Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Hari Anak Nasional, Ratusan Pelajar Kunjungi Istana Kepresidenan

Thu, 23 Jul 2026 20:03:00 +0700

JAKARTA �" Suasana Istana Kepresidenan Jakarta dipenuhi antusiasme ratusan pelajar SMAN 55 Jakarta yang mengikuti program "Istana untuk Anak Sekolah" pada Kamis (23/7/2026). Kunjungan yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya memperkenalkan para siswa pada sejarah dan simbol kenegaraan, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk berani bermimpi dan berkontribusi bagi Indonesia.

Bagi Zhafirah Zeta, kesempatan menginjakkan kaki di Istana merupakan pengalaman yang selama ini hanya bisa ia bayangkan melalui layar televisi. "Ini merupakan momen yang tidak bisa terbayarkan betapa menyenangkannya, karena ini juga pertama kali bagi saya yang biasanya hanya melihat Istana Kepresidenan dari layar kaca, YouTube, atau TV. Ini pertama kali bagi saya menginjakkan kaki langsung di tempat yang biasanya hanya saya lihat dari TV," ujarnya.

Perasaan serupa dirasakan Septian Ramdhany. Kekagumannya terhadap kemegahan kompleks Istana justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan meraih cita-cita. "Benar-benar senang banget, apalagi di sini banyak ruangan yang terlihat sangat indah. Itu membuat semangat saya membara sekali ingin masuk ke Istana ini kelak dengan pangkat yang setara dengan pejabat-pejabat," katanya.

Selama berkeliling, para siswa menyaksikan berbagai sudut Istana, mulai dari Aula Hoegeng, ruang kerja Presiden, koleksi patung, hingga lampu kristal bersejarah yang semakin memperkaya pengalaman mereka. Bagi Arneo Rajasa dan Shaniza Rashadya, kunjungan tersebut membuka wawasan baru tentang pemerintahan.

"Menurut aku ini pengalaman pertama mengunjungi Istana Presiden, juga dapat insight-insight baru. Terus bisa merasakan bagaimana rasanya jadi menteri dan masuk ke ruang-ruang rapat," ucap Shaniza.

Kesan mendalam juga disampaikan Anna Nadiatun Nabilah dan Yuge Abdihan Putra. Keduanya berharap pengalaman serupa dapat dirasakan oleh anak-anak di seluruh Indonesia.

"Semoga apa yang kita rasakan dapat juga dirasakan oleh anak-anak di seluruh Indonesia tanpa terkecuali," ujar mereka.

Di balik rasa kagum itu, para pelajar juga membawa pulang semangat baru. Zhafirah mengajak generasi muda agar berani menyampaikan gagasan demi masa depan bangsa.

"Ayo kita kuatkan lagi semangat kita bersama-sama, kita berani untuk menyuarakan ide-ide kita, inspirasi kita, dan inovasi kita untuk negara Indonesia ke depannya," katanya.

Salah seorang guru pendamping, Reisti Hudatul, menilai program "Istana untuk Anak Sekolah" memberikan manfaat besar bagi para siswa. Ia pun berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar langsung di Istana.

"Harapan kami program ini terus berlanjut, sehingga banyak murid dapat mengambil pelajaran dan juga dapat bersama-sama saling memahami bahwa Istana memberikan banyak peluang bagi mereka di kemudian hari," tuturnya.

Pada momentum Hari Anak Nasional, Reisti turut menyampaikan pesan untuk anak-anak Indonesia. "Selamat Hari Anak Nasional. Kepada anak-anak di Indonesia, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, terus berjuang, dan capai cita-cita," pungkasnya.

Program "Istana untuk Anak Sekolah" terus dihadirkan sebagai ruang belajar yang membuka akses anak-anak Indonesia untuk mengenal lebih dekat sejarah bangsa, nilai-nilai kebangsaan, serta simbol-simbol negara. Melalui pengalaman langsung di Istana Kepresidenan, diharapkan tumbuh generasi muda yang berkarakter, percaya diri, dan memiliki semangat mengabdi untuk Indonesia.

PPATK Ungkap Modus Baru Judol, Deposit via QRIS Disamarkan Lewat Merchant Fiktif

Thu, 23 Jul 2026 19:50:00 +0700

JAKARTA �" Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya modus baru transaksi judi online. Menurut PPATK, semakin banyak pelaku yang memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), alih-alih transfer rekening bank maupun dompet elektronik, untuk melakukan deposit.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengingatkan bahwa perubahan pola transaksi tersebut menunjukkan jaringan pelaku yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem pembayaran.

"Penurunan nilai transaksi tidak boleh membuat kita lengah. Ketika frekuensi transaksi meningkat dan modus berpindah ke instrumen serta ekosistem keuangan yang semakin kompleks, hal itu menunjukkan bahwa jaringan pelaku terus beradaptasi. Penanganan harus dilakukan serentak dengan memutus akses, aliran dana, rekening penampung, merchant fiktif, entitas terafiliasi, serta pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari seluruh ekosistem judi online," kata Ivan dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Berdasarkan hasil analisis PPATK, penggunaan QRIS mendominasi transaksi deposit judi online sepanjang 2025. Frekuensi deposit melalui QRIS mencapai sekitar 78,5 persen dari total transaksi atau sebanyak 305,35 juta transaksi dengan nilai Rp19,35 triliun.

Sementara itu, deposit melalui transfer rekening bank dan dompet elektronik tercatat sebanyak 83,79 juta transaksi atau sekitar 21,5 persen dari total frekuensi deposit, dengan nominal Rp16,67 triliun.

"Tren tersebut semakin menguat pada triwulan I-2026. PPATK mencatat komposisi frekuensi deposit melalui QRIS meningkat menjadi 88,6 persen, sedangkan transfer rekening hanya sebesar 11,4 persen," paparnya.

Meski demikian, PPATK menegaskan QRIS dan berbagai instrumen pembayaran digital berbasis rupiah merupakan sarana transaksi yang sah serta memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional.

"Persoalannya terletak pada penyalahgunaan instrumen tersebut oleh jaringan judi online," tuturnya.

Menurut PPATK, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan proses verifikasi, penerimaan, dan pemantauan merchant secara berkelanjutan oleh penyedia jasa pembayaran guna mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran digital.

Temuan itu muncul di tengah aktivitas judi online yang masih berlangsung. Pada triwulan I-2026, nilai perputaran dana judi online mencapai Rp40,3 triliun dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun. Hasil analisis PPATK menunjukkan pola transaksi judi online kini semakin sering, tersebar, dan cenderung menggunakan nominal yang lebih kecil.

Di sisi lain, PPATK juga menemukan modus pencucian uang yang semakin kompleks. Pelaku menggunakan rekening milik pihak lain (proxy account) hasil jual beli rekening dan identitas, mengambil alih rekening pasif (dormant), hingga memanfaatkan identitas tidak autentik atau e-KTP aspal dan teknologi deepfake untuk melewati proses verifikasi.

