https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 03 Aug 2026 14:19:21 +0700 Mon, 03 Aug 2026 14:19:21 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nasional/Pimpin-Upacara-Harkopnas-ke-79--Plt-Gubri-Dorong-Transformasi-Koperasi-di-Riau

PEKANBARU - Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Provinsi Riau menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto bertindak langsung sebagai pembina upacara yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (3/8/2026).

Pelaksanaan upacara ini turut dihadiri oleh jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari instansi terkait.

Sokoguru Perekonomian Nasional

Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto membacakan amanat dari Menteri Koperasi Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa keberadaan koperasi harus mampu memberikan dampak nyata bagi pemerataan ekonomi masyarakat luas.

"Peringatan Hari Koperasi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," papar SF Hariyanto.

Ia turut mengutip nilai-nilai perjuangan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, sebagai fondasi yang relevan hingga saat ini.

“Bung Hatta telah mengajarkan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha saja, tetapi usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan. Semangat itu diwujudkan melalui kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui Kopdes Merah Putih,” urainya.

Pemerintah, lanjutnya, secara serius telah mendorong ekosistem perkoperasian dengan mencatat terbentuknya lebih dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, di mana lebih dari 1.061 koperasi di antaranya telah beroperasi secara aktif.

Transformasi Digital dan Penghargaan

Selain memperkuat fondasi kekeluargaan, SF Hariyanto juga mengingatkan pentingnya koperasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya terkait pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Langkah ini dinilai mutlak agar koperasi memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kian dinamis.

“Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, koperasi diyakini akan terus menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional,” tegasnya.

Khusus untuk wilayah Riau, ia berharap lembaga koperasi dapat terus bertransformasi menjadi institusi ekonomi yang modern, profesional, dan inklusif demi meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya.

"Peringatan Hari Koperasi Nasional ini hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh gerakan koperasi untuk semakin maju, mandiri, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Riau," pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah, rangkaian upacara Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Riau ini juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada 10 koperasi yang memiliki wilayah keanggotaan melintasi berbagai kabupaten dan kota di Riau.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 13:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Teknologi/Evaluasi-Kinerja-Sistemik--BPK-Libatkan-AI-dalam-Audit-Keuangan

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana mengimplementasikan sistem audit berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai tahun depan. Rencana strategis ini disampaikan saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan di Kementerian Imipas, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026).

Pimpinan I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana memaparkan bahwa inovasi teknologi untuk pemeriksaan keuangan tersebut diberi nama AIFOR atau Artificial Intelligence Forecast Audit.

"Tahun depan Bapak-Ibu sekalian, kita akan mencoba sistem yang namanya AIFOR. Artificial Intelligence Forecast Audit," papar Nyoman.

Melalui sistem baru ini, proses pemeriksaan dirancang agar tidak sekadar berfokus pada metode pengambilan sampel. Hasil laporan akan diuji kelayakannya dengan melibatkan sudut pandang berbagai pihak terkait, termasuk kalangan akademisi.

"Jadi audit yang kami berikan ke Bapak-Ibu sekalian bukan hanya masalah sampling dan kedalamannya saja, tapi sudah proven. Sudah memasukkan pendapat dan penilaian mulai melibatkan banyak akademisi dan lain sebagainya," urainya.

Selain menilai entitas yang diperiksa, penerapan teknologi ini ditujukan untuk mengukur kualitas rekomendasi yang diterbitkan oleh institusi auditor negara tersebut.

"Kami juga akan menghasilkan outcome, salah satu outcome-nya adalah menilai apakah rekomendasi kita kualitasnya juga semakin naik, semakin naik. Jadi bukan hanya mengaudit Bapak-Ibu dan memberikan rekomendasi tapi kita juga akan menilai diri kita sendiri," jelasnya.

Oleh karena itu, seluruh rekomendasi perbaikan diharapkan mendapat tindak lanjut serius dari setiap pimpinan kementerian maupun lembaga negara guna menciptakan tata kelola yang lebih sehat.

"Perbaikan ini kami harapkan menjadi perbaikan yang sistemik dan berdampak kepada kementerian dan lembaga yang Bapak-Ibu pimpin,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 13:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/DPR-Undang-Juniver-Girsang-dan-Maqdir-Ismail-Bahas-RUU-Perampasan-Aset

JAKARTA - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dimatangkan oleh Komisi III DPR melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026). Rapat tetap diagendakan meski para anggota dewan sedang dalam masa reses.

Agenda kali ini berfokus pada penyerapan masukan dari praktisi hukum dengan mengundang pengacara senior, Juniver Girsang dan Maqdir Ismail. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menaruh ekspektasi tinggi terhadap gagasan dari kedua narasumber.

"Kami berterima kasih kepada dua pengacara super senior, yaitu Pak Maqdir Ismail dan Pak Juniver Girsang yang pastinya sudah banyak pengalaman, asam dan garam dalam penegakan hukum ya," sanjung Habiburokhman.

Untuk melengkapi draf rancangan aturan tersebut, para wakil rakyat juga telah turun langsung ke lapangan guna merekam aspirasi publik di luar Pulau Jawa.

"Sekarang kita sedang menyusun draf UU kita mau masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini kemarin kami mengunjungi tiga daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini," jelasnya.

Kegiatan legislasi di masa jeda sidang ini mendapat legalitas dari pimpinan dewan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keputusannya dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/7/2026).

"Teman-teman para anggota DPR, untuk para anggota komisi yang dalam masa reses ingin membahas undang-undang seperti Satu Data dan lain-lain tadi, terutama untuk Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas undang-undang perampasan aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku," sambung Dasco.

Langkah jemput bola dan rapat maraton ini diharapkan menjadi jawaban atas keraguan masyarakat mengenai komitmen parlemen dalam menerbitkan aturan perampasan aset.

"Karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas undang-undang perampasan aset, padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi III terus berjalan,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 13:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Tantangan-Tahun-Pertama-Holding-BUMN--Danantara-Masuk-Tahap-Praaudit

JAKARTA - Pembentukan holding seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa konsekuensi administrasi yang cukup besar bagi Danantara Indonesia. Laporan keuangan lembaga tersebut saat ini belum bisa dirilis karena masih harus melewati tahapan praaudit dan konsolidasi yang rumit.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria menjelaskan bahwa kerumitan ini merupakan hal yang wajar karena ini adalah tahun pertama seluruh entitas BUMN disatukan. Pihaknya harus menyusun chart of accounts bersama konsultan keuangan independen agar laporan akhir memenuhi standar akuntansi.

"Karena ini tahun pertama kan, setelah ini tentu kalau kita sudah ketemu polanya. Makanya perlu disampaikan juga kepada publik bahwa kalau sudah ketemu polanya, proses eliminasi dari seluruh perusahaan ini tahun berikutnya akan jauh lebih mudah," paparnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Tantangan terbesar dalam laporan konsolidasi ini adalah keharusan untuk mengeliminasi transaksi antar-BUMN guna mencegah duplikasi data. Langkah teknis ini memakan waktu karena melibatkan ribuan entitas perusahaan dengan riwayat transaksi yang sangat padat dan saling berpotongan.

"Laporan keuangan Danantara itu kan hasil konsolidasi daripada BUMN dan ini adalah pertama kali BUMN melakukan laporan konsolidasi," sebutnya.

Kendati penyusunan laporan induk membutuhkan waktu ekstra, Dony memastikan hak publik untuk mendapatkan informasi finansial tidak terhambat. Laporan keuangan dari masing-masing perusahaan BUMN tetap tersedia secara mandiri sebelum laporan konsolidasi Danantara diresmikan.

"Prosesnya tentu membutuhkan waktu lama. Tetapi pada dasarnya kalau kita mau melihat tentu kita bisa melihat, kalau per individu tentu kita bisa melihat laporan masing-masing BUMN,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 13:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kisah-Linda-di-Ujung-Negeri-Anambas--Gerobak-BRK-Syariah-Jaga-Harapan-Sekolah-Anak

LANGIT Desa Mengkait masih gelap ketika Linda memulai langkah pertamanya. Jarum jam bahkan belum menunjukkan pukul empat pagi. Dalam sunyi yang hanya ditemani suara ombak, perempuan berusia 40 tahun itu mendorong gerobaknya menuju sebuah sumur yang menjadi sumber kehidupan warga desa.

Bagi masyarakat di banyak kota, air bersih mungkin hanya semudah memutar keran. Namun di Desa Mengkait, Kabupaten Kepulauan Anambas, air harus dijemput dengan tenaga, lalu diantarkan satu per satu ke rumah-rumah penduduk.

Desa kecil di gugusan pulau terluar Indonesia itu hanya dapat dijangkau menggunakan speedboat setelah perjalanan dari ibu kota kecamatan. Laut bukan sekadar bentang alam, melainkan jalan utama yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan. Di pulau itu belum tersedia kantor bank, rumah sakit, maupun pusat pelayanan publik selain kantor desa.

Di tengah kondisi itulah Linda menjalani dua pekerjaan sekaligus. Selain sebagai tenaga kebersihan desa, ia mengangkut air bersih untuk dua keluarga pelanggan tetap. Setiap hari sekitar sepuluh jeriken air dipindahkan dari sumur menuju rumah-rumah warga.

Pekerjaannya belum selesai di situ. Ketika warga membeli bahan bakar di SPBU mini yang berada di dataran lebih tinggi, Linda kembali mendorong gerobaknya. Tidak semua orang memiliki sarana untuk membawa minyak hingga ke rumah.

"Pekerjaan ini memang berat, tetapi selama badan masih kuat saya akan terus bekerja. Semua ini untuk anak-anak," ujarnya.

Satu Gerobak Beribu Harapan

Sebagai ibu yang membesarkan dua anak seorang diri, setiap rupiah yang diperolehnya memiliki tujuan yang jelas. Putri sulungnya baru duduk di kelas I SMP, sementara anak laki-lakinya masih mengenyam pendidikan dasar. Ia percaya pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengubah masa depan keluarganya.

"Saya ingin anak perempuan saya bisa kuliah. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi putri daerah yang membangun Desa Mengkait," harapnya.

Harapan tersebut semakin menemukan jalannya ketika pada Desember 2025  BRK Syariah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menyerahkan bantuan gerobak sorong kepada Linda. Dengan bantuan tersebut, kini ia memiliki dua gerobak yang dapat digunakan secara bergantian untuk mengangkut air bersih maupun bahan bakar. Waktu kerja menjadi lebih efisien, kapasitas pelayanan meningkat, dan penghasilannya pun lebih terjaga.

"Bantuan ini sangat berarti bagi saya. Gerobak lama sudah mulai rusak. Sekarang pekerjaan mengangkut air dan minyak lebih mudah. Penghasilan yang saya dapat saya gunakan untuk biaya sekolah anak-anak," tuturnya.

Akses Keuangan di Wilayah Terluar

Perubahan terbesar ternyata bukan hanya pada alat kerjanya. Di pulau yang belum memiliki kantor bank, Linda kini menjadi nasabah BRK Syariah. Penghasilannya tidak lagi seluruhnya disimpan di rumah. Sebagian ia sisihkan untuk ditabung sebagai persiapan pendidikan anak-anaknya.

"Di sini tidak ada bank, tidak ada rumah sakit, dan tidak ada kantor pelayanan selain kantor desa. Kami senang BRK Syariah bisa sampai ke sini. Sekarang kami punya tempat menyimpan uang dengan aman. Saya menabung supaya nanti anak-anak bisa terus sekolah," ungkapnya.

Pendekatan yang dijalankan BRK Syariah dirancang agar bantuan menjadi modal produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, BRK Syariah berupaya memastikan kehadirannya dapat dirasakan hingga wilayah kepulauan dan daerah terluar.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 13:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Dugaan-Eksploitasi-Anak-di-Konten-Vape--Komisi-III-Minta-Proses-Hukum

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara profesional dan objektif terkait dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam promosi rokok elektronik atau vape. Kasus yang saat ini tengah didalami oleh Polda Metro Jaya tersebut menjadi sorotan karena melibatkan produk yang mengandung zat adiktif.

