https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 09 Jun 2026 17:04:53 +0700 Tue, 09 Jun 2026 17:04:53 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nasional/Menkes-Dukung-4-Langkah-BGN-Tata-Ulang-Program-MBG

Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung empat langkah Badan Gizi Nasional (BGN) baru dalam upaya menata ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN,” kata Budi saat menerima kunjungan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dan dua Wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono di Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026.Dalam pertemuan selama sekitar 1 jam itu, kepada Menteri Kesehatan yang didampingi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan beberapa Direktur Jenderal, Nanik menjelaskan empat langkah yang akan diambil pimpinan BGN dalam rangka menata ulang, dan menampilkan wajah baru BGN, dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Empat langkah itu meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di wilayah 3T.

“Untuk refocusing penerima manfaat, kami memerlukan dukungan Kementerian Kesehatan. Sebab fokus sasaran penerima manfaat MBG ke depan adalah kalangan 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita), yang menjadi domain isu Kemenkes,” kata Nanik.

Tak hanya konsep, data, serta detail program yang bisa disinergikan, Menteri Kesehatan bahkan menyiapkan para ahli kesehatan dan gizi anak dari Kementerian Kesehatan untuk membackup BGN dalam upaya menyukseskan langkah-langkah itu.

“Silakan siapa pun yang dipilih, kami menyiapkan yang terbaik, silakan Ibu yang memutuskan,” kata Menteri Budi Gunadi Sadikin.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan cair. Kunjungan itu selain dalam rangka silaturahmi, juga untuk memperkenalkan dua pimpinan baru BGN yang kini mendampingi Nanik dalam menakhodai BGN.

“Saya merasa senang karena didampingi seorang auditor keuangan yang berpengalaman 36 tahun, dan seorang jenderal yang akan mengawal saya,” kata Nanik saat memperkenalkan dua orang Wakilnya.

 

Kolektif Kolegial

Nanik pun menegaskan bahwa pimpinan BGN kini lebih bersifat kolektif kolegial. Dirinya sebagai Kepala BGN tidak akan memutuskan berbagai persoalan tanpa persetujuan dua wakilnya.

“Saya hanya sebagai ‘ketua kelas’ saja. Semua akan kami putuskan bersama,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu.

Menteri Kesehatan menyambut baik pengangkatan Nanik sebagai Kepala BGN, serta pengangkatan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

“Bu Nanik sangat beruntung didampingi seorang auditor keuangan kawakan seperti Ibu Arum ini,” kata Menkes.

Nanik pun berterima kasih atas apresiasi dan dukungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta seluruh jajarannya kepada BGN.

“Ke depan, Insyaa Allah, kerja sama ini akan terus berlanjut dan semakin erat, dalam upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045,” (liputan6).

]]> Tue, 09 Jun 2026 16:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Mengapa-Polri-Ikut-Urus-Pangan-dan-Gizi--Ini-Kata-Kapolri

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjelaskan alasan Polri bisa masuk ke Kementerian/Lembaga yang mengurusi bidang pangan dan gizi, seperti yang tertuang dalam UU Polri yang baru.

Menurutnya, pelibatan Polri untuk mendukung program-program strategis nasional yang salah satunya mewujudkan swasembada pangan.“Sepintas kita melihat bahwa ada tugas-tugas kita untuk bisa mendukung program-program dan kebijakan strategis untuk kepentingan nasional,” kata Listyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Listyo, program strategis yang menjadi perhatian pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan. Sebab, Presiden ingin Indonesia mandiri dan tidak lagi bergantung dengan asing.

“Saya kira swasembada pangan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya menjadi perhatian Bapak Presiden. Bagaimana beliau ingin menghilangkan ketergantungan terhadap impor dan bagaimana ke depan bahwa Indonesia bisa mandiri,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Listyo menilai, pelibatan Polri di berbagai sektor di luar pengamanan adalah untuk isu strategis dan kepentingan nasional.

“Dan saya kira Bapak Presiden ingin Polri bisa terlibat untuk hal-hal yang seperti itu, terkait dengan hal-hal yang strategis dan untuk kepentingan nasional,” pungkasnya.

Poin-Poin Penting RUU Polri yang Baru Disahkan DPR

Rapat paripurna DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, RUU Polri dirancang untuk menyempurnakan berbagai pengaturan, menyusul telah disahkannya Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Saat menyampaikan laporan penyusunan RUU Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, Habiburokhman menyebut setidaknya terdapat delapan pokok pembahasan yang diatur dalam revisi UU Polri kali ini.

"Pertama, penegasan tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas. Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan sistem teknologi dan informasi yang modern," kata Habiburokhman, melansir Antara, Selasa (9/6/2026).

Ketiga, lanjut dia, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem tata kelola dan pembinaan karier sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.

 Pokok Pembahasan Lainnya

Kelima, lanjut Habiburokhman, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur.

"Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)," jelas Habiburokhman.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai poin-poin penting dalam RUU Polri, simak penjelasan berikut ini:

1. Presiden Bisa Perpanjang Pensiun Kapolri

Dalam Pasal 30 ayat (5) huruf c RUU Polri diatur bahwa batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat alias jabatan Kapolri paling tinggi 60 tahun. Namun, batas tersebut bisa diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh presiden.

"Pasal 30 ayat (5) huruf c bunyinya menjadi 'khusus untuk perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden',"kata Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat bersama Komisi III DPR, Selasa pagi (9/6/2026).

Ada pun batas usia pensiun untuk anggota Polri dengan pangkat tamtama dan bintara adalah 59 tahun, sementara untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi adalah 60 tahun.

Eddy, sapaan akrab Wamenkum Edward, menjelaskan bahwa pembedaan batas usia pensiun ini untuk menjaga motivasi dan regenerasi personel. Menurut dia, jika usia pensiun disamaratakan, perkembangan di tubuh Polri akan terganggu.

