https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Sat, 18 Jul 2026 19:31:03 +0700 Sat, 18 Jul 2026 19:31:03 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Hukrim/Baru-Sekali-Diperiksa--Kejagung-Belum-Tahan-Febrie-Adriansyah

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan alasan belum menahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah seusai pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan korupsi PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik menerima pelimpahan tahap dua dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut penahanan belum dilakukan lantaran ini merupakan pemanggilan pertama bagi tersangka. "Belum, kan baru dipanggil sekali. Nanti itu kewenangan penyidik," jelasnya, Sabtu (18/7/2026).

Anang menerangkan status tersangka saat ini merujuk pada surat perintah penyidikan dari Polri untuk periode perkara Asabri 2020-2024. Dua perkara lain yang turut menyeret nama kliennya, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN dan penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel, masih dalam tahap pengembangan oleh kepolisian. "Setelah diterima tersangka dan barang bukti, akan kami susun langkah-langkah hukum lanjutan," tambahnya.

Pemeriksaan maraton tersebut berlangsung sejak pagi hingga malam hari di Gedung Bundar Kejagung. Kuasa hukum, Hotman Paris Hutapea menyebut kliennya menjalani pemeriksaan selama 10 hingga 11 jam. "Ada 18 pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik. Kesimpulannya, tidak ada penahanan hari ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hotman menepis isu terkait adanya aliran dana lebih dari Rp50 miliar dari pihak swasta bernama Tan Kian. "Ada pertanyaan apakah benar Tan Kian memberikan uang Rp50 miliar lebih. Jawabannya tidak. Menyangkut duit, itu tidak ada," tegasnya.

Terkait penggeledahan aset berupa rumah di Sentul dan usaha penukaran uang, Hotman menguraikan bahwa aset tersebut sudah tidak dikuasai kliennya. "Sejak 2022 rumah itu sudah dipakai oleh Don Ritto, termasuk renovasi. Jadi Pak Febrie sudah tidak menguasai secara fisik," urainya.

Pihak kuasa hukum juga menilai penetapan tersangka ini janggal karena perkara Asabri sudah diproses hingga putusan pengadilan sebelum kliennya menjabat pada Januari 2022. Meski begitu, pihak kejaksaan memastikan seluruh proses hukum beserta keputusan penahanan akan berjalan seiring perkembangan penyidikan ke depan.(goriau)

]]> Sat, 18 Jul 2026 14:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polisi-Selidiki-Kericuhan-di-DPRD-Riau--Rekaman-CCTV-Jadi-Bukti-Utama

PEKANBARU-Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau mulai menyelidiki dugaan tindak pidana dalam insiden kericuhan yang terjadi di Kantor DPRD Provinsi Riau. Penyelidikan dilakukan setelah Sekretariat DPRD Riau membuat laporan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risahondua mengatakan, laporan disampaikan pada Jumat (17/7/2026), setelah Sekretaris DPRD Riau, berkomunikasi secara lisan dengan Polda Riau. 

"Informasinya, pada Jumat mereka juga telah membuat laporan polisi. Kami akan memastikan terlebih dahulu apakah laporan tersebut sudah teregistrasi," ujar Hasyim, Sabtu (18/7/2026).

Hasyim menegaskan, setelah laporan resmi diterima, penyidik akan langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap fakta di balik kericuhan yang sempat menjadi sorotan publik tersebut.

Ia mengungkapkan, rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian menjadi salah satu alat bukti penting dalam mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kericuhan tersebut.

"Pastinya bahwa saksi dan pelaku yang ada di lokasi sudah terekam oleh CCTV dan kamera," kata Hasyim, Sabtu (18/7/2026). 

Selain itu, penyidik juga akan mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi dalam insiden tersebut. "Ada dugaan perusakan dan kerusuhan. Nanti kita akan kembangkan sesuai dengan fakta di lapangan," tegasnya.

Jika alat bukti dinilai cukup, penyidik akan menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka.

Hasyim menegaskan, seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan mengedepankan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan. 

Diketahui, kericuhan terjadi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Riau, Kamis (16/7/2026). 

Bentrokan berawal dari perselisihan dua anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar, yakni Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet hingga terjadi baku hantam antara aimpatisan kedua anggota dewan itu.(ckplh)

]]> Sat, 18 Jul 2026 14:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Warga-Rumbai-Barat-Keluhkan-Dampak-Proyek-Tol

PEKANBARU-Keluhan warga terkait dampak pembangunan Jalan Tol yang dikerjakan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) kembali mencuat.

Mulai dari rumah retak, jalan lingkungan rusak hingga akses menuju Pesantren Ibnu Katsir yang terputus, seluruh persoalan itu disampaikan masyarakat saat reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, di RW 07 RT 01 Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, pada 14 Juli 2026 lalu.

Ketua RW 07 Muara Fajar Timur Kamal Azmi mengatakan, warga hingga kini masih menunggu realisasi janji perbaikan dari pihak pelaksana proyek yang telah disampaikan sekitar dua tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian.

Selain keretakan pada sejumlah rumah warga dan kerusakan jalan permukiman, masyarakat juga mengeluhkan terputusnya akses menuju Pesantren Ibnu Katsir akibat pembangunan jalan tol. Jembatan penyeberangan yang sebelumnya dijanjikan juga belum kunjung dibangun.

"Tolong kami, Pak Dewan. Sampaikan kepada pihak HKI agar bertanggung jawab. Kami hanya meminta hak kami sebagai masyarakat yang terdampak proyek," ujar Kamal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkardi menegaskan akan membawa persoalan itu secara resmi kepada manajemen PT HKI. Bahkan, ia memastikan akan mengirimkan surat kepada kantor pusat perusahaan apabila komunikasi dengan pihak di daerah terus menemui jalan buntu.

Menurut Zulkardi, dia telah beberapa kali berupaya menghubungi pihak humas HKI melalui sambungan telepon maupun WhatsApp, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.

ADVERTISEMENT

"Saya akan menyampaikan langsung persoalan ini kepada pihak HKI. Bahkan saya akan mengirimkan surat resmi kepada kantor pusat PT HKI atas nama lembaga DPRD. Saya juga sudah mencoba menghubungi pihak humas melalui telepon dan WhatsApp, namun hingga saat ini belum mendapat respons," katanya.

Ia menegaskan pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat yang terdampak.

