https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 02 Jul 2026 09:10:20 +0700 Thu, 02 Jul 2026 09:10:20 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Demi-Jabatan-Sekda-Kuansing--KPK-Sebut-ZKN-Rela-Cicil-Land-Cruiser-Rp46-5-Juta-per-Bulan-untuk-Bupati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik kotor jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Pada jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026), Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan kasus ini bermula dari pembukaan lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing pada April 2025. Dua kandidat bersaing, yakni Asisten I Pemkab Kuansing, FA dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ZKN.

Bupati Kuansing periode 2025-2030, SA kemudian meminta syarat khusus berupa satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para calon. Permintaan ini hanya sanggup dipenuhi oleh ZKN, yang akhirnya mulus terpilih menjadi Sekda Kuansing.

Demi menduduki kursi Sekda, ZKN membeli mobil seharga Rp2,05 miliar tersebut secara kredit di sebuah pameran mobil (showroom) di Jabodetabek. ZKN harus mencicil senilai Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

Mengingat profil keuangannya tidak mencukupi untuk kredit sebesar itu, ZKN meminjam identitas Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, AR. Skema cicilan panjang ini diyakini sebagai cara mengamankan jabatan ZKN selama masa kredit berjalan.

Praktik kotor ZKN bersama AR ternyata bukan hal baru. Saat pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing tahun 2021, ZKN juga memberikan suap berupa satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

"Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut, menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas," ujar Achmad Taufik Husein.

Sebagai imbalan atas bantuannya, AR terus mendapatkan kemudahan memenangkan proyek di lingkungan Pemkab Kuansing. Direktur swasta ini memborong 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 senilai Rp1,2 miliar, serta sejumlah proyek lain di tahun 2025 dan 2026 dengan nilai mencapai lebih dari Rp966 juta.

KPK telah menetapkan SA, ZKN, dan AR sebagai tersangka. Ketiganya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari, terhitung sejak 1 Juli hingga 20 Juli 2026.(goriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Penampakan-Tumpukan-Uang-Rp2-3-M-di-Polrestabes-Makassar-Hasil-Bongkar-Penyelundupan-Sabu-40-Kg

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menangkap 19 orang tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkoba selama periode Juni 2026. Polisi juga menampilkan uang sebesar Rp2,3 miliar hasil dari pengungkapan.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Besar Arya Perdana menjelaskan jajarannya mengungkap enam kasus peredaran narkotika selama periode Juni 2026 dengan total 19 tersangka yang diamankan. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, menyita uang sebesar Rp2,3 miliar yang diduga hasil dari hasil tindak pidana peredaran narkoba.

"Total 19 tersangka yang diamankan, terdiri atas tiga perempuan dan 16 laki-laki," ujarnya kepada wartawan di Mapolrestabes Makassar, Selasa (30/6).

Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 40 kg sabu, 675 gram ekstasi, sekitar 320 ribu butir obat terlarang, serta uang yang diduga berasal dari hasil transaksi narkotika.

“Proses ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus-kasus narkotika sebelumnya yang telah kami tangani,” kata Arya.

Selain penyitaan barang bukti fisik, penyidik juga menelusuri aliran dana para pelaku dan menemukan rekening yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan.

Setelah berkoordinasi dengan pihak perbankan, kejaksaan, dan pengadilan, aparat melakukan pemblokiran sekaligus penyitaan dana yang tersimpan.

Polisi menyebut pengungkapan tersebut tidak hanya memutus rantai distribusi narkotika, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan yang lebih luas di masyarakat.

"Berdasarkan estimas, negara bisa menghemat Rp131 miliar untuk biaya rehabilitasi," sebutnya.

Sejumlah kasus yang diungkap juga memperlihatkan beragam modus operandi, mulai dari penyamaran narkotika di dalam barang elektronik, pengiriman melalui jalur darat dan laut, hingga penyelundupan dengan cara ditempelkan pada tubuh pelaku saat menggunakan jalur penerbangan.

"Kami memastikan pengembangan kasus masih terus dilakukan, terutama untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk dugaan koneksi lintas daerah," ucapnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polrestabes Makassar Ajun Komisaris Besar Lulik Febyantara menambahkan, dalam pengembangan kasus yang dilakukan sejak pertengahan Mei hingga Juni 2026, polisi menangkap sejumlah tersangka, menyita barang bukti dalam jumlah besar, serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan narkotika.

“Total estimasi nilai barang bukti narkotika yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp20 miliar,” jelas Lulik.

Menurut dia, jika sabu tersebut sempat beredar dan dikonsumsi masyarakat, potensi biaya rehabilitasi pengguna yang harus ditanggung negara dapat mencapai sekitar Rp1,13 triliun.

Pengungkapan kasus ini, kata dia, dilakukan secara bertahap melalui serangkaian operasi dan pengembangan sejak 15 Mei 2026.

“Penyelidikan bermula dari pengungkapan kasus di Pekanbaru, lalu berkembang ke sejumlah lokasi lain, termasuk Padang dan Sungai Sadang pada 28 Mei, yang berujung pada penangkapan beberapa tersangka,” bebernya.

Penyidik kemudian kembali melakukan pengembangan pada 17 Juni di wilayah Tamalate dan menelusuri jaringan hingga ke Mandailing.

"Pengungkapan terakhir kami menyita sekitar 7 kg sabu dalam pengungkapan terakhir," ucapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Para tersangka terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,”(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Sambut-Hari-Bhayangkara-ke-80--FH-Untag-Semarang-Beri-Potongan-Biaya-Kuliah-untuk-Anggota-Polri

Peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80 menjadi kesempatan bagi banyak pihak untuk memberikan penghargaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk dari kalangan akademisi.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Polri melalui pendidikan tinggi.

Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Dr. Edi Pranoto, menyatakan bahwa kontribusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat patut mendapat penghargaan, termasuk melalui akses pendidikan hukum yang lebih mudah bagi para anggotanya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Fakultas Hukum UNTAG Semarang memberikan diskon biaya pendidikan bagi anggota Polri yang ingin melanjutkan studi di program S1, S2, maupun S3.

"Kami ingin memberikan apresiasi atas dedikasi Polri dengan membuka peluang pendidikan yang lebih mudah dijangkau. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia," ungkap Edi Pranoto.

Pendidikan Formal Punya Peran Sangat PentingDia berpendapat bahwa pendidikan formal memiliki peranan penting dalam menciptakan aparat kepolisian yang lebih profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman hukum yang mendalam.

Ia menyatakan bahwa tantangan dalam penegakan hukum saat ini memerlukan aparat yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki kedalaman akademik yang baik.

