https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 13 Jul 2026 12:31:37 +0700 Mon, 13 Jul 2026 12:31:37 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Hukrim/LHI-Riau-Laporkan-Dugaan-Korupsi-Pengadaan-UIN-Suska-Rp2-3-Miliar-ke-Polda-Riau

PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah Laskar Hukum Indonesia Provinsi Riau resmi melayangkan pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Senin (13/7/2026). Pengaduan ini menyoroti dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa sewa Access Point di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2024â€"2025 dengan nilai kontrak Rp2.303.700.000.

Plt Ketua DPD LHI Riau, Muhajirin Siringo Ringo memimpin langsung penyerahan laporan tersebut. Berkas aduan turut dilengkapi dengan dokumen investigasi setebal 21 halaman yang membedah sejumlah indikasi penyimpangan selama proses pengadaan berjalan.

Dokumen investigasi merinci berbagai temuan krusial, mulai dari indikasi penggelembungan harga, pemecahan paket pekerjaan, hingga masa sewa yang tumpang tindih. Dugaan proyek fiktif turut dilaporkan dengan taksiran kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.

Proyek pengadaan ini diketahui digarap oleh CV Anugrah Pratama untuk penyediaan 250 unit Access Point. DPD LHI Riau menilai anggaran sewa tersebut terlampau mahal dan berpotensi memboroskan anggaran dibandingkan skema pembelian langsung yang bisa menjadi aset tetap negara.

"Kami menyerahkan seluruh dokumen beserta analisis yang kami miliki kepada Ditreskrimsus Polda Riau, selanjutnya kami berharap proses penegakan hukum berjalan secara profesional tanpa pandang bulu," tegas Muhajirin.

Laporan ini juga diwarnai upaya dugaan intervensi sebelum berkas diserahkan ke pihak berwajib. Muhajirin mengaku sempat mendapat telepon dari Ketua Umum LSM Amatir, Nardo Pasaribu yang mengklaim diri sebagai pimpinan CV Anugrah Pratama dan meminta proyeknya tidak diusik.

"Belum lama ini saya dihubungi Nardo Pasaribu yang mengaku pimpinan CV Anugrah Pratama dan meminta saya agar tidak mengganggu pekerjaannya di UIN Suska Riau, namun saya tegaskan sebagai aktivis antikorupsi saya hanya menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan data," urainya.

Informasi terkait komunikasi tersebut telah dilampirkan sebagai bagian dari kronologi laporan resmi ke kepolisian. DPD LHI Riau mendesak aparat segera memanggil seluruh pihak terkait, memeriksa dokumen pengadaan, dan mengaudit keseluruhan proses proyek demi memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan uang negara.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kemenhan-Kumpulkan-Panglima-TNI-dan-Jaksa-Agung--Posisi-Febrie-Adriansyah-Jadi-Sorotan-2

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengumpulkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam rapat tertutup yang digelar di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Pertemuan ini memantik spekulasi soal nasib eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Sejumlah pejabat tinggi lintas lembaga terlihat hadir dalam rapat tersebut. Beberapa di antaranya yakni Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, serta beberapa petinggi lembaga lainnya.

Belum ada keterangan resmi mengenai materi yang dibahas. Namun, kuat dugaan forum tersebut turut menyinggung posisi Febrie Adriansyah di dalam struktur Satgas PKH, mengingat yang bersangkutan selama ini menjabat sebagai Ketua Pelaksana.

Evaluasi Peran Sentral Ketua Pelaksana

Febrie memegang peran sentral sejak Satgas PKH dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Selama hampir 1,5 tahun, ia memimpin operasi penertiban kawasan hutan dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Satgas PKH sendiri beranggotakan Kejaksaan Agung, Polri, TNI, serta kementerian teknis seperti Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Keuangan, hingga BPKP.

Sejak beroperasi pada Februari 2025, Satgas PKH telah memanggil ratusan perusahaan sawit dan pertambangan yang diduga melanggar aturan di kawasan hutan. Puluhan perusahaan di antaranya telah dikenai sanksi, mulai dari kewajiban pembayaran denda dan pajak, pencabutan izin, hingga pengambilalihan kembali kawasan oleh negara.

Capaian Jutaan Hektare Lahan Negara

Dengan capaian operasional yang masif, keberlanjutan kepemimpinan Satgas PKH menjadi sangat krusial. Rapat tertutup yang digelar Kemenhan ini dinilai menjadi momen penting untuk menentukan arah satgas ke depan, termasuk kemungkinan evaluasi posisi Ketua Pelaksana.

