https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 21 Jul 2026 13:40:53 +0700 Tue, 21 Jul 2026 13:40:53 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Abaikan-Rapat-Tahunan--Ratusan-Koperasi-di-Pekanbaru-Segera-Dibubarkan

PEKANBARU - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 1.287 koperasi beroperasi di wilayah tersebut hingga periode Mei 2026. Dari total angka tersebut, ratusan di antaranya kini tengah memasuki proses pembubaran akibat tidak mematuhi aturan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kepala Diskop UKM Kota Pekanbaru, Dr Idrus, MAg merincikan bahwa dari keseluruhan data, terdapat 548 koperasi yang berstatus aktif umum dan 83 koperasi aktif kategori Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Sementara itu, sebanyak 340 koperasi tercatat tidak aktif dan 316 lainnya sedang dalam tahapan pembubaran.

Terkait kepatuhan kelembagaan, baru 180 koperasi yang melaporkan telah menggelar RAT.

"Untuk koperasi umum, yang sudah melaksanakan RAT sebanyak 97, RAT KKMP sebanyak 83," terang Idrus, Selasa (21/7/2026).

Menyikapi rendahnya angka kepatuhan tersebut, ia mengingatkan seluruh pengurus koperasi yang belum menyelenggarakan rapat anggota agar segera melaksanakannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini membawa konsekuensi administrasi yang berdampak pada legalitas lembaga.

"Kepada pengurus koperasi yang belum melaksanakan RAT, supaya cepat melaksanakan RAT. Dalam ketentuannya, berturut-turut tidak melaksanakan RAT, otomatis keberadaan koperasi itu sudah gugur," tegasnya.

Kewajiban RAT ini secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 26 ayat 1 diamanatkan bahwa rapat anggota harus dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun, guna meminta keterangan serta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugas operasional.

Aturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan. Pada Pasal 20 ayat 3 huruf d disebutkan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan RAT minimal dua kali atau lebih secara berturut-turut, akan dijatuhi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat berwenang.

Bagi pengurus yang telah merampungkan RAT, diwajibkan untuk segera melapor ke Diskop UKM paling lambat 30 hari pasca-pelaksanaan. Pelaporan tersebut harus melampirkan berita acara rapat, daftar hadir peserta, buku laporan pertanggungjawaban, serta isian Online Data System (ODS).

Sebagai tindak lanjut, pihak dinas merencanakan peninjauan langsung ke lapangan guna memantau dan membina koperasi yang belum menunaikan kewajibannya.

"Kita akan turun lapangan, mana yang belum melaksanakan RAT, kita akan melakukan pembinaan. Koperasi dalam proses pembubaran sebanyak 316,"(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Bupati-Siak-Ingatkan-Pemda-tak-Gegabah-Terbitkan-Obligasi-Daerah

PEKANBARU - Bupati Siak, Afni mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memiliki pemahaman komprehensif terkait instrumen obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah menyempitnya ruang fiskal. Gagasan tersebut mengemuka saat ia menghadiri Sarasehan Nasional MPR RI bertajuk "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Investasi Publik" di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Afni mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak terburu-buru mengambil skema pembiayaan tanpa kalkulasi matang. Aspek yang wajib ditelaah mencakup mekanisme teknis, kemampuan keuangan, tingkat risiko, hingga konsekuensi ekonomi jangka panjang.

"Pemerintah daerah perlu memahami dengan baik berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa memahami mekanisme, kemampuan daerah, risiko, dan konsekuensinya," tegasnya.

Secara spesifik, Kabupaten Siak saat ini turut dihadapkan pada sejumlah tantangan manajemen kas daerah. Dinamika tersebut meliputi keterbatasan ruang anggaran, kewajiban penyelesaian utang daerah secara bertahap, serta persoalan kurang salur dari pusat. Deretan kondisi faktual ini menjadi landasan krusial bagi daerah dalam menentukan arah kebijakan pembiayaan agar tidak memicu beban defisit di kemudian hari.

Guna mengurai kompleksitas tata kelola tersebut, kepala daerah dinilai mutlak memerlukan ruang konsultasi serta pendampingan intensif. Hal ini bertujuan agar perbedaan mendasar antara pembiayaan berbasis utang konvensional dan instrumen obligasi daerah dapat dipahami secara utuh.

"Dengan pemahaman yang baik, daerah dapat menentukan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing," urainya.

Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa penerbitan obligasi bukan sebuah keharusan bagi seluruh wilayah. Kebijakan pasar modal ini hanya relevan diaplikasikan oleh daerah dengan kapasitas fiskal memadai serta memiliki rancangan proyek produktif yang berdampak langsung pada akselerasi ekonomi masyarakat.

"Tidak semua daerah harus menerbitkan obligasi. Namun regulasi dan perangkat pendukungnya perlu disiapkan agar daerah yang memiliki kemampuan dan kebutuhan dapat memiliki alternatif pembiayaan yang sehat dan terukur," tambahnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ketua Badan Penganggaran MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng memaparkan bahwa pemerintah daerah memang dituntut mulai memproyeksikan sumber pendanaan alternatif. Langkah strategis ini sangat mendesak seiring dengan makin terbatasnya alokasi dan perubahan porsi Transfer ke Daerah (TKD).

Melchias menyoroti urgensi pergeseran paradigma perencanaan pembangunan. Daerah tidak bisa lagi sekadar bersandar pada rutinitas ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan harus adaptif merancang proyek strategis bernilai ekonomi sembari memetakan skema investasi publik yang paling rasional.

Obligasi diyakini mampu menopang penyelesaian proyek-proyek infrastruktur berorientasi profit. Kendati demikian, penerbitan instrumen ini menuntut prasyarat ketat berupa tata kelola keuangan yang transparan, tertib administrasi, neraca pembukuan yang sehat, serta kepatuhan mutlak pada regulasi perundang-undangan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi menjadi syarat wajib lantaran mekanisme ini bersinggungan langsung dengan kepentingan publik dan pengawasan otoritas pasar modal.

Dalam forum nasional tersebut, turut diungkapkan bahwa penyusunan naskah akademik maupun rancangan aturan teknis terkait obligasi daerah masih dalam tahap perumusan. Beleid ini kelak diproyeksikan menjadi payung hukum pasti bagi daerah yang siap melantai di bursa obligasi. Proses pembahasannya sendiri melibatkan ekosistem lintas sektoral, mencakup pemerintah daerah, DPR, otoritas keuangan terkait, akademisi, hingga para pelaku pasar.