"Jaringan judi online juga memanfaatkan perusahaan cangkang, merchant UMKM atau merchant digital fiktif, serta merchant aggregator untuk menyamarkan deposit judi online sebagai transaksi perdagangan yang tampak normal," pungkasnya.

Pedagang, Pembeli Serta Penyimpan Narkotika Digulung Polisi Sektor LBJ, Tiga Pria Tak Berkutik

Thu, 23 Jul 2026 19:46:00 +0700

INHU �" Gencar memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau melalui Polsek Lubuk Batu Jaya (LBJ) kembali mencetak hasil positif. Gabungan tim operasional berhasil mengamankan tiga pria sekaligus yang berperan sebagai penjual, penyimpan, hingga pembeli barang haram jenis sabu, Rabu (22/07/2026) dini hari.

Operasi ini membuahkan barang bukti dengan berat kotor total mencapai 7,73 gram, serta sejumlah bukti lain yang menguatkan keterlibatan para tersangka.

Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra, SH, S.I.K., M.Si., melalui Kepala Seksi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran, SH, membenarkan pengungkapan kasus ini. Menurutnya, penindakan ini berawal dari laporan dan informasi akurat yang diterima jajaran kepolisian dari masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkotika di dua desa dalam wilayah Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

"Aksi kami berangkat dari keluhan warga. Kami tidak tinggal diam, tim opsnal segera dibentuk dan bergerak senyap agar jaringan ini tidak sempat kabur atau memusnahkan barang bukti," ungkap Aiptu Misran saat merilis hasil pengungkapan kasus tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, operasi dimulai Selasa malam, 21/7/ 2026 sekira pukul 23.00 WIB. Kanit Reskrim Polsek LBJ menerima laporan bahwa di lingkungan Desa Air Putih sering terjadi transaksi narkotika. Informasi tersebut langsung disampaikan kepada Kapolsek LBJ, Ipda Daniel Okto S, SE, MH, yang kemudian memerintahkan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan mendalam dan pengamanan lokasi.

Pukul 03.30 WIB dini hari, tim tiba di sebuah rumah warga di Desa Air Putih. Di teras belakang rumah, petugas melihat sosok pria yang berperilaku mencurigai. Tanpa memberi kesempatan bergerak, personel langsung mengamankan pria tersebut. Ia mengaku berinisial KD alias Kamat(31), warga setempat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Saat digeledah, petugas tidak menemukan barang terlarang di badan Kamat. Namun, pengecekan di sekitar lokasi mengungkapkan temuan penting. Di dalam sebuah botol plastik berwarna hitam yang disembunyikan di dalam pot bunga, petugas menemukan 35 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga potongan pil ekstasi jenis kerang biru dan minion ungu, serta satu unit ponsel berwarna hitam.

Dalam pemeriksaan, Kamat tak bisa mengelak. Ia mengakui bahwa seluruh barang haram itu bukan miliknya, melainkan milik temannya sendiri yang dititipkan untuk disimpan. Berdasarkan petunjuk tersebut, tim kembali bergerak dan menangkap pemilik barang, ASM Alias Munthe (39), seorang buruh harian lepas beralamat sama di Desa Air Putih.

Dari diri munthe, petugas menyita satu unit ponsel warna perak. Saat di interogasi, Adi mengakui perannya sebagai pemilik sekaligus pengedar utama barang bukti tersebut. Berat kotor seluruh sabu yang diamankan dari kedua tersangka ini tercatat sebesar 7,73 gram.

Kedua pria ini kini ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pengakuan Adi tidak berhenti sampai di situ. Ia membongkar bahwa selama ini barang dagangannya sudah terjual ke sejumlah pembeli. Salah satunya adalah warga Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsnal kembali meluncur ke lokasi baru. Pukul 06.00 WIB pagi, petugas tiba di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar. Di dalam rumah, terlihat seorang pria sedang tertidur pulas. Ia adalah MMS alias Siregar Bin ( warga setempat yang tidak memiliki pekerjaan.

Saat digeledah, petugas menemukan dua bungkus kecil sabu terselip di bawah bantal tempat Siregar tidur. Barang bukti lain yang disita adalah satu kotak rokok m berwarna biru. Berat kotor barang bukti dari tersangka ketiga ini tercatat sebesar 0,38 gram.

Saat diperiksa, Masrul mengaku barang itu dibelinya dari Munthe beberapa waktu lalu untuk dikonsumsi sendiri. Ia kini ditetapkan tersangka atas dugaan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika, yang diancam Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta perubahannya.

Ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk proses administrasi awal. Selanjutnya, berkas perkara, tersangka, dan barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Inhu untuk penyidikan lebih lanjut guna mengungkap jaring yang lebih besar.

Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra menegaskan, operasi semacam ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran maupun pemakaian narkotika, serta berani melaporkan setiap indikasi keberadaan barang haram di lingkungan masing-masing.

"Kami pastikan Polres Inhu tidak akan berkompromi. Siapa pun yang bermain narkotika, baik sebagai penjual, penyimpan, maupun pembeli, akan kami tangkap dan pertanggungjawabkan di hukum. Keamanan dan masa depan generasi Inhu adalah prioritas kami," tegas AKBP Eka Ariandy Putra.

Kini, ketiga pria tersebut sudah tak berkutik di balik jeruji besi, sementara kasus terus didalami untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang mungkin masih bebas di luar sana.

Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Periksa Nanik S Deyang Terkait Kasus MBG

Wed, 22 Jul 2026 15:01:00 +0700

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan kesempatan untuk memeriksa nanik S. Deyang, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun Nanik telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia tidak lagi menjabat, keterangannya masih dianggap penting dalam proses penyelidikan.

Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, menyatakan bahwa hingga saat ini, penyidik belum menetapkan jadwal untuk memanggil Nanik. Namun, ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadapnya masih mungkin dilakukan jika diperlukan untuk memperkuat bukti dalam kasus tersebut.

"Untuk minggu ini belum ada jadwal pemanggilan, namun ke depan tidak menutup kemungkinan sepanjang penyidik memandang perlu untuk pembuktian," ujar Anang dalam keterangannya pada Rabu (22/7/2026).

Ini menunjukkan bahwa Kejagung tetap membuka peluang untuk mengembangkan penyidikan lebih lanjut.

Anang juga menjelaskan bahwa saat ini fokus penyidik adalah memeriksa saksi-saksi lain yang dianggap memiliki kontribusi penting dalam proses pembuktian kasus ini.

"Saat ini penyidik msh fokus kepada saksi-saksi lain dulu yang mempumyai nilai pembuktian kuat," tambahnya, menandakan bahwa mereka berusaha mengumpulkan bukti yang solid sebelum memanggil Nanik.