2. Polisi Aktif di Jabatan Sipil

RUU Polri memasukkan pengaturan mengenai penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Dalam Pasal 28A ayat (1) dinyatakan, anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Ada pun jabatan di luar organisasi yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian tersebut merupakan jabatan manajerial atau non-manajerial pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di tiga bidang.

Ketiga bidang dimaksud, antara lain, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; serta penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A ayat (2).

Pengaturan ini memedomani putusan Mahkamah Konstitusi 223/PUU-XXIII/2025 yang memerintahkan bahwa jabatan sipil yang ada sangkut pautnya dengan kepolisian perlu diatur secara jelas dalam undang-undang.

3. Syarat menjadi Polisi Tidak Berubah

Syarat pendidikan untuk menjadi polisi tidak berubah, yakni tetap minimal berijazah SMA/sederajat.

Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen. Pol. Agus Nugroho dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (8/6), menjelaskan syarat tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi internal Polri. Syarat minimal SMA ini diperuntukkan bagi pembentukan bintara.

Di dalam rapat, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan sempat menyoroti diskursus yang berkembang di masyarakat agar syarat pendidikan minimal ditingkatkan menjadi minimal sarjana (S-1).

Mengenai hal itu, Agus mengatakan bahwa Polri tetap mengakomodasi jenjang pendidikan S-1 sebagai syarat untuk mengikuti pembentukan perwira pada Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.

4. Penguatan Kompolnas

RUU Polri mengatur secara jelas bahwa keanggotaan Kompolnas diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatan anggota Kompolnas disepakati menjadi empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode.

Kedua beleid ini sebelumnya tidak diatur dalam UU Polri.(liputan6).

]]> Tue, 09 Jun 2026 16:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Belasan-Paket-Sabu-Diamankan-Saat-Penggerebekan-di-Rumah-Kontrakan-Sei-Arang-

RENGAT-Aparat Kepolisian Polsek Seberida mengamankan tiga orang saat penggerebekan di salah satu rumah kontrakan yang berlokasi di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Selain mengamankan tiga orang, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak belasan paket. 

Kronologi pengungkapan ini diterangkan oleh Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra, melalui Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran. Seperti yang dijelaskannya, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat.

Misran menjelaskan bahwa salah satu rumah kontrakan diinformasikan menjadi tempat transaksi narkoba. 

"Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolsek Seberida dengan memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan," ujarnya. Hasilnya, pada Minggu (7/6/2026) tepatnya pukul 16.30 WIB, tim menggrebek rumah kontrakan di Sei Arang. 

Saat petugas tiba di lokasi, seorang pria yang diketahui berinisial RG langsung melarikan diri ke arah belakang rumah. Meski sempat dilakukan pengejaran, pria tersebut berhasil lolos dari kejaran petugas.

Dalam pelariannya, RG diduga membuang sebuah kotak rokok berwarna kuning. Saat diperiksa, petugas menemukan dua paket kecil yang diduga berisi sabu dibungkus tisu putih di dalam kotak rokok tersebut.

Tidak jauh dari lokasi penemuan itu, petugas kembali menemukan satu bungkus plastik bening berisi 15 paket kecil yang juga diduga berisi narkotika jenis sabu.

Selain mengamankan barang bukti, petugas juga berhasil mengamankan tiga orang yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, yakni HS alias Hari, AD alias Amad dan DN alias Doni.

Dari hasil pemeriksaan awal, Hari  diduga berperan membantu membagi atau mengemas sabu milik RG menjadi beberapa paket kecil siap edar.

Petugas juga menemukan satu unit timbangan digital yang saat itu berada di dekat Hari. Berdasarkan pengakuannya, timbangan tersebut digunakan untuk membantu proses pengemasan sabu bersama RG.

Sementara itu, dari tas kecil milik Doni, petugas menemukan satu paket kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,11 gram. Dari pengakuan yang bersangkutan, paket tersebut merupakan milik Doni dan Amad.

Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 17 paket kecil sabu dengan berat kotor sekitar 2,30 gram, satu paket kecil sabu lainnya dengan berat kotor 0,11 gram, timbangan digital, kaca pirek, alat bantu berupa selang pipet berbentuk sendok, bong, beberapa unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aktivitas pelaku. 

Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberida untuk melakukan proses penyelidikan. (Tribunpekanbaru) 

]]> Tue, 09 Jun 2026 15:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Dikirimkan-berita-Puspen-TNI--Terima-kasih-atas-bantuannya-

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Presiden RI melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pengangkatan pejabat tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menyukseskan program-program strategis nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Foto : BPMI Setpres

#tniprima

#tnirakyat

#indonesiaemas2045

 

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

]]> Tue, 09 Jun 2026 15:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Di-Depan-Mahasiswa-UIR-Polda-Riau-Paparkan-Green-Policing-Lawan-Karhutla

PEKANBARU - Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi persoalan berulang di Provinsi Riau, Mahasiswa Fakultas Hukum Pecinta Alam (Mafakumpala) Universitas Islam Riau (UIR) menggelar seminar lingkungan bertajuk "Hukum di Atas Bara: Mengupas Penegakan Hukum Karhutla dan Peran Mahasiswa", Selasa (9/6/26).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 3 Fakultas Hukum UIR tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, aparat penegak hukum, hingga aktivis lingkungan. Seminar ini menjadi ruang diskusi strategis dalam membahas tantangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla serta peran generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UIR yang diwakili oleh Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Mafakumpala yang mengangkat isu lingkungan sebagai tema utama seminar.

Menurutnya, persoalan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan.

