https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Sat, 04 Jul 2026 10:04:08 +0700 Sat, 04 Jul 2026 10:04:08 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nasional/Bupati-Siak-Afni-Zulkifli-Kritik-Pemotongan-DBH--Bersama-APKASI-Desak-Revisi-UU-Pemerintahan-Daerah

SIAK â€" Bupati Siak Afni Zulkifli mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai semakin membebani kondisi keuangan pemerintah daerah. Bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Afni juga mendesak pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Afni saat mengikuti Dialog Otonomi Daerah dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 APKASI di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

"Kami bersama APKASI mendesak pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Afni.Menurutnya, berbagai kebijakan yang memperkuat sentralisasi kewenangan telah mempersempit ruang gerak pemerintah kabupaten dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, beban fiskal daerah terus meningkat tanpa diimbangi dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.

Afni menilai revisi regulasi tersebut harus disusun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi pemerintah kabupaten di berbagai daerah.

"Revisi UU Otonomi Daerah harus masuk dalam agenda prioritas legislasi. Usulan yang kami susun berbasis data lapangan sehingga mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi pemerintah kabupaten," tegasnya.Dalam forum tersebut, APKASI memaparkan sedikitnya tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk dibenahi melalui revisi regulasi.

Persoalan pertama adalah semakin kuatnya sentralisasi kewenangan, terutama pada sektor perizinan dan pengelolaan sumber daya strategis. Kondisi tersebut dinilai menghambat inovasi daerah sekaligus memperlambat pelayanan publik dan investasi.Kedua, ketimpangan fiskal daerah akibat bertambahnya pelimpahan program pemerintah pusat kepada daerah tanpa diikuti peningkatan dukungan pendanaan. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah kabupaten semakin terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja wajib.

Ketiga, belum jelasnya pembagian kewenangan antara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Rekomendasi APKASI

Selain mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, forum APKASI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Beberapa di antaranya adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengembangan skema pembiayaan alternatif, menyempurnakan substansi revisi undang-undang, serta memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

APKASI berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR RI dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan otonomi daerah dan peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.(halloriau)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Plt-Gubri-Beri-Apresiasi--Capaian-IDL-Riau-Masuk-8-Daerah-Tertinggi-Nasional

PEKANBARU - Capaian imunisasi di Provinsi Riau terus menunjukkan tren yang menggembirakan. Berdasarkan Dashboard Imunisasi Nasional per 26 Juni 2026, terus mengalami peningkatan untuk Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Berdasarkan Dashboard Imunisasi Nasional tersebut, Provinsi Riau berada pada peringkat 8 Nasional maupun Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) pada peringkat 12 Nasional serta TT 2+ pada ibu hamil berada peringkat 3 besar nasional. Sehingga posisi Riau dalam peringkat nasional semakin membaik.

Atas capaian tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto pun memberikan apresiasi. Ia pun berharap, melalui sinergitas semua pihak peringkat Riau tren positif capaian imunisasi di tingkat nasional terus meningkat.

"Kami mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan yang tetap aktif melakukan pelayanan imunisasi di puskesmas, posyandu, rumah sakit, serta melalui kegiatan jemput bola di lapangan serta disiplin melakukan pencatatan dan pelaporan secara realtime setelah pelayanan diberikan. Upaya ini akan terus diperkuat agar setiap bayi dan baduta (bawah dua tahun) di Provinsi Riau memperoleh haknya untuk mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal," kata Plt Gubri, Jumat (3/7/26).

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Zulkifli, menyatakan, tren positif capaian imunisasi tersebut sebagai bentuk investasi kesehatan bagi Riau ke depan.

"Atas dukungan dan arahan pak Plt Gubernur, kita akan terus berupaya. Capaian tren positif capaian imunisasi tersebut adalah bentuk investasi pembangunan Riau dari aspek kesehatan," sebut Zulkifli.

Lanjutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Mulai dari tenaga kesehatan pemerintah Provinsi Riau pemerintah kabupaten dan kota, keluruhan desa. Unsur lainya juga mendukung atas capaian tersebut seperti kader PKK, Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama serta lintas sektor terkait hingga dukungan masyarakat yang semakin memahami pentingnya imunisasi sebagai investasi kesehatan anak.

Pada kesempatan ini, Kadiskes Riau juga mengajak seluruh orang tua untuk tidak ragu membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Posyandu terdekat apabila ada imunisasi yang belum lengkap.

Imunisasi merupakan cara yang aman, efektif, dan terbukti mampu mencegah berbagai Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), seperti campak, difteri, pertusis, tetanus, polio, hepatitis B, dan lainnya.

Menurut Zulkifli lagi, anak yang tidak mendapatkan imunisasi berisiko lebih tinggi terkena penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kecacatan permanen, komplikasi berat, bahkan kematian. Selain membahayakan diri sendiri, anak yang tidak diimunisasi juga dapat menjadi sumber penularan sehingga meningkatkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

"Dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata, kekebalan kelompok (herd immunity) dapat terbentuk sehingga seluruh anak di Provinsi Riau terlindungi dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Sekali lagi kami mengajak ayo kengkapi imunisasi anak tepat waktu. Dengan imunisasi lengkap, anak sehat, Riau pun hebat,"(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Cegah-Kriminalitas-Malam-Hari--Personel-Polsek-Tanah-Putih-Gelar-Patroli-Blue-Light

TANAHPUTIH-Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polsek Tanah Putih, Polres Rokan Hilir, melaksanakan Patroli Blue Light pada Jumat (3/7/2026) malam mulai pukul 21.50 WIB hingga selesai di wilayah hukum Polsek Tanah Putih.

Patroli dipimpin oleh Aipda Jack Rafael Marbun yang mewakili Kapolsek Tanah Putih, Kompol Y. Yudi Indranaldi, didampingi Bripka Arafat dan Briptu Maulana Putra. Kegiatan difokuskan di Jalan Lintas Riauâ€"Sumut, Simpang Ujung Tanjung, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam patroli tersebut, personel menyasar berbagai potensi gangguan Kamtibmas, seperti tindak pidana Curat, Curas dan Curanmor (C3), penyalahgunaan narkotika, kepemilikan senjata tajam, aksi balap liar, premanisme, serta pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Selain melakukan patroli di kawasan rawan kejahatan, pusat keramaian, dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan lingkungan.

Personel turut memberikan teguran kepada pengemudi truk maupun kendaraan yang memarkir kendaraannya di badan jalan. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan serta meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.

Mewakili Kapolsek Tanah Putih, Aipda Jack Rafael Marbun mengatakan bahwa Patroli Blue Light merupakan kegiatan rutin yang bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya tindak kriminalitas.

"Melalui patroli ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memberikan rasa nyaman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari," ujarnya.

Dari hasil patroli, situasi di wilayah yang dilalui personel terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan Kamtibmas maupun tindak kriminalitas. Selain itu, personel juga melakukan pemantauan serta pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-BRKS-Mobile-Hadirkan-Fitur-QRIS-Cross-Border-Antarnegara-di-Pelabuhan-Penumpang-Internasional-Dumai

DUMAIâ€" PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) resmi menyatakan kesiapannya untuk mengawal percepatan akseptasi digitalisasi transaksi pembayaran di Provinsi Riau. Langkah ini ditandai dengan keikutsertaan BRK Syariah dalam menyukseskan kegiatan Launching Pelabuhan Internasional Penumpang Dumai sebagai Kawasan Pelabuhan Non Tunai, Kamis (2/7/2026).

Dalam sambutannya, Walikota Dumai, Paisal, menyampaikan apresiasi tingginya. Menurutnya, digitalisasi ini akan mempermudah wisatawan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

"Kami dari Pemerintah Kota Dumai sangat mendukung penuh program non-tunai di Pelabuhan Internasional ini. Ini adalah langkah maju yang akan memberikan kemudahan, transparansi, serta kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan asing yang masuk melalui pintu gerbang Kota Dumai," ujar Paisal.

