Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Riau Ikuti Kick-Off Pemdi 2026, Transformasi Digital Pemerintah Makin Dipercepat

Thu, 25 Jun 2026 13:42:00 +0700

PEKANBARU �" Pemerintah pusat terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (Pemdi). Transformasi ini ditegaskan bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi atau terlihat modern, melainkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Kick-Off Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, bersama sejumlah perangkat daerah terkait dari Kantor Gubernur Riau, Kamis (25/6/2026).

Dalam sosialisasi tersebut, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo, menjelaskan bahwa Pemerintahan Digital merupakan kerangka transformasi yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.Menurutnya, transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab unit yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pemerintahan.

"Bukan hanya unit yang mengelola TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) saja. Tapi juga pengguna layanan, unit pemilik layanan, dan lainnya," ujarnya.

Cahyono menambahkan, penerapan Pemerintahan Digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga efisiensi anggaran, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, keberhasilan transformasi tersebut juga diukur dari tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.Ia menilai kemudahan akses layanan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di era digital.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Agi Agung Galuh Purwa, menyampaikan bahwa transisi dari SPBE menuju Pemerintahan Digital berjalan seiring dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan yang sedang berlangsung secara nasional.

Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan Asta Cita yang menempatkan penguatan layanan publik berbasis teknologi sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Baca juga: KPK Ungkap Persoalan PI 10 Persen Migas di Riau, Transparansi Jadi Sorotan

Agi menegaskan bahwa keberhasilan layanan digital pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan hingga implementasi layanan.

"Pemdi lebih berfokus kepada kebutuhan masyarakat. Kita harapkan masyarakat lebih aktif sebagai partisipan dalam layanan digital pemerintah," ungkapnya dikutip dari MCRiau.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berpusat pada pengguna, Pemerintahan Digital diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.(halloriau)

Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Riau Masih Terkendala SDM dan Fasilitas

Thu, 25 Jun 2026 13:39:00 +0700

PEKANBARU-Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau Hendry Munief mengunjungi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM dan Riau Creative Hub (RCH) di Pekanbaru.

Kunjungan tersebut dilakukan usai sinkronisasi program dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau.

Hendry mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mengidentifikasi sektor yang berpotensi dikembangkan melalui program pemerintah sekaligus memetakan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Kunjungan pertama dilakukan ke PLUT UMKM Provinsi Riau dan disambut Kepala PLUT UMKM Provinsi Riau, Tresiana Anom Sari, beserta jajaran.

Dalam kunjungan tersebut, Hendry meninjau berbagai produk UMKM yang dipamerkan di showroom PLUT serta fasilitas pendukung yang digunakan pelaku usaha. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama jajaran PLUT UMKM terkait kondisi dan tantangan pengembangan UMKM di Riau.

Tresiana menjelaskan, PLUT UMKM memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Riau. Namun saat ini, lembaganya menghadapi sejumlah kendala, salah satunya berkurangnya tenaga pendamping karena dialihkan ke sektor lain sehingga proses pembinaan UMKM tidak berjalan optimal.

Selain itu, ia juga menyoroti lokasi kantor PLUT yang dinilai kurang strategis, keterbatasan anggaran, serta minimnya fasilitas pendukung. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memberikan layanan yang maksimal kepada pelaku UMKM.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hendry Munief menyatakan pihaknya mulai menginventarisasi berbagai persoalan pembinaan UMKM di Riau. Ia menegaskan seluruh masukan akan menjadi bahan yang diperjuangkan di tingkat pusat, termasuk rencana pengusulan pembangunan PLUT UMKM di sejumlah kabupaten di Riau.

"Kita juga ingin mengusulkan beberapa PLUT UMKM di kabupaten-kabupaten di Riau. Catatan yang disampaikan akan menjadi pertimbangan agar PLUT yang dibentuk nantinya bisa lebih baik," ujar Hendry, Kamis (25/6/2026).

Usai dari PLUT UMKM, Hendry melanjutkan kunjungan ke Riau Creative Hub yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Kedatangannya disambut Sekretaris Disparekraf Provinsi Riau, Ade Yudistira, bersama tenaga ahli dan jajaran RCH.

Dalam kunjungan tersebut, Hendry diajak meninjau berbagai fasilitas yang tersedia di RCH, mulai dari bioskop mini, ruang seni pertunjukan, mural, fotografi, studio rekaman, animasi, perfilman, musik, desain fesyen, seni tari, hingga ruang game dan e-sport.

Ade Yudistira menyampaikan, keberadaan RCH mulai mendapat respons positif dari komunitas dan pelaku ekonomi kreatif di Riau. Sejumlah karya dan produk kreatif binaan RCH bahkan telah berhasil masuk pasar dan berkembang secara mandiri. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan penambahan fasilitas mengingat usia RCH yang relatif baru.

Sementara itu, Hendry Munief menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia berharap Riau Creative Hub dapat menjadi inkubator sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Menurut Hendry, Riau saat ini menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki creative hub tingkat provinsi dan mendapat perhatian dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ia berkomitmen menjembatani kebutuhan Pemerintah Provinsi Riau dengan pemerintah pusat agar pengembangan RCH dapat terus berlanjut.

"Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan dan pengusulan program dari Riau pada RAPBN 2027," tutup Hendry Munief.(cakaplah)

Naik 30 Persen, Pajak Makan dan Minuman Penyumbang Terbesar PAD Pekanbaru

Thu, 25 Jun 2026 13:38:00 +0700

PEKANBARU- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pajak daerah terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2026. Pajak dari sektor makan dan minuman menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah hingga pertengahan tahun ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Tengku Denny Muharpan mengatakan, realisasi pajak terbesar berasal dari transaksi makan dan minuman yang terjadi di berbagai tempat usaha seperti kafe, restoran, hotel hingga tempat hiburan.

“Realisasi paling besar dari sektor pajak makan dan minuman, meliputi semua lokasi yang terdapat transaksi makan dan minuman,” ujar Denny, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, penerimaan pajak dari sektor tersebut mengalami kenaikan sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Peningkatan itu menjadi indikator positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru.

Denny menyebut, tren kenaikan pajak makan dan minuman sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada triwulan I tahun 2026 tercatat mendekati 8 persen.

“Realisasi pajak makan dan minuman hingga Juni ini mengalami kenaikan 30 persen dibanding tahun lalu,” cakapnya.

Selain sektor makan dan minuman, Bapenda juga optimis penerimaan dari sektor pajak lainnya akan meningkat. Optimisme itu didukung kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang memberikan penghapusan denda administrasi pajak daerah.