Menyikapi wacana pembiayaan inovatif tersebut, Afni menaruh harapan besar agar diskursus dan pendampingan dari pusat terus digulirkan secara berkesinambungan bagi daerah.

"Kita ingin pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terus dipenuhi. Namun pembiayaannya harus sehat, terukur, transparan, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Yang paling penting, setiap keputusan yang diambil hari ini jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah di masa depan,"(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Perbaiki-27-Kilometer-Jalan-di-Mahato--Pemprov-Riau-Ajak-Perusahaan-Kolaborasi

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan perusahaan swasta guna menanggulangi kerusakan infrastruktur pada ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir) menuju Simpang Manggala, Selasa (21/7/2026). Pertemuan di Kantor Gubernur Riau yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto tersebut fokus merumuskan solusi penanganan jalan di tengah beban kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

Kondisi jalan provinsi yang membentang di wilayah tersebut dinilai membutuhkan intervensi perbaikan yang komprehensif. Banyaknya titik jalan berlubang telah menghambat mobilitas warga sekitar sekaligus mengganggu efisiensi operasional angkutan barang milik korporasi.

"Kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang ada di sekitar ruas jalan Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Kita berharap kondisi ruas ini harus baik karena masih banyak jalan berlubang, sementara kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk memperbaiki jalan ini hingga benar-benar mantap," urai SF Hariyanto.

Pemerintah daerah sendiri telah mengalokasikan pembiayaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 kilometer badan jalan. Namun, masih terdapat sisa bentangan sekitar 27 kilometer yang mendesak untuk ditangani, sehingga kontribusi swasta yang memanfaatkan jalur tersebut sangat diharapkan.

"Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, karena kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi semua pihak," tambahnya.

Terkait skema pengerjaan fisik di lapangan, pemerintah provinsi memastikan tidak akan menerima aliran dana dari pihak perusahaan dalam bentuk apa pun. Eksekutif hanya akan mengambil peran sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi spesifikasi teknis agar material serta kualitas jalan sesuai dengan standar kelayakan infrastruktur yang ditetapkan.

Selain fokus pada perbaikan infrastruktur, pimpinan daerah itu turut mengimbau para pengusaha agar memprioritaskan penggunaan armada operasional dengan pelat nomor BM. Langkah ini dinilai krusial sebagai wujud kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya akan diputar kembali untuk pos pemeliharaan jalan.

"Kami menghimbau agar para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama dalam perbaikan jalan. Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi merincikan bahwa total panjang ruas Jalan Mahato menuju Simpang Manggala mencapai 80,65 kilometer. Kerusakan yang terjadi di jalur urat nadi ekonomi ini kerap memicu kendala lalu lintas, terutama saat curah hujan tinggi melanda kawasan tersebut.

"Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok maupun terpuruk karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan akibat kemacetan yang terjadi," papar Zulfahmi.

Berdasarkan asesmen teknis Dinas PUPR Provinsi Riau, saat ini terdapat jalan dengan kategori rusak berat dengan luasan kerusakan di atas 30 persen sepanjang 8.450 meter. Di samping itu, terdata pula kerusakan kategori sedang dengan rentang persentase 10 hingga 30 persen sepanjang 27.250 meter yang kini menanti realisasi perbaikan lintas sektoral tersebut.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Hotman-Paris-Dipolisikan-PWI

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/7/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan dan telah teregister dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.

Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan, mengatakan laporan dibuat setelah pihaknya berdiskusi dengan penyidik dan menyerahkan bukti awal berupa rekaman video yang beredar di media sosial."Kita sepakati dibuatkan laporan ini dengan nomor laporan 5291/VII/2026/SPKT Polda Metro Jaya. Jadi dilaporkan di sini, inisialnya HP. Kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya," kata Edison kepada wartawan.

Menurut Edison, perkara tersebut diperkirakan akan ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ia juga mengajak insan pers mengawal proses hukum hingga tuntas.

"Kami berharap kasus ini bisa sampai ke proses pengadilan supaya bisa secara transparan terbuka semua apa sih maunya dia," ujarnya.

Edison menjelaskan, laporan tersebut disusun berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP setelah penyidik menelaah bukti video yang diserahkan.

"Tadi kita jelaskan, kita kasih barang bukti video itu, lalu diputuskan dengan sepakat kita kenakan Pasal 242 KUHP," katanya.

 Maaf Tak Hapus Proses HukumTerkait permintaan maaf Hotman Paris melalui media sosial, Edison mengatakan pihaknya menerimanya secara pribadi. Namun, menurutnya, permintaan maaf tidak menghapus proses hukum yang telah berjalan.

"Kita menerima permohonan maaf itu secara manusiawi. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak menghilangkan tindak pidana yang dibuat. Permohonan maaf itu mungkin bisa menjadi hal yang meringankan, nanti hakim yang menilai," ujarnya.

Meski demikian, Edison menyatakan PWI terbuka terhadap penyelesaian secara damai apabila Hotman Paris menunjukkan itikad baik.

"Pada dasarnya kita bukan mau memenjarakan orang, kita tidak mau menghukum orang. Kalau memang ada kesepakatan antara wartawan dengan dia, ya why not," katanya.

Edison menambahkan, hingga kini Hotman Paris disebut belum menghubungi organisasi wartawan maupun wartawan yang merasa dirugikan secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf.

"Sampai saat ini dia tidak pernah menghubungi organisasi wartawan apa pun. Bahkan wartawan yang ada di situ pun tidak pernah dihubunginya secara pribadi untuk meminta maaf, hanya membuat video di Instagram," ujar Edison.

Menurutnya, peluang mediasi tetap terbuka apabila disertai itikad baik dari Hotman Paris.

"Kalau ada niat baik dia yang tulus, ya well, mari. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua agar lebih menjaga mulut, jangan asal bicara seolah paling hebat,"(merdeka.com)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Dapur-MBG-Blora-Dievaluasi-Usai-Temuan-MinyaKita

Temuan penggunaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita di dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora menjadi perhatian pengelola program. Penggunaan bahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar operasional yang mewajibkan seluruh mitra menggunakan bahan baku berkualitas premium.