Acara yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau ini berfokus pada perluasan ekosistem digital melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara terintegrasi dari hulu ke hilir hingga mancanegara.

Sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan mancanegara, digitalisasi di Pelabuhan Internasional penumpang Dumai mampu mendorong efisiensi ekonomi yang Cepat, Murah, Mudah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH) sejalan dengan visi Bank Indonesia (BI).

Agenda tersebut dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, serta PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Helmi.

Asisten II Setdaprov Riau Helmi yang membacakan arahan PLT Gubernur Riau menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi di gerbang internasional ini.

"Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh langkah taktis ini. Pelabuhan Dumai adalah salah satu wajah depan Indonesia bagi pelancong mancanegara. Dengan hadirnya kawasan non-tunai, tata kelola transaksi di sektor transportasi publik menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, yang pada akhirnya akan mendorong optimalisasi sektor ekonomi daerah," ujar Helmi.Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran nasional.

"Peluncuran ini merupakan tonggak penting dalam memperluas ekosistem QRIS terintegrasi di objek vital transportasi laut. Kami berharap seluruh elemen dapat terus berinovasi dan memastikan sistem pembayaran non-tunai ini dapat diakses dengan cepat, murah, mudah, aman, dan handal oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Filianingsih.

Ditemui disela-sela kegiatan tersebut, Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus didampingi Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah Edi Wardana menyampaikan bahwa BRK Syariah sebagai bank daerah siap berdiri di garda terdepan sebagai eksekutor lokal yang andal.

"Aspek infrastruktur digital BRK Syariah siap menyediakan layanan pembayaran yang andal di Pelabuhan Dumai. Kehadiran QRIS di loket-loket pass penumpang tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan ekstra bagi masyarakat dalam bertransaksi secara modern, tetapi juga kami pastikan berjalan aman, cepat, dan penuh berkah," tutur Helwin.

Lebih lanjut, Helwin mengungkapkan bahwa saat ini BRK Syariah sudah mendapat izin QRIS Cross Border untuk 3 Negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand.

"BRK Syariah sudah mendapat izin QRIS Cross Border untuk 3 Negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kehadiran fitur ini diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dan nasabah untuk bertransaksi secara praktis tanpa harus membawa uang tunai saat berada di negara-negara tetangga tersebut," tambahnya.

Setelah prosesi seremonial, seluruh undangan yang hadir langsung melakukan peninjauan lapangan untuk uji coba langsung bertransaksi menggunakan QRIS di loket pass penumpang pelabuhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, GM Pelindo Dumai Jonathan Ginting, Branch Manager BRK Syariah Dumai, Syahrul, Pemimpin Bagian Retail Funding Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah M. Soha, beserta tamu undangan lainnya.(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Wabup-Bagus-Buka-Bengkalis-Durian-Fest-2026--Siap-Jadikan-Agenda-Wisata-Tahunan

BENGKALIS-Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso resmi membuka Bengkalis Durian Fest 2026 di Lapangan Tugu Bengkalis, Jumat (3/7/2026). Festival durian perdana yang digagas Sanggar Renjana bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Parbudpora) Kabupaten Bengkalis itu diharapkan menjadi agenda tahunan untuk mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Sebanyak 74 peserta ambil bagian dalam festival yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang memadati lokasi pembukaan.

Dalam sambutannya, Bagus Santoso mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan festival, mulai dari Dinas Parbudpora, Sanggar Renjana, panitia, sponsor, pelaku UMKM hingga masyarakat.

Menurutnya, Bengkalis Durian Fest bukan sekadar ajang hiburan, tetapi memiliki nilai strategis sebagai media promosi potensi unggulan daerah.

"Festival ini menjadi wadah untuk mempromosikan pariwisata, melestarikan budaya lokal, memberdayakan UMKM, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus mendukung kegiatan positif seperti ini," ujarnya.

Bagus mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berkomitmen menjadikan durian lokal semakin dikenal luas dan memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap Bengkalis Durian Fest dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan yang mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Selama pelaksanaannya, festival menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran dan bazar durian, bazar produk UMKM, kontes durian unggulan, lomba olahan berbahan dasar durian, lomba mural, hiburan musik hingga berbagai aktivitas interaktif yang melibatkan masyarakat.

"Rangkaian kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk-produk lokal Bengkalis kepada masyarakat yang lebih luas," katanya.

Pemkab Bengkalis, lanjut Bagus, akan terus mendukung setiap kegiatan yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka peluang usaha, memperluas promosi daerah serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif dan masyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mencintai, mempromosikan, dan memanfaatkan produk-produk unggulan daerah sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi Bengkalis yang mandiri dan berdaya saing,"(cakaplah)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Lingkungan/BMKG-Operasikan-Radar-Laut-Canggih-di-Sumatera--Percepat-Peringatan-Dini-Tsunami

SUMBAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengoperasikan radar laut canggih berupa teknologi pemantauan mutakhir, High Frequency (HF) Radar Array. Pengoperasian radar canggih ini menandai langkah strategis BMKG dalam memperkuat sistem observasi laut nasional, mempercepat peringatan dini tsunami, serta melindungi keselamatan nelayan dan aktivitas pelayaran di wilayah pesisir barat Sumaetra.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa kehadiran infrastruktur modern ini membuktikan komitmen BMKG yang tidak hanya fokus pada penanganan bencana, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendukung seluruh sektor pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan dan ekonomi maritim.

"Kami memasang HF Radar ini di tempat-tempat yang strategis untuk mendapatkan informasi kemaritiman terbaik. Melalui alat canggih ini, BMKG dapat mengamati kondisi laut secara terus-menerus dalam cakupan luas, serta memperoleh data arus laut, gelombang, dan arah angin dengan jauh lebih cepat dan akurat," kata Faisal, Sabtu (4/7/2026).

Hingga saat ini, BMKG telah mengoperasikan 4 sistem HF Radar Array dari total 10 unit yang direncanakan di seluruh Indonesia. Khusus di Sumbar, alat pemantau ini terpasang di dua lokasi yang saling melengkapi untuk mengoptimalkan cakupan radar hingga jangkauan 80 km, yaitu di Masjid Al-Hakim (Kota Padang) dan Taman Anas Malik (Kota Pariaman).

Dengan beroperasinya alat baru ini, Sumbar kini diperkuat oleh tiga kolaborasi teknologi radar utama BMKG yakni Radar Cuaca C-Band di Bandara Minangkabau (untuk penerbangan dan modifikasi cuaca), Radar Maritim X-Band di Teluk Bayur (untuk area pelabuhan), serta HF Radar Maritim terbaru untuk pengawasan laut lepas.

Data dari teknologi ini tidak akan berguna jika tidak menyentuh masyarakat. Oleh karenanya, BMKG secara masif menggelar program edukasi melalui Sekolah Lapang demi mencetak masyarakat yang tangguh dan mandiri dalam menyikapi informasi cuaca dan iklim.

Di wilayah Sumbar, BMKG mencatat telah melaksanakan sebanyak 31 kali Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk membantu petani menentukan masa tanam detail hingga level kecamatan, serta memilih varietas tanaman yang tepat di tengah kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

BMKG juga melaksanakan sebanyak 6 kali Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) untuk melatih nelayan membaca data cuaca, arus, dan sebaran ikan melalui aplikasi Inawis. Dan telah melakukan sebanyak 6 kali Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami guna membangun kesiapsiagaan masyarakat.

"BMKG saat ini tengah mendorong 5 lokasi di Sumbar untuk masuk ke dalam Tsunami Ready Community, sebuah standardisasi komunitas siaga tsunami internasional dari IOC-UNESCO. Hal ini menjadi prioritas karena wilayah pesisir barat Sumatra langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi," ujarnya.

