut Herman, pria tersebut merupakan pendatang yang bekerja sebagai tukang bangunan untuk membangun dapur rumah orang tua korban.

Selama sekitar empat bulan terakhir, yang bersangkutan tinggal di rumah keluarga korban.

Namun, sebelum diserahkan kepada polisi, pria itu sempat menjadi sasaran amukan massa.

Akibat mengalami luka-luka, ia terlebih dahulu dibawa ke Puskesmas sebelum dirujuk ke RS Bhayangkara Polda Riau. 

“Hingga kini kondisinya masih menjalani perawatan sehingga belum dapat dimintai keterangan,” katanya. 

Hasil visum luar oleh dokter Puskesmas Kandis menemukan luka pada kepala bagian kanan atas, bekas luka di leher yang diduga akibat cekikan, serta luka lebam pada tangan kanan dan punggung korban.

Polisi juga masih berupaya memperoleh persetujuan keluarga untuk melakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian korban.

Namun hingga saat ini keluarga menyatakan menolak autopsi.

Penyidikan ditangani Unit Reskrim Polsek Kandis dengan asistensi Satreskrim Polres Siak. 

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum,” (tribunpekanbaru)

]]> Thu, 02 Jul 2026 14:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Penyidik-Polres-Pelalawan-Agendakan-Rekonstruksi-Kasus-Begal-Sadis-Tewaskan-Korban-di-Kerumutan-

PELALAWAN - Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelalawan masih melengkapi berkas perkara kasus begal sadis yang menewaskan korbannya di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan yang terjadi pada 29 Mei lalu.

Setelah Satreskrim Polres Pelalawan berhasil meringkus empat orang tersangka, dua orang eksekutor dan dua orang penadah yang dirilis secara resmi pada Kamis (11/6/2026) lalu.

Proses pemberkasan dikebut penyidik Unit I Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim, agar segera bisa dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan. 

"Sampai saat ini proses melengkapi berkas perkara masih berjalan. Sembari berkoordinasi dengan JPU," terang Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Bayu Ramadhan Effendi didampingi Kanit I Tipidum Ipda Erwin Naibaho kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (2/7/2026).

Kasat Bayu Ramadhan menyebutkan, hasil koordinasi penyidik dengan JPU Kejari Pelalawan terkait kasus begal sadis ini, akan segera gelar rekonstruksi kejadian.

Untuk melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) ini. Selain itu, memperkuat hasil penyelidikan penyidik pascapengungkapan keempat pelaku. 

Waktu pelaksanaan rekonstruksi perkara masih menunggu koordinasi selanjutnya dengan korps adhyaksa.

Termasuk lokasi gelar rekonstruksi belum diputuskan, antara di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Desa Pangkalan Panduk atau di tempat lain.

"Kemungkinan digelar di TKP pengganti, bukan di TKP asli. Mengingat jaraknya yang cukup jauh dari Pangkalan Kerinci. Tapi masih menunggu kepastian juga dari jaksa," tandas Kasat Bayu. 

Diberitakan sebelumnya, Polres Pelalawan akhirnya merilis pengungkapan kasus begal sadis yang menewaskan korbannya di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan pada Kamis (11/6/2026) sore lalu.

Konferensi pers dipimpin oleh Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara SIK didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu Ramadhan Effendi dan Kasi Humas AKP Thomas Bernandes di aula Teluk Meranti.

Ada empat pelaku yang diringkus tim gabungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelalawan dengan Polsek Kerumutan serta dibantu Jatanras Ditreskrimum Polda Riau.

Keempat pelaku yang ditangkap di Pulau Jawa pekan lalu tidak dihadirkan dalam pers rilis, hanya barang bukti ditunjukkan polisi.

Dalam penjelasannya, Kapolres John Louis Letedara menyampaikan dua pelaku merupakan pelaku utama pembegalan di Desa Pangkalan Panduk, Kerumutan pada 29 Mei lalu.

Tersangka berinsial Bambang Gozali alias Ompong (34) yang beralamat di Dusun 3 Belimbing Desa Pangkalan Panduk, Kerumutan. Kemudian Ali Solidin alias Ali (36) tercatat sebagai warga di Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan. 

"Keduanya sebagai pelaku utama tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia," Kata Kapolres John Louis Letedara. 

Mereka membegal korban kakak beradik bernama Zulfan (20) dan Zelvin (19) pada Jumat (29/6/2026) sore lalu di perkebunan kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk, Kerumutan.

Akibat tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) itu, korban Zulfan meninggal dunia akibat luka robek di kepala dan korban Zelvin menderita luka memar di punggung akibat dipukul kayu balok.

Sepeda motor korban jenis honda revo X dibawa kabur oleh pelaku sampai keluar Pelalawan. 

Setelah melakukan pengejaran selama delapan hari, Tim Opsnal gabungan meringkus kedua pelaku utama di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Banten. Penangkapan begal sadis ini dibantu juga oleh Polda Banten dan Polres Pandeglang. 

"Kedua tersangka diamankan di Kampung Kalapacagak Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu 6 Juni yang lalu," beber John Louis. 

Selain membekuk dua eksekutor perkara begal ini, Polres Pelalawan juga menciduk dua orang penadah yang membeli sepeda motor hasil curian pelaku.

Diantaranya Kasman (31) beralamat di Sungai Arang Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tersangka Kasman sebagai perantara dan membantu tersangka Ali sodikin mencari pembeli sepeda motor hasil begal. 

Terakhir pelaku bernama, Subandi alias Bandot (36), warga Keritang Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Subandi yang membeli sepeda motor korban dari pelaku, melalui perantara tersangka Kasman. 

"Sepeda motor korban dijual senilai Rp 3 juta kepada penadah itu. Kemudian kedua pelaku utama melarikan diri sampai di Pandeglang," tandas John Louis. 

Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam milik korban. Kemudian sebatang kayu bulat yang digunakan pelaku untuk memukul kedua korban. Berikut satu gulungan lakban hitam yang digunakan untuk mengikat korban setelah dipukuli. 

