https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 29 Jun 2026 15:09:34 +0700 Mon, 29 Jun 2026 15:09:34 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nasional/Kemnaker-Selidiki-Ancaman-PHK-Massal

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons laporan dari kelompok serikat pekerja, terkait isu adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal imbas kenaikan harga gas industri.

Kepala Badan Perencanaan dan "Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan tadi sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini, tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa yang perlu kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tak hanya itu, Kemnaker juga bakal memitigasi dampak lanjutan dari ancaman PHK tersebut. Mitigasi ini pun ditujukan secara umum kepada mereka-mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan.

"Mitigasi inilah yang paling penting kan, artinya seseorang yang ter-PHK bagaimana, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk juga angkatan kerja baru, yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja," urainya.

Anwar menyatakan, pihaknya tengah menyikapi secara serius fenomena PHK yang sedang terjadi. Dengan menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar pada pekerja yang jadi korban bisa kembali mendapat pekerjaan.

Mulai dari menjamin pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), menyelenggarakan program latihan kerja, informasi-informasi terbaru soal lowongan kerja, hingga berdiskusi dengan pihak pencari kerja agar kejadian serupa tidak terus berulang.

 

Ancaman PHK Akibat Harga Gas NaikPengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya bakal menyelidiki lebih lanjut ancaman PHK tersebut.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengingatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu buruh, akibat kenaikan harga gas industri.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK antara pemerintah, serikat buruh bersama DPR RI di Gedung DPR RI, Jumat (26/6/2026) lalu.

"Rapat tadi berjalan sangat efektif, karena KSPSI yang paling terdampak besar. 55 ribu sudah terancam di depan mata," kata Andi Gani.

Sudah Telan Korban

Bukan hanya sekadar ancaman, ia melaporkan bahwa satu perusahaan telah menjadi korban, dengan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada seluruh pekerjanya.

"Dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK," ungkap dia.

Untuk itu, ia berharap pemerintah dan DPR RI melalui Satgas Mitigasi PHK bisa mencari jalan keluar agar kenaikan harga gas industri tidak kembali memakan korban.

"Karena itu, rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang dapat saya katakan sangat kritis,(liputan6)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Saat-Mandi-IRT-di-Inhil-Diterkam-Buaya--Korban-Selamat-Ditolong-Suami

INDRAGIRI HILIR- Konflik manusia dan predator hewan buas kembali terjadi di kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seorang ibu rumah tangga yang sedang mandi dibelakang rumah di Sungai Gaung tiba-tiba diterkam buaya. Akibatnya korban mengalami luka serius dikedua belah kaki dan dilari rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu sore (28/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu korban yang bernama Aisah (32) sedang mandi bersama anaknya di belakang rumahnya, di kawasan Parit Muara Lembu yang berada di pesisir Sungai Soren Kecamatan Gaung, Inhil.

Tiba-tiba, seekor buaya muncul dan langsung menggigit kaki kiri korban. Melihat itu, anak korban yang dekatnya langsung berteriak minta tolong kepada bapaknya

Kemudian sang bapak atau suami korban bernama Ujang saat itu berada di rumah mendengar teriakan anak minta tolong, segera berlari ke lokasi. Tanpa pikir panjang langsung bergumul dengan buaya untuk menyelamat istrinya.

" Ketika mendengar ada yang minta tolong, saya langsung kebelakang dan melihat istri saya digigit buaya. Dalam kondisi genting saya terjun ke sungai menusuk mata buaya hingga akhirnya hewan buas melepaskan gigitannya. Dan istri dapat diselamat " akui Ujang suami korban kepada wartawan.

Kemudian terkait ada insiden ini, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora melalui Kapolsek Gaung AKP Edi Dalianto mengatakan bahwa saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan untuk melakukan perawatan.

" Kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktifitasnya. Terutama yang berdekatan di pinggir sungai. Karna predator bisa muncul kapan saja untuk memangsa kita " Imbau Kapolse.(riauterkini)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:01:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Jangan-Biarkan-Riau-Kembali-Kehilangan-Pemimpin--Tutup-Pintu-Bagi-Penumpang-Gelap-Politik

SEBAGAI seorang aktivis antikorupsi sekaligus praktisi hukum yang telah lama mengikuti dinamika penegakan hukum di Indonesia, dalam.pandangan kami kondisi yang terjadi di Provinsi Riau bukan lagi sekadar rentetan kasus hukum yang berdiri sendiri. Peristiwa demi peristiwa tersebut telah menjadi tamparan keras yang seharusnya menggugah seluruh elemen masyarakat. Berulang kali pucuk pimpinan daerah harus berhadapan dengan proses hukum. Apapun hasil akhir setiap perkara di pengadilan, satu kenyataan tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap kali seorang kepala daerah tersandung persoalan hukum, rakyatlah yang menanggung kerugian paling besar.

Pemerintahan kehilangan stabilitas, birokrasi kehilangan arah, investor menjadi ragu, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas negara, dalam hal ini pemerintah daerah, semakin terkikis. Tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan dalam situasi seperti ini. Semua menjadi pihak yang dirugikan.

Hari ini estafet kepemimpinan berada di tangan Pelaksana Tugas Gubernur. Amanah yang dipikul jauh lebih berat daripada sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Jabatan tersebut memikul beban sejarah. Masyarakat Riau tentu tidak ingin kembali menyaksikan pemimpinnya berganti karena persoalan hukum. Sudah terlalu banyak energi daerah ini terkuras untuk menghadapi krisis kepemimpinan dibandingkan memikirkan percepatan pembangunan.

Karena itu, Plt. Gubernur harus menjaga diri dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Pengalaman panjang dalam berbagai perkara korupsi menunjukkan bahwa seseorang tidak selalu terjerat karena niat jahatnya sendiri. Ada yang tersandung karena lingkungan yang permisif, ada yang terlena oleh bawahan, ada yang mengabaikan prosedur, dan ada pula yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

Korupsi hampir tidak pernah datang dengan massif dan terang-terangan. Ia hadir melalui kompromi kecil, fasilitas yang dianggap lumrah, bantuan yang tampak sepele, atau keputusan administratif yang terlihat biasa. Ketika semua itu dibiarkan, pintu menuju persoalan hukum terbuka sedikit demi sedikit. Musuh terbesar seorang pemimpin sering kali bukan lawan politiknya, melainkan kelengahan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Beberapa dinamika pemerintahan belakangan ini, termasuk polemik komunikasi mengenai kebijakan publik yang kemudian harus diklarifikasi oleh jajaran birokrasi, semestinya dijadikan pelajaran penting. Terpeleset kata di era viralitas ini bukan sesuatu yang sederhana. Seorang pemimpin tidak boleh membuat pernyataan apalagi mengambil keputusan berdasarkan data yang belum terverifikasi. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kesalahan informasi bukan hanya menimbulkan kegaduhan politik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila berkaitan dengan penggunaan kewenangan negara.

