Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Nirmala Dewi Paparkan Grand Design Timnas Basket 3x3 Putri demi Mengejar Peringkat Dunia

Sat, 25 Jul 2026 09:10:00 +0700

JAKARTA - Keikutsertaan Timnas Basket 3x3 Indonesia di Women's Series dan Challenger Batam Stop 2026 penting. Ini karena kedua ajang tersebut dibutuhkan dalam membangun tim menuju Asian Games dan pengumpulan poin peringkat dunia untuk Olimpiade.

Tim yang diturunkan masih muda. Usianya mayoritas di bawah 23 tahun dan hanya Ayu Sriartha yang berusia 27 tahun. "Kami punya Grand Design besar, kami ingin menuju Olimpiade. Karena itu, kami menggelar Women’s Series dan Challenger di beberapa kota," ungkap Sekjen DPP Perbasi, Nirmala kepada media di Batam, kemarin.

"Di 3x3 Batam ini juga menjadi bagian dari training camp tim nasional menuju Asian Games. Selain itu, ini juga menjadi uji coba sekaligus kesempatan mengumpulkan poin menuju Olimpiade,” lanjut Nirmala.

Kata Nirmala, Timnas Basket 3x3 di kedua ajang di Batam ini hadapi tim-tim terbaik dunia. Ini menjadi kesempatan penting bagi para pemain Indonesia untuk mengasah kemampuan sebelum tampil pada Asian Games pada 19 September - 4 Oktober 2026 di Jepang.

Melalui 3x3 Batam, Nirmala menyebut pemain diharapkan menyerap pengalaman bertanding di level internasional. “Saya tidak ingin mengatakan anak-anak kurang maksimal. Mereka sudah memberikan yang terbaik," jelasnya.

"Ini merupakan kejuaraan yang diikuti pemain-pemain kelas dunia. Menang atau kalah tidak masalah, pengalaman seperti ini sangat penting untuk perkembangan mereka,” tukasnya.

"Kami juga berharap bisa menambah poin banyak di Women’s Series ini. Kalau belum, kami akan terus mengikuti kegiatan serupa di negara-negara peserta lainnya,” ucapnya.

Nirmala juga mengapresiasi upaya panitia dalam menyuguhkan kejuaraan level dunia. Dia menyebut bahwa penyelenggaraan FIBA 3x3 Women’s Series Batam berlangsung sesuai standar internasional meski dipersiapkan dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Diakui Nirmala, pemilihan Batam menjadi tuan rumah karena memiliki akses internasional yang mudah melalui Singapura. Kemudian juga didukung pemerintah daerah, serta tengah berkembang sebagai destinasi wisata dan kawasan ekonomi.

“Batam sedang menggeliat mempromosikan wisatanya. Letaknya juga dekat dengan Singapura sehingga memudahkan para peserta datang. Dari Singapura cukup sekitar 50 menit menggunakan kapal feri sudah tiba di Batam,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Perbasi Kepulauan Riau Suhadi berharap penyelenggaraan FIBA 3x3 Women’s Series dapat menjadi momentum meningkatkan pembinaan bola basket di daerah sekaligus memperkuat citra Batam sebagai penyelenggara ajang olahraga internasional.

“Kami berharap kejuaraan ini memberikan animo besar terhadap perkembangan bola basket di Batam. Ke depan Batam tidak hanya dikenal sebagai kota industri, tetapi juga sebagai destinasi sport tourism yang mampu menggelar event internasional,” kata Suhadi.

FIBA 3x3 Women's Series berlangsung pada 23�"24 Juli 2026, kemudian dilanjutkan FIBA 3x3 Challenger Putra pada 25�"26 Juli 2026. Kedua ajang ini berlangsung di Alun-Alun Engku Putri Batam.

Sebanyak 32 tim dari 21 negara dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Tim-tim kelas dunia ambil bagian seperti asal Prancis, Belanda, dan Mongolia, selain Latvia, Jepang, dan Serbia.(goriau)

Sidak Lapas Pekanbaru, Ombudsman Dorong Pendidikan Anak Binaan Lewat Sekolah Rakyat

Sat, 25 Jul 2026 09:04:00 +0700

PEKANBARU - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mendorong anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Anak Kelas II Pekanbaru agar tetap mendapatkan akses pendidikan formal. Dorongan tersebut disampaikan bertepatan dengan inspeksi mendadak (sidak) peringatan Hari Anak Nasional pada Kamis (23/7/2026).

Usulan pemenuhan hak pendidikan ini mengemuka usai Ombudsman menyoroti rendahnya partisipasi anak binaan dalam program pendidikan kesetaraan di lingkungan lapas. Rencananya, program pendidikan tersebut akan disinergikan dengan Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher membeberkan bahwa baru sekitar 20 persen anak binaan yang terdaftar dalam Program Paket C. Kondisi ini dinilai menjadi perhatian serius karena pendidikan adalah hak dasar yang tetap harus dipenuhi meski anak sedang menjalani masa pembinaan hukum.

"Saya bertanya kepada Pak Kalapas bagaimana pendidikan mereka selama berada di sini. Ternyata baru sekitar 20 persen yang mengikuti Paket C. Nanti akan kami coba menghubungkan pendidikan di lapas ini dengan Sekolah Rakyat. Saya akan menyampaikan hal ini kepada Menteri Sosial agar anak-anak yang bebas dari lapas tetap bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Negara diwajibkan hadir menjamin keberlanjutan masa depan seluruh anak binaan. Terlebih, sebagian dari mereka menjalani masa pidana yang relatif singkat sehingga belum sempat menyelesaikan pendidikan formal saat berada di dalam lapas. Kolaborasi lintas kementerian dinilai bisa menjadi solusi jitu agar proses belajar tidak terputus ketika anak-anak kembali ke masyarakat.

"Kami memberikan penguatan dan semangat bahwa anak binaan punya masa depan dan tidak ada yang ingin hidupnya tidak baik. Pada prinsipnya anak itu baik dan tentu negara harus hadir untuk menjamin hak-hak anak di lapas seperti makan, kesehatan, dan pendidikan," tegasnya.

Selama kunjungan tersebut, rombongan yang didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, meninjau langsung sejumlah fasilitas. Pengecekan meliputi kamar hunian, sanitasi, ruang makan, hingga klinik kesehatan demi memastikan pelayanan telah memenuhi standar kelayakan.

Momentum Hari Anak Nasional tahun ini sengaja dipusatkan di Lapas Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai pengingat bahwa setiap anak memiliki hak yang setara untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan.

"Kami ingin memberikan semangat kepada anak-anak binaan bahwa mereka tetap memiliki masa depan. Faktor lingkungan dan keadaan yang memengaruhi, tetapi pada prinsipnya setiap anak itu baik dan negara harus hadir menjamin hak-hak mereka selama berada di lapas," tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Dadang Firmansyah memandang sidak dari Ombudsman sebagai bentuk evaluasi sekaligus penguatan standar layanan pemasyarakatan.

"Beliau telah mengecek beberapa fasilitas dan layanan kami. Alhamdulillah beliau merasa cukup puas dan berpesan agar pelayanan yang sudah baik ini terus dipertahankan. Mulai dari kebersihan kamar, sirkulasi udara, ketersediaan air, sanitasi kamar mandi, ruang makan, hingga pelayanan kesehatan di klinik, termasuk kerja sama dengan rumah sakit dan Puskesmas Rumbai Barat," rincinya.

Kehadiran Ombudsman diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan bagi warga binaan usia anak.

