https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Wed, 01 Jul 2026 04:57:33 +0700 Wed, 01 Jul 2026 04:57:33 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nusantara/Kemendes-PDT-dan-FAO-Gelar-Pelatihan-Perkuat-Tata-Kelola-Sistem-Pangan-Berkelanjutan

JAKARTAâ€" Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), hari ini meluncurkan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pejabat senior kementerian dalam tata kelola sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan serta ketahanan pangan Indonesia.

Indonesia memiliki lebih dari 84.000 desa yang memegang peran kunci dalam upaya mencapai ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, di antara prioritas lain yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hampir setengah dari 287 juta penduduk negara tinggal di desa, di mana kemiskinan masih terkonsentrasi dan banyak penduduk bergantung pada pertanian sebagai petani kecil.

Untuk memperkuat tata kelola desa dalam mencapai berbagai tujuan ini, lokakarya ini membekali pejabat senior Kemendes PDT dengan keterampilan dan metode untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan intervensi berbasis bukti untuk mentransformasi sistem pangan dan pertanian Indonesia. Lokakarya ini juga diharapkan dapat mendukung rencana Kemendes PDT dalam mendirikan pusat-pusat keunggulan untuk pengembangan sistem pangan, di mana masyarakat pedesaan dapat belajar tentang pola pangan sehat, rantai nilai pangan, kesiapsiagaan darurat, dan pengembangan sistem pangan lokal.

"Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan keragaman sistem pangan yang luar biasa. Kami berharap lokakarya ini menjadi wadah bagi kami untuk berbagi pengalaman internasional dan pengetahuan global yang difasilitasi oleh FAO," ujar Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Pengembangan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo.

"Transformasi sistem pangan dan pertanian merupakan konsep yang relatif baru, dan Kementerian Desa memiliki potensi untuk menerjemahkannya menjadi aksi nyata di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, pelatihan ini penting bagi para pejabat senior kami selaku pengambil keputusan untuk memahami konsep sistem pangan yang terus berkembang serta mendorong aksi di tingkat akar rumput, termasuk melalui alokasi dana desa," tambahnya.

Pelatihan ini menawarkan cara praktis dalam mengatasi tantangan yang dihadapi desa dalam memastikan tata kelola yang efektif, mulai dari kapasitas kelembagaan yang tidak memadai hingga kurangnya data. Tantangan ini juga dihadapi pemerintah desa dalam menerapkan mandat Kemendes PDT untuk mengalokasikan setidaknya 20% dana desa untuk program ketahanan pangan di lebih dari 75.000 desa. Selain itu, Kemendes PDT juga telah menetapkan rencana aksi pembangunan desa, yang mencakup serangkaian prioritas seperti ketahanan pangan, hilirisasi produk, pemberdayaan pemuda, dan ketahanan iklim dan bencana, yang semuanya terkait dengan transformasi sistem pangan dan pertanian.

Transformasi sistem pangan dan pertanian sebagai solusi

Lokakarya ini memperkenalkan transformasi sistem pangan dan pertanian sebagai solusi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan yang saling terkait yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari kemiskinan, kerawanan pangan dan gizi, hingga degradasi lingkungan. Hal ini mencakup perubahan sistem pangan dan pertanian menuju praktik yang lebih berkelanjutan di seluruh rantai nilai untuk memastikan mata pencaharian yang adil dan akses terhadap pangan sehat bagi semua, dengan tetap memulihkan dan menjaga lingkungan.

Laporan FAO pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa sistem pangan dan pertanian Indonesia saat ini menanggung biaya tersembunyi yang mencapai hampir USD 319 miliar, yang disebabkan oleh pola pangan tidak sehat dan penyakit tidak menular, degradasi lingkungan akibat emisi gas rumah kaca dan perubahan penggunaan lahan, serta aspek sosial seperti kemiskinan dan kekurangan gizi pekerja pangan pertanian.

“Transformasi sistem pangan dan pertanian hanya dapat dicapai ketika masyarakat desa, yang memainkan peran utama di seluruh rantai nilai pangan, menjadi subjek aktif pembangunan,” kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste. “Penguatan tata kelola lokal, koherensi kebijakan, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang akan dibahas dalam lokakarya ini, akan menjadi langkah penting menuju transformasi ini, dan FAO berkomitmen untuk mendukung Indonesia di bidang ini.”

Pelatihan ini memperkenalkan pendekatan analitis berdasarkan kerangka kerja tata kelola FAO, yang diluncurkan pada tahun 2022 dan diterapkan di berbagai negara dan konteks pembangunan. Kerangka kerja ini mengikuti proses empat fase terstruktur yang mengintegrasikan analisis tata kelola ke dalam desain dan implementasi intervensi, yang didukung oleh penguatan koordinasi dan mekanisme partisipatif.

Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari program pelatihan tata kelola yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan FAO pada tahun 2025 untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan beberapa kementerian terkait lainnya, yang memperkuat kapasitas pemerintah dalam perencanaan berbasis bukti dan aksi terkoordinasi dalam mendukung transformasi sistem pangan dan pertanian.

Keterangan foto:Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Pengembangan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo (tengah) bersama Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto (kiri) dan Asisten Perwakilan FAO di Indonesia Ageng Heiranto dalam lokakarya untuk staf senior (rtc).

]]> Tue, 30 Jun 2026 16:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Spesialis-Curanmor-Dibekuk-Polsek-Ukui--Dadung-Beraksi-Dua-Kali-dengan-Komplotan-Berbeda

PELALAWAN â€" Unit Reskrim Polsek Ukui berhasil membongkar dua kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Ukui. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap pelaku utama, Irwansyah alias Dadung (26), yang ternyata melakukan aksi pencurian di dua lokasi berbeda dengan rekan yang berbeda pula.

Kapolsek Ukui AKP Ardi Surya Kusuma, S.T.K., S.I.K. mengatakan, Dadung terlibat dalam pencurian satu unit Honda Supra X 125 milik Sugi di Desa Bukit Gajah serta satu unit Kawasaki KLX 150 G milik Rahmad Kurniawan di Desa Ukui Dua.

"Dari hasil pengembangan penyidikan, pelaku utama pada kedua kasus ini adalah Irwansyah alias Dadung. Namun, dalam setiap aksinya ia berganti rekan," ujar Kapolsek.Pada pencurian Honda Supra X 125 yang terjadi pada 23 Juni 2026, Dadung beraksi bersama Priangga Purba (29). Priangga berperan mengantar Dadung ke lokasi sekaligus menunggu di luar saat pencurian berlangsung. Motor milik korban kemudian dijual kepada Risna Tumorang (38) di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan harga Rp3,5 juta. Polisi turut mengamankan Risna karena diduga sebagai penadah.