"Universitas Islam Riau menyambut baik kegiatan ini. Seminar ini sangat relevan karena membahas penegakan hukum terhadap karhutla yang selama ini menjadi persoalan serius di Riau. Kami berharap mahasiswa dapat menjadi agen-agen perubahan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan serta mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan," ujarnya saat membuka acara secara simbolis.

Sementara itu, Sri Arlina, selaku Pembina Mafakumpala yang juga merupakan dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UIR, berharap kegiatan tersebut mampu menambah wawasan peserta mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap persoalan lingkungan yang kita hadapi bersama," katanya.

Dalam sesi pemaparan materi, AKBP D. Marpaung, yang mewakili Polda Riau sebagai Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas), menegaskan bahwa upaya penyelamatan lingkungan harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan hukum dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan pendekatan Green Policing yang saat ini terus dikembangkan oleh Polda Riau.

"Perbaikan lingkungan harus dilakukan melalui langkah-langkah nyata. Selain penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, kita juga harus melakukan pemulihan lingkungan yang telah terdampak. Itulah sebenarnya konsep Green Policing, yaitu bagaimana hukum dan upaya pelestarian lingkungan berjalan beriringan," jelasnya.

Dari kalangan organisasi lingkungan, Ahlul Fadli, Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, menyoroti perlunya langkah cepat dan tegas dari pemerintah dalam menangani kasus karhutla yang terus berulang setiap tahun.

Ia menilai lambannya penanganan dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun ekosistem.

"Kami meminta pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam menangani kasus karhutla agar tidak semakin meluas. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Karhutla merupakan bencana buatan yang terus berulang dan tidak boleh dibiarkan terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban hukum," tegasnya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta yang berasal dari mahasiswa, akademisi, dan pegiat lingkungan. Beragam isu mulai dari efektivitas penegakan hukum, pencegahan karhutla, hingga peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan menjadi topik yang dibahas dalam sesi tanya jawab.

Ketua Mafakumpala UIR, Ilham Ardian, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat dan kolaboratif yang dilakukan seluruh pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Menurutnya, upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan saat ini harus terus diperkuat agar tidak lagi terjadi praktik pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan.

"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dalam penanganan karhutla di Riau. Harapan kami, ke depan tidak ada lagi pembakaran hutan maupun lahan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup," ujar Ketua Mapala Riau.

Ia menambahkan, kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama. Selain mencegah kerusakan lingkungan, berbagai upaya pemulihan kawasan yang terdampak juga perlu menjadi perhatian utama demi menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang.

"Pelestarian lingkungan tidak cukup hanya dengan mencegah kerusakan, tetapi juga harus diiringi dengan langkah nyata untuk memulihkan kawasan yang telah terdampak. Kesadaran kolektif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian alam Riau," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai komitmen Polda Riau dalam menjaga lingkungan patut diapresiasi. Tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, kepolisian juga aktif mengedepankan program pelestarian lingkungan melalui Green Policing yang digagas Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan.

"Kami melihat Polda Riau tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong pelestarian lingkungan. Program Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau menjadi langkah positif yang layak didukung seluruh elemen masyarakat sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan mencegah terulangnya karhutla di masa mendatang," tutupnya. (rtc).

]]> Tue, 09 Jun 2026 15:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Sukseskan-Ketahanan-Pangan--Polsek-Rengat-Barat-Inhu-Monitoring-Peternakan-Masyarakat

RENGAT-Guna menyukseskan Program Asta Cita Presiden RI Tentang Ketahanan Pangan, Polsek Rengat Barat Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui Bhabinkamtibmas menggelar monitoring peternakan masyarakat dan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di wilayah Kecamatan Rengat Barat.

“Dalam monitoring ini juga dilakukan edukasi kepada peternak mengenai pentingnya meningkatkan populasi ternak, menjaga kualitas bibit, memperbaiki manajemen pakan, serta memperhatikan kesehatan hewan ternak,” ujar Kompol Amriadi Kapolsek Rengat Barat, Senin (8/6/26) melalui selulernya.

Monitoring peternakan masyarakat ini dilakukan terhadap peternakan kambing di Desa Sungai Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Inhu yang dilakukan Bhabinkamtibmas Aipda Niko Rozadin di kandang seluas 2,5 meter X 8 meter milik peternak Saiful, dengan jumlah ternak sebanyak 12 ekor yang terdiri dari 2 ekor kambing dewasa indukan, 6 ekor kambing betina dan 4 ekor anak kambing.

“Peternak juga didorong untuk mulai mengadopsi teknologi dan pola peternakan modern guna meningkatkan produktivitas usaha. Penguatan kelompok peternak dan dukungan terhadap program makanan bergizi gratis turut menjadi bagian dari pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan motivasi agar masyarakat terus mengembangkan usaha pangan mandiri demi menjaga ketersediaan pangan di tingkat desa,” ungkapnya.

Selain monitoring peternakan masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Sialang Dua Dahan dan Desa Rantau Bakung juga melakukan Monitoring Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat, Inhu di lahan seluas 5000 meter persegi dengan jenis tanaman holtikultura jagung manis dan timun milik petani Fajar Ramadan.

“Dari hasil monitoring diketahui bahwa perkembangan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Rengat Barat berjalan dengan baik. Program peternakan dan pertanian masyarakat menunjukkan kondisi yang cukup baik serta memiliki potensi mendukung peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkanya, keterlibatan personel Polri dalam berbagai kegiatan ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus upaya mendorong masyarakat agar semakin produktif dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.

"Kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas di lapangan merupakan bentuk sinergi bersama masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui pendampingan, sambang, monitoring maupun koordinasi dengan kelompok tani dan peternak, diharapkan sektor pangan di Inhu semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,"(rtc).

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Breaking-News--Karhutla-di-Rupat-Sudah-Padam--Luas-Lahan-Terbakar-8-Hektare---

BENGKALIS - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Rupat tepatnya Kelurahan Tanjung Kapal sudah padam secara menyeluruh.