Sampai saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu tersangka tersebut adalah Dadan Hindayana, mantan kepala bgn, yang menunjukkan bahwa pihak-pihak berwenang serius dalam menangani kasus ini.

Selain itu, sejumlah individu dari kalangan swasta juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak hanya terfokus pada pejabat negara, tetapi juga melibatkan pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

Berikut adalah daftar tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut:

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana

2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya

3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung

4. Pihak swasta Asep Yusuf Somantri

5. Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono

6. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing

7. Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan.Nanik S Deyang Mengundurkan DiriNanik S Deyang telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena masalah kesehatan yang dihadapinya. Ia berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani perawatan jantung.

Pengumuman mengenai pengunduran diri Nanik disampaikan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 22 Juli 2026.

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ungkap Dirgayuza yang dikutip dari Liputan6.com.

Dirgayuza juga menambahkan bahwa Presiden berpesan kepada Nanik agar tetap memantau perkembangan BGN dari jarak jauh. Ia juga mengungkapkan bahwa Nanik sangat ingin segera menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam program MBG.

"Presiden meminta Bu Nanik tetap mengawasi BGN. Bu Nanik sendiri bergurau, ia tidak sabar untuk kembali bisa 'mencereweti' dan 'menjewer' jika ada yang menyimpang," jelas Dirgayuza.

"Begitulah Bu Nanik. Bahkan ketika sedang sakit, yang dipikirkannya tetap pekerjaan, Presiden, rakyat, dan anak-anak Indonesia," tambahnya.

Di akhir unggahan, Dirgayuza menekankan bahwa meskipun Nanik harus beristirahat sejenak, anak-anak Indonesia masih sangat membutuhkan perhatiannya dalam mengawasi program MBG.

"Selamat berobat, Bu Nanik. Indonesia masih membutuhkan langkah Ibu. Anak-anak Indonesia masih menunggu Ibu kembali - sehat, kuat, kritis dan cerewet seperti biasa,"(merdeka.com)

Masih Sering Balap Liar, Kasat Lantas Polres Bengkalis Ingatkan Ada Sanksi Pinada Kurungan

Wed, 22 Jul 2026 14:57:00 +0700

BENGKALIS - Aksi balap liar masih sering terjadi dan ditertibkan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkalis.

Pelaku balap liar yang didominasi remaja ini seakan tidak pernah jera untuk terus melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya yang bisa mengancam keselamatan orang lain.

Terkait kondisi ini, Kasat Lantas Polres Bengkalis, AKP Shandra Amalia, menegaskan agar pelaku balap liar berhenti melakukan kegiatan tersebut.

Pasalnya, ada ancaman pidana kurungan atau penjara jika masih nekat dan tertangkap petugas saat melakukan penertiban.

Menurut Kasat Lantas, pelaku balap liar yang diamankan akan dikenakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pelanggaran Pasal 115 ini bisa terancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda tiga juta rupiah.

"Jadi ancaman pidana ini bukan dari kita, tetapi sudah diatur dalam Undang-Undang LLAJ yang ada. Kita terapkan pasal-pasal ini dalam pelanggaran balap liar, untuk putusan tentunya tergantung pada pengadilan yang menyidangkannya," terang Shandra Amalia.

Kasat Lantas mengatakan bahwa sampai saat ini Polres Bengkalis masih rutin melakukan penindakan ataupun penertiban aksi balap liar.

Terutama melakukan penertiban saat ada laporan dari masyarakat.

"Sejauh ini masih sering terjadi laporan adanya balap liar di wilayah Bengkalis. Masih banyak kurangnya kesadaran, terutama remaja, dalam tertib berlalu lintas untuk tidak merugikan orang lain," jelas Kasat Lantas.

Bahkan menurut dia, mereka yang ditindak karena kesalahannya banyak melawan petugas dengan mengatakan bahwa petugas mencari-cari kesalahan.

Padahal Satlantas Polres Bengkalis melakukan penindakan berdasarkan laporan masyarakat, karena terganggu oleh aktivitas balap liar yang sering dilakukan.

Shandra mengatakan, kegiatan balap liar ini sering terjadi di Kecamatan Mandau dan Bengkalis. Di kecamatan lain juga beberapa kali ada laporan aksi balap liar terjadi, di antaranya di Kecamatan Bantan, Pinggir, dan Siak Kecil, namun intensitas tidak separah dan sesering di Kecamatan Bengkalis dan Mandau.

"Lokasi balap liar ini juga cenderung berubah-ubah. Biasanya jika lokasi mereka kita tertibkan, nantinya mereka pindah ke lokasi lainnya," Tambah Kasat Lantas. (Tribunpekanbaru.)

Prabowo Tunjuk Sudaryono Jabat Kepala BGN, Pelantikan Siang Ini

Wed, 22 Jul 2026 14:14:00 +0700

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Penunjukan ini dilakukan menyusul pengunduran diri Nanik S Deyang dari jabatan tersebut akibat kondisi kesehatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi keputusan pimpinan negara terkait reposisi manajemen institusi tersebut di Istana Kepresidenan, Rabu (22/7/2026).

"Presiden memutuskan selaku pengganti Kepala BGN adalah Sudaryono, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian," terang Prasetyo.

Pelantikan Berlangsung Siang Ini

Pemerintah bergerak cepat mengurus administrasi pergantian pucuk pimpinan BGN. Prasetyo menjelaskan bahwa proses pelantikan Sudaryono dijadwalkan berlangsung siang ini juga. Langkah ini diambil guna memastikan jalannya program gizi nasional tidak terhambat oleh masalah struktural.

"Penggantinya akan direncanakan dilantik hari ini juga supaya proses atau tugas yang diemban BGN tidak terjadi kevakuman," jelasnya.

Faktor Pergantian Pimpinan

Transisi kepemimpinan di tubuh BGN ini murni disebabkan oleh faktor kesehatan pejabat sebelumnya. Berikut adalah urutan fakta terkait pergantian pimpinan BGN:

Nanik S Deyang mengajukan pengunduran diri untuk fokus mengobati penyakit jantung.

Presiden Prabowo menyetujui pengajuan tersebut dan langsung menunjuk pengganti.

Sudaryono mengisi posisi Kepala BGN untuk melanjutkan tugas operasional lembaga.

Hingga pelantikan siang ini, proses serah terima jabatan sedang dipersiapkan oleh pihak Istana.(goriau)

Kunker ke Tanjung Pinang, Hendry Munief Kawal Alokasi Dana Khusus Kepulauan

Wed, 22 Jul 2026 14:11:00 +0700

TANJUNGPINANG - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin hingga Selasa (20-21/7/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk berdialog serta meminta masukan langsung dari pemerintah daerah dan akademisi terkait penajaman regulasi tersebut.