"Kami mendukung pembangunan, tetapi pembangunan tidak boleh meninggalkan penderitaan bagi masyarakat. Jangan sampai proyek strategis nasional justru mengorbankan warga yang setiap hari harus menanggung jalan rusak, rumah retak, dan akses yang terputus. Itu bukan pembangunan yang berkeadilan," tegasnya.

Zulkardi mengungkapkan persoalan serupa juga diterimanya dari sejumlah titik lain di Kecamatan Rumbai Barat, seperti Jalan Damai dan Jalan Pastoran Palas.

Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga masih menunggu penyelesaian atas kerusakan yang diduga dipicu aktivitas proyek.

Karena itu, ia meminta HKI segera menunjukkan tanggung jawabnya terhadap dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.

"Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta jalan yang kembali layak, rumah yang terdampak mendapat perhatian, dan akses yang pernah dijanjikan segera diwujudkan. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. HKI harus hadir menyelesaikan persoalan ini, bukan justru menghindar dari tanggung jawab,"(ckaplah)

]]> Sat, 18 Jul 2026 13:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Zulkardi-Desak-Pengusutan-Tuntas-Kasus-Dugaan-Penjualan-Anak

PEKANBARU-Anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi menyatakan komitmennya mengawal kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga dijual kepada pria hidung belang.

Meski telah dilaporkan sejak 2023, perkara tersebut hingga kini belum menemui kepastian hukum.

Menurut Zulkardi, kasus yang menimpa anak harus menjadi perhatian serius semua pihak. Selain penegakan hukum yang cepat, korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan agar dapat pulih dari trauma yang dialaminya.

"Saya sangat prihatin dengan apa yang dialami korban. Anak-anak adalah masa depan bangsa yang seharusnya kita lindungi. Jangan sampai mereka menjadi korban dua kali akibat proses hukum yang berlarut-larut," kata Zulkardi, Sabtu (18/7/2026).

Ia mengungkapkan, dia turut memfasilitasi keluarga korban untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada jajaran Polda Riau.

Langkah itu dilakukan setelah pihak keluarga mengaku sudah cukup lama menunggu perkembangan penanganan perkara.

Sebagai wakil rakyat, kata Zulkardi, sudah menjadi tanggung jawabnya membantu masyarakat memperoleh akses kepada pihak-pihak yang berwenang agar persoalan yang dihadapi mendapat perhatian.

"Saya membantu agar keluarga korban bisa bertemu dengan pihak yang berwenang di Polda Riau sehingga persoalan ini mendapat perhatian," ujarnya.

Zulkardi juga mengapresiasi langkah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Polresta Pekanbaru.

Ia berharap pengambilalihan itu dapat mempercepat proses penyidikan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya.

"Alhamdulillah, sekarang perkara ini sudah ditangani Polda Riau. Saya berharap penyidik dapat bekerja secara profesional, objektif, dan segera mengungkap seluruh fakta dalam perkara ini," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan akan terus memantau perkembangan perkara hingga tuntas.

Menurutnya, pengawalan tersebut bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan memastikan hak-hak korban tetap menjadi perhatian aparat penegak hukum.

"Saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Bukan berarti mencampuri proses penyidikan, tetapi memastikan korban memperoleh keadilan dan proses hukumnya berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa laporannya tidak mendapatkan kepastian," tegasnya.

Zulkardi mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Ia menegaskan negara harus hadir memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

"Kalau ada masyarakat yang mengalami atau mengetahui tindak kekerasan terhadap anak, jangan takut melapor. Negara harus hadir melindungi korban, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan anak-anak terbebas dari segala bentuk kekerasan,"(ckplah)

]]> Sat, 18 Jul 2026 13:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Nahkodai-ICMI-Bengkalis--Rinto-Usung-Semangat-Berpikir-Bertindak-Berdampak

BENGKALIS-Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Bengkalis menetapkan Dr Rinto SE MSi sebagai Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis periode selanjutnya. Kepala Bappeda Bengkalis itu terpilih secara aklamasi dalam sidang pemilihan yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Bengkalis, Jumat (17/7/2026).

Musda yang berlangsung sejak pagi berjalan tertib dan penuh suasana kekeluargaan. Sidang pemilihan dipimpin Muhammad Ihsan M.Pd, Ridho Muhajir, dan Sopian Elharfani SH MH.

Awalnya terdapat dua kandidat yang maju sebagai calon ketua, yakni Dr Rinto SE MSi dan Dr Alma'arif S.Th.I M.Hum. Namun menjelang proses pemungutan suara, Dr Alma'arif menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan sekaligus memberikan dukungan kepada Dr Rinto.

"Dengan berbagai pertimbangan serta demi menjaga persatuan dan kebersamaan ICMI, saya memutuskan mendukung Dr Rinto sebagai Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis. Saya siap bekerja sama membangun organisasi ini ke depan," ujar Alma'arif di hadapan peserta Musda.

Dengan hanya menyisakan satu calon, forum kemudian secara aklamasi menetapkan Dr Rinto sebagai Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis.

Usai ditetapkan, Rinto menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan peserta Musda. Ia menegaskan amanah tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota ICMI.

"Amanah ini bukan hanya milik saya, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan ICMI sebagai rumah besar cendekiawan Muslim yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah," katanya.

Dalam memimpin ICMI Bengkalis, Rinto mengusung tagline "Berpikir â€" Bertindak â€" Berdampak". Ia juga membawa visi menjadikan ICMI Kabupaten Bengkalis sebagai rumah cendekiawan Muslim yang inovatif dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Rinto menetapkan tiga misi utama, yakni memperkuat sinergi cendekiawan dan tata kelola organisasi yang profesional, mengembangkan pemikiran serta inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong kemandirian organisasi melalui kolaborasi strategis.

Sejumlah program prioritas juga telah disiapkan, di antaranya digitalisasi tata kelola organisasi, pembentukan ICMI Think Tank Bengkalis, Sekolah Cendekiawan Muda, pelatihan kecerdasan buatan (AI), literasi digital, riset, kajian kebijakan, seminar ilmiah, hingga memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, BUMN/BUMD, serta organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, kepengurusan baru juga akan memperluas jejaring ICMI hingga tingkat kecamatan sekaligus memperkuat posisi organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.