Kapolres Bengkalis AKPB Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Rupat AKP Faisal kepada tribunpekanbaru.com, Selasa (9/6/2026) mengatakan upaya pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar tujuh hari.

Pemadaman melibatkan tim gabungan Polri, TNI, BPBD dan Mangala Agni serta perusahaan dan stakeholder terkait lainnya. 

Saat ini, kondisi Karhutla mulai terkendali setelah guyuran hujan dengan intensitas sedang terjadi pada hari Minggu kemarin.

Setelah guyuran hujan tersebut, Senin kemarin bekas lahan terbakar masih mengeluarkan asap.

"Petugas gabungan kemarin sudah melakukan pendinginan di spot spot asap yang timbul, pagi tadi dilakukan patroli kondisi sudah padam," ungkap Kapolsek.

Meskipun api sudah padam, tim gabungan penanganan Karhutla Rupat masih terus melakukan patroli. Memastikan titik tidak kembali muncul di bekal lokasi terbakar.

Terkait luasan lahan yang terbakar, menurut Kapolsek sekitar delapan hektare.

Lahan yang terbakar merupakan lahan vegetasi akasia liar dan pohon karet yang berada diantara sepadan PT SRL dan PT Priatama dan masih masuk wilayah Kelurahan Tanjung Kapal.

"Saat pemadaman kemarin memang sempat terkendala sumber air yang sulit di dapat. Karena berada jauh dari kanal yang ada di sana, namun tim berupaya mencari sumber air terdekat," jelasnya.

Tim gabungan juga kemarin melakukan penyekatan api agar tidak meluas dan pembuatan embung serta kanal air. Upaya ini dibantu dengan menggunakan alat berat perusahaan sebanyak satu unit. 

"Upaya pemadaman juga sempat mendapatkan bantuan udara melalui waterbombing BPBD Riau," tambahnya.

Polsek Bantan juga masih melakunan penyelidikan terkait penyebab Karhutla di Rupat tersebut. "Terkait penyebab Kabakaran masih dalam proses penyelidikan," tambahnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bengkalis Rony Afriadi membenarkan kondisi Karhutla sudah berhasil dikendalikan. Tim BPBD Bengkalis masih terus melakukan pemantauan bekas lahan terbakar.

'Sudah tidak ada kegiatan pemadaman dan pendinginan lagi di lokasi. Namun kita masih terus lakukan pemantauan bekas lahan yang terbakar," jelasnya.

Tim bantuan petugas dari Mangala Agni juga sudah meninggal lokasi. Mereka  sudah kembali ke posko masing masing di Siak dan Jambi.

"Pantauan pagi dari aplikasi, Karhutla di Bengkalis sudah Nihil. Bekas lahan terbakar terpantau sudah hijau tidak lagi merah,(tribunpekanbaru).

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Edison-dan-3-Orang-Lainnya-Tersangka-Suap-dan-Gratifikasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka seusai melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT). Selain Edison, tiga orang lainnya juga turut ditetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci siapa tiga orang lain yang ditetapkan tersangka. Namun, kata Budi, pihak-pihak itu datang dari penyelenggara negara dan juga swasta.

"Dari empat pihak yang ditetapkan tersangka, ada dari sisi penyelenggara negara, ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah Bupati (ditetapkan tersangka)," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/6/2026).

Budi mengatakan, perkara dugaan rasuah yang menjerat Edison dan tiga orang lain itu berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, KPK juga menjerat mereka dengan dugaan gratifikasi.

"Terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi," kata Budi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto/Jonathan Simanjuntak

KPK bakal melakukan konferensi pers terkait konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka pada Selasa (9/6/2026) sore.

Sebelumnya, Edison tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (9/6/2026) pukul 08.51 WIB. Edison langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan keterangan apa pun ke awak media.(okezone).

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Prabowo-Lanjutkan-Efisiensi-Anggaran-Sampai-2027

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan belanja negara pada 2027 berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu tertera dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing anggaran. Tujuannya agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, efektivitas subsidi dan perlindungan sosial akan terus didorong dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial dan subsidi secara bertahap diarahkan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN). Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat," ucap Purbaya.

Selain itu, Purbaya menyebut sinergi antar program perlindungan sosial dari berbagai K/L terus diperkuat agar intervensi yang dilakukan semakin terpadu, saling melengkapi dan mampu memberikan dampak lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, aktivitas belanja pusat dan daerah terus ditingkatkan melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Langkah ini diarahkan agar belanja daerah semakin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

"Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis," (detik.com)

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Pasca-Karhutla--Polsek-Tanah-Putih-Pasang-Police-Line-dan-Lakukan-Penyelidikan

TANAHPUTIH-Sebagai tindak lanjut pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Polsek Tanah Putih melakukan pemasangan garis polisi (police line) serta spanduk pemberitahuan bahwa lokasi tersebut berada dalam proses penyelidikan.Senin(8/6/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Kapolsek Tanah Putih, Kompol Y. Yudi Indranaldi, yang diwakili oleh Panit I Binmas IPTU Lasben Siregar bersama personel Polsek Tanah Putih di lokasi lahan yang terdampak kebakaran.

Pemasangan police line dan spanduk dilakukan sebagai langkah pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mencegah adanya aktivitas yang dapat menghilangkan barang bukti maupun menghambat proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Iptu Lasben Siregar menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus Karhutla yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tanah Putih.

"Lokasi yang terbakar saat ini telah dipasang tanda bahwa areal tersebut sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak memasuki atau melakukan aktivitas di area tersebut tanpa izin petugas," ujarnya.

Selain melakukan pemasangan spanduk dan police line, personel juga melakukan pendataan serta pengumpulan informasi terkait penyebab terjadinya kebakaran lahan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya Karhutla.

