Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Sat, 01 Aug 2026 10:06:31 +0700 Sat, 01 Aug 2026 10:06:31 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update 3,5 Tahun Dampingi Dua Anak 'Tulang Kaca', RS Bhayangkara Polda Riau Beri Penanganan Komprehensif Tanpa Biaya https://www.spiritriau.com/Ekbis/3-5-Tahun-Dampingi-Dua-Anak---039-Tulang-Kaca--039---RS-Bhayangkara-Polda-Riau-Beri-Penanganan-Komprehensif-Tanpa-Biaya

PEKANBARU-Di sebuah rumah sederhana di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dua bocah menjalani masa kecil yang berbeda dari anak seusianya. Bukan karena kurang kasih sayang, tapi karena tubuh mereka rapuh. Lebih rapuh dari yang seharusnya.

Mereka adalah M. Raihan, 11 tahun, dan adiknya Fajri, 7 tahun. Keduanya didiagnosis menderita Osteogenesis Imperfecta atau yang dikenal masyarakat sebagai *"penyakit tulang kaca". Kondisi genetik langka ini membuat tulang mereka sangat rapuh dan mudah patah, bahkan hanya karena benturan ringan.

Di balik Raihan dan Fajri, ada orang tua mereka, Eko Suharno, 59 tahun, seorang mekanik bengkel, dan istrinya Reni Angelina, ibu rumah tangga. Dari 5 anak mereka, 3 tumbuh sehat. Namun dua anak bungsu harus berjuang setiap hari dengan keterbatasan fisik, pengawasan penuh, dan biaya pengobatan yang tidak sedikit.Kisah mereka mendapat perhatian serius sejak tahun 2022. Atas arahan pimpinan, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau bergerak cepat. Bukan sekadar memberi bantuan sesaat, tapi membentuk satu tim lintas profesi untuk penanganan komprehensif.

"Satu arahan disampaikan kepada Kompol dr. Firmansyah: percepat penanganan anak ini, jangan biarkan mereka menunggu lebih lama," begitu semangat yang digaungkan.

Penanganan Komprehensif Selama 3,5 TahunSejak kunjungan pertama pada 2022 hingga _home visit_ sampai dengan saat ini, tim RS Bhayangkara Polda Riau tidak pernah absen.

Tim yang terdiri dari 14 orang ini meliputi dokter spesialis, perawat, apoteker, ahli gizi, hingga pengemudi ambulan. Mereka datang langsung ke rumah, melakukan pemeriksaan, memberikan terapi, obat-obatan, edukasi gizi, hingga monitoring rutin.

Seluruh proses, mulai dari evakuasi awal, pemeriksaan, hingga pengobatan, difasilitasi penuh oleh institusi. Tidak ada satu pun beban biaya yang ditanggung keluarga Eko Suharno."Osteogenesis Imperfecta bukan penyakit yang selesai dengan satu resep. Ini perjalanan panjang yang butuh pemantauan terus-menerus," ujar salah satu tim medis.

Bukti nyata penanganan itu terlihat. Raihan dan Fajri kini bisa tersenyum, bermain, dan tetap semangat meski harus menggunakan alat bantu jalan. Foto rontgen dan resume medis kedua anak juga terus dipantau oleh tim.Lebih dari Tugas, Ini Kepedulian

Dalam setiap kunjungan, terlihat kehangatan. Petugas kepolisian duduk bersama keluarga di atas tikar, berbincang, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat. Bantuan tidak hanya medis, tapi juga moral.

Bagi keluarga, kehadiran tim ini adalah anugerah. "Dulu awalnya kami tidak tahu harus berobat ke mana. Sekarang semua ditangani. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan tim RS Bhayangkara," ungkap Reni Angelina.

Osteogenesis Imperfecta adalah kelainan genetik yang menyebabkan pembentukan kolagen tidak sempurna. Akibatnya tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan pertumbuhan bisa terhambat. Penanganannya membutuhkan tim multidisiplin dan waktu yang panjang.

Kisah Raihan dan Fajri menjadi bukti bahwa *keadilan dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar slogan*. Ketika negara hadir melalui institusinya, harapan untuk masa depan anak-anak "tulang kaca" ini menjadi lebih terang.

Perjuangan mereka belum selesai. Dan tim RS Bhayangkara Polda Riau memastikan, mereka akan terus hadir. Karena kepedulian yang sesungguhnya, tidak pernah mengenal kata(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:58:00 +0700 Malaria Masih Hantui Sinaboi, Warga Rohil Minta Pemerintah Lebih Serius https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Malaria-Masih-Hantui-Sinaboi--Warga-Rohil-Minta-Pemerintah-Lebih-Serius

SINABOI-Ancaman malaria yang masih berulang di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mendorong masyarakat meminta pemerintah daerah mengubah pola penanganan dari sekadar respons terhadap kasus menjadi program pemberantasan yang terencana dan berkesinambungan.

Bagi warga, kemunculan kasus malaria dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di kawasan pesisir tersebut belum sepenuhnya teratasi.

Karena itu, pemerintah bersama instansi terkait dinilai perlu memperkuat langkah pencegahan sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.Ia menilai malaria sudah menjadi persoalan yang berulang sehingga membutuhkan intervensi jangka panjang, bukan hanya tindakan ketika jumlah kasus mengalami peningkatan.

"Malaria di Kecamatan Sinaboi bukan lagi persoalan baru, tetapi persoalan yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas," ujar Tokoh Pemuda Sungai Bakau, Khairul Anwar, Jumat (31/7/2026).

"Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sesaat ketika kasus meningkat, melainkan menyusun langkah berkelanjutan dan terukur," tambahnya.Menurut dia, upaya pengendalian malaria perlu dilakukan secara terpadu. Langkah tersebut antara lain mencakup penguatan pencegahan, pengendalian nyamuk sebagai vektor penularan, penyemprotan lingkungan secara berkala, ketersediaan obat-obatan, edukasi kesehatan, hingga peningkatan akses pelayanan bagi masyarakat.

Khairul menegaskan, penanganan malaria tidak boleh berhenti pada tindakan reaktif. Pemerintah, kata dia, perlu memiliki komitmen yang jelas agar masyarakat Sinaboi dapat terbebas dari ancaman penyakit tersebut.

"Sudah saatnya ada komitmen nyata agar Kecamatan Sinaboi terbebas dari malaria. Kesehatan masyarakat adalah hak yang harus dipenuhi, bukan sekadar janji yang terus berulang," tegasnya.Persoalan serupa juga disoroti Tokoh Masyarakat Raja Bejamu, Riki Dermawan. Ia mengingatkan, dampak malaria tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan warga, tetapi dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan.