Para pelaku dijerat hukum atas perbuatannya. Dua pelaku utama dijerat Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Sedangkan dua penadah dijerat Pasal 591 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Mereka saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Pelalawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

]]> Thu, 02 Jul 2026 14:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/250-Meter-Kabel-PJU-Dicuri-di-Jalan-Soekarno-Hatta-Dumai-Timur--Pria-Ini-Pelakunya--

DUMAI â€" Seorang Warga Dumai Timur WA (29) diduga melakukan tindak pidana pencurian kabel milik Dinas Perhubungan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 07.30 WIB.

Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang melalui Kapolsek Dumai Timur AKP Rhino Handoyo mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/VII/2026/SPKT/SEK D. TIMUR/RES DUMAI/POLDA RIAU tertanggal 1 Juli 2026.

Ia menambahkan, pelapor diketahui bernama Suryanto (49) warga Jalan Pendowo RT 004, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, sementara itu, terlapor berinisial WA (29), warga Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

"Korban dalam kasus ini adalah Dinas Perhubungan, dengan barang yang diduga dicuri berupa kabel LVCT 4x16 mm sepanjang 250 meter. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp7 juta," katanya, Kamis (2/7/2026)

AKP Rhino Handoyo menjelaskan berdasarkan kronologi kasus pencurian kabel PJU ini terjadi, sekitar Rabu (1/7/2026) pukul 07.30 WIB, pelapor menerima informasi dari Kepala UPT Penerangan Jalan Umum (PJU) bahwa masyarakat telah mengamankan seorang pria yang diduga mencuri kabel di depan kawasan Bandara, Jalan Soekarno Hatta. 

Setelah menerima informasi tersebut, Tambahnya, pelapor langsung menuju lokasi kejadian dan mendapati dugaan pencurian kabel PJU sepanjang 250 meter.

Selanjutnya, pelapor melaporkan kejadian itu ke Polsek Dumai Timur untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Diakuinya bahwa pihaknya telah menerima laporan polisi, melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi serta pelapor. 

Dalam kasus ini, AKP Rhino Handoyo mengaku turut mengamankan barang bukti berupa kabel LVCT 4x16 mm sepanjang 250 meter.

Selain itu, seorang saksi bernisial DG (43), seorang sopir yang berdomisili di Kelurahan Bukit Batrem, telah dimintai keterangan.

"Atas perbuatannya, terlapor diduga melanggar Pasal 477 KUHP. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan Polsek Dumai Timur guna proses penyidikan lebih lanjut," tegasnya

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Said Effendi membenarkan bahwa mencuri kabel PJU di depan kawasan Bandara, Jalan Soekarno Hatta pada Rabu (1/7/2026).

"Sudah Kami laporkan ke Pihak Polsek Dumai Timur, untuk PJU atau lampu jalan akan  dilakukan perbaikan secepatnya oleh petugas agar jalanan di sekitar bisa tetap terang dimalam hari," pungkasnya (tribunpekanbaru)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:54:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Prabowo-dan-Lukashenko-Bahas-Roadmap-Bilateral-Indonesia-Belarus-2026-2030

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Aleksandr Lukashenko akan meluncurkan roadmap atau peta jalan kerja sama bilateral Indonesia-Belarus periode 2026-2030. Roadmap ini akan mencakup sejumlah isu kerja sama antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkap bahwa roadmap ini akan masuk ke dalam pembahasan pertemuan kedua kepala negara. Dia juga mengatakan kunjungan Lukashenko ini merupakan kunjungan balasan usai Prabowo berkunjung ke Belarus pada 15 Juli 2025.“Seperti kita ketahui juga, telah terjadi penandatanganan EAEU CEPA, dan Belarus merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi tersebut,” kata Sugiono di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Sugiono mengatakan sejumlah pertemuan intensif terus dikembangkan hingga tertulis kesepakatan penyusunan peta jalan kerja sama kedua negara. Kerja sama dilakukan di berbagai sektor strategis, termasuk ketahanan pangan hingga energi yang menjadi program prioritas Prabowo.“Kepentingan kita yang utama, karena ini juga sesuai dengan program Bapak Presiden terutama di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi, kerja sama yang lebih intensif di bidang ini juga akan dimantapkan,” kata Sugiono.“Beberapa produk pertanian dan khususnya bahan baku pupuk juga akan dikerjasamakan antara Belarus dan Indonesia,” lanjutnya.

Kunjungan ke Indonesia ini menjadi yang kedua bagi Presiden Lukashenko setelah tahun 2013 lalu. Sugiono berharap kunjungan ini dapat meningkatkan kerja sama strategis dan mempererat hubungan kedua negara.“Dan kita berharap kunjungan balasan ini juga akan makin mempererat hubungan kedua negara, dan juga mempererat kerja sama kita dalam rangka meningkatkan ekonomi dan alternatif-alternatif sumber daya yang kita butuhkan,” (okezone)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pilot-Amerika-Diduga-Tewas-dalam-Pembakaran-Pesawat-di-Bandara-Ipdeheik-Papua--Ini-Identitasnya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, tewas dalam insiden pembakaran pesawat perintis di Bandara Ipdeheik, Balinggama, Yahukimo, Papua Pegunungan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Laporan awal tewasnya Nicholas diungkap oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Lukman mengatakan penyebab pasti kematian Nicholas saat ini masih didalami oleh aparat yang berwenang.

“Laporan awal dari Kepala UPBU Kelas I Wamena menyebutkan bahwa pilot pesawat atas nama Nicholas F. Goselin dilaporkan meninggal dunia," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis.

"Dugaan penyebab kejadian tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari aparat berwenang," imbuhnya.Lukman menjelaskan, dari data manifes penerbangan diketahui Nicholas yang membawa pesawat itu lahir di Connecticut, Amerika Serikat, pada 16 November 1996.Ia tercatat berkebangsaan Amerika Serikat, bekerja sebagai pilot untuk PT AMA, dan tinggal di Sentani, Papua. Lebih lanjut, ia mengatakan pesawat tersebut berangkat dari Bandara Wamena pada Kamis (2/7) pagi dengan membawa total 7 orang penumpang.

Lukman menjelaskan pesawat perintis tersebut dilaporkan tiba di Lapangan Terbang Balinggama pada pukul 06.46 WIT. Ia memastikan sebelum penerbangan berlangsung, kondisi cuaca di rute tersebut juga dilaporkan baik.