Sementara itu, dalam pencurian Kawasaki KLX 150 G yang terjadi pada 4 Juni 2026 di Desa Ukui Dua, Dadung menjalankan aksinya bersama Osarao Zebua (32). Dalam kasus ini, Zebua bertugas menunggu di luar rumah, sedangkan Dadung masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil kunci kontak sebelum membawa kabur sepeda motor tersebut.

Di kesempatan yang sama, Kapolsek menjelaskan bahwa pengungkapan kasus KLX berawal dari keberhasilan polisi mengungkap pencurian Honda Supra X 125.Korban Supra, Sugi, melapor setelah sepeda motornya hilang dari teras rumah di Desa Bukit Gajah. Saat itu kendaraan diparkir dengan kondisi kunci masih menggantung di kontak usai dipakai anak korban.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Ukui yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Dodo Arifin, S.H., M.H. langsung melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi keberadaan salah satu pelaku di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung. Tanggal 24 Juni 2026, polisi lebih dulu menangkap Priangga Purba. Dari hasil pemeriksaan, Priangga mengakui beraksi bersama Dadung.

Tak lama kemudian, Dadung berhasil diringkus di Desa Bukit Gajah. Dari pengakuannya, polisi mengetahui bahwa ia juga merupakan pelaku pencurian Kawasaki KLX di Desa Ukui Dua yang dilakukan bersama Osarao Zebua.Berbekal keterangan tersebut, polisi kemudian menangkap Zebua di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Penyelidikan kermduian terus dikembangkan untuk melacak keberadaan sepeda motor hasil curian. Untuk kasus Honda Supra, polisi menemukan kendaraan tersebut di tangan Risna Tumorang yang membelinya seharga Rp3,5 juta.

Sedangkan pada kasus Kawasaki KLX, polisi menelusuri alur penjualan kendaraan yang sempat dibawa oleh Yusril, kemudian diserahkan kepada Erik Febrianto untuk dijual. Motor tersebut akhirnya dibeli oleh Angga Sawitra, warga Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari pengungkapan dua perkara tersebut, polisi berhasil mengamankan dua unit sepeda motor milik korban beserta sejumlah barang bukti lainnya, termasuk STNK kendaraan, satu unit Honda Astrea tanpa pelat nomor yang digunakan dalam aksi pencurian KLX, satu unit Honda Supra tanpa pelat nomor yang digunakan pada aksi pencurian Supra, serta uang tunai Rp100 ribu.Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku melakukan aksi pencurian dengan cara berkeliling mencari sepeda motor yang mudah diambil. Pada kasus Honda Supra, pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci masih tergantung di kontak kendaraan.

 

Sementara pada pencurian Kawasaki KLX, Dadung masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil kunci kontak yang diletakkan tidak jauh dari pintu depan sebelum membawa kabur sepeda motor tersebut. Polisi menyebut motif kedua aksi pencurian tersebut sama, yakni untuk memperoleh uang guna membayar utang.

 

Atas perbuatannya, Dadung bersama rekan-rekannya dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda paling banyak kategori V.

 

Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Ukui. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.(halloriau)

]]> Tue, 30 Jun 2026 16:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/LPSK-Bentuk-Tim-Pengawal-Kasus-Kematian-Dokter-Icha

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengerahkan tim untuk mengawal kasus kematian Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr Icha. Hal itu dilakukan untuk mendalami perkara yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengungkapkan timnya sudah berada di NTT sejak akhir pekan lalu untuk mengumpulkan informasi sekaligus menjalin komunikasi dengan keluarga korban.

"Terkait dengan hal ini (kasus kematian dokter Icha) Tim LPSK sudah turun minggu kemarin Tanggal 28 Juni lalu," katanya, Selasa (30/6/2026).Menurut dia, LPSK juga telah menemui ayah korban. Namun hingga kini, keluarga dokter Icha belum mengajukan permohonan perlindungan karena masih fokus menyelesaikan prosesi adat.

"Tim bertemu dengan ayah korban, tapi mereka belum ajukan permohonan ke LPSK, karena mau selesaikan dulu urusan adatnya," tutur dia.Pengajuan permohonan tersebut dibutuhkan agar LPSK dapat melanjutkan proses asesmen untuk menentukan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pihak keluarga maupun saksi dalam perkara tersebut.Sebelumnya diberitakan, dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni didiagnosis mengalami depresi berat setelah diduga dibentak oleh tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, saat menangani pasien gigitan ular. Dua pekan kemudian, dokter muda yang akrab disapa dr. Icha itu meninggal dunia. Keluarga mendesak aparat penegak hukum segera bertindak.

Dokter muda itu meninggal dunia pada Jumat, 26 Juni 2026, di rumah orang tuanya di Perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang setelah sebelumnya dirawat akibat mengalami depresi berat.(okezone)

]]> Tue, 30 Jun 2026 16:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Dipercaya-23-3-Juta-Pengusaha-Ultra-Mikro--Ini-Rahasia-Tata-Kelola-PNM-dari-Hulu-ke-Hilir

Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu setiap bulan, dengan kemampuan pengembangan usaha nasabah turut naik hampir 29 persen. Temuan ini menjadi bukti bahwa kepercayaan yang dibangun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama 23,3 juta nasabah perempuan prasejahteranya bukan tanpa dasar. Ketika PNM dinyatakan sebagai peraih kategori Indonesia Most Trusted Companies dalam The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media di Jakarta. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi PNM menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), mulai dari jajaran direksi, manajemen, unit kerja, hingga lebih dari 43 ribu Account Officer yang menjadi garda terdepan mendampingi pengusaha Mekaar di 58 kantor cabang yang tersebar di 36 provinsi.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan bahwa tata kelola yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. "Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris.

Budaya kepatuhan ini tidak berhenti di level kebijakan, melainkan dipraktikkan langsung di lapangan melalui sejumlah mekanisme konkret. PNM menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai pilar deteksi dini terhadap potensi pelanggaran maupun tindakan fraud, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

Kepatuhan bukan sekadar dokumen formalDi tingkat operasional, setiap pertemuan kelompok nasabah Mekaar diawali dengan modal intelektual yang diberikan PNM kepada setiap karyawannya serta oleh para AO terhadap seluruh nasabah tanpa terkecuali, di mana Account Officer berjanji untuk memegang amanah, menyalurkan pembiayaan secara jujur, tidak menyalahgunakan uang nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampinginya. Mekanisme berjenjang semacam ini, mulai dari kebijakan tata kelola di tingkat direksi hingga modal intelektual berupa pengetahuan kepada nasabah, menjadi bukti bahwa kepatuhan bukan sekadar dokumen formal, melainkan budaya kerja yang dijalankan secara konsisten di setiap lini organisasi.