"Malaria bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Sinaboi membutuhkan solusi nyata, bukan penanganan yang hanya dilakukan ketika kasus meningkat," ucap Riki.

Ia mendorong agar pemerintah menyusun program yang berjalan secara konsisten, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus.

Menurutnya, penyemprotan berkala, penguatan fasilitas dan layanan kesehatan, ketersediaan obat, serta edukasi masyarakat harus menjadi bagian dari strategi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena pemberantasan malaria membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

Selain pemerintah daerah dan tenaga kesehatan, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program pengendalian vektor.

Dukungan terhadap upaya pemberantasan malaria juga datang dari Pemerintah Kepenghuluan Sinaboi.

Datuk Penghulu Sinaboi, Rafika, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi kesehatan untuk memperkuat penanganan penyakit tersebut.

"Penanganan malaria membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah kepenghuluan siap mendukung setiap program yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat," sebutnya.

Rafika berharap perhatian pemerintah terhadap persoalan malaria di Sinaboi dapat semakin ditingkatkan.

Ia ingin berbagai program yang dijalankan mampu menekan kasus secara nyata sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ancaman penyakit tersebut.

Masyarakat Sinaboi kini berharap pemerintah daerah menghadirkan strategi pemberantasan malaria yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Pengendalian vektor, penyemprotan lingkungan secara berkala, ketersediaan obat, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta edukasi dinilai perlu dilakukan secara konsisten.

Bagi warga, keberhasilan penanganan malaria tidak cukup diukur dari respons ketika kasus meningkat.

Yang lebih penting adalah memastikan siklus penularan dapat diputus sehingga ancaman malaria tidak terus berulang di wilayah pesisir Rohil.(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:56:00 +0700 Gaji ke-13 ASN Rohil-Inhu Beres, Pemprov Riau Masih Kawal Hak Pegawai di Daerah https://www.spiritriau.com/Ekbis/Gaji-ke-13-ASN-Rohil-Inhu-Beres--Pemprov-Riau-Masih-Kawal-Hak-Pegawai-di-Daerah

PEKANBARU-Kabar baik datang bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi ASN di dua daerah tersebut telah diselesaikan secara penuh.

"Alhamdulillah sudah bayar (gaji ke-13), sudah lunas semua," ujar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (31/7/2026).Menurut SF Hariyanto, Pemprov Riau tidak hanya memantau penyelesaian pembayaran gaji ke-13 di Rohil dan Inhu.

Pemprov juga terus mengikuti kondisi keuangan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, terutama daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal.

Ia menegaskan, Pemprov berupaya membantu daerah yang mengalami kendala anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.Langkah tersebut dilakukan agar hak-hak pegawai tidak terabaikan akibat tekanan keuangan daerah.

"Kita peduli dengan kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan, kita bantu untuk berkoordinasi dengan pusat. Kita tanyakan mana saja yang belum bayar," katanya.

SF Hariyanto juga meminta pemerintah kabupaten dan kota menempatkan pembayaran hak pegawai sebagai salah satu prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.Tidak hanya gaji pokok, pemenuhan tunjangan dan hak kepegawaian lainnya juga harus diperjuangkan.

"Pemda juga kita dorong agar gaji dan tunjangan diperjuangkan," tegasnya.

Penyelesaian pembayaran gaji ke-13 ASN di Rohil dan Inhu menjadi perhatian karena sebelumnya sejumlah pemerintah daerah di Riau menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.

Dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI pada 20 Juli 2026 lalu, SF Hariyanto mengungkapkan, kemampuan fiskal daerah ikut tertekan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) serta belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Ia menyebut, alokasi TKD yang diterima Pemprov Riau mengalami penurunan signifikan. Pada 2025, nilainya berada di kisaran Rp4 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp2,8 triliun pada 2026.

Di sisi lain, persoalan kurang bayar DBH sejak 2024 juga masih menjadi beban bagi pemerintah daerah. Total kurang bayar yang disebut mencapai sekitar Rp4,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp713 miliar merupakan hak Pemprov Riau. Sementara sekitar Rp3,5 triliun lainnya merupakan bagian yang berkaitan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Riau.

Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap ruang fiskal daerah. Dampaknya, kemampuan sejumlah pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja, termasuk pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), ikut menjadi perhatian.

Meski demikian, Pemprov Riau memastikan persoalan pembayaran gaji ke-13 ASN di Kabupaten Rohil dan Kabupaten Inhu kini telah tuntas.(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:51:00 +0700 20 Organisasi dan Institusi Bersatu, Koalisi Baru Ini Bidik Masa Depan Jurnalisme Indonesia https://www.spiritriau.com/Nasional/20-Organisasi-dan-Institusi-Bersatu--Koalisi-Baru-Ini-Bidik-Masa-Depan-Jurnalisme-Indonesia

JAKARTA - Masa depan jurnalisme Indonesia memasuki babak baru setelah sejumlah organisasi pers, perusahaan media, lembaga bantuan hukum, serikat pekerja, akademisi, hingga perguruan tinggi sepakat membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM).

Koalisi tersebut dideklarasikan pada Kamis (30/7/2026), di Gedung IASTH Lantai 6, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta.

Pembentukan KKM menjadi respons atas semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi industri media.Tidak hanya menyangkut tekanan ekonomi dan perubahan model bisnis, tetapi juga menyentuh persoalan kualitas informasi, regulasi platform digital, perlindungan jurnalis, hingga kebutuhan membangun ekosistem informasi yang sehat dan independen.

Deklarasi koalisi dibacakan oleh tiga anggota Presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y Kristanti.

Pada tahap awal, KKM beranggotakan 20 organisasi dan institusi yang berasal dari berbagai unsur ekosistem media dan jurnalisme.Di antaranya AJI, AMSI, Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id/Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).

Kemudian, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Juga Tempo, Tribun News, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Indonesia, serta Universitas Multimedia Nusantara melalui Program Studi Digital Journalism.Selain anggota, koalisi juga menggandeng enam mitra strategis, yaitu BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Untuk menjalankan kerja-kerja awal, AJI, AMSI, dan UMN ditetapkan sebagai Presidium KKM. Ketiganya akan menjalankan fungsi fasilitator selama satu tahun sebelum dilakukan rotasi kelembagaan.