Keberhasilan proyek strategis ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto melalui kerja sama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Française De Développement (AFD) selaku lender dan Collecte Location Satellites (CLS) sebagai penyedia.

Faisal pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga fisik dan operasional infrastruktur HF Radar Array ini dari segala bentuk perusakan.

"Mari kita jaga bersama-sama agar fasilitas ini dapat beroperasi optimal, mendatangkan barokah terbaik, serta terus memberikan perlindungan keselamatan bagi kita semua secara berkelanjutan,"(okezone)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:19:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Bongkar-Upeti-Bupati-Langkat--Puluhan-Proyek-hingga-Seragam-Sekolah-Jadi-Bancakan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Afandin diduga meminta 'upeti' dari puluhan paket proyek hingga gratifikasi pengadaan seragam sekolah.

Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengungkapkan, praktik lancung Afandin terjadi saat Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), yang juga merupakan tim sukses (timses) Afandin, mendapat proyek pada 2025.YQB mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Langkat melalui metode Pengadaan Langsung (PL), melalui koordinasi dengan PPK dan mantan Kepala Disperkim Langkat, Ilhamsyah.

"Di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total Rp9,5 miliar. Di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan, senilai total Rp748 juta," kata Taufik saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026)."Bahwa selanjutnya, Sdr. SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YQB meminta fee 10% dari proyek di Disdik, dan 17% dari proyek di Disperkim," tambahnya.Akhirnya, kata dia, disepakati besaran fee proyek senilai Rp990 juta untuk proyek-proyek di Disdik dan Rp126,8 juta untuk proyek-proyek di Disperkim. Atas permintaan fee tersebut, YQB telah memberikan uang kepada SAF dengan total Rp800 juta melalui sopir Afandin.

"Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada YQB sejumlah Rp300 juta sebagai bagian dari komitmen fee. Namun, pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan tersebut uang sejumlah Rp100 juta," ungkap Taufik.Tak hanya itu, KPK juga mengendus dugaan penerimaan lain atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp3,5 miliar. Temuan itu terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat. 

Ia mengatakan, praktik tersebut juga telah menimbulkan keresahan di kalangan ASN Pemerintah Kabupaten Langkat. "Pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP. Di mana ketika jabatan kepala sekolah diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak," tutur Taufik.

"Pengadaan seragam sekolah SD. Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," pungkasnya.(okezone)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Buntut-Panjang-OTT-Bupati-Kuansing-hingga-Menhut-Raja-Juli-Buka-Suara-

Jakarta - Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby terkait suap jual beli jabatan sekretaris daerah (sekda) merembet ke nama lainnya. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang sempat bertemu Suhardiman sebelum OTT KPK sampai memberikan klarifikasi.

Suhardiman Amby menyerahkan diri ke gedung KPK pada Selasa (30/6), setelah dicari-cari dalam rangkaian OTT sejak Senin (29/6). Suhardiman kemudian diumumkan sebagai penerima suap berupa mobil Land Cruiser terkait pemilihan sekda pada Rabu (1/7).

Dalam keterangan KPK, lembaga antirasuah itu menyebut ada dugaan korupsi lain yang dilakukan Suhardiman. Menurut KPK, dugaan korupsi itu terkait penerimaan uang terkait pelepasan hutan produksi terbatas.

"KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT)," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Dalam kasus jual beli jabatan ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu:

1. Suhardiman Amby selaku Bupati Kuansing

2. Zulkarnain selaku Sekda Kuansing

3. Ardiles selaku Dirut PT MIC

Singkat cerita, nama Raja Juli yang terseret dalam pusaran kasus Suhardiman Amby kemudian viral di media sosial (medsos), karena pertemuan mereka sebelum OTT KPK. Pertemuan keduanya kemudian seolah-olah dikaitkan dengan OTT KPK terhadap Suhardiman Amby.

Raja Juli kemudian angkat bicara terkait pertemuannya dengan Suhardiman pada 2 Juni 2026 yang kini menjadi tersangka kasus suap jabatan sekda di KPK. Raja Juli menjelaskan pertemuan audiensi tersebut digelar dengan sifat terbuka.

"Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026, ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, di-publish di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang telah saya sebutkan tadi," ujar Raja Juli kepada wartawan di kantor Kemenhut, Jakarta Pusat, Jumat (3/7).

Raja Juli cerita Suhardiman sempat meninggalkan amplop yang ditutup map di kantornya setelah audiensi tersebut. Raja Juli kemudian meminta ajudannya untuk langsung mengembalikan amplop tersebut.

"Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya tidak merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," katanya.

Ajudan, kata Raja Juli, kemudian mengembalikan amplop tersebut di Polres Kuantan Singingi pada 12 Juni 2026, 17 hari sebelum Suhardiman kena OTT. Raja Juli juga memperlihatkan tanda terima dan foto pertemuan pengembalian amplop tersebut kepada wartawan.

"Saya secara pribadi menelepon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop, amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada foto. Saya lihatkan kepada teman-teman, aslinya. Ini tanda terimanya, tanggal 12 Juni pukul 14.57 (WIB)," katanya.

Raja Juli menyebut pengembalian amplop tersebut sebagai tanggung jawab moralnya. Sekjen PSI tersebut juga berkomitmen untuk memberantas korupsi.

"Jadi 12 Juni, sekali lagi, 12 Juni, 17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya," katanya.

Selain itu, Raja Juli juga menyebut tidak ada surat keputusan (SK) yang dikeluarkannya sebagai Menhut untuk pelepasan kawasan hutan di Kuansing.

"Tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun, ya, di Kuantan Singingi, yang dalam otoritas saya, saya keluarkan menjadi non-kawasan hutan atau APL (areal penggunaan lahan)," katanya.

Raja Juli menegaskan akan kooperatif jika dibutuhkan keterangan oleh KPK. Raja Juli mendukung KPK bisa membongkar setuntas-tuntasnya kasus yang melibatkan Suhardiman.

"Apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah tersebut," katanya.

KPK Buka Peluang Panggil Menhut

Terkait temuan adanya dugaan korupsi lain yang dilakukan Bupati Kuansing Suhardiman, KPK tak menutup kemungkinan memanggil Raja Juli. Pemanggilan untuk membuat dugaan perkara tersebut menjadi terang.

"Kalau memang itu nanti ada bukti mengarah ke sana, penyidik tentu terbuka untuk kemudian melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan yang berkaitan dengan dugaan aliran tersebut," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Jumat (3/7).

Suhardiman diduga tak cuma terlibat suap jual beli jabatan, tetapi juga terkait pelepasan hutan produksi terbatas. KPK menemukan dugaan penerimaan lain Suhardiman yang turut mengarah ke pihak Kemenhut.

"Ada dugaan penerimaan lainnya oleh bupati ya berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan yang juga kemudian ada dugaan mengarah ke Kementerian Kehutanan," sebutnya.

Budi menuturkan peran pemerintah daerah dalam pelepasan kawasan hutan hanya memberikan rekomendasi. Sedangkan keputusan finalnya ada di Kemenhut.

"Keputusan final itu menjadi kewenangan penuh di Kementerian Kehutanan. Sehingga ini masih akan terus didalami, ditelusuri apakah kemudian ada aliran uang ke pihak-pihak di Kementerian Kehutanan tersebut," (merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:59:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/KPK-Sita-Valas-Rp983-Juta-dan-Logam-Diduga-Platinum-dari-Bupati-Langkat-Syah-Afandin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita sejumlah mata uang asing atau valuta asing (valas) senilai sekitar Rp983 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim. Penyitaan ini dilakukan setelah KPK menggelar OTT di beberapa lokasi di Sumatera Utara pada 2 Juli 2026.

Selain valas, tim penyidik KPK juga mengamankan uang tunai, rekening bank, serta temuan mencurigakan berupa 55 keping logam yang diduga platinum. Barang bukti ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat daerah tersebut.