Berikut data pemulihan aset lingkungan yang berhasil dihimpun hingga pertengahan tahun ini:

* Sektor Perkebunan: Menguasai kembali sekitar 5,9 juta hektare kawasan hutan dari aktivitas perkebunan sawit ilegal hingga Mei 2026.

* Sektor Pertambangan: Mengambil alih kembali 12,4 ribu hektare lahan dari aktivitas pertambangan ilegal.

* Penegakan Hukum: Penjatuhan sanksi administratif, pencabutan izin usaha, hingga kewajiban pemenuhan denda serta pajak bagi puluhan korporasi pelanggar aturan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenhan maupun anggota Satgas PKH terkait hasil rapat tersebut(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Touring-Bareng-UAS-dan-Kapolda-Riau--Bupati-Siak-Afni-Zulkifli-Bedah-Strategi-Perang-Sultan

SIAK - Kawasan bersejarah Kota Siak Sri Indrapura kedatangan rombongan tamu istimewa. Bupati Siak, Afni Zulkifli memimpin langsung kegiatan touring sepeda motor bersama ulama kondang Ustadz Abdul Somad, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo untuk menjelajahi warisan budaya Kesultanan Siak, Senin (13/7/2026).

Perjalanan menyusuri sudut-sudut kota ini dirancang untuk memadukan silaturahmi dengan promosi wisata sejarah. Rombongan bergerak melintasi beberapa ikon penting daerah, mulai dari Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, Istana Asserayah Hasyimiyah, tepian Sungai Siak, Masjid Syahabuddin, hingga kompleks makam pahlawan nasional.

Saat berada di puncak Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah menggunakan fasilitas lift, rombongan disuguhi panorama alam yang memukau. Dari ketinggian tersebut, Afni secara detail mengupas tuntas nilai strategis Sungai Siak yang dahulu berfungsi ganda sebagai urat nadi perdagangan sekaligus benteng pertahanan alami kerajaan.

Kondisi geografis sungai yang berkelok-kelok ternyata menyimpan keuntungan militer yang luar biasa pada masa lampau. Setiap kelokan dimanfaatkan oleh pasukan kerajaan sebagai pos intai maupun titik penyergapan taktis untuk menghalau pergerakan musuh yang mencoba merangsek masuk.

"Hanya kawasan Sungai Apit yang tercatat pernah mengalami peperangan karena letaknya yang berhadapan langsung dengan laut. Selebihnya, posisi pusat pemerintahan Kesultanan Siak terlindungi oleh bentang alam sungai yang sangat strategis," urai Afni.

Langkah para pendahulu dalam menentukan lokasi ibu kota dianggap sebagai bukti kecerdasan tata ruang dan strategi pertahanan tingkat tinggi. Keunikan lanskap Riau ini pun mendapat apresiasi dari para petinggi TNI dan Polri yang ikut serta dalam rombongan.

Ziarah dan Doa Bersama untuk Pahlawan Nasional

Setelah puas membedah sejarah dari ketinggian, rombongan bergerak menuju Masjid Syahabuddin untuk menunaikan ibadah salat. Kegiatan kemudian berlanjut dengan agenda ziarah ke makam Sultan Syarif Kasim II, pemimpin terakhir Kesultanan Siak yang menyerahkan kedaulatan dan kekayaannya demi mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.

Perjalanan ini memberikan kesan mendalam bagi para peserta. Pemanfaatan sepeda motor dinilai membuat suasana terasa lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mempermudah akses ke titik-titik cagar budaya.

"Alhamdulillah, selain bersilaturahmi, kami juga dapat melihat langsung jejak sejarah Kesultanan Siak. Semoga warisan sejarah ini terus dijaga dan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang," ungkap Ustaz Abdul Somad.

Momen khusyuk tercipta saat seluruh peserta touring memanjatkan doa bersama di depan pusara sang sultan. Kegiatan edukasi budaya yang dikemas santai ini akhirnya ditutup dengan agenda ramah tamah berupa makan siang bersama sambil menikmati buah durian di sepanjang tepian Sungai Siak. (goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Sukses-Jangkau-Anak-Belum-Imunisasi--Kabupaten-Siak-Raih-Penghargaan-Nasional-di-Makassar

MAKASSAR â€" Upaya keras untuk melindungi kesehatan generasi muda di wilayah perdesaan membuahkan hasil manis. Kabupaten Siak menjadi salah satu dari tiga daerah di Provinsi Riau yang sukses membawa pulang penghargaan nasional atas komitmen tinggi dan peran aktif dalam menyukseskan program Intervensi Imunisasi Anak Zero Dose (IZD).

Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung dalam momentum peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang berlangsung meriah di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7).

Penghargaan tingkat nasional ini diterima oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Siak, Siti Sarifah Syamsurizal, yang diserahkan oleh Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian. Selain Siak, apresiasi serupa juga berhasil diraih oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir. Ketiga wilayah ini dinilai paling konsisten dalam melacak dan menjangkau anak-anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali.

Ketua TP PKK Kabupaten Siak, Siti Sarifah mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras kolektif di lapangan. Mulai dari tenaga medis, jajaran pemerintah daerah, pemerintah kampung, hingga ujung tombak di masyarakat yaitu para kader PKK dan Posyandu yang tanpa lelah memberikan pemahaman dan mendatangi langsung rumah-rumah warga.

"Penghargaan ini adalah bentuk komitmen nyata dan kerja sama yang saling menyatu oleh semua pihak atas kepedulian bersama mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045," ujar Siti Sarifah, Senin (13/7/2026).

Sinergi Lintas Sektor Tekan Risiko Penyakit Menular

Keberhasilan program di lapangan tidak lepas dari manajemen sinergi yang tertata rapi. Jajaran tenaga kesehatan fokus menjamin pasokan vaksin dan kesiapan tindakan medis, sementara aparatur di tingkat kecamatan hingga kampung memberikan dukungan penuh pada mobilisasi warga. Di garis depan, para kader Posyandu aktif bergerak menyisir pemukiman agar tidak ada anak yang terlewat.

Langkah taktis ini menjadi bagian strategis dari agenda Kementerian Kesehatan untuk menyisir anak-anak dalam kelompok rentan. Tanpa proteksi imunisasi dasar, kelompok ini sangat rawan terserang berbagai penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dicegah, seperti difteri, campak, dan polio.

"Penghargaan yang diterima hari ini adalah awal dari kerja nyata, kerja keras, dan kerja cerdas. Ke depan, tantangannya justru akan semakin kuat. Jangan sampai penghargaan ini membuat kita lengah, sehingga angka zero dose yang sudah kita tekan dengan susah payah justru kembali muncul dan membuat kita harus merangkak lagi dari awal," jelasnya.

Ikatan kolaborasi antara pemangku kebijakan, petugas medis, dan elemen masyarakat harus terus diperkuat secara berkala. Memastikan hak kesehatan anak-anak terpenuhi sejak dini merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk membangun masa depan bangsa yang tangguh dan sehat.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Bupati-Asmar-Lepas-450-Mahasiswa-KKN-IAIN-Datuk-Laksamana-Bengkalis-ke-Pelosok-Meranti

SELATPANJANG - Pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi besar untuk mempercepat pembangunan desa. Bupati Kepulauan Meranti, Asmar melepas secara resmi 450 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis Tahun 2026 untuk mengabdi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti selama 40 hari.

Prosesi pelepasan yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (13/7/2026), dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM MM, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dosen pembimbing lapangan, serta seluruh mahasiswa peserta KKN.

Ratusan mahasiswa tersebut menyebar ke lima wilayah, yakni Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Merbau, dan Pulau Merbau. Selama masa pengabdian, seluruh peserta diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan desa melalui program pemberdayaan masyarakat.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Wira Sugiarto, SIP MPdI menjelaskan bahwa program KKN Bina Desa Berkelanjutan sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Agenda ini menjadi bagian penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian masyarakat.

"Melalui KKN ini, kami memohon izin untuk mengabdi dan belajar di tengah masyarakat selama 40 hari. Kami berharap seluruh mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga sikap, serta menjadi teladan di tengah masyarakat desa," jelas Wira.

Fokus pada Manfaat Nyata dan Ekonomi Desa

Pemerintah daerah memberikan apresiasi tinggi atas komitmen perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah nyata ini dinilai strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa.

Bupati Kepulauan Meranti menilai KKN bukan sekadar sarana menerapkan ilmu dari bangku kuliah. Momen ini menjadi ruang pembelajaran penting untuk membangun kepedulian sosial sekaligus menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi warga desa.

"Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat harus mampu memberikan manfaat nyata. Bangun komunikasi yang baik, bersikap santun, mampu beradaptasi, dan hormati budaya lokal yang ada di Kepulauan Meranti," tegas Asmar.

Para mahasiswa didorong untuk menggerakkan program-program yang memberikan dampak positif jangka panjang. Beberapa sektor utama yang menjadi sasaran meliputi bidang keagamaan, literasi digital, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan ekonomi kreatif di desa.

Faktor keselamatan, etika, dan disiplin selama berada di lokasi pengabdian juga menjadi catatan penting demi menjaga nama baik almamater. Para camat, kepala desa, beserta dosen pembimbing lapangan diminta memberikan pendampingan optimal agar seluruh kebutuhan logistik dan program kerja mahasiswa terpenuhi dengan baik.

Sinergi multisektor antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dipastikan akan terus berjalan demi mencetak generasi muda yang unggul.

"Semoga kegiatan ini dapat membentuk mahasiswa yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tambahnya.

Acara pelepasan ditandai dengan prosesi penyematan atribut secara simbolis, bersalaman bersama jajaran pemerintah daerah, serta ditutup dengan sesi foto bersama sebagai tanda dimulainya masa pengabdian di pelosok wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Jangan-Biarkan-Meranti-Tenggelam-dalam-Kebutaan-Paradigma-RUU-Daerah-Kepulauan

Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, ingatan kolektif tahun 2009 bukanlah tentang euforia politik otonomi daerah, melainkan tentang angka kemiskinan yang mencapai 43 persen. Saat resmi mekar dari Kabupaten Bengkalis, wilayah pesisir di bibir Selat Malaka ini dipaksa memulai langkahnya dari titik minus: memikul angka kemiskinan makro yang luar biasa ekstrem. Secara global pada tahun itu, kedalaman kemiskinan Meranti sejajar dengan Sudan Selatan yang baru didera krisis multidimensi. Ironisnya, di saat yang sama, kabupaten induknya justru menikmati kenyamanan fiskal dengan tingkat kemiskinan hanya 7,91 persen. Pemekaran kala itu seolah menjadi ajang segregasi sosial: Bengkalis melangkah maju dengan kemapanan daratannya, sementara Meranti dilepas ke laut lepas membawa beban kemiskinan enam kali lipat lebih tinggi.

Setelah 16 tahun berdarah-darah menembus isolasi geografis, membangun infrastruktur pelabuhan penyeberangan (roll-on/roll-off), dan menaikkan nilai tawar komoditas melalui hilirisasi sagu rakyat, Meranti berhasil mencatatkan rekor monumental. Pada tahun 2025, angka kemiskinan Meranti berhasil dipotong lebih dari setengahnya hingga menyentuh 20,51 persenâ€"rekor terendah sepanjang sejarah daerah ini.

Namun, asa untuk menekan sisa hardcore poverty (kemiskinan struktural terdalam) tersebut kini membentur tembok tebal regulasi nasional di Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah intensif menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Sebuah regulasi afirmatif (affirmative spending) yang sejatinya membawa angin segar bagi percepatan pembangunan wilayah pesisir. Namun, bagi Meranti, draf akademik RUU tersebut justru menjadi lonceng kematian struktural baru.

Blunder Paradigma Land-Based di Senayan

Akar masalah dari RUU ini terletak pada kebutaan paradigma berpikir pembentuk undang-undang di Jakarta yang terjebak pada pendekatan wilayah berbasis daratan (land-based). Berdasarkan dokumen draf akademik yang dapat diakses publik, kriteria utama status "Daerah Kepulauan" hanya dikunci untuk level provinsi. Atas dasar kesepakatan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, regulasi ini dirancang eksklusif hanya untuk 8 provinsi di Indonesia (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara).

Provinsi Riau, karena secara agregat makro memiliki daratan yang luas dan didominasi oleh hamparan perkebunan kelapa sawit di wilayah hulu, otomatis dicoret dari daftar. Dampaknya sangat fatal bagi Kepulauan Meranti: sebagai unit administratif kabupaten, Meranti tereliminasi secara sistemik dari skema payung hukum perlindungan pesisir ini. Jakarta seolah menutup mata bahwa di pesisir Riau, terdapat sebuah kabupaten yang 99 persen lanskap geografisnya adalah perairan dan gugusan pulau kecil terluar (Pulau Tebing Tinggi, Padang, Merbau, Rangsang, dan Topang). Menilai Meranti sebagai daerah daratan hanya karena ia berada di bawah payung administratif Provinsi Riau adalah sebuah kebebalan geopolitik.

