https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 14 Jul 2026 10:53:17 +0700 Tue, 14 Jul 2026 10:53:17 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Politik/Pemprov-Riau-Janjikan-Pengelolaan-APBD-2025-Lebih-Transparan-dan-Tepat-Sasaran

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

Penyampaian jawaban pemerintah daerah ini menjadi tonggak penting dalam proses pembahasan regulasi tersebut. Momen ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berwibawa di Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi yang hadir mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Riau memberikan apresiasi tinggi atas berbagai pandangan, saran, kritik, maupun masukan dari seluruh fraksi dewan. Ia menilai dinamika tersebut sangat krusial sebagai bahan evaluasi dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan masa depan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Riau atas pandangan, saran, kritik, dan masukan yang telah disampaikan. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan manfaat APBD bagi masyarakat Riau," ujar Syahrial.

Fokus pada Manfaat Nyata Masyarakat

Lebih lanjut, pemerintah daerah berjanji akan terus meningkatkan kualitas perencanaan hingga pengawasan program pembangunan. Tujuannya jelas, agar serapan APBD berjalan lebih efektif dan tepat sasaran menyentuh akar permasalahan di tengah masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan dan pengawasan, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," urainya.

Berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan oleh wakil rakyat akan diserap sebagai bahan penyempurnaan kebijakan. Dengan demikian, setiap program yang digulirkan benar-benar mampu membawa perubahan positif.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi menyebut bahwa penjelasan pemerintah daerah akan menjadi landasan pembahasan lebih mendalam. Tahapan ini harus dilewati sebelum Ranperda Pertanggungjawaban APBD tersebut resmi disahkan.

"DPRD Provinsi Riau mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Kami berharap seluruh jawaban dan penjelasan tersebut menjadi dasar untuk semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,"(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Bawa-Bantal-Alas-Duduk--Mantan-Menag-Yaqut-Kembali-Diperiksa-KPK-Usai-Pembantaran

JAKARTA - Penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 terus bergulir. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik usai masa pembantarannya selesai.

Yaqut tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2026), pukul 09.08 WIB. Dalam kedatangannya, ia terlihat mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol, serta membawa bantal untuk alas duduk.

Tidak banyak pernyataan yang dilontarkan saat memasuki area pemeriksaan.

"Nanti ya setelah ini ya, bismilah bismilah. Semoga kebenaran terungkap," ujar Yaqut singkat kepada awak media.

Riwayat Medis dan Empat Tersangka

Sebelumnya, masa penahanan tersangka sempat ditangguhkan karena alasan medis. Ia dibantarkan sejak Rabu (24/6) akibat mengalami gangguan pencernaan, yang memaksanya menjalani tindakan operasi pada Senin (29/6).

Dalam pusaran kasus ini, penyidik sudah menetapkan empat tersangka yang saat ini semuanya sudah ditahan. Keempat nama tersebut meliputi:

* Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ)

* Mantan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA)

* Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham (ISM)

* Ketum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR)

Jejak Aliran Dana Haji

Kasus ini menyoroti indikasi suap dalam pengaturan kuota keberangkatan. KPK menduga Ismail dan Asrul memberikan uang kepada Yaqut selaku mantan Menag melalui perantara, yakni Gus Alex.

Berdasarkan temuan awal, Ismail diduga kuat telah memberikan uang kepada Gus Alex senilai USD 30 ribu. Selain itu, Ismail juga disebut menyerahkan uang kepada Mantan Dirjen PHU Kemenag tahun 2024, Hilman Latief (HL), dengan nilai mencapai USD 5.000.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/BP3MI-Riau-Pulangkan-Belasan-Pekerja-Migran-Korban-Penyelundupan-di-Dumai

DUMAI - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau mengambil langkah cepat memfasilitasi pemulangan 11 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Belasan pekerja tersebut merupakan korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang berhasil diselamatkan oleh jajaran Satpolairud Polres Dumai di wilayah pesisir kota setempat.

Tindakan penyelamatan ini berawal dari hasil penyelidikan aparat kepolisian yang berujung pada penemuan para korban. Mereka diamankan di kawasan Pesisir Pantai Besilam Baru, Jalan Parit Bumi, Kelurahan Besilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

"Sebelas PMI tersebut diserahkan personel Satpolairud Polres Dumai kepada P4MI Dumai, Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 23.50 WIB," urai Kepala BP3MI Riau, Harold Hamonangan, Selasa (14/7/2026).

Fokus utama pihak berwenang adalah memastikan pemulihan kondisi para pekerja sebelum mengembalikan mereka ke keluarga. Negara memastikan seluruh korban mendapatkan hak pelindungan sosial dan transportasi yang layak untuk kembali ke lingkungan asalnya.

"BP3MI Riau bersama P4MI Dumai memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi pemulangan para PMI ke daerah asal masing-masing," jelasnya.

Berdasarkan pendataan, para korban berasal dari lintas provinsi, meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Seluruhnya dipulangkan menggunakan jalur darat setelah proses penanganan dari pihak berwenang rampung.

Dua warga Kabupaten Rokan Hilir dipulangkan menggunakan Bus Kubu Lestari Makmur. Lima orang asal Aceh diberangkatkan menumpangi Bus Makmur via Medan. Sementara itu, satu warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan satu warga Cilacap, Jawa Tengah menaiki Bus ALS.

"Sedangkan dua PMI asal Jambi diberangkatkan menggunakan bus dan travel menuju daerah asalnya,"(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Momen-Kapolri-Temui-Panglima-TNI--Ada-Pesan-Penting-di-Baliknya

Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri, bersama dengan para Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Markas Besar TNI yang terletak di Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Senin, 13 Juli 2026.

Pertemuan ini diadakan sebagai respons terhadap arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI dan Polri untuk terus memperkuat soliditas di antara mereka."Tentunya menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI-Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Yang tentunya, kita memiliki kewajiban untuk terus terjaga agar TNI-Polri tetap solid," kata Listyo dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa kerjasama yang erat antara TNI dan Polri merupakan elemen fundamental dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Karena ini adalah kunci utama agar negara kita, sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," jelas Listyo.

Ia juga memberikan peringatan mengenai adanya pihak-pihak yang berusaha untuk merusak hubungan antara TNI dan Polri, yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

"Jadi di kesempatan ini, tentunya kami bersama para pejabat utama dalam hal ini akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas dengan TNIl," kata Listyo.

Ia juga membuka kesempatan untuk komunikasi yang lebih baik, agar setiap isu yang muncul dapat dibahas bersama demi menjaga keharmonisan antara kedua institusi tersebut.