Penetapan Syah Afandin sebagai tersangka pada 3 Juli 2026, bersama seorang mantan tim suksesnya, menandai langkah serius KPK dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Kasus ini diduga berkaitan dengan suap proyek dan gratifikasi pengisian jabatan.

Rincian Barang Bukti Sitaan KPK

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa valuta asing yang disita terdiri dari 66.950 dolar Singapura dan 11.518 ringgit Malaysia. Berdasarkan kurs per 3 Juli 2026, total nilai valas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp983 juta.

Tidak hanya valas, KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp247,7 juta dari lokasi OTT. Selain itu, uang tunai Rp100 juta turut diamankan dari mantan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial SYH, yang ditemukan di bawah jok kursi mobilnya.

Penyidik juga membekukan dua rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total saldo mencapai Rp2,27 miliar. Yang paling mengejutkan adalah penemuan 55 keping logam yang diduga platinum dengan berat total sekitar 55 kilogram di dalam mobil Syah Afandin.

KPK akan memanggil ahli untuk memverifikasi keaslian logam tersebut. Selain itu, sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang relevan dengan perkara ini juga telah disita untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

Modus Operandi dan Penetapan Tersangka

Operasi tangkap tangan KPK dilakukan di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara, pada 2 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat, beserta lima orang dari pihak swasta.

Pada 3 Juli 2026, KPK secara resmi menetapkan Syah Afandin dan mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk periode 2025â€"2026.

Syah Afandin diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar. Dana tersebut diberikan oleh Yaqub setelah memenangkan 80 proyek pada tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Dugaan Gratifikasi dan Pengembangan Kasus

Selain dugaan suap terkait proyek, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi dengan nilai fantastis, mencapai Rp3,5 miliar. Gratifikasi ini diduga berkaitan dengan berbagai praktik pengisian jabatan.

Praktik tersebut mencakup pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar. Hal ini menunjukkan adanya pola korupsi yang terstruktur dan melibatkan berbagai sektor.

Penyitaan berbagai aset dan dokumen ini diharapkan dapat memperkuat bukti dalam proses hukum. KPK berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan mengembalikan kerugian negara.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/NU-Dukung-Penuh-Bupati-Perangi-Judi-Online-Narkoba-Bogor--Alarm-Keras-Data-PPATK

Nahdlatul Ulama (NU) melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam memperkuat upaya pemberantasan judi online dan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dukungan ini disampaikan sebagai respons terhadap dampak serius yang ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi keluarga, dan masa depan generasi muda.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bogor, Abdul Somad, pada Jumat, menekankan bahwa pemberantasan judi online dan narkoba harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, bahaya dari kedua hal ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga memerlukan tindakan kolektif dan terkoordinasi.

Pernyataan dukungan PCNU Kabupaten Bogor ini muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data tahun 2025 yang sangat mencengangkan. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki 103.092 pemain judi online dengan total nilai deposit mencapai Rp414,4 miliar, menjadi alarm keras bagi seluruh pihak.

Ancaman Nyata Judi Online dan Narkoba

Abdul Somad menegaskan bahwa angka yang dirilis PPATK bukan sekadar statistik, melainkan sebuah peringatan serius bagi semua pihak di Kabupaten Bogor. Judi online dan narkoba telah menjadi ancaman nyata yang merusak akal sehat, menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga, serta mengancam masa depan generasi muda di wilayah tersebut.

Ia menilai bahwa langkah yang diambil oleh Bupati Rudy Susmanto sudah sangat tepat karena melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam upaya pencegahan maupun penindakan. Keterlibatan berbagai pihak ini dianggap krusial untuk menciptakan efek jera dan membangun benteng pertahanan yang kuat dari bahaya judi online dan narkoba.

“Saya mendukung penuh sikap tegas Bupati Bogor, Bapak Rudy Susmanto. Beliau benar, ini adalah perang kita bersama. Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Ulama, kiai, pesantren, masjid, majelis taklim, organisasi kemasyarakatan, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan seluruh masyarakat harus merapatkan barisan,” ujar Abdul Somad.

Gerakan Bersama Melawan Bahaya Digital dan Narkotika

PCNU Kabupaten Bogor menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi aktif dalam gerakan pemberantasan ini melalui berbagai program. Kontribusi tersebut akan difokuskan pada penguatan dakwah, pendidikan agama, serta pemberdayaan jaringan pesantren, masjid, majelis taklim, hingga kepengurusan NU di tingkat kecamatan dan desa.

Abdul Somad menekankan pentingnya gerakan ini untuk mencapai akar rumput masyarakat. Menurutnya, upaya penyelamatan keluarga dan generasi muda harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan pesantren hingga sekolah, dan dari masjid hingga majelis taklim, mencakup seluruh wilayah dari kecamatan hingga desa-desa.

“PCNU Kabupaten Bogor siap berdiri bersama Pemerintah Kabupaten Bogor. Kita harus bergerak sampai ke akar rumput, dari pesantren ke sekolah, dari masjid ke majelis taklim, dari kecamatan hingga desa-desa. Kita harus menyelamatkan keluarga dan generasi muda kita sebelum mereka menjadi korban berikutnya,” tegas Abdul Somad.

Strategi Komprehensif Pemerintah Kabupaten Bogor

Pemberantasan judi online dan narkoba tidak hanya memerlukan penindakan, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan pendidikan agama dan ketahanan keluarga. Literasi digital juga menjadi kunci penting untuk membekali masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terjerumus dalam jerat judi online.

Selain itu, rehabilitasi korban yang sudah terlanjur terjerat juga menjadi fokus utama, di samping penegakan hukum yang tegas terhadap bandar dan jaringan pengedar. Abdul Somad menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi judi online dan narkoba untuk berkembang di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Bupati Rudy Susmanto telah menginstruksikan penanganan judi online dan narkoba hingga tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah membentuk satuan tugas khusus serta melaksanakan pemeriksaan dan tes narkoba secara berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan yang komprehensif.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Perundingan-Kenaikan-Upah-Buntu--Buruh-di-Jerman-Mogok-Kerja

Ribuan pekerja sektor ritel dan perdagangan di seluruh Jerman dijadwalkan melakukan aksi mogok kerja pada Jumat waktu setempat setelah perundingan kenaikan upah dengan pihak pengusaha masih menemui jalan buntu. Demikian kata Serikat Pekerja Jasa Bersatu (Ver.di).

Serikat tersebut menyerukan kepada para pekerja di sektor ritel, perdagangan grosir, dan perdagangan luar negeri untuk kembali menggelar aksi mogok nasional guna meningkatkan tekanan kepada kalangan pengusaha dalam proses perundingan perjanjian kerja bersama yang masih berlangsung.

Aksi unjuk rasa terpusat dijadwalkan berlangsung di sejumlah pusat perdagangan utama, termasuk Berlin, Dortmund, Wiesbaden, Hannover, Oldenburg, Braunschweig, dan Hamburg.

Anggota Dewan Eksekutif Federal Ver.di yang membidangi sektor perdagangan, Silke Zimmer, menuding pihak pengusaha sengaja memperlambat jalannya negosiasi.

"Pengusaha kembali berupaya mengulur waktu dalam putaran perundingan kali ini. Karena itu, kami akan kembali meningkatkan tekanan," kata Zimmer dilansir dari Anadolu.

Usulan Pengusaha

Ia mengatakan pihak pengusaha hanya menyampaikan usulan yang sedikit lebih baik setelah lebih dari 25 putaran perundingan di seluruh 16 wilayah perundingan sektor ritel. Menurutnya, tawaran tersebut masih mengakibatkan penurunan upah riil dan tetap memuat 'bulan nol', yakni masa tunggu sebelum kenaikan gaji pertama mulai berlaku.

Ver.di menyebutkan bahwa pengusaha sektor ritel menawarkan kenaikan upah sebesar 2,4 persen yang mulai berlaku pada 1 November 2026, disusul kenaikan tambahan sebesar 2 persen mulai 1 Agustus 2027 dalam perjanjian kerja berdurasi dua tahun.