“Sebelum penerbangan dilaksanakan, informasi cuaca pada rute penerbangan dilaporkan dalam kondisi baik,” ucapnya.

Akan tetapi, ia menyebut setelah pilot melaporkan pesawat telah mendarat, komunikasi dari pos area lapangan terbang dilaporkan terputus.

“Setelah pilot melaporkan bahwa pesawat telah mendarat, komunikasi dari pos area di lapangan terbang tersebut dilaporkan terputus,” (okezone)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/KPK-Panggil-3-Pegawai-Imigrasi-Jakbar-Terkait-Kasus-Izin-Tinggal-WNA-

Jakarta - KPK kembali memanggil sejumlah saksi terkait perkara pemerasan izin tinggal WNA di Ditjen Imigrasi yang menjerat Wamen Imipas Silmy Karim. Hari ini, sejumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dipanggil KPK.

"Pemeriksaan dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengurusan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kementerian Imipas," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Budi menyebut pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Namun dia belum merinci hal yang akan didalami oleh penyidik.

Adapun sejumlah saksi yang diperiksa yakni:

1. Merzi Driyasman, Kepala Seksi izin Tinggal Keimigrasian Kanimsus Jakarta Barat

2. Nisrina Arumdanie, Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kanimsus Jakarta Barat

3. Lutfan Pahlevi, Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kanimsus Jakarta Barat periode April - Desember 2025

4. Rifki Aditya Nur Vijri, Tenaga Outsourcing di Bagian Inteldakim

5. Wina Nuraini Rachman, Pekerja Jasa pada Kanim Depok

6. Dewa Made Krisna Gautama, Kasi Pengelolaan Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sebelumnya, KPK mengungkapkan adanya setoran dari sejumlah kantor imigrasi (kanim) ke Ditjen Imigrasi dalam kasus pemerasan izin tinggal terbatas warga negara asing. KPK menyatakan tengah mendalami model setoran yang diberikan sejumlah kanim kepada Ditjen Imigrasi.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, uang setoran dari sejumlah kanim ke pihak Ditjen Imigrasi merupakan 'uang lebih' yang diperoleh dari biro jasa saat pengurusan izin tinggal terbatas WNA. Uang lebih ini, kata Taufik, merupakan biaya tambahan di luar biasa resmi yang harus dibayar biro jasa agar surat izin tinggal para WNA bisa diterbitkan.

"Kanim-kanim yang lain (selain kanim di wilayah Jakarta Barat) juga kita sedang mendalami. Apakah modeling-nya seperti apa," ungkap Taufik saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Taufik menjelaskan alasan setoran ini diberikan oleh sejumlah Kanim ke pihak Ditjen Imigrasi. Dia menyebut, wewenang untuk menerbitkan izin tinggal terbatas para WNA ada pada pihak Ditjen Imigrasi.

"Untuk otorisasi klik acc terkait izin tinggal itu memang ada kewenangannya, otoritasnya di pusat," jelas Taufik.

Dia juga menjelaskan, tindakan kanim yang menerapkan adanya 'uang lebih' kepada sejumlah biro jasa tergolong sebagai tindakan pemerasan. Sebab, 'uang lebih' ini turut mempengaruhi proses terbitnya surat izin tinggal terbatas para WNA.

"Bahwa untuk biro jasa apakah benar itu diperas? Fakta yang ditemukan sampai saat ini bahwa betul itu biro jasa hanya memproses sebagaimana prosedur yang sudah ditetapkan oleh imigrasi, tapi kemudian ada tambahan-tambahan pungutan yang itu kemudian dari biro jasa itu merasa itu adalah di luar pungutan resmi sehingga itu masuk kategori pemerasan," ucapnya.

Diketahui, kasus ini diduga terjadi sejak Silmy menjabat Dirjen Imigrasi pada 2023. KPK menduga total duit yang terkumpul dalam kasus ini mencapai Rp 145,5 miliar. KPK juga menduga Silmy menerima jatah Rp 100 juta per minggu.

Berikut ini daftar delapan tersangka dalam kasus ini:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benar.(detik.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:41:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Jaksa-di-Sidang-dr-Tifa--Jokowi-Alami-Kerugian-Imateriil-dan-Merasa-Dihina-

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Tifauzia Tyasumma alias dr Tifa melakukan fitnah, penghinaan hingga pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jaksa menyebut akibat perbuatannya, Jokowi mengalami kerugian immateril dan merasa terhina.

"Saksi Joko Widodo merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahakna serendah-rendahnya bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi," kata jaksa dalam dakwaannya di PN Jakarta Timur, Kamis (2/72026).

Jaksa menjelaskan, Jokowi mengetahui dugaan pencemaran nama baiknya dari unggahan media sosial (medsos). Dia mendengar dr Tifa menuding ijazah S1 Jokowi adalah palsu.

Kemudian, Jokowi meminta ajudannya dan kuasa hukum mengumpulkan barang bukti unggahan di medsos. Ada lima unggahan yang dianggapnya menyerang harkat dan martabatnya.

Di sisi lain, jaksa telah mendapat bukti yang menyatakan ijazah Jokowi merupakan dokumen asli. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Polri, dan disimpulkan ijazah Jokowi identik dengan 14 dokumen pembanding.

Selain itu, berdasarkan buku petunjuk program studi UGM telah menerbitkan ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 tanggal 5 November 1985 atas nama Jokowi. Dia juga menyelesaikan kuliah di UGM.

"Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa," ucap dia.

Atas perbuatannya, Tifa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 434 ayat 1 juncto Pasal 441 ayat 1 juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP. Lalu dakwaan subsidair Pasal 433 ayat 1 juncto Pasal 441 ayat 1 juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP.

Tifa juga didakwa dengan dakwaan kedua primair Pasal 434 ayat 1 KUHP. Kedua subsidair Pasal 310 ayat 1 KUHP atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP atau Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.(detik.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Paripurna-DPR-Sepakat-RUU-Pusat-Finansial-Internasional-Masuk-Prolegnas-2026--

Jakarta - Rapar paripurna DPR menyepakati rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 sebagai usul inisiatif pemerintah. Hal itu disepakati dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini.

Rapat digelar di ruang rapat paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Mulanya Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menyampaikan laporannya, bahwa RUU ini salah satunya untuk memperkuat kontribusi sektor keuangan nasional.

"Memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional," ucap Martin.

Martin menyebut berdasarkan aturan, bahwa Baleg harus melaporkan ke paripurna atas RUU PFII karena awalnya di luar prolegnas. Martin kemudian menyerahkan kepada paripurna untuk menetapkan RUU PFII masuk Prolegnas tahun 2026.

"Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat untuk kiranya menetapkan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 sebagai usul inisiatif pemerintah," sebutnya.

Setelah itu Martin menyerahkan laporan dari Baleg tersebut ke pimpinan DPR. Kemudian Puan meminta persetujuan kepada anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna atas usulan tersebut.

"Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah laporan Badan Legislasi terhadap usulan rancangan undang-undang di luar prolegnas dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir.(detik.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/-Pastikan-Tak-Ada-Anak-Putus-Sekolah--Disdik-Pekanbaru-Buka-Posko-Pengaduan-Pasca-SPMB

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah pascapelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online tingkat SMP Tahun Ajaran 2026/2027. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru membuka layanan pengaduan sekaligus pemenuhan kuota bagi calon peserta didik yang belum diterima di sekolah negeri.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru dalam menjalankan program prioritas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yakni Zero Anak Putus Sekolah, sehingga seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala biaya maupun persoalan administrasi.

"Dinas Pendidikan Pekanbaru sudah membuka layanan pengaduan pasca SPMB ini," kata Agung Nugroho, Kamis (2/7/2026).

Menurut Agung, masyarakat dapat melaporkan peserta didik yang belum memperoleh sekolah setelah pengumuman hasil SPMB. Nantinya, peserta didik tersebut akan diarahkan ke SMP negeri yang masih memiliki kuota.

Seiring telah diumumkannya hasil seleksi SPMB Online SMP pada Rabu (1/7/2026) sore, orang tua maupun wali murid yang dinyatakan lulus diminta segera melakukan daftar ulang di sekolah tujuan masing-masing.

Proses daftar ulang berlangsung mulai 2 hingga 4 Juli 2026 secara langsung di SMP tempat peserta didik diterima.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, mengatakan Disdik juga membuka pendaftaran pemenuhan kuota bagi calon peserta didik yang belum lulus seleksi reguler.

Pendaftaran pemenuhan kuota dilaksanakan pada 2-3 Juli 2026 mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB di Aula Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

"Langkah ini dihadirkan agar sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Alek.

Ia menjelaskan, seluruh pelayanan pemenuhan kuota dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan guna memberikan pelayanan satu pintu yang cepat, ramah, dan transparan kepada masyarakat.

Disdik Pekanbaru juga menegaskan seluruh tahapan, mulai dari proses seleksi, daftar ulang hingga pemenuhan kuota, dilaksanakan tanpa dipungut biaya alias gratis.

Masyarakat diminta tidak mempercayai oknum maupun calo yang menjanjikan kelulusan atau masuk ke SMP negeri dengan meminta sejumlah uang. Jika menemukan praktik kecurangan maupun pungutan liar, masyarakat diminta segera melaporkannya ke Inspektorat Kota Pekanbaru, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Kota Pekanbaru, maupun Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau.

"Melalui keterbukaan informasi dan sistem yang akuntabel ini, Pemerintah Kota Pekanbaru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pendidikan anak-anak kita, demi mewujudkan generasi masa depan Pekanbaru yang cerdas, unggul, dan bebas dari putus sekolah,"(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Satpol-PP-Pekanbaru-Fokus-Penertiban-PKL-di-Jalan-Utama--Tegas-Tanpa-Tebang-Pilih

PEKANBARU â€" Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru kini memusatkan langkah penertiban terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di sepanjang ruas jalan utama kota. Langkah ini diambil karena banyak pedagang yang memajang dagangan hingga masuk ke badan jalan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto, menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berjalan secara adil dan tidak memihak siapa pun.

"Penertiban ini merupakan kegiatan rutin yang kami jalankan. Prinsipnya jelas, tidak ada pilih kasih. Segala langkah yang diambil sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang berlaku," ujar Desheriyanto, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, sasaran utama saat ini adalah ruas-ruas jalan protokol kota. Sebelum dilakukan penindakan nyata, pihaknya sudah lebih dulu menyampaikan himbauan hingga peringatan bertahap kepada para pedagang agar tidak lagi berjualan di atas trotoar maupun bahu jalan. Hal ini karena aktivitas tersebut melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

"Kami selalu mengutamakan pendekatan yang humanis dan persuasif. Himbauan dan peringatan menjadi langkah awal yang kami tempuh sebelum mengambil langkah lebih lanjut," terangnya.

Sejauh ini, penertiban sudah dilaksanakan di beberapa jalur utama, antara lain Jalan HR Soebrantas, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Arifin Ahmad. Sementara untuk tahap selanjutnya, Satpol PP menargetkan penertiban diperluas ke kawasan Jalan Arengka, Jalan Riau, hingga Jalan Naga Sakti.

Agar ketertiban yang sudah terbangun tidak kembali rusak, pihaknya juga mengajak kerja sama erat dari seluruh jajaran kecamatan. Para camat diminta ikut serta melakukan pemantauan rutin di wilayah masing-masing.

"Kami telah menyampaikan kepada para camat untuk turun langsung mengawasi dan memantau kondisi lapangan. Apabila kembali ditemui pedagang yang melanggar, harap segera dilaporkan agar kami bisa segera menindaklanjuti," tegasnya.

Terakhir, pihaknya juga memohon pengertian dan sikap kooperatif dari para pedagang. Tujuannya agar proses penertiban berjalan aman dan damai tanpa ada gesekan maupun perselisihan antara petugas dan masyarakat.

"Kami sangat berharap para pedagang mau bekerja sama. Kami tidak menginginkan ada masalah saat penertiban berlangsung. Itulah sebabnya kami selalu memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum bertindak," pungkas Desheriyanto.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Statuta-Baru-Ubah-Peta-Pilrek-Unri--Enam-Suara-Hilang--Perebutan-Dukungan-Makin-Sengit

PEKANBARU - Peta pertarungan Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Riau (Unri) periode 2026-2030 dipastikan berubah. Penyesuaian statuta universitas yang mengatur larangan rangkap jabatan bagi anggota senat yang juga menduduki jabatan struktural membuat komposisi pemilih berkurang dan berpotensi mengubah arah dukungan dalam kontestasi pemilihan rektor.