"Dan tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," tutur Listyo.Mereka yang HadirKedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI yang didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta sejumlah pejabat utama Mabes TNI lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri hadir bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kalemdiklat Polri Komjen RZ Panca Putra, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, dan Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Turut mendampingi Kapolri, antara lain Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadivkum Polri Irjen Agus Nugroho, Kadivhubinter Polri Irjen Amur Chandra Juli Buana, Kakorlantas Polri Irjen Wibowo, Kadensus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Waastamaops Kapolri Irjen Laksana, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen M. Nazly Harahap, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen R. Firdaus Kurniawan, Kapusjarah Polri Brigjen Abas Basuni, serta pejabat utama Polri lainnya.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/DPR-Terima-Masukan-soal-RUU-Hukum-Perdata-Internasional-dari-Peradi-Profesional

Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional) pimpinan Harris Arthur Hedar membahas dan memberikan masukan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) yang saat ini digodok DPR.

Masukan itu disampaikan PERADI Profesional dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 13 Juli 2026.Ketua Umum PERADI Profesional Harris Arthur Hedar mendorong adanya antisipasi atas hubungan hukum lintas negara yang semakin kompleks di dalam pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI). Dia menambahkan, pentingnya aturan yang lebih adaptif terkait hubungan hukum berbasis teknologi.

"Kami memandang RUU HPI merupakan salah satu tonggak penting dalam pembaharuan sejarah hukum internasional Indonesia di tengah meningkatnya mobilisasi manusia, aktivitas investasi asing, perdagangan internasional, transaksi digital, arbitrase internasional, perlindungan aset lintas negara hingga perkembangan teknologi global. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan satu sistem hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak," ujar Harris.

Oleh sebab itu, lanjut dia, PERADI Profesional menyambut baik inisiatif DPR dalam menyusun RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai bagian dari upaya untuk menyusun sistem hukum nasional.

"Baik yang modern, responsif, adaptif, dalam menghadapi perkembangan global, namun tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan nasional Indonesia," kata Harris.Persoalan Hukum Perdata

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini mengakui, selama ini, berbagai persoalan hukum perdata internasional masih tersebar dalam ragam ketentuan, yurisprudensi, maupun praktik peradilan.

Kondisi tersebut, kata dia, juga menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai kompetensi keadilan, pilihan hukum, pilihan forum, pengakuan putusan asing, hingga pelaksanaan putusan internasional.

"Atas dasar itulah, semua masukan yang kami sampaikan merupakan hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif yang dilakukan oleh tim PERADI Profesional, dengan memperhatikan hukum nasional, praktik peradilan, hukum perbandingan, dan berbagai instrumen hukum internasional yang relevan," pungkas Harris.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional Yuhelson menyampaikan sejumlah rekomendasi dari pihaknya terkait dengan penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI).

"Rekomendasi pertama ialah untuk memperluas ruang lingkup UU HPI agar mengakomodasi praktik hukum di masa depan. Rekomendasi kami adalah ingin memperluas ruang lingkup UU HPI agar mengakomodasi praktik hukum yang berkembang di masa depan. Konkritnya, dalam Pasal 4 ayat 2, bentuk usulannya itu penambahan," terang Yuhelson.Rekomendasi Selanjutnya

Selanjutnya, kata Yuhelson, PERADI Profesional merekomendasikan, adanya penegasan hubungan antara choice of law, choice of forum, dan yurisdiksi Indonesia di dalam RUU HPI. Dia merasa, hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum sebagai objektif atas terciptanya HPI tersebut.

"Kami merekomendasikan agar parameter tersebut mencakup adanya kaidah dalam UU tersebut, Pancasila, UUD 1945, atau hukum yang memaksa, hak konstitusional warga negara, dan kepentingan nasional," tutur dia.

Lebih jauh, Yuhelson menyebut, PERADI Profesional turut memberikan rekomendasi soal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Dia melihat, di dalam RUU maupun naskah akademik, belum mengatur secara rinci mengenai prosedur, batas waktu, maupun ruang lingkup pemeriksaan hakim.

"Untuk itu rekomendasi kami, kalau bisa diatur secara rinci tentang persyaratan, tata cara, dan jangka waktu pemeriksaan, serta ruang lingkup penilaian hakim dan alasan penolakan atas putusan pengadilan asing," kata dia.

Rekomendasi selanjutnya, sambung Yuhelson, adalah tentang kerja sama peradilan internasional. Di dalam RUU maupun naskah akademik, PERADI Profesional melihat bahwa ketentuan bantuan dari otoritas asing dan masih bersifat umum,

"Pandangan dari PERADI Profesional, praktik ini membutuhkan prosedur yang jelas, mengenai pertukaran informasi, alat bukti, maupun pemeriksaan saksi," ucap dia.

"Ini adalah hal-hal konkret dan praktis yang kami alami dan semoga bisa diakomodir di dalam RUU HPI. Untuk itu, di dalam rekomendasi yang kami sampaikan, ingin menambahkan mengenai pengaturan mekanisme kerja sama pengadilan lintas negara beserta hukum pelaksanaannya," sambung Yuhelson.Rekomendasi Harmonisasi

Menurut Yuhelson, rekomendasi selanjutnya adalah soal harmonisasi dengan perundang-undangan nasional. Dia mengatakan, dalam RUU maupun naskah akademik, PERADI Profesional melihat hubungan antara RUU dengan berbagai UU sektoral belum dijelaskan secara komprehensif.

"Untuk itu, kami merekomendasikan harmonisasi dengan KUH Perdata, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, UU Penyelesaian Sengketa maupun UU Jabatan Notaris, UU Kepailitan, dan UU Administrasi Kependudukan. Karena UU ini lah yang menjadi kaitan pelaksanaan HPI," beber dia.

Yuhelson menambahkan, rekomendasi selanjutnya adalah soal harmonisasi dengan konvensi internasional. Dalam pandangan PERADI Profesional harmonisasi ini diperlukan guna mempertahankan hukum nasional demi kepentingan Indonesia.

"Rekomendasi kami adalah penerapan hukum internasional tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum nasional dan tetap berpedoman pada pancasila dan UUD 1945," kata dia.

Terakhir, Yuhelson mengingatkan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum (aph) di dalam RUU HPI. Pasalnya, kata dia, di dalam RUU maupun naskah akademik, PERADI Profesional melihat belum ada tentang penguatan kapasitas kelembagaan.

"Untuk itu pandangan kami, keberhasilan dari implementasi perundang-undangan sangat bergantung pada kompetensi dari hakim, advokat, panitera, notaris, dan profesi-profesi hukum lainnya,"(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polsek-Minas-Bekuk-Pencuri-Mobil-Penjual-Cendol-di-Selensen

SIAK - Jajaran Polsek Minas berhasil mengungkap kasus pencurian mobil dan menangkap tersangka yang sempat buron melintasi tiga provinsi. Pelaku diringkus di kawasan Selensen, Kabupaten Indragiri Hilir usai membawa kabur kendaraan milik seorang pedagang kecil di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan kerugian mencapai seratus juta rupiah.

Pengejaran panjang kepolisian ini bermula dari laporan korban, Ratna Yulia yang kehilangan sarana utamanya mencari nafkah, Selasa (30/6/2026). Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lintas Minas-Perawang Kilometer 1, tepatnya kawasan Simpang Empat By Pass PT PHR Minas.