Krisis Ekologis Selat Malaka: Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara

Dampak dari pengabaian regulasi ini bukan sekadar urusan hilangnya potensi anggaran daerah, melainkan ancaman nyata terhadap eksistensi teritorial NKRI. Berada langsung di bibir Selat Malakaâ€"salah satu jalur pelayaran terpadat di duniaâ€"Kepulauan Meranti hari ini tengah dikepung oleh bencana ekologis berupa abrasi pantai yang sangat dahsyat, terutama di Pulau Rangsang dan Pulau Merbau.

Every year, hantaman gelombang besar dari Selat Malaka mengikis daratan kedua pulau tersebut hingga puluhan meter. Ribuan hektare kebun sagu dan karet milik kelompok masyarakat adat ambruk dan tenggelam ke laut. Garis pantai terus mundur, merusak ekosistem mangrove, dan melumpuhkan ruang hidup nelayan tradisional lokal.

Ini bukan lagi sekadar isu lingkungan lokal, melainkan ancaman terhadap kedaulatan dan perbatasan negara. Pulau Rangsang adalah salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang menjadi titik dasar penarikan garis batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia. Ketika daratan Pulau Rangsang dan Merbau terus tergerus dan menyusut akibat abrasi yang tidak tertangani, maka secara hukum internasional, Indonesia secara perlahan sedang "kehilangan" wilayah daratannya di beranda depan nusantara. Bagaimana mungkin sebuah kabupaten yang memikul beban menjaga kedaulatan batas negara dari abrasi dahsyat disamakan formula anggarannya dengan daerah daratan di pedalaman Sumatra? Ini adalah ketidakadilan ruang yang nyata.

Kerugian Multidimensi: Apa yang Hilang dari Meranti?

Jika RUU Daerah Kepulauan disahkan dalam drafnya yang eksklusif saat ini, Kepulauan Meranti akan mengalami kerugian multidimensi dan kehilangan hak atas keadilan anggaran. Pertama, Meranti akan kehilangan hak atas Dana Khusus Kepulauan (DKK). Tanpa dana khusus ini, APBD Meranti yang sangat terbatas tidak akan pernah mampu membiayai pembangunan infrastruktur pengaman pantai (breakwater atau turap) penahan abrasi yang bernilai ratusan miliar rupiah di Pulau Rangsang dan Merbau. Sektor DAU konvensional dari pusat tidak pernah menghitung bahwa ongkos semen, batu, dan logistik konstruksi di Meranti berkali-kali lipat lebih mahal karena harus menyeberangi lautan.

Kedua, terhambatnya Perluasan Kewenangan Ruang Laut. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, wewenang kelola laut kabupaten ditarik penuh ke tingkat provinsi. Akibatnya, Meranti kehilangan taring untuk melakukan zonasi perlindungan pantai, mengelola potensi ekonomi Selat Malaka, serta menindak aktivitas destruktif di perairan pulau terluar mereka. RUU Kepulauan sejatinya mengembalikan hak kelola laut tersebut, namun Meranti dipastikan gigit jari jika RUU ini lolos tanpa akomodasi lokal.

Titipan Mandat untuk Wakil Rakyat Dapil Riau

Menghadapi situasi genting ini, kita tidak boleh tinggal diam dan pasrah menerima sisa-sisa kebijakan pusat. Wakil rakyat dari Riau yang duduk di Senayanâ€"baik di Komisi II maupun Badan Legislasiâ€"harus disadarkan bahwa ada hak konstitusional warga Riau Pesisir dan kedaulatan batas negara yang sedang dipertaruhkan.

Ada dua tuntutan konkret dan non-negosiasi yang harus diperjuangkan oleh para legislator Dapil Riau di Pansus RUU Daerah Kepulauan:

   1. Dekonsentrasi Nomenklatur (Perluasan Definisi): Mendesak perubahan klausul dalam RUU agar subjek hukum tidak terbatas pada "Provinsi Berciri Kepulauan", melainkan diperluas secara eksplisit mencakup "Kabupaten/Kota Berciri Kepulauan yang Berada di Provinsi Daratan". Kriteria kepulauan harus diturunkan secara mikro pada karakteristik objektif geografis kabupaten bersangkutan (seperti status pulau terluar berbatasan internasional), bukan dipukul rata pada level provinsi.