Kedatangan rombongan Pansus RUU Daerah Kepulauan disambut langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad beserta jajaran, dan dilanjutkan dengan pertemuan bersama akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah). Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan Fraksi PKS, Hendry Munief, MBA menyebutkan bahwa Kepri sebagai daerah kepulauan memiliki kepentingan khusus yang harus diakomodir di dalam rancangan undang-undang ini.

Dalam pertemuan tersebut, Hendry menyoroti dua isu krusial, yakni penerapan konsep affirmative spending terkait pendanaan dan penerapan ekonomi biru (blue economy) dalam tataran regulasi. Konsep ekonomi biru ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya perairan, seperti laut, pesisir, dan danau secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem.

"Konsep pendanaan affirmative spending penting dalam RUU ini. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan alokasi dana khusus yang dirancang untuk memberikan keberpihakan atau perlakuan istimewa kepada kelompok, sektor, atau wilayah yang tertinggal, kurang terwakili, atau paling membutuhkan," tegasnya.

Hendry menilai potensi daerah kepulauan sangat tinggi, namun selama ini urung tergarap maksimal akibat benturan berbagai undang-undang sektoral. Ia mencontohkan adanya tumpang tindih antara regulasi Pemerintahan Daerah, Kelautan dan Perikanan, Daerah Perbatasan, hingga Pertahanan dan Keamanan.

"Kompleksitas ini menyebabkan daerah-daerah kepulauan tidak bisa digarap maksimal sehingga ekonomi masyarakat tidak bertumbuh secara positif. Maka dengan adanya RUU ini diharapkan dapat mengakomodir konsep ekonomi biru sekaligus menjadi payung hukum," urainya.

Terkait penyelesaian regulasi, beleid ini diharapkan sudah dapat disahkan pada tahun ini. Perjalanan pengesahan RUU Daerah Kepulauan terbilang sangat panjang, memakan waktu bertahun-tahun melintasi 10 tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 tahun era Presiden Joko Widodo, dan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(goriau)

Lama Tak Masuk Kerja Tanpa Alasan, Dua Polisi di Kuansing Ini Resmi Dipecat

Wed, 22 Jul 2026 14:10:00 +0700

TELUKKUANTAN �" Dua anggota Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau resmi diberhentikan tidak dengan hormat setelah terbukti membolos kerja selama lebih dari satu bulan berturut-turut.

Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, Rabu (22/7/2026) pagi.

Dua personel yang dipecat masing-masing berinisial Aiptu IW dan Brigadir R. Keduanya dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan Keputusan Kapolda Riau karena melanggar Kode Etik Profesi Polri, yakni tidak masuk dinas tanpa alasan sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.

Dalam upacara yang berlangsung tanpa kehadiran kedua personel tersebut (in absentia), Kapolres memberikan tanda silang pada foto kedua mantan anggotanya sebagai simbol pelepasan status sebagai anggota Polri.

Hidayat menegaskan bahwa keputusan PTDH ini diambil sebagai bentuk penegakan disiplin dan komitmen menjaga marwah institusi.

"Keputusan PTDH ini merupakan langkah tegas yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap anggota Polri memiliki kewajiban menjaga integritas, disiplin, dan kepercayaan masyarakat," ujar Hidayat. "Siapa pun yang melakukan pelanggaran berat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya."

Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya agar menjadikan peristiwa ini sebagai iktibar untuk tetap profesional dan menghindari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun organisasi.(goriau)

Satpol PP Pekanbaru Bongkar 70 Lapak PKL di Kawasan Stadion Utama Riau

Wed, 22 Jul 2026 13:55:00 +0700

PEKANBARU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menertibkan puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Rabu (22/7/2026). Pembongkaran bangunan liar yang didominasi material kayu untuk tempat berjualan makanan dan minuman tersebut melibatkan satu unit alat berat jenis ekskavator.

p>Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto menyampaikan bahwa penertiban ini menyasar fasilitas dagang permanen yang berdiri di sepanjang jalur sarana olahraga. Langkah ini dieksekusi guna menata ulang estetika kota yang mulai terlihat kurang tertata akibat menjamurnya kios-kios tersebut.

"Hari ini ada sekitar 70 lapak yang kita tertibkan di area stadion. Supaya area ini lebih tertib lagi," terangnya di lokasi pembongkaran.

Sebelum mengerahkan armada dan alat berat, instansi penegak peraturan daerah ini telah melayangkan surat peringatan resmi kepada seluruh pedagang. Desheriyanto memastikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya tidak melarang warga untuk menjalankan aktivitas perniagaan di kawasan tersebut, asalkan mematuhi regulasi ketertiban umum.

Syarat utamanya, para pedagang diwajibkan menerapkan sistem lapak bongkar pasang sehingga tidak ada fasilitas maupun sisa barang yang ditinggalkan saat jam operasional selesai.

"Pedagang silakan jualan di kawasan ini. Tapi tidak boleh meninggalkan barang-barang dagangannya, bawa pulang lagi barang-barangnya," tegas Desheriyanto.

Proses perataan lahan yang melibatkan 160 personel gabungan dari unsur Satpol PP, TNI, dan Polri ini terpantau berjalan lancar. Pendekatan persuasif dan sosialisasi yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya membuat operasi penertiban berlangsung kondusif tanpa memicu perlawanan dari para pemilik lapak.(rtc)

Sopandi Dorong Meranti Masuk di RUU Daerah Kepulauan, Sebut Peluang Besar Percepat Infrastruktur dan Tekan Kemiskinan

Wed, 22 Jul 2026 13:23:00 +0700

SELATPANJANG �" Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di DPR RI menjadi perhatian berbagai daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Regulasi yang tengah dibahas tersebut dinilai dapat menjadi momentum penting untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, S.Sos, berharap daerah yang dijuluki kabupaten termuda di Provinsi Riau itu dapat masuk dalam cakupan kebijakan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, Meranti memiliki karakteristik wilayah yang sangat berbeda dengan daerah daratan sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

"Kami sangat berharap Kabupaten Kepulauan Meranti dapat masuk dalam RUU Daerah Kepulauan. Ini merupakan kesempatan emas bagi Meranti untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan, terutama dalam peningkatan akses infrastruktur di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar," ujar Sopandi saat berbincang-bincang dengan GoRiau.com, Rabu (22/7/2026).

RUU Daerah Kepulauan saat ini sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Rancangan undang-undang yang merupakan inisiatif DPD RI tersebut didorong segera disahkan sebagai dasar hukum untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi daerah kepulauan, kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah daratan.

Sopandi menjelaskan, secara administratif Provinsi Riau hingga kini belum dikategorikan sebagai daerah kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Riau masih berstatus sebagai provinsi daratan, sehingga kewenangan pengelolaan wilayah laut maupun berbagai kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan belum dapat diterapkan secara maksimal.

Padahal, lanjutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah yang hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada transportasi laut. Mobilitas penduduk, distribusi barang, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur memiliki tantangan yang jauh berbeda dibandingkan daerah daratan.