Kapolsek Tanah Putih melalui Iptu Lasben Siregar juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain berpotensi menimbulkan bencana lingkungan, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Polsek Tanah Putih berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kecamatan Tanah Putih, khususnya menjelang musim kemarau.(rtc).

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/BGN-Cari-Dana-di-Luar-APBN-untuk-MBG-di-Daerah-3T

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Langkah ini dilakukan agar perluasan program tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nanik mengatakan BGN tengah mengkaji berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah 3T. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan BUMN."Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya," kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/6/2026).

Selain menggandeng BUMN, BGN juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi melalui investasi pembangunan dapur MBG di daerah yang belum terjangkau program tersebut. Menurut Nanik, skema pendanaan lain seperti hibah dari luar negeri juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan program.

"Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi," jelasnya.

Nanik menilai keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan fasilitas MBG di daerah 3T merupakan langkah yang memungkinkan dilakukan, terutama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dimiliki banyak korporasi.

"Masa sih bikin dapur (MBG) untuk masyarakat di situ nggak mau? Kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang," sambung Nanik.

Siap Gandeng Kantin Sekolah

Dia menyampaikan bahwa siswa sekolah penerima MBG di daerah 3T tak sebanyak di kota-kota besar. Nanik mencontohkan sekolah di Raja Ampat, Papua yang hanya memiliki 114 murid.

Nanik menyebut daerah tersebut memiliki dapur umum milik PT Pertamina. Nantinya, BGN akan bekerja sama dengan dapur umum tersebut untuk terlibat dalam program MBG.

"Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya sedikit seperti di Raja Ampat, di situ ada saya di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Ya kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada alternatif-alternatif tidak harus membangun dapur baru di 3T," tutur Nanik.

Terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG, Nanik menuturkan hal ini sebagai bentuk alternatif agar tak membuat dapur baru di daerah terpencil. Namun, Nanik mengatakan wacana tersebut masih tahap pembahasan.

"Masih kita lihat. Jadi misalnya begini, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok, di Lombok Barat. Saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan juga. Jadi kantin ini salah satu alternatif," (liputan6)

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/RUU-Polri-Resmi-Disahkan-Menjadi-Undang-Undang

Jakarta - DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mulanya, Dasco mempersilakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk menyampaikan laporan hasil rapat tingkat I RUU Polri."Apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" kata Dasco.

"Setuju," jawab peserta sidang, palu pengedahan diketuk.

Kesepakatan Pemerintah dan DPR

Sebelumnya, Pemerintah dan Komisi III DPR sepakat membawa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna DPR. Kesepakatan itu diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri, Selasa (9/6/2026) pagi.

"Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?" ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Berdasarkan penugasan oleh Pimpinan DPR RI dan secara khusus oleh Komisi III DPR RI melalui rapat kerja tanggal 25 Mei 2026, Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah yang berjumlah 112 DIM," kata Habiburokhman.

112 DIM tersebut terdiri atas 32 DIM tetap, 36 DIM redaksional, 12 DIM substansi, 24 DIM dihapus, dan delapan DIM substansi baru.

"Dalam perkembangannya Panja telah menerapkan metode untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembahasan melalui klasterisasi atau klasifikasi jenis atau pokok pembahasan," kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengklaim, Panja dan pemerintah telah berhasil menuntaskan seluruh pembahasan DIM sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Oleh sebab itu, Panja dan Pemerintah telah berhasil, telah berhasil menyelesaikan seluruh DIM yang disesuaikan dengan koridor ketentuan perundang-undangan,"(liputan6).

]]> Tue, 09 Jun 2026 11:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Pria-di-Kampar-Rekayasa-Perampokan--Uang-dari-Bos-Habis-untuk-Judol-

KAMPAR-Judi online (judol) menjadi pemicu pria ini merekayasa perampokan. Berpura-pura menjadi korban, ternyata ia sendiri pelakunya.

Kepolisian Resor (Polres) Kampar mengungkap motif perampokan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, Jumat (5/6/2026). Pria bernama Ilham, 30 tahun, telah diamankan. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kampar, AKP. I Gede Yoga Eka Pranata mengatakan bahwa Ilham awalnya melaporkan pencurian dengan kekerasan (curas) yang dialaminya.

Dalam laporan itu, ia mengaku disekap di gudang penampungan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang disebut dengan peron tempatnya bekerja. Pelaku dilaporkan lebih dari satu orang. 

Unit Reskrim Kepolisian Sektor (Polsek) XIII Koto Kampar kemudian menindaklanjuti laporan itu. Tim penyidik merekonstruksi kejadian di lokasi.

"Kejanggalan muncul saat tim penyidik melakukan rekonstruksi," ungkapnya kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (9/6/2026).

Berawal dari kejanggalan tersebut, penyidik mendalami keterangan dari Ilham. Akhirnya terungkap bahwa perampokan itu adalah rekayasa. 

"Pelapor menjadi terlapor karena memberi keterangan palsu di hadapan penyidik kepolisian," ungkapnya. 

Uang sebanyak Rp72 juta yang dilaporkan telah dirampok, juga fiktif. Itu hanya karangan. 

Menurut Yoga, uang itu dari bos Ilham untuk membeli berondolan kelapa sawit. Ia mengungkap, nyatanya uang itu sudah habis. 

"Uang tersebut telah habis digunakan oleh terlapor untuk kepentingan pribadi dan judi online," ungkapnya. Laporan curas itu direkayasa untuk mengelabui bos. 

Ditanya pelaku lain yang diduga disuruh melakukan perampokan itu, ia belum memberi keterangan rinci. "Sedang didalami,"(tribunpekanbaru).