   2. Formula Affirmative Spending Berbasis Ketahanan Ekologis Pesisir: Menuntut agar instrumen Dana Khusus Kepulauan (DKK) dialokasikan secara afirmatif untuk mendanai pemulihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur sabuk hijau penahan abrasi di pulau terluar demi menyelamatkan batas kedaulatan NKRI, di luar program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan data digital daerah yang kini sedang dipacu pemda.

Kita telah membuktikan bahwa keterpencilan geografi bisa dilawan dengan inovasi lokal dan hilirisasi sagu. Namun, ketidakadilan regulasi yang diproduksi di Jakarta serta abrasi yang mengikis daratan hanya bisa dilawan dengan keberanian politik wakil rakyat kita di Senayan.

Jangan biarkan Kepulauan Meranti tenggelamâ€"baik secara ekonomi akibat kemiskinan struktural, maupun secara fisik akibat abrasi di Selat Malakaâ€"hanya karena kebutaan paradigma hukum pidato-pidato nasional. Kita menunggu: apakah anggota DPR RI Dapil Riau datang ke Senayan untuk menjaga kedaulatan tanah air dan nasib rakyatnya, atau sekadar menjadi penonton saat daratan Meranti perlahan hilang ditelan ombak di depan mata. 

]]> Mon, 13 Jul 2026 11:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Pilkada-Biaya-Mahal-Jadi-Pemicu--Mendagri-Ungkap-Dua-Faktor-Utama-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi-2

JAKARTA - Sebanyak sepuluh kepala daerah tercatat terjerat kasus korupsi sepanjang tahun ini. Fenomena ini menjadi sorotan tajam mengingat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para pemimpin daerah telah mendapatkan pembekalan khusus melalui kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Kementerian Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah menjadi pelaksana agenda tersebut. Salah satu materi utama yang diberikan dalam pembekalan di Akmil adalah mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa retret tersebut dirancang sebagai pembekalan awal. Tujuannya agar para pemimpin daerah dapat menjalankan tugas dengan baik, berintegritas, disiplin, mengabdi kepada rakyat, serta mengembangkan rasa nasionalisme.

"Tapi setelah retret kembali kepada masing-masing individu," ujar Tito Karnavian saat dihubungi Minggu (12/7/2026).

Keterbatasan Pengawasan Pusat

Mantan Kapolri ini menekankan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk memantau kinerja para kepala daerah selama 24 jam penuh. Menurutnya, mereka yang terpilih merupakan pilihan langsung dari rakyat melalui mekanisme pemilihan kepala daerah.

"Mereka orang-orang yang dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Tidak mungkin diawasi 24 jam 7 hari seminggu," katanya.

Sistem Pilkada Mahal dan Keserakahan Individu

Dalam analisisnya, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pejabat daerah tergiur melakukan tindak pidana rasuah. Faktor tersebut meliputi:

* Biaya Politik Tinggi: Sistem rekrutmen dan pilkada dengan biaya mahal memicu keinginan kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.

* Ketimpangan Pendapatan: Gaji serta pendapatan resmi yang diterima dinilai relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan riil sebagai pejabat negara, sehingga memicu pencarian penghasilan tambahan lewat jalur ilegal.

* Faktor Keserakahan: Adanya sifat serakah yang merusak integritas, membuat oknum pejabat terus berusaha menambah pundi-pundi kekayaan melalui jalan penyelewengan.

"Sehingga mereka mencari tambahan dengan korupsi," jelasnya terkait dampak minimnya pendapatan resmi pejabat daerah.

Langkah Mitigasi dan Batasan Kewenangan

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah lembaga terkait. Upaya mitigasi ini diperkuat dengan penerapan sistem digitalisasi program keuangan pemerintahan daerah agar pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan.

Meskipun memiliki peran sebagai pembina berdasarkan aturan yang berlaku, kementerian ini menegaskan batasan struktural yang mereka miliki dalam mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat daerah.

"Namun kami bukan atasan yang punya kewenangan komando seperti pada organisasi TNI dan Polri," ungkap Tito Karnavian.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kemenhan-Kumpulkan-Panglima-TNI-dan-Jaksa-Agung--Posisi-Febrie-Adriansyah-Jadi-Sorotan

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengumpulkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam rapat tertutup yang digelar di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Pertemuan ini memantik spekulasi soal nasib eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Sejumlah pejabat tinggi lintas lembaga terlihat hadir dalam rapat tersebut. Beberapa di antaranya yakni Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, serta beberapa petinggi lembaga lainnya.