Kebijakan yang diterbitkan Walikota Pekanbaru Agung Nugroho tersebut mencakup sejumlah jenis pajak, di antaranya PBB-P2, BPHTB, Pajak Jasa Hotel, Pajak Makan dan Minuman, Pajak Kesenian dan Hiburan, Pajak Tenaga Listrik, Pajak Jasa Parkir, Pajak Reklame, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Selain itu, penghapusan denda juga berlaku untuk Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan. Program tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat hingga 31 Agustus 2026.(cakaplah)

Menkes Bicara Gaji Dokter: Ada yang Miliaran hingga Setara Tukang Parkir

Thu, 25 Jun 2026 13:32:00 +0700

Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tingginya kesenjangan pendapatan di kalangan dokter. Menurut dia, ada dokter yang memperoleh penghasilan hingga miliaran rupiah per bulan, sementara sebagian lainnya hanya menerima ratusan ribu rupiah.

"Variasi besaran penghasilan yang jauh berbeda, jauh sekali. Saya enggak enak menyampaikan, di Jakarta sendiri pasti Bapak-Ibu tahu. Ada yang dapat order sebulan miliaran, ada yang dapat sebulan, ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).Menurut Budi, profesi dokter merupakan salah satu bidang pekerjaan dengan kesenjangan pendapatan paling tinggi.

"Ini adalah salah satu bidang di mana gap-nya tinggi sekali. Mungkin bisa ribuan kali antara yang paling atas dan paling bawah," ujar Budi.

Ia menilai persoalan ketimpangan pendapatan dokter perlu segera ditata. Salah satu contohnya terlihat dari perbedaan tunjangan dokter spesialis di berbagai daerah.

Budi menyebut dokter spesialis di Kabupaten Bone hanya menerima tunjangan sekitar Rp 3 juta per bulan. Sementara di Kabupaten Mahakam Ulu, tunjangannya bisa mencapai Rp 80 juta per bulan.

"Saya menyadari, biar bagaimanapun teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusannya sama, dapat gap seperti ini pasti akan sedih. Kok teman saya di sana bisa dapat Rp 80 juta, saya Rp 3 juta. Ada dokter gigi di Indragiri Riau Rp 1 juta, di Cianjur Jawa Barat Rp 30 juta tunjangannya," katanya.

Solusi Menkes

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Budi mengatakan Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Dalam Negeri. Sebab, tidak seluruh kewenangan terkait pengelolaan tenaga kesehatan berada di bawah Kementerian Kesehatan.

Selain masalah pendapatan, Budi menyoroti distribusi dokter yang belum merata. Ia menyebut masih ada dokter yang memiliki hingga tiga Surat Izin Praktik (SIP), sementara banyak dokter muda kesulitan mendapatkan tempat praktik.

"Padahal dokter-dokter yang lama itu mungkin kerjanya enggak penuh di rumah sakit, dan itu mendapatkan penghasilan mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk," ujarnya.

Menurut Budi, ketimpangan tersebut turut berdampak pada pelayanan kesehatan di daerah. Ia mengungkapkan masih banyak puskesmas yang belum memiliki dokter.(liputan6)

Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Dukung Kelor NTT Jadi Komoditas Unggulan

Thu, 25 Jun 2026 13:29:00 +0700

Jakarta - Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Yane Ardian Bima Arya mendukung kelor asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi komoditas unggulan yang bernilai gizi tinggi sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Kelor dalam Mendukung Gerakan Keluarga Cerdas Gizi di Gedung Wanita Betelalenok, Kabupaten Belu, NTT, Kamis (25/6/2026).“Mari kita jadikan kelor sebagai salah satu komoditas unggulan NTT. Terus kita gaungkan ya, Bapak-Ibu semua! Sekaligus berkontribusi dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat, kuat, dan bebas stunting melalui konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman,” katanya.

Yane menjelaskan, kelor NTT memiliki kandungan gizi yang lebih padat dibandingkan kelor dari daerah lain karena tumbuh di wilayah bertanah kering dan beriklim ekstrem. Karena itu, TP PKK Pusat memberikan pelatihan kepada para ibu agar pemanfaatan kelor dapat dioptimalkan.

“Terbaik, salah satu terbaik di dunia. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan sangat baik. Jadi, selain mudah dibudidayakan di sini, kelor memiliki kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan,” lanjutnya.

Meski demikian, Yane mengingatkan bahwa kelor bukan satu-satunya sumber gizi. Konsumsinya tetap perlu diimbangi dengan protein hewani seperti ikan, telur, dan susu. Menurutnya, protein hewani mengandung asam amino esensial, zat besi, seng, dan vitamin B12 yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

“Kita tidak hanya belajar mengenai budidaya dan pengolahan kelor menjadi produk yang bernilai tambah, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang bagi keluarga,” tambahnya.

Ketahanan Pangan

Yane menilai, kelor NTT berpotensi memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Potensi tersebut perlu didukung melalui budidaya yang berkelanjutan dan pengolahan menjadi berbagai produk bernilai tambah.

“Semoga pelatihan ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi peserta, dan menjadi langkah nyata dalam pengembangan potensi kelor di Nusa Tenggara Timur,” harapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Belu Lidwina Viviawaty Ng Lay, narasumber Founder Timor Moringa Meybi Agnesya, serta jajaran pengurus TP PKK Pusat dan TP PKK Kabupaten Belu.(liputan6)

Bahlil Ibaratkan Geopolitik Dunia Mirip Malaria

Thu, 25 Jun 2026 13:21:00 +0700

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kondisi geopolitik global saat ini sangat sulit diprediksi. Menurut dia, dinamika yang terjadi dapat berubah dengan cepat sehingga menyulitkan banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menyusun proyeksi dan strategi energi jangka panjang.

Bahlil mengibaratkan situasi geopolitik dunia seperti penyakit malaria yang gejalanya naik turun. Hari ini konflik dapat mereda dan kesepakatan damai tercapai, tetapi keesokan harinya ketegangan bisa kembali meningkat."Dalam kondisi seperti ini, sulit menentukan baseline yang benar-benar pasti. Yang diperlukan adalah intuisi, analisis, dan kemampuan mengelola ketidakpastian," ujar Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Kamis (25/6/2026).

Ia kemudian menjelaskan bahwa sektor energi Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan akhir 1990-an. Pada 1997, produksi minyak atau lifting nasional mencapai sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari (bph). Saat itu, konsumsi minyak dalam negeri hanya sekitar 500 ribu bph sehingga Indonesia masih berstatus sebagai eksportir minyak.