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini meminta aparat bertindak tanpa ragu apabila proses penyelidikan menemukan bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak harus diprioritaskan mengingat kerentanan mereka terhadap praktik eksploitasi, khususnya demi kepentingan komersial.

"Anak-anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang dapat membahayakan tumbuh kembang mereka," tegas Adang dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8/2026).

Apabila unsur pidana terbukti, ia mendorong agar hukum ditegakkan secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legislator dari Fraksi PKS ini juga menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan mendukung langkah penegak hukum agar bekerja secara transparan serta berkeadilan.

Penguatan sistem perlindungan anak di ranah digital dinilai mendesak agar insiden serupa tidak berulang di masa mendatang.

"Apabila terdapat unsur pidana, tentu harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku,(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 13:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Dua-Tahun-Belum-Dibayar--Atlet-Riau-Tagih-Sisa-Bonus-PON-2024-ke-Pemprov

PEKANBARU-Atlet dan pelatih dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menuntaskan pembayaran sisa bonus prestasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang hingga kini belum dibayarkan sepenuhnya.

Hingga Agustus 2026, bonus yang diterima para atlet dan pelatih baru sekitar 45 persen. Sisanya belum memiliki kepastian pencairan meski sebelumnya dijanjikan akan dilunasi pada awal tahun.

Salah seorang atlet senam Riau, Puja, mengaku kecewa karena selama hampir dua tahun para atlet hanya menerima janji tanpa realisasi.

"Sudah dua tahun bonus PON Aceh-Sumut 2024 belum dicairkan semuanya. Baru sekitar 45 persen yang dicairkan pada September 2025, sementara sisanya tak ada kejelasan. Kami cuma dijanji-janjikan saja," ujar Puja Senin (3/8/2026).

Menurutnya, ketidakpastian pembayaran bonus berdampak pada semangat atlet untuk terus berprestasi membawa nama Riau.

"Sekarang kami merasa takut berprestasi, karena kami takut jadi beban daerah untuk membayarkan bonus kami. Semangat kami rasanya sudah tidak ada lagi untuk membela Riau ini. Karena bonus saja tidak mampu ditangani sama Pemprov Riau," ujarnya.

Puja mengatakan, di saat atlet dari provinsi lain mulai fokus mempersiapkan ajang berikutnya, atlet Riau justru masih disibukkan dengan memperjuangkan hak mereka.

Meski demikian, latihan tetap dijalankan secara mandiri karena hingga kini belum ada program training camp (TC).

"Kegiatan sekarang kami tetap latihan. Tapi kalau untuk TC tidak ada sama sekali. Jadi sekarang paling persiapan mandiri dan dibina KONI Riau," katanya.

Ia mengaku para atlet merasa sangat kecewa dan sedih atas belum tuntasnya pembayaran bonus tersebut.

Keluhan serupa disampaikan atlet renang Riau, Vanessa Evato, yang menjadi satu-satunya wakil Riau di cabang olahraga renang pada PON Aceh-Sumut 2024.

Vanessa meminta Pemprov Riau segera memenuhi hak atlet dan pelatih yang telah berjuang meraih prestasi bagi daerah.

"Ini sudah terlalu lama bonus kami belum dibayarkan seratus persen. Kami menagih hak kami kepada Pemerintah Riau," ujarnya.

Vanessa mengaku telah empat kali membela Riau di ajang PON, namun persoalan bonus pada PON 2024 menjadi pengalaman yang paling mengecewakan.

"Kami sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Riau, sekarang giliran bapak (Gubernur Riau) memenuhi hak kami. Saya sudah empat kali PON mewakili Riau. Tapi yang terakhir ini yang paling mengecewakan dalam hal pemberian bonus," katanya.

Ia juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah.

"Yang saya heran, sudah bolak-balik mengadakan konser dan mengundang artis besar, yang pastinya mengeluarkan uang yang banyak. Katanya tidak ada uang karena efisiensi anggaran, sedangkan bonus kami tidak dibayar semuanya," ucap Vanessa.

Sementara itu, pelatih atlet Riau, Ahmad Markos, menilai persoalan bonus yang tak kunjung diselesaikan telah mencoreng nama baik daerah.

"Belum pernah terjadi di tingkat dunia maupun nasional. Ini sangat memalukan. Padahal, Riau dikenal di atas minyak, di bawah minyak. Kami sangat kecewa sekali bonus kami belum diselesaikan sepenuhnya," kata Markos.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mematikan pembinaan olahraga di Riau. Bahkan, sejumlah atlet dari beberapa cabang olahraga mulai mempertimbangkan untuk pindah membela provinsi lain.

"Ini sangat mematikan pembinaan olahraga di Riau. Kami betul-betul sangat kecewa, karena sudah dua tahun hak kami belum dibayarkan semuanya,"(ckplh)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-H-17-Sebanyak-51-Peserta-Sudah-Mendaftar-ke-Panitia-Pacu-Jalur-Tepian-Narosa

TELUKKUANTAN - H -17 jelang pelaksanaan Pacu Jalur Nasional Tepian Narosa Telukkuantan, 19-23 Agustus 2026 sebanyak 51 buah Jalur sudah mendaftar ke panitia pelaksana.

Hal ini dibenarkan Ketua umum Andi Cahyadi, melalui Indra Sukri, ST.M.Pd Ketua Gelanggang Pacu Jalur, sesuai rekapitulasi sementara Panitia Pelaksana melalui Sekretariat.

"Hasil rekapitulasi sementara yang dicatat Panitia sebanyak 51 buah Jalur yang sudah mendaftar," ujar Indra Sukri, Senin (3/8/2026) pagi.