Ketua Pimpinan Sidang Muhammad Ihsan MPd mengapresiasi seluruh peserta Musda yang menjaga suasana tetap kondusif sehingga seluruh agenda dapat diselesaikan dengan baik.

"Alhamdulillah seluruh tahapan Musda berjalan lancar, demokratis, dan penuh kekeluargaan. Keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama seluruh peserta Musda," ujarnya.

Dengan hasil tersebut, tongkat estafet kepemimpinan ICMI Orda Kabupaten Bengkalis resmi beralih dari Taufik Ikhram kepada Dr Rinto SE MSi. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat peran cendekiawan Muslim dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis.(ckplah)

]]> Sat, 18 Jul 2026 13:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/PISPI-Riau-Optimis-Kepemimpinan-Prof-Achmad-Perkuat-Swasembada-Pangan-Nasional

PEKANBARU â€" Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Provinsi Riau, Ade Putra Daulay, ucapkan selamat atas terpilihnya Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, MP sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) PISPI periode 2026â€"2031. 

Ia optimis kepemimpinan baru akan membawa organisasi semakin berkontribusi dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha ditetapkan sebagai Ketua Umum BPP PISPI dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV PISPI yang berlangsung di Artotel Gelora Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Munas mengusung tema "Langkah Strategis Menjaga Swasembada Pangan Indonesia yang Berkelanjutan".Menanggapi hasil Munas tersebut, Ade Putra menyampaikan harapannya agar kepemimpinan baru mampu memperkuat peran PISPI dalam menghadapi tantangan sektor pertanian nasional.

"Selamat Prof Achmad Tjachja terpilih menjadi Ketua Umum BPP PISPI. Semoga mampu membawa arah pertanian lebih baik lagi ke depannya, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia," kata Ade Putra Daulay, Sabtu (18/7/2026).

Direktur PT Riau Pangan Bertuah (RPB) itu juga meyakini pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Prof. Achmad akan menjadi modal penting dalam memperkuat organisasi profesi para sarjana pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional."Saya yakin di bawah kepemimpinan Prof. Achmad, PISPI akan semakin solid, mampu melahirkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pertanian yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujar Ade Putra.

Ia juga berharap PISPI terus menjadi wadah yang mampu menghimpun gagasan, riset, dan inovasi dari para sarjana pertanian di seluruh Indonesia untuk menjawab berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari peningkatan produktivitas, regenerasi petani, hingga penguatan ketahanan pangan nasional.

Sebelumnya, dalam pidato usai terpilih sebagai Ketua Umum BPP PISPI, Prof. Achmad Tjachja Nugraha menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya mencapai swasembada pangan, tetapi memastikan keberhasilan tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan."Swasembada pangan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan sehingga kesinambungan harus menjadi fondasi pembangunan sektor pangan," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan pertanian harus dilaksanakan dengan mengedepankan keberlanjutan, keberpihakan kepada petani, keseimbangan lingkungan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Sarjana pertanian harus menjadi penggerak inovasi, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan pendampingan petani agar transformasi pertanian terus berjalan," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

"Produktivitas dan pelestarian lingkungan harus berjalan bersama agar ketahanan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan," tegasnya.

Melalui kepemimpinan baru tersebut, PISPI diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang menghadirkan solusi bagi pembangunan pertanian nasional, sekaligus mendorong regenerasi petani, penguatan agripreneur muda, serta percepatan hilirisasi hasil pertanian menuju swasembada pangan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.(halloriau)

]]> Sat, 18 Jul 2026 13:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Tingkatkan-Kapasitas-Anggota--DWP-Kepulauan-Meranti-Gelar-Pelatihan-Menghias-Tumpeng

SELATPANJANG - Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dwi Nofmiyani Sudandri memimpin pertemuan rutin anggota di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (17/7/2026) sore. Agenda bulanan ini dilaksanakan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kapasitas serta kreativitas perempuan melalui rangkaian kegiatan edukatif.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi Nofmiyani menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang tetap hadir ke lokasi kegiatan meskipun kondisi cuaca sedang kurang mendukung. Ia berharap forum komunikasi ini mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh jajaran pengurus dan anggota di daerah tersebut.

"Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang terus konsisten menghadiri pertemuan rutin bulanan ini. Semoga melalui pertemuan ini silaturahmi semakin erat, komunikasi semakin baik, dan membawa keberkahan bagi kita semua," ujar Dwi Nofmiyani.

Rangkaian kegiatan ini diisi dengan penyampaian materi tutorial menghias tumpeng yang dipandu langsung oleh narasumber, Rahmawati. Dwi Nofmiyani menilai pelatihan yang difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana ini sangat relevan untuk menambah wawasan dan menumbuhkan kreativitas anggota yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain sesi pelatihan, Ketua DWP Kepulauan Meranti turut memberikan apresiasi atas kinerja jajaran pengurus yang telah bergerak cepat menyusun hingga mengirimkan video Resep Masakan Nusantara ke tingkat Provinsi. Upaya kolektif ini dipandang sebagai bentuk nyata kekompakan serta sinergi pengurus dalam merealisasikan program kerja organisasi.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Reni Heryani Eko memaparkan bahwa pertemuan rutin edisi Juli ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh empat Dharma Wanita Persatuan Perangkat Daerah (DWPD). Instansi pelaksana tersebut meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Reni merincikan bahwa pemilihan materi tutorial menghias tumpeng murni dari hasil kesepakatan musyawarah anggota dan pelaksanaannya dibiayai secara mandiri melalui iuran bersama. Sepanjang sesi berlangsung, narasumber membagikan teknik dasar dekorasi hingga tips penyajian visual makanan yang rapi dan menarik.

"Melalui pertemuan rutin ini diharapkan silaturahmi semakin erat, rasa tanggung jawab anggota terhadap organisasi meningkat, serta anggota memperoleh keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari,"(goriau)

]]> Sat, 18 Jul 2026 13:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/SKK-Migas-dan-KKKS-Sumbagut-Bahas-Aturan-Baru-Persetujuan-Lingkungan

YOGYAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025. Kegiatan terkait kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan ini berlangsung di Yogyakarta, Rabu hingga Jumat (15-17/7/2026).