MinyaKita ditemukan digunakan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogowanti, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.Pemilik SPPG Bogowanti, Sumining, membenarkan dapurnya sempat menggunakan MinyaKita untuk mengolah menu MBG. Menurut dia, minyak goreng tersebut diperoleh dari pemasok bahan pangan yang selama ini bekerja sama dengan pihaknya.

"Iya, kami memang menggunakan MinyaKita. Barangnya kami ambil dari supplier yang biasa memasok kebutuhan dapur," kata Sumining kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya dapur SPPG Bogowanti rutin menggunakan minyak goreng premium bermerek Sunco. Namun, mereka kemudian beralih setelah melihat sejumlah mitra penyedia MBG lain memakai produk yang sama.

"Awalnya kami selalu memakai Sunco. Tetapi setelah melihat beberapa mitra lain menggunakan MinyaKita, akhirnya kami ikut beralih," ujarnya.

Meski demikian, Sumining tidak menyebutkan mitra yang dimaksud. Ia mengatakan penggunaan MinyaKita baru dilakukan sejak Rabu pekan lalu.

Korwil Tegaskan Harus Gunakan Bahan PremiumKoordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, menegaskan penggunaan minyak goreng bersubsidi dalam penyediaan menu MBG tidak sesuai dengan ketentuan program.

"Seharusnya tidak menggunakan MinyaKita. Standar kami jelas, bahan baku yang dipakai untuk memasak harus berkualitas premium agar mutu makanan tetap terjaga," tegas Artika.

Menurut dia, ketentuan tersebut dibuat untuk menjaga kualitas gizi, keamanan pangan, serta konsistensi menu yang diterima para peserta Program Makan Bergizi Gratis.

Karena itu, pihaknya akan memberikan pembinaan kepada mitra yang masih menggunakan bahan baku di luar standar.

"Kami akan memberikan pembinaan dan mengingatkan seluruh mitra agar kembali mematuhi ketentuan yang berlaku. Ke depan tidak boleh lagi menggunakan minyak goreng bersubsidi dalam proses memasak menu MBG," ujarnya.

 Perketat Pengawasan

Pengawasan Akan DiperketatKepala SPPG Bogowanti, Putri, juga membenarkan MinyaKita sempat digunakan di dapur produksi. Namun, ia menegaskan penggunaannya hanya berlangsung beberapa hari.

"Memang sempat digunakan, tetapi baru beberapa hari," katanya.

Korwil SPPG Blora menyatakan temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG. Langkah ini dilakukan agar seluruh mitra mematuhi standar bahan baku yang telah ditetapkan dan kejadian serupa tidak kembali terulang.(merdeka.com)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:19:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Pramono-Anung-Sebut-Program-Pilah-Sampah-Mulai-Berbuah-Hasil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa hasil dari program pemilahan sampah di Jakarta mulai terlihat.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mendorong penerapan pemilahan sampah di semua infrastruktur berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026."Jadi program pilah sampah Ingub Nomor 5 Tahun 2026 sekarang ini memang betul-betul digalakkan oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di kawasan eks kebakaran Jalan Bangka III, Pela Mampang, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/7/2026).

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur di Jakarta melaksanakan pemilahan sampah mulai dari sumbernya.

"Jadi semua infrastruktur yang ada diminta setengah dipaksa untuk melakukan pilah sampah. Karena itulah cara untuk mengurangi beban tekanan sampah ke Bantar Gebang," jelas Pramono.

Kebijakan ini, menurut Pramono, telah memberikan dampak positif yang terlihat dari penurunan volume sampah yang diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Walaupun ia belum memiliki angka terbaru secara spesifik, Pramono menyatakan bahwa jumlah truk yang masuk setiap harinya telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

"Dulu setiap hari itu di Bantar Gebang transportasi truknya yang masuk ke Bantargebang itu kurang lebih 1.200. Tapi sudah mengalami penurunan, bahkan beberapa waktu yang lalu di sekitar 900-an. Jadi artinya ada penurunan yang cukup signifikan," ungkap Pramono.Harapan Pramono

Di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan inisiatif pemilahan sampah sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hal ini menjadi semakin penting menjelang akhir penerapan sistem open dumping yang selama ini digunakan.

"Dan itu akan kami lanjutkan dengan program pilah sampah dan sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta, saya mengharapkan betul bahwa program pilah sampah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya,"(merdeka.com)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Bahlil-Lapor-Prabowo--Ekspor-Batu-Bara-Sumbang-Devisa-Rp268-Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melaporkan kinerja ekspor mineral batu bara (minerba) ke Presiden Prabowo Subianto. Devisa hasil ekspor (DHE) batu bara disebut tembus mencapai USD 14-USD 15 miliar atau setara Rp 250 triliun - 268 triliun (asumsi kurs Rp 17.930).

Hal tersebut diungkap Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo selepas Sidang Kabinet Paripurna. Bahlil mengatakan, angka tersebut bisa dicapai di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian."Kemudian juga devisa kita ekspor batu bara yang sudah mencapai kurang lebih sekitar US$ 14-15 miliar," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (21/7).

Bahlil menjelaskan, pemerintah berhasil menjaga pasokan dan permintaan (supply and demand) sehingga harga batu bara tetap terjaga. Meskipun, dalam kondisi global yang tidak pasti.

Bahlil juga menyampaikan kalau pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor hilirisasi minerba mencapai 60 persen dari target. Sumbangan devisa hingga capaian PNBP tadi diklaim sebagai keberhasilan strategi yang diterapkan.

"Itu sudah mulai ada tanda-tanda yang membaik dengan melihat PNBP kita naik dan devisa kita dari hasil penjualan dengan hampir kurang lebih sekitar USD 14 miliar pun semakin membaik," jelas dia.

Cadangan Devisa RI

Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia mencapai USD 145,6 miliar atau Rp2.618 triliun (kurs Rp 17.98) pada akhir Juni 2026. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2026 sebesar USD 144,9 miliar (Rp2.606 triliun). 

"Perkembangan posisi cadangan devisa Juni 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Selasa (7/7).

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," jelas dia.Jaga Stabilitas Ekonomi

Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," (merdeka.com)

]]> Tue, 21 Jul 2026 13:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/BMKG-Deteksi-11-Titik-Panas-di-Riau-di-Tengah-Dominasi-Hujan-Merata

PEKANBARU - Belasan titik panas (hotspot) masih terdeteksi di Provinsi Riau meskipun aktivitas awan hujan terpantau mendominasi hampir seluruh wilayah tersebut pada Selasa (21/7/2026). Berdasarkan pemantauan otoritas terkait, kemunculan titik panas ini tersebar di dua kabupaten dan memerlukan kewaspadaan tinggi dari masyarakat.