]]> Tue, 09 Jun 2026 11:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polisi-Tangkap-Pria-Koboi-yang-Acungkan-Pistol-di-Kemacetan-Jalan-Lintas-Rohil-Riau

PEKANBARU-Polisi menangkap pria yang viral di media sosial, setelah aksi koboinya menenteng dan mengacungkan senjata menyerupai pistol saat terjadi kemacetan di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara (Sumut), Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Pria tersebut diketahui berinisial AGK. Ia diamankan polisi pada Senin (8/6/2026) sekitar pukul 17.39 WIB di Kilometer 9, Kelurahan Air Kulim, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Sebelumnya, video aksi AGK viral di media sosial. 

Dalam rekaman video tersebut, AKG yang mengenakan kaos putih-merah dan celana pendek, terlihat mendatangi sebuah kendaraan sambil membawa benda menyerupai senjata api.

Ia kemudian terlibat adu mulut dengan seorang pengendara di tengah kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Simpang Bukit Timah, Kelurahan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih.

Kasat Reskrim Polres Rohil AKP Kris Tofel mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (7/6/2026) kemarin, sekitar pukul 15.30 WIB.

"Yang bersangkutan sudah berhasil diamankan oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) RAGA Satreskrim Polres Rohil. Peristiwa terjadi saat terjadi antrean kendaraan akibat sistem buka-tutup jalan di lokasi," kata AKP Kris Tofel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AGK mengaku telah menunggu sekitar 30 menit dalam antrean kendaraan.

Saat itu, sebuah mobil dari arah belakang diduga memotong antrean dan membuat jalur baru.

Merasa kesal, AGK turun dari kendaraannya dan menghentikan mobil tersebut. 

Ia menegur pengemudi agar tidak memotong antrean karena dapat memperparah kemacetan.

"Menurut keterangan yang bersangkutan, dia menegur kendaraan yang memotong antrean karena khawatir menambah kemacetan. Namun terjadi cekcok dan ada penyampaian yang dianggap tidak tepat sehingga yang bersangkutan terpancing emosi," ujar Kris Tofel.

Dalam kondisi emosi, AGK kemudian mengambil pistol jenis glock airsoft gun yang disimpannya di dalam kendaraan dan memperlihatkannya saat terjadi perselisihan.

Dari hasil pendalaman sementara, polisi memastikan benda yang dibawa AGK bukan senjata api asli, melainkan airsoft gun yang biasa digunakan untuk olahraga menembak.

"Yang bersangkutan merupakan anggota Perbakin. Senjata yang digunakan adalah pistol jenis glock airsoft gun yang digunakan untuk olahraga menembak dan diperoleh melalui sesama anggota Perbakin," jelas AKP Kris Tofel.

Meski demikian, polisi tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait tindakan yang dilakukan AGK karena telah menimbulkan keresahan masyarakat dan viral di media sosial.

Saat ini, AGK beserta barang bukti airsoft gun telah diamankan di Polres Rokan Hilir untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri saat menghadapi persoalan di jalan raya dan tidak menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang dapat membahayakan atau mengintimidasi pengguna jalan lainnya.(tribunpekanbaru)

]]> Tue, 09 Jun 2026 10:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/TNI-AU-Gelar-Latihan-Reksa-Siaga-2026--Uji-Pemulihan-Bandara-Pascabencana

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo membuka Latihan Kesiagaan II Kodau I "Reksa Siaga" Tahun Anggaran 2026 dari Ruang Rapat Suryadarma Markas Komando Daerah Udara I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026).

Latihan tersebut digelar untuk mengukur kesiapan operasional jajaran Komando Daerah Udara I (Kodau I) dalam mendukung pelaksanaan operasi udara, termasuk menghadapi situasi darurat dan kontinjensi.

Pangkoopsudnas menegaskan bahwa Kodau I sebagai unsur pelaksana operasi Koopsudnas harus memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, adaptif, dan mampu merespons berbagai kondisi yang berkembang.

"Melalui latihan ini, akan diuji kemampuan dalam melaksanakan proses perencanaan, pengambilan keputusan militer, koordinasi lintas satuan, serta penyelenggaraan operasi secara terpadu," tegas Pangkoopsudnas.

Simulasikan Pemulihan Bandara Terdampak BencanaLatihan Reksa Siaga 2026 melibatkan ratusan personel serta puluhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari sejumlah satuan udara TNI AU.

Satuan yang terlibat antara lain Skadron Udara 8 dengan helikopter EC-725/H225M Caracal, Skadron Udara 31 menggunakan pesawat C-130 Hercules, Skadron Udara 5 dengan pesawat pengintai Boeing B-737 Surveillance, serta Skadron Udara 7 yang mengoperasikan helikopter EC-120B Colibri.

Selain itu, turut dilibatkan Skadron Udara 51 dengan pesawat tanpa awak ANKA, Skadron Udara 2 menggunakan pesawat CN-295, Skadron Udara 6 dengan helikopter NAS-332 Super Puma, serta personel Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat).

Upacara pembukaan latihan turut dihadiri Kaskoopsudnas, Panglima Kodau I, unsur Kolat, pejabat Kodau I, serta seluruh pelaku dan pendukung latihan yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.(merdeka.com).

]]> Tue, 09 Jun 2026 10:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/2-Pihak-Swasta-Ditahan-KPK--Peran-Aktor-Lain-dalam-Kasus-Kuota-Haji-Tambahan-Makin-Terungkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota tambahan haji. Keduanya adalah Ismail Adham (ISM), Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba (ASR), Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengungkapkan, ISM dan ASR bersama Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) serta sejumlah pihak lainnya diduga melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA).

Pertemuan tersebut diduga bertujuan untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi batas ketentuan 8 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan FHM selaku Dewan Pembina Forum Sathu serta pihak-pihak lainnya, melakukan pertemuan dengan YCQ (eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) dan IAA (Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku eks staf khusus YCQ) dengan maksud untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (8/6/2026).