Namun, serikat pekerja menolak tawaran tersebut karena dinilai belum memadai.

Sektor Perdagangan Grosir

Di sektor perdagangan grosir dan perdagangan luar negeri, Zimmer mengatakan kalangan pengusaha juga belum mengajukan tawaran yang lebih baik meskipun telah berlangsung 35 putaran perundingan di 20 wilayah sejak 18 Mei.

"Situasi yang buntu ini memaksa rekan-rekan pekerja yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan belanja mereka sendiri turun ke jalan," ujarnya.

Ver.di menuntut kenaikan upah sebesar 7 persen bagi para pekerja, dengan kenaikan minimum sebesar 225 euro atau sekitar 258 dolar AS per bulan (sekitar Rp4,6 juta) dalam perjanjian kerja berdurasi 12 bulan.

Serikat pekerja itu menyebutkan sektor perdagangan mempekerjakan lebih dari 5,2 juta orang di Jerman, sehingga menjadi sektor swasta terbesar di negara tersebut.

Putaran berikutnya untuk perundingan sektor ritel dijadwalkan berlangsung pada Senin di negara bagian Hesse serta wilayah perundingan Lower Saxony-Bremen. Sementara itu, negosiasi untuk sektor perdagangan grosir akan dilanjutkan pada Jumat pekan depan di Baden-WĂĽrttemberg.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kronologi-Bupati-Langkat-Kena-OTT-hingga-Jadi-Tersangka-Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi.

Rangkaian peristiwa itu bermula usai Syah Afandin menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 21.00 WIB, Syah Afandin menghubungi mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), untuk mengatur pertemuan setelah acara Apkasi.

"Pada Rabu, 1 Juli 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, SAF menghubungi YQB untuk bertemu setelah selesai acara Apkasi," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026) malam.

Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, sopir Syah Afandin berinisial ZKF menghubungi Yaqub untuk membatalkan pertemuan. Pembatalan dilakukan karena Syah Afandin mengetahui tim KPK telah berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"ZKF menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah. Itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK di Kabupaten Langkat. Rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF," ujarnya.

Keesokan harinya, Kamis (2/7), Yaqub kembali dihubungi mantan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial SYH. Menurut Taufik, SYH menyampaikan situasi sedang memanas dan meminta uang Rp 100 juta yang diminta Syah Afandin diserahkan melalui dirinya.

Sekitar pukul 08.00 WIB, Yaqub kemudian bertemu SYH di sebuah kafe di Kota Medan untuk menyerahkan uang tersebut.

Saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, tim KPK menghentikan kendaraan yang ditumpanginya. Dari bawah jok mobil, penyidik menemukan uang tunai Rp 100 juta.

"Tim KPK di lapangan berhasil mengamankan uang Rp100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi mobil yang ditumpangi SYH," kata Taufik.

Setelah itu, tim KPK bergerak mengamankan tujuh orang di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Mereka adalah Syah Afandin, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, SYH, sopir bupati berinisial ZKF, ajudan bupati berinisial AKB, pihak swasta berinisial SG, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun.

Bupati Langkat Tersangka

Sehari kemudian, Jumat (3/7), KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025-2026.

KPK menduga Syah Afandin menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp 1,117 miliar yang diberikan Yaqub setelah memperoleh 80 paket proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat serta lima paket proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi senilai Rp 3,5 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.(liputan6)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Residivis-Simpan-1-2-Kilo-Sabu-Diringkus-Polres-Pelalawan--Ngaku-Cuma-Kurir--

PELALAWAN - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelalawan membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras pada Rabu (1/7/2026) lalu. 

Satu orang pengedar diringkus dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 500 gram atau setengah kilogram disita polisi.

Pelaku bernama Dani Pane (31) yang tinggal di Dusun II Seimedang Desa Kesuma, Pangkalan Kuras. Ia diringkus Satresnarkoba Polres Pelalawan di rumahnya sekitar pukul 00.30 wib.

Pengungkapan kasus narkoba yang cukup besar ini tepat saat Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-80 pada 1 Juli 2026.

"Pelaku mengaku hanya sebagai kurir atau tukang antar. Ada orang yang mengendalikan untuk mengantar dan menjemput sabu tersebut," tutur Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan, Iptu Haryanto Alex Sinaga kepada tribunpekanbaru.com, Jumat (3/6/2026).

Adapun rincian barang bukti yang diamankan polisi dari tangan tersangka Dani Pane yakni 20 paket sabu dengan berat 500 gram. Diantaranya 7 paket besar, 4 paket sedang, dan 9 paket kecil.

Kemudian satu bal plastik bening klip merah, sebuah plastik asoy, kotak rokok, sebuah timbangan digital, sendok sabu terbuat dari pipa paralon, dan satu unit telepon genggam. 

Tersangka Dani Pane merupakan residivis dalam kasua narkotika. Setelah menjalani hukuman beberapa tahun di Rumah Tahanan (Rutan) Kota Pekanbaru, Dani menghirup udara bebas sekitar satu tahun lebih.

Ia kembali terjerumus dalam dunia narkotika, namun tidak lagi sebagai pemakai. Tetapi masuk dalam jaringan peredaran sabu-sabu.

"Dari keterangannya, dia susah mencari pekerjaan setelah keluar penjara. Akhirnya jadi mengedarkan sabu bekerjasama dengan pengedarnya," ujar Kasat Alex Sinaga. 

Penangkapan Dani Pane berawal dari informasi yqng diperoleh Satresnarkoba Polres Pelalawan terkait peredaran sabu di wilayah Desa Kesuma. Tim Opsnal yang dipimpin Kasat Alex Sinaga melakukan penyelidikan dan pengintaian ke Dusun II Seimedang Desa Kesuma.

Setelah mendapatkan informasi akurat dan ciri-ciri pelaku, Tim Opsnal menggerebek rumah tersangka. Petugas menangkap Dani Pane dan melakukan penggeledahan, ditemukan sabu disimpan dalam kotak rokok. Selanjutnya polisi menggeledah rumah Dani dan menemukan barang bukti lainnya. 

"Sabu tersebut dijemput pelaku ke daerah Kulim Kota Pekanbaru dengan cara main lempar. Kemudian dibawa ke Desa Kesuma dan diedarkan di sana," sebut Alex Sinaga. 

Satresnarkoba Polres Pelalawan masih melakukan pengembangan untuk mengejar pengedar utama yang mengendalikan tersangka Dani. Persembunyiannya sedang diburu agar jaringan tersebut dibongkar secara tuntas.

"Pelaku utama ini tak hanya mengendalikan peredaran sabunya saja. Tetapi semua transaksi dengan pembeli juga langsung ke terduga pelaku berinisial LS ini," pungkas Alex Sinaga. 

Selanjutnya seluruh barang bukti dan pelaku dibawa di Mapolres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut. Residivis itu kembali dijebloskan ke sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Tribunpekanbaru.)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Jelang-Safari-Politik-Jokowi-ke-Riau--Banyak-Tokoh-Terus-Gabung-PSI--

PEKANBARU - Presiden RI ke tujuh Joko Widodo sudah mulai melakukan safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mempersiapkan kekuatan menjelang Pemilu 2029, sejumlah daerah sudah dikunjungi.

Provinsi Lampung sudah dikunjungi Jokowi dalam lawatan safari politik bersama PSI, selain menguatkan internal partai juga tentunya mengajak masyarakat yang selama ini mendukungnya untuk bergabung dengan partai besutan anaknya Kaesang Pangarep itu.

Sebelumnya saat acara PSI yang dihadiri Jokowi, dengan tegas mantan Walikota Solo itu menyatakan akan turun hingga ke tingkat kecamatan mengkampanyekan PSI di Pemilu.l seluruh daerah di Indonesia.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Riau Juandy Hutauruk mengatakan pihaknya di Provinsi Riau sudah secara terus meningkatkan konsolidasi di internal partai dalam rangka persiapan jelang pemilu.