Jalur yang telah mendaftar ini katanya, siap berlaga di Sungai Kuantan Tepian Narosa, membawa marwah dan kebanggaan desa masing-masing untuk memperebutkan gelar juara di kasta tertinggi Pacu Jalur.

Dari rincian pendaftaran, sejauh ini menurrutnya, Kecamatan Kuantan Tengah tampi paling dominan sebanyak 12 buah Jalur, seperti Limbago Sati Rantau Kuantan dan Selendang Puti Rano Biso.

Serta Kuantan Mudik, sebanyak 8 jalur, disusul Sentajo Raya, Benai, hingga kontingen dari Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) juga telah mendaftarkan Jalurnya pada Panitia.

Tidak tertutup kemungkinan jumlah perserta yang bakal mendaftar menjelang tecnikal meeting akan terus bertambah. Ia memprediksi ratusan Jalur akan turut serta meramaikan helat puncak tradisi ini di Tepian Narosa.

Eradotus, bagian sekretariat merinci melalui rekapitulasi jumlah Jalur yang telah resmi mendaftar per Kecamatan, Kuantan Tengah 12 Jalur, Kuantan Mudik 8 Jalur, Sentajo Raya 4 Jalur, Benai 4 Jalur, Kuantan Hilir Seberang 3 Jalur, Kuantan Hilir 1 Jalur.

Pangean 3 Jalur, Gunung Toar 3 Jalur, Inuman 3 Jalur, Cerenti 2 Jalur, Hulu Kuantan 2 Jalur. Ditambah 6 jalur dari Kabupaten Indragiri Hulu. Total keseluruhan 51 buah Jalur.(rtc)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/BPDP-dan-LPP-Agro-Nusantara-Dorong-Produktivitas-Sawit-Swadaya-Lewat-Pelatihan-Pemetaan-di-Riau

PEKANBARU �" Upaya meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat terus diperkuat. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menugaskan LPP Agro Nusantara menyelenggarakan Pelatihan Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau pada 28�"31 Juli 2026.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing pekebun swadaya. Saat ini, pekebun sawit swadaya menguasai sekitar 40 persen dari total luas perkebunan sawit nasional, namun kontribusi produksinya masih berada di kisaran 30�"35 persen dari total produksi crude palm oil (CPO) nasional.

Sebanyak 79 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir. Peserta terdiri atas pekebun swadaya, pengurus koperasi unit desa (KUD), pendamping, hingga anggota keluarga pekebun yang diharapkan menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perkebunan.Kegiatan dibuka di Grand Elite Hotel Pekanbaru oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi, S.Hut., M.T. Selama pelatihan, peserta memperoleh materi mengenai teknik pemetaan menggunakan Global Positioning System (GPS), pemanfaatan drone, hingga pengolahan data spasial menggunakan ArcGIS. Sementara praktik lapangan dilaksanakan di PTPN IV Regional 3 Kebun Sei Pagar.

Direktur LPP Agro Nusantara, Pranoto Hadi Raharjo, S.T., M.M., mengatakan bahwa kemampuan pemetaan yang baik akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan kebun sawit rakyat secara berkelanjutan.

"Melalui peta yang akurat, pengelolaan kebun sawit rakyat akan semakin tertata sehingga produktivitas dapat terus meningkat. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan langsung di lapangan untuk mendukung kemajuan perkebunan sawit swadaya," ujar Pranoto Hadi Raharjo.

Pelatihan ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan lahan yang lebih efektif, memperkuat basis data perkebunan rakyat, serta mendukung peningkatan produktivitas sawit nasional melalui penerapan teknologi pemetaan yang modern dan akurat.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Teknologi/BYD-Klaim-M6-DM-Tembus-4-000-Penjualan--Minat-Mobil-Hybrid-di-Indonesia-Terus-Meningkat

PEKANBARU-PT BYD Motor Indonesia mengklaim penjualan BYD M6 DM telah menembus lebih dari 4.000 unit sejak resmi dipasarkan di Indonesia. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang memadukan mesin bensin dengan motor listrik.

Head of Marketing, PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan respons pasar terhadap BYD M6 DM sangat positif sejak hari-hari pertama peluncurannya.

"Saat ini sudah mencapai 4.000-an unit," ujar Luther di Tangerang, Selasa (29/7/2026).Menurut Luther, antusiasme konsumen sudah terlihat sejak awal peluncuran. Dalam tiga hari pertama, penjualan BYD M6 DM bahkan mencapai sekitar 400 hingga 500 unit.

"Pada tiga hari pertama setelah peluncuran, penjualannya sekitar 400 sampai 500 unit sehingga langsung menjadi salah satu model PHEV dengan penjualan terbaik," katanya.Luther menilai capaian tersebut menjadi sinyal bahwa pasar otomotif Indonesia mulai menerima kendaraan PHEV sebagai alternatif selain mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).

Teknologi Dual Mode (DM) yang diusung BYD memungkinkan kendaraan beroperasi menggunakan motor listrik maupun mesin bensin secara otomatis sesuai kebutuhan. Fleksibilitas tersebut dinilai menjadi nilai tambah, terutama bagi konsumen yang masih mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.

Meski demikian, BYD belum mengungkap kontribusi penjualan M6 DM terhadap total penjualan perusahaan karena model tersebut belum menjalani satu bulan penuh masa pemasaran.Selain varian plug-in hybrid, permintaan terhadap BYD M6 EV juga disebut mengalami peningkatan. Namun perusahaan masih melakukan evaluasi sebelum mempublikasikan komposisi penjualan masing-masing varian.

"Karena belum full month, kami belum bisa memberikan gambaran komposisinya. Namun terlihat M6 DM bergerak cukup tajam, bersamaan dengan permintaan M6 EV yang juga meningkat," ujar Luther.BYD M6 DM merupakan MPV tujuh penumpang yang mengombinasikan mesin bensin 1.500 cc dengan motor listrik dan Blade Battery berkapasitas 7,4 kWh hingga 18,3 kWh, tergantung tipe.

Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga hingga sekitar 160�"207 Tk dengan jarak tempuh total yang diklaim mencapai 1.300 kilometer. Teknologi ini menawarkan efisiensi bahan bakar sekaligus fleksibilitas untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Bus-ALS-Berisi-34-Penumpang-Terbalik-di-Pelalawan--Polisi-Ungkap-Penyebabnya

PELALAWAN �" Kecelakaan tunggal melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) terjadi di Jalan Lingkar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (2/8/2026). Bus bernomor polisi BK 7641 LD yang mengangkut 34 penumpang itu terbalik setelah keluar dari badan jalan.

Kasat Lantas Polres Pelalawan AKP Tatit Rizkyan Hanafi mengatakan kecelakaan diduga terjadi akibat sopir kurang berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan.

"Ini kecelakaan tunggal, murni karena human error dari sopir bus," ujar AKP Tatit.Meski bus terbalik di pinggir jalan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Lima Penumpang Mengalami Luka Ringan

AKP Tatit menjelaskan, lima penumpang mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis.- Muhammad Lungun, mengalami nyeri pada bagian pinggang.

- Siti Maisaroh, mengalami nyeri pada bagian pinggang.

- Almahyra Rizkyana Sipahutar, mengalami luka pada tangan.

- Ida Suryani, mengalami nyeri pada bagian pinggang.

- Fifi Anti Aviana, mengalami luka pada kaki kiri.

"Seluruh korban mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan pengobatan," katanyaBerdasarkan hasil penyelidikan awal, bus ALS melaju dari arah Pangkalan Kerinci menuju Kecamatan Pangkalan Kuras dengan kecepatan sedang.

Saat memasuki lokasi kejadian, sopir diduga tidak memperhatikan kondisi jalan sehingga roda kiri kendaraan keluar dari badan jalan. Akibatnya, bus kehilangan keseimbangan dan terbalik di sisi kiri jalan dengan posisi roda menghadap ke atas.

"Ketika melewati tikungan, roda sebelah kiri keluar dari badan jalan sehingga bus langsung terbalik ke kiri," jelas AKP Tatit.

Menurut AKP Tatit, ruas Jalan Lingkar di lokasi kejadian merupakan jalan beton dengan kondisi relatif datar, namun memiliki tikungan ke kanan yang cukup tajam sehingga membutuhkan kewaspadaan pengemudi.

Ia menambahkan, kondisi arus lalu lintas saat kecelakaan berlangsung relatif sepi sehingga tidak melibatkan kendaraan lain.

Akibat insiden tersebut, perusahaan otobus ALS diperkirakan mengalami kerugian material sekitar Rp60 juta.

Polisi mengimbau seluruh pengemudi, khususnya kendaraan angkutan umum, agar selalu menjaga konsentrasi, mematuhi batas kecepatan, serta lebih berhati-hati saat melintasi tikungan guna mencegah terjadinya kecelakaan.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Rohul-Peringkat-9-Nasional-Pelayanan-Investasi--Bukti-Iklim-Usaha-Makin-Ramah-Investor

PASIR PENGARAIAN �" Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) berhasil mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan menempati peringkat ke-9 dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Bupati Rokan Hulu, Anton, menyambut baik capaian tersebut. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang investasi dan kemudahan berusaha.

"Keberhasilan meraih posisi ke-9 nasional ini adalah bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Rokan Hulu dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima," kata Anton, Minggu (2/8/2026).Peringkat tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia tentang Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penilaian tersebut mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan nasional terkait kemudahan investasi, percepatan perizinan, serta pelayanan kepada pelaku usaha.

Masuknya Rokan Hulu dalam jajaran 10 besar nasional menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola perizinan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien.Menurut Anton, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah cepat merasa puas. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus melakukan pembenahan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan investor semakin meningkat.

"Tidak boleh berpuas diri. Harus terus berbenah agar para investor merasa aman, nyaman, dan mudah dalam menanamkan modalnya di Negeri Seribu Suluk," tegasnya.

Anton berharap prestasi tersebut mampu menjadi daya tarik bagi investor domestik maupun mancanegara untuk menanamkan modal di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah semakin kuat serta mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.Pemkab Rokan Hulu, lanjut Anton, berkomitmen menjadikan pencapaian tersebut sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan investasi sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah terbaik di Indonesia.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 10:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kasus-Dugaan-Keracunan-Makan-Bergizi-Gratis-Kembali-Terjadi--Hampir-700-Siswa-SMKN-6-Semarang-Terdampak

SEMARANG �" Kasus dugaan keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Sebanyak 693 siswa dan 14 guru di SMKN 6 Semarang dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program tersebut.

Menyusul insiden itu, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi Semarang sebagai penyedia makanan resmi dihentikan sementara untuk kepentingan investigasi dan evaluasi menyeluruh.

Koordinator Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Hadi Riajaya, mengatakan penghentian sementara operasional dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengutamakan keselamatan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.Menurutnya, proses investigasi melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Polrestabes Semarang, serta Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dapur kami suspend sementara karena bagi kami di BGN, keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama," ujar Hadi, Minggu (2/8/2026).Berdasarkan laporan awal, para siswa dan guru mengalami berbagai gejala gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare.

Pihak SPPG menerima laporan pertama mengenai dugaan keracunan tersebut pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 09.40 WIB.

Sejumlah siswa dilaporkan harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas, sementara sebagian lainnya dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut.Hingga kini, penyebab pasti insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pemerintah bersama instansi terkait tengah melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan serta menelusuri seluruh proses penyajian makanan guna memastikan sumber permasalahan.

Selama proses investigasi berlangsung, operasional dapur SPPG Karangturi Semarang tetap dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan selesai dan dinyatakan aman untuk kembali beroperasi.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 10:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/PT-Arara-Abadi-dan-Mitra-Dirikan-34-Pos-Akses-Kontrol-Terintegrasi-Cegah-Karhutla

PERAWANG �" PT Arara Abadi, bagian dari unit usaha APP Group, terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Salah satu langkah nyata yang dilakukan perusahaan adalah membangun 34 unit Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi yang tersebar di seluruh distrik operasional perusahaan serta wilayah kerja mitra unit usaha APP Group di Provinsi Riau.