Selama ini, Fakultas Hukum UNTAG Semarang telah menjadi pilihan bagi anggota Polri untuk memperdalam pengetahuan hukum mereka. Kehadiran mereka di kampus dianggap memberikan nilai tambah dalam proses belajar, terutama dalam mengaitkan teori hukum dengan praktik penegakan di lapangan.

Edi berharap bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 dapat menjadi momen penguatan bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan profesionalisme dalam menangani isu-isu hukum.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat," (merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Cerita-Hilangnya-Bupati-dan-Sekda-saat-OTT-di-Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan momen-momen pencarian Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnaen, yang terjerat dalam kasus dugaan lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuansing, Riau. Keduanya sempat menghilang saat KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

Sebelumnya, Suhardiman dan Zulkarnaen telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Mereka akhirnya menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan intensif pada malam Selasa, 30 Juni 2026.

Proses penahanan mereka tidak berjalan mulus, karena keduanya tidak berada di lokasi saat KPK melakukan OTT di Kuansing. Bahkan, ada laporan bahwa mereka telah meninggalkan daerah asalnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Taufik Husein menyatakan bahwa tim mengalami kesulitan dalam menemukan kedua tersangka di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian mereka.

"Jadi memang ketika tim di lapangan melakukan pengamanan terhadap pihak-pihak yang diduga sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima, kita mencari ke yang pasti karena Bupati kita cari ke rumah dinas ya," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (1/7/2026).

"Kemudian ke kantor pemerintahan Kabupaten Kuansing, tapi tim tidak menemukan posisi yang bersangkutan. Dan kemudian diduga memang sudah ke luar dari Kabupaten Kuansing," tambahnya.

Dijemput Pihak TertentuTim penyidik, menurut Taufik, telah memperluas pencarian terhadap Suhardiman dan Zulkarnaen hingga ke luar wilayah Kuansing. Bahkan, KPK melakukan pencarian keduanya sampai ke Pekanbaru.

KPK mendapatkan informasi bahwa Suhardiman dan Zulkarnaen sempat dijemput oleh pihak tertentu. Namun, Taufik menegaskan bahwa perhatian tim saat itu hanya tertuju pada usaha menemukan keberadaan Suhardiman dan Zulkarnaen.

"Ada informasi mengenai pihak yang menjemput, dan itu sudah diketahui oleh tim, tetapi fokus kami saat itu adalah mencari keberadaan SA dan ZKN. Kami telah melakukan pencarian di beberapa lokasi di Kabupaten Kuansing, bahkan di Pekanbaru, di mana tim kami sudah terbagi untuk mencari kedua orang tersebut," jelasnya.

"Kami tidak mengutamakan informasi tentang pihak yang menjemput. Meskipun informasi itu benar adanya, namun yang menjadi prioritas kami adalah menemukan dua orang yang keterangannya sangat kami perlukan," tambah Taufik.

Diduga Ingin Menghapus Jejak

Taufik menjelaskan bahwa Suhardiman diduga sudah mendapat informasi mengenai kedatangan tim KPK. Ia menyatakan bahwa pihak Bupati segera mengambil tindakan untuk menghapus jejak dengan mengunjungi showroom, tempat di mana mobil yang dibeli menjadi barang bukti dalam kasus lelang jabatan di Kuansing.

"Untuk upaya-upaya Bupati ketika mengetahui ada tim yang memantau, pihak Bupati melakukan pengamanan dengan mendatangi pihak showroom untuk menghilangkan jejak-jejak keberadaan mobil," ucap Taufik.

Lebih lanjut, Taufik menambahkan, "Karena sebenarnya mobil itu kan sudah dibeli dari tahun 2025 ya, tadi dicicil, dan informasi-informasi dugaan itu yang kemudian oleh tim didalami ada transaksi-transaksi cicilan yang kesekian kalinya, itu yang kemudian ditunggu dan sepertinya memang tim Bupati juga memantau informasi tersebut." pungkasnya.(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 09:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Dua-Orang-Jadi-Tersangka-Kasus-Dugaan-Korupsi-Proyek-RTH-Mukomuko--Kerugian-Negara-Capai-Rp640-Juta

Kepolisian Resor Mukomuko menetapkan dua tersangka dalam penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, yang dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2024. Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp640.078.085,50.

Penetapan tersangka diumumkan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait pelaksanaan proyek yang diduga menyimpang dari ketentuan.

Kapolres Mukomuko AKBP Riky Crisma Wardana mengungkapkan, dua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni BY yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta IS selaku Direktur CV FAFA sebagai pelaksana kegiatan.

"Kasus bermula dari proyek pembangunan RTH yang dikerjakan CV FAFA berdasarkan kontrak Nomor 660/08/PPK-SPK.RTH/D.13/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp936.802.000," katanya Selasa (30/6).

Hasil penyidikan

Dari hasil penyidikan, aparat menemukan indikasi penyimpangan sejak tahap pengadaan hingga proses pengerjaan di lapangan.

"PPK diduga tidak melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Penyidik menemukan adanya pinjaman uang sebesar Rp20 juta dari Direktur CV FAFA kepada PPK untuk kepentingan pribadi," jelas Riky.

Selain dugaan konflik kepentingan tersebut, penyidik juga menelusuri adanya indikasi manipulasi dokumen pendukung dalam proses pengadaan. Salah satunya terkait surat dukungan alat berat yang diduga menggunakan tanda tangan tidak sah.

Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tidak hanya itu, dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi disebut turut dipakai tanpa persetujuan pemilik dokumen.

Pada tahap pelaksanaan proyek, penyidik menemukan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak mengikuti spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Beberapa fasilitas dan bibit tanaman yang sebelumnya tercantum dalam dokumen pendukung disebut tidak digunakan selama pengerjaan berlangsung.

"Dalam pelaksanaan proyek, penyidik menemukan pekerjaan tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis kontrak. Alat maupun bibit tanaman yang tercantum dalam dokumen dukungan disebut tidak digunakan dalam pekerjaan, dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan kegagalan konstruksi pada sejumlah item pekerjaan," ungkap Riky.

Hasil pengujian teknis juga menunjukkan kualitas pekerjaan berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Pada pekerjaan paving block, mutu beton rata-rata hanya tercatat mencapai Fc' 11,21 MPa atau setara K-127,64, lebih rendah dari ketentuan minimal Fc' 17 MPa atau K-205.

Material

Kondisi tersebut dinilai berisiko menyebabkan material lebih mudah rusak dan menurunkan daya tahan konstruksi terhadap beban kendaraan maupun aktivitas pejalan kaki.

"Hal serupa ditemukan juga pada pekerjaan beton pengikat paving block (blinder). Hasil pengujian mutu beton hanya mencapai Fc' 9 MPa atau setara K-112, mengakibatkan konstruksi dinilai tidak mampu menahan gaya horizontal sehingga paving block berpotensi bergeser atau mengalami kerusakan," lanjut Riky.