Pemantauan satelit cuaca hingga pukul 23.00 WIB mencatat keberadaan total 246 titik panas di sepanjang hamparan Pulau Sumatera. Provinsi Bangka Belitung menduduki posisi tertinggi dengan 76 titik, disusul Sumatera Selatan 70 titik, Lampung 53 titik, Aceh 20 titik, Jambi sembilan titik, Kepulauan Riau tiga titik, Bengkulu dua titik, dan Sumatera Barat dua titik. Sementara untuk wilayah Provinsi Riau sendiri menyumbang 11 titik panas.

Secara spesifik di Riau, penyebaran hotspot tersebut hanya berpusat di dua area. Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan deteksi titik panas terbanyak, yakni mencapai delapan titik, sedangkan tiga titik sisanya berada di kawasan Kabupaten Kuantan Singingi.

"Sebanyak 11 titik panas masih terpantau di Provinsi Riau. Masyarakat kami imbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan agar dapat segera ditangani," tegas Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Anggun R.

Kemunculan titik api ini terjadi di tengah dinamika cuaca yang berfluktuasi cukup tajam. Anggun memaparkan bahwa aktivitas hujan sebenarnya sudah mengguyur sejumlah daerah sejak pagi hari. Memasuki fase siang hingga sore, intensitas hujan diprakirakan meluas dan turun di hampir seluruh wilayah Provinsi Riau.

Kondisi presipitasi tersebut diproyeksikan akan terus berlanjut hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Menjelang dini hari, curah hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi membasahi Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, serta Kabupaten Bengkalis.

"Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Waspadai pula hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai pada sore, malam hingga dini hari," urainya.

Dari sisi pengukuran iklim secara umum, suhu udara di Riau tercatat berayun pada rentang 23 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup pekat, yakni 60 hingga 100 persen. Adapun pergerakan angin berhembus stabil dari arah tenggara menuju barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 kilometer per jam.

"Untuk aktivitas di perairan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut berada pada kisaran 0,5 sampai 1,25 meter atau kategori rendah sehingga kondisi perairan relatif aman bagi pelayaran," (goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 11:54:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Dini-Hari--Delapan-Unit-Hunian-dan-Sepeda-Motor-Ludes-Terbakar-di-Jalan-Riau-Pekanbaru

Kebakaran hebat menghanguskan satu rumah bulatan, tujuh rumah petak, serta satu unit sepeda motor di Jalan Riau Gang Nuri, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Selasa (21/7/2026) dini hari. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Laporan kebakaran diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru sekitar pukul 02.35 WIB dari seorang warga bernama Nayla. Informasi tersebut diterima petugas operator, Hadi, yang kemudian langsung mengerahkan personel ke lokasi kejadian.

Sebanyak tiga pos dikerahkan dalam operasi pemadaman, yakni Pos Cempaka (13), Pos 13.01 dan Pos 13.04. Delapan unit mobil pemadam kebakaran serta satu unit rescue diterjunkan ke lokasi di bawah komando Danton Barat T. Afrizal Kadri, Danton Timur Hardiansyah, dan Danton Rescue Robi Setiawan bersama Peleton Yudha.

Armada berangkat dari pos pada pukul 02.37 WIB dan tiba di lokasi empat menit kemudian, tepatnya pukul 02.41 WIB. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman, melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain, kemudian melakukan proses pendinginan.

Berdasarkan data DPKP Kota Pekanbaru, bangunan yang terbakar terdiri dari satu rumah bulatan milik Nurliati dan tujuh rumah petak yang ditempati sejumlah penyewa, yakni Jelani, Roce, Silvia, Johua, satu penghuni yang belum teridentifikasi, serta dua unit dalam kondisi kosong.

Luas bangunan yang terdampak mencapai sekitar 25 x 15 meter persegi, dengan area yang terbakar diperkirakan seluas 20 x 13 meter persegi. Api berhasil dicegah agar tidak meluas ke bangunan di sekitar lokasi yang berbatasan dengan Gang Kemuning dan rumah warga lainnya.

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam musibah tersebut. Hingga laporan dibuat, penyebab kebakaran serta nilai kerugian material masih belum diketahui dan masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.

Operasi pemadaman dinyatakan selesai dan seluruh armada kembali ke pos pada pukul 04.48 WIB. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, DPKP Kota Pekanbaru juga mencatat kerusakan peralatan berupa satu gulung selang ukuran 2,5 inci dan dua gulung selang ukuran 1,5 inci yang mengalami kebocoran saat digunakan dalam proses pemadaman.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 11:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Hijaukan-Kawasan-Pesisir--Polsek-Panipahan-Bersama-Masyarakat-dan-Pelajar-Tanam-150-Bibit-Mangrove

PANIPAHAN-Komitmen menjaga kelestarian lingkungan pesisir terus ditunjukkan Polsek Panipahan. Bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Wahana Mangrove Pasir Limau Kapas, Polsek Panipahan menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove yang melibatkan para pelajar di kawasan SMP Negeri 1 Pasir Limau Kapas, Kepenghuluan Panipahan Laut, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H.diwakili Kapolsek Panipahan, IPTU Subiarto A. Tampubolon, S.H., M.H. Turut hadir Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pasir Limau Kapas Ruspianto, personel Polsek Panipahan, anggota KTH Wahana Mangrove, kepala sekolah, para guru, siswa-siswi SMP Negeri 1 Pasir Limau Kapas, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Sebanyak 150 bibit mangrove ditanam secara gotong royong sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian kawasan pesisir yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem, serta melindungi habitat berbagai jenis biota laut.

Dalam sambutannya, Kapolsek Panipahan IPTU Subiarto A. Tampubolon menegaskan bahwa hutan mangrove merupakan benteng alami yang sangat penting bagi wilayah pesisir. Selain mampu mengurangi dampak abrasi, mangrove juga berfungsi menjaga ekosistem laut sekaligus mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

Tidak hanya melakukan penanaman, kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi lingkungan yang disampaikan oleh KTH Wahana Mangrove. Para peserta, khususnya para pelajar, diberikan pemahaman mengenai manfaat ekologis mangrove, teknik penanaman yang benar, hingga cara merawat bibit agar tumbuh dengan baik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Keterlibatan langsung para siswa dalam aksi penanaman menjadi pengalaman berharga yang diharapkan mampu membentuk karakter peduli lingkungan sekaligus menjadi agen perubahan di masa mendatang.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Para siswa terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, mulai dari penyuluhan hingga praktik menanam mangrove di lokasi yang telah disiapkan. Aksi penghijauan ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Polri, kelompok konservasi, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan.