Pembangunan puluhan pos tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat sistem perlindungan kawasan konsesi melalui pengawasan akses keluar-masuk kawasan, deteksi dini potensi kebakaran, mitigasi risiko Karhutla, hingga pencegahan berbagai aktivitas ilegal yang dapat mengancam kelestarian kawasan. Langkah ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino ekstrem atau yang dikenal sebagai El Nino Godzilla.

Keberadaan Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi juga menjadi upaya antisipasi terhadap potensi kebakaran yang dipicu aktivitas oknum tertentu yang berupaya menguasai kawasan konsesi melalui praktik pembakaran lahan maupun kebakaran dari luar area konsesi yang berpotensi menjalar ke wilayah operasional perusahaan.Seluruh pos dibangun di lokasi-lokasi strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman kebakaran maupun gangguan keamanan kawasan. Pos tersebut difungsikan sebagai pusat pengawasan lapangan, pengendalian akses, koordinasi patroli, respons cepat terhadap titik api, serta menjadi sarana koordinasi bersama para pemangku kepentingan dalam perlindungan kawasan hutan secara terpadu.

Dalam operasionalnya, setiap Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi dijaga oleh personel gabungan yang terdiri atas karyawan perusahaan, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) PT Arara Abadi dan mitra, Masyarakat Peduli Api (MPA), unsur masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, serta mendapat dukungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD. Seluruh kebutuhan operasional pos difasilitasi perusahaan guna memastikan kesiapsiagaan personel selama menjalankan tugas.

Seluruh aktivitas di pos juga terhubung secara terintegrasi dengan pusat pengendalian (Control Center) di masing-masing distrik operasional dan tersambung dengan Situation Room Fire Operational Management (FOM) PT Arara Abadi di Perawang. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi lapangan secara real time, mempercepat penyampaian informasi, koordinasi lintas wilayah, hingga pengambilan keputusan secara cepat saat kondisi darurat.Fire Operational Management (FOM) Head PT Arara Abadi, Richard Sudinardo, mengatakan pembangunan Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi merupakan investasi strategis perusahaan dalam memperkuat perlindungan kawasan hutan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian Karhutla.

"Perlindungan kawasan konsesi merupakan tanggung jawab yang kami jalankan secara konsisten. Pembangunan 34 Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi ini menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu perusahaan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan pengawasan terhadap akses keluar masuk kawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan aparat dalam menjaga kelestarian hutan," sebutnya.

"Selama ini Perusahaan punya komitmen sejauh 5km dari batas luar konsesi jika terjadi Karhutla, perusahaan akan bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk ikut membantu memadakan Karhutla tersebut. Kami percaya bahwa keberhasilan pencegahan Karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh pihak dengan mengedepankan langkah-langkah preventif (pencegahan) sedari awal yang berkelanjutan," sebutnya.Richard menambahkan perusahaan juga terus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian kebakaran berbasis teknologi dan sumber daya manusia.

Perusahaan terus mengembangkan sistem pengelolaan kebakaran berbasis teknologi, penguatan sumber daya manusia, peningakatan peralatan termasuk menyediakan 3 unit helicopter yaitu; 2 unit Helicopter waterbombing dengan kapasitas Bambi Bucket 5000 Liter serta 1 Unit Helicopter untuk Logistik dan Personil Jenis Bell 412 yang juga bisa digunakan untuk water bombing dengan kapasitas Bambi Bucket 2000 liter.

"Dalam waktu dekat kita akan menambag 2 unit Jenis Bell yang akan kita tempatkan di Bagian utara, tengah dan selatan, kita juga lakukan peningkatan kapasitas personel lapangan yang tersertifikasi pemadam kebakaran dari Badan resmi, serta kolaborasi aktif dengan pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC)/Regu Pemadam Kebakaran (RPK) PT Arara Abadi, Sutrisno, menilai keberadaan Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan di lapangan.

"Dengan adanya Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi, personel dapat melakukan patroli lebih intensif, memantau setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan. Pos ini juga mempercepat respons apabila ditemukan titik panas (Hot Spot) maupun titik api (Fire Spot) ataupun indikasi kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api berkembang lebih luas," ujarnya.

Selain menjadi pusat mitigasi Karhutla, Pos Akses Kontrol juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, PT Arara Abadi terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga kawasan hutan dari praktik pembakaran maupun aktivitas ilegal lainnya yang berpotensi merusak lingkungan.

Sebagai bagian dari APP Group, PT Arara Abadi bersama mitra secara konsisten menerapkan kebijakan zero burning dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Pembangunan 34 Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi menjadi salah satu bentuk penguatan sistem pencegahan Karhutla sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kawasan hutan tetap aman, produktif, dan lestari serta mendukung target nasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 10:06:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Pria-di-Inhu-Ditangkap-Polisi-di-Rumah-Mertua--

RENGAT-Aparat Kepolisian Polsek Batang Cenaku menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) berinisial DA alias Damar (18).

Pelaku ditangkap di rumah mertuanya yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada Rabu (29/7/2026).

Kronologis penangkapan pelaku Curanmor tersebut diterangkan oleh Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra melalui Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran.

Misran mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan dari korban atas nama Dedi Satibi atau akrab disapa Pak Atek, warga RT 012 RW 003 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). 

Kepada Polisi, korban melaporkan kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 dari samping rumahnya pada Jumat (24/7/2026).

Padahal sebelumnya korban sepat memarkirkan sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci sudah tercabut.

Korban yang panik sempat mencari sepeda motornya ke sekitar lingkungan rumah namun tidak menemukan. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 21 juta. 

Berdasarkan informasi tersebut, Kapolsek langsung memerintahkan Kepala Unit Reskrim, Ipda Ramli Ismail Gultom, beserta anggota untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran.

Tim mengamankan pelaku di rumah mertuanya di Kecamatan Lirik. Setelah mengamankan pelaku, petugas membawa pelaku ke Polsek Batang Cenaku untuk menjalani pemeriksaan. 