PNM optimis bisa memperluas dampak pemberdayaan

Dengan fondasi kepatuhan yang dijalankan dari hulu ke hilir ini, PNM optimistis dapat terus memperluas dampak pemberdayaan tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik. Predikat Indonesia Most Trusted Companies pada CGPI Award 2025 menjadi pengingat bahwa skala layanan yang besar, menjangkau puluhan juta pengusaha ultra mikro perempuan di seluruh pelosok Indonesia, harus selalu diimbangi dengan integritas di setiap lini organisasi. Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui janji sederhana yang diucapkan setiap Account Officer di hadapan kelompok nasabahnya.(merdeka.com)

]]> Tue, 30 Jun 2026 16:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/OJK-Serius-Tanggapi-Peringatan-MSCI-Terkait-Risiko-ke-Frontier-Market

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keseriusan merespons peringatan lembaga indeks global MSCI terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Regulator memastikan berbagai perbaikan fundamental terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor global.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan seluruh catatan dari MSCI telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah reformasi pasar modal, termasuk peningkatan transparansi, keterbukaan informasi, hingga penguatan regulasi.Dia menuturkan, OJK juga telah melakukan komunikasi langsung dengan MSCI untuk memastikan seluruh kekhawatiran investor global dapat dijawab secara konkret. Bahkan, pertemuan telah dilakukan di New York untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian lembaga indeks tersebut.

"Semua konsen sudah kita penuhi. Dan dua bulan lalu saya juga ke New York untuk bertemu dengan MSCI langsung dan mendiskusikan konsen mereka terkait apa yang mereka suarakan terkait konsen dari global investors terhadap market Indonesia," kata Friderica usai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menjelaskan, salah satu fokus utama perbaikan adalah peningkatan keterbukaan informasi emiten, termasuk penyempurnaan standar pelaporan yang sebelumnya terbatas kini diperluas agar lebih mudah diakses oleh investor global.

Selain itu, OJK juga memperkuat pengaturan terkait pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) serta penyesuaian aturan likuiditas pasar melalui peningkatan ketentuan free float secara bertahap.

Di sisi lain, OJK juga menegaskan penguatan aspek penegakan hukum (enforcement) sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar. Regulasi yang ada akan ditegakkan secara konsisten terhadap seluruh pelaku pasar tanpa pengecualian.

Tak Segan Jatuhkan Sanksi ke Emiten NakalKiki menegaskan, OJK tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada emiten yang tidak mematuhi ketentuan, termasuk kemungkinan tindakan tegas berupa delisting bagi perusahaan yang melanggar aturan.

"Kami ingin mengedepankan keterbukaan dan juga satu lagi enforcement kita akan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan kita akan meminta semua memenuhi ketentuan dan kita tidak segan untuk memberikan sanksi, punishment bahkan untuk delist kalau mereka tidak memenuhi ketentuan-ketentuan kita," ujarnya.

OJK juga meminta manajemen Bursa Efek Indonesia untuk terus melakukan komunikasi teknis secara rutin dengan MSCI guna memastikan seluruh masukan dapat direspons cepat dan tepat.

BEI Pastikan Reformasi Pasar Modal Indonesia Terus BerlanjutSebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan reformasi pasar modal Indonesia terus berlanjut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar di mata investor global usai review yang disampaikan MSCI terhadap pasar modal Indonesia.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia periode 2026â€"2030, Jeffrey Hendrik, mengatakan regulator bersama seluruh Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyampaikan empat proposal reformasi kepada MSCI pada akhir Maret 2026. Usulan tersebut menjadi bagian dari respons atas evaluasi yang dilakukan penyedia indeks global tersebut.

"Terkait dengan bagian dari reformasi pasar modal Indonesia yaitu respons atas proposal-proposal yang telah kita sampaikan kepada MSCI, bahwa OJK bersama dengan seluruh SRO telah menyampaikan 4 proposal yang kita deliver pada akhir Maret 2026," kata Jeffrey dalam Konferensi Pers RUPST BEI, Senin (29/6/2026).

Empat usulan tersebut meliputi peningkatan transparansi atau disclosure kepemilikan saham di atas 1%, penyediaan data investor yang lebih granular, penyempurnaan peraturan pencatatan termasuk ketentuan free float minimum menjadi 15%, serta penerapan pengumuman terkait high shareholding concentration.

Menurut Jeffrey, berbagai usulan tersebut bertujuan memperkuat transparansi, tata kelola, dan kualitas pasar modal Indonesia sehingga semakin sejalan dengan standar yang diharapkan investor internasional.MSCI Nilai Reformasi Sudah di Jalur yang Tepat

Jeffrey mengungkapkan, MSCI telah memberikan tanggapan positif terhadap berbagai langkah reformasi yang dilakukan regulator dan SRO. Dalam pengumuman yang dirilis pekan lalu, MSCI disebut memberikan apresiasi karena berbagai kebijakan yang ditempuh dinilai bergerak ke arah yang tepat. 

Ia menilai apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan agenda reformasi pasar modal secara konsisten. Meski demikian, BEI menegaskan proses pembenahan belum berhenti. Berbagai penyempurnaan akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor domestik maupun asing.

Ke depan, BEI akan terus menjalin komunikasi intensif dengan MSCI, FTSE, serta investor global untuk memahami berbagai kebutuhan dan ekspektasi pelaku pasar internasional.

"Kami tentu akan terus intens berkomunikasi dengan MSCI, FTSE dan juga investor global untuk memahami kebutuhan dari investor global untuk kemudian tentunya pada gilirannya dapat kita akomodasi untuk memastikan kredibilitas dan tata kelola yang baik di pasar modal Indonesia," pungkasnya.(liputan6)

]]> Tue, 30 Jun 2026 15:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Ruang-Kerjanya-Disegel-KPK--Keberadaan-Bupati-Kuansing-tak-Diketahui

TELUKUANTAN- Ruang kerja Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby disegel penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/6/2026). Sejumlah ruang kerja pejabat lain juga turut disegel. Seperti ruang kerja Wakil Bupati Muhklisin, ruang kerja Sekretaris Daerah Zulkarnain, hingga ruang kerja Asisten I Setda Kuansing, Fahdiansyah.

Penyegelan itu semakin menguatkan dugaan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kuansing sehari sebelumnya, Senin (29/6/2026). Terlebih sampai sekarang keberadaan Bupati Suhardiman Amby dan pejabat Kuansing lainnya tidak diketahui. Beredar info, mereka sudah diangkut KPK ke Pekanbaru.

Pantauan di lokasi, sekitar pukul 09.00 WIB, garis segel KPK membentang di sejumlah pintu ruangan strategis.