Temuan lain muncul pada kondisi tanah dasar proyek. Berdasarkan uji kepadatan menggunakan metode California Bearing Ratio (CBR), hasil menunjukkan angka nol yang menandakan lapisan tanah tidak memenuhi standar kepadatan konstruksi.

Menurut penyidik, kondisi tersebut dapat memicu penurunan permukaan dan membuat area paving menjadi tidak stabil.

"Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu melalui Laporan Hasil Audit Nomor SR.700.1.2.1/19/LHA/INP/2025 tertanggal 12 Desember 2025, total kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut mencapai Rp640.078.085,50," katanya.

Pidana Penjara Seumur Hidup

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keduanya juga dikenakan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ancaman hukuman dalam perkara ini berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun, disertai denda paling sedikit Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

"Penyidik sudah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen kontrak perencanaan, pembangunan dan pengawasan proyek RTH, dokumen pengadaan, dokumen pencairan anggaran (SP2D), rekening koran, dokumen perbankan, surat keputusan penunjukan pejabat proyek, hingga kwitansi pengembalian pinjaman. Saat ini, berkas perkara telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mukomuko dan penyidik masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk proses hukum berikutnya," katanya. (merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polda-Jateng-Catat-198-Kasus-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Anak-dalam-Lima-Bulan--Pencegahan-Diperkuat

Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di Jawa Tengah masih menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, aparat kepolisian mencatat hampir dua ratus laporan yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota.

Data tersebut dihimpun Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Subdirektorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Orang (PPO) Polda Jawa Tengah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melalui Dirres PPA dan PPO, Kombes Pol Nunuk Setyowati, menyebut jumlah kasus yang tercatat selama lima bulan pertama tahun ini mencapai 198 kejadian.

"Secara umum, kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan pada periode Januari sampai Mei 2026 tercatat sebanyak 198 kasus. Kasus tersebut terjadi hampir merata di seluruh kabupaten dan kota," kata Nunuk, Rabu (1/7).

Pengawasan dan penanganan

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, beberapa daerah seperti Jepara, Wonogiri, Sragen, dan Kabupaten Pati menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih dalam upaya pengawasan dan penanganan.

Namun, menurut Nunuk, besarnya angka bukan satu-satunya indikator. Setiap kasus yang muncul dinilai sebagai persoalan serius yang memerlukan respons bersama.

"Bagi kami, satu kasus pun sudah merupakan situasi yang memprihatinkan dan seharusnya tidak perlu terjadi, baik di Jawa Tengah maupun di Indonesia," ungkapnya.

Untuk menekan angka kekerasan, Polda Jawa Tengah menilai pendekatan penegakan hukum perlu dibarengi dengan langkah pencegahan yang melibatkan banyak pihak.

Membangun kolaborasi

Karena itu, kepolisian membangun kolaborasi dengan berbagai unsur, mulai dari lembaga pemerintah hingga organisasi nonpemerintah guna memperluas edukasi dan pendampingan di masyarakat.

"Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi pemerintah dan NGO. Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi," jelasnya.

Salah satu fokus yang diperkuat ialah edukasi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren. Dalam beberapa waktu terakhir, kegiatan sosialisasi disebut telah dilakukan dan akan terus diperluas ke berbagai wilayah.

Nunuk menilai tren kasus yang terjadi saat ini memerlukan perhatian seluruh elemen agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif.

"Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah saat ini menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Selain edukasi, koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih konkret, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual yang muncul di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

Sejumlah lembaga yang terlibat dalam upaya tersebut di antaranya Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), UPTD PPA, Dinas Sosial, Balai Pemasyarakatan, serta instansi terkait lainnya.(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polisi-Ajak-Masyarakat-Desa-Teluk-Lancar-Manfaatkan-Lahan-Kosong

BENGKALIS �" Komitmen mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan swasembada pangan terus ditunjukkan jajaran kepolisian melalui peran aktif para Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat.

Bhabinkamtibmas Desa Teluk Lancar, Aiptu A.S. Depari, bersama masyarakat melakukan peninjauan lahan kosong yang direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai area perkebunan produktif, pada Sabtu (27/6/26) kemarin.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat agar mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan menjadi lahan pertanian maupun perkebunan, sehingga mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Di sela-sela pelaksanaan tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas, Aiptu Depari menyempatkan diri berdialog dengan warga dan memberikan motivasi agar memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai komoditas, seperti sayur-sayuran maupun tanaman produktif lainnya.

"Polri mencintai petani. Kami terus mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong agar menjadi lahan yang produktif. Selain mendukung program ketahanan pangan nasional, hasilnya juga dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan perekonomian keluarga," ujar Depari.

Ia mengatakan, masih banyak lahan kosong di Desa Teluk Lancar yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perkebunan maupun pertanian.

Karena itu, pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan dorongan kepada masyarakat agar semakin banyak lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah dapat berjalan dengan baik, sekaligus mewujudkan desa yang mandiri dan produktif.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:54:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/BRI-Bengkalis-Terima-Penghargaan-Polres--Komitmen-Dukung-Harkamtibmas

BENGKALIS- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office (BO) Bengkalis menerima penghargaan dari Polres Bengkalis atas kontribusi aktifnya dalam mendukung Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Mapolres Bengkalis, Rabu (1/7/26).

BRI Bengkalis menjadi salah satu dari delapan instansi dan lembaga yang menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan dukungan terhadap tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Bengkalis.Pimpinan BRI BO Bengkalis, Ary Aulia Fadli, mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada jajaran Polres Bengkalis. Ia berharap Polri, khususnya Polres Bengkalis, semakin profesional, maju, dan terus mendapatkan kepercayaan masyarakat.

"Pertama-tama kami segenap keluarga besar BRI BO Bengkalis mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polres Bengkalis semakin jaya, semakin profesional, dan semakin dicintai oleh masyarakat," ujar Ary.

Ary juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Polres Bengkalis kepada BRI. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata kuatnya kolaborasi antara BRI dan Polres Bengkalis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Bengkalis atas kepercayaan yang diberikan kepada BRI sebagai mitra dalam memberikan layanan keuangan. Dengan sinergi yang kuat antara BRI dan Polres Bengkalis, Insya Allah akan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat serta pembangunan Kabupaten Bengkalis," katanya.

Lebih lanjut, Ary menegaskan bahwa penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi seluruh insan BRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung berbagai program yang bermanfaat bagi Kabupaten Bengkalis," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan penilaian terhadap kontribusi nyata para mitra di lapangan dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Penghargaan ini diberikan berdasarkan fakta dan kontribusi nyata di lapangan. Tidak hanya kepada BRI, tetapi juga kepada tujuh mitra lainnya, di antaranya Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Danposal, Kejaksaan Negeri, Lapas Bengkalis, dan Baznas Kabupaten Bengkalis," ujar Fahrian.