Agenda tersebut diselenggarakan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai aturan baru persetujuan lingkungan dalam mendukung keberlanjutan operasi hulu migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Sebastian Julius menyebutkan regulasi lingkungan hidup merupakan pedoman untuk memastikan seluruh proses perizinan sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

"Industri hulu migas tidak bisa lepas dari komitmen terhadap lingkungan. Kami bersama KKKS sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada demi menciptakan sinergi operasi migas yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mendukung penuh digitalisasi perizinan agar seluruh prosesnya lebih transparan," ujar Sebastian.

Ia menambahkan, komitmen tersebut telah berjalan lewat penerbitan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di wilayah operasionalnya. Melalui dokumen perizinan tersebut, potensi dampak terhadap ekosistem sekitar dapat diidentifikasi, dikelola, serta dipantau sejak awal kegiatan eksplorasi maupun produksi.

Terkait mekanisme perizinan di daerah, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLH/BPLH, Nety Widayati menjelaskan bahwa persetujuan lingkungan merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang harus berjalan cepat tanpa menurunkan kualitas esensinya. Pihaknya di tingkat pusat turut mengembangkan instrumen AMDALnet agar proses tersebut bisa dipantau secara terbuka oleh publik.

"Melalui Permen 22 Tahun 2025 tentang kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan, telah diatur pembagian kewenangan yang jelas. Proses pengurusan tidak lagi menumpuk di pusat, melainkan didelegasikan ke pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota. Dengan demikian, proses persetujuan lingkungan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel," papar Nety.

Dalam pertemuan tatap muka yang difasilitasi oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut, dibahas pula mengenai peningkatan kinerja Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL). VP HSSE PHR Regional 1 Sumatera, Tujuan S Silaen mengemukakan forum ini menjadi sarana yang efektif untuk saling berkoordinasi terkait hal teknis lapangan, mengingat wilayah operasi KKKS di kawasan tersebut saling berdekatan.

"Dalam Permen ini, tata kelola lingkungan menjadi amunisi penting bagi kami. Saat ini, negara menaruh harapan besar pada ketersediaan energi dari kita. Oleh karena itu, penerapan regulasi ini sangat relevan untuk mendukung kelancaran operasional yang bermuara pada penguatan ketahanan energi nasional," jelas Tujuan.

Tujuan merincikan, PHR Regional 1 Sumatera terus mengedepankan kepatuhan operasional berbekal Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Sejak awal 2026, PHR telah mengantongi Persetujuan Lingkungan melalui dokumen AMDAL integrasi persetujuan teknis dan rincian teknis untuk kawasan operasi Minas-Siak. Untuk wilayah operasi DSF, pihaknya masih menunggu persetujuan Menteri LH.

Di samping itu, dokumen UKL-UPL untuk Sumur Eksplorasi Astrea 2 dan 3 juga telah diterbitkan pada awal pertengahan 2026. Untuk menjaga konsistensi pengelolaan lingkungan, PHR terus berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah setempat, hingga jajaran SKK Migas.

Rangkaian sosialisasi ini diisi dengan diskusi panel, simulasi penggunaan AMDALnet, serta sesi berbagi pengalaman pengurusan persetujuan lingkungan. Acara turut dihadiri oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta seluruh perwakilan KKKS di kawasan Sumbagut.(goriau)

]]> Sat, 18 Jul 2026 11:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Viral-Kepala-SPPG-di-Lampung-Pamer-Tumpukan-Uang--KPPG-Minta-Klarifikasi

Jakarta - Viral di media sosial foto memperlihatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, pamer tumpukan uang. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung menyatakan telah meminta klarifikasi kepada pihak terkait.

Dilansir detikSumbagsel, foto yang beredar luas di media sosial itu memperlihatkan dua wanita memegang uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu yang disusun dalam beberapa tumpukan. Pada foto lainnya, uang tersebut terlihat dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam.

Foto tersebut merupakan Kepala SPPG di Pesisir Barat dan seorang ahli gizi. Unggahan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah akun mempertanyakan asal-usul uang dalam foto tersebut serta meminta adanya penelusuran.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung Achmad Hery Setiawan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah dan Kepala SPPG untuk meminta penjelasan terkait beredarnya foto tersebut.

Menurut Achmad, informasi sementara yang diterimanya menyebut foto lama tersebut kembali diunggah dan disebarluaskan di media sosial hingga memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Meski demikian, KPPG Lampung masih melakukan pendalaman untuk memastikan duduk perkara sebenarnya. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga terus dilakukan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Kami masih melakukan koordinasi dan meminta klarifikasi lebih lanjut agar informasi yang berkembang dapat dipastikan kebenarannya," kata kata Achmad Hery kepada wartawan, dilansir Sabu (18/7/2026).(detik.com)

]]> Sat, 18 Jul 2026 11:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Sekeluarga-Tewas-Kecelakaan-di-Sibolagit-Hendak-Antar-Anak-Kuliah-ke-Jambi--

Satu keluarga yang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Jamin Ginting, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) diketahui sedang dalam perjalanan mengantar anak kuliah di Jambi saat peristiwa nahas itu terjadi. Anak kandung korban, Roma Sitinjak (21), mengatakan keluarganya berangkat dari kampung mereka di Siempat Nempu Hulu, Dairi menuju Medan, dan rencananya lanjut ke Jambi dengan bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

"Awalnya keluarga saya mau mengantarkan adik saya berangkat dari Sidikalang ke Jambi. Dia baru lulus dan mau kuliah di salah satu universitas negeri di Provinsi Jambi," kata Roma kepada detikSumut, dilansir detikSumut pada Jumat (17/7/2026) malam.

Roma menyebut enam anggota keluarganya berada dalam rombongan,yakni ayahnya bernama Heppi Sitinjak (60), ibunya Dinaria Manik (60), sepupunya Samsir Sitinjak (30), adiknya Gabe Roida Sitinjak (18), adik bungsunya Five Sitinjak (11), dan kakaknya Rinto Sitinjak (23). Tiga di antaranya yakni kedua orang tua serta sepupunya dinyatakan tewas dalam kecelakaan maut i

"Bapak dan mamak saya mengantar adik saya, Gabe Roida Sitinjak, yang sekarang dirawat di IGD. Mereka dari Sidikalang mau ke loket Bus Rapi di Medan sebelum berangkat ke Jambi," ujarnya di RSUP H Adam Malik.

Sementara itu, korban Gabe terluka berat dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Si bungsu Five dalam kondisi kritis dan belum sadarkan diri. Korban Rinto, lanjut Roma, juga mengalami luka berat.