Namun, terdapat ancaman lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu munculnya penumpang gelap politik. Yang dimaksud dengan penumpang gelap politik bukanlah tuduhan kepada individu tertentu, melainkan metafora bagi pihak-pihak yang melihat krisis sebagai peluang. Dalam setiap masa transisi kekuasaan selalu ada kelompok yang diam-diam berharap terjadi kekacauan agar terbuka ruang bagi perubahan konfigurasi politik yang menguntungkan kepentingan mereka.

Masyarakat perlu mewaspadai apabila terdapat manuver yang lebih berorientasi pada perebutan jabatan daripada penyelamatan pemerintahan. Jangan sampai ada pihak yang justru berharap Plt. Gubernur ikut tersandung persoalan hukum sehingga kembali terjadi kekosongan kepemimpinan dan membuka peluang lahirnya figur pelaksana tugas berikutnya yang lebih sesuai dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Persoalan ini bukan semata-mata mengenai pergantian pejabat. Yang dipertaruhkan adalah stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Siapapun yang memimpin Riau harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun daerah ini, bukan menjadikannya sekadar batu loncatan karier politik. Tolok ukurnya bukan semata-mata asal-usul seseorang, melainkan integritas, rekam jejak pengabdian, pemahaman terhadap karakter masyarakat Riau, serta kesediaan memikul tanggung jawab moral atas masa depan Bumi Lancang Kuning. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa putra daerah, yang lahir atau tumbuh besar dan bermukim di daerah, pada umumnya memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan tanah kelahirannya. Ikatan tersebut dapat menjadi modal sosial yang penting dalam membangun daerah. Namun pada akhirnya, integritas tetap menjadi syarat utama. Putra daerah tanpa integritas sama berbahayanya dengan siapa pun yang hanya datang untuk mengejar kepentingan sesaat.

Perjuangan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan semata, tetapi juga harus diwujudkan melalui upaya mencegah lahirnya korban berikutnya. Plt. Gubernur memiliki kesempatan membuktikan bahwa transisi pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.Jabatan adalah amanah yang dibatasi oleh waktu, tapi integritas adalah warisan yang akan dikenang jauh setelah masa jabatan berakhir.

Riau tidak membutuhkan tambahan daftar pemimpin yang tersandung perkara hukum. Yang dibutuhkan hari ini adalah seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan masa transisinya dengan bersih, bermartabat, dan meninggalkan teladan bahwa kekuasaan dapat dijalankan tanpa korupsi. Apabila momentum ini mampu dijaga, Riau memiliki kesempatan untuk memutus mata rantai krisis kepemimpinan yang selama ini membebani marwah Bumi Lancang Kuning. Jangan biarkan penumpang gelap politik mengubah momentum penyelamatan ini menjadi babak baru dari tragedi yang sama.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Selamatkan-Uang-Rakyat-dari-Beban-Overhead--Prabowo-Pangkas-1-000-BUMN-Jadi-250

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pembengkakan biaya operasional BUMN yang membebani keuangan negara. Penutupan besar-besaran perusahaan pelat merah sedang dievaluasi demi menyelamatkan uang rakyat.

Pernyataan ini ditegaskan di hadapan para guru besar saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Soroti Ketiadaan Laba

Awalnya, Presiden Prabowo Subianto merespons usulan mengenai pendanaan riset perguruan tinggi yang bisa diambil dari sebagian keuntungan perusahaan negara.

"Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba, ya," ujar Prabowo.

Ia menyayangkan banyak perusahaan selama ini tidak menghasilkan keuntungan, namun negara terus menanggung beban gaji para pimpinan yang menjabat.

"Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," tegasnya.

Pangkas 750 Perusahaan

Langkah bersih-bersih dari pemerintah menargetkan pemangkasan jumlah BUMN secara drastis dari angka 1.000 menjadi hanya 250 perusahaan saja.

"Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah. Gimana, Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?" tanya Prabowo kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria yang membalas dengan anggukan.

Efisiensi ini dianggap sangat krusial mengingat besarnya anggaran yang terbuang hanya untuk membayar gaji jajaran direksi dan komisaris di perusahaan yang merugi.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5. 750 komisaris, dikali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," (goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/LKP-Senam-Pesona-Tutup-PKW-2026--Cetak-20-Calon-Wirausahawan-Bidang-Pijat-dan-Spa

PEKANBARU â€" Sebanyak 20 peserta Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) 2026 di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Senam Pesona resmi menyelesaikan pendidikan setelah mengikuti pelatihan intensif selama 150 jam pelajaran atau sekitar 25 hari. Para peserta diharapkan mampu menjadi wirausahawan baru di bidang pijat tradisional dan spa serta menciptakan sumber penghasilan secara mandiri.

Prosesi penutupan turut dihadiri oleh Kasi PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Sapta Diana, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Pimpinan LKP Senam Pesona, Ernany Rahayu, mengatakan seluruh peserta telah menyelesaikan rangkaian pembelajaran yang memadukan teori dan praktik. Materi yang diberikan meliputi pijat tradisional, pijat refleksi kaki, hingga keterampilan dasar spa untuk pemula. Selama pelatihan, peserta dibimbing oleh dua instruktur yang berkompeten di bidangnya.

"Alhamdulillah seluruh rangkaian pelatihan berjalan dengan baik. Harapan kami, ilmu yang diperoleh peserta dapat menjadi bekal untuk membuka usaha sendiri sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga," ujar Ernany kepada GoRiau.com, Minggu (28/6/2026).

Menurut Ernany, pada akhir pelatihan seluruh peserta menerima sertifikat kompetensi serta bantuan bahan rintisan usaha sebagai modal awal untuk memulai usaha di bidang keterampilan yang telah dipelajari.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang kembali memberikan kepercayaan kepada LKP Senam Pesona sebagai penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh keterampilan dan kesempatan untuk menjadi wirausahawan," katanya.

Program PKW tahun ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dibuka pada 17 Mei 2026. Saat pembukaan, LKP Senam Pesona kembali dipercaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap maupun tidak melanjutkan pendidikan formal.

Pada pelaksanaannya, peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pendidikan kewirausahaan. Sebanyak 30 persen materi difokuskan pada penguatan mental usaha agar peserta memiliki keberanian membangun usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.