Bahkan, menurut Bahlil, sekitar 43% penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketika itu ditopang oleh sektor minyak dan gas (migas).

Indonesia Harus Impor Minyak

Namun, setelah krisis ekonomi Asia, produksi minyak nasional terus mengalami penurunan. Bahlil juga menyinggung sejumlah kebijakan yang lahir pascakrisis, termasuk rekomendasi dari lembaga internasional yang, menurutnya, turut memengaruhi arah pengelolaan sektor energi nasional.

"Lifting kita turun terus. Dalam 10 tahun terakhir target lifting yang ditetapkan dalam APBN hampir tidak pernah tercapai. Baru pada 2025 target tersebut bisa dipenuhi," katanya.

Bahlil menilai kondisi produksi minyak Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Pada 2025, lifting minyak nasional berada di kisaran 600 ribu hingga 650 ribu bph, sedangkan kebutuhan domestik telah mencapai sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta bph.

Akibat kesenjangan tersebut, Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kondisi 1997 berbalik dengan kondisi sekarang. Dulu kita surplus dan mengekspor minyak, sekarang kita harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari," ujarnyaDiversifikasi Pasokan EnergiBahlil menjelaskan, sebelum ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat, sekitar 20% hingga 25% kebutuhan impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan tersebut. Impor dilakukan dalam bentuk minyak mentah yang kemudian diolah di kilang domestik, bukan dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM) jadi.

Karena itu, gejolak geopolitik di kawasan penghasil minyak dunia berpotensi memengaruhi ketahanan energi nasional.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi. Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menginstruksikan berbagai langkah antisipatif melalui pendekatan diplomatik ke sejumlah negara.

"Presiden sudah mengantisipasi kemungkinan munculnya ketegangan geopolitik. Karena itu dilakukan berbagai pendekatan dan komunikasi dengan negara-negara di Amerika, Timur Tengah, serta kawasan lainnya untuk memastikan keamanan pasokan energi Indonesia,kata bahlil(liputan6)

Heboh Mobil Pelat Merah Berisi Mayat Wanita 4 Hari Terparkir di Bandara Juanda

Thu, 25 Jun 2026 13:19:00 +0700

Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil Toyota Kijang Innova berpelat merah yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Rabu (24/6). Penemuan tersebut menggegerkan petugas dan pengguna jasa bandara, karena adanya cairan diduga bercampur darah di sekitar kendaraan.

Korban ditemukan berada di kursi penumpang depan sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam bernomor polisi M 1090 GP. Berdasarkan data parkir, kendaraan tersebut diketahui telah masuk ke area parkir Terminal 1 sejak Sabtu (20/6).

Temuan itu pertama kali menimbulkan kecurigaan setelah petugas mengetahui kendaraan tersebut telah terparkir selama beberapa hari. Saat dilakukan pemeriksaan, seorang perempuan ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil.

Di sekitar kendaraan juga ditemukan adanya darah yang mengalir, sehingga kejadian tersebut segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir membenarkan adanya penemuan seorang wanita meninggal dunia di area parkir kendaraan Terminal 1 Bandara Juanda sekitar pukul 11.30 WIB.

"Manajemen Bandara Juanda membenarkan adanya penemuan seorang wanita yang meninggal di Area Parkir Kendaraan Terminal 1 Bandara Juanda pada 24 Juni 2026 pukul 11.30 WIB," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Jenazah Langsung Dievakuasi

Menurut Tohir, setelah ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Bhayangkara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini, identitas korban maupun penyebab pasti kematiannya masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian.

"Saat ini Tim Satgaspam dan pihak Kepolisian menangani kejadian tersebut dan melakukan investigasi selanjutnya. Manajemen Bandara Juanda mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan pihak berwajib," katanya.

Sejumlah petugas kepolisian bersama tim identifikasi juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan barang bukti dan mengungkap kronologi peristiwa.

Selain memeriksa kondisi kendaraan, penyidik juga menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di area parkir untuk mengetahui aktivitas yang berkaitan dengan kendaraan maupun korban sejak mobil tersebut masuk ke kawasan bandara.

Kendaraan Operasional Pemerintah

Mobil yang digunakan korban diketahui menggunakan pelat nomor merah yang umumnya diperuntukkan bagi kendaraan operasional instansi pemerintah. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai instansi pemilik kendaraan maupun hubungan korban dengan kendaraan tersebut.

Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan forensik untuk memastikan penyebab kematian korban. Aparat juga belum memberikan kesimpulan apakah kematian tersebut berkaitan dengan tindak pidana atau disebabkan faktor lainnya.(merdeka.com)

Jokowi Bertandang ke Lampung Jumat Pagi, Keliling Indonesia Dimulai dari Bumi Ruwa Jurai

Thu, 25 Jun 2026 13:15:00 +0700

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bakal memulai 'tur keliling Indonesia' pekan ini. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini akan memulai kunjungan pertama ke Lampung. Jokowi dijadwalkan berangkat Jumat (26/6) pagi.

Kepada sejumlah awak media, Jokowi menyampaikan kesiapannya. Dia juga mengaku sudah siap melakukan perjalanan panjang.

"Ke Lampung besok pagi, mau ikut?" ujar Jokowi saat ditemui di teras kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Kamis (25/6).

Usai menyapa wartawan, Jokowi menghampiri warga yang sudah antre di depan rumahnya. Dia mempersilakan warga untuk berfoto bersama satu per satu.

"Nanti semua masuk ya," ujar Jokowi disambut riuh warga.

Janji ke Warga Lampung Tengah

Terkait keberangkatan ke Lampung sudah pernah disampaikan Jokowi sejak Senin (22/6) lalu. Saat itu, sekelompok warga mengaku berasal dari Lampung dan antre berfoto di rumahnya.

"Dari mana," tanya Jokowi sambil menyalami warga.

"Lampung," jawab warga ramai-ramai.

Mendengar itu, Jokowi langsung merespons.

"Nanti minggu depan hari Jumat saya ke Lampung, nanti masuk semua, nanti masuk," kata dia.

Saat hendak masuk ke rumah, dia kembali menegaskan sasarannya.

"Dari Lampung Tengah, nanti hari Jumat saya ke Lampung, Lampung Tengah," pungkas Jokowi.

Sementara itu, berdasarkan informasi dihimpun dari akun Instagram @rilislampung, Jokowi bakal berada di Lampung dari 26-28 Juni 2026. Jokowi akan mendarat di Bandara Radin Intan pada Jumat pagi, dan akan mendatangi Rakorda PSI Mesuji. Mantan Gubernur DKI Jakarta akan melaksanakan Salat Jumat di Masjid Agung Baitul Amal.