"Lapas Khusus Anak Kelas II Pekanbaru harus terus meningkatkan standar pelayanan khususnya hak-hak dasar anak binaan seperti makan yang bergizi, layanan kesehatan, kunjungan keluarga, pendidikan, ibadah, administrasi serta kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan bakat dan kreativitas sehingga mereka memiliki bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat,"(goriau)

Gerebek Rumah di Banglas, Polisi Meranti Tangkap Dua Terduga Pengedar

Sat, 25 Jul 2026 09:02:00 +0700

SELATPANJANG - Warga Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi dikejutkan dengan penggerebekan sebuah rumah, Jumat (17/7/2026). Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kepulauan Meranti mengamankan dua pemuda yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut.

Penangkapan ini berawal dari keresahan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di Jalan Babussalam. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, SIK melalui Kasat Resnarkoba, AKP Jimmy Andre, SH, MH menyebutkan bahwa timnya langsung turun ke lapangan setelah memperoleh bukti awal yang cukup.

"Hasil penyelidikan mengarah pada sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas peredaran narkotika. Tim kemudian melakukan tindakan kepolisian dan berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat beserta sejumlah barang bukti," jelas AKP Jimmy kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).

Penindakan pertama berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengamankan seorang pria berinisial MSR (22). Dalam penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat, polisi menyita dua paket diduga sabu seberat kotor 0,38 gram, dua bungkus plastik klip bening, satu timbangan digital hitam, kotak rokok, serta dua unit telepon genggam.

Dari hasil interogasi, MSR mengaku memperoleh pasokan barang terlarang itu dari rekannya berinisial SE (25). Berbekal keterangan tersebut, polisi langsung melakukan pengembangan dan meringkus SE di kawasan yang sama sekitar pukul 17.30 WIB. Meski tidak menemukan sabu padanya, petugas menyita telepon genggam Samsung Galaxy A04e yang diduga dipakai sebagai alat komunikasi transaksi.

Selain menyita barang bukti pendukung peredaran gelap, penyidik juga telah melakukan tes urine terhadap kedua terduga pengedar tersebut untuk memperkuat berkas pemeriksaan.

"Hasil tes urine terhadap kedua terduga pelaku menunjukkan positif mengandung methamphetamine dan amphetamine. Temuan ini menjadi bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan yang sedang berjalan," terangnya.

Atas dugaan keterlibatan ini, MSR dan SE kini ditahan di Mapolres Kepulauan Meranti guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dugaan peredaran dan permufakatan jahat.

Mengingat pentingnya peran lingkungan dalam memutus rantai narkoba, aparat mengimbau warga agar tidak ragu melapor ke Call Center Polri 110 jika melihat penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. "Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional sebagai bentuk komitmen Polres Kepulauan Meranti dalam memerangi peredaran narkoba," tegas AKP Jimmy.(goriau)

Tangguh Hadapi Tantangan Global, KARA Raih Penghargaan 'Indonesia’s Most Powerful Brands in the Global Market 2026' dari Majalah SWA

Sat, 25 Jul 2026 08:53:00 +0700

JAKARTA �" Merek lokal Indonesia kembali membuktikan ketangguhannya di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global dan persaingan pasar yang kian ketat. Di pertengahan tahun 2026 ini, merek pelopor olahan kelapa terkemuka, KARA, resmi dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan dengan predikat “Excellent” pada ajang Indonesia’s Most Powerful Brands in the Global Market 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA. Adapun Penghargaan diserahkan langsung oleh Chairman SWA Media Group, Kemal Effendi Gani dalam Conference & Awarding Indonesia Most Powerful Brands in Global Market 2026 pada Selasa, 21 Juli 2026 di Shangri-La Jakarta.

Ajang bergengsi ini memberikan apresiasi atas komitmen, kinerja unggul, serta inovasi berkelanjutan KARA. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, KARA dinilai berhasil memperkuat daya saing produk lokal di kancah internasional sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi reputasi industri nasional di pasar global. Penilaian pun didapatkan dari pengumpulan berbagai pertanyaan dari panitia yang kemudian dinilai oleh para dewan juri. Strategi KARA di pasar global berdasarkan Marketing Mix (4P: Product, Price, Place, Promotion) juga menjadi komponen penting penilaian. Dengan demikian, prestasi ini menjadi bentuk pengakuan atas konsistensi KARA dalam menghadirkan inovasi dan kualitas produk unggulan bertaraf global.

Melalui tema “Strengthening Indonesian Local Brand for Domestic and International Competitiveness in the Tough and Challenging Market” perhelatan ini sekaligus menjadi simbol kebangkitan merek-merek Indonesia yang mampu beradaptasi secara cepat, relevan, dan konsisten menjaga kualitas produk di tengah dinamika pasar dunia. “Hari ini kami memberikan penghargaan kepada merek-merek terbaik Indonesia. Namun sesungguhnya, yang sedang kita bangun bukan hanya merek, melainkan kepercayaan terhadap Indonesia,” ujar Kemal dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Menurut dia, setiap keputusan konsumen global untuk memilih produk Indonesia turut memperkuat citra dan reputasi negara di tingkat internasional. “Setiap kali konsumen di dunia memilih produk Indonesia, mereka tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi juga memberikan suara kepercayaan kepada Indonesia,” ujar Kemal.

"Pencapaian ini adalah bukti dedikasi KARA dalam menjaga standar kualitas produk olahan kelapa Indonesia. Di tengah ketidakpastian pasar global, kami terus berinovasi agar dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus berinovasi dan membawa produk lokal berkiprah lebih jauh di pasar dunia,” timpal DWIANTO ARIF W, Corporate Communication Manager, Sambu Group, produsen dari Kara.

Keberhasilan KARA dalam meraih penghargaan ini tidak hanya menegaskan posisinya sebagai market leader, melainkan juga sebagai inspirasi bagi pertumbuhan ekosistem merek lokal Indonesia agar makin diperhitungkan di pasar global. Ke depan, KARA berkomitmen memperkuat langkah strategis dan kolaborasi untuk terus mendorong kemajuan industri nasional dan khususnya ekosistem kelapa di Indonesia.(goriau)

Kapolda Riau Pimpin Rehabilitasi 118 Hektare Hutan Mangrove di Rohil

Sat, 25 Jul 2026 08:52:00 +0700

ROKAN HILIR - Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan memimpin langsung upaya rehabilitasi ekosistem dengan menanam kembali kawasan hutan mangrove yang rusak akibat perambahan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Jumat (24/7/2026). Langkah nyata ini direalisasikan sebagai tindak lanjut pasca-pengungkapan kasus dugaan perusakan kawasan hijau seluas 118 hektare di wilayah pesisir tersebut.

Agenda pemulihan lingkungan yang dipusatkan di lokasi bekas dugaan tindak pidana kehutanan ini turut melibatkan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah. Terlihat hadir mendampingi di lapangan, Bupati Rohil, Bistamam, Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Akhmadi, serta Kapolres Rohil, AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Irjen Herry menjelaskan bahwa pemulihan ekosistem merupakan bagian penting dalam keseluruhan proses penanganan kejahatan lingkungan. Kawasan mangrove yang sudah telanjur dirusak harus segera direhabilitasi agar fungsinya sebagai pelindung wilayah pesisir dapat kembali berjalan normal.

"Hari ini kami melakukan penanaman pohon di kawasan mangrove yang rusak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli," terang Herry.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum semata tidak akan cukup untuk menuntaskan persoalan kerusakan alam. Setelah para terduga pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku, langkah fisik berupa rehabilitasi kawasan mutlak untuk segera dieksekusi.

"Jadi bukan hanya penegakan hukum. Kami juga harus melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan agar manfaatnya bisa kembali dirasakan oleh masyarakat dan ekosistem," tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berkolaborasi dengan Polres Rokan Hilir sebelumnya mengungkap dugaan perusakan ekosistem mangrove sekaligus perambahan kawasan hutan seluas 118 hektare. Dari operasi penegakan hukum tersebut, aparat kepolisian telah mengamankan dua orang terduga pelaku. Kasus ini sekarang masih terus bergulir di tahap penyidikan kepolisian.