"Sekitar pukul 09.00 WIB kami masih bercanda. Saya tanya keberadaan mereka, bahkan ayah masih sempat tertawa saat kami teleponan," katanya.

Selang sekitar satu jam lebih usai menelepon keluarganya, Roma menerima kabar soal kecelakaan maut di Jalan Jamin Ginting, dekat Hillpark Sibolangit. Roma lalu melihat unggahan rekannya di media sosial yang memperlihatkan mobil merah ringsek akibat kecelakaan, dan ia mulai curiga mobil tersebut adalah yang ditumpangi keluarganya.

"Rupanya salah satu kawan saya membuat status. Saya lihat mobil warna merah, lalu saya lihat salah seorang sopir bernama Pebrianto Siburian. Saya langsung bilang ke keluarga, 'Loh, ini kan keluarga kita',"(detik.com)

]]> Sat, 18 Jul 2026 11:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Polres-Kuansing-Gulung-Aktivitas-PETI--Ribuan-Rakit-Dimusnahkan

TELUKKUANTAN â€" Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau memusnahkan hampir 1.200 unit rakit penambangan emas ilegal dan menetapkan 12 orang sebagai tersangka sepanjang semester pertama tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari operasi besar-besaran untuk memberantas pertambangan tanpa izin (PETI) yang merusak lingkungan.

Kapolres Kuansing, AKBP Hidayat Perdana, menyatakan bahwa tindakan tegas ini diambil karena aktivitas penambangan liar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memicu kerusakan ekosistem yang masif di Kuansing.

"Kami akan terus melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI secara konsisten dan berkesinambungan," ujar Hidayat dalam keterangan resminya, Jumat (17/7/2026). "Namun di sisi lain, kami juga terus mengedepankan edukasi."

Berdasarkan data penanganan kepolisian sejak Januari hingga 17 Juli 2026, Polres Kuansing bersama jajaran Polsek setempat telah melancarkan ratusan operasi penegakan hukum dan pencegahan.

Petugas di lapangan tercatat telah melakukan 211 operasi penggerebekan di berbagai titik penambangan. Dari operasi tersebut, sebanyak 1.189 unit rakit yang dimodifikasi untuk menambang emas ilegal dihancurkan dan dibakar di tempat agar tidak dapat digunakan kembali. Terkait proses hukum, kepolisian telah menerbitkan 8 laporan polisi resmi yang berujung pada penahanan serta penetapan 12 tersangka.

Selain mengandalkan jalur hukum, otoritas kepolisian setempat juga melakukan pendekatan persuasif guna memutus rantai penambangan liar dari hulu. Polisi telah menggelar ribuan kegiatan imbauan dan sosialisasi yang menyasar tokoh adat, pemerintah desa, hingga para pekerja tambang.

Hidayat menambahkan, penanganan masalah PETI tidak bisa diselesaikan oleh aparat penegak hukum sendirian. Pihaknya kini tengah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing, TNI, dan instansi terkait untuk mencari solusi jangka panjang bagi masyarakat yang bergantung pada sektor ini.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas PETI,"(rtc)

]]> Sat, 18 Jul 2026 11:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Percepat-Pembangunan-Jaringan-SUTT--Wabup-Kepulauan-Meranti-Temui-Komisaris-PLN

JAKARTA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin melakukan pertemuan dengan Komisaris Independen PT PLN (Persero), Andi Arief di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Agenda ini dilaksanakan untuk membahas penyelesaian masalah kelistrikan di wilayah Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan tersebut, Muzamil meminta kejelasan terkait kelanjutan pembangunan jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Jaringan transmisi ini direncanakan akan melintasi kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti. Proyek interkoneksi ini dibutuhkan untuk mengakhiri ketergantungan wilayah kepulauan tersebut dari sistem kelistrikan yang terisolasi.

Di samping membicarakan proyek SUTT, Muzamil turut menyampaikan laporan mengenai kondisi kelistrikan terkini di daerahnya. Ia memaparkan sejumlah tantangan operasional yang dialami oleh enam unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Saat ini, keenam PLTD itu masih menjadi tumpuan utama pemenuhan kebutuhan daya listrik bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

Keterbatasan daya yang dihasilkan serta tingginya beban biaya operasional dari PLTD tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Meranti untuk meminta agar realisasi interkoneksi SUTT segera dilaksanakan.

Menanggapi laporan dari perwakilan Pemkab Meranti, Komisaris Independen PT PLN, Andi Arief merespons positif penyampaian kondisi lapangan tersebut. Ia menyebutkan bahwa korporasi bersama pemerintah pusat akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.

"Pemerintah Pusat melalui PLN tetap memegang komitmen kuat terkait pemenuhan dan pemerataan keadilan kelistrikan, khususnya bagi daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Kepulauan Meranti. Aspirasi ini menjadi catatan penting untuk segera dievaluasi dan dikawal progresnya,"(goriau)

]]> Sat, 18 Jul 2026 11:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polsek-Tanah-Putih-Intensifkan-Sambang-Warga--Dorong-Siskamling-dan-Cegah-Karhutla

TANAHPUTIH-Polsek Tanah Putih, Polres Rokan Hilir terus memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan sambang yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas di wilayah binaan. Pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 10.30 WIB, Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Ujung Tanjung, Aiptu Hetmon Hutabarat, mewakili Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi, melaksanakan sambang dan silaturahmi dengan perangkat desa di Kantor Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih.

Dalam kegiatan tersebut, Aiptu Hetmon Hutabarat menyampaikan berbagai pesan kamtibmas kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Melalui Bhabinkamtibmas, Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi mengatakan bahwa kegiatan sambang merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat sekaligus mempererat komunikasi dengan seluruh elemen desa.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Apabila mengetahui adanya tindak pidana maupun potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas atau pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti," ujar Kapolsek melalui Bhabinkamtibmas.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menolak segala bentuk paham radikalisme serta tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.

Selain itu, masyarakat diajak membudayakan hidup bersih melalui kegiatan gotong royong, mengaktifkan kembali siskamling sebagai langkah pencegahan tindak kriminalitas, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kapolsek menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat lahan perkebunan agar tidak terjadi kebakaran.

"Pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan kepolisian, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar," tegasnya.