Siang harinya, Jokowi akan menhadiri Rakorda di PSI Tulang Bawang. Kegiatan dilanjutkan dengan Kirab Pawai Budaya dan Karnaval Gajah di Tulang Bawang.(merdeka.com)

Ketum TP Posyandu: Percepatan Registrasi Perkuat Peran Posyandu sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat

Thu, 25 Jun 2026 11:42:00 +0700

Ketua Umum Tim Pembina (TP) Posyandu Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan registrasi Posyandu sebagai langkah memperkuat peran Posyandu dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui implementasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hal tersebut disampaikan Tri Tito saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (24/6).

Menurut Tri, penguatan Posyandu tidak hanya berkaitan dengan perluasan layanan, tetapi juga penguatan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. Ia menyebut masih terdapat pemerintah desa yang belum memahami bahwa Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang dapat didukung melalui kebijakan dan penganggaran desa.

“Posyandu itu adalah bagian dari lembaga desa. [Karena ketidaktahuan] sehingga dalam penganggaran APBDes-nya Posyandu tidak masuk gitu. Jangankan Posyandu, PKK-nya [juga] tidak masuk,” ujar Tri.

Transformasi Posyandu

Tri menjelaskan, transformasi Posyandu telah dimulai sejak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2024 yang melahirkan Rencana Strategis Posyandu 2025�"2029, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025�"2029. Dalam kerangka tersebut, registrasi menjadi pintu masuk penting untuk memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan masyarakat di desa.

Dengan registrasi, Posyandu akan memiliki identitas dan data yang terverifikasi sehingga lebih mudah memperoleh dukungan program dan sumber daya dari berbagai pihak, tidak hanya dari APBN maupun APBD.

“Posyandu mempunyai data-data dan kebutuhan di desa-desa setempat sehingga bisa [menerima] bantuan-bantuan dari arah mana pun,” kata dia.

Data Posyandu

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), hingga Juni 2026 terdapat 238.666 Posyandu di seluruh Indonesia yang tercatat dalam sistem Elektronik Profil Desa dan Kelurahan (e-Prodeskel). Namun, baru 12.511 Posyandu yang telah memiliki nomor registrasi di 22 provinsi dan 76 kabupaten/kota.

Sementara itu, sebanyak 69.612 Posyandu telah mengajukan registrasi, namun sekitar 57.101 masih dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi dan kelembagaan.

Tri menegaskan, pemerintah terus menyempurnakan sistem registrasi agar lebih mudah dan efisien. Di sisi lain, Posyandu juga perlu melengkapi dokumen kelembagaan dan struktur kepengurusan agar proses registrasi dapat segera selesai.

Dia berharap percepatan registrasi dapat memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat koordinasi layanan dasar di desa, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial, serta memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran hingga ke tingkat keluarga.(merdeka.com)

Jaksa Tunggu Pelimpahan Berkas Kasus Perampokan dan Pembunuhan Nenek Dumaris di Pekanbaru

Thu, 25 Jun 2026 11:41:00 +0700

PEKANBARU - Pihak kejaksaan kini tengah menunggu pelimpahan berkas kasus perampokan dan pembunuhan nenek Dumaris Sitio (60) di Pekanbaru.

Ada 4 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka terdiri dari dua perempuan dan dua laki-laki. Di antaranya, AFT, SL, EW Dan LB.

Saat ini, kasus sedang ditangani penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru.

Penyidik polisi tengah melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa peneliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Pekanbaru Maruli Sitanggang menyebut, pihaknya kini tengah menunggu pelimpahan berkas dari penyidik polisi.

"Berkas belum P-21, kita masih menunggu pelimpahan berkas kembali, kemarin ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi," sebut Maruli, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterima jaksa sejak 5 Mei 2026.

Diketahui, keempat tersangka tersebut, dijerat pasal berlapis. Kejahatan yang dirancang dan dilakukan secara bersama-sama itu membuat para tersangka terancam hukuman mati.

AFT, SL, EW, dan L kini mendekam di tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. AFT tersangka wanita, disebut sebagai otak kejahatan. Ironisnya, ia merupakan mantan menantu korban sendiri.

Peran masing-masing pelaku mengarah pada satu skenario yang telah disusun, yakni menghabisi korban lalu menguasai harta bendanya. Eksekusi dilakukan secara brutal di dalam rumah korban di kawasan Rumbai.

Korban dipukul berulang kali menggunakan kayu balok hingga tewas oleh eksekutor, SL.

Aksi tersebut bahkan sempat terekam kamera CCTV di dalam rumah. Menyadari hal itu, pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan merusak kamera pengawas.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 459 dan Pasal 458 ayat (3) KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan disertai tindak pidana lain.

Ancaman hukumannya tidak main-main. Mereka terancam pidana mati.

Selain itu, konstruksi perkara juga mengarah pada unsur perampokan yang berujung hilangnya nyawa korban.

Seluruh rangkaian tindakan itu memperkuat pemberatan terhadap para pelaku.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan.

Di antaranya perhiasan emas seperti cincin, gelang, dan kalung, serta barang elektronik berupa laptop, speaker, dan telepon genggam. Uang tunai sebesar 400 dolar Singapura turut disita, bersama satu unit mobil yang digunakan pelaku.

Namun, satu barang bukti krusial masih belum ditemukan, yaitu kayu balok yang digunakan untuk menghabisi korban. Benda tersebut diduga telah dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (29/4/2026) siang. Saat itu, korban berada seorang diri di rumahnya. Para pelaku masuk, menjalankan aksinya, lalu melarikan diri setelah membawa sejumlah barang berharga.(tribunpekanbaru)

Kejari Kuansing Luruskan Maksud Pendampingan Proyek MTQ Bukan Melindungi Kontraktor

Thu, 25 Jun 2026 11:35:00 +0700

TELUKKUANTAN - Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menegaskan bahwa pemdampingan pembangunan Astaka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) bukan untuk melindungi kontraktor.

Pengerjaannya saat ini masih tengah berlangsung masa pelaksanaan kontrak belum melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Terhitung sejak 31 Maret hingga 27 Agustus 2026, sehingga seluruh proses pekerjaan masih berada dalam koridor waktu yang sah sesuai perjanjian kerja.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai asumsi dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait keterlibatan Kejaksaan dalam pendampingan hukum proyek pembangunan Astaka MTQ.