Sebelumnya, Pimpinan LKP Senam Pesona Ernany Rahayu mengatakan jumlah peserta tahun ini memang berkurang menjadi 20 orang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat keterbatasan kuota dan penyesuaian anggaran. Meski demikian, lembaganya tetap berkomitmen menjalankan program tersebut yang kini telah memasuki angkatan ke-16.

Dengan berakhirnya pelatihan, para lulusan diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk membuka layanan pijat tradisional dan spa secara mandiri maupun bermitra dengan pelaku usaha, sehingga tujuan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha dalam mencetak wirausahawan baru dapat terwujud.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polisi-Tangkap-Terduga-Pelaku-Penganiayaan-yang-Tewaskan-Pria-di-SPBU-Jalan-Siak-2-Pekanbaru

PEKANBARU â€" Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru menangkap terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan seorang pria meninggal dunia di kawasan SPBU Jalan Siak 2, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah membenarkan pelaku telah diamankan setelah sebelumnya menyerahkan diri kepada polisi.

"Sudah, kami amankan," kata Anggi kepada Goriau, Minggu (28/6/2026) siang melalui WhatsApp pribadinya.

Menurut Anggi, pelaku menyerahkan diri setelah pihak kepolisian berkomunikasi dengan keluarganya.

"Yang bersangkutan setelah kami komunikasikan, mau menyerahkan diri ke Polres," ujarnya.

Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, terduga pelaku berinisial AAPR diamankan pada Kamis (25/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Ia datang ke Markas Polresta Pekanbaru didampingi keluarga bersama Tim Jatanras yang dipimpin IPDA Evan Rizky Wirawan.

Setelah menyerahkan diri, pelaku langsung diperiksa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 23.30 WIB di depan SPBU Jalan Siak 2, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai.

Korban, Rony Agus Saputra (RAS), diduga menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polresta Pekanbaru melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/766/VI/2026/SPKT/Polda Riau tertanggal 13 Juni 2026.

Dalam penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu buah kunci roda, sepasang pakaian korban, satu ikat pinggang, serta sebilah pisau dapur.

AAPR kini disangkakan melanggar Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

Kasus itu sempat menyita perhatian publik. Informasi yang dihimpun GoRiau.com, korban meninggalkan seorang istri serta dua anak.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:41:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Badai-PHK-Bayangi-Pekerja--Pemerintah-Lakukan-Mitigasi-Ekstra-di-Sektor-Industri

JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur terus membayangi. Menyikapi situasi krusial ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait berupaya melakukan langkah mitigasi strategis agar dampak negatif terhadap para pekerja tidak semakin meluas.

Kabar ini disampaikan langsung di Jakarta, Senin (29/6/2026). Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat tekanan bertubi-tubi yang menghantam dunia usaha saat ini.

Upaya Penyelamatan Berlapis

Untuk meredam laju pemangkasan tenaga kerja, pendekatan langsung ke berbagai perusahaan gencar dilakukan. Negosiasi bipartit menjadi salah satu jalan keluar yang diutamakan.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Sebagai contoh keberhasilan mitigasi, pemerintah mendampingi Grup Yazaki sehingga rencana relokasi produksi ke Vietnam bisa ditekan. Pengurangan pekerja akhirnya diarahkan secara bertahap melalui penyelesaian kontrak kerja. Selain itu, pemerintah juga mengawal penyelesaian hak-hak pekerja di PT Pakerin, PT Molex Ayus, serta beberapa entitas lainnya.

Tekanan Global dan Turunnya Daya Beli

Lebih jauh, faktor pemicu lesunya sektor industri rupanya sangat kompleks. Dinamika ini dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, turunnya daya beli, dan perpindahan investasi, bukan sekadar harga energi.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” jelasnya.

“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," paparnya.

Sorotan Harga Gas dan Struktur Biaya

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menggarisbawahi bahwa mahalnya harga gas tidak bisa dijadikan satu-satunya kambing hitam atas ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," urai Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, biaya bahan bakar (gas, pelumas, tenaga listrik) menyumbang sekitar 6,35 persen dari total struktur biaya input industri. Sementara itu, komponen bahan baku dan penolong mendominasi di angka 64,60 persen hingga 96,76 persen.

Porsi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada beberapa industri tercatat sangat bervariasi:

* Industri oleokimia: Sekitar 3,3 persen dari total biaya produksi.

* Industri sarung tangan karet: Berkisar 7â€"14 persen dari total biaya produksi.

* Industri kaca: Mencapai 16 persen dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, serta memastikan ketersediaan bahan baku ketimbang hanya berfokus pada kebijakan penurunan harga gas.

Peringatan dari Senayan

Kondisi industri yang kembang kempis ini sebelumnya telah memantik respons cepat dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6) mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan mitigasi menyusul laporan adanya ancaman pemangkasan pekerja besar-besaran.

Potensi pemberhentian kerja tersebut mengintai lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Pemicunya diklaim akibat lonjakan harga gas industri. Menanggapi hal ini, komunikasi intensif dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) segera dilakukan untuk meninjau kembali persoalan harga tersebut.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Anggota-DPRD-Pekanbaru-Zulkardi-Pastikan-Kawal-Siswa-yang-tak-Lolos-Sekolah-Negeri-agar-Tetap-Bisa-Bersekolah-Gratis-di-Swasta

PEKANBARU â€" Anggota DPRD Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan (Dapil) Rumbai, Zulkardi, memastikan akan mengawal komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru agar seluruh siswa yang tidak diterima di sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya.

Menurutnya, persoalan daya tampung sekolah negeri masih menjadi keluhan masyarakat, terutama di wilayah Rumbai. Ia mengaku banyak menerima laporan dari warga yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan jumlah sekolah negeri. Baik itu di tingkat SD atau SMP hingga SMA dan SMK negeri.

"Di daerah Rumbai, khususnya Palas, sampai sekarang belum ada SMA maupun SMK negeri. Akibatnya masyarakat terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta," kata Zulkardi kepada GoRiau.com, Senin (29/6/2026).

Ia menegaskan, jangan sampai ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri. Menurutnya, pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk membantu pembiayaan siswa yang terpaksa bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

"Yang akan kita kawal adalah jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Kalau memang tidak masuk sekolah negeri karena daya tampung tidak mencukupi, maka pemerintah harus menepati janjinya untuk membiayai mereka di sekolah swasta," tegasnya.

Zulkardi mengatakan DPRD akan mengawasi secara serius pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu.

Ia juga meminta pemerintah segera menjelaskan mekanisme pelaksanaan program tersebut, mulai dari penunjukan sekolah swasta yang bekerja sama hingga teknis pembiayaan bagi siswa.

"Jangan sampai masyarakat bingung. Sekarang pemerintah harus segera menjelaskan bagaimana sistemnya, sekolah swasta mana saja yang bekerja sama, seperti apa mekanismenya, sehingga masyarakat mendapat kepastian," ujarnya.