"Begitu menerima laporan dari korban, saya langsung memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim opsnal untuk melakukan penyelidikan secara maksimal. Berbekal hasil olah TKP, keterangan saksi, serta informasi yang berkembang, tim melakukan pengejaran hingga ke beberapa provinsi sebelum akhirnya pelaku berhasil diamankan di wilayah Selensen, Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Kapolsek Minas, Syahrizal, SH MH MSi.

Insiden bermula ketika korban sedang berjualan es cendol dan memarkirkan mobil Daihatsu Sigra 1.2 X MT bernomor polisi BM 1684 SX di dekat tempat usahanya. Kunci kendaraan saat itu diletakkan di atas etalase dagangan. Sekitar pukul 13.30 WIB, seorang pria datang membawa karung berisi barang bekas dan sempat berbincang menanyakan lokasi pengepul.

Sekitar pukul 15.00 WIB, korban meninggalkan dagangannya sejenak untuk membeli permen di warung seberang jalan. Waktu yang singkat tersebut dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur mobil korban.

Menanggapi musibah yang menimpa warga, kepolisian langsung bergerak cepat mengumpulkan petunjuk di tempat kejadian. Tim menemukan jejak pelarian tersangka, Roni Sanjaya melintasi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, hingga ke Provinsi Lampung. Berkat kegigihan petugas, pelarian pria berusia 35 tahun asal Kecamatan Lubuk Dalam tersebut harus berakhir saat ia kembali masuk ke wilayah Riau.

"Walaupun pelaku terus berpindah-pindah lokasi, anggota kami tidak menyerah. Berkat koordinasi, informasi dari masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, pelaku akhirnya berhasil kami amankan berikut barang bukti kendaraan yang dicuri," urai Syahrizal.

Keberhasilan kepolisian ini menjadi langkah penting bagi pemulihan ekonomi korban yang sangat bergantung pada kendaraan tersebut untuk usahanya. Saat ini, tersangka beserta barang bukti berupa mobil, STNK, BPKB, dan telepon seluler telah diamankan. Hasil tes urine turut mengungkap fakta bahwa pelaku positif mengonsumsi narkotika jenis sabu.

"Saat ini tersangka telah diamankan di Polsek Minas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga akan melengkapi berkas perkara, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegasnya.

Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat menggunakan Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses hukum terus berjalan guna memberikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat luas.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Gelar-Musprov-2026--FASI-Riau-Bidik-Peningkatan-Prestasi-Atlet-Dirgantara

PEKANBARU - Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Provinsi Riau menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Musprov) 2026 di Hotel Batiqa Pekanbaru, Senin (13/7/2026). Agenda utama kegiatan ini adalah menetapkan arah kebijakan organisasi dan memilih jajaran pengurus baru periode 2026�"2030 untuk memajukan olahraga dirgantara di Bumi Lancang Kuning.

Ketua Harian FASI Provinsi Riau, Kolonel Tek Fana, MHan mengawali rangkaian acara dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ia memaparkan pencapaian program kerja dan kondisi keuangan selama periode 2022�"2026 sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas organisasi. Laporan ini menjadi landasan evaluasi untuk merancang langkah strategis di masa mendatang.

Ketua Umum FASI Riau, Marsma TNI Abdul Haris, MMPol MMOAS menegaskan pentingnya peran federasi sebagai penggerak utama dalam mencetak atlet berprestasi. Komandan Lanud Roesmin Nurjadin tersebut meminta seluruh anggota merespons dinamika perkembangan zaman dengan cepat.

"FASI harus terus adaptif, inovatif, dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman," tegasnya.

Abdul mengajak seluruh pengurus dan anggota komunitas untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta membangun kerja sama tim yang tangguh. Organisasi turut memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus demisioner periode 2022�"2026 atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini.

Kepengurusan yang baru diharapkan mampu membawa semangat baru, inovasi, dan komitmen tinggi untuk mengangkat eksistensi federasi di tingkat nasional maupun internasional. Rangkaian kegiatan berlanjut dengan sesi diskusi antar cabang olahraga dirgantara yang mencakup aeromodelling, paramotor, terjun payung, paralayang, gantole, hingga pengembangan komunitas drone.

Seluruh peserta kemudian beralih ke agenda puncak berupa pemilihan pengurus masa bakti 2026-2030, penyerahan laporan pertanggungjawaban, dan pembacaan notulen periode sebelumnya.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/DJP-Riau-Gandeng-IKTS-Perkuat-Kesadaran-Pajak--UMKM-Tetap-Dapat-Insentif

PEKANBARU �" Dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat ketahanan fiskal melalui perluasan basis pajak terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satunya datang dari Ikatan Keluarga Tionghoa Selatpanjang (IKTS) yang menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di Provinsi Riau.

Komitmen tersebut disampaikan saat Forum Silaturahmi dan Konsultasi Publik yang diselenggarakan Kanwil DJP Riau di Aula Hang Tuah, Lantai 4 Kanwil DJP Riau, Senin (13/7/2026).Forum yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026 itu mengangkat tema "Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global" dan diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan.

Dalam forum tersebut, IKTS diwakili Ketua Harian Nata Hedy Nyo bersama Bendahara I Duni Kartono.

Ketua Harian IKTS, Nata Hedy Nyo menilai, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang semakin kuat."Sebagai Ketua Harian IKTS, saya sangat mengapresiasi undangan dari Kanwil DJP Riau. Acara ini menegaskan pentingnya perluasan basis pajak sebagai strategi ketahanan fiskal di tengah dinamika global," ujar Nata Hedy Nyo.

"Melalui forum ini, IKTS siap berkomitmen untuk terus bersinergi, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kesadaran perpajakan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh, khususnya di wilayah Provinsi Riau," sambungnya.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, mengatakan forum konsultasi publik menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan perpajakan agar semakin responsif, adil, dan berkelanjutan.Menurutnya, strategi perluasan basis pajak tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dilakukan dengan pendekatan yang humanis melalui pelibatan pelaku ekonomi informal dan ekosistem digital tanpa menambah beban wajib pajak yang selama ini telah patuh.

Pemerintah juga tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas bebas pajak, sedangkan pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen.

Forum yang dipandu moderator Saifuddin itu dihadiri 56 peserta yang mewakili ekosistem Kementerian Keuangan Satu Riau, pemerintah daerah, akademisi, media massa, hingga praktisi akuntan publik.

Sejumlah narasumber turut memaparkan strategi memperkuat ketahanan fiskal daerah dari berbagai perspektif.

Akademisi Unri, Dr Dahlan Tampubolon mengungkapkan, struktur ekonomi Riau masih didominasi sektor kelapa sawit dan pertambangan yang mencapai sekitar 74 persen.