"Hingga dalam prosesnya dilakukan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50% - 50%," imbuh Taufik.

Diduga Atur Distribusi Kuota Haji Khusus

Menurut Taufik, ISM dan ASR bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama diduga berperan dalam pengaturan pengisian kuota tambahan haji khusus. Kuota tersebut disebut dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), NRA Group, maupun Asosiasi Kesthuri.

Melalui skema tersebut, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi memperoleh kuota tambahan haji khusus dengan percepatan keberangkatan T-0 atau tanpa masa tunggu antrean.

Aliran Dana dan Keuntungan yang Diduga Diperoleh

KPK menduga pengaturan kuota tersebut tidak dilakukan secara cuma-cuma. ISM disebut memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak, di antaranya kepada IAA sebesar USD 30.000.

Selain itu, ISM juga diduga menyerahkan uang kepada Hilman Latief (HL) selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama sebesar USD 5.000 dan 16.000 riyal Saudi, serta kepada Rizky Fisa Abadi, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Haji Khusus, sebesar USD 10.000.

"Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar," ujar Taufik.

Sementara itu, tersangka ASR diduga memberikan uang kepada IAA dengan total mencapai USD 406.000 sebagai imbalan atas pemberian kuota haji khusus bagi delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan pihaknya.

Dari skema tersebut, ASR diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp40,8 miliar.

Taufik menyebut penerimaan uang oleh IAA dan HL diduga berkaitan dengan posisi mereka sebagai pihak yang merepresentasikan Menteri Agama saat itu.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu (merdeka.com).

]]> Tue, 09 Jun 2026 09:08:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Buku--quot-Presiden-Solusi-quot--Diluncurkan--Ulas-108-Kebijakan-Prabowo-dalam-18-Bulan

Presiden Prabowo Subianto dalam 18 bulan masa kepemimpinannya telah menghadirkan berbagai macam solusi atas problem yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal itu dituangkan dalam buku berjudul "Presiden Solusi" yang merangkum 108 problem dan solusi, seperti persoalan kelangkaan LPG hingga pupuk.

Buku tersebut mengulas pendekatan problem solving Prabowo dalam menjawab berbagai persoalan bangsa di bidang pangan, energi, pendidikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Buku ini ditulis langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Analisis Data Strategis, Agung Gumilar Saputra.

"Menuju Bapak Transformasi Bangsa itu, rekam jejaknya, titik-titiknya itu kita catat di buku Presiden Solusi ini. Jadi solusi-solusi ini ada 108, nanti terus akan bertambah. Karena ini kan baru sekitar 1,5 tahun (masa jabatan Presiden Prabowo), kita sangat yakin bahwa ini akan terus bertambah," kata Qodari dikutip dari siaran pers, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, berbagai solusi yang telah dihadirkan Presiden Prabowo merupakan bagian dari proses transformasi bangsa yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Akumulasi dari Presiden Solusi itu, akumulasi dari PS, ujungnya adalah SP, Satrio Piningit yang akan membuat kondisi Indonesia menjadi lebih baik," ujarnya.

Latar Belakang Dibuatnya Buku

Sementara itu, Dirgayuza menceritakan salah satu latar belakang penyusunan buku Presiden Solusi yang diawali dengan upaya memetakan berbagai kebijakan dan langkah penyelesaian masalah yang telah dilakukan Prabowo sejak awal masa pemerintahan.

"Jadi kami mencoba memetakan dan ternyata ada 108 solusi yang sudah dihadirkan oleh Bapak Presiden," tutur Dirgayuza.

Dia menilai, salah satu karakter utama kepemimpinan Presiden Prabowo adalah dorongan untuk menghadirkan solusi secara cepat karena kebutuhan masyarakat tidak dapat ditunda.

"Bapak Presiden kita merasa semua harus di-deliver secepat-cepatnya. Karena rakyat enggak bisa menunggu, rakyat membutuhkan makan hari ini, rakyat membutuhkan pupuk hari ini, rakyat membutuhkan kemudahan hari ini juga. Sekolah-sekolah perlu di-deliver secepat mungkin," jelas Dirgayuza.

Menurut dia, prinsip tersebut menjadi salah satu alasan mengapa dalam waktu relatif singkat berbagai kebijakan dan inovasi publik dapat segera direalisasikan.

"Itu menjawab kenapa baru 18 bulan dan sudah begitu banyak solusi yang bisa dilakukan," ucap dia.

Mengapa Buku?

Dirgayuza menambahkan, format buku dipilih karena banyaknya inovasi kebijakan publik yang telah dijalankan Presiden Prabowo.

Di sisi lain, informasi yang beredar di media sosial dinilai belum mampu menggambarkan secara utuh berbagai program dan solusi yang telah dilaksanakan pemerintah.

"Saking banyaknya inovasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan kapasitas media sosial yang semakin hari semakin sempit dari sisi apa yang bisa disampaikan, publik ini sepertinya lost track. Bahkan mungkin pejabat-pejabat di lingkungan kabinet pun lost track Bapak Presiden sudah melakukan apa saja," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa buku tersebut disusun dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat luas, tanpa membahas teori-teori kebijakan publik yang rumit.

"Jadi kami mencoba menyampaikan ini semudah mungkin di dalam buku ini, ini bukan buku kebijakan publik. Tidak ada teori-teori di sini. Langsung apa yang dipermasalahkan dan apa yang disolusikan oleh Presiden satu per satu, before-afternya, dan juga data-data statistiknya,(merdeka.com).