Bahkan sejumlah tokoh penting di Riau juga akan bergabung dengan PSI, bersama berjuang dengan Jokowi nantinya di Pemilu membesarkan PSI.

"Kita terus komunikasi dan silaturrahmi dengan banyak tokoh di Riau, banyak juga tokoh yang tertarik dan akan bergabung bersama PSI nantinya,"ujar Juandy Hutauruk.

Sementara untuk jadwal Jokowi sendiri ke Riau dalam rangka safari politiknya, menurut Juandy Hutauruk masih menunggu jadwal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

"Untuk jadwal pak Jokowi tentu masih menunggu arahan dari DPP, kami di daerah siap saja,"ujar Juandy Hutauruk.

Saat ini kursi DPRD di Riau dari Kabupaten dan Kota sudah ada beberapa kursi, terutama di Rokan Hulu sudah ada dua kursi.

Pada pemilu mendatang, PSI menargetkan 60 kursi di Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Bumi Lancang Kuning.

Respon Gerindra

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Riau memilih tidak menanggapi secara khusus safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke sejumlah daerah.

Sebelumnya, Joko Widodo diketahui telah melakukan safari politik ke Provinsi Lampung. Sementara hingga kini belum ada informasi ataupun jadwal kunjungan serupa ke Provinsi Riau.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, mengatakan pihaknya belum membahas agenda safari politik tersebut di internal partai.

Menurut Ginda, seluruh kader Gerindra saat ini diarahkan untuk fokus menjalankan tugas dan bekerja membantu masyarakat sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Untuk itu kami tidak membahas hal tersebut. Pak Prabowo hanya berpesan kepada kami agar fokus bekerja membantu rakyat," ujar Ginda Burnama.

Ia menegaskan, perhatian Gerindra saat ini lebih diarahkan pada upaya mengawal program-program pemerintah dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Terkait munculnya informasi mengenai pembentukan relawan Gibran di sejumlah daerah yang disebut-sebut mulai dipersiapkan menghadapi Pemilu 2029, Ginda menyebut pihaknya juga belum pernah membahas persoalan tersebut.

"Yang menjadi fokus kami saat ini adalah menjalankan instruksi Ketua Umum, yakni bekerja sebaik-baiknya untuk membantu rakyat. Soal isu politik 2029 belum menjadi pembahasan di Gerindra Riau,"(tribunpekanbaru)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Personel-Polsek-Teluk-Meranti-Terima-Kenaikan-Pangkat--Wujud-Apresiasi-atas-Dedikasi-dan-Pengabdian

PELALAWAN - Sebanyak 64 personel Polri dan 1 Aparatur Sipil Negara (ASN) Polres Pelalawan resmi menerima kenaikan pangkat dalam Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2026 untuk personel Polri dan Periode 1 April 2026 untuk ASN Polri. Upacara yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Pelalawan, Jumat (3/7/2026), dipimpin langsung oleh Kapolres Pelalawan, AKBP John Louis Letedara.

Dari puluhan personel yang menerima kenaikan pangkat tersebut, tiga di antaranya merupakan personel Polsek Teluk Meranti. Mereka adalah Ps. Kanit Intelkam Polsek Teluk Meranti AIPDA Doni Oktafizar yang resmi menyandang pangkat AIPTU, Bhabinkamtibmas Kelurahan Teluk Meranti AIPDA Handayanto Simanjuntak yang juga naik pangkat menjadi AIPTU, serta Bhabinkamtibmas Desa Kuala Panduk dan Desa Petodaan BRIPKA Fiktor Hendrawan yang memperoleh kenaikan pangkat menjadi AIPDA.

Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan dari institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, disiplin, dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Momentum ini juga menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Kenaikan pangkat adalah amanah dan tanggung jawab baru. Sebanyak 64 personel Polri dan 1 PNS yang naik pangkat hari ini saya minta terus meningkatkan dedikasi, disiplin, dan pengabdian untuk masyarakat. Bibit pohon yang diserahkan juga merupakan simbol, agar jabatan yang baru membawa manfaat dan memberikan keteduhan bagi institusi serta warga Pelalawan. Selamat bertugas dengan pangkat yang baru," ujar Kapolres Pelalawan.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh personel yang naik pangkat, prosesi tradisi penyiraman sebagai simbol semangat baru dalam pengabdian, serta acara syukuran bersama di Aula Teluk Meranti Polres Pelalawan.

Kapolsek Teluk Meranti IPDA Vicki Rizky, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada ketiga personelnya yang menerima kenaikan pangkat. Ia berharap amanah tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Teluk Meranti.

Dengan pangkat baru yang diemban, ketiga personel Polsek Teluk Meranti diharapkan semakin profesional, humanis, dan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Meranti.(goriau)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Murid-MIN-3-Pekanbaru--Malqa-Zacheo-Atharado-Harumkan-Nama-Riau-dengan-Juara-Piala-Dunia-Anak-Indonesia-U-9

PEKANBARU â€" Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pesepak bola usia dini asal Riau. Malqa Zacheo Atharado, murid MIN 3 Pekanbaru, sukses mengharumkan nama daerah setelah membawa SSB Harapan Putra Pekanbaru meraih gelar juara pada ajang Piala Dunia Anak Indonesia U-9 yang berlangsung di Lapangan Progresif, Bandung, Jawa Barat.

Turnamen tersebut mempertemukan tim-tim sepak bola usia dini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama SSB Harapan Putra Pekanbaru, Malqa tampil konsisten sepanjang kompetisi hingga mengantarkan timnya berdiri di podium juara.

"Alhamdulillah saya senang sekali bisa menjadi juara bersama teman-teman. Kami saling menyemangati di setiap pertandingan. Semoga prestasi ini menjadi motivasi agar saya semakin rajin berlatih dan bisa meraih mimpi menjadi pemain Timnas Indonesia," ujar Malqa kepada GoRiau.com, Jumat (3/7/2026).

Malqa lahir di Pangkalan Kerinci pada 16 Februari 2017 dan saat ini menempuh pendidikan di MIN 3 Pekanbaru. Di usianya yang masih sembilan tahun, ia telah menunjukkan perkembangan yang pesat melalui berbagai kompetisi sepak bola usia dini.

Perjalanan prestasinya dimulai pada 2024 saat membawa SSB IPRS menjadi runner-up SSL KU-8. Setelah bergabung dengan SSB Pulanggeni, torehan prestasinya terus bertambah.

Pada 2025, Malqa membawa SSB Pulanggeni menjuarai Riau Junior League U-9 sekaligus meraih gelar top skor. Ia juga membantu tim meraih posisi runner-up Gambasi Regional Riau U-9, peringkat ketiga KNPI Rumbai Barat U-10, peringkat ketiga Danyon Arhanud U-10, serta peringkat ketiga Turnamen Muara Uwai Bangkinang U-9. Pengalaman bertandingnya semakin lengkap setelah tampil di Tanjak International 2025 dan membawa tim finis di posisi keempat.

Memasuki 2026, performanya semakin meningkat. Bersama SSB Pulanggeni, ia sukses menjuarai Gambasi Regional Riau U-10 dan GEAS Regional Riau. Pada turnamen tersebut, Malqa juga dinobatkan sebagai pemain terbaik.

"Setiap turnamen memberikan pengalaman baru. Menang memang membahagiakan, tetapi yang lebih penting adalah belajar disiplin, menghargai teman, dan terus berusaha menjadi lebih baik," katanya.

Keberhasilan menjuarai Piala Dunia Anak Indonesia U-9 bersama SSB Harapan Putra Pekanbaru semakin melengkapi deretan prestasinya. Capaian tersebut sekaligus menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekolah, pelatih, serta masyarakat Riau yang terus mendukung pembinaan sepak bola usia dini.