Karena itu, pemerintah daerah didorong menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui sektor properti komersial, periklanan digital, industri perhotelan, perdagangan digital, hingga pemanfaatan alat perekam transaksi secara real-time.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Riau, Masuri, memperkenalkan gagasan "Lima Modal Pembangunan" yang menitikberatkan pada penyederhanaan administrasi bagi pelaku usaha baru, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta penyediaan pelatihan pembukuan keuangan secara gratis untuk meningkatkan daya saing usaha.

Di sisi lain, Kepala Kanwil DJPb Riau, Adnan Wimbyarto, menjelaskan pentingnya peran institusinya sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA).

Ia mengingatkan, kondisi fiskal Riau masih bergantung sekitar 76 persen pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Karena itu, menurutnya, penguatan integrasi data ekonomi lintas instansi menjadi langkah penting untuk membangun kapasitas perpajakan daerah (local taxing power) yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, Kanwil DJP Riau optimistis reformasi perpajakan di Provinsi Riau dapat berjalan secara inklusif, harmonis, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah.(halloriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Sertijab-di-Polda-Riau--Irjen-Herry-Heryawan-Rotasi-Kabid-Humas-dan-Empat-Kapolres

PEKANBARU �" Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dua Pejabat Utama (PJU) dan empat Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di lingkungan Polda Riau, Senin (13/7/2026).

Upacara berlangsung di Aula Tribrata Lantai 5 Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru, dan dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, para pejabat utama Polda Riau, para Kapolres jajaran, serta Bhayangkari.

Dalam prosesi tersebut, jabatan Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Riau diserahterimakan dari Kombes Pol Wimboko kepada Kombes Pol Dwi Mulyanto. Sementara itu, jabatan Kabid Humas Polda Riau diserahkan dari Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad kepada Kombes Pol Akmadi.Selain itu, rotasi juga dilakukan terhadap empat Kapolres, yakni:

Kapolres Dumai, dari AKBP Angga Febrian Herlambang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan.

Kapolres Rokan Hilir, dari AKBP Isa Imam Syahroni kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Kapolres Kepulauan Meranti, dari AKBP Aldi Alfa Faroqi kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Kapolres Indragiri Hilir, dari AKBP Farouk Oktora kepada AKBP Donny Eko Listianto.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, sekaligus keberlanjutan amanah dan tanggung jawab dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," ujar Herry.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama bertugas di Polda Riau.

Sementara kepada pejabat yang baru dilantik, Kapolda meminta agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah, serta melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan."Terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Kepada para pejabat baru, selamat mengemban amanah. Segera kenali wilayah, pahami masyarakat, dan lanjutkan setiap hal baik yang telah dibangun," pesannya.

Mengakhiri arahannya, Kapolda menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

"Jabatan boleh berganti, tetapi pengabdian kepada masyarakat harus terus berlanjut," tegasnya.

Rotasi pejabat ini diharapkan semakin memperkuat kinerja organisasi Polri, khususnya Polda Riau, dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Provinsi Riau.(halloriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Usai-Jadi-Tersangka-OTT--Rumah-dan-Kantor-Kadishub-Siak-Digeledah-Polisi

SIAK �" Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak menggeledah rumah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Siak, Junaidi, di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Senin (13/7/2026) sore.

Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Junaidi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Siak.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, buku rekening bank, kartu ATM, telepon genggam, serta berbagai berkas lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.Beberapa boks berisi dokumen tampak dibawa keluar dari rumah tersangka. Proses penggeledahan juga menjadi perhatian warga sekitar, sementara sebuah minibus yang digunakan tim penyidik terlihat terparkir di halaman rumah.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kasat Reskrim AKP Dr. Raja Kosmos P mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.

"Kita amankan benda yang tidak bergerak, seperti buku rekening, handphone dan berkas lainnya," kata Raja Kosmos kepada wartawan usai penggeledahan.Ia menjelaskan, penggeledahan berlangsung sesuai prosedur hukum dengan disaksikan istri tersangka dan Ketua RT setempat.

Selain rumah pribadi tersangka, penyidik juga menggeledah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Siak yang berada di Gedung Pelabuhan Lasdap, Jalan Sultan Ismail, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak.

Dari kantor tersebut, penyidik turut memeriksa dan mengamankan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.Menurut Raja Kosmos, penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan mengungkap fakta maupun pihak lain yang terkait.

"Iya, ini pengembangan OTT dan lainnya. Intinya masih terus kita kembangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Junaidi ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT pada Jumat (10/7/2026).

Dalam perkara tersebut, ia diduga meminta uang sebesar Rp25 juta kepada Direktur CV Shift of Marine, perusahaan pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air rute Mengkapan�"Teluk Lanus Tahun Anggaran 2026.

Permintaan itu diduga disampaikan setelah perusahaan mencairkan uang muka proyek senilai Rp165 juta.

Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, uang yang akhirnya diterima tersangka sebesar Rp15 juta. Uang tersebut diamankan penyidik saat operasi tangkap tangan bersama sejumlah barang bukti lainnya.

Atas dugaan perbuatannya, Junaidi dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(halloriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/13-Pemerkosa-Gadis-Sampang-Sudah-Ditangkap--14-Pelaku-Resmi-Jadi-DPO--

Sampang - Polisi kembali menangkap satu pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur. Total sudah ada 13 pelaku yang kini berhasil diamankan.

"Benar, ada satu tersangka yang kami amankan," kata Kapolres Sampang AKBP Hartono dilansir detikJatim, Selasa (14/7/2026).

Hartono mengatakan satu tersangka baru itu ditangkap pada Minggu (12/7) malam. Penangkapan itu dilakukan di area alun-alun Trunojoyo Sampang.

"Tersangka berinisial W (17) ditangkap saat berada di alun alun sekitaran penjual makanan," ujar Hartono.

Pemerkosaan terhadap korban diketahui dilakukan oleh 27 orang. Polisi kini telah menetapkan 14 pelaku lainnya yang masih buron masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Sebanyak 14 sisanya telah kami tetapkan sebagai DPO. Mohon doanya kami bisa segera mengamankan semua pelaku, sehingga dapat memberikan efek jera," (detik.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Saling-Sapa-dan-Puji-Antara-Jaksa-Agung-dan-Kapolri--

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Keduanya saling menyapa dan memuji dalam pertemuan itu.

Dirangkum detikcom, Senin (13/7/2026), Sigit datang ke Kejagung setelah lebih dulu bersilaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI. Jenderal Sigit dan rombongan kemudian tiba di Gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.17 WIB.

Jaksa Agung ST Burhanuddin tampak menyambut hangat kehadiran Kapolri dan jajaran. Kapolri didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kalemdiklat Polri Komjen RZ Panca Putra, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Hadir pula Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadivkum Polri Irjen Agus Nugroho, Kadivhubinter Polri Irjen Amur Chandra Juli Buana, Kakorlantas Polri Irjen Wibowo, Kadensus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Waastamaops Kapolri Irjen Laksana, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen M Nazly Harahap, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen R Firdaus Kurniawan, Kapusjarah Polri Brigjen Abas Basuni dan lainnya.