Menurut Zulkardi, program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas sekolah negeri yang setiap tahun tidak mampu menampung seluruh lulusan SMP. Karena itu, DPRD akan terus mengawal agar kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan, bukan sekadar menjadi janji.

"Kami akan menagih komitmen pemerintah. Intinya, tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri. Kalau harus masuk sekolah swasta, maka pembiayaannya harus ditanggung pemerintah sesuai dengan janji yang telah disampaikan," (goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Bongkar-Sindikat-Kawin-Pesanan-Wanita-WNI--Imigrasi-Soetta-Deportasi-Tiga-WNA-China

TANGERANG - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten mengungkap kasus dugaan praktik kawin pesanan ke China. Tiga orang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, China, secara resmi dideportasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Dilansir kantor berita Antara, Senin (29/6/2026), Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana menegaskan bahwa tiga WN China yang berinisial CS, FG dan CX terbukti masuk dalam sindikat tersebut. Seluruh pelaku telah dipulangkan secara paksa ke negara asalnya.

"Penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen Imigrasi hadir untuk rakyat dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi warga negara Indonesia," paparnya.

Awal Mula Pengungkapan Kasus

Terbongkarnya jaringan lintas negara ini bermula dari insting tajam petugas keimigrasian. Senin, 4 Juni 2026, petugas menerima permohonan paspor baru dari seorang WNI berinisial FNR.

FNR awalnya mengaku paspor tersebut akan digunakan untuk berwisata ke Malaysia. Namun, hasil pendalaman petugas menunjukkan fakta berbeda. FNR ternyata dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Tiongkok dan dinikahkan dengan seorang pria setempat melalui perantara WNI berinisial AN.

"Temuan tersebut kemudian dikembangkan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) hingga berhasil mengidentifikasi CS alias "Paman" sebagai koordinator jaringan,"Berbekal petunjuk kuat, aparat bergerak cepat memburu sang koordinator. CS akhirnya berhasil diamankan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 12 Juni 2026, tepat sebelum ia melarikan diri meninggalkan wilayah Indonesia.

Penggerebekan dan Penyelamatan Korban

Penyelidikan tidak berhenti pada penangkapan CS. Petugas terus menelusuri jejak jaringan ini demi menyelamatkan korban lainnya yang terlanjur masuk dalam perangkap sindikat.

"Pengembangan pengawasan berlanjut pada 17 Juni 2026 melalui operasi pengawasan di sebuah apartemen di wilayah Tangerang," urainya.

Di lokasi apartemen tersebut, petugas mengamankan dua WN Tiongkok lainnya yang berinisial FG dan CX. Selain itu, petugas juga menyelamatkan tiga perempuan WNI berinisial SA, PY, dan PO yang berstatus sebagai korban. Diketahui, SA dan PO sempat dicoba diberangkatkan ke Tiongkok namun gagal akibat ketidaksesuaian visa.

Eksploitasi Berkedok Perbaikan Ekonomi

Para pelaku memanfaatkan celah kerentanan sosial dan impian untuk hidup lebih layak guna menjerat para wanita WNI.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan para korban dijanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui pernikahan dengan pria asal Tiongkok," ungkapnya.

Dalam transaksi gelap ini, calon suami dari Tiongkok harus menyetor dana sebesar 60.000 RMB atau sekitar Rp 150 juta kepada CS. Dari jumlah tersebut, keluarga korban hanya menerima 20.000 RMB atau sekitar Rp 50 juta sebagai mahar pernikahan.

"Sedangkan sisanya digunakan untuk pengurusan dokumen perjalanan, visa ke Cina, surat keterangan belum menikah, akomodasi, dan biaya keberangkatan," tambahnya.

Tindakan Tegas dan Deportasi

Sebagai langkah tegas, Imigrasi Soetta telah mendeportasi ketiga laki-laki warga negara Tiongkok tersebut. Eksekusi deportasi dilaksanakan, Jumat, 26 Juni 2026, dengan menggunakan penerbangan rute Jakarta (CGK)-Guangzhou (CAN).

"Selain dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi, CS, FG dan CX juga diusulkan masuk ke dalam Daftar Penangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Saat ini, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen untuk tidak lengah dan terus memutus rantai perdagangan orang berkedok pernikahan ini secara menyeluruh.

"Kita masih akan terus melakukan pendalaman sebagai mengungkap keterlibatan pihak lain,"(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Kakak-Beradik-Asal-Siak-Borong-Enam-Emas-Kejurnas-Tenis-Junior-di-Padang

SIAK - Prestasi luar biasa ditorehkan dua atlet tenis junior asal Kabupaten Siak. Kakak beradik, Oemar Syareeq Hibrizi dan Barra Khaleev Abbasy sukses mendominasi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) TDP IMTC Nassau dan IMTC Semen Padang Cup di Kota Padang, Sumatera Barat, Juni 2026.

Siswa SMP Negeri 2 Siak ini tampil impresif dengan menumbangkan sejumlah petenis muda dari berbagai provinsi. Menariknya, di salah satu nomor tunggal, partai puncak justru mempertemukan keduanya dalam duel sesama saudara kandung.

Ayah kedua atlet, M Nur Al Amin Putra mengaku momen final tersebut menjadi pengalaman paling bersejarah bagi keluarganya. Ia bersama sang istri menyaksikan langsung kedua putranya bertanding memperebutkan gelar juara pertama.

"Alhamdulillah, anak kedua kami, Barra Khaleev Abbasy, menjadi juara pertama dan meraih medali emas. Sementara anak pertama kami, Oemar Syareeq Hibrizi, menjadi juara kedua dan memperoleh medali perak pada Kejurnas IMTC Semen Padang Cup," urainya, Senin (29/6/2026).

Sejak awal kejuaraan, ia bersama istri terus mendampingi anak-anaknya guna memberikan motivasi langsung dari pinggir lapangan.

Perjuangan hebat juga ditunjukkan Barra saat berhadapan dengan atlet asal Bogor, Al Zauki yang berstatus sebagai pemain tim nasional Indonesia. Barra sukses mengunci kemenangan telak pada final tunggal Kejurnas IMTC Nassau dengan skor 6-2 dan 7-5.

Tidak hanya berjaya di sektor tunggal, Oemar dan Barra juga tampil tangguh di nomor ganda putra kelompok umur 14 tahun. Pasangan sedarah ini berhasil mengawinkan gelar juara pada dua seri turnamen bergengsi tersebut."Alhamdulillah, di dua event ini anak kami juga meraih emas di nomor ganda. Kami pulang ke Siak membawa enam medali emas, satu medali perak, dan satu medali perunggu," paparnya.