Ketua Umum AJI, Nany Afrida menyebut deklarasi tersebut bukanlah akhir, melainkan langkah pertama untuk mempertemukan berbagai pihak dalam menghadapi persoalan keberlanjutan media.

"Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami," kata Nany.

Ke depan, KKM akan memusatkan perhatian pada enam agenda strategis. Pertama, membangun konsensus mengenai informasi berkualitas bagi publik. Kedua, memperkuat regulasi dan tata kelola yang melibatkan pemerintah serta platform digital.

Agenda ketiga adalah memperkuat mekanisme dana publik. Keempat, mendorong pencegahan kekerasan terhadap jurnalis dan media.

Kelima, membangun fondasi finansial sekaligus ekosistem informasi yang sehat. Sementara agenda keenam berfokus pada penguatan peran masyarakat dalam ekosistem informasi.

Enam agenda tersebut diharapkan menjadi peta jalan kolaborasi antara organisasi pers, pemerintah, akademisi, platform digital, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Setelah deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk "Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan".

Diskusi menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof Masduki.

Diskusi dipandu Luviana yang merupakan Koordinator Koalisi Media Alternatif.

Masduki menilai keberlanjutan jurnalisme tidak dapat diserahkan hanya kepada perusahaan media.

Menurut dia, jurnalisme memiliki fungsi publik yang sangat penting sehingga krisis yang terjadi di sektor tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan masa depan bangsa.

"Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini," ujar Masduki.

Ia menilai KKM dapat menjadi wadah gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem media melalui kolaborasi lintas sektor, perbaikan regulasi, dan pengembangan skema pendanaan yang mampu menopang keberlanjutan jurnalisme.

Dukungan terhadap penguatan ekosistem media juga disampaikan pemerintah. Farida Dewi Maharani mengatakan media memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai entitas bisnis sekaligus institusi sosial yang memiliki tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, media membutuhkan sumber daya dan modal yang memadai agar dapat menjalankan fungsi edukasi serta menyediakan informasi yang berkualitas.

Namun, keberlanjutan bisnis harus berjalan beriringan dengan kredibilitas media.

"Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel," ujar Farida.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tantangan industri media bukan sekadar mempertahankan jumlah perusahaan pers agar tetap bertahan, tetapi juga memastikan media mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, dan dapat dipercaya masyarakat.

Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan gagasan mengenai Dana Jurnalisme perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga fungsi utama pers bagi masyarakat.

"Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," kata Dahlan.

Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan rancangan peraturan Dewan Pers terkait dana tersebut telah melalui berbagai tahapan dan prosesnya semakin mendekati pengambilan keputusan.

Sementara itu, Eriyanto mengingatkan, jurnalisme pada dasarnya merupakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, skema pendanaan yang dikembangkan harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat produksi jurnalisme berkualitas.

Ia juga menekankan pentingnya keberagaman sumber pendanaan. Diversifikasi pendanaan dinilai penting untuk menjaga independensi media dan mencegah ketergantungan pada satu sumber pembiayaan tertentu.

Pembentukan KKM akhirnya menempatkan isu keberlanjutan media sebagai agenda bersama.

Di tengah perubahan lanskap digital dan tekanan terhadap industri pers, keberlangsungan jurnalisme tidak hanya bergantung pada kemampuan perusahaan media mengelola bisnis, tetapi juga pada dukungan regulasi, perlindungan terhadap pekerja media, keberagaman sumber pendanaan, serta kepercayaan publik.

Dengan enam agenda strategis yang telah disiapkan, KKM diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memastikan jurnalisme tetap mampu menjalankan perannya sebagai salah satu fondasi penting demokrasi dan penyedia informasi berkualitas bagi masyarakat.(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:48:00 +0700 Usut Kasus Suhardiman Amby, KPK Panggil Istri, Anggota DPRD, hingga Tujuh Tenaga Ahli Bupati https://www.spiritriau.com/Nasional/Usut-Kasus-Suhardiman-Amby--KPK-Panggil-Istri--Anggota-DPRD--hingga-Tujuh-Tenaga-Ahli-Bupati

PEKANBARU â€" Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan perkara yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap 11 saksi dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Jumat (31/7/2026).

Sejumlah saksi yang dipanggil antara lain Yulia Herman yang merupakan istri Suhardiman Amby, Dedy Sambudi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing periode 2022â€"2024, anggota DPRD Kuansing Maulana Imam Saleh, serta Sekretaris DPRD Kuansing Andi ZulfitriSelain itu, penyidik juga memanggil tujuh tenaga ahli Bupati Kuantan Singingi, yakni Rido Ricardo, Darwis, Aherson, Indra, Rocky, Armi Chaniago, dan Andi Cahyadi.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pendalaman perkara yang sedang ditangani KPKSebelumnya, pada Senin (27/7/2026), penyidik KPK menyita satu unit Mitsubishi Pajero Sport dari Suci Nitia Edwar, yang disebut sebagai istri kedua Suhardiman Amby.

Suci sebelumnya juga telah diperiksa penyidik KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi pada 30 Juni 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan, KPK menduga kendaraan tersebut merupakan bagian dari dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.Penyidik menduga mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar digunakan oleh Suci dan berasal dari pemberian Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain.

Sementara itu, Suhardiman Amby diduga menerima sebuah Toyota Land Cruiser yang diduga berkaitan dengan proses penetapan Zulkarnain sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.KPK Dalami Dugaan Suap Pelepasan HPT

Selain perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah, KPK juga menetapkan Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.

Dalam penyidikan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang berasal dari para petani di Kuantan Singingi.

"Uang yang diduga diminta adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing," kata Ahmad Taufik Husein.

Menurut KPK, dugaan pemotongan SHU tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan para petani.

"Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya tersebut harus dipotong setengahnya," ujarnya.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berlangsung dan akan mendalami dugaan penerimaan maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:46:00 +0700 Sambut HUT ke-69 Riau, Pemprov Bebaskan Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan https://www.spiritriau.com/Ekbis/Sambut-HUT-ke-69-Riau--Pemprov-Bebaskan-Denda-dan-Tunggakan-Pajak-Kendaraan

PEKANBARU â€" Pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memperingati Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.

"Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus kita memberikan program pemutihan pajak sebagai kado untuk masyarakat," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (31/7/2026).

Ia menambahkan, hasil dari pembayaran pajak tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Provinsi Riau.