Saling Sapa dan Puji

Jaksa Agung dan Kapolri kemudian menggelar konferensi pers bersama usai pertemuan. Burhanuddin menyebut Sigit sebagai sahabatnya.

"Sore ini alhamdulillah saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari Kepolisian," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan kedatangan Sigit dan jajaran Polri bukan hal baru. Dia mengatakan tak ada persaingan di antara dua institusi penegak hukum tersebut.

"Ini adalah bukan program baru, ini program lama. Kemudian, kami juga, saya dengan Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus. Tidak. Sejak dulu sudah mengenal secara pribadi beliau. Kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri," ujarnya.

Dia mengatakan silaturahmi tersebut hal biasa. Dia mengatakan pertemuan ini bukan karena ada masalah.

"Jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin. Ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan. Kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan," ujarnya.

Kapolri Jenderal Sigit kemudian menyapa Burhanuddin dengan sebutan kakak asuh. Dia bersyukur dan merasa terhormat bisa diterima ST Burhanuddin.

"Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin," ujarnya.

Dia mengatakan ada sejumlah hal yang dibahas dengan Burhanuddin. Dia mengatakan Kejagung dan Polri merupakan kesatuan dalam penegakan hukum.

"Ke depan, antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem, criminal justice system, ini terus kita perkuat," ujarnya.

Sigit mengatakan sinergi terus diperkuat. Dia mengatakan sosialisasi KUHAP baru juga terus dilakukan bersama.

"Ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHAP baru yang tentunya kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan, tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan kita perkuat," ujarnya.

Tegaskan Hubungan Solid

Jenderal Sigit menegaskan hubungan antara Kejagung dan Polri solid. Dia mengatakan tak ada masalah antara kedua institusi tersebut.

"Saya pastikan di sini apalagi kita hadir bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adhyaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri," kata Sigit.

"Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini," tegasnya.

Dia mengatakan banyak program pemerintah yang dikawal oleh polisi dan jaksa. Dia mengatakan hal itu ditujukan agar program pemerintah dapat berjalan lancar dan masyarakat menerima manfaat yang maksimal.

Sigit menegaskan komitmennya untuk terus menjaga silaturahmi dan sinergisitas hingga ke tingkat daerah. Hal ini dilakukan demi mengawal program-program pemerintah.

"Kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik," tuturnya.

"Dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergisitas yang lebih kuat. Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi Kejaksaan dan Kepolisian," sambung Sigit.

Bakal Gelar Program Bersama

Kapolri menyebut hubungan Polri dan Kejagung solid dalam pelayanan dan penegakan hukum. Sigit mengatakan ada rencana pendidikan bersama penyidik Polri dan Kejagung.

"Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan, tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan Polri khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik," kata Sigit.

Kerja sama Polri dan Kejagung ini termasuk untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Sigit menegaskan hubungan Polri dan Kejagung bersinergi dan kolaboratif.

"Di satu sisi dengan sinergi dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi Kejaksaan dan Kepolisian ini tentunya diharapkan oleh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan," ujarnya.

"Yang jelas kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar, dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada. Mungkin itu yang akan terus kami laksanakan bersama dengan Pak Jaksa Agung untuk program-program kita ke depan," ujar Sigit.

Burhanuddin mengatakan sinergi jaksa dan polisi merupakan keharusan. Contohnya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi akan diteruskan oleh jaksa dalam tahap penuntutan.

"Saya menambahkan bahwa begini adik-adik, sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi,"(detik.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kepala-SPPG-Gantung-Diri-di-Parkiran-Mal--Operasional-Dapur-Disetop-Sementara

Kepala SPPG Ranca Mulya 2 di Kabupaten Bandung berinisial SF meninggal dunia dengan cara gantung diri di lantai 12 sebuah mal di Kota Bandung. Akibat kejadian itu, operasional dapur SPPG dihentikan sementara waktu.

"Ini libur, diliburkan. Nah kebetulan kemarin ada dari BGN langsung, dari KPPG datang ke sini, ya kita dianjurkan buat off dulu sementara karena ya mungkin Kepala SPPG-nya juga belum ada," kata Mitra Dapur SPPG Ranca Mulya 2, Fajri, ketika ditemui pada Senin (13/7).Fajri menyebut operasional SPPG Ranca Mulya 2 dihentikan sementara karena mesti menunggu terlebih dahulu Kepala SPPG yang akan menggantikan posisi SF. Diketahui, total terdapat 2.625 penerima manfaat dari Dapur SPPG Ranca Mulya yang terdiri dari Posyandu hingga sekolah setingkat TK, SD, dan SMP.

"Karena itu kan istilahnya mah harus ada approval Kepala SPPG, dana pencairan segala macam ya," ucap dia.Perubahan Perilaku SF

Fajri menambahkan SF mulai bekerja sebagai Kepala SPPG Ranca Mulya 2 sejak September 2025 lalu. Dia menilai kinerja SF selama menjabat begitu baik. Tak ada masalah yang terjadi.

"Alhamdulillah selama pendistribusian bisa didistribusikan dengan baik lah gitu program ini," ucap dia.

Akan tetapi, Fajri menyebut perilaku SF tiba-tiba saja berubah sejak tiga bulan lalu. SF jadi sulit diajak untuk berkomunikasi dan terkesan menutup diri. Namun, saat ditanya, SF mengaku tak sedang mengalami masalah apa pun.

"Mungkin selama tiga bulan ke belakang, jadi agak beda gitu sifatnya. Beda tuh agak tertutup lah. Ditanya juga enggak ada komunikasi apa-apa gitu," ungkap dia.

Terakhir kali, Fajri bertemu dengan SF pada Kamis (9/7) lalu. SF terlihat semakin menutup diri. Dia pun mengaku syok ketika mendengar kabar SF mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.

"Enggak ada komunikasi sama sekali. Nah, jadi pas kemarin terjadi kejadian kayak gitu, ya syok aja. Syok tuh kenapa bisa seperti ini gitu. Padahal di dapur enggak ada masalah apa-apa," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, SF ditemukan gantung diri di tempat parkir lantai 12 sebuah mal di Kota Bandung pada Minggu (12/7). SF sempat meninggalkan sepucuk surat wasiat berisi permintaan maaf kepada keluarga dan rekan kerjanya.

Usai dievakuasi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga. Pihak keluarga pun sudah mengikhlaskan peristiwa itu dan menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kejagung-Hentikan-Pengumpulan-Data-Program-MBG

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah, mengenai penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program makan bergizi gratis (MBG).

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Nomor : B - 3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada Jumat, 10 Juli 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan hal tersebut. Menurutnya, surat tersebut dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data sudah selesai.

"Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data dua kali sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya," kata Anang kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Anang menambahkan, data-data yang telah dikumpulkan akan ditindaklanjuti. Data tersebut akan didalami keterkaitannya dengan para tersangka yang tersandung dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tentunya data dua kali yang sudah terkumpul, yang terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung," kata Anang.