Dengan usia yang masih sangat muda, Malqa masih memiliki perjalanan panjang dalam dunia sepak bola. Konsistensi berlatih, pengalaman bertanding, serta dukungan dari keluarga, sekolah, dan pelatih diharapkan menjadi bekal untuk mengembangkan potensinya menuju level yang lebih tinggi.(goriau)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Plt-Bupati-Kuansing-Tunjuk-Muradi-Jadi-Plh-Sekda--Pastikan-Pemerintahan-Normal

TELUKKUANTAN - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi, Muklisin resmi menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Muradi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah. Keputusan strategis penunjukan jabatan ini mulai berlaku efektif Jumat (3/7/2026) guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.

Kebijakan tersebut merujuk langsung pada Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7.5000SJ serta Surat Gubernur Riau Nomor 2146/100.1/PEM-OTDA/2026 mengenai Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi. Langkah cepat segera diambil agar birokrasi pemerintahan daerah tidak mengalami kendala administrasi berarti.

"Sudah kita tunjuk Kepala BKPP Kuansing, Muradi sebagai Plh Sekda. Kita minta untuk dapat melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab," tegas Plt Bupati Kuansing, Muklisin.

Pengisian kekosongan posisi pucuk pimpinan aparatur sipil negara ini selaras dengan instruksi tingkat provinsi. Pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga stabilitas di tengah dinamika hukum yang sedang terjadi saat ini, sehingga keberlanjutan pelayanan kepada warga tetap menjadi prioritas utama.

"Sesuai dengan arahan Plt Gubernur Riau kemarin, kondusivitas tetap harus terjaga dan roda pemerintahan Kabupaten Kuansing harus berjalan normal. Jadi, kita segera mengisi kekosongan jabatan tersebut," paparnya.

Menyangkut penyegelan sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kuansing oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses penyelidikan, pemerintah memastikan insiden tersebut tidak mengganggu jalannya birokrasi. Pemindahan area kerja sementara langsung difasilitasi agar operasional harian tidak terhenti.

"Sudah kita siapkan di ruangan yang masih bisa dipakai. Walaupun ruangan pengganti tidak seluas ruangan biasa, tak menghalangi itu. Pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan," urainya.

Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing juga kembali diingatkan untuk mematuhi regulasi serta aturan yang berlaku. Peristiwa hukum yang sedang bergulir harus dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi bersama demi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

"Ini bisa kita jadikan pembelajaran. Bahwa semua kita yang bekerja ini, diawasi. Jadi jangan sampai bekerja tidak sesuai dengan regulasinya, agar tak ada lagi peristiwa serupa,".(goriau)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Disdik-Riau-Janji-Tuntaskan-Penugasan-Guru-PPPK-Bulan-Ini--Aksi-Unjuk-Rasa-Berakhir-Kondusif

PEKANBARU â€" Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Jumat (3/7/2026), membuahkan hasil. Setelah menyampaikan aspirasi, para guru mendapat komitmen dari Disdik Riau untuk mulai mengeksekusi penataan penugasan pada bulan ini.

Sekitar 50 guru yang tergabung dalam Forum ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau sebelumnya mendatangi Kantor Disdik Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru. Mereka mendesak pemerintah segera menuntaskan pendataan serta penataan penugasan guru PPPK angkatan 2021, 2022, dan 2023 yang hingga kini belum selesai.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk berisi tuntutan agar penempatan guru dilakukan secara adil dan mempertimbangkan domisili. Mereka menilai penempatan saat ini membuat banyak guru harus menempuh perjalanan puluhan hingga ratusan kilometer setiap hari untuk mengajar.

Koordinator Lapangan aksi, Eko Wibowo, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya membebani para guru secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan di perjalanan.

"Kami meminta pejabat terkait agar dapat berbuat untuk kami. Jangan mati suri. Kami berada di bawah naungan instansi Dinas Pendidikan, tapi saat ini belum ada tindakan," tegas Eko saat menyampaikan orasi.

Sekitar pukul 10.05 WIB, sebanyak 15 perwakilan guru diterima untuk beraudiensi di Aula Disdik Provinsi Riau. Pertemuan dipimpin Kepala Subbagian Umum Kepegawaian Disdik Riau, M. Riski, didampingi dua stafnya, Dian dan Fitri.

Dalam audiensi tersebut, M. Riski memastikan aspirasi para guru akan segera ditindaklanjuti. Ia menyebut penataan akan dilakukan melalui mekanisme penugasan, bukan relokasi.

"Kami telah mendengar hal-hal yang Bapak dan Ibu sampaikan. Dalam bulan ini, kami akan melaksanakan opsi yang ditandatangani oleh para guru dan kepala sekolah," ujar M. Riski.

Meski demikian, ia menegaskan perpindahan penugasan harus didasarkan pada alasan yang objektif, seperti jarak tempat tinggal dengan lokasi tugas, bukan karena persoalan pribadi di lingkungan sekolah.

"Kami meminta alasan relokasi benar-benar nyata, bukan karena tidak suka dengan kepala sekolah. Bapak dan Ibu sekalian hanya dapat pindah sekolah tanpa mengganti bidang studi yang diajarkan. Semua ini membutuhkan proses," jelasnya.

Menanggapi komitmen tersebut, Eko Wibowo mengapresiasi langkah Disdik Riau dan berharap janji tersebut dapat segera direalisasikan sehingga para guru bisa menjalankan tugas secara optimal tanpa harus berjauhan dengan keluarga.

Audiensi berakhir pada pukul 10.49 WIB dan seluruh peserta aksi membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Indonesia-Hadirkan-Inovasi-Pertanian-Cerdas-dan-Ragam-Pangan-Nusantara-pada-Konferensi-Global-FAO-di-Roma

ROMA â€" Upaya Indonesia untuk membangun sistem agripangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan menjadi sorotan utama di markas besar Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Roma, Italia melalui pameran kuliner bertajuk: Flavours of the Archipelago: From Smart Farms to Diverse Foods [Cita Rasa Kepulauan: Dari Pertanian Cerdas menuju Keragaman Pangan]. Kegiatan ini diselenggarakan bersama oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma dan Kantor Perwakilan FAO di Indonesia sebagai bagian dari Konferensi Global FAO tentang Pertanian Cerdas [Smart Farming].

Bertempat di Foods Lab, FAO Museum pada 1 Juli 2026, pameran ini mengajak peserta dari berbagai belahan dunia untuk menjelajahi cita rasa khas kepulauan Indonesia.

“Keanekaragaman Indonesia yang luar biasa tercermin dalam kekayaan budaya dan tradisinya, termasuk dalam tradisi kuliner dan pertanian kita,” ujar Junimart Girsang, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia dan Perwakilan Tetap untuk Badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bermarkas di Roma. Duta Besar Girsang sangat gembira dapat berbagi pengalaman tradisi kuliner Indonesia di dapur FAO.

Duta Besar Girsang lebih lanjut menekankan bahwa sistem pangan dan pertanian yang kuat adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang tangguh. Indonesia percaya bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan beriringan. Inovasi dapat memanfaatkan pengetahuan lokal, warisan, dan tradisi untuk membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduk sekitar 290 juta orang, Indonesia menghadapi kebutuhan yang semakin meningkat untuk memajukan sistem agripangannya, yakni mendorong petani untuk mengadopsi solusi pertanian cerdas.

Sementara itu, Yurdi Yasmi, Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman FAO sekaligus penyelenggara Konferensi Global tentang Pertanian Cerdas menyebutkan berbagai tantangan agripangan global yang kini kian mendesak - yakni perubahan iklim, degradasi tanah dan air, kenaikan harga alat dan bahan seperti pupuk, serta berbagai kendala yang dihadapi tenaga kerja. Banyak negara di dunia, seperti Indonesia, kini menghadapi tantangan yang sama.