Menurut Kapolres, dedikasi, loyalitas, dan komitmen para mitra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di Kabupaten Bengkalis.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan seluruh stakeholder dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kolaborasi yang baik akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis," tutup Kapolres.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/-Plt-Gubri-Pimpin-Pembacaan-Sumpah-301-PNS-dan-Pejabat-Fungsional

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto memimpin prosesi Pengambilan Sumpah Atau Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Fungsional terhadap 301 pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (1/7/26).

Ratusan PNS tersebut terbagi atas 58 orang yang baru dilantik dan 243 orang yang dilakukan pengambilan sumpah kembali dikarenakan dokumen hilang.

"Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pengambilan sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," kata SF Hariyanto.

Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, Plt Gubri menyampaikan selamat kepada pegawai yang resmi menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta kepada dilantik dalam Jabatan Fungsional.

"Sumpah dan janji yang saudara ucapkan hari ini adalah amanah dan menjadi pengingat bahwa setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab kepada negara, kepada daerah, dan kepada masyarakat," katanya.

Dikatakan SF Hariyanto, setiap kebijakan, program, pelayanan, dan target pembangunan daerah hanya bisa berjalan baik apabila didukung oleh aparatur yang paham tugas, bekerja tertib, dan mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik.

"Jangan melihat jabatan fungsional hanya sebagai jalur karier. Jadikan jabatan ini sebagai ruang pengabdian profesional. Kehadiran pejabat fungsional harus membuat organisasi bekerja lebih efektif, lebih terukur, dan lebih berkualitas," katanya.

Ia meminta seluruh pegawai dapat bekerja dengan baik. Dikatakannya, segala bentuk kesuksesan, tidak dapat digapai dengan cara instan.

"Bekerja lah dengan baik. Tidak ada cara yang gampang untuk menggapai kesuksesan. Kita harus bekerja keras, dan jangan pernah tergiur dengan seseorang yang katanya punya power ataupun kekuatan," (rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Laporan-UNODC-2026--Peredaran-Narkoba-Global-Semakin-Kompleks-dan-Sulit-Dibendung

WINA- Para pengedar narkoba memanfaatkan teknologi dan ketidakstabilan global untuk memperkenalkan jenis narkoba baru, mencoba berbagai rute dan metode perdagangan, serta secara agresif memperluas jangkauannya ke pasar yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam Laporan Narkoba Dunia Tahun 2026 yang dirilis pada 26 Juni lalu.

"Kami melihat lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jenis-jenis narkoba baru di pasaran, dan yang mengkhawatirkan, beberapa di antaranya lebih kuat atau berbahaya dari sebelumnya," kata Monica Juma, Direktur Eksekutif UNODC.

"Dan, kita sudah mulai merasakan dampaknya: jutaan nyawa melayang lebih awal dan tahun-tahun kehidupan sehat hilang secara sia-sia; jaringan perdagangan narkoba merusak tatanan ekonomi; hancurnya kehidupan, komunitas, dan mata pencaharian; serta meningkatnya ketidakamanan dan kekerasan. Keharusan untuk memusatkan perhatian dalam memberantas kelompok kejahatan terorganisir kini jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Kita harus meningkatkan upaya pencegahan, memperbanyak pertukaran intelijen, dan mengoordinasikan operasi gabungan, sekaligus berinvestasi lebih besar pada upaya pencegahan dan pengobatan."

Diperkirakan 331 juta orang menggunakan narkoba pada tahun 2024, atau sekitar 6,2 persen dari populasi dunia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Angka ini naik dibandingkan 5,2 persen pada tahun 2014. Ganja sejauh ini tetap menjadi narkoba yang paling banyak digunakan dengan 256 juta pengguna pada tahun 2024, diikuti oleh opioid (63 juta), amfetamin (32 juta), kokain (25 juta), dan ekstasi (21 juta).

Inovasi Tanpa Henti Jaringan Pengedar Narkoba

Produsen narkoba ilegal terus berinovasi menciptakan narkoba sintetis jenis baru sebagai upaya untuk menyiasati peraturan dan menghindari deteksi aparat penegak hukum, di mana jenis narkoba yang ditemukan dalam berbagai penyitaan pada tahun 2024 tercatat lima kali lebih banyak dibandingkan periode sebelum tahun 2000. Sebagai contoh, jumlah zat psikoaktif baru (NPS) yang dilaporkan beredar di pasar narkoba mencapai 755 jenis pada tahun 2024, dengan 118 zat di antaranya merupakan zat yang baru pertama kali terdeteksi.

Babak Baru dalam Pasar Opioid Global

Larangan narkoba tahun 2022 di Afganistan secara signifikan terus menekan produksi ilegal opium dan heroin. Meskipun produksi di Myanmar melonjak dari 420 ton pada tahun 2021 menjadi lebih dari 1.000 ton pada 2025, peningkatan di negara tersebut (bersama dengan jumlah produksi di negara lain yang dipantau UNODC, seperti Laos dan Meksiko) belum mampu mengimbangi penurunan drastis di Afganistan, yang pada tahun 2022 sempat memproduksi lebih dari 6.000 ton opium.

Meningkatnya ketersediaan opioid sintetis baru di pasaran, seperti fentanil, nitazen, dan orfin, mengindikasikan bahwa para pengedar sedang mencari alternatif selain heroin. Beralihnya tren dari opiat nabati (berbasis tanaman) menuju bahan sintetis dapat menyebabkan perubahan permanen dalam pasar opioid global, beserta segala konsekuensinya terhadap pola penggunaan dan bahaya yang menyertainya.

Pasar Sabu-sabu (Metamfetamin) Kini Berskala Global

Rute perdagangan baru dan penyebaran produksi sabu-sabu yang terjadi secara bertahap telah menciptakan pasar baru bagi narkoba ini, terutama di kawasan Timur Dekat dan Timur Tengah, Afrika, serta sebagian Eropa. Angka penyitaan narkoba jenis ini tumbuh rata-rata 13 persen setiap tahunnya, sebuah peningkatan yang sebagian besar didorong oleh besarnya jumlah barang bukti yang disita di Asia Timur dan Asia Tenggara. Meskipun Myanmar tetap menjadi negara sumber utama untuk sabu-sabu, tingginya permintaan kini juga telah menarik perhatian para pemasok dari Amerika Utara, Afrika Barat dan Selatan, serta Asia Barat Daya.