Program keringanan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.511/VII/2026 tentang pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang dan penghapusan sanksi administrasi dalam rangka Hari Jadi Provinsi Riau ke-69.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki tunggakan bertahun-tahun tidak diwajibkan melunasi seluruh kewajiban masa lalu.

"Jadi maksudnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan cuma dua tahun. Kalau misalnya kendaraannya menunggak lima tahun, yang dibayar cuma dua tahun, yaitu satu tahun yang sudah tertunggak dan satu tahun berjalan. Sisanya dihapus, termasuk seluruh dendanya," jelas Ninno.

Kebijakan tersebut berlaku secara serentak di seluruh unit pelayanan Samsat di Provinsi Riau selama bulan Agustus 2026.

"Kami mengharapkan masyarakat memanfaatkan momen ini untuk segera menyelesaikan administrasi pembayaran pajak kendaraannya. Kesempatan ini hanya berlaku selama bulan Agustus,"(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:44:00 +0700 Tersandung Dugaan Pemerasan THR Rp568 Juta, Bupati Nonaktif Cilacap Diadili https://www.spiritriau.com/Hukrim/Tersandung-Dugaan-Pemerasan-THR-Rp568-Juta--Bupati-Nonaktif-Cilacap-Diadili

JAKARTA - Bupati nonaktif Cilacap, Syamsul Auliya Rachman menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (31/7/2026). Ia didakwa memaksa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengumpulkan dana dengan dalih pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

Jaksa Penuntut Umum, Eko Wahyu dalam persidangan menyebutkan bahwa terdakwa berhasil meraup dana hingga ratusan juta rupiah dari hasil pengumpulan paksa tersebut. Uang itu diduga dinikmati secara pribadi oleh Syamsul. Atas tindakan tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Target Rp700 Juta untuk THR

Dalam konstruksi perkara yang dibacakan, pemerasan ini bermula saat Syamsul memberikan instruksi langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono. Terdakwa meminta agar disiapkan dana ratusan juta rupiah khusus untuk kebutuhan THR.

"Terdakwa menyampaikan kepada Sekda Sadmoko Danardono kalau membutuhkan uang antara Rp 500 juta sampai Rp 700 juta untuk THR," terang Eko saat membacakan dakwaan.

Instruksi ini kemudian diteruskan oleh Sadmoko kepada puluhan pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dari proses pengumpulan paksa tersebut, jaksa mencatat total uang yang terkumpul dan diserahkan mencapai Rp568 juta.

Langsung Tahap Pembuktian

Menanggapi surat dakwaan dari penuntut umum, Syamsul Auliya Rachman melalui tim kuasa hukumnya menyatakan sikap koperatif terhadap proses hukum. Terdakwa memilih untuk tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa.

Ia meminta majelis hakim untuk langsung melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian guna memeriksa saksi-saksi dan alat bukti. Perkara ini sendiri merupakan buntut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada Maret lalu, di mana Syamsul diamankan bersama 26 orang lainnya.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:40:00 +0700 Gencarkan Green Policing, Kombes Eko Budhi Raih Hoegeng Awards 2026 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Gencarkan-Green-Policing--Kombes-Eko-Budhi-Raih-Hoegeng-Awards-2026

JAKARTA-Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau, Kombes Eko Budhi Purwono berhasil meraih penganugerahan Hoegeng Awards 2026 untuk kategori Polisi Berdedikasi. Apresiasi ini diberikan atas perannya sebagai penggerak program Green Policing, sebuah inisiatif yang menyandingkan keteraturan sosial dengan kelestarian alam di Provinsi Riau.

Malam puncak penganugerahan tersebut berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026). Trofi penghargaan diserahkan langsung oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, serta turut disaksikan oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.

Program Green Policing yang dieksekusi oleh Kombes Eko ini merupakan gagasan dari Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan. Program tersebut menitikberatkan pada integrasi antara penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan.

"Niat utamanya adalah menghijaukan kembali lingkungan. Namun, masyarakat harus dilibatkan bersama pemerintah agar mereka benar-benar menjadi agen perubahan bagi diri sendiri dan sekitarnya," jelas Eko.

Dalam penerapannya di lapangan, Polda Riau menggandeng berbagai pihak, mulai dari jajaran polres, Direktorat Intelkam, hingga Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), guna mencegah sekaligus menindak para pelaku perusakan lingkungan.

"Program ini tidak hanya soal menanam pohon dan meningkatkan kesadaran ekologis. Jika ada oknum yang membabat hutan atau membakar lahan, kami menggunakan kewenangan penyidik dan polres jajaran untuk melakukan penindakan tegas," paparnya.

Selain penegakan hukum, langkah pencegahan juga diintensifkan melalui program Jelajah Riau untuk Rakyat (Jalur). Kombes Eko rutin turun langsung ke sekolah-sekolah dan masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya penghijauan sejak dini.

"Melalui program Jalur dan Green Policing, kami terus mendata jumlah pohon yang ditanam setiap harinya serta mencatat sekolah mana saja yang sudah kami edukasi," urainya.

Rangkaian panjang upaya kepedulian lingkungan ini mulai membuahkan hasil nyata, terutama dalam menekan tingkat pencemaran udara akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Riau.

"Pada 2016 saat saya bertugas di Sumatera Barat, asap dari Riau sampai ke Padang. Namun pada 2025 lalu, saya melihat Pekanbaru sudah tidak tercemar udara kotor, itu sebuah capaian yang patut dipertahankan,"(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:33:00 +0700 Kesejahteraan Diabaikan, Buruh Pelabuhan Siap Gelar Mogok Nasional https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kesejahteraan-Diabaikan--Buruh-Pelabuhan-Siap-Gelar-Mogok-Nasional

JAKARTA - Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia menyatakan kesiapan para buruh pelabuhan di seluruh penjuru Tanah Air untuk melaksanakan aksi mogok nasional. Langkah konstitusional ini disiapkan sebagai bentuk protes apabila tuntutan terkait kesejahteraan pekerja terus diabaikan oleh para pemangku kepentingan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Halil menyampaikan bahwa buruh pelabuhan adalah elemen vital yang mengawal kelancaran arus logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, serta distribusi barang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar mereka masih jauh dari harapan.

"Hingga saat ini masih banyak pekerja pelabuhan yang menghadapi persoalan kesejahteraan, akses pendidikan, peningkatan kompetensi, dan kepastian memperoleh hunian yang layak," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Jumat (31/7/2026).