Menurut Sopandi, apabila RUU Daerah Kepulauan disahkan, akan terbuka peluang lebih besar bagi daerah-daerah seperti Meranti untuk memperoleh dukungan pembangunan yang lebih proporsional. Tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga penguatan konektivitas antarpulau, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan kawasan pesisir, hingga skema pendanaan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Urgensi regulasi tersebut, kata dia, semakin kuat jika melihat kondisi sosial ekonomi Kepulauan Meranti yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2024 mencapai 23,15 persen, tertinggi di Provinsi Riau. Meskipun pada 2025 berhasil ditekan menjadi 20,51 persen, Meranti masih menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Riau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta kemudahan akses ekonomi menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Sopandi menilai, apabila pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui RUU Daerah Kepulauan, dampaknya akan sangat besar terhadap percepatan pembangunan daerah. Infrastruktur yang lebih baik diyakini akan memperlancar arus barang dan jasa, memangkas biaya logistik, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aspirasi tersebut, Sopandi mengungkapkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam pembahasan RUU.

"Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Bapak Herry Dermawan selaku anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan dari PAN. Kami juga akan menjalin komunikasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui jalur politis agar aspirasi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat tersampaikan secara langsung," ungkapnya.

Ia berharap seluruh elemen, baik pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, DPD RI maupun pemerintah pusat dapat bersinergi memperjuangkan kepentingan daerah-daerah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan akibat kondisi geografis.

"Harapan kami, Meranti jangan hanya dikenal sebagai daerah kepulauan, tetapi juga mendapat keberpihakan dalam kebijakan nasional. Jika RUU Daerah Kepulauan dapat mengakomodasi kebutuhan daerah seperti Meranti, maka ini akan menjadi titik awal mempercepat pembangunan, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan dengan daerah lain," (goriau)

Keluhan Warga Kuansing Soal BBM: SPBU Dikuasai Pelangsir, Harga Eceran Meroket

Wed, 22 Jul 2026 13:21:00 +0700

TELUKKUANTAN �" Warga Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mengeluhkan makin sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), akibat maraknya aksi penimbunan oleh oknum "pelangsir".

Praktik ilegal yang terjadi setiap hari ini menyebabkan antrean mengular hingga ke jalan raya dan memicu melonjaknya harga BBM di tingkat pengecer.

Di sejumlah SPBU di Kuansing, antrean kendaraan sudah mengular sejak pagi hari sebelum jam operasional dimulai. Para pelangsir diduga menempatkan mobil pribadi mereka di area SPBU sejak tengah malam untuk mengamankan posisi terdepan saat SPBU resmi dibuka pada pukul 07.00 WIB.

Dari penelusuran GoRiau.com, satu unit kendaraan pelangsir dilaporkan dapat mengantre hingga tiga sampai empat kali dalam sehari. Untuk mengelabui sistem pembatasan pembelian dari pemerintah, para pelaku diduga memanfaatkan banyak kode QR (barcode) aplikasi transaksi BBM dan secara berkala mengganti nomor polisi (nopol) kendaraan mereka saat kembali mengantre.

Kondisi ini membuat warga kerap kehabisan stok BBM subsudi jenis Pertalite maupun Solar ketika mencoba membeli secara resmi di SPBU.

"Kami yang benar-benar membutuhkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari justru sering tidak kebagian karena habis disapu bersih oleh mobil pelangsir. Kalaupun mau dapat, kami harus rela antre jam-jam berharga. Sementara, kadang kala kita harus mengejar waktu," ujar Ihen, salah seorang warga Telukkuantan, Rabu (22/7/2026).

Dampak dari terbatasnya pasokan BBM di SPBU membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain membeli BBM di tingkat pengecer atau kios pinggir jalan.

Kelangkaan ini dimanfaatkan oleh para pedagang eceran untuk melambungkan harga secara signifikan. BBM jenis Pertalite yang memiliki harga resmi Rp10 ribu per liter di SPBU, kini dijual di tingkat pengecer dengan harga mulai dari Rp14 ribu hingga menembus Rp17 ribu per liter.

"Mau tidak mau, kita harus beli eceran, karena tidak sanggup antre berjam-jam," kata Ihen.

Masyarakat mendesak aparat kepolisian serta pihak pengelola SPBU dan Pertamina untuk turun tangan menertibkan praktik pelanggaran hukum ini secara tegas, mengingat aksi spekulasi BBM bersubsidi ini sangat memberatkan perekonomian warga.

"Sangat aneh, setiap pagi mobil itu-itu saja yang antre dan pihak SPBU membiarkannya,"(goriau)

Sorotan Lampu Alat Berat Selamatkan Nyawa Warga Siak dari Mangsa Harimau

Wed, 22 Jul 2026 13:17:00 +0700

SIAK-Nyawa Hari Harianto (31), seorang pekerja alat berat di Kabupaten Siak, berada di ujung tanduk saat seekor harimau Sumatera berukuran besar menerkam dan mencoba menyeret tubuhnya ke dalam kegelapan hutan, Selasa (21/7/2026) malam.

Beruntung, ketangkasan rekannya menyalakan lampu sorot alat berat berhasil menggagalkan aksi pemangsa tersebut.

Peristiwa menegangkan itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB di kawasan Sungai Belat, Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Kejadian bermula ketika korban yang bekerja sebagai helper pembersihan lahan, dan pembuatan kanal sedang beristirahat di camp bersama dua rekannya, Rakha (22) dan Herman (30).

Tak genap 10 menit berlalu, keheningan malam pecah oleh suara teriakan histeris minta tolong.

Rakha dan Herman yang terkejut langsung berlari mencari sumber suara. Namun, kondisi sekitar camp yang gelap gulita membuat keberadaan Hari sulit ditemukan.

Menyadari bahaya yang mengintai, Herman dengan sigap mengambil keputusan krusial.

Ia melompat naik ke atas alat berat, menghidupkan mesin, dan menyalakan seluruh lampu penerangan berdaya tinggi.

Sorot cahaya terang benderang itu langsung diarahkan ke arah titik suara di tepi kanal. Saat itulah pemandangan mencekam terlihat jelas, seekor harimau Sumatera sedang mencengkram dan memegang tubuh Hari untuk diseret masuk ke dalam hutan.

Diduga terkejut dan silau oleh kilatan cahaya lampu alat berat yang sangat terang, si raja hutan tersebut mendadak melepaskan gigitannya.

Harimau itu langsung berbalik arah dan menghilang ke dalam lebatnya hutan malam.

Begitu harimau melarikan diri, Rakha dan Herman bergegas menolong korban yang sudah terkulai lemas dengan tubuh bersimbah darah.

Hari mengalami luka cakar dan gigitan serius di beberapa bagian sensitif, yakni, Dada, area belakang telinga dan bawah ketiak.

Proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu. Korban mula-mula dilarikan menggunakan speed boat menyusuri sungai menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampung Teluk Lanus untuk mendapat pertolongan darurat.

Setelah kondisinya distabilkan, korban kembali dievakuasi menuju Pelabuhan Penyengat sebelum akhirnya dilarikan menggunakan ambulans ke RSUD Tengku Rafian Siak.

Kasi Humas Polres Siak Aiptu Dedek Prayoga, Rabu (22/7)26) mewakili Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, membenarkan insiden penyerangan satwa liar dilindungi tersebut.

"Benar, telah terjadi peristiwa penyerangan satwa liar jenis harimau terhadap seorang pekerja di kawasan Sungai Belat. Korban saat ini sudah berada di RSUD Tengku Rafian Siak untuk penanganan medis lanjutan," ujar Aiptu Dedek.

Pihak kepolisian mengingatkan bahwa lokasi kejadian merupakan habitat alami harimau Sumatera.

Pekerja dan masyarakat diimbau untuk, tidak beraktivitas seorang diri, terutama pada malam hari di area minim penerangan.

Saat ini, Polsek Sungai Apit telah berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau untuk menerjunkan tim guna penanganan, pemetaan, dan langkah pengamanan satwa di lokasi kejadian.(rtc)

Diduga Konsleting, Rumah Semi Permanen di Bengkalis Ludes Terbakar

Wed, 22 Jul 2026 13:11:00 +0700

BENGKALIS- Sebuah rumah semi permanen milik Boy (48) di Jalan Pramuka, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, ludes dilalap api pada Rabu (22/7/26) sekitar pukul 06.00 WIB. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, seluruh bangunan beserta isinya hangus terbakar. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Ketua RT 01 RW 05 Desa Senggoro, Reno, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh istri korban yang kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada dirinya.

"Saat kami memastikan ke lokasi, terlihat asap dan percikan api sudah mulai membakar dinding dapur rumah korban," ujar Reno.

Ia menjelaskan, api dengan cepat membesar karena bangunan didominasi material semi permanen serta diperparah oleh tiupan angin yang cukup kencang.

"Warga langsung berhamburan membantu memadamkan api secara gotong royong dengan memanfaatkan sumber air yang ada di sekitar lokasi," katanya.

Beberapa menit kemudian, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama warga dan petugas Damkar, api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini," tambah Reno.

Sekitar pukul 07.00 WIB, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman terkendali. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.(rtc)

IKWI Riau Juara I Fashion Show Busana Adat Nusantara Tingkat Nasional di Jakarta

Wed, 22 Jul 2026 11:49:00 +0700

PEKANBARU �" Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Provinsi Riau berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih Juara I pada Lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 IKWI tingkat nasional.

Peringatan HUT IKWI tersebut dilaksanakan di Prof. Dr. Djajusman Auditorium & Performance Hall, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Prestasi tersebut diraih melalui penampilan Fenty Januastuti, anggota IKWI Riau asal Kota Dumai yang tampil anggun mengenakan baju kurung Melayu berbahan tenun berwarna marun dengan kombinasi kuning keemasan, salah satu busana adat perempuan Melayu Riau yang sarat akan makna filosofis.Lomba yang mengusung tema "Bersama IKWI Lestarikan Adat dan Budaya Nusantara" itu diikuti oleh 18 peserta perwakilan IKWI dari 18 provinsi di Indonesia. Seluruh peserta menampilkan busana adat daerah masing-masing dalam bentuk video fashion show yang dinilai oleh dewan juri profesional, salah satunya desainer nasional Nina Nugroho, Sonny Muchlison, dan Amy Atmanto.

Selain menampilkan keindahan busana, peserta juga diwajibkan menyampaikan filosofi pakaian adat yang dikenakan sebagai bagian dari penilaian, di samping aspek keaslian kostum, teknik catwalk, kreativitas video, dan kualitas penyajian.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, IKWI Provinsi Riau meraih Juara I fashion show busana adat, Provinsi Lampung Juara II, Daerah Istimewa Yogyakarta Juara III, dan penghargaan Best Catwalk diraih Provinsi Kepulauan Riau.

Ketua umum IKWI, Indah Kirana menegaskan, lomba tersebut menjadi bagian dari upaya IKWI menjaga kelestarian budaya daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi.

“Kami ingin anggota IKWI terus mencintai dan melestarikan budaya adat daerah sebagai bagian dari identitas bangsa agar tetap terjaga dari generasi ke generasi,” katanya.

Dijelaskannya, peringatan HUT ke-65 IKWI tahun ini mengangkat tema "Bersama IKWI Kita Lestarikan Adat dan Budaya Daerah Indonesia." Kegiatan dipusatkan di Prof. Dr. Djajusman Auditorium & Performance Hall, Jakarta, dan dilaksanakan secara luring dan daring melalui seminar nasional bertema Transformasi Penggunaan Kompor Gas ke Listrik serta lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara

Menurut Indah Kirana, lomba tersebut digelar sebagai bentuk komitmen IKWI dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh budaya asing.

"Melalui fashion show ini kami ingin mengajak seluruh anggota IKWI untuk terus melestarikan busana adat daerah sebagai identitas bangsa, sehingga nilai-nilai budaya Nusantara tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang," ungkapnya.

Prestasi yang diraih IKWI Riau sekaligus menjadi bukti bahwa kekayaan budaya Melayu Riau tetap mampu tampil membanggakan di tingkat nasional, sekaligus memperkuat semangat pelestarian adat dan budaya Indonesia melalui peran perempuan dan keluarga besar IKWI.

Ketua IKWI Riau Fatia Ulfah mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih IKWI Riau pada ajang nasional tersebut.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas prestasi ini. Terima kasih kepada Pengurus Pusat IKWI yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan adat dan budaya Nusantara. Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi IKWI Riau dan masyarakat Riau karena Kebaya Labuh sebagai warisan budaya Melayu semakin dikenal di tingkat nasional," ujarnya.

Fatia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus IKWI Dumai atas dukungannya sehingga Fenty Januastuti dapat mewakili Provinsi Riau dalam ajang fashion show tersebut. Ia juga mengapresiasi Fenty yang telah memperagakan busana adat Melayu Riau dengan penuh percaya diri dan turut mengharumkan nama daerah.

"Terima kasih kepada Ibu Fenty Januastuti yang telah memberikan penampilan terbaik sehingga berhasil mengharumkan nama IKWI Riau. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota IKWI untuk terus mencintai, menjaga, dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar warisan budaya Indonesia tetap lestari di tengah perkembangan zaman," harap Fatia. (halloriau)

Polda Riau Bongkar Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di Rohil, Pemilik Gudang dan Dua Sopir Ditangkap

Wed, 22 Jul 2026 11:36:00 +0700

PEKANBARU -Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap tiga orang yang diduga terlibat, yakni pemilik gudang penampungan BBM serta dua sopir truk tangki.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial JU yang diduga sebagai pemilik gudang, serta JS dan JO yang merupakan sopir truk tangki pengangkut BBM bersubsidi.