Sabu-sabu dari Amerika Utara saat ini juga mulai melintasi Samudra Pasifik menuju negara-negara di Lingkar Pasifik Barat. Hal ini turut memicu peningkatan perdagangan maupun penggunaannya di wilayah Kepulauan Pasifik. Di Timur Tengah, kekacauan pada pasar "captagon" (sejenis amfetamin) menyusul jatuhnya rezim Assad di Republik Arab Suriah pada bulan Desember 2024, serta harga pil captagon yang kemudian naik berlipat ganda di beberapa tempat, dapat menyebabkan beralihnya pengguna captagon ke sabu-sabu sehingga memicu peningkatan penggunaan zat tersebut di kawasan ini.

Perubahan Persepsi Terhadap Ganja Picu Lonjakan Pengguna dan Pola Peredaran Baru

Produksi, perdagangan, dan penggunaan ganja saat ini terus berubah dan mengalami perkembangan. Kemungkinan besar ini sebagian dipicu oleh perubahan persepsi masyarakat luas terhadap obat tersebut, khususnya di masa ketika banyak wilayah hukum seperti di Amerika Utara mulai mengadopsi kebijakan legalisasi dan/atau dekriminalisasi (penghapusan sanksi pidana).

Jumlah pengguna ganja telah meningkat sebesar 40 persen selama satu dekade terakhir, sementara tingkat prevalensi penggunaannya naik dari 3,8 persen pada populasi usia 15-64 tahun di tahun 2014 menjadi 4,8 persen pada tahun 2024. Angka penyitaan ganja juga mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2024.

Berdasarkan catatan historis, lalu lintas perdagangan ganja sebagian besar berpusat di masing-masing kawasan, mengingat ganja dapat ditanam hampir di semua tempat. Meskipun demikian, tren perdagangan antarkawasan dengan pasokan yang berasal dari Amerika Utara sedang mengalami peningkatan: selama 2015�"2024, 57 negara atau wilayah di luar Amerika Utara mengidentifikasi kawasan tersebut sebagai wilayah asal untuk penyitaan ganja, naik dari hanya 11 negara pada dekade sebelumnya.

Peningkatan Pasokan Kokain Berpotensi Segera Melebihi Tingkat Permintaan

Produksi kokain terus meningkat pada tahun 2024, naik lebih dari empat kali lipat selama sepuluh tahun terakhir dengan perkiraan mencapai lebih dari 4.000 ton (dalam bentuk murni). Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh meningkatnya produktivitas dan perluasan lahan penanaman.

Kelompok kejahatan terorganisir terus menyalurkan kokain dalam jumlah masif ke berbagai pasar tujuan, baik yang sudah mapan maupun pasar-pasar yang baru berkembang. Langkah ini diambil demi memaksimalkan keuntungan dan memperluas jaringan konsumen, tidak lagi hanya berpusat pada pasar utama mereka di Eropa Barat dan Tengah, Amerika Utara, maupun Oseania.

Bukti dari ekspansi yang terus berlanjut ini dapat dilihat di Afrika dan Asia. Di kedua benua tersebut, meskipun jumlah penyitaannya tergolong rendah, beberapa negara di antaranya mencatatkan tingkat pertumbuhan penyitaan kokain tertinggi di dunia selama periode 2020�"2024.

Dampak Penggunaan Narkoba terhadap Keselamatan dan Keamanan

Penggunaan narkoba dapat dikaitkan dengan tindak kejahatan bermotif ekonomi, kekerasan dalam keluarga dan kelompok sosial, serta risiko menjadi korban�"maupun pelaku�"kejahatan di kalangan pengguna narkoba. Namun, semua dampak ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih luas, seperti konteks penggunaannya, latar belakang individu yang terlibat (misalnya kemiskinan, tunawisma, dan kesehatan mental yang buruk), serta kondisi lingkungan sekitar, seperti minimnya akses terhadap layanan rehabilitasi narkoba dan bantuan sosial. Faktor-faktor ini jugalah yang sekaligus menjadi titik tolak penting bagi upaya intervensi dan pencegahan.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/-Buah-Pengabdian--Polda-Riau-Raih-Nugraha-Sakanti-dari-Presiden-Prabowo

PEKANBARU �" Polda Riau menerima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian institusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu merupakan kehormatan besar sekaligus pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Polda Riau.

"Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur kami menerima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang dianugerahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Polda Riau. Penghargaan ini merupakan kehormatan yang sangat berarti dan menjadi pengakuan atas dedikasi serta pengabdian institusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Herry Heryawan dalam keterangannya, Rabu (01/07/2026).

Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukanlah milik pribadi Kapolda, melainkan milik seluruh personel Polda Riau beserta jajaran yang selama ini menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan semangat pengabdian.

Kapolda juga menyampaikan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, hingga masyarakat Riau yang terus bersinergi mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurutnya, Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti bukan menjadi akhir dari sebuah perjalanan, melainkan amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kepercayaan publik serta menghadirkan pelayanan yang semakin humanis, Presisi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, alam, serta lingkungan," katanya.

Herry Heryawan turut menyampaikan apresiasi atas doa, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Polda Riau.

"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengabdi dengan tulus demi Indonesia," tutupnya.

Penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan menjadi salah satu bentuk apresiasi negara kepada satuan kepolisian yang dinilai memiliki prestasi serta jasa luar biasa dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan penghargaan tersebut, Polda Riau diharapkan terus menjaga komitmennya dalam memberikan pelayanan yang profesional, modern, dan terpercaya kepada masyarakat sesuai semangat "Melindungi Tuah, Menjaga Marwah.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Mahasiswi-di-Siak-Tewas-Dicekik-Pria-yang-Menumpang-di-Rumahnya--Pelaku-Babak-Belur-Diamuk-Massa

SIAK �" Jerit histeris memecah keheningan siang di Dusun Kandis, Kampung Kandis, Rabu (1/7/2026). Seorang mahasiswi belia berinisial S.S.R (19) ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamarnya sendiri.

Ia diduga kuat menjadi korban pembunuhan keji setelah menolak kepuasan nafsu bejat seorang pria berinisial A (37).

​Nahasnya, pelaku bukan orang asing. A merupakan pria yang selama ini menumpang hidup dan tinggal bersama keluarga ayah korban.

​Petaka itu bermula sekitar pukul 13.00 WIB. Kakak korban, R.S (27), yang sedang berada di sekitar rumah mendadak mendengar keributan dan teriakan minta tolong yang menyayat hati dari dalam kediaman mereka.

​Firasat buruk, kemudian R.S bergegas mendobrak masuk. Namun lambat, ia justru menyaksikan sang adik sudah tergeletak kaku tak bernyawa di atas tempat tidur.

​Di saat yang sama, R.S melihat pelaku A lari tunggang-langgang keluar dari rumah. Meski bantuan medis segera dipanggil ke lokasi, takdir berkata lain. Nyawa mahasiswi malang tersebut sudah tidak dapat diselamatkan.