Melalui kegiatan sambang tersebut, Polsek Tanah Putih berharap sinergi antara Polri, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh warga semakin kuat sehingga situasi kamtibmas di wilayah tetap aman, damai, dan kondusif.(rtc)

]]> Sat, 18 Jul 2026 11:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KI-DKI-Jakarta-Perkuat-Literasi-Keterbukaan-Informasi-Mahasiswa-Lewat-Program-PPL

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi keterbukaan informasi publik di kalangan generasi muda. Lembaga ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk mendalami seluk-beluk transparansi informasi. Inisiatif ini diwujudkan melalui penerimaan mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAI Persis Jakarta untuk menjalani Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menyambut langsung dua mahasiswa tersebut di Kantor KI DKI Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/7). Harry Ara Hutabarat menyampaikan bahwa Komisi Informasi adalah "rumah besar" bagi siapa saja yang ingin belajar tentang keterbukaan informasi.

Kehadiran mahasiswa PPL ini diharapkan dapat menjadi jembatan awal untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan antara Komisi Informasi dan institusi pendidikan tinggi. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis yang berharga, melengkapi teori yang telah dipelajari di bangku kuliah.Peran Strategis Komisi Informasi dan Mahasiswa dalam Literasi Informasi

Harry Ara Hutabarat menekankan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga yang inklusif dan terbuka bagi semua elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang. "Indonesia adalah negara yang beragam, dan Komisi Informasi hadir untuk semua," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen KI DKI Jakarta terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.

Ia juga menyoroti peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) dalam meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat luas. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menyebarkan pemahaman tentang hak atas informasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang KIP sendiri berlandaskan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi, menegaskan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang regulasi ini sangat krusial bagi mahasiswa.Menggali Kompetensi Melalui Pengalaman Nyata di Lapangan

Program praktik lapangan atau magang dinilai sebagai kesempatan emas bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi yang komprehensif. Harry Ara Hutabarat menyatakan bahwa pengalaman ini tidak hanya bertumpu pada teori, tetapi juga melibatkan praktik nyata di lapangan. Ini merupakan aspek penting dalam pembentukan profesional muda yang siap kerja.

Substansi ilmu komunikasi memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan UU KIP. Melalui praktik langsung, mahasiswa dapat memahami bagaimana keterbukaan informasi publik dijalankan secara konkret. Mereka juga dapat mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang sering terjadi.

"Melalui praktik lapangan ini, manfaatkan waktu untuk menggali ilmu dan memahami lebih luas bagaimana keterbukaan informasi publik dijalankan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa informasi," kata Harry. Pengalaman ini diharapkan dapat memperkaya kompetensi, terutama soft skill mahasiswa.Dosen pendamping sekaligus Kepala Penelitian dan Pengabdian STAI Persis Jakarta, Helmi Al Djufri, mengapresiasi kesempatan ini. Ia menilai Komisi Informasi sebagai lembaga negara yang tepat untuk memperkaya wawasan dan perspektif baru bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang komunikasi, literasi hukum, dan keterbukaan informasi publik.Sinergi Perguruan Tinggi dan Lembaga Negara untuk Peningkatan Literasi Keterbukaan Informasi

Helmi Al Djufri mengungkapkan keinginan untuk membangun sinergi yang kuat dengan lembaga pemerintah. Tujuannya agar mahasiswa memiliki perspektif yang lebih luas dan tidak hanya berorientasi pada dunia penyiaran semata. Kolaborasi ini penting untuk mencetak lulusan yang adaptif dan memiliki pemahaman holistik.

Pemahaman mengenai hukum keterbukaan informasi publik di kalangan civitas akademika masih relatif baru. Oleh karena itu, penguatan melalui pengalaman langsung di lembaga terkait sangat diperlukan. Program PPL ini menjadi jembatan penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut.

"Kami berharap pengalaman praktik di Komisi Informasi dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai standar yang dibutuhkan serta memperkuat jejaring kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga negara," ungkap Helmi. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.Melalui program PPL ini, KI DKI Jakarta tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia yang melek informasi. Ini adalah langkah proaktif dalam mendukung terciptanya masyarakat yang lebih transparan dan partisipatif.(merdeka.com)

]]> Sat, 18 Jul 2026 10:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/DPUPR-Tangerang-Gencarkan-Normalisasi-Sungai-Selama-Kemarau-untuk-Mitigasi-Banjir

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang secara aktif memanfaatkan musim kemarau untuk melakukan pengangkatan sedimentasi dan pembersihan aliran sungai. Upaya ini bertujuan menjaga kapasitas daya tampung air dan menjadi langkah mitigasi banjir yang proaktif. Kegiatan ini berfokus pada Kali Serua di Ciledug, yang merupakan bagian penting dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Angke.Kepala DPUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah mengerahkan Tim Pemeliharaan Sumber Daya Air untuk melaksanakan normalisasi. Tim ini bekerja keras untuk memastikan infrastruktur pengendali banjir tetap optimal di kawasan rawan. Penanganan ini krusial untuk menghadapi potensi curah hujan tinggi di musim mendatang.

Normalisasi yang telah berjalan beberapa hari terakhir ini tidak hanya mengangkat endapan lumpur, tetapi juga membersihkan berbagai sumbatan di aliran sungai. Langkah strategis ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi risiko luapan air. Selain itu, kegiatan ini juga mempersiapkan sistem drainase kota agar lebih efektif dalam mengalirkan air hujan.Strategi Mitigasi Banjir Berkelanjutan

DPUPR Kota Tangerang terus mengupayakan mitigasi banjir secara berkelanjutan, terutama dengan memanfaatkan periode musim kemarau saat ini. Fokus utamanya adalah memperkuat infrastruktur pengendali banjir, termasuk sungai-sungai dan saluran air di zona rawan banjir. Kali Serua, yang menjadi bagian dari Kali Angke, adalah salah satu prioritas utama dalam program ini.

Taufik Syahzaeni menegaskan bahwa upaya normalisasi ini dilakukan untuk mengangkat sedimentasi dan membersihkan aliran guna menjaga kapasitas daya tampung air. Pengerukan ini penting agar aliran sungai tidak terhambat oleh penumpukan lumpur dan sampah. Dengan demikian, air dapat mengalir lancar dan tidak meluap ke pemukiman warga.