Dalam tuntutannya, serikat pekerja mendesak adanya peningkatan penghasilan yang berkeadilan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, kepastian hubungan kerja, serta perlindungan hak-hak normatif. Selain itu, mereka juga meminta program beasiswa pendidikan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga buruh.

Untuk menunjang profesionalisme pekerja dalam menghadapi transformasi industri pelabuhan, organisasi ini mendorong pengadaan pelatihan kerja yang berkelanjutan serta sertifikasi kompetensi K3 yang memenuhi standar nasional maupun internasional.

Tuntutan lainnya menyasar pada pemenuhan kebutuhan papan. Serikat pekerja meminta pemerintah menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan buruh pelabuhan, menyalurkan program rumah layak huni yang terjangkau, serta memberikan dukungan pembiayaan bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Menyikapi deretan persoalan tersebut, Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia secara resmi meminta presiden beserta jajaran kementerian terkait, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk segera membuka ruang dialog nasional bersama operator pelabuhan.

"Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata dan komitmen penyelesaian dari para pemangku kepentingan, maka Pimpinan Pusat akan melakukan konsolidasi nasional dan mempertimbangkan pelaksanaan mogok nasional buruh pelabuhan Indonesia," tegasnya.

Meski ancaman mogok telah digaungkan, pihak serikat menegaskan bahwa aksi tersebut adalah opsi terakhir jika musyawarah menemui jalan buntu. Serikat pekerja turut mengimbau seluruh anggotanya agar senantiasa menjaga solidaritas, disiplin organisasi, dan menempuh jalur perjuangan yang damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:26:00 +0700 Program KEJAR BRK Syariah Jangkau 380 Pelajar SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Program-KEJAR-BRK-Syariah-Jangkau-380-Pelajar-SMP-Negeri-1-Pangkalan-Kerinci

PELALAWAN â€" PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) Cabang Pangkalan Kerinci terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program yang merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci dengan menyerahkan sebanyak 380 buku Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) kepada siswa baru.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi literasi keuangan yang disampaikan oleh Team Leader Dana BRK Syariah Cabang Pangkalan Kerinci, Satria Heriady, S.Si., M.Si., dilanjutkan dengan penyerahan simbolis buku tabungan SimPel serta diakhiri dengan foto bersama jajaran sekolah dan para pelajar.

Branch Manager BRK Syariah Cabang Pangkalan Kerinci, Aulia Farkhan, mengatakan Program KEJAR menjadi bagian dari upaya BRK Syariah membangun budaya menabung sejak usia dini sekaligus mengenalkan layanan perbankan syariah kepada pelajar.

â€œMelalui Program KEJAR, kami ingin membiasakan anak-anak menabung sejak dini sekaligus meningkatkan literasi keuangan mereka. Tabungan SimPel juga sangat mudah diakses dengan setoran awal mulai dari Rp1.000 sehingga dapat mendorong kebiasaan menabung untuk masa depan,â€ ujarnya.

Kepala SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Junaidi, M.Pd., mengapresiasi konsistensi BRK Syariah dalam mendukung program pemerintah tersebut. Menurutnya, Program KEJAR telah menjadi agenda rutin sekolah agar setiap peserta didik memiliki rekening SimPel sebagai sarana belajar mengelola keuangan sejak dini.

â€œProgram Satu Rekening Satu Pelajar merupakan program pemerintah yang setiap tahun kami dukung. Dengan memiliki Tabungan SimPel, siswa dilatih untuk membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan sejak dini,â€ katanya.

Melalui Program KEJAR, BRK Syariah berharap semakin banyak pelajar yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membentuk karakter generasi muda yang gemar menabung, cakap mengelola keuangan, dan siap merencanakan masa depan secara lebih baik.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:24:00 +0700 Beban Transportasi Berkurang, Pertamax Resmi Turun Jadi Rp15.950 per Liter Hari Ini https://www.spiritriau.com/Ekbis/Beban-Transportasi-Berkurang--Pertamax-Resmi-Turun-Jadi-Rp15-950-per-Liter-Hari-Ini

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga jual sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai hari ini, Sabtu (1/8/2026). Penurunan harga tersebut berlaku untuk produk Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95, sementara harga Pertamina Dex dan Dexlite tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian tarif BBM ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pasar energi global dan nilai tukar mata uang. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait ketersediaan energi.

â€œPenyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat," papar Kitty.

Ia memastikan langkah ini telah diperhitungkan secara matang sebagai bagian dari komitmen perusahaan pelat merah tersebut dalam mengamankan rantai pasok energi bagi seluruh masyarakat.

"Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,â€ imbuhnya.

Berdasarkan rincian harga terbaru untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar lima persen seperti DKI Jakarta, harga Pertamax (RON 92) turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Selanjutnya, Pertamax Turbo mengalami penurunan dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter, disusul Pertamax Green 95 yang turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter. Di sisi lain, harga Pertamina Dex tetap di angka Rp21.150 per liter dan Dexlite di harga Rp19.700 per liter.

Guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan, pihak perusahaan juga menyediakan ragam penawaran khusus bagi pengguna yang bertransaksi secara digital. Pelanggan berpeluang mendapatkan uang kembali, harga yang lebih efisien, dan poin loyalitas melalui metode pembayaran yang terintegrasi.

â€œKami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai promo yang tersedia di aplikasi MyPertamina agar transaksi pembelian BBM nonsubsidi menjadi semakin hemat dan menguntungkan. Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang berkualitas, menjaga keandalan pasokan, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia,â€(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:22:00 +0700 Tak Sekadar Cetak Lulusan, Wamen Minta Kampus di Riau Beri Solusi Nyata https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Tak-Sekadar-Cetak-Lulusan--Wamen-Minta-Kampus-di-Riau-Beri-Solusi-Nyata

PEKANBARU - Perguruan tinggi di Riau kini ditantang untuk tidak sekadar berfokus mencetak lulusan, tetapi wajib turun tangan memberikan solusi nyata bagi persoalan di tengah masyarakat. Dorongan untuk menghilirisasi riset dan inovasi kampus ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah XVII yang digelar di Hotel Grand Central Pekanbaru, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, kalangan akademisi, serta dunia usaha dan industri guna membangun ekosistem kolaborasi yang solid di Riau dan Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Fauzan, menekankan bahwa institusi pendidikan harus melampaui fungsi tradisionalnya agar relevan dengan kebutuhan zaman.

"Kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan. Perguruan tinggi harus hadir sebagai entitas yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang dimilikinya," tegasnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Fauzan mendorong pembentukan konsorsium perguruan tinggi sebagai wadah penguatan sinergi. Keterlibatan lintas sektor di dalam satu ekosistem yang terintegrasi, tambahnya, akan membuat berbagai persoalan pembangunan lebih mudah dipecahkan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan kementerian, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menempatkan dunia kampus sebagai mitra kunci pemerintah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025â€"2029, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ilmu pengetahuan menjadi prioritas utama.

"Pemerintah Provinsi Riau memandang perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul, memperkuat riset terapan, serta melahirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.

Zulkifli memastikan bahwa pihaknya membuka ruang seluas-luasnya agar kajian akademik dari kampus tidak sekadar menjadi tumpukan dokumen, melainkan diterapkan sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan Riau ke depan agar lebih tepat sasaran.

Merespons kebutuhan kolaborasi tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, menyatakan tengah mematangkan rencana pembentukan konsorsium perguruan tinggi. Wadah ini dirancang untuk mengintegrasikan potensi riset kampus dengan kebutuhan riil pemerintah dan industri.

"Kami ingin mempertemukan potensi perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Kolaborasi ini akan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri agar hasil kajian akademik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," urainya.

Ia meyakini, kapasitas akademik yang dimiliki kampus-kampus di wilayah Riau dan Kepulauan Riau akan menjadi motor penggerak lahirnya berbagai inovasi baru yang mampu mendongkrak daya saing daerah.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:45:00 +0700 Nasib 2.400 PPPK Paruh Waktu Riau Tunggu Keputusan Pusat https://www.spiritriau.com/Politik/Nasib-2-400-PPPK-Paruh-Waktu-Riau-Tunggu-Keputusan-Pusat

PEKANBARU - Kepastian status ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang saat ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum menemui titik terang. Proses peralihan mereka untuk diangkat menjadi PPPK penuh masih tertunda karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, menerangkan bahwa seluruh mekanisme dan regulasi mengenai skema pengangkatan tenaga kepegawaian merupakan kewenangan mutlak kementerian terkait. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak dapat merumuskan kebijakan secara mandiri.

"Kebijakan terkait PPPK ini semua ada di pemerintah pusat. Kami sifatnya menunggu arahan saja," urai Budi di Pekanbaru, Jumat (31/7/2026).

Catatan internal BKD Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah saat ini menyentuh angka sekitar 2.400 orang. Ribuan pegawai tersebut merupakan tenaga honorer Pemprov Riau yang sebelumnya tidak berhasil memenuhi ambang batas kelulusan pada tahapan seleksi penerimaan PPPK periode lalu.

Sebagai langkah untuk tetap mengakomodasi status kerja mereka, pemerintah daerah kemudian memasukkan para pendaftar yang tidak lolos tersebut ke dalam kategori tenaga PPPK paruh waktu. Budi memastikan jajarannya siap langsung menjalankan instruksi pemberkasan untuk pengangkatan penuh waktu segera setelah regulasi resmi diterbitkan oleh pusat.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:44:00 +0700 Ciptakan Layanan Cepat, PeSATS Pangkas Izin Angkut Satwa Jadi 60 Menit https://www.spiritriau.com/Nusantara/Ciptakan-Layanan-Cepat--PeSATS-Pangkas-Izin-Angkut-Satwa-Jadi-60-Menit

JAKARTA - Pengurusan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri kini resmi dilakukan secara elektronik. Digitalisasi ini menghadirkan sistem perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terhubung langsung dengan Online Single Submission (OSS) serta Indonesia National Single Window (INSW).

Perubahan skema ini dirancang untuk memperkuat pengawasan lintas kementerian sekaligus memberikan kepastian layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Sistem Elektronik Terintegrasi

Penerapan aplikasi PeSATS mengubah tata cara pengelolaan dokumen angkut yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual.

"PeSATS bukan sekadar aplikasi pengurusan dokumen angkut, melainkan sistem informasi elektronik terintegrasi yang mengelola seluruh proses perizinan berusaha hingga pelaporan peredaran TSL," kata Direktur Konservasi Spesies dan Genetik (KSG), Ahmad Munawir, Jumat (31/7/2026).

Pangkas Waktu Perizinan

Efisiensi pelayanan menjadi salah satu dampak paling nyata dari digitalisasi ini. Waktu penerbitan SATS Dalam Negeri (SATS-DN) yang semula memakan waktu satu hingga tiga bulan, kini dipangkas drastis menjadi hanya satu hingga tiga hari kerja.

Sementara itu, perizinan SATS Luar Negeri (SATS-LN) yang mencakup ekspor, impor, re-ekspor, dan kebutuhan lembaga konservasi, saat ini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 60 menit.

Indeks Kepuasan Meningkat

Transformasi layanan birokrasi ini mendapat respons positif dari masyarakat luas. Berdasarkan Survei Kepuasan Pelayanan Publik Direktorat KSG yang melibatkan 99 responden, Indeks Kualitas Pelayanan tercatat mencapai 87,30 persen.

Direktorat KSG terus melakukan penyempurnaan layanan melalui peningkatan stabilitas sistem, perluasan jam kerja operasional, serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat agar perlindungan spesies sejalan dengan kemudahan berusaha.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:41:00 +0700 Polisi Dukung Program Tanam Jagung di Desa Ukui Pelalawan https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polisi-Dukung-Program-Tanam-Jagung-di-Desa-Ukui-Pelalawan

PELALAWAN â€" Dalam rangka mendukung program nasional Gebyar Indonesia Merdeka Tanam Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2026, Polsek Ukui melalui Bhabinkamtibmas melakukan pendataan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi penanaman jagung di wilayah binaannya.

Salah satu lokasi yang telah dipersiapkan berada di fasilitas umum Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Lahan seluas kurang lebih 20 x 30 meter tersebut akan dimanfaatkan untuk penanaman jagung secara serentak bersama kelompok tani.

Kegiatan ini melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mentari Jaya yang diketuai oleh Tri Susilo Wati. Pendataan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program sekaligus memastikan kesiapan lahan sebelum kegiatan penanaman dimulai.

Kapolsek Ukui menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat swasembada pangan nasional.