Pengungkapan perkara ini sekaligus menjadi wujud implementasi program Green Policing yang digagas oleh jajaran Polda Riau. Konsep ini menitikberatkan pada pendekatan kepolisian yang tidak sekadar berfokus pada penindakan hukum, melainkan juga proaktif dalam mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup.

Melalui aksi penanaman kembali di lahan kritis tersebut, institusi kepolisian berupaya mengirimkan pesan bahwa menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab lintas sektor. Upaya rehabilitasi ini diproyeksikan mampu mengembalikan fungsi mangrove sebagai benteng alami pencegah abrasi, rumah bagi beragam biota laut, dan penjaga keseimbangan ekosistem pesisir Riau.

"Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kepolisian akan terus mengambil peran, baik melalui penegakan hukum maupun kegiatan pemulihan lingkungan," pungkas Irjen Herry.(goriau)

Temui BNPP di Jakarta, Bupati Asmar Perjuangkan Infrastruktur Meranti

Sat, 25 Jul 2026 08:50:00 +0700

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Pertemuan guna membahas peningkatan fasilitas daerah terluar ini dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Rombongan pemerintah daerah diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, SIK MH MTrOpsla beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Asmar menyampaikan sejumlah usulan prioritas agar kesejahteraan masyarakat di jalur Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia dapat semakin meningkat.

"Kami berharap sinergi ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan," papar Asmar.

Ia merinci usulan pembangunan yang dibawa meliputi peningkatan infrastruktur jalan, pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut, pemerataan revitalisasi sekolah, serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Asmar juga meminta dukungan BNPP RI untuk mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan daerah menjadi jalan nasional. Usulan tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau di Pekanbaru.

"Peningkatan status jalan ini sangat penting untuk mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," tambahnya.

Khusus untuk program BSPS, Pemkab Kepulauan Meranti telah menuntaskan tahap verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima bantuan. Program perumahan rakyat di perbatasan ini ditargetkan segera memasuki tahap pelaksanaan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Komjen Pol Makhruzi Rahman menyatakan komitmen BNPP RI untuk menjembatani usulan daerah dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia turut mengapresiasi kesiapan Kepulauan Meranti yang kini tercatat sebagai salah satu daerah dengan penerima BSPS terbesar di Sumatera.

Makhruzi menjelaskan bahwa peletakan batu pertama program BSPS direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dengan menghadirkan menteri terkait. Lebih lanjut, lembaganya juga siap memfasilitasi pembangunan gudang Bulog, pengaman pantai, serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi wilayah.

Dukungan terhadap langkah Pemkab Meranti juga disuarakan oleh legislatif yang turut hadir dalam audiensi. Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin, SPd MM menegaskan urgensi penanganan wilayah terluar.

"Kondisi abrasi yang mengancam pulau-pulau terluar di Kepulauan Meranti sudah sangat memprihatinkan," tegasnya. Ia juga mendorong realisasi PLBN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017.

Sementara itu, Anggota DPRD Kepulauan Meranti lainnya, Drs Jani Pasaribu, MM meminta BNPP RI mendorong penetapan Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam draf perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

"Penetapan Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah akan menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan. Karena itu, kami berharap BNPP RI dapat mengawal dan mendorong usulan tersebut," sebut Jani.

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkab Meranti, di antaranya Staf Ahli Bupati Randolph Willy Hutauruk, Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Agustiono, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sukri, Kabag Perbatasan Gilang Wana Wijaya Cendikia, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Afrinal Yusran.(goriau)

Periksa Eks Jampidsus Febrie 9 Jam, Kejagung Siagakan Mobil Tahanan

Sat, 25 Jul 2026 08:48:00 +0700

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan maraton terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan. Pantauan di lokasi pada Jumat (24/7/2026) malam menunjukkan bahwa Febrie belum keluar dari ruang penyidik setelah diperiksa selama lebih dari sembilan jam terhitung sejak kedatangannya pukul 13.00 WIB.

Di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung, sebuah mobil tahanan milik Kejagung bersiaga di sekitar Gedung Utama sejak pukul 18.45 WIB. Kendaraan berpelat nomor 2511-04 tersebut terpantau berpindah dari area Gedung Bundar menuju Gedung Utama. Suasana di lokasi sempat memicu tanda tanya awak media ketika lampu penerangan di sekitar gedung dipadamkan tanpa penjelasan resmi dari pihak berwenang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna enggan memberikan penjelasan rinci mengenai peruntukan mobil tahanan tersebut. "Tunggu saja Mas," ucapnya singkat kepada wartawan yang menunggu kepastian status Febrie.

Pemeriksaan kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah mantan pejabat kejaksaan itu tidak menghadiri panggilan penyidik pada Rabu (22/7/2026) dengan alasan sakit. Pemanggilan ini berkaitan dengan penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru tertanggal Senin (20/7/2026) menyusul adanya pelimpahan barang bukti berupa uang asing dan emas seberat 74 kilogram.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono menjelaskan bahwa status Febrie saat ini masih sebagai saksi. "Di titik ini mohon jangan ada bias kenapa menjadi saksi. Karena ada Sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga sesuai Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 harus diperiksa lebih dulu," terangnya merinci dasar hukum pemanggilan.

Ia memastikan seluruh tahapan hukum terkait perkara yang melibatkan mantan Jampidsus tersebut terus berjalan sesuai prosedur. "Sampai progres hari ini penanganan perkara mantan Jampidsus tetap berlanjut,"(goriau)

Agung Nugroho Lantik 39 ASN, 18 Lurah Baru Siap Perkuat Pelayanan Masyarakat

Sat, 25 Jul 2026 08:46:00 +0700

PEKANBARU-Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 39 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Jumat (24/7/2026). Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 pejabat dipercaya mengemban amanah sebagai lurah di berbagai wilayah Kota Pekanbaru.

Prosesi pelantikan berlangsung di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Turut hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, para asisten, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam arahannya, Agung Nugroho menegaskan pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja maksimal, menghadirkan inovasi, mengedepankan pelayanan publik, serta menghindari persoalan hukum dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Jabatan adalah amanah. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tunjukkan kinerja yang profesional," pesan Agung.

Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja ASN akan terus dilakukan secara berkala. Pejabat yang menunjukkan dedikasi, integritas, dan prestasi akan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi sesuai kompetensi yang dimiliki.

Sebanyak 18 lurah baru yang dilantik yakni Beni Wahyudy sebagai Lurah Bambu Kuning, R. Yupi Suwansyah (Tangkerang Timur), Yayad Surianda Putra (Melebung), Reza Dewantara (Sialang Sakti), Agustina (Tuah Negeri), Delawija Andrio (Sukamulia), Sutikno (Kulim), Azwar (Sialang Rampai), Dekri (Pematang Kapau), Raja Arie Anasthia Putri (Sago), Bima Kuncoro (Padang Terubuk), Iksan Al Falah (Kampung Baru), Nugrah Ditio Ramadhan (Kampung Bandar), Harmendra (Simpang Tiga), Mutia Pratama Rozi (Tangkerang Selatan), Suci Trianingsih (Sumahilang), Junaidi (Air Dingin), serta Zamri sebagai Lurah Tangkerang Labuai.