"Dalam pengakuanannya, Damar mengaku telah mengambil sepeda motor milik korban pada Jumat dini hari, sekitar pukul 04.00 WIB, saat suasana masih sepi dan korban sedang tertidur pulas," ujar Misran.

Dari tangan pelaku, penyidik juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JBP115GK427486 dan nomor mesin JBP1E-1426226, yang merupakan kendaraan milik korban.

Barang bukti tersebut kini diamankan di Markas Polsek Batang Cenaku untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. (Tribunpekanbaru.)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Kado-HUT-ke-69-Riau--Warga-Nunggak-5-Tahun-Cukup-Bayar-2-Tahun

PEKANBARU - Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Riau yang masih memiliki tunggakan pajak. Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Riau, pemerintah daerah resmi menggulirkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang membebaskan denda serta tunggakan pokok tahun-tahun sebelumnya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengajak masyarakat untuk memaksimalkan keringanan administrasi yang hanya berlaku satu bulan ini. Kebijakan ini diluncurkan sebagai kado perayaan hari jadi provinsi sekaligus wujud kepedulian untuk meringankan beban finansial warga.

"Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus kita memberikan program pemutihan pajak sebagai kado untuk masyarakat," ujar SF Hariyanto, Jumat (31/7/2026).

Ia memastikan partisipasi publik dalam melunasi kewajiban pajak akan berdampak langsung pada kelancaran pembangunan daerah. Hasil penerimaan dari sektor pajak tersebut diproyeksikan untuk membiayai fasilitas publik dan infrastruktur di Riau, imbuhnya.

Cukup Bayar Dua Tahun

Secara teknis, regulasi pemutihan ini berlandaskan pada Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.511/VII/2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, menguraikan skema keringanan yang sangat menguntungkan, terutama bagi wajib pajak dengan masa tunggakan yang panjang.

Sebagai gambaran, warga yang menunggak pajak kendaraan hingga lima tahun tidak perlu melunasi seluruhnya. Selama masa pemutihan, pemilik kendaraan hanya diwajibkan membayar pokok pajak satu tahun terakhir yang tertunggak ditambah pokok pajak tahun berjalan.

"Jadi maksudnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan cuma dua tahun. Sisanya dihapus, termasuk seluruh dendanya," jelas Ninno memberikan penegasan.

Berlaku di Seluruh Samsat

Layanan pemutihan pajak ini sudah dapat diakses secara langsung oleh masyarakat di seluruh unit pelayanan Samsat yang tersebar di wilayah Riau. Bapenda menargetkan momentum ini mampu menumbuhkan kesadaran kepatuhan administrasi kendaraan dengan lebih baik ke depannya.

"Kami mengharapkan masyarakat memanfaatkan momen ini untuk segera menyelesaikan administrasi pembayaran pajak kendaraannya. Kesempatan ini hanya berlaku selama bulan Agustus,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Diklat-Resmi-Dimulai--36-Calon-Paskibraka-Riau-Digembleng-Fisik-dan-Mental-di-Pekanbaru

PEKANBARU-Sebanyak 36 putra-putri terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Riau mulai menjalani masa karantina dan pemusatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Selama lebih dari dua pekan ke depan, para calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026 ini akan digembleng secara fisik maupun mental demi menyukseskan pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, menyampaikan apresiasi atas capaian para peserta yang berhasil menembus seleksi ketat tingkat provinsi. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras, kedisiplinan, semangat juang, serta dukungan doa dari orang tua.

"Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera. Paskibraka adalah simbol keteladanan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, integritas, serta semangat gotong royong," tegas Zulkifli saat membuka kegiatan di Evo Hotel Pekanbaru, Minggu (2/8/2026).

Zulkifli menekankan bahwa diklat ini tidak semata-mata mengasah kemampuan teknis baris-berbaris. Masa karantina dirancang secara khusus untuk membangun mental kepemimpinan, ketahanan fisik, kecerdasan emosional, hingga wawasan kebangsaan yang kuat sebagai bekal para peserta di masa depan.

"Kepada seluruh peserta diklat, saya berpesan agar mengikuti setiap proses dengan penuh kesungguhan. Jadikan setiap latihan sebagai kesempatan untuk menempa diri menjadi pribadi yang tangguh, serta mampu bekerja sama dalam tim," imbuhnya.

Pantauan Kesehatan Secara Ketat

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, merincikan bahwa 36 peserta terpilih ini terdiri dari 18 putra dan 18 putri. Mereka akan menjalani pembinaan secara intensif di Kota Pekanbaru mulai 2 hingga 18 Agustus 2026 mendatang.

Tujuan utama dari pemusatan diklat ini, terang Boby, adalah untuk mencetak anggota Paskibraka yang berkarakter Pancasila sekaligus memastikan kesiapan teknis mereka di lapangan. Mengingat tingginya intensitas latihan menjelang hari kemerdekaan, ia secara khusus meminta seluruh peserta untuk memperhatikan jam istirahat dan kondisi fisik.

"Saya berharap kalian semua mampu menjaga waktu sebaik-baiknya. Jika ada gangguan kesehatan segera laporkan kepada panitia dan tim medis, dengan begitu kita dapat memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Kesepakatan-Selat-Hormuz-di-Depan-Mata--Presiden-AS-Urung-Kerahkan-Militer

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Keputusan ini diambil untuk membuka jalan bagi perundingan terbaru yang dijadwalkan berlangsung Senin (3/8/2026).

Pembatalan operasi bersenjata tersebut bermula setelah Teheran bersama sejumlah negara Timur Tengah meminta waktu guna menyusun kerangka kesepakatan perdamaian. Negara Israel juga dilaporkan telah menyetujui komitmen tersebut untuk menahan diri dari tindakan agresif.

Permintaan dari Timur Tengah

Saat memberikan keterangan kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One menuju Pangkalan Gabungan Andrews, Trump mengonfirmasi bahwa percakapan dengan perwakilan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Iran menjadi faktor utama pembatalan serangan yang awalnya direncanakan batal pada Jumat lalu.