Diharapkan, penanaman 150 bibit mangrove tersebut mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem pesisir Pasir Limau Kapas serta memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian terhadap alam di tengah masyarakat.(rtc)

]]> Tue, 21 Jul 2026 11:41:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Pemkab-Kepulauan-Meranti-Lepas-51-Mahasiswa-KKN-UIN-Suska-ke-Tebingtinggi-Barat

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melepas 51 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Puluhan mahasiswa tersebut akan melaksanakan pengabdian di lima desa yang tersebar di Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, serta dihadiri Dosen Pembimbing Lapangan UIN Suska Riau, Dr Sugiarto, SAg, MM, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Tengku Arifin mengapresiasi pihak kampus yang secara konsisten melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"KKN bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, melatih kepemimpinan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat," terangnya.

Tengku Arifin berpesan agar para mahasiswa segera membaur dengan masyarakat, menjunjung tinggi etika, serta menghormati adat istiadat dan budaya lokal. Komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat harus terus dijaga agar program kerja berjalan lancar.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap kehadiran mahasiswa KKN dapat memberikan kontribusi nyata di berbagai bidang. Sektor-sektor yang menjadi fokus meliputi pendidikan, keagamaan, literasi digital, kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan potensi ekonomi desa.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan UIN Suska Riau, Dr Sugiarto, SAg, MM merinci bahwa 51 mahasiswa yang diterjunkan akan menempati lima desa di Kecamatan Tebingtinggi Barat. KKN tahun ini secara khusus mengusung tema kearifan lokal guna mendorong mahasiswa menggali serta mengembangkan potensi budaya melalui pendekatan akademik dan pemberdayaan.

"Mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga belajar langsung di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah," paparnya.

Rangkaian acara ditutup dengan pelepasan resmi oleh Tengku Arifin yang memberangkatkan seluruh peserta KKN menuju lokasi penempatan masing-masing untuk memulai masa pengabdian mereka.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 11:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Lampaui-Standar-Nasional--Produktivitas-Petani-Mitra-PalmCo-Tembus-23-Ton-Per-Hektare

PEKANBARU - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dijalankan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo berhasil meningkatkan produktivitas petani mitra hingga melampaui standar nasional. Rata-rata hasil panen mencapai 20,18 ton per hektare, bahkan sejumlah kelompok tani mampu menembus angka 23 ton pada usia tanaman menghasilkan ketiga.

Angka tersebut berada di atas standar Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang menetapkan 19 ton per hektare per tahun. Capaian ini dipaparkan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyuda yang mewakili Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa dalam diskusi panel di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Rabu (1/7/2026). Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Aspekpir Indonesia, Rusman Heriawan.

Arya menjelaskan, peningkatan produktivitas petani merupakan inisiatif utama mengingat 42 persen areal perkebunan sawit nasional dikelola oleh rakyat. Di sisi lain, kebutuhan minyak kelapa sawit domestik terus bertambah seiring rencana implementasi mandatori biodiesel B50 yang diproyeksikan menyerap 15,1 juta ton Crude Palm Oil (CPO) per tahun mulai semester II/2026.

"Di tengah meningkatnya kebutuhan CPO untuk pangan dan energi, peningkatan produktivitas menjadi satu-satunya jalan yang paling realistis. Kita tidak lagi berbicara tentang perluasan lahan, melainkan bagaimana lahan yang ada dapat menghasilkan lebih banyak dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada petani," papar Arya.

Ia menguraikan, produktivitas perkebunan rakyat kerap tertinggal dari perkebunan besar akibat keterbatasan akses terhadap bibit unggul, pembiayaan, teknologi budidaya, serta kapasitas kelembagaan koperasi. Kondisi ini membuat biaya produksi lebih tinggi dan menekan pendapatan yang diterima petani.

Menjawab tantangan tersebut, PalmCo menerapkan model kemitraan manajemen tunggal (single management). Pola ini memadukan pengelolaan kebun antara perusahaan dan petani dengan standar operasional yang terarah, mulai dari perencanaan, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pemeliharaan, hingga pemasaran hasil panen. Perusahaan juga bertindak sebagai pendamping teknis dan penjamin produksi (avalis) untuk memastikan kepastian pasar.

Hingga Mei 2026, total kemitraan sawit rakyat yang dibina PalmCo mencapai 52.480 hektare. Luasan tersebut mencakup program revitalisasi dan PSR yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Dari total tersebut, areal tanaman menghasilkan tercatat seluas 19.144 hektare. Salah satu capaian tertinggi ditorehkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Makarti Jaya di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang mencatatkan produktivitas 23,94 ton per hektare.

Peningkatan hasil panen ini berimbas langsung pada perekonomian petani. Melalui pola kemitraan, pendapatan rata-rata petani mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan. Selain itu, saldo koperasi secara tahunan tercatat mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

Sebagai perusahaan yang aktif mendampingi PSR, PalmCo telah merealisasikan peremajaan seluas 36.681 hektare sepanjang periode 2024â€"2025. Perusahaan menargetkan tambahan 64.176 hektare pada rentang 2026â€"2029 yang akan melibatkan sekitar 32.000 kepala keluarga. Keberhasilan ini dinilai akan menjadi kunci menjaga pasokan CPO nasional yang diproyeksikan melonjak dari 27,45 juta ton pada 2026 menjadi 38,83 juta ton pada 2036.

Pendekatan kemitraan ini mendapat respons positif dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir). Ketua DPP Aspekpir, Setiyono menyebutkan bahwa pola kerja sama menciptakan ekosistem yang saling membutuhkan antara perusahaan, koperasi, dan pemerintah.

"Produksi sawit petani meningkat karena kemitraan. Masa depan sawit rakyat Indonesia adalah kemitraan, dan bermitra dengan PTPN IV merupakan pilihan yang tepat," tegas Setiyono saat peluncuran buku "Setiyono, Kisah dan Rahasia Sukses Petani Sawit Plasma Transmigrasi".