Selain itu, Wali Kota juga melantik 21 pejabat pengawas yang akan mengisi berbagai posisi strategis di sejumlah OPD, rumah sakit daerah, hingga kantor kecamatan. Penempatan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di setiap wilayah kerja.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat kelurahan.(rtc)

Polres Inhil-LBHK Markfen Justice Bersinergi Layani Bantuan Hukum Masyarakat

Sat, 25 Jul 2026 08:44:00 +0700

INDRAGIRI HILIR-Kepolisian Resor Indragiri Hilir bersama Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan (LBHK) Markfen Justice menjalin kerjasama dalam hal pendampingan hukum tersangka tindak pidana,perdata di wilayah hukum Polres Inhil serta penyuluhan hukum.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kapolres Inhil, AKBP Donny Eko Listianto,S.H,S.I,K,.,M.H didampingi Kasat Reskrim AKP Roemin Putra, S.H,M.,H dan Ketua LBHK Markfen Justice, Markoni Efendi, SH, Advokat dan Paralegal di Ruang Kapolres Inhil.

Kapolres Inhil AKBP AKBP Donny Eko Listianto,S.H,S.I,K,.,M.H mengatakan, bentuk kerjasama ini terkait pendampingan hukum tersangka tindak pidana di wilayah hukum Polres Inhil dan penyuluhan hukum

“Hal ini dengan maksud memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum tersangka tindak pidana secara cuma-cuma yang disiapkan oleh negara dalam artian masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial yang lebih,” katanya.

Selain itu juga akan di adakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang tindak pidana dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Sementara itu Ketua LBHK Markfen Justice, Markoni Efendi, SH, menambahkan, sesuai dalam KUHAP Pasal 56 bahwa penyidik akan menyediakan penasehat hukum bagi tersangka yang di ancam hukuman 5 tahun. Dalam hal ini LBHK Markfen Justice siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk pendampingan hukum para tersangka dari masyarakat tidak mampu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

“Saat ini LBHK Markfen Justice satu-satunya OBH yang berkantor pusat di Inhil yang Terakreditasi Kemenkumham RI, dan kami ucapkan terimakasih kepada Polres Inhil atas kepercayaannya kepada kami sehingga terlaksananya kegiatan MoU ini,”(rtc)

Bupati Rohil Apresiasi Polda Riau Ungkap Perusakan Mangrove, Imbau Masyarakat Tak Lagi Merusak Hutan

Sat, 25 Jul 2026 08:42:00 +0700

ROKANHILIR-Bupati Rokan Hilir (Rohil) Bistamam mengapresiasi langkah tegas Polda Riau yang berhasil mengungkap kasus dugaan perusakan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir.

Ia berharap pengungkapan tersebut menjadi peringatan keras agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan aktivitas serupa.

Apresiasi itu disampaikan Bistamam saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dua perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Riau bersama Polres Rokan Hilir, Jumat 24 Juli 2026.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro, hingga Kapolres Rohil AKBP Aldi Alfa Faroqi, juga datang langsung ke lokasi perusakan mangrove di Rohil.

“Ini berkat kolaborasi antara Polda Riau, Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bersama-sama menjaga hutan ini. Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Riau dalam mengungkap kasus ini,” kata Bistamam.

Menurutnya, hutan mangrove merupakan kawasan yang dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan di luar peruntukannya.

Keberadaan mangrove memiliki fungsi vital sebagai pelindung wilayah pesisir dari ancaman abrasi, gelombang besar, hingga tsunami.

“Hutan mangrove ini menjaga masyarakat pesisir dari dampak gelombang laut. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat berbagai jenis satwa yang hidup, berkembang biak, dan berlindung di dalamnya,” ujarnya.

Bistamam menegaskan penggunaan kawasan mangrove secara ilegal merupakan tindakan yang dilarang karena dapat merusak keseimbangan ekosistem.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak lagi membuka atau merambah kawasan mangrove demi kepentingan pribadi.

“Jangan sampai ke depannya bertambah lagi. Mudah-mudahan dengan ditangkapnya dua tersangka ini dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi yang melakukan perusakan hutan mangrove,” tegasnya.

Bistamam juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan beserta jajaran yang telah datang langsung ke lokasi meski harus menempuh perjalanan panjang.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda Riau beserta jajaran yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di Rokan Hilir demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang,” pungkasnya.

Dalam perkara tersebut, Polda Riau menetapkan dua tersangka berinisial AF dan SA.

Keduanya diduga menggunakan alat berat jenis excavator untuk membuka lahan di kawasan mangrove.

Salah satu lokasi perambahan berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan luas lahan yang dipetakan mencapai 115,21 hektare, sementara perkara lainnya berada di Kecamatan Kubu dengan luas sekitar 3 hektare.

Polisi turut mengamankan dua unit excavator yang diduga digunakan untuk membuka lahan di kawasan hutan tersebut.(rtc)

Yusmardi S.IP Resmi Mendaftarkan Diri sebagai Calon Penghulu Teluk Berembun

Sat, 25 Jul 2026 08:40:00 +0700

TANAHPUTIH-Yusmardi S.IP menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Penghulu Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada hari pertama pembukaan pendaftaran, Jumat (24/7/2026).

Kedatangan Yusmardi S.IP ke sekretariat panitia pemilihan didampingi para pendukung yang memberikan semangat serta doa. Kehadirannya disambut langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan, Hendra Putra, didampingi Panitia Pengawas (Panwas), serta disaksikan oleh anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Teluk Berembun.

Sebagai pendaftar pertama, Yusmardi menyerahkan seluruh berkas persyaratan pencalonan di nyata Lengkap di terima panitia . Berkas tersebut kemudian diterima untuk dilakukan penelitian dan verifikasi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, saya bersyukur Telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Penghulu Teluk Berembun.

Yusmardi S.IP juga mengajak seluruh masyarakat Teluk Berembun untuk menjadikan momentum pemilihan penghulu sebagai ajang mempererat persatuan, bukan perpecahan.

Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun silaturahmi dan kebersamaan harus tetap dijaga. "Mari kita ciptakan pemilihan yang aman, damai, dan penuh rasa kekeluargaan.

Siapa pun yang nantinya mendapat amanah adalah pilihan masyarakat yang harus kita hormati bersama. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersatu membangun Teluk Berembun agar semakin maju dan sejahtera," tutup Yusmardi SIP.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Hendra Putra menyampaikan bahwa proses pendaftaran calon pertama berlangsung tertib dan lancar. Panitia akan melaksanakan seluruh tahapan pemilihan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga penetapan calon Penghulu Teluk Berembun.(rtc)

PBPH di Ukui Kolaborasi dengan Polres Pelalawan Taja Sosialisasi Dalkarhutla serta Perlindungan Hutan dan Satwa

Sat, 25 Jul 2026 08:38:00 +0700

PELALAWAN - Dalam rangka antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) di wilayahnya PT Rimba Peranap Indah (RPI), PT Rimba Lazuardi (RLZ) dan CV Putri Lindung Bulan (PLB), berkolaborasi dengan Polres Pelalawan dan Forkopimca Ukui, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut dilakukan di Kantor Camat Ukui, Kabupaten Pelalawan pada Rabu, (22/7) 2026.

Sosialisasi ini memghdirkan dua pemateri dari Polres Pelalawan dan Pihak PBPH. Serta Masyarakat Peduli Api (MPA) binaan PT RPI, RLZ dan PLB, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan siswa dan guru SMA dan SMK N1 Ukui sebagai peserta.

Rendi Valentino, mawakili manajemen PT RPI, RLZ dan PLB menyebutkan perusahaan berkomitmen dalam menjaga lingkungan dari Karhutla dan perburuan satwa. Perusahaan juga telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna mewujudkannya.

Kami berharap melalui acara ini, seluruh peserta memiliki kesepahaman bahwa melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, dan Karhutla adalah musuh kita bersama.