Sebelumnya, Kejagung mengeluarkan surat kami Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tanggal 15 Juni 2026, pada pokoknya memerintahkan para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional.

Surat tersebut berisi perintah untuk menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung RI atas laporan pemberitaan media, yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait kegiatan pengumpulan data dan keterangan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, melalui surat terbaru ini, para Kejati di seluruh Indonesia diminta menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan Program MBG di wilayah hukum masing-masing.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Blak-blakan-Pelaku-Kirim-Ancaman-Bom-ke-SDN-Srengseng-Sawah

Polisi menangkap MY (34), terduga pengirim pesan ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Senin (13/7/2026). Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Pelaku yang melakukan ancaman teror kepada guru dan saksi yang ada di sekolah sudah kami lakukan penangkapan dan kami amankan di Polres Metro Jakarta Selatan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imannuddin, kepada wartawan, Senin (13/7/2026).Iman mengatakan, sejauh ini polisi baru mengamankan satu orang terduga pelaku. Berdasarkan pemeriksaan awal, MY mengaku mengirim ancaman tersebut hanya karena iseng.

"Sementara hasil dari permintaan keterangan yang bersangkutan hanya sifatnya iseng saja. Namun kami tidak percaya begitu saja. Kami masih melakukan pendalaman, termasuk background pelaku," ujarnya.

Polisi masih mendalami keterangan MY untuk memastikan motif di balik aksi tersebut, termasuk menelusuri latar belakangnya. Penyidik juga berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror dalam proses penyelidikan.

"Sedang kami dalami terus. Penyidik terus berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror," kata Iman.

Sebelumnya, aparat memastikan lingkungan SDN Srengseng Sawah 15 dalam kondisi aman setelah melakukan penyisiran selama sekitar empat jam. Sterilisasi dilakukan dengan melibatkan tim Gegana, anjing pelacak K9, serta pemeriksaan rekaman CCTV di area sekolah dan sekitarnya.

Ancaman bom yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp sempat menghentikan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Selama proses sterilisasi berlangsung, seluruh siswa, guru, dan orang tua murid dievakuasi ke luar area sekolah sebagai langkah pengamanan.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Viral-Keributan-Pegawai-Toko-dengan-Remaja-Balap-Liar-di-Jalan-Naga-Sakti-Pekanbaru--Polisi-Beberkan-Duduk-Perkaranya

PEKANBARU - Aksi dugaan pengeroyokan terhadap seorang pegawai toko oleh-oleh di kawasan Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru viral di media sosial, Minggu (12/7/2026). Insiden ini dipicu oleh keributan antara korban dengan sekelompok remaja yang diduga tengah melakukan aksi balap liar di jalanan tersebut.

Kapolsek Binawidya, Kompol Nusirwan mengungkapkan bahwa personel kepolisian sebenarnya telah lebih dahulu melakukan patroli di kawasan Jalan Naga Sakti untuk membubarkan kerumunan remaja yang kerap berkumpul pada sore hari. Petugas juga sudah menyisir sejumlah titik rawan di lokasi tersebut.

"Pada saat itu anggota sudah melakukan patroli, membubarkan mereka, kemudian melakukan sweeping. Namun saat anggota berada di posisi menuju stadion, terjadi keributan antara pegawai toko dengan anak-anak tersebut hingga terjadi perselisihan," jelas Nusirwan, Senin (13/7/2026).

Meski rekaman video keributan tersebut sudah menyebar luas dan menyedot perhatian publik, aparat kepolisian hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari pihak korban maupun saksi di lapangan.

"Kami masih belum menerima laporan. Tetapi apabila ada laporan yang masuk, tentu akan langsung kami tindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Nusirwan mengakui bahwa penanganan aksi balap liar tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak kepolisian semata. Keterbatasan jumlah personel membuat pengawasan melekat secara terus-menerus di satu titik sulit dilakukan, karena para pelaku sering kucing-kucingan dengan petugas.

"Personel kami terbatas. Patroli selalu dilakukan di titik-titik rawan. Tetapi sering kali ketika anggota meninggalkan satu lokasi, mereka kembali berkumpul dan melakukan aksi. Kondisi seperti ini juga tidak hanya terjadi di Jalan Naga Sakti, tetapi di beberapa titik lainnya," urainya.

Oleh karena itu, ia mengajak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pihak kecamatan, kelurahan, hingga organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Dishub untuk ikut turun tangan melakukan pencegahan dini.

"Kami berharap ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik kecamatan, kelurahan maupun dinas terkait. Kalau memang diperlukan, kami siap melakukan patroli bersama sehingga pengawasan bisa lebih maksimal," tambahnya.

Kepolisian tetap berkomitmen mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani kenakalan remaja, namun dipastikan tidak akan ragu mengambil tindakan hukum yang tegas jika terbukti ada unsur pidana. Masyarakat juga diminta segera melapor jika melihat potensi gangguan keamanan.

Desakan Tindakan Tegas dan Penangkapan Pelaku

Keresahan akibat maraknya balap liar ini turut dirasakan oleh warga sekitar. Ridho, seorang mahasiswa Universitas Riau yang menetap di Jalan Bangau menyatakan bahwa aksi ugal-ugalan para remaja tersebut sudah sangat mengancam keselamatan.

"Kalau menurut saya, mereka yang melakukan balap liar sebaiknya ditangkap saja supaya jera. Selain membahayakan diri sendiri, mereka juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar," katanya.

Nada tegas juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif meminta aparat kepolisian untuk memperketat intensitas patroli di Jalan Naga Sakti dan titik rawan lainnya demi mengembalikan rasa aman masyarakat.

"Patroli harus lebih digiatkan, terutama di sekitar lokasi kejadian dan titik-titik lainnya yang rawan," ujarnya.

Syafri pun mendesak agar kasus dugaan kekerasan fisik yang menimpa pekerja toko tersebut segera diusut tuntas hingga tuntas tanpa pembiaran.

"Tangkap pelakunya. Kejadian seperti ini sudah membahayakan orang lain dan tidak boleh dibiarkan,"(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 08:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Bupati-Afni-Buka-MataMuda-MAN-Insan-Cendekia-Siak--144-Siswa-Baru-Mulai-Orientasi

SIAK - Bupati Siak, Afni Zulkifli menghadiri pembukaan Masa Ta'aruf Murid Madrasah (MataMuda) Tahun Ajaran 2026�"2027 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Siak, Senin (13/7/2026). Kehadiran kepala daerah ini menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Siak terhadap penguatan pendidikan unggul yang memadukan kecerdasan intelektual dengan pembinaan karakter.