Melalui skema ini, petani didorong untuk menerapkan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) sesuai standar. Penerapan standar budidaya ini menjadi faktor krusial untuk menjaga daya saing industri kelapa sawit Indonesia di tengah tuntutan pasar global yang terus meningkat.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 11:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Sembilan-Belas-Orang-Terjaring-OTT-Lombok-Barat--Mendagri-Sampaikan-Keprihatinan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat publik di daerah. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terjaring penindakan lembaga antirasuah tersebut, Senin (20/7/2026).

Dalam operasi mendadak di pagi hari itu, tim penyidik mengamankan total 19 orang dari berbagai pihak. Keseluruhan individu yang ditangkap, termasuk Lalu Ahmad Zaini, saat ini menjalani proses hukum dan berstatus sebagai terperiksa. Peristiwa penangkapan ini langsung memicu reaksi dari pemerintah pusat yang selama ini berupaya membangun tata kelola pemerintahan bersih dan bebas rasuah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti tajam insiden penangkapan kepala daerah yang terus berulang. Mengutip laporan dari kantor berita Antara, Selasa (21/7/2026), dugaan korupsi yang kembali menyeret pemimpin daerah memunculkan kekecewaan mendalam, mengingat berbagai langkah preventif telah dijalankan secara maksimal.

"Saya prihatin," ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Pemerintah pusat sebenarnya tidak tinggal diam dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Upaya pencegahan sudah dilakukan sejak awal seorang kepala daerah resmi dilantik dan menduduki jabatannya. Langkah tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan program retret khusus bagi para pemimpin daerah.

"Karena kepala daerah kita sudah berikan retret, kemudian kasih pembekalan awal," jelasnya.

Selain pembekalan secara moril dan administratif, pemerintah terus mendorong pembenahan struktural. Sistem keuangan di tingkat daerah telah dirancang agar jauh lebih transparan dan mudah diawasi. Proses pembinaan secara berkelanjutan juga tidak pernah berhenti dilakukan.

Namun, rangkaian sistem pencegahan tersebut tampaknya belum sepenuhnya mampu membendung niat koruptif. Pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan kepala negara untuk memberikan arahan langsung nyatanya belum menjadi jaminan bersihnya sebuah birokrasi pemerintahan daerah dari jerat kasus korupsi.

"Pernah dikumpulkan juga oleh Presiden di Sentul, masih terjadi juga,"(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 10:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Soroti-Pengadaan-Kipas-Angin-Kopdes-Merah-Putih-Rp1-8-Triliun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi ramainya isu pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) senilai Rp1,8 triliun. KPK memperingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa sangat rawan menjadi celah korupsi.

"Jadi memang, pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," sebut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Selasa (21/7/2026).

Budi menjelaskan, kerawanan ini didapat dari hasil kajian KPK serta evaluasi kasus-kasus sebelumnya. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa masuk ke dalam delapan fokus area pengawasan KPK di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Artinya memang, sektor ini menjadi salah satu yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk masuk kemudian melakukan dugaan tindak pidana korupsi," terangnya.

Titik rawan kecurangan bisa terjadi sejak tahap perencanaan hingga penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Modus yang sering muncul adalah praktik mark-up atau pengaturan pemenang proyek.

"Sehingga kita banyak mendapatkan misalnya soal penunjukan langsung yang dilakukan gitu kan, dengan cara memecah beberapa proyek yang seharusnya angkanya besar kemudian dipecah sehingga bisa masuk kriteria untuk bisa dilakukan penunjukan langsung," urai Budi.

Pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak inspektorat didesak untuk meningkatkan pengawasan pada setiap fase pengadaan.

"Jangan sampai juga vendor ini memberikan atau menyuplai barang-barang yang sudah dipesan misalnya down-spec gitu ya. Nah ini kan juga harus terus dimonitor gitu ya oleh user atau kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa," papar Budi.

Di pihak lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono justru mengaku tidak tahu-menahu mengenai rencana pengadaan 1,8 juta unit kipas angin program Kopdes Merah Putih tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (15/7/2026).

"Soal kipas angin, saya tidak tahu," ungkap Ferry.

Ia menegaskan proyek itu bukan kewenangan dari Kementerian Koperasi.

"Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF, harganya ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis,"(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 10:54:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Jangan-Bunuh-Singa-yang-Mengaum-Diantara-Kamu--Jika-tak-Mau-Dimangsa-Serigala-yang-Ada-di-Sekitarmu

SEJARAH berulang kali menunjukkan bahwa masyarakat sering kali terlambat menyadari nilai seorang pemimpin atau sosok pemberani. Ketika ia masih ada, suaranya dianggap terlalu keras, sikapnya dinilai terlalu tegas, bahkan keberaniannya dipandang sebagai ancaman. Namun setelah ia disingkirkan, barulah terlihat kehadirannya selama ini menjadi benteng yang melindungi kepentingan banyak orang, kepentingan yang lebih luas untuk masa depan rakyat, masa depan bangsa yang lebih baik.

Ungkapan, ”Jangan bunuh singa yang mengaum diantara kamu, jika tidak ingin dimangsa serigala di sekitarmu”, menggambarkan kenyataan tersebut.

Singa tidak selalu mengaum karena ingin ditakuti. Terkadang, aumannya adalah peringatan akan bahaya yang tidak disadari oleh yang lain. Ia menjaga wilayahnya, melindungi kelompoknya, dan menghadapi ancaman secara terbuka.

Sebaliknya, serigala dalam ungkapan ini melambangkan pihak-pihak yang bergerak dalam bayang-bayang, memanfaatkan perpecahan, kelemahan, atau hilangnya sosok yang selama ini menjadi pelindung.

Ancaman terbesar tidak selalu datang dari mereka yang bersuara lantang, tetapi dari mereka yang diam tetapi terus mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan.

Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu membedakan antara kritik yang membangun dan hasutan yang memecah belah, antara ketegasan yang melindungi dan kesewenang-wenangan yang merugikan. Tidak semua sosok yang berani adalah orang yang mementingkan pribadi dan kelompok, dan sebaliknya tidak semua yang tampak tenang membawa niat baik.

Karena itu, sebelum terburu-buru menjatuhkan seseorang yang memiliki keberanian dan integritas, penting untuk bertanya: apakah yang ingin kita singkirkan benar-benar ancaman, atau justru selama ini pelindung kita dari bahaya yang lebih besar?