Sementara itu Rean Sitepu, fire fighter PT RPI menjelaskan dalam rangka menjaga lingkungan, perusahaan telah menyiapkan sarana dan prasarana yang mumpuni. Mulai dari kru yang terlatih, peralatan mesin dan selang, kendaraan operasional baik roda dua dan empat, membangun embung, hingga menara pemantau yang dilengkapi CCTV dengan radius 35 hingga 40 km.

Raen mengajak seluruh masyarakat agar memberikan ruang kepada tim "baju merah" saat melakukan patroli dan upaya pemadaman. Raen juga mengajak masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat untuk menginformasikan jika mendeteksi adanya titik api sedini mungkin.

Rean mengucapkan terimakasih kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas, MPA dan Aparatur desa yang menjadi mitra dan partner saat memadamkan api di lapangan.

Kapolres Pelalawan melalui Kanit Tipidter Iptu Asbon Mairizal S.Pi menyampaikan tinjauan hukum dan pidana terkait Karhutla dan perusakan lingkungan.

Kapolres Pelalawan menyebutkan Indonesia merupakan negara megabiodiversitas. Yakni negara yang memiliki kekayaan hayani baik flora dan fauna yang sangat banyak. Indonesia menyumbang 17% biota di dunia. Namun ironisnya beberapa biota tersebut statusnya dilindungi karena terancam punah.

Beberapa spesis yang dilindungi ada di sekitar kita. Bahkan menjadi ikon Ukui, yakni Gajah Sumatera. Ukui juga memiliki areal Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi rumah bagi beberapa hewan yang dilindungi.

Tahun 2025, lalu terdapat 6 kasus Karhutla yang ditangangi oleh Polres Pelalawan. Sampai pertengahan tahun 2026 ini masih nihil. Artinya sosialisasi yang rutin dilakukan oleh berbagai pihak membuahkan hasil. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Polres Pelalawan baru-baru ini menangani aktivitas ilegal mining di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga. Selain itu juga baru mengungkap perburuan gajah yang juga berada disekitar TNTN.

Aktivitas perburuan, menduduki kawasan hutan, membakar dan ilegal mining memiliki konsekuensi hukum yang serius yang dapat dijatuhi hukuman berlapis dan denda yang besar.

Untuk itu Kapolres menghimbau agar masyarakat dan perusahaan khususnya yang berada di sekitar TNTN bisa bekerjasama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Agar keanekaragaman hayati bisa dinikmati hingga anak cucu kita.(rtc)

Tanam Pare di Pekarangan, Warga Desa Bukit Jaya Dapat Dukungan dari Bhabinkamtibmas

Sat, 25 Jul 2026 08:36:00 +0700

PELALAWAN-Upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Polsek Ukui. Kali ini, Bhabinkamtibmas Desa Bukit Jaya, Aipda Abu Kholis, menyambangi salah seorang petani di desa binaannya pada Kamis (23/7/2026) sore.

Dalam kegiatan tersebut, Aipda Abu Kholis melakukan pengecekan tanaman pare yang ditanam di lahan pekarangan milik warga. Selain memastikan tanaman tumbuh dengan baik, ia juga memberikan dukungan moril serta motivasi kepada petani agar terus semangat mengelola pekarangan menjadi lahan produktif.

Menurutnya, pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan maupun hortikultura merupakan langkah sederhana yang memiliki manfaat besar. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga dapat menambah penghasilan masyarakat.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan pekarangannya kosong. Lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman produktif seperti pare, cabai, sayuran, maupun komoditas lainnya yang bernilai ekonomis," ujar Abu Kholis saat berdialog dengan petani.

Ia menambahkan, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat tidak hanya bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pendampingan serta motivasi dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk mewujudkan ketahanan pangan.

Sementara itu, petani yang dikunjungi mengaku senang atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Menurutnya, semangat dari Bhabinkamtibmas menjadi dorongan untuk terus merawat tanaman agar hasil panennya semakin baik.

Melalui kegiatan sambang tersebut, Polsek Ukui berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah ini sejalan dengan upaya Polri dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa(rtc)

Kecam Dugaan Pemukulan Wartawan di Siak, Polisi Didesak Usut hingga Aktor Intelektual

Sat, 25 Jul 2026 08:33:00 +0700

PEKANBARU - Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, mengecam keras dugaan tindak kekerasan yang dialami wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra, saat menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Siak.

Menurut Erwin, tindakan kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya mengancam keselamatan individu wartawan, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis, termasuk dugaan pemukulan yang dialami wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra, saat menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Siak," tegas Erwin Ardian, Jumat (24/7/2026).

Ia menegaskan, setiap jurnalis memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik tanpa intimidasi, ancaman, maupun kekerasan.

"Peristiwa ini bukan hanya menyangkut keselamatan seorang wartawan, tetapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Pers. Wartawan harus dapat bekerja tanpa rasa takut," ujarnya.

Erwin menyatakan Tribun Pekanbaru memberikan dukungan penuh kepada Mayonal Putra untuk menempuh seluruh proses hukum yang berlaku.

Selain itu, manajemen Tribun Pekanbaru juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi wartawan, agar perkara tersebut mendapatkan perhatian serius.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada Mayonal Putra untuk menempuh seluruh proses hukum. Kami juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kasus ini mendapat perhatian serius," katanya.

Lebih lanjut, Erwin mendesak Polres Siak mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan objektif.

Ia meminta penyidik tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang diduga berperan dalam merencanakan, memerintahkan, atau menggerakkan aksi kekerasan tersebut.

"Kami mendesak Polres Siak mengusut tuntas perkara ini secara profesional, transparan, dan objektif. Tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga apabila terdapat pihak lain yang diduga berperan dalam merencanakan, memerintahkan, atau menggerakkan tindakan kekerasan tersebut. Seluruh fakta harus diungkap berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Erwin menambahkan, Tribun Pekanbaru percaya aparat penegak hukum mampu bekerja secara independen sehingga kasus tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus menjadi pesan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

Ia juga memastikan seluruh wartawan Tribun Pekanbaru akan tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berimbang, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, dan mengedepankan kepentingan publik. "Intimidasi maupun kekerasan tidak akan menghentikan komitmen kami untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Erwin berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi.

Seperti diketahui, Mayonal mengalami intimidasi dan penganiayaan oleh oknum preman yang diduga dibekingi oleh politisi papan atas di Siak. Saat itu, ia hendak mengonfirmasi kabar tentang keberadaan Sekretaris DPD II Partai Golkar Siak, Robi Cahyadi, sebagai petinggi BUMD PT Permodalan Siak (Persi). Konfirmasi dilakukan kepada Direktur Utama PT Persi, Muhammad Nasir.

Nasir sendirj menyepakati untuk bertemu di sebuah warung di Jalan Raja Kecik, Siak Sri Indrapura. Saat mereka berjumpa, tiba tiba Robi Cahyadi datang bergabung disertai sejumlah orang. Seketika mereka mengintimidasi Mayonal dengan sejumlah umpatan dan akhirnya berujung dengan pemukulan, akibatnya bagian kening mengalami luka memar dan kacamata yang dikenakannya patah.

Pemkab Siak Gandeng KPK RI, Menata Kelola SDA dan Komitmen Pencegahan Korupsi

Sat, 25 Jul 2026 08:31:00 +0700

JAKARTA-Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai langkah proaktif pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor Sumber Daya Alam. Bupati Siak, Dr. Afni Z., bersama jajaran diterima resmi KPK, Kamis (27/7/2026), menjadikannya sebagai Kepala Daerah pertama dari Riau pada periode ini yang diterima audensi di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Turut dalam pertemuan ini Kepala Inspektorat Siak, Kabag Adwil dan Pertanahan, Kabag ULP Riko, Tenaga Ahli, serta Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik (TFPK). Rombongan Pemkab Siak diterima langsung oleh Plh. Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Uding Juharuddin, bersama jajaran tim Korsup Wilayah Riau Harun Hidayat, Mohamat Putra Agung, Fajri Nuryono, dan Jonathan.