Keberhasilan membawa pulang total delapan medali ini langsung mendapat sorotan positif dari pimpinan olahraga daerah. Ketua KONI Siak, Syamsurizal berharap pencapaian gemilang ini mampu memacu semangat atlet muda lainnya untuk terus mengukir prestasi hingga level dunia.

"Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian luar biasa oleh anak-anak Siak. Semoga mereka tidak hanya meraih juara di tingkat nasional, tetapi juga mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional," ungkapnya.

Pihaknya memastikan selalu memberikan dukungan penuh terhadap program pembinaan bakat usia dini agar kejayaan olahraga daerah ini semakin bersinar ke depannya. (goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Orang-orang-Bermasker-Keluar-Masuk-Rumah-Sekda-Kuansing

TELUKKUANTAN â€" Sejumlah orang terlihat keluar masuk ke rumah Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau pada Senin (29/6/2026) siang. Mereka keluar dari mobil berwarna hitam yang terpakir di halaman rumah dinas tersebut.

Salah seorang pria yang keluar rumah terlihat menggenakan rompi berwana coklat. Tapi tidak ada terlihat tulisan KPK. Hanya saja, di lengan kanan pria itu terdapat bendera merah putih.

Dari pantauan GoRiau.com, kediaman Sekda Kuansing tertutup sejak pukul 11.00 WIB. Satpol PP yang berjaga tidak mau membukakan pintu gerbang.

"Bapak ada tamu, tidak boleh masuk," ujar anggota Satpol PP yang berjaga. GoRia.com mencoba bernegosiasi agar dibukakan pintu, namun tetap tidak dibukakan.

"Perintah tamu Bapak," jawab petugas Satpol PP tersebut.

Sementara itu, Polres Kuansing juga melarang wartawan untuk masuk dengan alasan perintah pimpinan.

Tertutupnya rumah Dinas Sekda Kuansing dan Mapolres Kuansing mengindikasikan adanya aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:27:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Pramono-Spill-Strategi-Bereskan-2-Proyek-Mangkrak-Puluhan-Tahun-di-Jakarta--

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bicara kiat menyelesaikan dua proyek mangkrak di Jakarta, yaitu proyek monorel di Jalan Rasuna Said dan proyek Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Dia mengatakan ada risiko tinggi yang harus diambil saat membereskan dua proyek yang sudah lama mangkrak di Jakarta itu.

"Saya ingin memberikan contoh sesuai dengan judul dari tema besar kita, 'Berani Mengambil Keputusan, Cerdas Mengelola Risiko'," kata Pramono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dia mencontohkan penanganan proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said yang telah mangkrak selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, banyak pihak semula ragu proyek itu bisa diselesaikan.

"Ada proyek yang sudah mangkrak 21 tahun lebih, hampir 22 tahun, yaitu proyek monorel di Jalan Rasuna Said," ujarnya.

Pramono menjelaskan sejak awal berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta sebelum mengambil keputusan. Dengan pendekatan tersebut, Pemprov DKI akhirnya berani menyelesaikan persoalan yang selama ini tak kunjung tuntas.

"Ketika saya berkonsultasi awal-awal dengan beliau, semua orang tidak pernah membayangkan bahwa proyek ini bisa terselesaikan. Tetapi karena saya dan kemudian juga Pak Kajati berani mengambil keputusan dan risikonya kita kelola, alhamdulillah sekarang Jalan Rasuna Said itu 109 tiang monorel, 3,8 kilometer sudah selesai," ungkapnya.

Pernyataan itu merujuk pada proyek penataan Jalan HR Rasuna Said yang telah diresmikan usai pembongkaran tiang monorel mangkrak. Ia bahkan menyinggung fenomena banyak pihak yang kemudian mengaku ikut berjasa setelah proyek tersebut rampung.

"Kalau sudah selesai semua orang ngaku-ngaku ikut berjasa untuk menyelesaikan itu. Itulah kehidupan kita. Itulah birokrasi kita," ucap Pramono.

Pramono juga mengungkap cerita di balik penyelesaian persoalan lahan RS Sumber Waras. Proyek ini juga sempat mangkrak usai lahannya dibeli Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

Ia mengatakan proses penyelesaian dilakukan melalui konsultasi dengan Kejaksaan Agung, Kejati DKI, KPK, hingga BPK sehingga memberikan kepastian hukum sebelum pembangunan dilanjutkan.

"Begitu mendapatkan kepastian, saya mendapatkan keyakinan, ini harus selesai. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras," ujarnya.

Pramono menegaskan risiko dalam mengambil keputusan memang tinggi. Namun, menurutnya, risiko itu dapat dikelola selama pejabat yang mengambil keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi.

"Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi. Begitu punya beban pribadi, Saudara pasti tidak akan bisa mengelola itu dengan baik," tegas Pramono.

Dia mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Setiap rupiah yang ada di APBD kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekadar menyelesaikan serapan anggaran, tetapi apa pun yang akan dikeluarkan itu harus bisa membawa manfaat bagi kita semua,"(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:06:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kronologi-Bocah-Jaksel-Jatuh-ke-Lubang-Saat-Main-hingga-Terjebak-Berjam-jam--

Jakarta - Seorang bocah laki-laki berinisial I (4) terperosok jatuh ke dalam lubang sedalam 3,7 meter di Tebet, Jakarta Selatan, hingga terjebak di dalam selama kurang lebih 4 jam. Korban dinyatakan meninggal usai dievakuasi dan dirawat di rumah sakit.

Kapolsek Tebet AKP Ischak mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (27/6) pukul 23.40 WIB. Korban terjatuh ke lubang proyek saat bermain bersama temannya.

"Korban bersama teman-temannya bermain di sekitar proyek. Korban terperosok ke dalam lubang proyek dengan kedalaman kurang lebih 3,5 sampai dengan 4 meter dan diameter lubang kurang lebih 30x30 cm," kata Ischak saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Teman korban sempat meminta bantuan kepada warga yang ada di lokasi. Petugas kepolisian pun bergerak ke lokasi kejadian. Saat itu petugas mengalami kendala untuk mengevakuasi korban.

"Upaya evakuasi manual dengan memasukkan personel bertubuh kecil ke dalam lubang untuk menarik korban. Upaya kurang berhasil karena lubang sempit dan anak yang masuk korban mengalami trauma serta tidak ada relawan untuk masuk lubang tersebut," jelasnya.

Evakuasi Dramatis

Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan petugas Puskesmas Tebet hingga petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk mengerahkan alat berat. Ramainya warga di lokasi juga menjadi kendala proses evakuasi.