​Pelarian A ternyata tak berumur panjang. Amarah warga yang mendengar kabar pembunuhan keji tersebut langsung menyulut perburuan besar-besaran.

Hanya berselang 30 menit, sekitar pukul 13.30 WIB, pelarian pelaku terhenti setelah warga berhasil mengepungnya di kawasan KM 83 Kandis.

​Emosi massa yang sudah berada di ubun-ubun tak lagi terbendung. Jinak di rumah tumpangan, A menjadi bulan-bulanan warga yang geram atas aksi kejinya.

Pria 37 tahun itu babak belur dihajar massa hingga mengalami luka parah dan tak sadarkan diri di lokasi.

​Ketegangan baru mereda setelah aparat keamanan dari Babinsa, Koptu Ketut, bersama tokoh masyarakat setempat turun tangan menenangkan situasi.

Guna menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih fatal, pelaku yang sudah terkulai lemas langsung dievakuasi ke Polsek Kandis pada pukul 14.00 WIB.

​Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus merajut benang merah dan mendalami motif di balik aksi kejam ini. Namun, berdasarkan indikasi awal dan keterangan para saksi, diduga kuat pelaku sempat mencoba memerkosa korban.

Karena mendapat perlawanan sengit, pelaku gelap mata dan mencekik leher mahasiswi tersebut hingga kehabisan napas.

​Kapolres Siak, AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, melalui Kasi Humas Polres Siak, Aiptu Dedek Prayoga, S.H., membenarkan tragedi berdarah ini.

​"Benar, peristiwa tersebut terjadi siang tadi. Saat ini personel Polsek Kandis sedang bergerak cepat mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Sementara untuk terduga pelaku, saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara akibat luka-luka yang dideritanya," jelas Aiptu Dedek.

​Pihak penyidik mengaku belum bisa mengorek keterangan lebih dalam dari mulut pelaku lantaran kondisinya yang masih kritis dan belum stabil.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-PH-Suhardiman-Amby--Hormati-Proses-Hukum-dengan-Mengedepankan-Praduga-Tak-Bersalah

TELUKKUANTAN - Rizki JP Poliang, SH. MH menyatakan siap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait penetapan status tersangka terhadap klien Suhardiman Amby.

Menurutnya, penetapan tersangka bukanlah akhir dari proses hukum dan juga bukan bentuk pembuktian final atas adanya tindak pidana. "Dalam sistem hukum kita berlaku asas praduga tak bersalah," ujarnya Rabu (1/6/2026) malam.

Sehingga setiap orang wajib dipandang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Saat ini kami selaku tim kuasa hukum masih mempelajari secara menyeluruh konstruksi perkara, alat bukti, serta dasar yuridis yang digunakan penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap klien kami," jelasnya.

Kliennya kata Rizki, bersikap kooperatif, menghormati proses hukum, dan akan mengikuti seluruh tahapan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada waktunya nanti, dirinya akan menyampaikan sikap hukum secara lebih lengkap setelah mempelajari seluruh dokumen dan fakta perkara secara utuh.

"Kami meyakini proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, terukur, dan tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik,"(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:41:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polsek-Tanah-Putih-Intensifkan-KRYD--Antisipasi-Premanisme-dan-Kejahatan-Jalanan

TANAHPUTIH-Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polsek Tanah Putih melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Rabu, 1 Juli 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi yang diwakili oleh Aiptu Hatim Bulan Harahap, bersama tiga personel lainnya, yakni Aiptu Hetmon, Aipda C.S. Sianipar, dan Bripka Vernando.

Sebelum pelaksanaan patroli, Aiptu Hatim Bulan Harahap memberikan arahan kepada seluruh personel agar selalu mengedepankan sikap humanis, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), serta menghindari tindakan yang bersifat arogan selama menjalankan tugas.

Dalam kegiatan tersebut, personel menyasar sejumlah lokasi strategis, seperti tempat usaha, fasilitas umum, serta kawasan yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas dan kemacetan.

Patroli KRYD difokuskan pada upaya pencegahan berbagai bentuk penyakit masyarakat dan tindak kriminal, di antaranya penyalahgunaan narkotika, peredaran minuman keras, perjudian, tindak pidana C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), kepemilikan senjata tajam, aksi premanisme, prostitusi, hingga balap liar.

Selain melakukan patroli, personel juga menggelar patroli dialogis dengan menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Mewakili Kapolsek Tanah Putih, Aiptu Hatim Bulan Harahap mengatakan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang sedang beraktivitas di tempat-tempat umum maupun pusat keramaian.

"Dengan kehadiran personel Polri di tengah masyarakat, kami berharap dapat mencegah potensi gangguan Kamtibmas sekaligus mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," ujarnya.

Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Tanah Putih terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 08:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Bupati-Kuansing-Resmi-Berompi-Oranye-Terkait-Kasus-Suap-Jabatan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau, Suhardiman Amby sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (1/7/2026).

Selain Suhardiman, status tersangka juga dijatuhkan kepada Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Zulkarnaen dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles. Ketiganya tampak keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan diborgol sekitar pukul 15.45 WIB.

Para tersangka langsung digiring petugas menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Mereka dipastikan menjalani penahanan selama 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers secara lengkap mengenai konstruksi perkara dan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) sore ini.

Penangkapan Sepuluh Orang

Kasus ini bermula ketika tim penyidik KPK mengamankan 10 orang dalam OTT yang dimulai sejak Senin (29/6/2026). Berikut rincian penangkapan tersebut:

9 orang diamankan di Kuantan Singingi.

1 orang diamankan di Jakarta.

Dari total tersebut, sebanyak 5 orang langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kelompok ini terdiri atas 3 pihak swasta, 1 aparatur sipil negara (ASN), dan 1 anggota keluarga ASN.

"KPK kemudian membawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah lima orang," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Menyerahkan Diri dan Penyitaan Barang Bukti

Sebelum resmi ditahan, Suhardiman dan Zulkarnaen diketahui menyerahkan diri ke KPK Selasa malam (30/6/2026). Keduanya kemudian dijemput langsung oleh tim penyidik di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam serangkaian operasi tangkap tangan ini, penyidik tidak hanya mengamankan para terduga pelaku. Petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang meliputi dokumen transaksi keuangan serta sebuah mobil yang diduga kuat digunakan sebagai instrumen dalam memuluskan praktik suap tersebut.(goriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 16:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/KPK-Periksa-Bupati-Inhu-dan-Sekda-Riau-Terkait-Kasus-Pemerasan-Gubernur-Nonaktif-Abdul-Wahid

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto beserta Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan atau jatah preman yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," urai Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Proses pemeriksaan jajaran pejabat ini berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Kota Pekanbaru. Selain dua pimpinan daerah tersebut, tim penyidik turut meminta keterangan dari sebelas saksi lain yang berasal dari lingkup birokrasi pemerintahan hingga kalangan swasta.