]]> Tue, 09 Jun 2026 08:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/BGN-Siapkan-Refocusing-MBG--Bantuan-Akan-Diprioritaskan-untuk-yang-Lebih-Membutuhkan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan pihaknya tengah melakukan peninjauan ulang atau refocusing terhadap sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah perubahan cakupan penerima, termasuk kemungkinan sekolah-sekolah tidak lagi menjadi kelompok prioritas dalam program tersebut guna menyesuaikan kebutuhan dan efektivitas penyaluran manfaat.

"Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," kata Nanik usai dilantik menjadi Kepala BGN di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, BGN akan memfokuskan pemberian MBG untuk anak-anak dan penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan intervensi gizi. Untuk itu, Nanik akan menghitung ulang jumlah penerima manfaat MBG.

"Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh (MBG)," jelasnya.

BGN Akan Fokus Melakukan Efisiensi Anggaran

Selain itu, Nanik menekankan BGN akan fokus melakukan efisiensi anggaran agar tak membebani keuangan negara. Kendati begitu, dia memastikan efisiensi tersebut tak mengurangi kebutuhan gizi para penerima manfaat MBG.

Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan BGN saat ini yakni, dengan menghentikan sementara pembangunan SPPG atau dapur baru MBG. BGN juga akan memperbaiki tata kelola 27.877 dapur MBG yangbada saat ini.

"Kita akan tata apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan? Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya," tutur Nanik.

Dapur MBG

Menurut dia, saat ini dapur MBG terlalu menumpuk di Pulau Jawa. Untuk itu, BGN akan melakukan evaluasi jumlah dapur MBG di setiap provinsi sesuai kebutuhan.

"Jadi kita mau nata, misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa," pungkas dia

"Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," (merdeka.com).

]]> Tue, 09 Jun 2026 08:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Korban-Hanyut-Saat-Memancing-di-Sungai-Kampar-Ditemukan-Meninggal-Dunia

BANGKINANG-Korban hanyut di Sungai Kampar tepatnnya di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Senin (8/6/2026) sekitar pukul 18.08 Wib tadi. Diketahui korban atas nama Cepi Ahmad Munawar (34), warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Penemuan korban menjadi akhir dari operasi pencarian yang melibatkan personel Polsek Kampar, BPBD Kabupaten Kampar, Damkar dan Penyelamatan, aparat desa, serta masyarakat setempat yang sejak siang berjibaku menyusuri derasnya arus Sungai Kampar.

Kapolsek Kampar AKP Asdisyah Mursyid yang ikut turun langsung memantau dan mengoordinasikan jalannya pencarian korban kepada wartawan menjelaskan bahwa korban ditemukan sekitar 4 kilometer dari titik awal tenggelam, setelah tim gabungan melakukan pencarian secara menyeluruh di beberapa titik yang diduga menjadi jalur hanyut korban.

Asdisyah menjelaskan, bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat korban bersama dua rekannya tengah memancing di tepian Sungai Kampar. Setelah berpindah lokasi, korban bersama seorang rekannya memutuskan untuk berenang. Namun tanpa disadari, keduanya masuk ke area sungai yang memiliki kedalaman cukup dalam dengan arus yang kuat.

Salah seorang rekan korban berhasil menyelamatkan diri ke tepian sungai, sementara korban terbawa arus dan sempat meminta pertolongan sebelum akhirnya tenggelam. Mendapat laporan dari masyarakat, Polsek Kampar langsung bergerak cepat mengamankan lokasi kejadian, mengumpulkan keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan tim penyelamat untuk melakukan pencarian.

Kapolsek Kampar ini mengungkapkan, keberhasilan menemukan korban tidak terlepas dari sinergitas seluruh unsur yang terlibat. Polsek Kampar bersama BPBD, Damkar, bhabinsa dan Penyelamatan Kabupaten Kampar, pemerintah desa, serta masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan dalam menghadapi musibah kemanusiaan.

Kapolsek Kampar juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai, terutama pada lokasi yang belum diketahui kondisi arus dan kedalamannya.

"Kami mengajak masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan. Jangan mengambil risiko saat berenang atau beraktivitas di sungai yang memiliki arus deras. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali,(rtc).

]]> Tue, 09 Jun 2026 08:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Kapolsek-Kompol-Yudi-Indranaldi-Berikan-Penyuluhan-Bahaya-Narkoba-kepada-Pelajar-SMKN-1-Tanah-Putih

TANAH PUTIH-Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, Kapolsek Tanah Putih, Kompol Y. Yudi Indranaldi, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar di SMK Negeri 1 Tanah Putih, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut berlangsung di lingkungan SMKN 1 Tanah Putih, Jalan Tambusai, Kelurahan Sediginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan diikuti oleh kepala sekolah, para guru, serta seluruh siswa-siswi SMKN 1 Tanah Putih.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala SMKN 1 Tanah Putih, Mardiana, S.Pd., bersama jajaran tenaga pendidik yang menyambut baik pelaksanaan penyuluhan sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter dan perlindungan pelajar dari ancaman narkotika.

Dalam penyampaiannya, KOMPOL Y. Yudi Indranaldi menjelaskan bahwa remaja dan pelajar merupakan kelompok yang rentan menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif melalui edukasi dan penyuluhan agar para pelajar memahami dampak buruk penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan, masa depan, serta kehidupan sosial mereka.

“Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap para pelajar memiliki pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba sehingga mampu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif,” ujar Kapolsek.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat merusak masa depan bangsa.

Selain memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkotika dan dampaknya, para pelajar juga diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

Melalui kegiatan ini, Polsek Tanah Putih berharap dapat membangun kesadaran kolektif di kalangan pelajar untuk menjauhi narkoba serta menjadi agen perubahan yang mampu mengajak teman sebaya untuk hidup sehat dan produktif.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga selesai, serta mendapat antusiasme tinggi dari para peserta yang hadir.(rtc).

]]> Tue, 09 Jun 2026 08:28:00 +0700