"Dilakukan pinjam pakai 2 unit ekskavator terdekat TKP. Sebelum penggalian, dilakukan konsolidasi untuk membuat jalur aman di samping lubang guna menghindari longsor. Polsek Tebet juga melakukan pengamanan TKP dengan pemasangan police line agar masyarakat tidak menghambat proses," kata dia.

"Ramainya warga yang menonton sehingga sempat menghambat proses evakuasi," imbuhnya.

Proses evakuasi berlangsung selama sekitar empat jam dan korban berhasil dievakuasi pada pukul 03.55 WIB. Setelah sempat mendapatkan perawatan di RSCM, korban dinyatakan meninggal dunia.

"Kondisi korban balita tidak tertolong(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/BNN-RI-Kemendagri-Rusia-Teken-Kesepakatan-Usut-Jaringan-Narkoba-Internasional-

Jakarta - Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto memimpin delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia di Moskow. Dalam pertemuan itu disepakati penguatan kerja sama dalam memberantas jaringan narkoba internasional.

Pertemuan itu digelar pada Senin (22/6) di Moskow, Rusia. Delegasi Indonesia yang dipimpin Suyudi diterima oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Federasi Rusia, Igor Zubov, dan Kepala Direktur Utama Drug Control Kementerian Dalam Negeri Rusia, Ivan Valentinovic Gorbunov.

Agenda ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerja sama pemberantasan narkotika lintas negara, sekaligus sebagai respon terhadap tren peredaran gelap narkotika yang melibatkan warga negara Rusia di Bali.

"Kedua negara dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama strategis pemberantasan narkotika yang merupakan kejahatan transnasional selama periode 2026-2027 dalam tiga poin kesepakatan," tulis keterangan Biro Humas dan Protokol BNN RI, Senin (29/6/2026).

Kesepakatan pertama ialah pengutan pengawasan di wilayah rawan. BNN dan pihak Rusia akan bekerja sama dalam melakukan pengetatan pengawasan arus migrasi di titik rawan seperti Bali. Kesepakatan ini didasarkan pada adanya pengungkapan kasus laboratorium mefedron pertama yang melibatkan warga Rusia.

"Kedua pihak sepakat meningkatkan pertukaran data intelijen secara real-time serta memperkuat sinergi aparat penegak hukum dan otoritas imigrasi. Tindakan tegas, termasuk deportasi, akan diterapkan bagi wisatawan asing yang terbukti terlibat jaringan kriminal narkotika," bunyi keterangan BNN.

Dalam poin kesepakatan kedua, BNN dan Rusia akan kolaborasi dalam menghadapi kejahatan digital. Indonesia dan Rusia menyetujui untuk memperluas kolaborasi dalam peningkatan kapasitas SDM, yakni pada bidang digital forensics, cyber investigation, dan pelacakan transaksi aset kripto yang kerap digunakan untuk pencucian uang jaringan narkotika.

Sementara di butir kesepakatan terakhir berkaitan dengan pertukaran informasi tentang peredaran zat psikoaktif baru yang kini disamarkan dalam rokok elektronik. Penindakan hukum yang tegas juga akan diimbangi dengan integrasi program edukasi pencegahan pada masyarakat.

(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 13:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Komnas-Perempuan-Minta-Maaf-Usai-Sebut-Kasus-YTR-Belum-Masuk-Penyiksaan-Versi-PBB--

Jakarta - Komnas Perempuan meminta maaf terkait pernyataannya terkait kasus wanita di Bandung, YTR, yang disiksa selama 3 tahun bukan termasuk penyiksaan kategori yang ditetapkan PBB. Komnas Perempuan menilai kasus tersebut termasuk kekerasan berlapis yang ekstrem, sadis, kejam dan merendahkan martabat manusia.

"Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung Untuk itu, Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional, 26 Juni 2026, yang mambahas kasus tersebut dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention againts Torture/CAT)," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti melalui pernyataan tertulis di situs resmi Komnas Perempuan, Senin (29/6/2026).

Komnas Perempuan mengatakan kasus YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) berlapis yang sangat ekstrem, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Dalam pemahaman masyarakat sehari-hari, tindakan tersebut juga dipandang sebagai penyiksaan karena tingkat kekejaman dan penderitaan yang ditimbulkannya.

Komnas Perempuan mengatakan sejak awal fokus lembaganya tidak pernah berubah, yaitu mengawal perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban serta mendukung penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi korban

Adapun penjelasan Komnas Perempuan pada konferensi pers sebelumnya disampaikan dalam konteks pembahasan Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, yang mana dalam Pasal 1 mendefinisikan pelaku penyiksaan oleh aparat/pejabat negara atau aktor non negara bila ada suruhan atau pembiaran oleh negara. Oleh sebab itu, penjelasan tersebut menurut Komnas Perempuan tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban.

"Faktanya kasus ini berdampak pada penderitaan yang luar biasa dan disabilitas permanen pada korban, juga menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, hingga kerugian ekonomi yang mendalam bagi korban," kata Komnas Perempuan.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mendukung pihak-pihak yang telah melakukan sejumlah langkah cepat atas peran serta rumah sakit dan pendamping, juga pada masyarakat, pemerintahan daerah, aparat penegak hukum yang bergerak cepat sehingga korban bisa tertangani dengan baik.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, mengatakan kasus penyekapan YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh Taufik Hidayat di Bandung bukan termasuk penyiksaan. Sondang menyebut definisi penyiksaan di kasus itu tak termasuk kategori yang ditetapkan oleh Konvensi Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal tersebut disampaikan Sondang dalam acara Hari Anti Penyiksaan Internasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Komnas Perempuan menyikapi kasus YTR yang menjadi atensi publik.

"Untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR, itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam Konvensi Anti Penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu," kata Sondang dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, dilihat dari akun YouTube Ombudsman RI, Minggu (28/6/2026).

Ia menyebut, dalam konsep Konvensi PBB itu, definisi tujuan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, diskriminasi, dan adanya keterlibatan negara. Sondang pun menyinggung apakah di kasus tersebut ada pengabaian dari negara.

"Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu, dampaknya sangat luar biasa," ujar Sondang.

"Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya ke tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum. Misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti," sambungnya.

Ia mengatakan pengabaian negara di kasus YTR masih perlu didalami. Komnas Perempuan pun berkomitmen mengawal kasus tersebut dengan menurunkan tim ke Bandung.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 13:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pemerintah-Turunkan-Harga-Gas-Industri--Dasco--Ini-Kabar-Gembira-bagi-Pekerja--

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi pemerintah yang menurunkan harga gas industri yang dikeluhkan serikat pekerja karena bisa memicu PHK. Dasco menyebut penurunan harga gas industri kabar gembira bagi pekerja.