Dalam ketentuan baru tersebut, anggota senat yang juga menjabat pada posisi struktural diwajibkan memilih salah satu jabatan, yakni tetap menjadi anggota senat atau mempertahankan jabatan struktural yang diemban. Kebijakan itu tidak hanya berdampak pada status keanggotaan senat, tetapi juga mengubah jumlah pemilih dalam Pilrek Unri.

Statuta baru juga mengatur bahwa anggota senat yang mengundurkan diri tidak dapat digantikan hingga seluruh tahapan pemilihan rektor selesai dilaksanakan. Akibatnya, jumlah pemilih pada putaran pertama Pilrek otomatis berkurang.

Ketua Senat Universitas Riau, Prof. Dr. Ir. Zulkarnaini, M.Si, didampingi Sekretaris Universitas, Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H., Rabu (1/7/2026), mengungkapkan terdapat empat anggota senat yang memilih mengundurkan diri sebagai konsekuensi penerapan aturan tersebut.

Sebelum penyesuaian statuta, jumlah pemilih dari unsur senat mencapai 66 orang atau mewakili 65 persen dari total suara Pilrek. Setelah empat anggota senat mengundurkan diri, jumlah pemilih dari unsur senat menyusut menjadi 62 orang.

Perubahan tersebut turut memengaruhi alokasi suara dari unsur kementerian yang memiliki porsi 35 persen. Jika sebelumnya kementerian memiliki 36 suara dari total 102 suara, kini jumlahnya berubah menjadi 34 suara dari total keseluruhan 96 suara.

Dengan demikian, penerapan statuta baru secara efektif memangkas enam suara dalam Pilrek Unri, dari semula 102 suara menjadi hanya 96 suara.

Berkurangnya jumlah suara itu dinilai bukan sekadar perubahan angka. Dalam kontestasi yang diprediksi berlangsung ketat, hilangnya enam suara berpotensi mengubah konfigurasi dukungan yang selama ini dipetakan para bakal calon rektor. Setiap suara akan memiliki nilai strategis dalam menentukan siapa yang melangkah ke tahapan berikutnya.

Sesuai jadwal, sebanyak delapan bakal calon rektor akan menyampaikan visi dan misi di hadapan senat pada 8 Juli 2026. Dari tahapan tersebut, senat akan memilih tiga nama yang akan ditetapkan sebagai calon rektor untuk mengikuti proses pemilihan tahap akhir.

Dengan komposisi pemilih yang baru, seluruh kalkulasi politik kampus diperkirakan ikut berubah. Pilrek Unri 2026 kini memasuki babak baru, di mana perubahan statuta tidak hanya mengubah aturan main, tetapi juga mengubah peta kekuatan dan strategi dukungan di ruang senat.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 13:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Bareskrim-Polri-Gagalkan-Penyelundupan-Sabu-Lintas-Pulau-dari-Riau-ke-NTB

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri sukses menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan lintas pulau dari Riau menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua orang kurir berhasil diringkus di Terminal Kedatangan 2E Bandara Soekarno-Hatta usai kedapatan membawa barang terlarang tersebut, Minggu (28/6/2026).

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di bawah komando Kombes Handik Zusen. Penyelidikan bermula saat petugas menerima informasi intelijen mengenai pergerakan kurir asal Batam yang membawa sabu dari Pekanbaru menuju Sumbawa.

"Benar, tim yang dipimpin Kombes Handik berhasil mengamankan dua tersangka di Terminal Kedatangan 2E Bandara Soetta. Modusnya cukup ekstrem, yakni memasukkan kapsul berisi sabu ke dalam tubuh melalui anus," ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso saat memberikan keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).

Keputusan nekat para pelaku ini menunjukkan besarnya risiko sosial dan bahaya dari peredaran gelap narkotika. Petugas langsung bergerak cepat menindaklanjuti informasi tersebut dengan memantau pergerakan para tersangka yang diketahui akan transit di Jakarta.

"Tim melakukan assessment mendalam dan mendapati target atas nama Musa dan Muhammad Guntur akan membawa paket berisi narkoba jenis sabu sebanyak lebih kurang 500 gram dari Kota Pekanbaru, Riau menuju Sumbawa, NTB melalui jalur udara yang disimpan di dalam perut dan dimasukkan melalui anus," jelasnya.

Pesawat Super Air Jet yang ditumpangi kedua kurir tersebut mendarat sekitar pukul 08.45 WIB. Petugas yang sudah bersiaga langsung mengamankan Musa dan Muhammad Guntur tanpa perlawanan. Berdasarkan hasil interogasi awal, keduanya mengakui membawa sabu yang disembunyikan di dalam tubuh dengan berat masing-masing 250 gram.

Guna mengeluarkan barang bukti sekaligus memastikan kondisi kesehatan para tersangka, polisi membawa keduanya ke RS EMC Tangerang. Tindakan medis berupa pemeriksaan X-ray segera dilakukan.

"Berhasil dikeluarkan dari tubuh tersangka Musa sebanyak empat bungkus plastik bening ukuran sedang dan dari tubuh tersangka Muhammad Guntur sebanyak empat bungkus plastik bening ukuran sedang," papar Eko.

Dari nyanyian kedua kurir tersebut, terungkap bahwa sabu diperoleh dari seorang pria bernama Sofian alias Pian yang berdomisili di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada seorang penerima bernama Isnaini alias PP Bara di Sumbawa.

Berbekal informasi berharga ini, petugas melakukan teknik controlled delivery atau pengiriman di bawah pengawasan ketat. Tim bersama kedua kurir terbang menuju Sumbawa guna memancing pemesan barang keluar dari persembunyiannya.

Petugas tiba di lokasi yang telah ditentukan oleh Isnaini sekitar pukul 23.30 WITA. Tanpa membuang waktu, polisi langsung melakukan penyergapan.

"Tim segera mengamankan tersangka Isnaini berikut alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tersangka Musa," ungkap Eko.

Terkait lolosnya para pelaku dari bandara asal, pemeriksaan lebih lanjut mengungkap adanya celah keamanan yang dimanfaatkan sindikat ini. Mereka sengaja memilih jalur keberangkatan yang dinilai memiliki pengawasan lebih longgar.