Kejaksaan menegaskan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan bukan ditujukan kepada pelaksana pekerjaan atau kontraktor, melainkan diberikan kepada instansi pemohon, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, M. Harun Sunadi, SE. SH, MH, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Kuansing, Sunardi Ependi, SH menyatakan bahwa fungsi pendampingan hukum dari Kejaksaan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).

"Perlu kami luruskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan bukanlah bentuk pembelaan terhadap kontraktor atau pihak pelaksana pekerjaan. Pendampingan diberikan kepada instansi pemerintah yang mengajukan permohonan, dalam hal ini Dinas PUPR, guna memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Sunardi Ependi, Rabu (24/6/2026) tadi malam.

Menurutnya, pendampingan hukum merupakan salah satu fungsi strategis Kejaksaan yang berorientasi pada upaya pencegahan (preventif) terhadap potensi penyimpangan hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Kehadiran Jaksa Pengacara Negara bertujuan memberikan kepastian hukum sehingga proyek dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Sunardi menjelaskan bahwa ruang lingkup pendampingan oleh Bidang Datun mencakup berbagai layanan hukum, antara lain Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Pendapat Hukum (Legal Opinion), serta Audit Hukum (Legal Audit).

Dalam bentuk Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara memberikan asistensi dan konsultasi hukum secara berkala selama proses pelaksanaan proyek guna mengantisipasi munculnya persoalan hukum.

Sementara melalui Pendapat Hukum, Kejaksaan memberikan analisis dan pandangan hukum tertulis atas permasalahan tertentu yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek.

Adapun Audit Hukum dilakukan melalui pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen-dokumen proyek guna memastikan seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dijelaskan, pendampingan hukum dapat dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan proyek.

Pada tahap perencanaan dan pengadaan, Kejaksaan melakukan telaah terhadap dokumen kontrak, draf perjanjian, hingga dokumen lelang atau pengadaan barang dan jasa.

Tujuannya untuk memastikan seluruh dasar hukum dan regulasi yang digunakan telah tepat serta mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak dini.

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, Kejaksaan dapat memberikan telaahan hukum apabila muncul kendala yang berpotensi menghambat proyek, seperti perubahan kontrak (addendum), sengketa tata usaha negara, maupun persoalan administratif lainnya. Pendampingan juga bertujuan memitigasi berbagai klaim hukum dari pihak ketiga yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek.

Sementara pada tahap pasca pelaksanaan, Kejaksaan mendampingi proses serah terima pekerjaan, baik Provisional Hand Over (PHO) maupun Final Hand Over (FHO), agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan kontrak. Termasuk membantu penyelesaian administrasi apabila terjadi keterlambatan pekerjaan atau potensi wanprestasi.

Namun demikian, Sunardi menegaskan bahwa pendampingan hukum Datun memiliki batasan.

Batasan dan prinsip penting hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan, pendampingan Datun memiliki batasan yang sangat ketat.

Prinsip utama No Justifikasi, No Intervensi Tidak Masuk ke Ranah Teknis/Finansial JPN hanya memberikan telaahan dari aspek yuridis (hukum). JPN tidak menilai kewajaran harga aspek finansial atau kualitas material bangunan aspek teknis atau engeneering.

Bukan Tameng Hukum, Pendampingan Datun tidak bertujuan untuk membentengi atau menjustifikasi kesalahan administratif atau kesengajaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, JPN akan menghentikan pendampingan.

Keputusan Tetap di Tangan KPA atau PPK JPN hanya memberikan rekomendasi hukum. Keputusan akhir pengambilan kebijakan tetap berada di tangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).(rtc)

Kapolda Riau Janji Usut Dugaan Aktivis IMM Dipukul Aparat Saat Demo di DPRD Riau

Thu, 25 Jun 2026 11:34:00 +0700

PEKANBARU - Polda Riau menerima penyampaian tuntutan dan laporan pengaduan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru terkait dugaan tindakan kekerasan yang terjadi pada aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (22/06/26). Prihatin, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan minta pendalaman secara menyeluruh.

Kunjungan IMM tersebut diterima oleh Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Riau AKBP Rooy Noor mewakili Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Salah satunya yakni meminta pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan tindakan kekerasan yang menyebabkan salah seorang peserta aksi bernama M. Luthfi mengalami luka. Kemudian meminta evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan aksi, serta menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya kepada Polda Riau.

AKBP Rooy Noor mengatakan Polda Riau menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan kepada kepolisian.

“Kemarin kami menerima rekan-rekan mahasiswa IMM dan Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru yang datang menyampaikan aspirasi sekaligus laporan pengaduan terkait peristiwa yang terjadi saat aksi unjuk rasa kemarin. Seluruh aspirasi dan laporan yang disampaikan telah kami terima dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Rooy Noor.

Menurutnya, Polda Riau berkomitmen menangani setiap laporan masyarakat secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta hukum.

“Setiap laporan yang masuk tentu akan kami pelajari dan dalami. Kami mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam setiap proses yang dilakukan. Karena itu kami mengajak semua pihak untuk memberikan ruang bagi proses pendalaman dan penyelidikan yang sedang berjalan,” ujarnya.

Rooy menambahkan, komunikasi antara mahasiswa dan kepolisian berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Seluruh tuntutan yang disampaikan telah diterima untuk diteruskan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memberikan atensi terhadap peristiwa yang dialami salah seorang peserta aksi dan meminta jajaran terkait melakukan pendalaman secara menyeluruh. Kapolda menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang menyebabkan seorang mahasiswa mengalami luka dan berharap korban segera pulih.

“Kami prihatin atas peristiwa yang dialami saudara M. Luthfi. Setiap warga negara, termasuk mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum, memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum. Karena itu saya telah memberikan atensi agar peristiwa ini ditangani secara serius dan dilakukan pendalaman secara menyeluruh,” kata Irjen Herry.

Kapolda menegaskan Polda Riau akan mengedepankan fakta dan alat bukti dalam menangani laporan tersebut. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran atau tindak pidana, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun seluruhnya harus didasarkan pada fakta, keterangan saksi, serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami ingin memastikan proses ini berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak,” ujarnya.

Lanjutnya, Polda Riau menghargai peran mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat yang menyampaikan kritik, masukan, dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

“Kami menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga membuka ruang komunikasi serta menerima setiap masukan yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan kepolisian yang semakin baik,”(rtc)

Guru Besar Unri: Sekolah Rakyat Bisa Putus Mata Rantai Kemiskinan Antar Generasi

Thu, 25 Jun 2026 11:32:00 +0700

PEKANBARU �" Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau, Prof. Dr. Hermandra, S.Pd., M.A., menilai program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat berpotensi menjadi instrumen efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang lebih inklusif, terarah, dan berkelanjutan.