Penurunan harga gas industri itu disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR yang dipimpin oleh Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026). Bahlil mengatakan harga gas industri yang awalnya USD 20 hingga USD 23 per MMBtu diturunkan menjadi USD 13 per MMBtu.

"Setelah kita menghitung dan kami sudah lapor Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per MM sekarang diturunkan menjadi USD 13," ujar Bahlil

Dasco kemudian menyebut informasi tersebut menjadi kabar gembira. Dia mengatakan harga gas telah dikeluhkan oleh pekerja karena memicu kekhawatiran PHK.

"Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK," ujar Dasco.

Dia mengatakan Dewan Ekonomi Nasional juga telah menyampaikan paparan soal pertumbuhan ekonomi dan masukan lain untuk menguatkan perekonomian. Dia mengatakan rapat tersebut juga membahas mitigasi terkait berbagai persoalan yang terjadi.

"Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional, yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain," kata Dasco.

Dasco menyebut perwakilan pemerintah telah menyampaikan solusi untuk menghadapi masalah ekonomi. Dia berharap kebijakan yang diambil dapat memberi manfaat.

"Yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR, serta anggota Komisi XI, serta dari Kementerian ESDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi," ujarnya.

Sebagai informasi, rapat yang dipimpin oleh Dasco ini juga dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal hingga Sari Yuliati. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono juga hadir.

Sementara, pemerintah diwakili oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu hingga Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono serta Ricky Perdana Gozali.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 13:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Tokoh-Adat-Lampung-Tegaskan-Prosesi-Injak-Kepala-Kerbau-Bermakna-Penyucian-Diri

Tokoh adat Lampung Pepadun, Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Drs. H. Mawardi Harirama menegaskan prosesi menginjak kepala kerbau yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri kegiatan adat di Lampung merupakan bagian dari tradisi Lampung Pepadun yang sarat makna filosofis. Menurutnya, ritual tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tindakan penghinaan atau perendahan terhadap hewan.

Mawardi menjelaskan, kerbau memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Lampung sejak dahulu. Selain menjadi penopang kegiatan ekonomi, kerbau juga dipandang sebagai simbol kesejahteraan keluarga dan aset berharga yang digunakan dalam berbagai pelaksanaan upacara adat.

"Kerbau adalah hewan peliharaan masyarakat Lampung pada masa lalu yang menjadi tabungan untuk kegiatan ekonomi maupun pelaksanaan pesta adat," ujar Mawardi dikutip Senin (29/6).

Ia mengatakan, penyembelihan kerbau menjadi simbol tingginya status sosial dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. Karena itu, keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lazim menyembelih kerbau pada berbagai tahapan penting kehidupan, mulai dari selamatan kelahiran anak, prosesi perkawinan adat melalui rangkaian Turun Mandi dan Temu Dilunjuk, hingga upacara Cakak Pepadun atau Munggah Bumi.

Dalam prosesi Temu Dilunjuk, lanjut Mawardi, kedua mempelai dipertemukan dengan meletakkan kedua ibu jari kaki di atas kepala kerbau yang berada di atas Lunjuk Balagh. Sementara dalam upacara Cakak Pepadun, penyembelihan kerbau merupakan bagian yang wajib dilaksanakan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa meletakkan jari kaki di atas kepala kerbau merupakan tata cara adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi Lampung Pepadun.

"Menempatkan jari kaki di atas kepala kerbau memang dilakukan dalam pesta adat Lampung Pepadun," tegasnya.

Menurut Mawardi, ritual tersebut memiliki makna lahiriah dan batiniah. Dari sisi lahiriah, prosesi itu melambangkan kedudukan atau status sosial seseorang yang menjalankan upacara adat. Sementara secara filosofis, ritual tersebut dimaknai sebagai simbol penyucian diri.

"Makna batinnya adalah menghilangkan hawa binatang dalam jiwa kita agar hati menjadi bersih dalam menjalani setiap langkah kehidupan, sehingga karya-karya yang dihasilkan menjadi baik dan berhasil," jelasnya.

Penjelasan tersebut disampaikan menyusul polemik yang muncul di ruang publik terkait prosesi adat yang diikuti Jokowi. Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mempertanyakan apakah ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi adat, ekspresi kesombongan, atau simbolisasi perendahan politik.

Mawardi menegaskan, prosesi tersebut harus dipahami dalam konteks tradisi Lampung Pepadun yang telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan filosofi yang melatarbelakanginya.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 13:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Lingkungan/DLH-Bangka-Buka-Layanan-Pembelian-Sampah--Ubah-Limbah-Jadi-Nilai-Ekonomi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah resmi membuka layanan pembelian sampah dari masyarakat. Inisiatif ini bertujuan ganda, yakni untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga. Kepala DLH Kabupaten Bangka, Boy Yandra, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Layanan pembelian sampah ini mencakup berbagai jenis limbah yang memiliki nilai jual, seperti plastik, kaleng, dan kertas. Masyarakat dapat langsung menjual sampah yang telah dipilah ke kantor DLH Bangka atau memanfaatkan fasilitas pembelian saat kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Hutan Kota Sungailiat setiap hari Sabtu. Selain itu, warga juga bisa menjualnya ke Bank Sampah yang dikelola oleh komunitas.

Program ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Dengan adanya insentif ekonomi, kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengurangan sampah diharapkan meningkat. Upaya ini sejalan dengan visi menciptakan lingkungan kota yang bersih, nyaman, dan sehat bagi seluruh warga Kabupaten Bangka.

Mekanisme dan Klasifikasi Harga Sampah

DLH Kabupaten Bangka telah menetapkan klasifikasi dan harga pembelian untuk berbagai jenis sampah yang diterima. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan insentif yang adil bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung pada jenis dan kualitas sampah yang diserahkan, sehingga mendorong pemilahan yang lebih baik.

Untuk sampah jenis plastik, harga terendah ditetapkan sebesar Rp500 per kilogram, sementara harga tertinggi dapat mencapai Rp4.000 per kilogram, khususnya untuk jenis plastik seperti tutup galon. Sampah kaleng dibeli dengan harga terendah Rp1.500 per kilogram, dan kaleng berbahan aluminium memiliki harga tertinggi hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, sampah berbahan kertas dibeli mulai dari Rp300 per kilogram, dengan jenis kertas HVS putih dihargai Rp1.400 per kilogram.

Masyarakat memiliki beberapa opsi untuk menjual sampah mereka. Selain di kantor DLH Bangka, layanan pembelian juga tersedia di kegiatan Car Free Day (CFD) di Hutan Kota Sungailiat setiap hari Sabtu. Alternatif lain adalah menjual langsung ke Bank Sampah yang telah dikelola oleh masyarakat, memudahkan akses bagi warga di berbagai wilayah.