"Tersangka mengelabui sistem keamanan bandara Pekanbaru yang tidak terdapat X-ray Transmisi atau body scanner sehingga bisa berhasil lolos membawa narkotika melalui bandara," terangnya.

Secara keseluruhan, barang bukti sabu yang diamankan ditaksir memiliki nilai ekonomis mencapai Rp 900 juta. Keberhasilan operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya nyata dalam melindungi masyarakat. Polisi memperkirakan sebanyak 2.500 jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman dan dampak merusak narkotika.

Ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, petugas di lapangan masih terus memburu dua orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni pihak yang berperan sebagai penyedia barang dan pemesan jaringan tersebut.(goriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Razia-BNNP-Sumut-di-Patumbak-Berujung-Penyerangan--25-Pengunjung-Positif-Narkoba

Razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Utara di sebuah tempat hiburan di Jalan Talun Kenas, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, berujung ricuh setelah diduga terjadi perlawanan dari massa. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 25 orang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, mengatakan razia dilakukan oleh BNN Kabupaten Deli Serdang bersama personel Satpol PP, Polri, dan TNI.

"Ketika datang dan melakukan pemeriksaan ditemukan 25 orang positif narkotika. Jadi ketika dilakukan tes urine ditemukan 25 orang positif," kata Tatar, Rabu (1/7).

Membawa 25 Orang

Menurutnya, petugas kemudian membawa 25 orang tersebut ke Kantor BNN Kabupaten Deli Serdang untuk menjalani proses lebih lanjut. Namun, saat kendaraan hendak meninggalkan lokasi, sekelompok massa mengadang petugas.

"Tetapi ketika keluar ada salah satu orang yang memprovokasi, terutama pemilik tempat hiburan beserta keluarga dan pengurus tempat hiburan itu," ujarnya.

Tatar mengungkapkan massa kemudian mengadang kendaraan petugas dengan balok kayu dan menuntut surat perintah tugas meski identitas serta dasar pelaksanaan razia telah dijelaskan di lokasi.

"Mereka berdalih ingin menanyakan surat perintah tugas. Padahal ketika di dalam sudah ditunjukkan dan disampaikan bahwa kami dari BNN Kabupaten Deli Serdang. Tetapi di luar itu karena ada provokasi kemudian diadang, diberikan balok untuk mengadang kendaraan mereka. Terus kemudian terjadi anarkisme," katanya.

BNNP Sumut

Terkait insiden tersebut, BNNP Sumut telah melaporkan dugaan perusakan ke Polrestabes Medan. Dari enam orang yang sempat diamankan, empat di antaranya kini telah ditahan.

"Dari kejadian itu kami telah mengamankan empat orang. Tadinya enam orang. Kemudian dibawa ke Polrestabes Medan dan kami laporkan tentang kejadian perusakan," ujar Tatar.

Sementara itu, terhadap 25 orang yang hasil tes urinenya positif narkotika, BNN menerapkan prosedur rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau yang 25 orang, sesuai SOP kami, bagi mereka yang positif akan dilakukan asesmen untuk nanti direhabilitasi,"(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Terungkap--Kupu-kupu-Langka-hingga-Gading-Gajah-Diselundupkan-dengan-Modus-Jemaah-Umrah

Polda Jawa Timur mengungkap tiga kasus besar penyelundupan dan perdagangan ilegal sumber daya alam yang melibatkan satwa dan komoditas bernilai tinggi. Mulai dari ribuan kupu-kupu langka, puluhan potong gading gajah, hingga hampir 40 ribu benih bening lobster (BBL), seluruhnya diduga hendak diperdagangkan dengan berbagai modus penyamaran untuk mengelabui petugas.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing menjelaskan, salah satu modus yang paling menonjol adalah penyelundupan 53 potong gading gajah melalui sembilan jamaah umrah yang baru kembali dari Arab Saudi.

Menurut Roy, tersangka berinisial HAJ menitipkan gading tersebut kepada para jamaah dengan alasan barang itu merupakan aksesori mobil. Agar tidak mudah terdeteksi, gading dibungkus menggunakan aluminium foil, dilapisi kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan koper.

"Barang itu berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia melalui penitipan kepada jamaah umrah yang akan pulang. Gading dibungkus dengan aluminium foil, kertas hitam dan disamarkan sebagai aksesori mobil," ujar Kombes Pol Roy, Selasa (30/6).

Ditemukan 53 Potongan Gading Gajah

Kasus tersebut terungkap setelah petugas Bea Cukai Juanda memeriksa sembilan koper milik jemaah umrah di Terminal 2 Bandara Juanda. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 53 potongan gading gajah yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen karantina maupun sertifikat kesehatan dari negara asal.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 86 huruf a dan atau huruf c juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara serta denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, penyidik juga membongkar penyelundupan 39.927 ekor benih bening lobster yang rencananya dikirim ke Singapura melalui Bandara Juanda. Dua tersangka berinisial FM dan JSK diduga menyembunyikan ribuan benih lobster di dalam koper dengan membungkusnya menggunakan handuk basah agar tetap hidup selama perjalanan.

"Modus operandinya memasukkan benih-benih lobster ke dalam koper yang dibungkus dengan handuk basah dengan tujuan Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines melalui Bandara Juanda," kata Roy.

Pengiriman BBL Tanpa Izin Resmi

Pengungkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi adanya upaya pengiriman BBL tanpa izin resmi. Dari tangan para tersangka, petugas menyita koper berisi hampir 40 ribu benih lobster beserta paspor, telepon seluler, kartu ATM, dan dokumen penerbangan.

Keduanya dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) dan atau Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Kasus lain yang turut diungkap adalah perdagangan 2.113 ekor kupu-kupu dilindungi dalam kondisi telah diawetkan. Tersangka berinisial LL diduga mengirimkan satwa tersebut melalui jasa kargo di Bandara Juanda dengan tujuan China, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Ceko, dan Jerman.

Polisi menemukan 10 paket pengiriman (Airway Bill DHL) yang seluruhnya berisi kupu-kupu berbagai jenis yang telah mati dan siap dikirim ke luar negeri.