Karena itu, bangsa, organisasi, maupun komunitas membutuhkan orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab, menyampaikan kebenaran, dan berdiri di garis terdepan ketika yang lain memilih diam. Kehilangan sosok seperti itu dapat menciptakan kekosongan yang kemudian diisi oleh orang yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

Pada akhirnya, kebijaksanaan bukan tentang memilih siapa yang harus didukung, tetapi juga memahami siapa yang patut dipertahankan demi menjaga keseimbangan dan masa depan bersama. Sebab ketika Singa dibungkam, bukan berarti hutan menjadi aman. Bisa jadi, itulah saat Serigala mulai berkeliaran tanpa rasa takut.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 10:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Tekan-Angka-Kecelakaan-Kerja--Pemprov-Riau-Segera-Bentuk-Dewan-K3

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera membentuk Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Langkah ini dirancang untuk menekan angka kecelakaan serta mencegah timbulnya penyakit akibat kerja di berbagai sektor usaha pada Selasa (21/7/2026).

Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat menyampaikan bahwa inisiatif pembentukan lembaga ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja. Rencana tersebut akan direalisasikan melalui kolaborasi terarah bersama seluruh pemangku kepentingan.

Lembaga tersebut nantinya difungsikan sebagai pusat koordinasi, konsultasi, sekaligus pemberi rekomendasi kebijakan terkait ketenagakerjaan. Susunan keanggotaannya akan merangkul perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, serikat pekerja, hingga praktisi di bidang K3 demi membangun standar keselamatan yang utuh.

"Dewan K3 Provinsi diharapkan mampu memperkuat sinergi seluruh stakeholder dalam meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap sektor usaha. Dengan kolaborasi yang baik, upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan semakin optimal sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif," papar Roni.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kehadiran dewan ini turut diproyeksikan untuk mengawal implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di masing-masing perusahaan secara berkesinambungan.

"Keberadaannya juga untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta memperkuat pembinaan dan pengawasan di lapangan," tambahnya.

Pembentukan wadah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan. Melalui ekosistem kerja yang terjamin keamanan dan kesehatannya, iklim investasi dan daya saing dunia usaha di wilayah Riau diharapkan terus meningkat.(goriau)

]]> Tue, 21 Jul 2026 10:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Bentengi-Generasi-Muda-dari-Paham-Radikal--Satgas-TMMD-Ke-129-Kodim-1505-Tidore-Gelar-Sosialisasi-di-SMA-Negeri-6-Haltim

Halmahera Timur - Dalam rangka membangun generasi muda yang cinta tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan, Satgas TMMD Ke-129 Kodim 1505/Tidore menggelar sosialisasi tentang bahaya radikalisme kepada para siswa SMA Negeri 6 Halmahera Timur di Desa Bokimaake, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Danramil 1505-03/Maba Kapten Inf. Stenli, Dan SSK TMMD Kapten Inf. Fardi Ruslan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 6 Halmahera Timur Ludia Rita Nyonyie, serta Bhabinkamtibmas Aipda Zulkifli, S.H.

Dalam kegiatan ini, Aipda Zulkifli, S.H. bertindak sebagai narasumber dengan menyampaikan materi mengenai bahaya radikalisme, paham intoleransi, serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.

Ia menjelaskan bahwa radikalisme dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila tidak diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, para pelajar diharapkan mampu menyaring setiap informasi yang diterima, terutama dari media sosial, serta tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Dan SSK TMMD Ke-129 Kapten Inf. Fardi Ruslan menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu sasaran nonfisik TMMD yang bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan dan membentuk karakter generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air, serta mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat, ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar semakin memahami pentingnya menjaga keutuhan bangsa, memperkuat semangat kebangsaan, serta menjadi generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan mampu menangkal segala bentuk paham radikal yang dapat mengancam persatuan Indonesia, ungkap Fardi. 

Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 6 Halmahera Timur, Ludia Rita Nyonyie, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi para siswa sebagai bekal untuk memahami bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga toleransi serta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, pungkas Ludi. (Pen Kodim 1505)

]]> Tue, 21 Jul 2026 10:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polisi-Selidiki-Penyebab-Kebakaran-Mobil-di-SPBU-Hangtuah

PEKANBARU-Kepolisian melakukan penyelidikan penyebab kebakaran satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul yang terjadi di SPBU Jalan Hangtuah, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Senin (20/7/2026) malam. 

Tim Identifikasi (Inafis) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Kasi Humas Polresta Pekanbaru, Iptu Muhammad Zamhur, mengatakan personel Polsek Kulim langsung menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Personel langsung mengamankan TKP.

"Saat kejadian, personel Polsek Kulim langsung turun ke lokasi untuk mengamankan area, memasang garis polisi, dan melakukan olah TKP," ujar Zamhur, Selasa (21/7/2026).

Menurut Zamhur, hasil olah TKP dan pengumpulan barang bukti akan menjadi dasar penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran.

Berdasarkan hasil pendataan awal, mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna biru tersebut sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Saat proses pengisian berlangsung terdengar suara letupan dari bagian bawah kendaraan yang kemudian disusul munculnya kobaran api.  

Ia menambahkan, warga di lokasi sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, api terus membesar hingga menyambar salah satu pompa pengisian BBM.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru kemudian mengerahkan lima unit armada untuk melakukan pemadaman. 

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.30 WIB setelah sebelumnya dilakukan proses pemadaman dan pendinginan sejak sekitar pukul 00.00 WIB.

Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Sementara itu, nilai kerugian material masih dalam proses pendataan.

"Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran,"(ckplh)

]]> Tue, 21 Jul 2026 09:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Dalam-Pledoi-Dani-Minta-Maaf-kepada-Masyarakat-Riau--Sebut-Hanya-Jalankan-Perintah-Gubernur

PEKANBARU-Terdakwa Dani M Nursalam menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang perkara dugaan korupsi modus pemerasan pejabat di Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Melalui pledoinya yang dibacakan, Senin (20/7/2026) malam, Dani mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, meminta maaf kepada masyarakat, sekaligus memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama.

Dalam pledoi yang disampaikan advokat, R. Bachtiar Sitohang, Dani menyatakan menerima dan mengakui kesalahan dan menyesal atas tindakan yang telah diperbuat.

"Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Terdakwa juga meminta maaf kepada Pemerintah Republik Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Riau atas perbuatan yang telah dilakukan," ujarnya.