Pemerintah Kota Tangerang juga menerjunkan alat berat untuk memastikan kegiatan normalisasi berjalan lancar dan sesuai target. Penggunaan alat berat mempercepat proses pengerukan dan pembersihan, sehingga efisiensi kerja meningkat. Setelah Kali Serua, kegiatan serupa akan dilanjutkan ke sejumlah titik lokasi lainnya secara bertahap.Kolaborasi Antar Daerah untuk Penanganan Banjir

Penanganan banjir di Kota Tangerang tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melalui kolaborasi dengan daerah lain yang berbatasan. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyatakan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk memastikan penanganan banjir secara menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini mengingat kompleksitas sistem aliran sungai yang melintasi beberapa wilayah.

Sachrudin menjelaskan bahwa aliran air di Kali Angke berasal dari wilayah Tangerang Selatan dan bermuara di DKI Jakarta. Oleh karena itu, koordinasi antarwilayah menjadi kunci dalam pengelolaan DAS Kali Angke. Pemerintah Kota Tangerang telah membuat skema bersama dengan daerah tetangga untuk mengatasi masalah banjir.

Skema kolaborasi ini bertujuan untuk mencegah luapan air ke pemukiman warga di sepanjang aliran sungai. Dengan adanya kerja sama yang solid, diharapkan penanganan banjir dapat lebih efektif dan dampak negatifnya dapat diminimalisir. Upaya terpadu ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir.(merdeka.com)

]]> Sat, 18 Jul 2026 10:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Cerita-Guru-soal-Asrama-Sekolah-Rakyat-Bentuk-Murid-Lebih-Disiplin

Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang menjadi Sekolah Rakyat pertama di Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi tempat belajar bagi 100 siswa angkatan pertama yang berasal dari keluarga Desil 1 dan Desil 2. Melalui konsep pendidikan berasrama, program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan yang berkualitas, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, serta kebiasaan positif sebagai bekal bagi masa depan peserta didik.

Bagi para guru, perubahan karakter menjadi salah satu capaian paling nyata yang dirasakan sejak program ini berjalan. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun asrama, membuat siswa perlahan mampu beradaptasi dengan kehidupan yang lebih disiplin dan terarah.Guru SRMP 19 Kupang, Alfonsa Telmi Juita, yang lebih akrab dipanggil Juita, mengatakan sebagian besar siswa datang dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Saat pertama kali masuk sekolah, banyak di antara mereka yang belum terbiasa menjalani kehidupan berasrama maupun menerapkan disiplin dalam kesehariannya."Ketika awal masuk, anak-anak belum terbiasa hidup berasrama. Disiplinnya juga masih sangat kurang. Namun setelah hampir satu tahun, perubahan mereka sangat terlihat. Sekarang mereka lebih disiplin, saling mendukung, dan berkembang bersama," ujarnya.

Menurut Juita, pembentukan karakter dilakukan melalui kolaborasi antara guru dan para pendamping asrama atau Bapak dan Mama Wali Asuh. Pendampingan tidak berhenti setelah jam pelajaran selesai, tetapi terus berlanjut hingga kegiatan siswa di asrama sehingga proses pembinaan berlangsung secara menyeluruh.

"Kami bekerja sama dengan para pendamping asrama untuk mendidik dan membimbing anak-anak. Jadi, pendidikan mereka tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga berlanjut di asrama," katanya.Pendampingan Khusus

Selain membangun disiplin, sekolah juga memberikan pendampingan khusus kepada siswa yang masih mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Setiap siswa mendapatkan perhatian sesuai dengan kebutuhannya agar tidak tertinggal dari teman-teman lainnya.

"Pada awal program, kami memetakan kemampuan setiap anak. Masih ada yang belum bisa membaca, menulis, maupun berhitung. Karena itu, kami memberikan pendampingan khusus setiap hari, baik di sekolah maupun di asrama," jelas Juita.

Perubahan tersebut mulai terlihat tidak hanya dari sikap siswa di lingkungan sekolah, tetapi juga saat mereka kembali ke rumah. Menurut Juita, banyak orang tua yang menyampaikan apresiasi karena melihat kebiasaan positif yang mulai terbentuk pada diri anak-anak mereka.

"Ketika orang tua datang berkunjung, mereka mengucapkan terima kasih. Hampir semua anak mengalami perubahan. Kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kurang baik saat di rumah, sekarang sudah mulai ditinggalkan," tuturnya.Pendidikan Tak Cuma Akademik

Baginya, perubahan tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga dari tumbuhnya karakter, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri dalam diri setiap peserta didik. Melalui pembiasaan hidup disiplin dan lingkungan yang mendukung, para siswa mulai berani bermimpi serta memiliki keyakinan mereka mampu meraih masa depan yang lebih baik.

Juita berharap proses pembinaan karakter yang telah dibangun di Sekolah Rakyat dapat terus berlanjut hingga para siswa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurutnya, keberhasilan program ini akan semakin bermakna apabila mampu mengantarkan anak-anak untuk terus berkembang, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-cita mereka.(merdeka.com)

]]> Sat, 18 Jul 2026 10:34:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Anwar-Ibrahim-Usir-Warga-Israel-dari-Malaysia--Kami-Tak-Akui-Negara-Mereka

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintah akan mengusir setiap warga negara Israel yang ditemukan berada di negaranya. Sikap tegas itu disampaikan di tengah penyelidikan dugaan keterlibatan seorang warga Israel dalam operasional sebuah komunitas startup di Johor.

Anwar mengatakan pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan lembaga terkait. Meski demikian, dia menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi jika dugaan tersebut terbukti."Jika kami menemukan warga Israel, kami akan segera mendeportasi mereka karena kami tidak mengakui Israel," kata Anwar, seperti dikutip harian berbahasa Inggris Free Malaysia Today.

Malaysia diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, pemegang paspor Israel pada umumnya tidak diizinkan memasuki Malaysia, kecuali memperoleh izin khusus dari pemerintah.

Penyelidikan dilakukan setelah Pemerintah Negara Bagian Johor meminta pemerintah federal mengusut dugaan keterlibatan warga negara Israel dalam kegiatan Network School, sebuah komunitas startup yang berbasis di Johor.