"Ditemukan 10 Airway Bill DHL yang seluruhnya berisi kupu-kupu dilindungi dalam keadaan mati yang akan dikirim ke China, Prancis, USA, Kanada, Ceko dan Jerman," ujar Roy.

Konservasi Sumber Daya Alam

Dalam perkara ini, tersangka dijerat Pasal 40A Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

"Dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta," ucap Kombes Pol Roy.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan ketiga kasus tersebut memiliki pola yang berbeda, namun sama-sama berujung pada eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian hayati Indonesia.

"Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, ketiga perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun memiliki satu benang merah yang sama, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian ekosistem serta merugikan kepentingan bangsa," kata Jules.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Polda Jatim bersama instansi terkait untuk memutus praktik perdagangan ilegal satwa liar dan komoditas perikanan yang berpotensi merusak ekosistem sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara.

"Keberhasilan pengungkapan perkara ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia dari praktik perdagangan ilegal dan eksploitasi yang melanggar hukum(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Tak-Lagi-Ala-Militer--Intip-Konsep-Baru-Pembekalan-Peserta-SPPI

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, dengan perubahan konsep tersebut, kebijakan menjadi lebih longgar. Para peserta SPPI bisa menggunakan handphone atau telepon genggam sesuai waktu yang ditentukan."Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis peserta serta aspirasi dari keluarga, penyelenggara juga memberikan kebijakan penggunaan telepon genggam pada waktu-waktu yang telah ditentukan," ujar Rico dalam keterangan yang dikutip Liputan6.com dari akun YouTube resmi Kemhan, Kamis (2/7/2026).

"Telepon genggam diharapkan digunakan untuk menjaga komunikasi positif dengan keluarga, memberi kabar yang baik, serta memperkuat semangat peserta selama mengikuti pembekalan," sambung Rico.

Selain itu menurut Rico, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerima kiriman barang dari keluarga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.

"Kebijakan ini merupakan bentuk kepercayaan kepada peserta. Sedangkan kiriman barang untuk menjaga moral peserta tanpa menimbulkan kesenjangan bagi peserta lainnya," ucap dia.

Sampaikan Langsung Kendala

Rico mengatakan, apabila peserta mengalami kendala selama pembekalan, maka pihaknya mendorong agar hal tersebut disampaikan melalui jalur yang telah disiapkan, baik kepada pelatih, pengasuh, tangga kesehatan, maupun pimpinan satuan pendidikan.

"Setiap masukan dan kendala akan ditindaklanjuti dengan cepat. Kementerian Pertahanan beserta seluruh panitia seleksi nasional akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar kegiatan ini berjalan lebih aman, proporsional, edukatif, dan sesuai dengan tujuan program nasional," kata Rico.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran dari anggota DPR RI, para dokter, pakar pendidikan, wartawan, serta seluruh masyarakat," tutup Rico.

Sebelumnya, Kemhan mengubah pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil kini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Rico mengatakan perubahan itu merupakan bagian dari evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan pembekalan bagi peserta Program SPPI calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Sebagai bagian dari evaluasi tersebut format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial," kata Rico dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Tidak Ada Lagi Latihan Fisik

Rico menegaskan, pembekalan tersebut bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit ataupun komponen cadangan (Komcad). Tujuannya membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerja sama, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi.

Dalam penyesuaian itu, kata Rico, materi teknis dan taktis militer dihapus. Kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktis lainnya juga tak lagi diberikan kepada peserta.

"Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta," ujarnya.

Ia mengatakan, Kemhan juga memperkuat aspek kesehatan peserta melalui pemantauan harian, profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan bagi peserta yang memiliki faktor risiko, serta penguatan mekanisme pelaporan keluhan dan rujukan medis.

Menurut Rico, peserta yang memiliki kondisi kesehatan tertentu akan mendapat perhatian khusus agar tak dibebani aktivitas yang melebihi kemampuan fisiknya.

"Prinsip utama dari seluruh penyesuaian ini adalah keselamatan dan kesehatan peserta. Namun demikian, esensi pembekalan tetap dijaga yaitu membentuk calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, semangat bela negara, serta siap mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat,"(liputan6)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Rekrutmen-Anggota-Dewan-Harus-Dibenahi--Saatnya-Indonesia-Memiliki-UU-Etika-Penyelenggara-Pemerintahan

JAKARTA-Wafatnya dokter Icha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, setelah diduga mengalami tekanan, ancaman, dan intimidasi dari tiga oknum anggota DPRD, dinilai bukan sekadar kasus individual. Peristiwa itu mencerminkan krisis etika yang semakin mengkhawatirkan di kalangan sebagian pejabat publik.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Prof. Djohermansyah Djohan, menilai tindakan anggota DPRD yang mengintervensi keputusan medis merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.

"Anggota DPRD tidak boleh merasa sebagai penguasa. Mereka adalah wakil rakyat yang terhormat (honorable persons), bukan pihak yang dapat memaksa tenaga kesehatan menjalankan tindakan yang bertentangan dengan pertimbangan profesional," ujar Djohermansyah, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, berdasarkan informasi yang beredar, keluarga pasien yang memiliki hubungan dengan salah seorang anggota DPRD mendesak dokter Icha agar segera memberikan obat antibisa ular. Namun dokter, berdasarkan observasi dan pertimbangan medis, menilai tindakan tersebut belum diperlukan. Perbedaan penilaian profesional itu justru berujung pada tekanan verbal yang diduga membuat sang dokter mengalami depresi berat hingga akhirnya mengakhiri hidupnya.

Djohermansyah menegaskan, apabila fakta tersebut terbukti, maka tindakan itu bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.

Ia mengingatkan bahwa kasus di TTU kemungkinan hanyalah puncak gunung es. Dalam praktik pemerintahan, perilaku arogan pejabat masih kerap ditemukan, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Bentuknya beragam, mulai dari memaki bawahan, mengancam aparat, memaksakan kehendak, mengintervensi proses profesional, hingga menggunakan jabatan untuk menekan pihak lain.

"Budaya merasa paling berkuasa masih hidup di sebagian birokrasi dan lembaga politik kita. Jabatan sering dipersepsikan sebagai alat untuk memerintah semua orang, bukan amanah untuk melayani masyarakat," katanya.