Tanggapan itu disampaikan di tengah mulai beroperasinya tiga Sekolah Rakyat di Provinsi Riau yang menampung ratusan siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah juga tengah membangun Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bagian dari perluasan program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hermandra, kehadiran Sekolah Rakyat perlu dilihat sebagai bagian dari desain besar pembangunan pendidikan nasional yang kini mencakup sekolah umum, Sekolah Garuda, dan Sekolah Rakyat dengan sasaran yang berbeda-beda. Dua model sekolah terakhir ialah program unggulan Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan, selama ini negara telah menyediakan akses pendidikan bagi seluruh warga melalui sekolah umum. Namun, menurutnya, masih ada kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan besar untuk menikmati pendidikan secara optimal karena tekanan ekonomi yang mereka alami sehari-hari.

Bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, kata dia, pendidikan seringkali bukan menjadi prioritas utama. Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.

"Biasanya (mereka) berpikir bagaimana besok bisa makan, bagaimana bertahan hidup. Mereka tidak sedang memikirkan sekolah atau pendidikan tinggi. Karena itu negara harus hadir untuk mengambil peran yang tidak mampu dilakukan keluarga," ujarnya kepada Goriau, Kamis (25/6/2026).

Hermandra menilai Sekolah Rakyat hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan sistem pendidikan berasrama, negara tidak hanya memberikan akses belajar, tetapi juga menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Menurut dia, persoalan utama yang sering dihadapi anak-anak dari keluarga miskin bukan semata keterbatasan biaya sekolah, melainkan lingkungan sosial yang kurang mendukung proses pendidikan. Banyak orang tua harus bekerja sepanjang hari sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak-anak mereka.

"Bukan karena orang tua tidak sayang kepada anak. Mereka tetap sayang. Tetapi kondisi ekonomi membuat mereka fokus mencari nafkah sehingga pengawasan terhadap anak menjadi terbatas. Akibatnya lingkungan menjadi faktor yang sangat menentukan perkembangan anak," katanya.

Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Berasrama

Dalam pandangan Hermandra, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan pola pikir seseorang. Karena itu, memindahkan anak-anak dari lingkungan yang kurang kondusif ke lingkungan pendidikan yang terstruktur diyakini dapat menciptakan perubahan signifikan dalam jangka panjang.

"Kalau anak yang lahir dalam lingkungan sulit kemudian ditempatkan dalam lingkungan pendidikan yang baik selama bertahun-tahun, peluangnya untuk berkembang akan jauh lebih besar. Pendidikan memang tidak mengubah kehidupan dalam semalam, tetapi dampaknya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan,(goriau)

Meranti Berangkatkan 112 Kafilah ke MTQ ke-44 Riau di Kuansing

Thu, 25 Jun 2026 11:16:00 +0700

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) untuk bertanding di MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Prosesi pelepasan rombongan ini digelar di Pelabuhan Selatpanjang, Rabu (24/6/2026).

Acara pelepasan turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, staf ahli bupati, asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua MUI, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), serta jajaran pelatih dan ofisial. Sebanyak 112 orang yang terdiri dari peserta, ofisial, pelatih, pembina, dan pendamping diberangkatkan sebagai duta daerah.

Mewakili kepala daerah, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Suardi, MPd memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras. Menurutnya, kesiapan peserta merupakan buah dari berbagai tahapan pembinaan dan pemusatan latihan yang intensif.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelatih dan ofisial yang telah mempersiapkan para kafilah dengan baik untuk mengikuti MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026," ujar Suardi.

Ia mendorong seluruh peserta untuk menunjukkan penampilan terbaik guna mengharumkan nama Kepulauan Meranti di kancah provinsi. Ajang ini diharapkan tidak sekadar menjadi tempat persaingan, melainkan ruang berharga untuk memperdalam ilmu, memperluas wawasan, dan menimba pengalaman baru di berbagai cabang lomba.

"Kafilah MTQ Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya sekadar ikut memeriahkan kegiatan, tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama proses pembinaan maupun dari pengalaman selama mengikuti perlombaan," pesannya.

Di samping fokus pada kompetisi, peserta juga diwanti-wanti untuk terus menjaga etika, akhlakul karimah, nama baik daerah, dan kesehatan fisik selama berada di Kuansing.

Ketua LPTQ Kabupaten Kepulauan Meranti, Aljufri memastikan kesiapan ke-112 anggota rombongan yang bertolak tahun ini. Ia berharap persiapan matang yang telah dilalui dapat membuahkan hasil maksimal dan membawa pulang piala kebanggaan.

Secara khusus, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas dukungan fasilitas yang diberikan demi kelancaran keberangkatan para kafilah menuju lokasi perhelatan.

"Dukungan ini menjadi motivasi dan semangat bagi seluruh peserta untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Riau,"(goriau)

Dilimpahkan ke Jaksa, Bandar Narkoba Koh Erwin Segera Disidang

Thu, 25 Jun 2026 11:12:00 +0700

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melimpahkan bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Koh Erwin pun bakal segera diseret ke persidangan.

“Pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh Tim Sidik Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, Rabu (24/6/2026).Pelimpahan tahap II dilakukan terhadap Koh Erwin dan Akhsan Al Fadhil. Mereka sudah diterbangkan dari Jakarta ke Bima.Selain kedua tersangka, turut diserahkan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut, antara lain satu buah jam tangan merek Tag Heuer, uang tunai Rp3,8 juta, uang RM2.000, empat unit telepon genggam, mobil Toyota bernomor polisi B-2262-KRQ, STNK, dan flashdisk.“Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) secara keseluruhan berjalan aman, tertib, dan lancar,” ucapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menangkap Koh Erwin yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. “Benar bahwa DPO Erwin telah ditangkap oleh Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” ucap Eko.

Bandar Koh Erwin mencuat setelah terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia terseret dalam perkara yang sama dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koh Erwin. Dalam penyidikan Polda NTB, Koh Erwin disebut sebagai pemasok sabu-sabu kepada AKP Malaungi.(okezone)

Polisi Jelaskan Kronologis Demo Diwarnai Kericuhan di DPRD Riau

Thu, 25 Jun 2026 11:10:00 +0700

PEKANBARU - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (22/06/26), sempat diwarnai ketegangan dan insiden kericuhan saat aparat mengamankan ban bekas serta bahan bakar yang diduga akan digunakan massa aksi untuk melakukan pembakaran.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta mengatakan, secara umum kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan aspirasi mahasiswa dapat diterima langsung oleh pimpinan DPRD Provinsi Riau.