Bupati siak mengatakan, Koordinasi ini difokuskan pada penguatan pengawasan internal (APIP/Inspektorat) untuk mencegah tindakan korupsi di sektor-sektor rawan, seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pertemuan berlangsung intens selama hampir 4 jam.

Ia menegaskan bahwa komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan niat politik sekaligus misi utamanya bersama Wakil Bupati Siak. Adapun dinamika hukum yang terjadi beberapa bulan terakhir di Siak khususnya terkait pengadaan barang dan jasa sebagai pelajaran berharga untuk memperkuat sistem pencegahan hal serupa terulang, khususnya bagi kalangan ASN Pemkab Siak.

"Kami berterimakasih dapat diterima beraudensi, berdiskusi dan mengikat komitmen bersinergi mencegah tindakan korupsi. Karena tidak ada toleransi apapun untuk pelanggaran etika birokrasi. Raihan predikat WTP hingga 15 kali bukanlah jaminan mutlak bebas korupsi. Kami berkoordinasi guna mencegah pelanggaran hukum, khususnya pada sektor rawan seperti PBJ, pengawasan kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya," tegas Afni.

Pihak KPK yang diwakili oleh Kasatgas sekaligus Plh. Direktur Korsup Wilayah I KPK, Uding Juharuddin, menyambut positif kehadiran Bupati Siak beserta jajaran ke Gedung merah putih. Beliau menilai langkah proaktif ini menunjukkan komitmen lurus Pemkab Siak di bawah kepemimpinan Afni bersama wakilnya Syamsurizal, untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir.

"Kami sangat mengapresiasi niat baik Ibu Bupati dan jajaran yang hadir langsung ke KPK. Ini pertama kali di periode ini Kepala Daerah dari Riau yang kita terima audensi. Dalam mengelola tata kelola antara pusat dan daerah, tantangan yang dirasakan di tahun pertama kepemimpinan tentu besar. Namun kami meyakini, ketika niat itu lurus, segala tantangan pada akhirnya akan mengantarkan daerah sampai pada tujuan mulia," ujar Uding Juharuddin.

Dalam pertemuan tersebut, KPK juga menyoroti ketimpangan antara kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Siak dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan populasi sekitar setengah juta jiwa dan potensi SDA melimpah, secara kalkulasi Siak seharusnya lebih dari cukup untuk menyejahterakan warga serta meminimalisir risiko kemiskinan.

Pihak KPK juga memahami sulitnya fiskal Kabupaten Siak, terutama terkait persoalan beban warisan utang dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Efesiensi anggaran dalam bentuk penghapusan kegiatan non produktif, penyesuaian TPP ASN, serta membatasi kran lelang pekerjaan fisik di tengah beban utang, menurut KPK sudah menjadi langkah yang tepat.

"Keberanian Ibu Bupati mengambil kebijakan di situasi sulit seperti ini patut diapresiasi. Upayanya sudah baik, termasuk keberanian mendeklarasikan audit pada seluruh BUMD yang ada," katanya.

KPK secara khusus juga memberikan perhatian pada rumitnya konflik agraria dan kawasan hutan yang dihadapi Pemkab Siak. Ini bukan hanya terjadi di Siak, melainkan persoalan nasional yang penuh ironi.

"Beban ini terlalu berat jika ditanggung sendiri oleh Pemkab Siak. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat," jelasnya.

Selain itu KPK menyadari bahwa dalam mengeksekusi langkah-langkah teknis di lapangan, baik terkait kehutanan maupun Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), kepala daerah sering kali berhadapan dengan hambatan non teknis serta keterbatasan kewenangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kedeputian Korsup KPK siap memfasilitasi penguatan koordinasi dan supervisi di kabupaten siak.

"Ibu Bupati sangat paham masalah teknisnya. Namun ketika berhadapan dengan kendala non-teknis di luar kewenangan daerah, di situlah peran Korsup KPK. Kami tidak hanya cukup sekali berkoordinasi, tetapi siap mengajak pimpinan KPK hingga kementerian/lembaga terkait untuk mengkonsolidasikan solusi atas hambatan-hambatan tersebut," tegas Uding Juharuddin.

KPK menegaskan siap memanfaatkan kewenangan yang dimiliki mulai dari fungsi koordinasi, supervisi, hingga penindakan guna mendampingi Pemkab Siak menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Sebagai penutup diskusi, Pemerintah Kabupaten Siak secara resmi memohon pendampingan dari KPK RI melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) guna memperkuat upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) di lingkungan Pemkab Siak.

Secara spesifik, Pemkab Siak mengharapkan pendampingan Korsup KPK pada beberapa fokus strategis. Diantaranya pada Penguatan Sistem Operasional MCP (Monitoring Center for Prevention) untuk memaksimalkan capaian dan efektivitas seluruh indikator pencegahan korupsi.

Selain itu pada Perencanaan dan penganggaran APBD. Guna mengawal proses penyusunan anggaran agar mencegah intervensi dari pihak luar maupun potensi benturan kepentingan. Serta penguatan Kapasitas APIP untuk meningkatkan peran dan independensi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal. Juga pembenahan BUMD dalam melakukan tata kelola dan penataan manajemen agar lebih profesional, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan.

"Kami siap berkunjung ke Siak dan memberikan pendampingan. Serta koordinasi teknis pencegahan korupsi pada jajaran Pemkab Siak dan mitra kerja lainnya. Kami akan jadwalkan segera,"(rtc)

Polisi Bongkar Gudang Narkoba di Pekanbaru, Seorang Kurir Dibekuk

Sat, 25 Jul 2026 08:28:00 +0700

PEKANBARU - Sebuah rumah kontrakan yang terletak di jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru mendadak digeledah oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar. Rumah tersebut ternyata digunakan sebagai gudang narkotika oleh jaringan narkoba di Kota Bertuah.

Dari operasi itu, polisi berhasil membekuk seorang pelaku yang berinisial YY. Pria 42 tahun itu merupakan kurir dalam peredaran barang haram tersebut.

Bukan hanya seorang kurir, dalam penggeledahan yang dilakukan pada 30 Juni 2026 itu, petugas juga menyita narkotika dalam jumlah besar.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yudha Prawira, mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di rumah kontrakan tersebut. Oleh sebab itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penggeledahan.

“Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan tersangka beserta sejumlah barang bukti,” ujarnya kepada media.

Barang bukti yang berhasil disita petugas yakni empat bungkus sabu seberat bruto empat kilogram, 48.411 butir pil ekstasi, 21 bungkus serbuk dan pecahan ekstasi dengan berat bruto sekitar 535 gram, 322 cartridge yang mengandung etomidate, serta 729 butir Happy Five.

"YY hanya seorang kurir. Dia bertugas menjemput, menyimpan, mendistribusikan, hingga mengantarkan narkotika atas perintah seorang. Saat ini kita sedang buru pengendali jaringan ini," tegasnya.

YY mengaku baru satu tahun menjalankan profesinya sebagai kurir narkoba tersebut. Dimana hasil kejahatan digunakan untuk membeli mobil dan sepeda motor.(rtc)

Hari Anak Nasional, Ratusan Pelajar Kunjungi Istana Kepresidenan

Thu, 23 Jul 2026 20:03:00 +0700

JAKARTA �" Suasana Istana Kepresidenan Jakarta dipenuhi antusiasme ratusan pelajar SMAN 55 Jakarta yang mengikuti program "Istana untuk Anak Sekolah" pada Kamis (23/7/2026). Kunjungan yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya memperkenalkan para siswa pada sejarah dan simbol kenegaraan, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk berani bermimpi dan berkontribusi bagi Indonesia.