Di tengah proses tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia juga melakukan pemeriksaan terhadap 266 warga negara asing yang tinggal di sebuah komunitas internasional di kawasan Forest City. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh warga asing tersebut diketahui memiliki dokumen keimigrasian yang sah.(merdeka.com)

]]> Sat, 18 Jul 2026 10:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Rohul-Kantongi-Pinjaman-PT-SMI-Rp-154-9-Miliar-Untuk-RSUD-dan-MPP

JAKARTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) berhasil menembus seleksi ketat pembiayaan daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero).

Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, Rohul menjadi salah satu dari sedikit kabupaten yang dipercaya memperoleh fasilitas pinjaman senilai Rp154.988.488.149 untuk mempercepat pembangunan sektor kesehatan dan pelayanan publik.

Kepercayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan Cash/Collection Account Management Agreement (CAMA) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan PT SMI di Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, mengungkapkan bahwa tahun ini lebih dari 60 pemerintah daerah mengajukan pembiayaan. Namun, PT SMI hanya menetapkan sekitar 29 daerah yang dinilai layak menerima fasilitas pinjaman.

"Rokan Hulu termasuk daerah yang berani mengambil langkah strategis di tengah kondisi keuangan saat ini. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan," ujar Faaris.

Dana pembiayaan tersebut akan difokuskan untuk dua proyek strategis. Sebesar Rp146,1 miliar dialokasikan bagi pengembangan RSUD Rokan Hulu guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Sementara Rp8,88 miliar digunakan untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan mampu menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, menyebut kerja sama dengan PT SMI menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal daerah terbatas.

"Pembiayaan ini bukan sekadar pinjaman, tetapi investasi bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berkomitmen mengelolanya secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Anton.

Menurutnya, pembangunan RSUD dan MPP merupakan dua kebutuhan mendasar yang akan memperkuat kualitas pelayanan pemerintah, baik di bidang kesehatan maupun administrasi publik.

Penandatanganan perjanjian turut disaksikan sejumlah pejabat Pemkab Rohul, perwakilan Bank Riau Kepri Syariah, serta jajaran PT SMI. Kegiatan ditutup dengan pertukaran plakat sebagai simbol dimulainya kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan PT SMI dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Keberhasilan memperoleh pembiayaan dari PT SMI menjadi sinyal positif bahwa Rokan Hulu dinilai memiliki kapasitas dan komitmen dalam mengelola pembiayaan jangka panjang. Dengan suntikan dana hampir Rp155 miliar tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur pelayanan publik dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.(ckplah)

]]> Sat, 18 Jul 2026 10:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Wako-Instruksikan-Pejabat-Keliling-Pekanbaru-Naik-Motor-Pantau-Keluhan-Warga

PEKANBARU-Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menginstruksikan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk lebih sering menggunakan sepeda motor saat berkeliling kota guna melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar keluhan masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan Agung kepada CAKAPLAH.com usai memimpin rapat bersama jajaran pemerintah di Kantor Kecamatan Binawidya, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pejabat eselon II, III, dan IV harus turun langsung agar memahami persoalan yang dihadapi warga.

"Saya menginstruksikan agar seluruh kepala OPD, seluruh pejabat dari eselon II, III dan IV untuk sering-sering menggunakan motor roda dua untuk keliling di Pekanbaru. Agar langsung merasakan apa yang dirasakan masyarakat," kata Agung.

Ia menilai penggunaan kendaraan roda dua akan memudahkan pejabat menjangkau berbagai wilayah dan menemukan persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, seperti jalan rusak, sampah, hingga saluran drainase yang bermasalah.

Agung mengatakan dirinya juga kerap turun langsung menggunakan sepeda motor untuk memantau kondisi di lapangan. Dengan cara itu, berbagai persoalan bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

"Semakin kita memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, maka masyarakat akan semakin senang. Saya juga sering turun langsung menggunakan kendaraan roda dua, melihat kondisi di tengah masyarakat sehingga bisa langsung mengoreksi apakah itu jalan rusak, sampah, dan sebagainya," cakapnya lagi.

Selain itu, Agung meminta camat, lurah, dan jajaran di wilayah tidak ragu menyapa masyarakat maupun memberikan teguran kepada warga yang melanggar aturan. Ia menegaskan penegakan aturan harus dilakukan demi kepentingan bersama.

"Lurah kita minta tegas kalau ada warga yang melanggar aturan. Misalnya ada warga yang punya toko menutup saluran drainase. Harus tegas memberikan teguran. Jangan karena satu dua orang yang salah, nanti semua warga lain terkena dampaknya,"(cakaplah)

]]> Sat, 18 Jul 2026 10:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Lanud-Sultan-Hasanuddin-Kerahkan-Boeing-737-Skadron-Udara-5-Bantu-Pencarian-KLM-Nurul-Salsa-di-Perairan-Selayar

Makassar - Lanud Sultan Hasanuddin mengerahkan pesawat Boeing 737 milik Skadron Udara 5 untuk mendukung operasi pencarian Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa yang dilaporkan tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2026).

Pengerahan pesawat Boeing 737 dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI Angkatan Udara dalam misi kemanusiaan dan operasi pencarian serta pertolongan (Search and Rescue/SAR), dengan melaksanakan pengamatan udara guna membantu mempercepat proses pencarian korban maupun lokasi kapal yang tenggelam.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra, M.Han., menyampaikan bahwa keterlibatan unsur udara TNI AU merupakan wujud komitmen dalam membantu pemerintah dan instansi terkait pada setiap operasi kemanusiaan, khususnya dalam situasi darurat yang memerlukan kemampuan pengamatan dari udara.

“Melalui kemampuan yang dimiliki pesawat Boeing 737 Skadron Udara 5, diharapkan area pencarian dapat dipantau secara lebih luas dan efektif sehingga dapat mendukung tim SAR gabungan dalam menemukan korban maupun petunjuk keberadaan KLM Nurul Salsa,” ujarnya.

Selama pelaksanaan misi, pesawat melaksanakan penyisiran di sejumlah sektor pencarian yang telah ditentukan dengan berkoordinasi bersama Basarnas, TNI, Polri, dan unsur SAR gabungan lainnya yang terlibat dalam operasi.

Lanud Sultan Hasanuddin akan terus memberikan dukungan sesuai kebutuhan operasi dan siap mengerahkan kemampuan terbaik TNI Angkatan Udara dalam membantu misi pencarian dan penyelamatan, sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (Pen Lanud Sultan Hasanuddin)

]]> Sat, 18 Jul 2026 10:07:00 +0700