"Kami diminta oleh tiga kelompok utama. Kami juga diminta dengan sangat kuat oleh Iran. Mereka mengatakan kami ingin membuat kesepakatan," urainya menjelaskan situasi diplomasi saat itu.

Permintaan serupa juga datang dari negara-negara tetangga Iran. Trump menggarisbawahi bahwa operasi militer yang disiapkan merupakan sebuah tindakan dalam skala masif yang berpotensi memicu eskalasi.

"Itu akan menjadi serangan besar-besaran. Mereka meminta kami untuk tidak melakukannya. Mereka berkata: 'Tolong jangan lakukan itu'," tambahnya.

Syarat Kesepakatan Baru

Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump menyatakan bahwa semua pihak telah menyetujui parameter awal untuk sebuah kesepakatan. Syarat utama dari pihak AS mencakup pembukaan Selat Hormuz secara total dan segera, serta penghentian program nuklir Iran.

Negosiasi secara formal dimulai Senin sore waktu setempat. Ia optimistis bahwa kata sepakat mengenai status Selat Hormuz dan proses denuklirisasi dapat dicapai dalam waktu dekat, seiring dengan dukungan dari negara-negara kawasan.

"Mereka tidak ingin kita melakukannya, dan terus terang, Arab Saudi juga tidak menginginkannya," pungkasnya merujuk pada keengganan para sekutu AS terhadap konfrontasi militer.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Terseret-Dugaan-Fee-Rp3-5-Miliar--Eks-Ketum-HIPMI-Dibidik-KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengonstruksikan dugaan aliran dana senilai Rp3,5 miliar dari PT Waskita Karya kepada mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari. Kasus ini mencuat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa tim penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melaksanakan ekspose atau gelar perkara. Langkah ini diambil untuk membahas pengembangan kasus dari temuan di ruang sidang.

"Sebetulnya yang (mantan Ketum) HIPMI ya ini memang hasil persidangan fakta-fakta persidangan. Sudah ada laporan dari tim JPU dan bersama-sama dengan tim penyidik untuk bagaimana menelaah dan kemudian mengonstruksikan fakta-fakta persidangan tadi yang sudah ditemukan," terangnya seperti dikutip RMOL, Minggu (2/8/2026).

Tindak Lanjut Gelar Perkara

Taufik menambahkan, progres dari temuan tersebut sudah melewati tahap gelar perkara terkait arah pengembangannya. Kendati demikian, ia belum membeberkan secara rinci kesimpulan dari forum ekspose tersebut. Saat ini, penanganan perkara sedang berproses secara prosedural di internal komisi antirasuah.

"Saat ini masih diproses untuk administrasi, apakah di penyidikannya nanti kita cek," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Jaksa KPK, Ramaditya Virgiyansyah membenarkan bahwa laporan hasil persidangan telah diteruskan kepada jajaran pimpinan KPK. Laporan ini mencakup dugaan aliran uang miliaran rupiah kepada Akbar Himawan Buchari.

"Laporan putusan sudah kami teruskan ke pimpinan," papar Ramaditya.

Fakta Persidangan DJKA Medan

Dugaan penerimaan uang ini berawal dari proses hukum dua terdakwa, yakni PPK II Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Sumatera Utara, Muhlis Hanggani Capah dan Komisaris PT Tri Tirta Permata, Eddy Kurniawan Winarto. Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, meski putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih tahap banding.

Dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (25/6/2026), Ketua Majelis Hakim, Khamozaro Waruwu secara khusus memberikan catatan terkait uang komitmen yang mengalir ke pihak lain.

"Menimbang adanya pengiriman uang sebagai komitmen fee, yang diserahkan kepada Akbar Himawan Buchari yang sebelumnya ingin ikut dalam proyek JKLMB 1. Ini sebagai pintu masuk untuk pengembangan dan penyelidikan, mengungkap keterlibatan Akbar Himawan Buchari terkait penerimaan uang komitmen fee sebesar Rp3,5 miliar,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/MK-Pisahkan-Anggaran-MBG--Anggota-DPR-Sebut-Bukti-Negara-Hukum

JAKARTA -Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib dana pendidikan minimal 20 persen. Keputusan yudikatif bernomor 40/PUU-XXIV/2026 tersebut dinilainya sebagai cerminan nyata tegaknya supremasi hukum di Tanah Air.

"Dengan putusan MK ini menguatkan posisi bahwa Indonesia masih konsisten sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtstaat)," ujar Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) segera merumuskan langkah turunan.

"Dengan putusan MK tentang MBG untuk tidak menggunakan anggaran pendidikan, itu butuh tindak lanjut dari pemerintah, khususnya Kemenkeu dan Bappenas. Karena ini masalah yang sangat teknokratik," tegasnya.

Fikri menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi pemerintah seperti program MBG, Sekolah Rakyat, maupun Sekolah Unggulan Garuda. Namun, ia mengingatkan agar seluruh program dieksekusi dengan landasan regulasi yang jelas.

"Program pemerintah yang sangat strategis dan bagus seperti MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda dan lainnya, harus diimplementasikan secara bertahap sesuai regulasi dan tata kelola yang kuat berbasis hukum dan konstitusi," paparnya.

Selain berimplikasi pada pihak eksekutif, ketetapan ini juga akan langsung memengaruhi arah legislasi di parlemen, khususnya terkait perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

"Bahwa putusan MK ini akan menjadi catatan besar bagi DPR sehingga norma dalam UU Sisdiknas ke depan tentang anggaran pendidikan tidak hanya menekankan kembali ketentuan UUD NRI 1945, namun lebih definitif khusus untuk pendidikan sehingga tidak diterjemahkan terlalu luas," urainya.

Sebagai informasi, MK sebelumnya telah mengamanatkan pemisahan anggaran MBG dari pos operasional penyelenggaraan pendidikan. Beleid pemisahan tata kelola keuangan ini wajib diimplementasikan paling lambat pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:05:00 +0700