Selain menangkap para tersangka, penyidik turut menyita dua unit truk tangki, ribuan liter Pertalite dan Bio Solar bersubsidi, serta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam praktik penyelewengan tersebut."Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Riau dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan, Selasa (21/7).

Ade menegaskan, setiap bentuk penyimpangan terhadap distribusi BBM bersubsidi akan ditindak tegas karena merugikan negara maupun masyarakat. Menurutnya, penyidik masih terus mendalami perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi maupun pihak yang menikmati hasil penyalahgunaan BBM subsidi.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Ardian, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kecamatan Bagan SinembahMenindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan dan pada Kamis (16/7) sekitar pukul 02.00 WIB menggerebek sebuah gudang di Jalan Lintas Riau�"Sumut Kilometer 13, Kelurahan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah. Dalam operasi itu, enam orang diamankan untuk dimintai keterangan.

"Hasil pemeriksaan, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan tiga orang lainnya masih berstatus sebagai saksi," ujar Teddy dikutip dari MCRiau.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka diduga mengambil sebagian muatan Pertalite dan Bio Solar dari dalam truk tangki sebelum BBM tersebut dikirim ke SPBU.Untuk menghindari kecurigaan, para pelaku diduga membuka segel kompartemen tangki menggunakan alat tertentu sehingga setelah diambil, kondisi segel tampak seperti semula. Selanjutnya, BBM dipindahkan ke jeriken, drum, dan baby tank sebelum dijual kembali secara ilegal.

"Praktik seperti ini jelas merugikan masyarakat karena mengurangi volume BBM subsidi yang seharusnya diterima masyarakat," tegas Teddy.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita sekitar 2.010 liter Pertalite yang terdiri atas satu baby tank berkapasitas 1.000 liter, tiga drum masing-masing berkapasitas 200 liter, serta 14 jeriken berkapasitas 30 liter.

Selain itu, polisi juga mengamankan sekitar 630 liter Bio Solar yang terdiri atas dua drum berkapasitas 200 liter dan 11 jeriken berkapasitas 30 liter.

"Barang bukti lainnya berupa dua unit truk tangki berlogo Pertamina Patra Niaga, satu unit mobil Suzuki Carry, lima segel kompartemen tangki yang telah dilepas, serta uang tunai sebesar Rp2,35 juta yang diduga berasal dari hasil transaksi penyalahgunaan BBM bersubsidi," jelas Teddy.

Penlnyidik kini masih menelusuri asal-usul BBM, jalur distribusi, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk dugaan oknum dalam rantai distribusi BBM bersubsidi.

"Kami masih mendalami dari mana BBM tersebut diperoleh, bagaimana alur distribusinya, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Seluruh proses akan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum," kata Teddy.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan agar seluruh jajaran melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat. Polda Riau menegaskan setiap liter BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang harus dijaga pendistribusiannya sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional,"(halloriau)

Harimau Sumatra Serang Pekerja Pembuat Kanal di Siak, Korban Alami Luka Serius

Wed, 22 Jul 2026 11:33:00 +0700

SIAK �" Konflik antara manusia dan satwa liar kembali terjadi di Kabupaten Siak, Riau. Seorang pekerja pembersihan lahan dan pembuatan kanal menjadi korban serangan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) saat beraktivitas di sekitar camp tempatnya bekerja, Rabu malam.

Korban diketahui bernama Harianto (31), warga Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB saat korban keluar dari camp menuju area kanal untuk buang air besar.

Tak lama setelah meninggalkan camp, rekan-rekan korban mendengar teriakan minta tolong dari arah kanal. Mereka segera berlari menuju lokasi, namun pencarian sempat terkendala karena kondisi sekitar yang gelap.Dalam situasi darurat tersebut, para pekerja menyalakan mesin excavator beserta lampu penerangan yang mengarah ke lokasi suara teriakan. Sorotan lampu memperlihatkan seekor Harimau Sumatera sedang menerkam korban.

Deru mesin alat berat dan cahaya lampu yang terang diduga membuat satwa dilindungi itu terkejut. Harimau kemudian melepaskan gigitannya dan berlari masuk ke kawasan hutan di sekitar lokasi.

Akibat serangan tersebut, Harianto mengalami luka akibat gigitan dan cakaran harimau serta kehilangan banyak darah. Rekan-rekannya langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban untuk mendapatkan penanganan medis.Camat Sungai Apit, Tengku Muhtasar, membenarkan peristiwa tersebut. Ia memastikan korban berhasil diselamatkan dan langsung dirujuk ke rumah sakit.

"Kejadian tadi sekitar pukul 19.30 WIB ini. Kondisi korban selamat, namun banyak keluar darah dan sudah dirujuk menuju ke RSUD Tengku Rafian. Sudah di perjalanan," ujar Camat Sungai Apit, Tengku Muhtasar dikutip dari MCRiau.

Usai dievakuasi dari lokasi kejadian, korban terlebih dahulu dibawa ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampung Teluk Lanus untuk mendapatkan penanganan awal. Setelah kondisinya stabil, Harianto dirujuk ke RSUD Tengku Rafian Siak guna menjalani perawatan lebih lanjut akibat luka yang dideritanya.Peristiwa ini kembali menjadi pengingat adanya potensi konflik antara manusia dan Harimau Sumatera di wilayah yang berbatasan dengan habitat satwa liar. Masyarakat dan para pekerja yang beraktivitas di kawasan hutan diimbau meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti prosedur keselamatan guna meminimalkan risiko terjadinya insiden serupa.(halloriau)

Perbaikan Jalan Dukung Akses 255 Siswa SD Negeri 005 Lubuk Gaung ke Sekolah

Wed, 22 Jul 2026 11:31:00 +0700

PEKANBARU-Sebanyak 255 siswa SD Negeri 005 Lubuk Gaung kini dapat berangkat ke sekolah dengan lebih aman dan nyaman setelah selesainya perbaikan ruas jalan yang menjadi akses utama menuju lingkungan sekolah. Selain digunakan oleh para siswa dan guru, jalan tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbaikan jalan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Energi Sejahtera Mas (ESM), bagian Sinar Mas Cepsa. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan, sekolah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lubuk Gaung yang Bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan infrastuktur untuk mendukung aktivitas pendidikan sekaligus mendukung mobilitas masyarakat.

Sariban, Kepala SD Negeri 005 Lubuk Gaung, mengatakan perbaikan jalan tersebut memberikan dukungan nyata terhadap kelancaran kegiatan belajar mengajar. "Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Energi Sejahtera Mas atas kepeduliannya dalam menyelesaikan perbaikan jalan menuju lingkungan sekolah. Jalan yang lebih baik membantu para siswa dan guru dalam bepergian menuju ke sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih lancar, Tak hanya itu saja, setelah jam sekolah, bagi para orang tua yang menjemput para siswa, jalan yang telah diperbaiki juga dapat memberikan kenyamanan dalam proses penjemputan para siswa" ujar dia.