Di setiap segel tampak tulisan tangan penyidik yang mencantumkan tanggal dan waktu penyegelan, yakni Selasa, 30 Juni 2026. Infonya, KPK melakukan penyegelan ruang-ruang tersebut pada dini hari.(rtc)

]]> Tue, 30 Jun 2026 15:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Sambut-Hari-Bakti-ke-79-TNI-AU-2026--Lanud-Sjamsudin-Noor-Gelar-Pemeriksaan-Mata-Gratis-bagi-Masyarakat-Kalsel

Banjarbaru - Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Lanud Sjamsudin Noor menggelar kegiatan skrining atau pemeriksaan kesehatan mata gratis bagi masyarakat Kalimantan Selatan, bertempat di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara (RSAU) Sjamsudin Noor, Minggu (28/06/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara Tahun 2026. 

Melalui kegiatan ini, TNI AU menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui deteksi dini gangguan penglihatan.

Ratusan masyarakat tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan mata sejak pagi hari. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rumah Sakit Lanud Sjamsudin Noor, Kapten Kes dr. Chandra Patrya Putra S., Sp.An-TI., dengan melibatkan dokter spesialis dari Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) bersama tenaga kesehatan RSAU Sjamsudin Noor.

Melalui kesehatan yang diberikan, peserta menjalani berbagai tahapan pemeriksaan mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan refraksi optik, hingga pemeriksaan mata secara menyeluruh guna mendeteksi kondisi kesehatan mata secara dini, tepat, dan akurat. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Tidak berhenti pada pemeriksaan awal, bagi peserta yang terindikasi mengalami gangguan penglihatan akibat katarak, nantinya akan mendapatkan tindakan lanjutan berupa operasi katarak gratis yang akan dilaksanakan dalam agenda Bakti Sosial Kesehatan di RSAU Sjamsudin Noor dalam waktu mendatang.

Memberikan pengabdian kepada masyarakat tersebut juga akan terus berlanjut. Selain pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis, RSAU Sjamsudin Noor juga turut menyiapkan berbagai layanan kesehatan gratis lainnya yang akan dilaksanakan pada kegiatan Bakti Sosial Kesehatan mendatang, di antaranya khitanan massal, pemeriksaan kesehatan umum, donor darah, pelayanan keluarga berencana (KB), hingga layanan kesehatan gigi berupa scaling dan tambal gigi minor.

Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., melalui Karumkit Lanud Sjamsudin Noor menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga pengawasan di udara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata melalui pelayanan sosial dan kesehatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

“Melalui kegiatan ini, Lanud Sjamsudin Noor kembali menegaskan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak hanya diwujudkan melalui tugas perlindungan negara, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan yang menghadirkan harapan, kepedulian, serta manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.

]]> Tue, 30 Jun 2026 15:34:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Peringatan-HKG--Wako-Agung-Bagikan-Ribuan-Sembako

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Lapangan Bukit Putera, Kecamatan Senapelan, Senin (29/6/26). Kegiatan berlangsung meriah dengan diikuti sekitar 5.000 peserta yang terdiri atas kader PKK dari seluruh kecamatan dan kelurahan, serta petugas kebersihan di Kota Pekanbaru.

Peringatan HKG PKK ke-54 turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru, Sulastri Agung Nugroho, beserta jajaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Agung Nugroho menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah. Sebanyak 1.500 paket sembako disalurkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, ditambah 1.000 paket sembako dari TP PKK Kota Pekanbaru.

Selain bantuan sembako, Pemko Pekanbaru juga menyerahkan alat bantu dengar bagi anak-anak yang membutuhkan. Bantuan turut diberikan kepada para petugas kebersihan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Pekanbaru.

Suasana kegiatan semakin semarak dengan antusiasme ribuan peserta yang memadati lokasi acara. Berbagai rangkaian kegiatan turut memeriahkan peringatan HKG PKK ke-54 yang menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi atas peran aktif TP PKK Kota Pekanbaru yang selama ini dinilai telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program kemasyarakatan.

"Saya mengapresiasi TP PKK Kota Pekanbaru yang sangat aktif membantu pemerintah dan menjadi perpanjangan tangan masyarakat. Di usia ke-54 ini, saya berharap PKK semakin dekat dengan masyarakat, tidak hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga menjadi pelopor menjaga lingkungan, merawat alam, serta mendukung pembangunan agar masyarakat Pekanbaru semakin sejahtera," ujar Agung.

Menurutnya, keberadaan TP PKK memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga pelestarian lingkungan.

Melalui peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 ini, TP PKK Kota Pekanbaru diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga. PKK juga diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera sebagai bagian dari upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.(rtc)

]]> Tue, 30 Jun 2026 15:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pansus-Optimalisasi-Pendapatan-Daerah-Selesai--DPRD-Sebut-Potensi-APBD-Riau-Rp17-Triliun

PEKANBARU-Tugas Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau telah selesai. Saat ini, mereka tinggal menyelesaikan laporan untuk dilaporkan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi.

Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Abdullah mengatakan, Selasa (30/6/2026), ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Rekomendasi itu di antaranya meminta Pemprov Riau untuk melakukan penguatan terhadap tata kelola kelembagaan. Meminta Pemprov Riau untuk melakukan digilitalisasi dan integrasi data pajak daerah.

Kemudian melakukan optimalisasi pengawasan dan penegakkan hukum yang selalam ini dianggap lemah. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang belum terpetakan. Perbaikan sistem penerimaan pajak yang dianggap strategis seperti pajak air permukaan, PBBKB dan pajak alat berat.

Rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait dengan harmonisasi sistem perpajakan dan data nasional. Penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan, optimalisasi dana bagi hasil (DBH). Penguatan regulasi dan dukungan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Meminta Pemprov untuk merevisi regulasi perpajakan di Riau yang dinilai sudah tidak relevan. Karena ada beberapa regulasi perpajakan dan retribusi serta beberapa peraturan Gubernur yang perlu direvisi.

Abdullah menilai, jika semua rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh Pemprov Riau, maka ia yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau bisa melebihi Rp11 triliun.

Bahkan dia sepakat, jika Pemprov bisa melakukan pengawasan yang ketat, penegakkan Perda oleh Satpol PP dengan data-data yang baik, maka pihaknya yakin APBD Riau sesuai dengan nilai yang disampaikan KPK.

"Kalau itu semua dilaksanakan, saya yakin dan optimis bukan hanya Rp11 triliun, bahkan saya sepakat dengan yang disampaikan KPK bahwa potensi APBD Riau itu Rp17 triliun," tegas Abdullah.(cakaplah)

]]> Tue, 30 Jun 2026 15:08:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Ketum-Pemuda-Pancasila-Japto-Soerjosoemarno-Kembali-Diperiksa-KPK-Terkait-Korupsi-Rita-Widyasari

JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Selasa (30/6/2026).

Pantauan Okezone di Gedung Merah Putih KPK, Japto didampingi penasihat hukumnya. Ia tampak mengenakan batik dan jaket berwarna hitam. Japto tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media dan langsung melengang ke dalam gedung.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan, pemeriksaan terhadap Japto dijadwalkan kembali oleh penyidik untuk mendalami perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembayaran per metrik ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara."Untuk pemanggilan Saudara JPT, hari ini penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kukar," ujar Budi.