Karena itu, menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut, pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Yang jauh lebih penting adalah memperbaiki sistem yang melahirkan perilaku semacam itu.

Ia mengusulkan agar partai politik memperketat rekrutmen calon anggota DPRD. Seleksi tidak cukup hanya mengandalkan popularitas dan kemampuan finansial, tetapi harus mempertimbangkan integritas, tingkat pendidikan, rekam jejak pengabdian kepada masyarakat, pengalaman berorganisasi, serta kematangan kepemimpinan.

Selain itu, sistem pemilu legislatif juga perlu dievaluasi. Djohermansyah berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka telah mendorong persaingan personal yang mahal dan pragmatis sehingga kualitas kader sering terabaikan.

"Saya mengusulkan sistem proporsional tertutup yang didahului primary election secara demokratis di internal partai. Dengan begitu masyarakat tetap memperoleh calon-calon terbaik, sementara partai didorong melakukan kaderisasi secara serius," ujarnya.

Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu.

Lebih jauh, Djohermansyah juga mendorong lahirnya Undang-Undang Etika Penyelenggara Pemerintahan. Selama ini, berbagai pelanggaran etika pejabat hanya diatur secara parsial melalui kode etik masing-masing lembaga sehingga daya ikatnya lemah.

"Sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur standar etika seluruh penyelenggara pemerintahan. Perkataan, perbuatan, maupun tindakan pejabat yang merendahkan martabat publik, menyalahgunakan jabatan, atau mengintimidasi warga harus dilarang secara tegas dan disertai sanksi yang jelas," tegasnya.

Secara khusus, ia meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara segera memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ketiga anggota DPRD tersebut secara transparan dan objektif. Keluarga dokter Icha atau warga agar membuat laporan pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan.

"Badan Kehormatan tidak boleh membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif hanya dapat dipulihkan apabila pelanggaran etik diproses secara terbuka dan diberikan sanksi yang setimpal," katanya.

Djohermansyah mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan pejabat yang cerdas, tetapi juga pejabat yang beradab. Jabatan publik bukan simbol kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dengan kerendahan hati.

"Rakyat memilih wakilnya untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan untuk mempertontonkan arogansi kekuasaan. DPRD harus kembali menjadi lembaga yang terhormat karena perilaku anggotanya juga terhormat. Jangan lagi ada anggota DPRD yang bertindak seolah-olah lebih tinggi daripada hukum dan etika."(cakaplah)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/PHR-Tuntaskan-Pemulihan-20-Lokasi-Tanah-Terkontaminasi-Minyak--43-Lokasi-Masih-Berproses

PEKANBARU-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus mempercepat program pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Hingga saat ini, perusahaan telah menyelesaikan pemulihan di 20 lokasi, sementara 43 lokasi lainnya masih dalam tahap remediasi.

Progres tersebut dipaparkan saat PHR menerima kunjungan lapangan Komisi III DPRD Riau ke area operasi WK Rokan. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program pemulihan lingkungan yang menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.

VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, mengatakan penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas dalam rangka menuntaskan pemulihan lingkungan di wilayah operasi WK Rokan.

Menurutnya, kunjungan DPRD Riau juga menjadi bentuk transparansi perusahaan terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya masih berjalan aktif. Kami terus memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar lingkungan yang tinggi agar operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau," ujar Ovulandra.

Selain itu, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruh tahapan remediasi dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari aspek teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas.

PHR juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk DPRD Riau, guna memastikan program pemulihan lingkungan berjalan sesuai target, melibatkan potensi ekonomi lokal, serta tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, mengapresiasi komitmen PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan lingkungan hingga 2030.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan PHR akan terus diperkuat agar target pemulihan lahan dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Riau.(cakaplah)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Ketua-DPC-Granat-Inhil-Beri-Piagam-Penghargaan-untuk-Kapolres-dan-Kasat-Narkoba

INDRAGIRI HILIR-- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan piagam penghargaan yang spesial kepada Kapolres AKBP Farouk Oktora dan Kasat Res Narkoba AKP Adam Effendi, Rabu (1/7/2026) pagi.

Piagam penghargaan diberikan langsung oleh Ketua DPC GRANAT Inhil H.Budiansyah Bakri Dalau kepada Kapolres AKBP Farouk Oktora dan Kasat Res Narkoba AKP Adam Effendi usai digelarnya upacara peringatan hari ulang tahun Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia yang ke-80 di halaman kantor Bupati Inhil.

Menurut Ketua DPC GRANAT Inhil, H.Budiansyah Bakri Dalau, piagam penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi yang tinggi atas dedikasi Kapolres dan Kasat Res Narkoba Polres Inhil beserta anggota dalam konsistensi memerangi peredaran narkoba.

"Sebelum memberikan piagam penghargaan kita telah berdiskusi dengan Ketua DPD Granat Riau dan akhirnya disetujui. Terimakasih banyak atas kepercayaan Ketua DPD Granat Riau kepada kami di Inhil," ungkap H.Budiansyah.

Lebih lanjut, H.Budiansyah mengatakan bahwa pemberian penghargaan bukan sekedar seremonial belaka, melainkan apresiasi atas kesungguhan Kapolres Inhil dan jajaran dalam memerangi peredaran Narkoba.

"Kita selalu monitor baik secara langsung maupun media massa, bahwa perang terhadap narkoba selama bapak Kapolres Inhil dan Kasat Res Narkoba menjabat bukan main-main. Kita menilai layak diberikan apresiasi yang tinggi," tambah H.Budiansyah.

Dihari yang sama, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya beserta Kasat Res Narkoba dan juga jajaran.

"Terimakasih kepada Ketua DPD Granat Riau dan Ketua DPC Granat Inhil, semoga selalu bisa bersinergi dalam upaya memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Inhil secara terus menerus dan berkelanjutan," ucap Kapolres Inhil.

Untuk diketahui, penyerahan piagam penghargaan disaksikan langsung oleh Bupati Inhil yang diwakili Sekda Tantowi Jauhari, unsur Forkopimda Inhil, Kepada OPD dan Kepala Badan, Ketua dan Kepala Lembaga serta Kementerian, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, OKP, Insan Pers dan tamu undangan lainnya.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 11:08:00 +0700