Selain menyampaikan penyesalan, Dani kembali menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukannya dalam perkara tersebut bukan atas inisiatif pribadi, melainkan karena menjalankan perintah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Dani yang ketika itu menjabat tenaga ahli gubernur mengaku selalu melaporkan kepada Abdul Wahid setiap perkembangan yang berkaitan dengan pergeseran uang Rp1 miliar dari Brantas Hartono maupun penyerahan uang kepada pihak lain.

"Setelah terjadi pergeseran uang Rp1 miliar dari Hartono, hal itu langsung dilaporkan kepada Abdul Wahid. Begitu juga setiap kali menyerahkan uang kepada Marjani secara bertahap, semuanya dilaporkan kepada Abdul Wahid," kata Bachtiar.

Dalam pledoinya, advokat Dani juga mempertanyakan bantahan Abdul Wahid yang menyatakan tidak pernah memberikan perintah maupun menerima uang sebagaimana didakwakan jaksa.

Ia mengungkapkan adanya sejumlah fakta yang patut menjadi perhatian majelis hakim. Di antaranya dugaan adanya tawaran sejumlah uang kepada istri Dani melalui salah seorang advokat Abdul Wahid.

Selain itu, ada tawaran yang disebut dilakukan langsung oleh Abdul Wahid kepada Dani agar bersedia "pasang badan".

"Jika benar Abdul Wahid tidak pernah memerintahkan Dani dan tidak pernah menerima uang tersebut, lalu mengapa ada tawaran sejumlah uang kepada istri Dani melalui salah satu penasihat hukumnya dan juga tawaran langsung kepada Dani dengan tujuan agar bersedia pasang badan," ujar Bachtiar.

Selain itu, terungkap adanya surat yang diklaim dikirimkan kepada Dani. Menurut Bachtiar, surat tersebut pada pokoknya berisi pesan bahwa "harus ada yang selamat" dan hanya Dani yang dinilai dapat menyelamatkan persoalan tersebut.

"Surat itu pada intinya berbunyi, 'Harus ada yang selamat. Hanya Bang Dani yang bisa menyelamatkan ini semua'," ungkapnya.

Dalam pledoinya, Dani juga menegaskan bahwa statusnya sebagai saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Menurutnya, tugas seorang saksi mahkota adalah menyampaikan keterangan secara jujur, sedangkan pembuktian merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dan penilaiannya berada di tangan majelis hakim.

"Sebelum mengenal istilah saksi mahkota, Dani sudah memiliki niat untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Tugas saksi mahkota adalah berkata jujur, sedangkan pembuktian merupakan tugas jaksa dan penilaiannya ada pada majelis hakim," katanya.

Menanggapi pledoi advokat Abdul Wahid yang mempertanyakan "di mana mahkota dari saksi mahkota", Bachtiar memberikan jawaban dalam persidangan.

"Mahkota dari saksi mahkota terletak pada kejujuran dan keberaniannya dalam mengungkap peran terdakwa lain yang perannya lebih besar, walaupun kesaksiannya juga mengenai dirinya sendiri," tegas Bachtiar.

Di akhir pembelaannya, Dani memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan sikap kooperatifnya selama proses hukum, pengakuan atas perbuatannya, penyesalan yang telah disampaikan, serta permintaan maaf kepada masyarakat sebagai alasan meringankan hukuman.

Untuk diketahui, Dani didakwa melakukan korupsi dengan modus pemerasan bersama Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M. Arief Setiawan dan ajudan gubernur, Marjani sebesar Rp3,55 miliar.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Dani dengan pidana selama 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, dan uang pengganti Rp220 juta, yang seluruhnya telah dibayarkan.

Selain Dani, JPU juga menuntut Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar. 

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Sementara M. Arief Setiawan dituntut dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, serta uang pengganti Rp1,13 miliar. Nilai itu dikurangi dengan yang yang telah dikembalikannya.(ckplh)

]]> Tue, 21 Jul 2026 09:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Satbrimob-Riau-Gembleng-Personel-Hadapi-Potensi-Huru-Hara

PEKANBARU-Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks, Satuan Brimob (Satbrimob) Polda Riau mengasah kemampuan personelnya melalui Latihan Kemampuan (Harpuan) Penanggulangan Huru-Hara (PHH) sebagai upaya memperkuat profesionalisme dan kesiapsiagaan di lapangan.

Kegiatan diawali dengan upacara pembukaan yang digelar di Lapangan Hijau Satbrimob Polda Riau, Selasa (21/7/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon) A Pelopor Satbrimob Polda Riau, AKBP Jhon Firdaus.

Harpuan PHH merupakan program pembinaan kemampuan yang bertujuan memelihara, meningkatkan, sekaligus menguji kesiapan personel dalam menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Latihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Satbrimob Polda Riau untuk memastikan setiap personel memiliki kemampuan teknis, taktis, dan mental yang memadai dalam menjalankan tugas.

AKBP Jhon Firdaus menegaskan bahwa seluruh peserta harus mengikuti latihan dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Menurutnya, kemampuan yang dimiliki personel harus terus diasah agar tetap siap menghadapi tantangan tugas yang semakin berkembang.

"Laksanakan latihan dengan sungguh-sungguh, penuh disiplin, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadikan setiap tahapan latihan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan, kekompakan, serta kesiapsiagaan dalam pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Jhon Firdaus.

Ia mengatakan, personel Brimob tidak hanya dituntut menguasai kemampuan teknis penanggulangan huru-hara, tetapi juga harus mampu bertindak secara profesional, terukur, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, keberhasilan penanganan situasi kontinjensi sangat bergantung pada kesiapan individu maupun kekompakan tim. Oleh karena itu, latihan yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di lingkungan Satbrimob Polda Riau.

"Kemampuan yang dimiliki personel harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan agar setiap anggota selalu siap menghadapi berbagai tantangan tugas. Selain kemampuan teknis, soliditas, integritas, dan profesionalisme juga harus terus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas," katanya.

Melalui Harpuan PHH, personel akan dibekali berbagai materi dan simulasi penanganan huru-hara yang mengedepankan tindakan terukur, disiplin, pengendalian diri, serta kekompakan dalam bertindak.

AKBP Jhon Firdaus menambahkan, kemampuan yang diperoleh selama latihan harus menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui latihan yang berkesinambungan, kami berharap seluruh personel semakin siap menjalankan tugas secara profesional sehingga mampu menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,"(ckplh)

]]> Tue, 21 Jul 2026 09:53:00 +0700