“Pertanian cerdas menjadi solusi di tengah berbagai tantangan yang tengah dihadapi sektor pangan dan pertanian. Dengan memanfaatkan data terkini, berbagai teknologi, intervensi yang mengedepankan presisi, serta otomatisasi, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Direktur Yasmi.

Ia menambahkan lebih lanjut bahwa “sama halnya dengan makanan yang membutuhkan keseimbangan antara bumbu dan bahan, pertanian cerdas juga membutuhkan perpaduan yang seimbang antara sains, inovasi, dan pengetahuan masyarakat lokal. Tentunya dengan memperhatikan kondisi pertanian, lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat setempat.”

Sajian Sagu dari Papua dan Pisang Mas Kirana dari Jawa Timur

Dalam kegiatan ini, ditampilkan juga berbagai kisah sukses produksi pangan dari berbagai daerah yang dibina melalui program-program kerja sama Pemerintah Indonesia dan FAO, seperti produsen sagu di Provinsi Papua, desa perikanan cerdas di Provinsi Jawa Barat, para petani keren yang membudidayakan cabai di Pulau Sumatera, dan petani pisang yang mendapat manfaat dari pertanian presisi di Provinsi Jawa Timur.

Untuk memberikan pengalaman kuliner yang autentik, sagu yang digunakan selama acara tersebut dibawa langsung dari petani lokal di Indonesia, sebagai salah satu sumber daya pangan yang tahan perubahan iklim.

Hidangan pertama, Papeda dengan Sup Ikan Tuna Kuning, menampilkan sagu, makanan pokok yang tahan perubahan iklim dari Indonesia Timur. Disajikan dengan kaldu tuna yang harum yang diresapi kunyit dan rempah-rempah lokal, hidangan ini mencerminkan tradisi makanan yang kaya di wilayah tersebut dan sumber daya perairan yang berkelanjutan.

Hidangan utama lainnya adalah Mie Sagu Goreng Pedas, yang menunjukkan ragam olahan sagu sebagai sumber makanan lokal yang bergizi dan berkelanjutan.

Untuk hidangan penutup, para tamu menikmati Eurimoo, hidangan manis tradisional yang terbuat dari sagu dan pisang matang. Hidangan penutup ini merayakan keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya, termasuk Pisang Mas Kirana dari Jawa Timur.

Setelah melihat proses memasak, para peserta diundang untuk mencicipi berbagai hidangan berbahan dasar sagu yang telah disiapkan. Para peserta yang mencicipi berbagai hidangan mengaku sangat terkesan dan terinspirasi.

Seorang peserta dari Rwanda mengatakan, "Harus saya akui meskipun saya tidak suka mie pada umumnya, tetapi saya terkejut bahwa saya bisa menyukai mie yang terbuat dari sagu ini. Rasanya segar, dan bisa disajikan sebagai salad, rasanya tidak terlalu berat."

Peserta lain dari Jepang mengatakan, "Enak sekali. Saya suka keseimbangan antara rasa manis dan pedasnya," memuji cita rasa yang seimbang dari berbagai hidangan yang disajikan. Sambutan hangat dan antusias dari para peserta menunjukkan daya tarik luas masakan berbahan dasar sagu sebagai bagian dari kekayaan kuliner nusantara.

Kemitraan FAO dan Indonesia dalam pertanian cerdas

"Beragam hidangan khas Indonesia yang disuguhkan pada acara ini adalah wujud kemitraan jangka panjang antara Pemerintah Indonesia, masyarakat setempat, dan FAO. Kami menggabungkan tradisi, inovasi, dan tindakan nyata untuk mewujudkan produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan penghidupan yang lebih baik untuk semua, tanpa meninggalkan siapa pun," kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste.

Di Desa Yoboi, Provinsi Papua, FAO dan Kementerian Pertanian mendukung komunitas lokal untuk memodernisasi pengolahan sagu, hingga dapat memangkas waktu produksi yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari menjadi hanya sekitar lima jam. Komunitas lokal di Desa Yoboi kini dapat meningkatkan nilai produk sagu dan mengakses pasar yang lebih luas.

Sementara itu, di Bogor, Jawa Barat, FAO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu mentransformasi komunitas perikanan tradisional menjadi pusat produktivitas perikanan yang lebih modern, selaras dengan visi Ekonomi Biru Indonesia.

Acara ini juga menyoroti program, “Petani Keren”, yang mendorong anak muda Indonesia untuk berkecimpung di bidang pertanian. Di Lampung, Sumatera, petani muda didorong menggunakan teknologi rumah kaca dan pendekatan kewirausahaan yang optimal untuk menghasilkan cabai dan beragam produk pangan lainnya.

FAO dan Pemerintah juga mendukung petani pisang mas kirana di Lumajang, Jawa Timur melalui inisiatif One Country One Priority Product (OCOP) dengan memperkenalkan teknologi pertanian presisi dan sistem pemantauan tanah berbasis IoT [internet of things] yang membantu petani meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan melalui rekomendasi pemupukan yang tepat.***(rls/yan)

teks foto: Junimart Girsang, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia membuka pameran kuliner bertajuk: Flavours of the Archipelago: From Smart Farms to Diverse Foods, yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma dan Kantor Perwakilan FAO di Indonesia sebagai bagian dari Konferensi Global FAO tentang Pertanian Cerdas pada Rabu (1/7).(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-IMM-Riau-Datangi-Polda--Desak-Pengusutan-Tuntas-Dugaan-Penganiayaan-Aktivis-Mahasiswa

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, Jumat (3/7/2026). Mereka mendesak aparat kepolisian segera mengusut tuntas dugaan penganiayaan terhadap aktivis mahasiswa, Muhammad Luthfi Suhaz, yang terjadi saat aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Riau pada 22 Juni 2026.

Sekitar 100 peserta aksi mulai berkumpul sejak pukul 14.30 WIB. Di bawah komando koordinator lapangan Iyowan May Ozifa dan Dheo, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi, membawa mobil komando, pengeras suara, serta membentangkan spanduk yang berisi tuntutan penegakan hukum.

Dalam orasinya, Iyowan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar proses hukum terhadap kasus yang menimpa rekannya segera menemui titik terang.

"Kami hadir bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk meminta keadilan. Kami ingin mengetahui siapa pelaku yang bertanggung jawab atas dugaan pemukulan terhadap saudara kami dan memastikan proses hukumnya berjalan secara terbuka," tegas Iyowan.

Menurut massa, hingga kini penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Luthfi Suhaz dinilai belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Akibat insiden tersebut, korban dilaporkan mengalami luka serius dan sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Dalam aksi itu, DPD IMM Riau menyampaikan empat tuntutan kepada Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Mereka meminta aparat segera mengungkap dan menangkap pelaku pemukulan terhadap Muhammad Luthfi Suhaz, mendesak pencopotan Kapolresta Pekanbaru sebagai bentuk evaluasi atas pengamanan aksi pada 22 Juni 2026, meminta Kapolda Riau menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, serta mendesak evaluasi terhadap Kepala Bidang Humas Polda Riau.

Selain menyampaikan tuntutan, DPD IMM Riau juga menyerahkan pernyataan sikap yang mendorong keterlibatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mengawal proses penanganan perkara tersebut.

Mahasiswa juga memberikan batas waktu 2x24 jam kepada Polda Riau untuk menunjukkan perkembangan penanganan kasus. Mereka menyatakan akan menggelar konsolidasi yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Menjelang pukul 17.00 WIB, Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Riau, Kombes Pol Wimboko, menemui perwakilan massa. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima dokumen tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan menandatangani berkas sebagai tanda penerimaan aspirasi.

Setelah proses penyampaian tuntutan selesai, massa membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 17.55 WIB. Seluruh rangkaian aksi berlangsung aman dan kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian tanpa adanya bentrokan fisik.(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:26:00 +0700