Mengusung tema "Ubah Mindset, Bangun Disiplin, Raih Prestasi", kegiatan MataMuda ini berlangsung selama empat hari pada 13�"16 Juli 2026. Agenda orientasi tersebut diikuti oleh 144 peserta didik baru yang terdiri atas 72 siswa dan 72 siswi. Seluruh peserta merupakan hasil seleksi nasional yang dilaksanakan secara terbuka melalui materi ujian dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Secara simbolis, Bupati Siak memasangkan tanda peserta kepada perwakilan siswa sebagai penanda dimulainya rangkaian orientasi. Suasana pembukaan juga semakin membanggakan dengan diumumkannya prestasi siswa MAN Insan Cendekia Siak, Rizqi Aditya Siregar yang berhasil lolos sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional. Ia dijadwalkan bertugas pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Apresiasi atas pencapaian ini ditandai pula dengan penyerahan bantuan sponsorship dari PT Bank Riau Kepri Syariah bersama Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp5 juta. Bantuan ini diserahkan untuk mendukung persiapan Rizqi Aditya Siregar sebagai Calon Paskibraka utusan Kabupaten Siak.

Target Generasi Unggul Berdaya Saing Global

Kepala MAN Insan Cendekia Siak, Cholid menyampaikan bahwa peserta didik baru tahun ini merupakan angkatan ke-12 sejak madrasah tersebut pertama kali berdiri. Lembaga pendidikan ini merupakan madrasah unggulan yang berada di bawah pembinaan langsung Kementerian Agama Republik Indonesia.

Saat ini, jaringan sekolah tersebut telah tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia, dan untuk wilayah Provinsi Riau ditempatkan di Kabupaten Siak.

"Target utama kami adalah menyiapkan generasi unggul yang memiliki keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai agama," ujar Cholid.

Pesan Motivasi untuk Siswa Baru

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Siak mengajak seluruh peserta didik untuk menanamkan rasa cinta terhadap daerah tempat mereka menuntut ilmu, mengingat para siswa berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Walaupun kalian berasal dari berbagai daerah, cintailah tempat di mana kalian menimba ilmu. Jadikan Siak sebagai bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk karakter dan masa depan kalian," pesannya.

Afni Zulkifli juga memberikan apresiasi tinggi atas capaian membanggakan yang diraih oleh salah satu anak didik di madrasah tersebut menuju kancah nasional.

"Alhamdulillah, salah satu putra terbaik MAN Insan Cendekia Siak berhasil menorehkan sejarah baru, dari Istana Siak menuju Istana Negara. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi madrasah, masyarakat Siak, dan Provinsi Riau. Semoga menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berprestasi," ungkapnya.

Pemerintah daerah berharap seluruh peserta MataMuda dapat memanfaatkan masa orientasi ini sebagai langkah awal membangun karakter, kedisiplinan, semangat belajar, serta budaya berprestasi. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi bekal kuat selama menempuh pendidikan di MAN Insan Cendekia Siak.

Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh Camat Tualang, pimpinan PT Bank Riau Kepri Syariah, jajaran tenaga pendidik, serta seluruh siswa-siswi MAN Insan Cendekia Siak.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 08:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pasca-Nelayan-Tewas-Diterkam--Warga-Buru-dan-Eksekusi-Buaya-di-Sungai-Rokan

BAGANSIAPIAPI - Keberadaan satwa liar di perairan Sungai Rokan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber kehidupan. Selain digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK), sungai ini merupakan ladang penghidupan utama bagi para nelayan lokal dalam menopang ekonomi keluarga mereka.

Ancaman nyata ini kembali memicu aksi warga setelah peristiwa tragis yang berulang kali menelan korban jiwa. Puncaknya terjadi Senin (6/7/2026), ketika seorang nelayan penjaring ikan bernama Abdul Aziz, usia 43 tahun, warga Dusun Harapan Jadi Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, diterkam oleh predator bergigi tajam tersebut saat sedang beraktivitas di sungai.

Saksi mata yang turut mengevakuasi korban saat kejadian, Elyas Pical, usia 39 tahun, bersama Masri, usia 50 tahun, memberikan petunjuk penting mengenai lokasi serangan. Abdul Aziz sempat diselamatkan oleh warga sekitar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Awal Bros Bagan Batu untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, setelah menjalani opname, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia, Rabu (8/7/2026).

Aksi Perburuan di Lokasi Kejadian

Duka mendalam dan rasa terancam membuat pihak keluarga serta warga Dusun Harapan Jadi Sungai Manasib bergerak cepat. Guna mencegah jatuhnya korban baru di masa mendatang, masyarakat sepakat melakukan penyisiran massal di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan kapal pompong.

Pencarian difokuskan pada titik koordinat tempat korban diterkam. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika warga mendeteksi keberadaan seekor buaya berukuran panjang lebih dari dua meter yang diyakini kuat sebagai pemangsa almarhum. Hewan gladiator tersebut langsung dieksekusi di tempat menggunakan tombak dan parang panjang hingga mati.

"Sungai ini semakin banyak buayanya, dan buaya yang ditemukan adalah pemangsa korban, di sini lokasinya," ungkap seorang warga setempat, Senin (13/7/2026).

Tradisi dan Kewaspadaan Masyarakat Pesisir

Aksi perburuan bersama ini rupanya sudah menjadi bagian dari respon sosial masyarakat yang berdomisili di sepanjang pinggiran Sungai Rokan, seperti di wilayah Bangko Pusako, Rimba Melintang, hingga Teluk Pulau.

"Kebiasaan saja hutang nyawa dibayar nyawa, beberapa hari lah setelah ada kejadian, warga beramai-ramai menyisir sungai mencari buaya tersebut dan membunuhnya," jelas warga lainnya, menceritakan kebiasaan lokal pasca-konflik satwa dan manusia.

Adik korban, Fendi, membenarkan perihal keganasan predator yang kerap mengintai warga tersebut. Menurut kesaksian masyarakat, kawanan buaya di wilayah ini sering terlihat memunculkan diri dan berjemur di pinggiran sungai, siap mengintai calon mangsa yang tengah beraktivitas di dalam air. Meski berhasil melumpuhkan satu ekor predator, masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan penuh saat melaut.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 08:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Trias-Politika--Tiga-Pilar-Kekuasaan-yang--lsquo-Terjebak-rsquo--dalam-Satu-Masalah-Besar--Krisis-Integritas

SEJARAH ketatanegaraan Indonesia mengajarkan satu pelajaran penting: kekuasaan yang terlalu besar di tangan siapa pun selalu menyimpan potensi penyimpangan. Tidak peduli apakah kekuasaan itu berada di tangan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Ketika keseimbangan hilang, yang menjadi korban adalah rakyat dan masa depan bangsa.

Pada masa Orde Baru, kekuasaan eksekutif berdiri begitu tinggi. Dalam pandangan banyak kalangan, lembaga legislatif dan yudikatif belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Kebijakan pemerintah nyaris berjalan mulus, sementara ruang kritik semakin sempit. DPR dianggap hanya menjadi pemberi legitimasi, sedangkan lembaga peradilan dipandang belum sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan.