"Diharapkan melalui sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan kelompok tani, program tanam jagung serentak ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Selain melakukan pendataan administrasi, Bhabinkamtibmas juga terus menjalin komunikasi dengan kelompok tani guna memastikan kesiapan lahan dan koordinasi menjelang pelaksanaan kegiatan tanam jagung serentak Kuartal III Tahun 2026.(rtc)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:40:00 +0700 Selamatkan Aset dan Pulihkan Keuangan Negara Rp74,9 Miliar, Pemkab Apresiasi Kejari Kuansing https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Selamatkan-Aset-dan-Pulihkan-Keuangan-Negara-Rp74-9-Miliar--Pemkab-Apresiasi-Kejari-Kuansing

TELUKKUANTAN - Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing kembali membuahkan hasil membanggakan.

Melalui pendampingan hukum yang dilakukan Kejari Kuansing, aset daerah berhasil diamankan dan keuangan negara berhasil dipulihkan dengan total nilai mencapai Rp74.978.512.000.

Pencapaian tersebut ditandai dengan kegiatan Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Aset Pemerintah Daerah Kuansjng sekaligus penyerahan piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Plt Bupati Kuansing H. Muklisin kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Mohammad Harun Sunadi, MH dan jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kuansing, Jumat 31/7/2026.

Plt Bupati Kuansing H. Muklisin, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Drs. Muradi, M.Si, turut hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., M.H., serta sejumlah kepala OPD terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kuansing menyerahkan tiga sertifikat hak pakai aset milik Pemkab Kuansing sebagai bentuk kepastian hukum terhadap aset daerah.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kuansing juga memberikan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kuansing atas kontribusinya dalam pemulihan keuangan negara sebesar Rp52.878.512.000 melalui bantuan hukum nonlitigasi dalam penyelamatan aset pemerintah daerah.

Penghargaan juga diberikan atas keberhasilan Kejari Kuansing dalam menyelamatkan keuangan negara senilai Rp22.100.000.000 melalui bantuan hukum litigasi dalam penanganan gugatan Pasar Bawah Teluk Kuantan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Plt Bupati Kuansing H. Muklisin menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin erat antara Pemerintah Kabupaten Kuansing dengan Kejaksaan Negeri Kuansing. Menurutnya, pendampingan hukum dari Kejari menjadi bagian penting dalam menjaga dan menyelamatkan aset milik daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Kuansing beserta jajaran Jaksa Pengacara Negara. Sinergi ini telah memberikan manfaat nyata dalam penyelamatan aset daerah dan pemulihan keuangan negara. Ke depan, kerja sama ini harus terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel," ujar Muklisin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Mohammad Harun Sunadi, S.H. menegaskan bahwa Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan terus hadir memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

"Pendampingan hukum yang kami lakukan merupakan bagian dari tugas Kejaksaan dalam menjaga aset negara dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Kami berharap sinergi yang telah terbangun ini semakin kuat sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset-aset milik pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat,"(rtc)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:38:00 +0700 Dukung Asta Cita Presiden, Polsek Batang Tuaka Hadiri Tanam Serempak Brigade Pangan https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Dukung-Asta-Cita-Presiden--Polsek-Batang-Tuaka-Hadiri-Tanam-Serempak-Brigade-Pangan

BATANG TUAKA-Polsek Batang Tuaka menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan menghadiri kegiatan Tanam Serempak Brigade Pangan yang digelar di lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) Brigade Pangan Bina Tani, Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Jumat (31/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Indragiri Hilir diwakili Kapolsek Batang Tuaka, IPDA H. Dahri Iskandar Lubis, S.H. Kegiatan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Dinas Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), perangkat desa, Brigade Pangan, penyuluh pertanian, serta para petani.

Turut hadir mewakili Bupati Indragiri Hilir, Asisten Dwi Budiyanto, Pasi Ops Kodim 0314/Inhil Kapten Arh. Agus Purwanto mewakili Dandim 0314/Inhil, Kepala BBPP Lampung Adi Destriadi, Kepala Dinas Pertanian Indragiri Hilir Umar H., S.Pt., Sekretaris Camat Batang Tuaka Heri Gunawan, S.Kep., Kepala Desa Kuala Sebatu Ns. Budi Wibowo, S.Kep., personel Bhabinkamtibmas, Babinsa, penyuluh pertanian, serta Brigade Pangan dari beberapa desa.

Kegiatan tanam serempak dilaksanakan di lahan pertanian Oplah Hoyong Bahagia, Parit 1 Ulangan, Dusun Karya Mekar, Desa Kuala Sebatu. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Pertanian dalam mempercepat masa tanam nasional melalui pengembangan kawasan Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di berbagai daerah.

Kapolsek Batang Tuaka IPDA H. Dahri Iskandar Lubis menyampaikan bahwa Polri siap bersinergi dengan seluruh instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Brigade Pangan, guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional sebagaimana program pemerintah.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan produktivitas pertanian terus meningkat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Indragiri Hilir.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target swasembada pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian di daerah.(rtc)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:36:00 +0700 10 Warga Jadi Korban, Tim Gabungan Sisir Sungai Buru Monyet Liar https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-10-Warga-Jadi-Korban--Tim-Gabungan-Sisir-Sungai-Buru-Monyet-Liar

TEMBILAHANâ€" Teror monyet liar yang meresahkan warga Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), masih terus berlanjut. Hingga Jumat (31/7/2026), jumlah korban gigitan monyet liar kembali bertambah menjadi 10 orang, setelah dua warga kembali diserang pada sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Pelabuhan Rumah Sakit.

Meningkatnya jumlah korban membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama tim gabungan kembali melakukan upaya pencarian secara intensif. Operasi pencarian dipimpin oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil bersama BPBD Kabupaten Inhil, serta mendapat dukungan dari Masyarakat Pecinta Senjata Angin.

Sebanyak 10 personel Damkar, 10 personel BPBD, dan 6 anggota Masyarakat Pecinta Senjata Angin diterjunkan untuk menyisir kawasan Jalan Pangeran Hidayat Parit 13, Tembilahan, Jumat petang. Penyisiran dilakukan menggunakan perahu karet bermesin karena lokasi yang diduga menjadi persembunyian monyet berada di kawasan permukiman tepian parit.

Petugas menyusuri aliran sungai dan memeriksa satu per satu kolong rumah warga. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, monyet liar tersebut diduga bersembunyi di bawah kolong rumah-rumah warga yang berada di sepanjang parit. Kondisi rumah panggung yang berdiri di atas perairan membuat akses melalui jalur sungai menjadi cara paling efektif untuk mempersempit ruang gerak satwa tersebut.

Operasi pencarian dipantau langsung oleh Camat Tembilahan, Ari Syuria, yang turut berada di lokasi bersama Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal.