Bagi Zhafirah Zeta, kesempatan menginjakkan kaki di Istana merupakan pengalaman yang selama ini hanya bisa ia bayangkan melalui layar televisi. "Ini merupakan momen yang tidak bisa terbayarkan betapa menyenangkannya, karena ini juga pertama kali bagi saya yang biasanya hanya melihat Istana Kepresidenan dari layar kaca, YouTube, atau TV. Ini pertama kali bagi saya menginjakkan kaki langsung di tempat yang biasanya hanya saya lihat dari TV," ujarnya.

Perasaan serupa dirasakan Septian Ramdhany. Kekagumannya terhadap kemegahan kompleks Istana justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan meraih cita-cita. "Benar-benar senang banget, apalagi di sini banyak ruangan yang terlihat sangat indah. Itu membuat semangat saya membara sekali ingin masuk ke Istana ini kelak dengan pangkat yang setara dengan pejabat-pejabat," katanya.

Selama berkeliling, para siswa menyaksikan berbagai sudut Istana, mulai dari Aula Hoegeng, ruang kerja Presiden, koleksi patung, hingga lampu kristal bersejarah yang semakin memperkaya pengalaman mereka. Bagi Arneo Rajasa dan Shaniza Rashadya, kunjungan tersebut membuka wawasan baru tentang pemerintahan.

"Menurut aku ini pengalaman pertama mengunjungi Istana Presiden, juga dapat insight-insight baru. Terus bisa merasakan bagaimana rasanya jadi menteri dan masuk ke ruang-ruang rapat," ucap Shaniza.

Kesan mendalam juga disampaikan Anna Nadiatun Nabilah dan Yuge Abdihan Putra. Keduanya berharap pengalaman serupa dapat dirasakan oleh anak-anak di seluruh Indonesia.

"Semoga apa yang kita rasakan dapat juga dirasakan oleh anak-anak di seluruh Indonesia tanpa terkecuali," ujar mereka.

Di balik rasa kagum itu, para pelajar juga membawa pulang semangat baru. Zhafirah mengajak generasi muda agar berani menyampaikan gagasan demi masa depan bangsa.

"Ayo kita kuatkan lagi semangat kita bersama-sama, kita berani untuk menyuarakan ide-ide kita, inspirasi kita, dan inovasi kita untuk negara Indonesia ke depannya," katanya.

Salah seorang guru pendamping, Reisti Hudatul, menilai program "Istana untuk Anak Sekolah" memberikan manfaat besar bagi para siswa. Ia pun berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar langsung di Istana.

"Harapan kami program ini terus berlanjut, sehingga banyak murid dapat mengambil pelajaran dan juga dapat bersama-sama saling memahami bahwa Istana memberikan banyak peluang bagi mereka di kemudian hari," tuturnya.

Pada momentum Hari Anak Nasional, Reisti turut menyampaikan pesan untuk anak-anak Indonesia. "Selamat Hari Anak Nasional. Kepada anak-anak di Indonesia, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, terus berjuang, dan capai cita-cita," pungkasnya.

Program "Istana untuk Anak Sekolah" terus dihadirkan sebagai ruang belajar yang membuka akses anak-anak Indonesia untuk mengenal lebih dekat sejarah bangsa, nilai-nilai kebangsaan, serta simbol-simbol negara. Melalui pengalaman langsung di Istana Kepresidenan, diharapkan tumbuh generasi muda yang berkarakter, percaya diri, dan memiliki semangat mengabdi untuk Indonesia.

PPATK Ungkap Modus Baru Judol, Deposit via QRIS Disamarkan Lewat Merchant Fiktif

Thu, 23 Jul 2026 19:50:00 +0700

JAKARTA �" Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya modus baru transaksi judi online. Menurut PPATK, semakin banyak pelaku yang memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), alih-alih transfer rekening bank maupun dompet elektronik, untuk melakukan deposit.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengingatkan bahwa perubahan pola transaksi tersebut menunjukkan jaringan pelaku yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem pembayaran.

"Penurunan nilai transaksi tidak boleh membuat kita lengah. Ketika frekuensi transaksi meningkat dan modus berpindah ke instrumen serta ekosistem keuangan yang semakin kompleks, hal itu menunjukkan bahwa jaringan pelaku terus beradaptasi. Penanganan harus dilakukan serentak dengan memutus akses, aliran dana, rekening penampung, merchant fiktif, entitas terafiliasi, serta pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari seluruh ekosistem judi online," kata Ivan dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Berdasarkan hasil analisis PPATK, penggunaan QRIS mendominasi transaksi deposit judi online sepanjang 2025. Frekuensi deposit melalui QRIS mencapai sekitar 78,5 persen dari total transaksi atau sebanyak 305,35 juta transaksi dengan nilai Rp19,35 triliun.

Sementara itu, deposit melalui transfer rekening bank dan dompet elektronik tercatat sebanyak 83,79 juta transaksi atau sekitar 21,5 persen dari total frekuensi deposit, dengan nominal Rp16,67 triliun.

"Tren tersebut semakin menguat pada triwulan I-2026. PPATK mencatat komposisi frekuensi deposit melalui QRIS meningkat menjadi 88,6 persen, sedangkan transfer rekening hanya sebesar 11,4 persen," paparnya.

Meski demikian, PPATK menegaskan QRIS dan berbagai instrumen pembayaran digital berbasis rupiah merupakan sarana transaksi yang sah serta memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional.

"Persoalannya terletak pada penyalahgunaan instrumen tersebut oleh jaringan judi online," tuturnya.

Menurut PPATK, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan proses verifikasi, penerimaan, dan pemantauan merchant secara berkelanjutan oleh penyedia jasa pembayaran guna mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran digital.

Temuan itu muncul di tengah aktivitas judi online yang masih berlangsung. Pada triwulan I-2026, nilai perputaran dana judi online mencapai Rp40,3 triliun dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun. Hasil analisis PPATK menunjukkan pola transaksi judi online kini semakin sering, tersebar, dan cenderung menggunakan nominal yang lebih kecil.

Di sisi lain, PPATK juga menemukan modus pencucian uang yang semakin kompleks. Pelaku menggunakan rekening milik pihak lain (proxy account) hasil jual beli rekening dan identitas, mengambil alih rekening pasif (dormant), hingga memanfaatkan identitas tidak autentik atau e-KTP aspal dan teknologi deepfake untuk melewati proses verifikasi.

"Jaringan judi online juga memanfaatkan perusahaan cangkang, merchant UMKM atau merchant digital fiktif, serta merchant aggregator untuk menyamarkan deposit judi online sebagai transaksi perdagangan yang tampak normal," pungkasnya.

Pedagang, Pembeli Serta Penyimpan Narkotika Digulung Polisi Sektor LBJ, Tiga Pria Tak Berkutik

Thu, 23 Jul 2026 19:46:00 +0700

INHU �" Gencar memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau melalui Polsek Lubuk Batu Jaya (LBJ) kembali mencetak hasil positif. Gabungan tim operasional berhasil mengamankan tiga pria sekaligus yang berperan sebagai penjual, penyimpan, hingga pembeli barang haram jenis sabu, Rabu (22/07/2026) dini hari.

Operasi ini membuahkan barang bukti dengan berat kotor total mencapai 7,73 gram, serta sejumlah bukti lain yang menguatkan keterlibatan para tersangka.

Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra, SH, S.I.K., M.Si., melalui Kepala Seksi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran, SH, membenarkan pengungkapan kasus ini. Menurutnya, penindakan ini berawal dari laporan dan informasi akurat yang diterima jajaran kepolisian dari masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkotika di dua desa dalam wilayah Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

"Aksi kami berangkat dari keluhan warga. Kami tidak tinggal diam, tim opsnal segera dibentuk dan bergerak senyap agar jaringan ini tidak sempat kabur atau memusnahkan barang bukti," ungkap Aiptu Misran saat merilis hasil pengungkapan kasus tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, operasi dimulai Selasa malam, 21/7/ 2026 sekira pukul 23.00 WIB. Kanit Reskrim Polsek LBJ menerima laporan bahwa di lingkungan Desa Air Putih sering terjadi transaksi narkotika. Informasi tersebut langsung disampaikan kepada Kapolsek LBJ, Ipda Daniel Okto S, SE, MH, yang kemudian memerintahkan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan mendalam dan pengamanan lokasi.

Pukul 03.30 WIB dini hari, tim tiba di sebuah rumah warga di Desa Air Putih. Di teras belakang rumah, petugas melihat sosok pria yang berperilaku mencurigai. Tanpa memberi kesempatan bergerak, personel langsung mengamankan pria tersebut. Ia mengaku berinisial KD alias Kamat(31), warga setempat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Saat digeledah, petugas tidak menemukan barang terlarang di badan Kamat. Namun, pengecekan di sekitar lokasi mengungkapkan temuan penting. Di dalam sebuah botol plastik berwarna hitam yang disembunyikan di dalam pot bunga, petugas menemukan 35 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga potongan pil ekstasi jenis kerang biru dan minion ungu, serta satu unit ponsel berwarna hitam.

Dalam pemeriksaan, Kamat tak bisa mengelak. Ia mengakui bahwa seluruh barang haram itu bukan miliknya, melainkan milik temannya sendiri yang dititipkan untuk disimpan. Berdasarkan petunjuk tersebut, tim kembali bergerak dan menangkap pemilik barang, ASM Alias Munthe (39), seorang buruh harian lepas beralamat sama di Desa Air Putih.

Dari diri munthe, petugas menyita satu unit ponsel warna perak. Saat di interogasi, Adi mengakui perannya sebagai pemilik sekaligus pengedar utama barang bukti tersebut. Berat kotor seluruh sabu yang diamankan dari kedua tersangka ini tercatat sebesar 7,73 gram.

Kedua pria ini kini ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pengakuan Adi tidak berhenti sampai di situ. Ia membongkar bahwa selama ini barang dagangannya sudah terjual ke sejumlah pembeli. Salah satunya adalah warga Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsnal kembali meluncur ke lokasi baru. Pukul 06.00 WIB pagi, petugas tiba di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar. Di dalam rumah, terlihat seorang pria sedang tertidur pulas. Ia adalah MMS alias Siregar Bin ( warga setempat yang tidak memiliki pekerjaan.

Saat digeledah, petugas menemukan dua bungkus kecil sabu terselip di bawah bantal tempat Siregar tidur. Barang bukti lain yang disita adalah satu kotak rokok m berwarna biru. Berat kotor barang bukti dari tersangka ketiga ini tercatat sebesar 0,38 gram.

Saat diperiksa, Masrul mengaku barang itu dibelinya dari Munthe beberapa waktu lalu untuk dikonsumsi sendiri. Ia kini ditetapkan tersangka atas dugaan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika, yang diancam Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta perubahannya.

Ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk proses administrasi awal. Selanjutnya, berkas perkara, tersangka, dan barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Inhu untuk penyidikan lebih lanjut guna mengungkap jaring yang lebih besar.

Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra menegaskan, operasi semacam ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran maupun pemakaian narkotika, serta berani melaporkan setiap indikasi keberadaan barang haram di lingkungan masing-masing.

"Kami pastikan Polres Inhu tidak akan berkompromi. Siapa pun yang bermain narkotika, baik sebagai penjual, penyimpan, maupun pembeli, akan kami tangkap dan pertanggungjawabkan di hukum. Keamanan dan masa depan generasi Inhu adalah prioritas kami," tegas AKBP Eka Ariandy Putra.

Kini, ketiga pria tersebut sudah tak berkutik di balik jeruji besi, sementara kasus terus didalami untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang mungkin masih bebas di luar sana.

Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Periksa Nanik S Deyang Terkait Kasus MBG

Wed, 22 Jul 2026 15:01:00 +0700

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan kesempatan untuk memeriksa nanik S. Deyang, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun Nanik telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia tidak lagi menjabat, keterangannya masih dianggap penting dalam proses penyelidikan.

Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, menyatakan bahwa hingga saat ini, penyidik belum menetapkan jadwal untuk memanggil Nanik. Namun, ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadapnya masih mungkin dilakukan jika diperlukan untuk memperkuat bukti dalam kasus tersebut.

"Untuk minggu ini belum ada jadwal pemanggilan, namun ke depan tidak menutup kemungkinan sepanjang penyidik memandang perlu untuk pembuktian," ujar Anang dalam keterangannya pada Rabu (22/7/2026).

Ini menunjukkan bahwa Kejagung tetap membuka peluang untuk mengembangkan penyidikan lebih lanjut.

Anang juga menjelaskan bahwa saat ini fokus penyidik adalah memeriksa saksi-saksi lain yang dianggap memiliki kontribusi penting dalam proses pembuktian kasus ini.

"Saat ini penyidik msh fokus kepada saksi-saksi lain dulu yang mempumyai nilai pembuktian kuat," tambahnya, menandakan bahwa mereka berusaha mengumpulkan bukti yang solid sebelum memanggil Nanik.

Sampai saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu tersangka tersebut adalah Dadan Hindayana, mantan kepala bgn, yang menunjukkan bahwa pihak-pihak berwenang serius dalam menangani kasus ini.

Selain itu, sejumlah individu dari kalangan swasta juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak hanya terfokus pada pejabat negara, tetapi juga melibatkan pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

Berikut adalah daftar tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut:

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana

2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya

3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung

4. Pihak swasta Asep Yusuf Somantri

5. Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono

6. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing

7. Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan.Nanik S Deyang Mengundurkan DiriNanik S Deyang telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena masalah kesehatan yang dihadapinya. Ia berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani perawatan jantung.

Pengumuman mengenai pengunduran diri Nanik disampaikan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 22 Juli 2026.

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ungkap Dirgayuza yang dikutip dari Liputan6.com.

Dirgayuza juga menambahkan bahwa Presiden berpesan kepada Nanik agar tetap memantau perkembangan BGN dari jarak jauh. Ia juga mengungkapkan bahwa Nanik sangat ingin segera menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam program MBG.

"Presiden meminta Bu Nanik tetap mengawasi BGN. Bu Nanik sendiri bergurau, ia tidak sabar untuk kembali bisa 'mencereweti' dan 'menjewer' jika ada yang menyimpang," jelas Dirgayuza.

"Begitulah Bu Nanik. Bahkan ketika sedang sakit, yang dipikirkannya tetap pekerjaan, Presiden, rakyat, dan anak-anak Indonesia," tambahnya.

Di akhir unggahan, Dirgayuza menekankan bahwa meskipun Nanik harus beristirahat sejenak, anak-anak Indonesia masih sangat membutuhkan perhatiannya dalam mengawasi program MBG.

"Selamat berobat, Bu Nanik. Indonesia masih membutuhkan langkah Ibu. Anak-anak Indonesia masih menunggu Ibu kembali - sehat, kuat, kritis dan cerewet seperti biasa,"(merdeka.com)