Budi menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut penyidik akan menelusuri sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi oleh tersangka. Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.

Diketahui, Japto sebelumnya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus yang sama. Saat itu, ia memenuhi panggilan penyidik terkait penyidikan perkara penerimaan gratifikasi yang menjerat Rita Widyasari.Dalam kasus itu, KPK telah mengembangkan perkara dengan menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).Penetapan tersangka dilakukan pada Februari 2026. Tiga perusahaan yang menyandang statua tersangka yakni, PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama dengan Rita Widyasari menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi batu bara.

KPK menegaskan penyidikan perkara gratifikasi di sektor pertambangan batu bara ini terus dikembangkan guna menelusuri peran masing-masing pihak serta aliran dana yang diduga terkait dengan produksi per metrik ton batu bara di Kutai Kartanegara.(okezone)

Rita diduga menerima gratifikasi dari perizinan pertambangan batu bara di wilayahnya. Nominal penerimaan disebut mencapai jutaan dolar AS, berkisar antara USD 3,3 hingga USD 5 per metrik ton batu bara.

]]> Tue, 30 Jun 2026 15:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/DPR-Resmi-Setujui-Tujuh-Anggota-KIP-Periode-2026-2030--Ini-Daftar-Lengkapnya

JAKARTA â€" Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar pada Selasa (30/6/2026).Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Menurutnya, uji kelayakan dan kepatutan tersebut telah dilaksanakan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Masing-masing calon menyampaikan pemaparan rencana kerja, kemudian dilanjutkan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave dalam rapat paripurna.Dave menjelaskan, Komisi I DPR RI kemudian menggelar rapat internal tertutup pada 25 Juni 2026 untuk memilih tujuh calon anggota KIP. Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah.Menindaklanjuti laporan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang menetapkan tujuh calon Anggota KIP periode 2026-2030 serta tiga calon Pengganti Antarwaktu (PAW) periode 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan dapat disetujui?" tanya Puan, yang langsung dijawab "setuju" oleh peserta rapat.

Adapun tujuh calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disetujui DPR RI, yakni:

1. Handoko Agung Saputro

2. Hafidhah

3. Arman Fauzi

4. Dery Hendryan

5. Edi Purwanto

6. Joemarthine Chandra

7. Rini Purwandari

Sementara itu, tiga nama yang ditetapkan sebagai calon Pengganti Antarwaktu (PAW) KIP periode 2026-2030 berdasarkan urutan adalah:

1. Hendra

2. Andri Harsil

3. Mimah Susanti.

 (okezone)

]]> Tue, 30 Jun 2026 15:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Perindo-Gelar-Gerakan-Pangan-Murah-di-Kendari--Ratusan-Warga-Antusias-Berburu-Sembako

KENDARI â€" Ratusan warga memadati pelataran Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti Gerakan Pangan Murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, pada Selasa (30/6/2026).Mengusung tema "Partai Perindo Selalu Hadir di Tengah dan Hati Masyarakat", kegiatan tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng, dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, Ferry Irawan, mengatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Partai Perindo dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah masih tingginya harga sejumlah komoditas."Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat Sulawesi Tenggara memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Ferry.Program ini terselenggara melalui kerja sama dengan Bulog Sulawesi Tenggara dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

Ferry menuturkan, Gerakan Pangan Murah tidak hanya digelar di Kota Kendari, tetapi juga akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Selain menggelar Gerakan Pangan Murah, DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara juga berencana menyalurkan elpiji subsidi 3 kilogram sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, Partai Perindo berharap dapat terus hadir memberikan solusi sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.(okezone)

]]> Tue, 30 Jun 2026 14:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Nadiem-Makarim-Divonis-10-Tahun-Penjara--

Jakarta - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hakim menghukum Nadiem dengan pidana penjara.

"Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara," imbuh hakim.

Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar Pasal 604 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hal memberatkan Nadiem antara lain ialah perbuatan dilakukan terencana, mengakibatkan kerugian negara hingga keadaan ekonomi Nadiem yang berkecukupan sehingga tak ada alasan dorongan ekonomi. Hal meringankan antara lain ialah belum pernah dihukum sebelumnya.

Sebelumnya, Nadiem Makarim dituntut hukuman 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp 809.596.125.000 (809 miliar) dan Rp 4.871.469.603.758 (4,8 triliun) atau total senilai Rp 5.681.066.728.758. (5,6 triliun) subsider 9 tahun pidana kurungan.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," ujar jaksa Roy Riady saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/5).(detik.com)

]]> Tue, 30 Jun 2026 14:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Pesan-Tri-Tito-Usai-Lantik-Ketua-TP-PKK-dan-Ketua-Tim-Pembina-Posyandu-Jawa-Barat

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian melantik Samantha Dewi Erwan Setiawan sebagai Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Jawa Barat di Widya Chandra, Jakarta, Senin (29/6).

Tri menegaskan, jabatan tersebut bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk menggerakkan pemberdayaan keluarga dan meningkatkan pelayanan dasar masyarakat melalui penguatan kelembagaan PKK dan Posyandu.

"Amanah yang diemban sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Barat merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk menggerakkan pemberdayaan keluarga dan pelayanan dasar masyarakat," ujar Tri.

Menurut Tri, tanggung jawab tersebut semakin strategis karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Saat ini, Jawa Barat memiliki sekitar 46.024 Posyandu yang didukung 248.504 kader yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.

"Potensi yang sangat besar ini harus menjadi modal utama untuk menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Tri menjelaskan, transformasi Posyandu kini tidak lagi berfokus pada layanan kesehatan semata, tetapi mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Oleh karena itu, sinergi antara TP PKK dan Tim Pembina Posyandu menjadi kunci dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan keluarga dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Minta Perkuat Kelembagaan

Untuk mendukung transformasi tersebut, Tri meminta seluruh jajaran TP PKK dan Tim Pembina Posyandu, baik di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia, memperkuat kelembagaan hingga tingkat desa dan kelurahan serta meningkatkan kapasitas kader sebagai garda terdepan pemberdayaan masyarakat. Ia juga mendorong percepatan revitalisasi Posyandu dan penguatan kolaborasi lintas sektor agar pelayanan dasar semakin optimal.

Selain itu, Tri meminta pemerintah daerah (Pemda) memberikan dukungan melalui kebijakan, pembinaan, penganggaran, dan fasilitasi agar program PKK dan Posyandu berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tri menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa Ketua TP PKK di daerah juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu.