Sebelumnya, monyet liar tersebut pertama kali dilaporkan muncul di kawasan RT 03 RW 03, Jalan Pangeran Hidayat. Dalam beberapa hari terakhir, satwa itu terus berpindah-pindah lokasi hingga sempat terlihat di Jalan Handayani. Warga di Lorong Cempaka juga melaporkan sempat melihat dua ekor monyet. Penyebaran lokasi korban yang berasal dari alamat berbeda-beda menunjukkan luasnya pergerakan satwa liar tersebut dan menjadi alasan pencarian terus diperluas.

Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Puri Husada maupun Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memastikan seluruh biaya pengobatan korban, termasuk pemberian vaksin antirabies hingga selesai sesuai prosedur medis, diberikan secara gratis.

Camat Tembilahan, Ari Syuria, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan mengingat monyet liar tersebut masih belum berhasil diamankan.

"Jumlah korban saat ini sudah mencapai 10 orang. Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama mengawasi anak-anak dan untuk sementara tidak membiarkan mereka bermain di luar rumah tanpa pengawasan. Kami juga mengajak masyarakat mengaktifkan kembali siskamling agar keberadaan monyet liar ini dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada petugas," ujar Ari Syuria.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak mencoba menangkap monyet tersebut secara mandiri karena dapat membahayakan keselamatan.

"Apabila masyarakat melihat keberadaan monyet liar tersebut, segera laporkan kepada Posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir melalui nomor 0851-8794-9123. Jangan mencoba menangkap sendiri karena dapat memicu serangan. Biarkan petugas yang melakukan penanganan agar tidak menimbulkan korban baru," tegasnya.

Hingga Jumat petang, tim gabungan masih terus melakukan penyisiran di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pergerakan dan lokasi persembunyian monyet liar tersebut. Pemerintah berharap satwa itu dapat segera diamankan sehingga keresahan masyarakat dapat berakhir dan warga kembali beraktivitas dengan aman.(rtc)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:35:00 +0700 Sambo Riau Bawa Pulang Enam Medali dari Kejurnas Sumsel Cup 2026 https://www.spiritriau.com/Olahraga/--Sambo-Riau-Bawa-Pulang-Enam-Medali-dari-Kejurnas-Sumsel-Cup-2026

PEKANBARU-Kontingen Sambo Riau menorehkan prestasi membanggakan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sambo dan Blind Sambo Open Gubernur Sumatera Selatan Cup 2026. Dari ajang bergengsi yang berlangsung di Palembang itu, atlet-atlet Riau berhasil membawa pulang enam medali yang terdiri atas satu emas, tiga perak, dan dua perunggu.

Kejuaraan yang diselenggarakan Pengurus Provinsi Persatuan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Sumatera Selatan tersebut berlangsung pada 24â€"26 Juli 2026 di Palembang Square Mall (PS Mall). Sebanyak 12 provinsi ambil bagian dalam kompetisi nasional yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan dihadiri Ketua Umum PERSAMBI, Krisna Bayu.

Dewan Kehormatan PERSAMBI Riau, Ian Machyar, mengatakan seluruh atlet yang diturunkan mampu tampil maksimal dan berhasil mempersembahkan medali bagi Provinsi Riau.

Medali emas dipersembahkan M. Wannur Reza yang tampil pada nomor Combat Putra kelas 98 kilogram. Sementara tiga medali perak diraih Martin Musdi Panggabean di nomor Combat Putra kelas 71 kilogram, Roy Martin Sitinjak pada Combat Putra kelas 64 kilogram, serta Nani Maryani, S.Pd. di nomor Sport Putri kelas 53 kilogram.

Dua medali perunggu masing-masing disumbangkan M. Aldo pada nomor Combat Putra kelas 64 kilogram dan Sheryn Tiar pada nomor Combat Putri.

Ian Machyar mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan tim pelatih yang dinilai mampu menunjukkan kualitas terbaik selama mengikuti kejuaraan.

"Alhamdulillah, seluruh atlet yang berangkat berhasil meraih medali. Ini menjadi kebanggaan bagi Sambo Riau karena semua atlet mampu menunjukkan kualitasnya di tingkat nasional," ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Ketua PERSAMBI Riau, Robert Hendriko, yang mendukung penuh keberangkatan kontingen ke Palembang dengan menanggung seluruh biaya perjalanan dan kebutuhan tim selama mengikuti kejuaraan.

Penghargaan turut disampaikan kepada Sekretaris Umum PERSAMBI Riau, Bosran, yang menangani seluruh administrasi keberangkatan kontingen, serta Wakil Ketua I PERSAMBI Riau, Boni Siregar, yang terus memberikan motivasi kepada para atlet menjelang pertandingan.

Ian juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih Winneka Abdi Nusa atas dedikasi dan pembinaan yang diberikan sehingga para atlet mampu tampil kompetitif dan mengharumkan nama Riau di tingkat nasional.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi pembinaan olahraga Sambo di Provinsi Riau sekaligus memotivasi lahirnya atlet-atlet muda yang mampu bersaing dan mengukir prestasi pada level nasional maupun internasional.(rtc)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:33:00 +0700 Satgas TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore Kebut Pembangunan Sumur Bor, Warga Segera Nikmati Air Bersih https://www.spiritriau.com/Ekbis/Satgas-TMMD-ke-129-Kodim-1505-Tidore-Kebut-Pembangunan-Sumur-Bor--Warga-Segera-Nikmati-Air-Bersih

Halmahera Timur - Personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 1505/Tidore bersama masyarakat terus mempercepat pekerjaan fisik pembangunan sumur bor di Desa Bokimaake, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Sabtu (1/8/2026).

Semangat gotong royong tampak begitu kuat di lokasi pekerjaan. Personel Satgas TMMD dan warga bahu-membahu menyelesaikan pembangunan sumur bor agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Dan SSK TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore, Kapten Inf Fardi Ruslan, mengatakan bahwa percepatan pekerjaan dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat segera terpenuhi.

"Kami terus kebut pekerjaan pembangunan sumur bor ini sehingga secepatnya masyarakat dapat menikmati air bersih yang telah bertahun-tahun mereka nantikan. Ini merupakan salah satu sasaran penting dalam program TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran sumur bor diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan akses air bersih yang selama ini dihadapi warga Desa Bokimaake. Dengan semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, seluruh pekerjaan ditargetkan selesai sesuai jadwal sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh warga, pungkas Fardi. (Pen Kodim 1505)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:25:00 +0700