Namun sejarah tidak pernah diam. Rakyat bergerak, mahasiswa turun ke jalan. Gelombang Reformasi 1998 menjadi bukti bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Ketika suara rakyat tidak lagi didengar, rakyat akan mencari jalannya sendiri.

Orde Baru tumbang, dan Indonesia memasuki babak baru demokrasi. Reformasi kemudian mengubah arah bandul kekuasaan. Legislatif diperkuat. Fungsi pengawasan diperbesar. Harapannya sederhana: jangan ada lagi eksekutif yang terlalu dominan.

Tetapi dalam perjalanan waktu, keseimbangan itu kembali bergeser. Menurut pendapat saya, pada berbagai kesempatan, tarik-menarik politik yang terlalu kuat justru membuat pemerintahan kurang stabil. Pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen perbaikan terkadang berubah menjadi arena pertarungan kepentingan. Energi bangsa habis untuk konflik politik, sementara rakyat menunggu pembangunan, perbaikan, dan perubahan hasil reformasi.

Lalu datang babak berikutnya. Atas nama supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kewenangan lembaga penegak hukum diperkuat. KPK dibentuk sebagai simbol harapan baru bahwa hukum harus berdiri di atas semua golongan.

Tidak ada yang menolak penegakan hukum. Korupsi memang harus diperangi. Namun, penegakan hukum juga harus berjalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Ketika aturan membuka ruang multitafsir, ketika penegakan hukum dipersepsikan berbeda-beda oleh masyarakat, maka kepercayaan publik pun dapat terkikis. Akibatnya banyak penyelenggara negara dari berbagai lembaga�"baik dari eksekutif, legislatif, maupun unsur lainnya�"berhadapan dengan proses hukum.

Pada saat yang sama, muncul pertanyaan publik: apakah sistem ketatanegaraan kita sudah benar-benar menghadirkan keseimbangan antarcabang kekuasaan, atau justru menghadirkan dominasi baru?

Inilah pelajaran terbesar bangsa ini. Persoalan Indonesia bukan terletak pada besarnya kewenangan eksekutif. Bukan pula karena kuatnya legislatif. Dan bukan karena luasnya kewenangan yudikatif. Masalah terbesar kita adalah Krisis Integritas.

Konstitusi sudah mengatur pembagian kekuasaan. Undang-undang telah memberi batas kewenangan. Lembaga negara telah dibentuk dengan fungsinya masing-masing. Tetapi jika integritas ditinggalkan, maka hukum berubah menjadi alat kekuasaan, politik berubah menjadi transaksi kepentingan, dan jabatan berubah menjadi sarana memperkuat kelompok sendiri.

Eksekutif tidak boleh memandang legislatif sebagai lawan. Legislatif tidak boleh menjadikan pengawasan sebagai senjata politik. Yudikatif tidak boleh kehilangan kepercayaan publik karena dipersepsikan tidak independen.

Ketiga pilar negara ini dibangun bukan untuk saling menjatuhkan. Mereka lahir untuk saling menjaga. Bangsa ini tidak membutuhkan lembaga yang saling mengintai untuk mencari kelemahan satu sama lain. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berlomba menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Negara akan kokoh bukan karena satu lembaga lebih kuat daripada yang lain, tapi ketiganya berjalan seimbang dalam koridor konstitusi.

Kekuasaan tanpa pengawasan akan melahirkan kesewenang-wenangan. Pengawasan tanpa tanggung jawab akan melahirkan instabilitas. Penegakan hukum tanpa integritas akan melahirkan ketakutan, bukan keadilan.

Sudah saatnya kita berhenti membangun benteng untuk melindungi kekuasaan. Mari membangun benteng untuk melindungi konstitusi.

Karena sejatinya yang harus menang bukan eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif. Yang harus selalu menjadi pemenang adalah: Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Seluruh Rakyatnya.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 08:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Mitchell-Lee-Baker-Ucap-Sumpah-Setia-Menjadi-WNI-untuk-Bela-Timnas-Indonesia

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menghadiri pengambilan sumpah/janji setia pewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola Mitchell Lee Baker di Selasa Gedung Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Melalui pengambilan sumpah/janji setia ini, Mitchell menanggalkan kewarganegaraan sebelumnya yaitu Australia, untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Penyerang tim sepakbola Georgetown University ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui garis keturunan Indonesia dari kakeknya Han Koen Lie yang lahir di Yogyakarta dan neneknya Li Nio The Lie yang lahir di Semarang.

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Mitchell yang baru saja diambil sumpah dan janji setianya menjadi WNI. Menurut Dirjen, dengan diambil sumpah dan janji setia ini, saudara telah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Proses naturalisasi para atlet ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang olahraga. Atlet yang menjadi WNI harus dapat memberikan dampak positif kepada bangsa indonesia dan kemajuan olahraga Indonesia,” ujar Dirjen Widodo.

Dirjen memaparkan, naturalisasi atlet sepak bola yang baru saja diambil sumpahnya merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan Indonesia pada beberapa agenda besar FIFA. Dengan kehadiran para atlet yang baru dinaturalisasi ini, diyakini tim nasional kita akan lebih kuat dan kompetitif.

“Visi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan sepakbola di asia, tidaklah mustahil. Dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, kita dapat meraih keberhasilan yang begitu telah lama kita nantikan,” kata Dirjen Widodo.

Atas rampungnya naturalisasi ini, Menpora Erick mengucapkan selamat kepada Mitchell Lee Baker yang telah menyandang status WNI. “Selamat ya,” ucap Menpora menyalami pemuda 19 tahun itu seusai acara.

Sebelumnya Menpora Erick menyampaikan, naturalisasi merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Naturalisasi ini terjadi dengan dukungan pihak-pihak terkait, meliputi Komisi XIII DPR RI, dan juga kepengurusan cabang olahraga (cabor).

“Di mana sesuai RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Red.) Bapak Presiden bahwa kita punya target-target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade bahkan juga Piala Dunia. Dengan adanya kerja sama ini, kita terus dorong peningkatan olahraga dan merangkul semua pihak yang bisa mengibarkan bendera Merah Putih," urai Menpora Erick.

Menpora juga menjelaskan, naturalisasi ini juga mengacu pada langkah strategis yang dilakukan negara-negara lain dalam memajukan olahraga. Dalam hal ini, Kemenpora terbuka terhadap pengajuan naturalisasi atlet dari berbagai cabor, bukan hanya sepak bola.

Contohnya cabor renang, melalui Masniari Wolf yang telah mempersembahkan tiga medali emas SEA Games dan Felix Viktor Iberle, keturunan campuran Indonesia dan Jerman, yang telah berkontribusi menyumbangkan medali emas bagi Indonesia.

"Potensi-potensi seperti inilah yang menjadi alasan kami membuka diri terhadap naturalisasi, tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari tingkat akar rumput (grassroots),"(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 08:34:00 +0700