Di akhir sambutannya, Tri meyakini bahwa dengan kepemimpinan Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Barat yang baru serta dukungan Pemda, gerakan PKK dan Posyandu akan semakin maju dalam membangun keluarga yang berdaya, masyarakat yang sehat, serta memperkuat kualitas pelayanan dasar di daerah.(merdeka.com)

]]> Tue, 30 Jun 2026 14:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pajak-Marketplace-Mulai-Diterapkan-Juli-2026

Pemerintah memberikan sinyal bahwa mulai 1 Juli 2026, pedagang yang melakukan transaksi melalui platform marketplace akan mulai menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan ini bukanlah pajak baru, melainkan penegasan atas kewajiban perpajakan yang selama ini belum diterapkan secara merata antara pelaku usaha daring dan luring. Purbaya juga menyatakan bahwa waktu penerapan kebijakan ini masih akan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli mungkin, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak," kata Purbaya seperti dilansir Antara, Selasa (30/6/2026).

Pemerintah tidak memberlakukan jenis pajak baru kepada marketplace atau para pedagang daring. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih adil bagi semua pelaku usaha.

Purbaya juga menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul setelah pemerintah menerima masukan dari pelaku usaha offline yang merasa ada ketidakadilan dalam pemungutan PPN.

"Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar. Gara-gara hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang," tambahnya.

Diharapkan kebijakan ini dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat antara pelaku usaha online dan offline.

Omzet Masuk Perhitungan PajakSebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa omzet yang diperoleh oleh para penjual yang bertransaksi melalui berbagai platform marketplace akan digabungkan dalam perhitungan kewajiban pajak mereka. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Inge Diana Rismawanti menjelaskan, marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak akan mengirimkan data transaksi para penjual kepada DJP.

Menurut Inge, data tersebut dapat diintegrasikan selama identitas pelaku usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menggunakan data yang sama di semua platform marketplace.

Dia juga menambahkan, penjual dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun dapat mengajukan surat pernyataan kepada marketplace sehingga tidak akan dikenakan pemotongan pajak. Namun, jika total omzet dari seluruh platform marketplace telah melebihi Rp 500 juta dalam satu tahun, wajib pajak tetap diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah berharap sistem perpajakan bagi pelaku usaha online dan offline dapat menjadi lebih seimbang, serta meningkatkan kepatuhan pajak tanpa menambah jenis pungutan baru.(merdeka.com)

]]> Tue, 30 Jun 2026 14:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Puan-Pimpin-Paripurna-DPR--Bahas-LHP-LKPP-2025-Hingga-Persetujuan-Naturalisasi-2-Pesepakbola

Ketua DPR RI, Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Ada sejumlah agenda Rapat hari ini, termasuk pengesahan persetujuan pemberian kewarganegaraan kepada dua pemain sepakbola keturunan Indonesia, yakni Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker.

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6). Dalam Rapat Paripurna ini, Puan didampingi oleh dua Wakil Ketua DPR, yakni Sari Yuliati dan Saan Mustopa.

Adapun agenda Rapat Paripurna pertama adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh BPK RI. Hal ini sesuai dengan aturan yang menyebutkan DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada yang terhormat Ketua BPK RI untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh BPK RI," kata Puan.

Penyampaian LHP LKPP 2025 dibacakan di hadapan dewan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun. Dalam laporannya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2025. Hasil tersebut merupakan akumulasi dari pemeriksaan terhadap 97 laporan keuangan kementerian/lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara yang juga meraih predikat WTP.

Setelah LHP LKPP 2025 dibacakan, Puan menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI. "Selanjutnya laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Agenda Kedua

Untuk agenda kedua, Rapat Paripurna DPR hari ini mengesahkan laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan kelayakan (fit and proper test) yang memutuskan 7 orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026-2030 terpilih dan 3 orang Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030.

Tujuh calon anggota KIP periode 2026-2030 itu adalah Handoko Agung Saputro, Hafidah, Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joe Martin Chandra, dan Rini Purwandi. Sementara untuk 3 calon anggota PAW KIP yakni Hendra, Andri Hasil, dan Mimah Susanti.

"Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030 semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab, dan tetap amanah," ujar Puan.

Usai pengesahan calon anggota KIP terpilih, Rapat Paripurna DPR dilanjutkan dengan agenda pendapat fraksi-fraksi terhadap 15 RUU tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI, yang dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR.

Agenda Terakhir

Di agenda terakhir, Rapat Paripurna mengesahkan persetujuan pemberian kewarganegaraan kepada dua pemain sepakbola keturunan Indonesia, yakni Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker.

Sebelum disahkan, Puan meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir. "Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Saudara Luke Vickery dan Mitchell Baker dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab para anggota DPR serentak dilanjutkan ketukan palu Puan tanda pengesahan.

Menurut Pemerintah, pemberian naturalisasi terhadap dua pesepakbola itu merupakan bentuk transfer pengetahuan serta melengkapi kemampuan pesepakbola lokal, baik untuk kepentingan tim nasional maupun liga profesional.

Selain itu, Luke Vickery dan Mitchell Baker disebut ingin menjadi warga negara Indonesia (WNI) karena memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam memperkuat timnas Indonesia.(merdeka.com)

]]> Tue, 30 Jun 2026 14:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/68-UMKM-Ikuti-Pelatihan-Kapasitas-Bisnis-dan-Daya-Saing--Ini-3-Fokusnya---

JAKARTA - Sebanyak 68 pelaku usaha mikro kecil dan menengah peserta Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas bisnis dan meningkatkan daya saing usaha yang diselenggarakan PT Sarinah (Persero) di Medan, Selasa, 23 Juni 2026.

Program pelatihan bertajuk Sarinah Pandu ini melibatkan partisipasi 15 BUMN menggunakan pendekatan berbasis pengalaman praktis.  Peserta memperoleh wawasan baru yang aplikatif untuk mengembangkan usahanya.

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Raisha Syarfuan, menyampaikan pengembangan UMKM membutuhkan lebih dari sekadar akses pembiayaan.

"UMKM Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Namun untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, dibutuhkan penguatan kapasitas bisnis yang menyeluruh. Melalui program Sarinah Pandu, kami ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan praktis yang selama ini kami terapkan dalam mengembangkan serta mengkurasi brand-brand lokal Indonesia. Kami percaya kolaborasi antar-BUMN akan menciptakan ekosistem pembinaan yang lebih kuat sehingga semakin banyak UMKM yang mampu naik kelas dan memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun global," ujar Raisha dikutip Selasa, 30 Juni 2026.

Dijelaskan, pada pelatihan ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai tiga aspek fundamental dalam pengembangan usaha, yakni Literasi Keuangan, Legalitas & Sertifikasi, serta Marketing & Branding.