Saksi dari lingkup Pemerintah Provinsi Riau meliputi Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Mardoni, Kepala Bidang Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK, Matnuril, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Muhammad Taufiq Oesman Hamid, serta Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA, Purnama Irwansyah.

Panggilan pemeriksaan juga ditujukan kepada Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKPP Riau, Syarkawi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Riau, Thomas Lafro, serta Kepala Biro Hukum Riau, Yan Dharmadi.

Sementara dari kalangan masyarakat dan swasta, penyidik memanggil Karyawan Swasta, Hatta Said dan Ripinuji, Asisten Rumah Tangga, Ida Wahyuni, hingga Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Iwan Pansa.

Sebelumnya, lembaga antirasuah ini telah menetapkan Ajudan Gubernur Riau, Marjani (MJN) sebagai tersangka baru. Ajudan ini memegang peran penting sebagai perpanjangan tangan gubernur untuk mengumpulkan dana liar tersebut.

"Peran MJN sangat krusial, terkait dengan pengumpulan uang masing-masing kepala UPT, karena sebagai representasi saudara Abdul Wahid," jelas Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Senin (13/4/2026).

Penetapan ajudan ini menambah panjang daftar pihak yang harus berurusan dengan hukum. Penyidik sebelumnya telah menahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

Perkara tindak pidana korupsi ini bermula dari dugaan ancaman yang dilakukan Abdul Wahid terhadap bawahannya. Gubernur nonaktif tersebut diduga memaksa jajarannya untuk menyetor uang jatah preman hingga mencapai angka tujuh miliar rupiah, yang diserahkan dalam tiga kali tahapan setoran sepanjang Juni, Agustus, dan November 2025.(halloriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 16:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Lantik-38-Pejabat--Bupati-Asmar-Dorong-Reformasi-Birokrasi-yang-Profesional-dan-Responsif

SELATPANJANG �" Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali melakukan penyegaran birokrasi sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebanyak 38 pejabat administrator dan pejabat pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Kuning, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (1/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menata organisasi agar semakin adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai perangkat daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebanyak 38 pejabat yang dilantik terdiri dari 18 pejabat administrator dan 20 pejabat pengawas. Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat struktur organisasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan secara optimal.

Dalam arahannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru harus mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk menjadikan kepercayaan yang diberikan sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja organisasi di masing-masing perangkat daerah.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pelantikan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, kompetensi aparatur, serta upaya meningkatkan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab yang baru. Kemampuan membangun sinergi, menjaga disiplin, serta menghadirkan inovasi dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bupati Asmar berharap seluruh pejabat mampu menunjukkan etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional, disiplin, inovatif, serta berorientasi pada hasil demi terciptanya pemerintahan yang semakin efektif dan berkualitas.

Ia menambahkan, pengambilan sumpah dan janji jabatan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong akibat perubahan dan penambahan nomenklatur organisasi. Selain itu, pelantikan ini juga menjadi bagian dari pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penyegaran organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan tugas pemerintahan semakin optimal.

Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, akuntabel, dan responsif sehingga pelayanan kepada masyarakat terus meningkat serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.(goriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 16:08:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/LBH-Laporkan-Dugaan-Kekerasan-Oknum-Polisi-Terhadap-Sembilan-Warga-Rupat-Utara-ke-Polda-Riau

PEKANBARU - Gabungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ICMI Wilayah Riau dan LBH Pekanbaru resmi mengadukan dugaan tindak kekerasan fisik oleh oknum aparat Polsek Rupat Utara terhadap sembilan warga sipil. Laporan terkait insiden memilukan yang menyisakan trauma mendalam bagi para korban ini telah diterima jajaran Polda Riau, Kamis (25/6/2026).

Langkah pencarian keadilan ini teregistrasi secara resmi dengan Nomor STTLP/B/352/VI/2026/SPKT/POLDA RIAU. Tragedi kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil tersebut diketahui bermula di Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Rabu (24/6/2026).

Peristiwa kelam ini terjadi ketika dua remaja berinisial Br (18) dan R (15) sedang melintas menggunakan mobil pikap usai mengantar seorang rekan mereka pulang. Di tengah perjalanan, kendaraan yang mereka tumpangi tiba-tiba dikejar oleh dua mobil tak dikenal hingga akhirnya dipaksa berhenti.

Mendapat pencegatan mendadak, para korban dipaksa keluar dari dalam kendaraan dan langsung diperintahkan untuk berjongkok. Pada momen yang penuh ketakutan itulah, mereka diduga mendapat perlakuan intimidasi berupa pukulan dan tendangan dari sejumlah orang yang belakangan diketahui sebagai anggota kepolisian. Tekanan psikologis semakin berat dirasakan warga setelah telepon genggam mereka disita paksa, disusul dengan rentetan bunyi letusan yang diduga kuat berasal dari senjata api.

Tindakan represif aparat di lapangan tersebut dilatarbelakangi oleh tuduhan kepemilikan narkotika jenis sabu. Namun, penangkapan ini dinilai janggal karena berjalan tanpa adanya pembuktian prosedural maupun surat perintah tugas yang jelas saat berada di lokasi kejadian.

Penderitaan para korban rupanya belum selesai lantaran mereka langsung digelandang ke Polsek Rupat Utara. LBH mencatat dugaan kekerasan fisik kembali berlanjut di dalam ruang pemeriksaan. Dampaknya sangat fatal bagi kesehatan warga. Salah seorang korban berinisial PY terdiagnosis mengalami retak pada bagian tulang rusuk kanan berdasarkan hasil rontgen medis dua hari pasca kejadian. Korban lainnya juga menderita berbagai luka memar, gangguan fungsi pendengaran, hingga gangguan kecemasan dan trauma psikologis akut.

Selain menyoroti tindakan anarkis, tim penasihat hukum juga menemukan adanya dugaan pemerasan. Muncul permintaan uang senilai Rp2 juta kepada pihak keluarga korban. Uang tersebut beralasan untuk menutupi biaya perbaikan kendaraan operasional petugas yang rusak saat melakukan pengejaran di jalanan.

"Ini bukan sekadar perkara pengeroyokan. Ada dugaan penggunaan senjata api, penyitaan telepon genggam, kekerasan yang berlanjut di Polsek, hingga dugaan permintaan uang kepada keluarga korban. Semua harus diusut secara terang," papar Direktur LBH Pekanbaru, Andre Alatas melalui keterangan tertulisnya yang diterima GoRiau.com, Rabu (1/7/2026).

Ketua Bidang Advokasi LBH Pekanbaru, Wira Ananda turut mendesak Polda Riau agar bertindak objektif dan transparan dalam memulihkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain mengawal ketat proses pidana umum, ia meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) segera turun tangan memeriksa pelanggaran kode etik para oknum yang terlibat penyalahgunaan wewenang tersebut.

Untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan, tim pendamping hukum menuntut penyidik segera menyita berbagai alat bukti krusial pendukung. Bukti tersebut meliputi rekaman kamera pengawas atau CCTV, buku catatan piket penjagaan, surat perintah tugas, data register penggunaan senjata api, mutasi rekening bukti transfer uang, serta rekam medis keseluruhan korban.

Mengingat terdapat satu korban yang masih berstatus anak di bawah umur berinisial R, penyidik diminta untuk lebih manusiawi. Pendekatan pemeriksaan wajib mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan memberikan ruang pendampingan penuh dari keluarga maupun kuasa hukum guna memulihkan mentalnya selama proses penyidikan bergulir.(halloriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 15:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Pesona-Batik-Motif-Bakar-Tongkang-Karya-Miskiah-Angkat-Budaya-Rokan-Hilir-ke-Kancah-Nasional

BAGANSIAPIAPI - Perayaan Festival Ekraf Pesona Beapi Besenergi Kawasan Qris yang memeriahkan event Bakar Tongkang di Bagansiapiapi sukses menarik perhatian masyarakat luas. Dari 35 stand bazar yang menyajikan aneka produk lokal dan kerajinan tangan, lapak milik perajin batik, Miskiah, Spd tampak paling ramai dikunjungi pembeli, Rabu (1/7/2026).

Perempuan berusia 59 tahun ini merupakan tokoh pendidik luar sekolah sekaligus penggagas kerajinan membatik khas Rokan Hilir. Bersama suaminya, Kanijan yang berusia 64 tahun, ia telah menghabiskan waktu selama 27 tahun untuk memproduksi karya kain batik yang kerap mewakili Provinsi Riau hingga ke tingkat nasional.

Berbagai motif andalan ia ciptakan untuk memperkenalkan keindahan daerahnya, seperti motif Pulau Jemur, Jembatan Pedamaran, Bakar Tongkang, hingga motif kerang. Proses produksi yang membutuhkan ketelitian tinggi ini dikerjakan bersama sejumlah pekerja kelompok di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas yang berjarak 53 mil dari pusat kota Bagansiapiapi.

"Alhamdulillah sudah hampir 27 tahun membatik dan mengembangkan serta memproduksi kain batik khas Rokan Hilir," ujar Miskiah di sela kesibukannya melayani pengunjung di Jalan Mawar.

Kualitas batik buatan industri rumahan ini memang tidak diragukan lagi. Berbagai pesanan terus mengalir, terutama dari instansi pemerintahan yang membutuhkan kain berunsur kearifan lokal untuk berbagai keperluan resmi maupun pameran seni.

"Pesanan datang dari Pemkab, Dinas Perindustrian dan Pasar termasuk mengisi stand bazar Pemkab Rohil pada berbagai acara," jelasnya.

Tingginya permintaan membuat tim perajin terkadang harus bekerja penuh waktu demi mengejar target penyelesaian. Kerja keras ini pun mendapatkan apresiasi langsung dari jajaran pimpinan daerah yang menyempatkan diri singgah melihat pameran mereka.

"Terima kasih kepada Bupati Rokan Hilir, Bistamam dan Ketua Tim Penggerak PKK, Tutik Rahayu atas dukungan dan kunjungannya ke stand ini dan Muhammad Fauzi memborong habis stok kami di awal stand ini dibuka Selasa (30/6/2026)," ungkapnya.

Selain fokus memproduksi kain, Miskiah juga rutin membagikan ilmunya dengan menjadi tutor pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi di lingkungan pemerintahan setempat.

Kemeriahan festival yang berlangsung sejak Sabtu (29/6/2026) ini terasa berbeda dengan hadirnya dukungan penuh dari pihak perbankan seperti BRI dan BSI. Seluruh pelaku usaha menggunakan metode transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sponsor digital. Inovasi pembayaran nontunai ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan cepat bagi ribuan wisatawan.

Rangkaian bazar kreatif ini berjalan beriringan dengan puncak ritual budaya masyarakat keturunan Tionghoa yang dipusatkan di Kelenteng Ing Hock King, Jalan Aman. Prosesi pelarungan kapal tongkang yang menjadi magnet pariwisata nasional tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu (1/7/2026) sore, menyambut ribuan warga perantauan yang khusus pulang kampung untuk merayakannya.(halloriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 15:19:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Wawako-Pekanbaru--Belum-Ada-Obat-Penyembuh-HIV--Deteksi-Dini-Jadi-Kunci

PEKANBARU �" Pemerintah Kota Pekanbaru mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan HIV apabila merasa berisiko terpapar. Hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan infeksi HIV, sehingga deteksi dini dan kepatuhan menjalani terapi antiretroviral (ARV) menjadi langkah utama untuk mengendalikan virus sekaligus menekan risiko penularan.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan masyarakat yang mencurigai dirinya terpapar HIV dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan di puskesmas. Menurut dia, semakin cepat infeksi terdeteksi, semakin cepat pula pasien memperoleh penanganan dan pendampingan yang diperlukan.

Penanganan HIV, kata Markarius, saat ini difokuskan pada pengendalian virus melalui terapi antiretroviral (ARV), pengobatan terhadap gejala yang muncul, serta pendampingan bagi orang dengan HIV (ODHIV).

"Penderita yang mengalami keluhan seperti demam, sakit kepala, atau gangguan kesehatan lainnya tetap dapat menjalani pengobatan sesuai gejala yang dialami," kata Markarius, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, terapi ARV harus dikonsumsi secara rutin untuk menekan jumlah virus di dalam tubuh. Jika jumlah virus berhasil ditekan, risiko penularan kepada orang lain juga menjadi jauh lebih rendah.

"Jika obat dikonsumsi secara teratur, jumlah virus dapat ditekan sehingga risiko penularan kepada orang lain menjadi jauh lebih rendah," ujarnya.

Markarius mengatakan seluruh puskesmas di Pekanbaru telah menyiapkan layanan pemeriksaan, pengobatan, hingga pendampingan bagi ODHIV. Tenaga kesehatan juga melakukan pemantauan agar pasien tetap disiplin menjalani terapi karena kepatuhan mengonsumsi ARV menjadi faktor penting dalam mengendalikan perkembangan virus.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas setiap penderita HIV. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah stigma dan diskriminasi yang masih kerap dialami ODHIV, termasuk kehilangan pekerjaan akibat status kesehatannya diketahui.

"ODHIV tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga dukungan moral, perlindungan hak, dan pendampingan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik tanpa diskriminasi,"(goriau)

]]> Wed, 01 Jul 2026 14:49:00 +0700