Namun, dalam beberapa tahapan aksi terjadi dinamika di lapangan yang memerlukan tindakan pengamanan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan keselamatan.

“Aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Tugas kami adalah memastikan hak tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tidak menimbulkan risiko bagi peserta aksi maupun masyarakat lainnya,” kata Kombes Muharman Arta

Berdasarkan kronologi, sekitar pukul 15.30 WIB massa aksi tiba di Kantor DPRD Provinsi Riau setelah bergerak dari titik kumpul di Tugu Zapin. Massa kemudian melakukan orasi secara bergantian menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu nasional, daerah, dan lokal.

Situasi mulai memanas sekitar pukul 16.00 WIB ketika sebuah sepeda motor datang membawa satu ban mobil yang diketahui telah dilumuri oli dan bahan bakar minyak. Aparat menduga ban tersebut akan digunakan untuk dibakar di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Riau sebagai bagian dari rangkaian aksi.

Untuk mencegah terjadinya pembakaran yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta aksi maupun pengguna jalan, personel pengamanan melakukan upaya pengamanan terhadap ban tersebut. Langkah itu mendapat penolakan dari sebagian peserta aksi hingga terjadi aksi tarik-menarik antara massa dan petugas.

“Personel mengambil langkah pencegahan karena terdapat indikasi kuat akan dilakukan pembakaran ban. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindari potensi bahaya dan menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Sekitar pukul 16.10 WIB, ban berhasil diamankan dan massa kembali melanjutkan orasi. Namun sekitar pukul 16.20 WIB, situasi kembali memanas ketika massa membakar foto Ketua DPRD Provinsi Riau. Pada saat yang sama, terdapat upaya untuk membakar spanduk menggunakan bahan bakar jenis Pertalite yang telah disiapkan di dalam mobil komando.

Petugas kemudian berupaya mengamankan satu botol berisi Pertalite yang diduga akan digunakan untuk proses pembakaran tersebut. Upaya pengamanan itu kembali memicu penolakan dari sebagian massa sehingga terjadi kericuhan singkat di lokasi aksi.

Meski demikian, situasi dapat segera dikendalikan dan aksi kembali berlangsung hingga pimpinan DPRD Provinsi Riau menemui massa. Pada pukul 18.00 WIB, perwakilan mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dan membubarkan diri secara tertib.

Selain kericuhan yang terjadi saat pengamanan aksi, Polresta Pekanbaru juga tengah mendalami laporan dugaan pemukulan terhadap salah seorang peserta aksi bernama M. Luthfi yang merupakan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pekanbaru.

Kombes Muharman mengatakan, korban mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

“Kami turut prihatin atas peristiwa yang dialami peserta aksi. Saat ini kami melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan memastikan seluruh proses berjalan secara profesional serta transparan,” katanya.

Polresta Pekanbaru saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan secara utuh fakta yang terjadi di lapangan.

Kapolresta mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan korban dan rekan-rekannya, pelaku pemukulan disebut merupakan seorang pria yang mengenakan pakaian berwarna hitam, berambut agak panjang atau gondrong, serta menggunakan bandana saat berada di lokasi kejadian.

Berdasar informasi tersebut, Kapolresta menegaskan pihaknya akan menulusuri secara menyeluruh apakah benar telah terjadi peristiwa pemukulan sebagaimana yang disampaikan, bagaimana kronologinya, siapa yang melakukan, serta apa motif dan latar belakang kejadian tersebut.

"Semua akan kami dalami berdasarkan keterangan saksi, korban, dokumentasi, dan rekaman yang tersedia,” tegasnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan secara prematur sebelum proses penyelidikan selesai dilakukan.

“Kami mengedepankan fakta dan alat bukti. Karena itu, setiap informasi yang berkembang akan kami verifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kapolresta juga menjelaskan, personel Polri yang bertugas melakukan pengamanan aksi pada hari tersebut terdiri dari anggota berseragam dinas dan personel yang mengenakan kemeja putih sesuai pola pengamanan yang telah ditentukan.

“Berdasarkan pengamanan yang kami laksanakan hari ini, personel Polri yang bertugas menggunakan seragam dinas dan sebagian menggunakan kemeja putih. Kami tidak menugaskan personel dengan pakaian hitam sebagaimana ciri-ciri awal yang disampaikan oleh pihak mahasiswa. Namun demikian, seluruh informasi tersebut tetap akan kami dalami secara objektif sebagai bagian dari proses penyelidikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila nantinya ditemukan adanya peristiwa pidana, baik yang melibatkan masyarakat maupun pihak lain, Polresta Pekanbaru akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Prinsipnya kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh terlebih dahulu. Siapa pelakunya, bagaimana peristiwanya, dan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi saat itu. Semua akan kami telusuri secara profesional, transparan, dan akuntabel,”(rtc)

2 Gempa Dahsyat Guncang Venezuela, AS Kerahkan Bantuan

Thu, 25 Jun 2026 10:44:00 +0700

Washington DC - Otoritas Amerika Serikat (AS) mengerahkan bantuan untuk Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara tersebut. Washington juga menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Caracas.

"Kami sedang menjalin komunikasi dengan otoritas setempat dan mengerahkan bantuan," kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AS Christopher Landau, seperti dilansir Reuters, Kamis (25/6/2026).

Dua gempa bumi dahsyat mengguncang area sebelah barat ibu kota Caracas di Venezuela pada Rabu (24/6) sore waktu setempat.

Survei Geologi AS (USGS) mencatat bahwa gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,2 mengguncang area berjarak 160 kilometer dari Caracas. Kurang dari satu menit kemudian, gempa dengan Magnitudo 7,5 terjadi.

Gempa ini diperkirakan memakan banyak korban jiwa dan memicu kerusakan parah di negara Amerika Selatan tersebut. Namun otoritas Venezuela belum secara resmi mengumumkan korban tewas atau korban luka, juga kerusakan yang ditimbulkan gempa tersebut.

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan status keadaan darurat dalam pidatonya pada Rabu (24/6) waktu setempat, imbas gempa dahsyat tersebut.

Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban tewas, namun tidak menyebutkan secara jelas jumlah korban tewas maupun korban luka.

Rodriguez juga mengumumkan bahwa Bandara Simon Bolivar di area Maiquetia, dekat Caracas, ditutup akibat kerusakan yang dipicu gempa.(detik.com)

Pengedar Jaringan Malaysia Ditangkap, Kamuflase Narkoba Jadi Beras India

Thu, 25 Jun 2026 10:41:00 +0700

Jakarta - Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba jenis etomidate dan ekstasi di wilayah Paseban, Jakarta Pusat (Jakpus). Polisi mengungkap barang haram itu dikamuflase menjadi beras basmati asal India.

Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Triyatno Pamungkas, kasus diungkap pada Sabtu (20/6) pukul 12.40 WIB. Polisi mengamankan dua pria berinisial T (26) dan Y (29) di sebuah rumah kos kawasan Paseban.

"Telah berhasil melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis etomidate sebanyak 94 PCS dan juga 102 butir narkoba jenis ekstasi yang berlokasi di Rumah kos diwilayah Paseba, Jakarta Pusat," kata Triyatno dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Petugas lalu melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dari lokasi kedua, polisi kembali menemukan dua butir pil ekstasi yang diduga masih berkaitan dengan jaringan peredaran yang sama. Dari pemeriksaan sementara, para pelaku merupakan sindikat jaringan Malaysia.

"Modus yang di lakukan terduga pelaku adalah dengan melakukan pengiriman melalui ekspedisi dari wilayah Medan menuju Jakarta dengan disamarkan kedalam beras India. Adapun kami dapati informasi pelaku berkaitan dengan jaringan asal Malaysia," jelasnya

Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman untuk mengembangkan kasus tersebut.(detik.com)

PSI Riau Sambut Dukungan Jokowi untuk Prabowo-Gibran Dua Periode

Thu, 25 Jun 2026 10:35:00 +0700

PEKANBARU �" Dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan kepemimpinan selama dua periode kembali mengemuka. Seruan yang sebelumnya disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mendapat sambutan positif dari jajaran PSI di daerah, termasuk di Provinsi Riau.

Sekretaris DPW PSI Riau, Juandy Hutauruk, mengatakan pihaknya siap mengikuti arahan yang telah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sejalan dengan komitmen partai dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan nasional.

“PSI Riau tentu mengikuti arahan DPP PSI. Kami juga terus fokus memperkuat organisasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat,” ujar Juandy, Rabu (24/6/2026).Juandy mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap PSI di Riau terus menunjukkan tren yang positif. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi partai untuk memperluas pengaruh politik sekaligus memperkuat jaringan hingga ke tingkat akar rumput.

Untuk itu, PSI Riau terus mendorong pembentukan struktur partai sampai ke desa dan kelurahan. Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara maksimal sekaligus memperluas basis dukungan menjelang Pemilu 2029.

“Kesiapan DPW PSI Riau pada saat ini sudah di angka 90 persen. Maka ini akan menjadi alasan utama DPW PSI Riau siap menjadi peserta pemilu di 2029,” katanya.Tak hanya menargetkan lolos ke parlemen, PSI juga memasang target yang lebih tinggi pada Pemilu 2029. Partai berlambang gajah itu ingin masuk dalam jajaran empat besar partai politik nasional.

“Target kami bukan sekadar lolos parlemen. Target kita empat besar nasional pada Pemilu 2029. Karena itu hari ini kita bergerak memperkuat struktur hingga ranting, memperluas keanggotaan, dan memastikan partai ini hadir di seluruh Indonesia,” tegas Juandy.

Dalam kesempatan yang sama, PSI menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan politik persatuan, dialog, dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui solusi yang konkret.“PSI ingin menjadi rumah bersama bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Riau. Kita ingin hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus meyakini Jokowi akan membawa sejumlah pesan dalam safari politik yang dijalankannya ke berbagai daerah. Salah satu pesan yang disebut akan disampaikan adalah dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.

“Saya yakin Pak Jokowi pasti juga menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagaimana disampaikan kepada PSI, yaitu mendukung program Prabowo-Gibran ke depan, bahkan menyukseskan sampai dua periode,” kata Bestari dalam Podcast Gaspol! Kompas.com yang dikutip pada Minggu (21/6/2026).

Menurut Bestari, safari politik tersebut merupakan bentuk perhatian Jokowi terhadap PSI. Dalam agenda itu, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan struktur partai dan berbagai kelompok masyarakat di sejumlah daerah.(halloriau)

KITB Diusulkan Kembali Jadi PSN, Istana Siak Masuk Agenda Revitalisasi Nasional

Thu, 25 Jun 2026 10:31:00 +0700

SIAK-Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan percepatan pembangunan daerah melalui dukungan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengusulkan revitalisasi Istana Kesultanan Siak.

Upaya tersebut disampaikan Afni usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta.

Menurut Afni, pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan dukungan pemerintah pusat terhadap revitalisasi Istana Siak sebagai salah satu ikon wisata sejarah nasional.

"Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada tahun 2018, namun pada 2019 status tersebut tidak lagi disandang," ujar Afni, Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan umum untuk kembali diusulkan sebagai PSN.

Afni menjelaskan, salah satu syarat utama sebuah kawasan dapat ditetapkan sebagai PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare. Sementara itu, KITB saat ini telah memiliki lahan berstatus clear and clean dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare. Secara keseluruhan, luas kawasan KITB mencapai lebih dari 3.000 hektare.

Selain itu, lokasi KITB dinilai sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan didukung akses jalan nasional yang telah terhubung langsung ke kawasan tersebut.

"Apabila kembali berstatus PSN, berbagai aspek pendukung investasi seperti pembangunan infrastruktur, perizinan, perpajakan, hingga AMDAL akan lebih mudah. Ini tentu akan semakin meningkatkan daya tarik KITB bagi para investor," jelasnya.

Afni menambahkan, meski saat ini belum berstatus PSN, kawasan tersebut telah mulai mendapat kepercayaan dari investor. Sejumlah investasi bahkan sudah berjalan.

"Saat ini sudah ada investasi galangan kapal senilai sekitar Rp300 miliar dan dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru dengan nilai mencapai Rp1 triliun," ungkapnya.

Selain sektor industri, Afni juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata Siak, khususnya revitalisasi Istana Kesultanan Siak yang menjadi salah satu warisan sejarah dan budaya Melayu terbesar di Indonesia.

Menurutnya, program revitalisasi destinasi wisata nasional selama ini lebih banyak difokuskan pada sejumlah kawasan prioritas seperti Borobudur dan destinasi wisata di Sumatera Utara. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak memaparkan berbagai potensi daerah yang dinilai layak memperoleh perhatian serupa.

"Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis, serta daya tarik wisata yang besar," kata Afni.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan proposal beserta dokumen pendukung agar usulan tersebut dapat dikawal masuk dalam skala prioritas pemerintah pusat.

"Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah usulan ini akan terus kami kawal agar dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional ke depan,"(cakaplah)