Ketiga materi tersebut dirancang untuk menjawab tantangan yang umum dihadapi pelaku UMKM, mulai dari pengelolaan keuangan, pemenuhan aspek legalitas produk, hingga strategi membangun identitas merek yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Kegiatan ini dihadiri Rugun Hutapea, Penata Kelola Perusahaan Negara Madya BP BUMN RI; Antonius Aris Bangun Prasetyo, Development Head Micro Business Development PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta para pembina Program Mitra Binaan PUMK dari 15 perusahaan BUMN yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan.

Penata Kelola Perusahaan Negara Madya BP BUMN Rugun Hutapea menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi antar-BUMN dalam memperkuat kapasitas UMKM nasional.

“Sinergi antar-BUMN dalam pembinaan UMKM merupakan langkah strategis untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Melalui kolaborasi seperti ini, kami berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mampu meningkatkan kapasitas usahanya, memperluas pasar," (tribunpekanbaru)

]]> Tue, 30 Jun 2026 13:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Mahkamah-Agung-Kabulkan-Kasasi-UI-Soal-Promotor-Disertasi-Bahlil--Ini-Respons-Rektor-

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Universitas Indonesia (UI) atas sengketa sanksi administratif terhadap promotor dan ko-promotor disertasi Bahlil Lahadalia. 

Berdasarkan Putusan MA Nomor 346 K/TUN/2026 dan Nomor 347 K/TUN/2026 tertanggal 24 Juni 2026, majelis hakim agung membatalkan putusan pengadilan di tingkat bawahnya.

MA memilih mengadili sendiri perkara tersebut dan secara resmi menolak gugatan yang diajukan oleh para pembimbing disertasi.

Lewat putusan ini, sanksi akademik yang sebelumnya sempat dibatalkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, kini dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi putusan tersebut, Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan bahwa putusan kasasi ini memberikan kepastian hukum yang menegaskan bahwa kebijakan universitas telah selaras dengan koridor perundang-undangan.

"Bagi UI, yang terpenting adalah menjaga integritas akademik, menegakkan tata kelola yang baik, serta memastikan setiap kebijakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan," ujar Heri dikutip Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi perkara ini bermula dari Surat Keputusan (SK) Rektor UI yang menjatuhkan sanksi administratif kepada promotor dan ko-promotor Bahlil Lahadalia, yakni Chandra Wijaya dan Athor Subroto. 

SK tersebut diterbitkan menyusul pemeriksaan komprehensif oleh empat organ utama universitasâ€"Rektor, Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, dan Senat Akademikâ€"terhadap dugaan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pendidikan doktoral.

Ketiganya, termasuk Kepala Program Studi Sekolah Kajian Stratejik dan Global saat itu, Hanief Saha Ghafur, dinyatakan melanggar kode etik akademik. Sanksi yang dijatuhkan berupa penundaan kenaikan pangkat serta larangan mengajar dan menguji mahasiswa selama tiga tahun.

Tidak menerima keputusan tersebut, Chandra dan Athor menggugat Rektor UI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Juni 2025. 

Gugatan tersebut dikabulkan di tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding, sebelum akhirnya UI menempuh upaya hukum luar biasa melalui kasasi ke Mahkamah Agung pada Februari 2026.

Polemik akademik ini menyita perhatian publik sejak akhir 2024. Bahlil Lahadalia mengikuti sidang terbuka promosi doktor pada 16 Oktober 2024 dan meraih predikat cum laude dengan masa studi yang tergolong singkat, yakni 1 tahun 8 bulan.

Durasi tersebut dinilai mendahului ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi yang menetapkan masa studi program doktoral minimal tiga tahun.

Merespons kejanggalan tersebut, Dewan Guru Besar UI melakukan investigasi mendalam terhadap proses penyusunan disertasi berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".

Hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran berupa ketidakjujuran dalam pengambilan data serta preferensi khusus dalam proses pembimbingan. 

Pada Januari 2025, Dewan Guru Besar merekomendasikan pembatalan disertasi tersebut, yang ditindaklanjuti Rektor UI dua bulan kemudian melalui perintah perbaikan disertasi kepada Bahlil.

Manajemen UI menegaskan, langkah hukum hingga tingkat kasasi ini merupakan komitmen mutlak untuk menjaga marwah institusi sebagai benteng etika dan moralitas akademik.

Kendati memenangi perkara, pihak universitas menyatakan tetap menghormati hak kedudukan hukum setiap pihak dalam sistem peradilan di Indonesia

Duduk Perkara Polemik Gelar Doktor Bahlil

Diketahui, Bahlil Lahadalia dinyatakan lulus dari Program Doktor SKSG UI pada 16 Oktober 2024. 

Disertasinya berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. 

Bahlil meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI).

Sidang berlangsung di Gedung Makara Art Center UI pada Rabu (16/10/2024), dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A.

Namun, pemberian gelar doktor kepada Bahlil Lahadalia menjadi perbincangan publik.

Gelar doktor tersebut, jadi sorotan setelah beredar isu dugaan plagiasi pada disertasi berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia', yang dibuat Bahlil sebagai syarat promosi doktor dari Sekolah Kajian Sratejik dan Global (SKSG) UI.

Misalnya, akun X @IbrahimNiar, melakukan pengecekan plagiasi pada disertasi Bahlil menggunakan aplikasi Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

Berdasarkan hasil pengecekannya, similirity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kemudian, ada warganet yang menelusuri dan menemukan karya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diduga diplagiasi disertasi Bahlil.

Adapun karya mahasiswa itu berjudul 'Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.' 

Diberitakan sebelumnya, gelar doktor Bahlil juga menjadi perbincangan lantaran mampu menyelesaikan S3 kurang dari dua tahun atau tepatnya 1 tahun 8 bulan dengan predikat cumlaude.

Merespons hal tersebut, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik UI membentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan yang muncul.

Dewan Guru Besar UI menggelar rapat Komite I pada Jumat (18/10/2024), yang agendanya diskusi etika dan moral kasus Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam kelulusan program doktor Bahlil dari SKSG.

Sementara tim investigasi UIN melakukan pendalaman atas dugaan terhadap disertasi Bahlil.

Lantas, sejumlah akademisi menyebut, tidak terbukti adanya plagiasi pada disertasi Bahlil.

Guru Besar UIN Jakarta, Maila Dinia Husni Rahiem, menilai polemik ini bukan disebabkan oleh plagiarisme, melainkan kesalahan teknis dalam penggunaan Turnitin. 

Menurutnya, similarity (tingkat kemiripan) tinggi bukanlah bukti plagiarisme.

Gelar Doktor Ditangguhkan

Beberapa waktu kemudian, gelar doktor Bahlil ditangguhkan sejak November 2024. 

Penangguhan itu dilakukan pada November 2024, berdasarkan hasil rapat empat organ UI.

Keputusan ditangguhkannya gelar Doktor milik Bahlil telah ditandatangani Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf.

"Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik," demikian pernyataan UI dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (13/11/2024).(tribunpekanbaru)

]]> Tue, 30 Jun 2026 13:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Sering-Overthinking-Bikin-Asam-Lambung-Naik--Dokter-Jelaskan-Alasan-Pikiran-Bisa-Perparah-GERD--

Menurutnya, ketika seseorang mengalami tekanan emosional, tubuh akan memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin.

Peningkatan hormon tersebut memengaruhi kerja saluran cerna, mulai dari meningkatkan produksi asam lambung, memperlambat proses pencernaan, hingga membuat saluran cerna menjadi lebih sensitif terhadap rasa nyeri.

Akibatnya, keluhan GERD yang sebenarnya sudah ada menjadi lebih mudah kambuh.

"Banyak pasien datang dengan keluhan GERD yang sering kambuh saat sedang mengalami tekanan pekerjaan atau masalah pribadi. Karena itu, penanganan GERD tidak hanya berfokus pada obat-obatan, tetapi juga perubahan gaya hidup dan pengelolaan stres yang baik," jelas dr. Fachrial Imam, Sp.PD pada keterangannya, Selasa (30/6/2026). 

Mengapa Overthinking Membuat GERD Terasa Lebih Berat?

Menurut dr. Fachrial, hubungan antara pikiran dan lambung berjalan dua arah.

Saat stres meningkat, produksi asam lambung dan sensitivitas saluran cerna ikut berubah sehingga gejala refluks menjadi lebih terasa.

Di sisi lain, rasa panas di dada, sesak, maupun tidak nyaman di tenggorokan akibat GERD juga bisa membuat seseorang semakin cemas.

Tanpa disadari, kondisi tersebut membentuk lingkaran yang terus berulang.

Semakin banyak pikiran, gejala GERD semakin berat.

Sebaliknya, ketika gejala semakin berat, kecemasan juga ikut meningkat.

Kenali Gejala GERD yang Sering Muncul

GERD bukan hanya ditandai rasa perih di ulu hati.

Penderita juga dapat mengalami sensasi panas di dada, rasa asam atau pahit yang naik ke tenggorokan, sering bersendawa, perut terasa penuh, mual setelah makan, hingga gangguan tidur karena dada dan tenggorokan terasa tidak nyaman.

Sebagian orang juga mengalami batuk kronis pada malam hari, suara menjadi serak, atau tenggorokan terasa seperti ada yang mengganjal.

Gejala-gejala tersebut dapat muncul lebih sering ketika seseorang sedang mengalami tekanan emosional.

Overthinking Sering Diikuti Kebiasaan yang Memicu Asam Lambung

Selain memengaruhi hormon tubuh, overthinking juga sering mengubah pola hidup seseorang.

Orang yang sedang banyak pikiran cenderung makan tidak teratur, tidur lebih larut, mengonsumsi kopi berlebihan, atau memilih makanan cepat saji karena alasan praktis.

Padahal, kebiasaan tersebut dikenal sebagai pemicu kambuhnya GERD.

Karena itu, pengobatan saja sering kali tidak cukup apabila pola hidup sehari-hari tidak ikut diperbaiki.

Pilihan Makanan yang Lebih Bersahabat untuk Lambung

Mengatur pola makan menjadi salah satu cara penting untuk mengendalikan gejala GERD.

Penderita dianjurkan memilih makanan yang lebih mudah dicerna, seperti karbohidrat kompleks berupa oatmeal, nasi merah, roti gandum, kentang rebus, maupun ubi kukus.

Sumber protein rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, dan putih telur juga menjadi pilihan yang lebih aman.

Selain itu, sayuran seperti brokoli, wortel, buncis, bayam, labu, dan timun serta buah yang tidak terlalu asam, misalnya pisang, pepaya, melon, semangka, dan pir, umumnya lebih nyaman dikonsumsi.

Sebaliknya, penderita sebaiknya membatasi makanan pedas, gorengan, makanan tinggi lemak, cokelat, kopi, minuman berkafein, minuman bersoda, alkohol, buah yang sangat asam, serta makanan dengan saus tomat berlebihan.

Meski demikian, setiap orang bisa memiliki pemicu yang berbeda sehingga penting mengenali makanan yang membuat gejala kambuh.

Kelola Pikiran agar Lambung Ikut Tenang

Karena kesehatan mental dan kesehatan pencernaan saling berkaitan, pengelolaan stres menjadi bagian penting dalam mengendalikan GERD.

Beberapa aktivitas sederhana yang dapat dilakukan antara lain berjalan santai, latihan pernapasan, olahraga intensitas ringan hingga sedang, menulis jurnal, menjaga kualitas tidur, dan mengurangi paparan media sosial yang berlebihan.

Jangan Tunda Periksa Bila Keluhan Terus Berulang

Meski sering dianggap sebagai penyakit lambung biasa, GERD tetap perlu mendapatkan perhatian.

Segera berkonsultasi dengan dokter apabila keluhan muncul lebih dari dua kali dalam seminggu, mengalami kesulitan menelan, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, muntah berulang, atau nyeri dada yang berat.

Menurut dr. Fachrial, menjaga lambung tetap sehat tidak cukup hanya dengan mengonsumsi obat.

"Dengan memahami hubungan antara pikiran dan kesehatan tubuh, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan fisik dan mental demi kualitas hidup yang lebih baik,"tutupnya. 

Pengaturan pola makan, gaya hidup sehat, serta kemampuan mengelola stres menjadi bagian penting agar keluhan tidak mudah kambuh dan kualitas hidup tetap terjaga.(tribunpekanbaru)

]]> Tue, 30 Jun 2026 13:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Buntut-5-Korban-Jiwa--Latihan-Militer-Calon-Manajer-Kopdes-Resmi-Dihapus

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Kebijakan ini diambil setelah 5 calon manajer meninggal dunia saat mengikuti kegiatan tersebut.

Daftar Korban Meninggal

Kejadian nahas ini merenggut nyawa lima peserta pendidikan. Mereka adalah:

Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal 17 Juni 2026)

Anisa Muyassaroh (meninggal 18 Juni 2026)

Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal 22 Juni 2026)

Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal 26 Juni 2026)

Nola Dya Sari (meninggal 26 Juni 2026)

Pengurangan Aktivitas Militer

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan bahwa berbagai kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer telah dikurangi. Kegiatan fisik disesuaikan dengan latar belakang peserta yang merupakan warga sipil, dan menembak tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum.

"Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," kata Rico, Selasa (30/6/2026).

Perubahan Nama Program

Sebagai tindak lanjut evaluasi bersama, Kemhan juga mengganti nama program pendidikan tersebut. Latihan Dasar Militer (latsarmil) kini dihapuskan.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi," ujar Rico.

Kegiatan peserta kini difokuskan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, serta wawasan kebangsaan.

“Serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan Pendidikan,”(goriau)

]]> Tue, 30 Jun 2026 13:33:00 +0700