Hendriyanto, Ketua LPMK Lubuk Gaung, mengatakan bahwa perbaikan jalan ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang telah dibahas bersama karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak.

"Jalan ini bukan hanya digunakan oleh untuk sekolah, tetapi juga menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, kami menyambut baik kolaborasi ini karena manfaatnya dapat dirasakan bersama," kata Hendriyanto.

Perwakilan Manajemen PT Energi Sejahtera Mas, Bigger Berianto Tobing, berharap pembangunan jalan ini memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi warga sekolah maupun masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Kami percaya setiap program akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan apabila dibangun melalui dialog dan kolaborasi dengan masyarakat. Pembangunan jalan ini merupakan salah satu upaya kami untuk mendukung akses menuju layanan pendidikan sekaligus menjawab kebutuhan infrastruktur di sekitar wilayah operasional perusahaan," jelas dia.

Pembangunan jalan ini melengkapi berbagai upaya PT Energi Sejahtera Mas dalam mendukung pendidikan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sebelumnya, perusahaan juga telah menyalurkan 80 buku bacaan kepada SD Negeri 005 Lubuk Gaung sebagai bagian dari upaya memperkaya bahan bacaan siswa.

Melalui dukungan terhadap sarana belajar dan infrastruktur pendukung, perusahaan berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang semakin mendukung proses belajar dan tumbuh kembang generasi muda.(rtc)

Subuh Keliling, Polsek Batang Tuaka Pererat Silaturahmi dengan Jamaah Subuh

Wed, 22 Jul 2026 11:21:00 +0700

BATANGTUAKA-program Subuh Keliling (SULING) sebagai upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya, Rabu (22/7/2026) dini hari.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 04.50 hingga 05.20 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Batang Tuaka, IPDA Dahri Iskandar, S.H., bersama personel AIPTU Eka Ardinal, AIPDA Marhadi K, dan AIPDA Haryono. Program Subuh Keliling kali ini dilaksanakan di Masjid Al-Mukhlisin, Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain melaksanakan Salat Subuh berjamaah, personel Polsek Batang Tuaka juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersilaturahmi dengan para jamaah dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Kapolsek Batang Tuaka IPDA Dahri Iskandar mengatakan, kegiatan Subuh Keliling merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, sekaligus mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Melalui kegiatan ini, personel Polri dapat membangun komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui ibadah berjamaah, serta turut menyemarakkan syiar Islam di tengah masyarakat.

Selain itu, personel juga melaksanakan patroli dan pengamanan di sekitar masjid guna memberikan rasa aman kepada jamaah yang melaksanakan ibadah. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diimbau agar terus menjaga kerukunan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Dengan rutin dilaksanakannya program Subuh Keliling, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Batang Tuaka tetap aman, damai, dan kondusif.(rtc)

Komisi IX DPR: Pergantian Kepala BGN Jangan Ganggu Program Makan Bergizi Gratis

Wed, 22 Jul 2026 10:44:00 +0700

JAKARTA �" Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi NasDem, Nurhadi, menghormati keputusan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan.

Nurhadi mendoakan agar Nanik segera pulih dan dapat kembali beraktivitas. Berdasarkan informasi yang beredar, pengunduran diri tersebut dilakukan karena Nanik akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan telah menyampaikan keputusannya secara langsung kepada Presiden.

"Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (22/7/2026)

Meski demikian, Nurhadi menegaskan pergantian pimpinan di BGN tidak boleh mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya yang bergantung pada pelayanan pemerintah.

Ia menilai stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan Program MBG.Karena itu, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah segera memastikan adanya pimpinan definitif yang memiliki kapasitas, integritas, dan mampu menjaga kesinambungan program agar tidak terjadi kekosongan dalam pengambilan keputusan.

"BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar," ujar Anggota Baleg DPR ini.

Nurhadi juga menilai pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Komisi IX DPR RI, lanjut Nurhadi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat," tutup Legislator dapil Jatim VII ini.(goriau)

PT Pulau Sambu di Kuala Enok Salurkan Bantuan Tanggap Bencana Abrasi untuk Korban Longsor di Tanah Merah

Wed, 22 Jul 2026 10:12:00 +0700

TEMBILAHAN �" Sebagai wujud komitmen dan kepedulian sosial terhadap masyarakat di lingkungan sekitar operasional perusahaan, PT Pulau Sambu di Kuala Enok menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi warga terdampak bencana abrasi di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Indragiri Hilir. Langkah ini mempertegas peran PT Pulau Sambu di Kuala Enok sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang peduli pada pemberdayaan masyarakat desa dan kedaulatan pangan.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada jajaran pemerintah setempat guna menjamin ketepatan sasaran serta akuntabilitas. Serah terima bantuan disaksikan langsung oleh Bupati Inhil, H Herman. Bantuan untuk warga terdampak bencana longsor abrasi di Kampung Baru, Kelurahan Kuala Enok, diserahkan secara resmi kepada Camat Tanah Merah, Mulyadi, S.E., M.M. Sementara itu, bantuan penanganan korban longsor abrasi untuk wilayah Sungai Udang diserahkan langsung kepada Kepala Desa Sungai Nyiur, Abd. Malik, S.E.Penyerahan bantuan kali ini mempertegas komitmen berkelanjutan PT Pulau Sambu di Kuala Enok dalam merespon musibah bencana alam di wilayah pesisir Indragiri Hilir. “Dengan penyaluran tahap terbaru ini, total akumulasi bantuan CSR tanggap bencana yang telah disalurkan oleh PSKE mencapai Rp14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Adapun bantuan tersebut dialokasikan ke dua Desa yakni Kampung Baru, Kuala Enok dan Sungai Udang, Desa Sungai Nyiur. Semoga ini dapat meringankan beban para korban abrasi,” ujar Uddin S selaku Humas PT Pulau Sambu di Kuala Enok.

Musibah abrasi yang melanda pesisir Kecamatan Tanah Merah baru-baru ini telah merusak pemukiman warga serta fasilitas umum. “Saya mewakili masyarakat Tanah Merah mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih dan kepedulian PT Pulau Sambu di Kuala Enok. Semoga korban dapat segera bangkit dan Kembali menjalani aktivitas normal,” timpal Mulyadi, S.E, M, Camat Tanah Merah.

Bagi PT Pulau Sambu di Kuala Enok, pemberdayaan masyarakat dan kedaulatan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga tentang berdiri berdampingan dengan warga di masa-masa sulit. Sinergi erat dengan Pemerintah Kecamatan Tanah Merah dan Pemerintah Desa akan terus dirawat demi keselamatan dan kesejahteraan bersama.(goriau)