Kolaborasi dan Tujuan Lingkungan Berkelanjutan

Dalam upaya menghimpun sampah sebanyak mungkin dan memperluas jangkauan program, DLH Kabupaten Bangka menjalin kerja sama strategis dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Organisasi ini dipimpin oleh istri Bupati Bangka, H Dini Harlina Insani, menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam inisiatif lingkungan ini. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Penanganan sampah menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan kota yang bersih, nyaman, dan sehat. Program pembelian sampah ini merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan sampah yang lebih luas. Fokus utamanya adalah menerapkan pendekatan 3R: mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle).

Pendekatan 3R ini menjadi pedoman dasar dalam pengelolaan dan pengurangan sampah secara berkelanjutan di Kabupaten Bangka. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, DLH Bangka berupaya tidak hanya mengurangi timbunan sampah di TPA, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat terhadap sampah dari sekadar limbah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 13:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Prabowo--Aspirasi-Warga-hingga-Anak-Desa-Lewat-TikTok-Tetap-Ditindaklanjuti-Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya terhadap aspirasi masyarakat, termasuk masukan yang disampaikan melalui media sosial. Menurutnya, setiap usulan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan publik akan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) yang diikuti sekitar 2.600 peserta dari kalangan rektor, akademisi, dan pemangku kepentingan pendidikan di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6/2026).

Dalam forum tersebut, Prabowo menerima sejumlah rekomendasi dan usulan dari kalangan perguruan tinggi. Ia menyebut seluruh masukan tersebut akan dipelajari satu per satu sebagai bagian dari upaya pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok atau apa, saya segera tindaklanjuti,” ujar Prabowo.

Komunikasi publik

Pernyataan itu sekaligus menegaskan pendekatan pemerintah yang disebut mengedepankan keterbukaan terhadap berbagai kanal komunikasi publik, termasuk pemanfaatan platform digital untuk mempercepat penanganan persoalan di lapangan.

Prabowo menilai, keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya menghadapi persoalan secara terbuka, mengakui tantangan yang ada, serta bekerja keras mencari jalan keluar.

Menurut dia, kesulitan tidak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi dengan keberanian dan diselesaikan melalui langkah nyata yang terukur.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti peran teknologi yang dinilai mampu mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Ia mencontohkan, informasi mengenai kendala di daerah dapat diterima secara cepat melalui perkembangan teknologi dan media sosial sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan lebih efisien.

"Kesulitan di satu desa di Nias langsung dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat,” katanya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa perkembangan teknologi juga memiliki sisi risiko apabila tidak dimanfaatkan secara bijak. Ia mencontohkan teknologi nuklir yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi, namun juga memiliki potensi dampak negatif.

Karena itu, ia meminta kalangan perguruan tinggi dan komunitas akademik terus memperdalam kajian mengenai pemanfaatan teknologi agar dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan nasional.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 13:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Realisasi-Penyaluran-Bantuan-Pangan-Bulog-Sumut-Capai-95-Persen--Siap-Lanjut-Juli-2026

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Bulog Sumut) melaporkan pencapaian signifikan dalam realisasi penyaluran bantuan pangan. Hingga saat ini, sekitar 95 persen dari total penerima manfaat di Sumatera Utara telah menerima bantuan tersebut. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah.

Bantuan pangan yang disalurkan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng merek Minyakita. Penyaluran ini mencakup alokasi untuk periode Februari hingga Maret 2026, menjangkau jutaan masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bulog Sumut dalam memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, menyatakan optimisme bahwa penyaluran di daerah yang belum mencapai 100 persen akan segera tuntas. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya. Persiapan untuk penyaluran tahap selanjutnya pada Juli 2026 juga tengah dilakukan.

Capaian Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Bulog Sumut

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara berhasil mencapai realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 95 persen. Dari total 1.756.846 penerima manfaat yang terdaftar untuk alokasi Februari-Maret 2026, sebanyak 1,66 juta warga telah menerima haknya. Ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera Utara.

Dalam proses penyaluran ini, Bulog Sumut telah mendistribusikan 33.379 ton beras dan 6.675.844 liter Minyakita. Jumlah ini menunjukkan skala besar operasi yang dilakukan untuk menjangkau seluruh penerima manfaat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Setiap penerima manfaat mendapatkan 20 kilogram beras dan empat liter Minyakita, sesuai dengan standar bantuan yang ditetapkan.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan efektivitas sistem distribusi Bulog, tetapi juga kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Bantuan pangan ini sangat vital bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Program ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Optimalisasi Penyaluran di Daerah Terpencil dan Persiapan Tahap Selanjutnya

Meskipun realisasi telah mencapai 95 persen, Bulog Sumut terus berupaya menuntaskan penyaluran di daerah-daerah yang masih tertinggal. Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Nias Selatan menjadi fokus utama Bulog Sumut karena realisasinya belum mencapai angka 100 persen. Proses distribusi terus diintensifkan agar semua penerima manfaat segera mendapatkan bantuan.

Budi Cahyanto mengungkapkan optimisme bahwa penyaluran di daerah tersebut akan tuntas dalam waktu dekat. Bantuan pangan dilaporkan sudah tiba di kantor kepala desa maupun kelurahan, menunggu proses distribusi akhir kepada warga. Koordinasi dengan pemerintah setempat menjadi kunci untuk mempercepat proses ini dan mengatasi hambatan logistik yang mungkin ada.

Pemerintah juga telah menjadwalkan kembali program bantuan pangan pada Juli 2026. Bulog Sumut saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan penyaluran tahap berikutnya. Persiapan logistik dan ketersediaan stok terus dipantau untuk memastikan kelancaran program di masa mendatang.

Dampak Program Bantuan Pangan dan Peningkatan Alokasi

Program bantuan pangan ini memiliki peran krusial dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, inisiatif ini juga sangat mendukung upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengendalikan inflasi pangan. Ketersediaan pasokan yang stabil melalui bantuan ini dapat menekan gejolak harga di pasar.

Untuk mengantisipasi kebutuhan bantuan, Bulog Sumatera Utara telah menyiapkan sekitar 35.000 ton beras dan tujuh juta liter Minyakita. Stok ini dipersiapkan untuk memenuhi alokasi bantuan pangan yang akan datang, memastikan ketersediaan pasokan yang cukup. Kesiapan stok merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program.

Jumlah penerima bantuan pangan pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Oktober-November 2025, tercatat sebanyak 844.696 penerima manfaat. Peningkatan ini mencerminkan perluasan cakupan program pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan pangan.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 12:15:00 +0700