Belum ada keterangan resmi mengenai materi yang dibahas. Namun, kuat dugaan forum tersebut turut menyinggung posisi Febrie Adriansyah di dalam struktur Satgas PKH, mengingat yang bersangkutan selama ini menjabat sebagai Ketua Pelaksana.

Evaluasi Peran Sentral Ketua Pelaksana

Febrie memegang peran sentral sejak Satgas PKH dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Selama hampir 1,5 tahun, ia memimpin operasi penertiban kawasan hutan dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Satgas PKH sendiri beranggotakan Kejaksaan Agung, Polri, TNI, serta kementerian teknis seperti Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Keuangan, hingga BPKP.

Sejak beroperasi pada Februari 2025, Satgas PKH telah memanggil ratusan perusahaan sawit dan pertambangan yang diduga melanggar aturan di kawasan hutan. Puluhan perusahaan di antaranya telah dikenai sanksi, mulai dari kewajiban pembayaran denda dan pajak, pencabutan izin, hingga pengambilalihan kembali kawasan oleh negara.

Capaian Jutaan Hektare Lahan Negara

Dengan capaian operasional yang masif, keberlanjutan kepemimpinan Satgas PKH menjadi sangat krusial. Rapat tertutup yang digelar Kemenhan ini dinilai menjadi momen penting untuk menentukan arah satgas ke depan, termasuk kemungkinan evaluasi posisi Ketua Pelaksana.

Berikut data pemulihan aset lingkungan yang berhasil dihimpun hingga pertengahan tahun ini:

* Sektor Perkebunan: Menguasai kembali sekitar 5,9 juta hektare kawasan hutan dari aktivitas perkebunan sawit ilegal hingga Mei 2026.

* Sektor Pertambangan: Mengambil alih kembali 12,4 ribu hektare lahan dari aktivitas pertambangan ilegal.

* Penegakan Hukum: Penjatuhan sanksi administratif, pencabutan izin usaha, hingga kewajiban pemenuhan denda serta pajak bagi puluhan korporasi pelanggar aturan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenhan maupun anggota Satgas PKH terkait hasil rapat tersebut.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Hari-Pertama-Sekolah-Mencekam--Tim-Gegana-Sisir-SDN-Srengseng-Sawah-15-Pagi-Pasca-Ancaman-Bom

JAKARTA - Hari pertama masuk sekolah di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan mendadak geger. Lembaga pendidikan dasar ini mendapatkan ancaman bom dari orang tidak dikenal melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.

Pihak kepolisian langsung bergerak cepat dengan menurunkan unit khusus ke lokasi kejadian demi mengamankan seluruh area dan memastikan keselamatan warga sekolah.

"Ini sudah dicek Gegana dan Densus 88," kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi saat dihubungi, Senin (13/7/2026).

Teror Masuk Lewat Jalur Pribadi

Pesan teror tersebut dikirimkan secara langsung ke ponsel pengajar dan staf sekolah saat aktivitas baru saja dimulai di pagi hari. Penerima pesan menyadari adanya ancaman setelah agenda pembukaan tahun ajaran baru selesai dilaksanakan.

"Laporannya 07.30 tapi memang di WA itu orang lagi pada upacara. Sudah upacara baru liat WA-nya kita langsung datang semuanya camat lurah. Itu di-WA dijapri guru kelas satu sama TU," jelasnya.

Penyisiran Intensif dan Evakuasi

Langkah penyelamatan segera diambil oleh pihak otoritas wilayah begitu menerima laporan darurat tersebut. Petugas gabungan langsung mengosongkan bangunan sekolah guna menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Beberapa tindakan penanganan di lokasi meliputi:

* Sterilisasi Area: Tim Gegana dan Densus 88 Antiteror dikerahkan penuh untuk menelusuri setiap sudut ruangan kelas dan halaman.

* Penyelamatan Siswa: Seluruh murid diarahkan untuk segera meninggalkan ruang kelas menuju titik aman di luar lingkungan sekolah.

* Koordinasi Otoritas: Pihak kecamatan dan kelurahan setempat turun langsung memantau proses pengamanan di lapangan.

Meskipun hasil pemeriksaan awal dari tim penjinak bom tidak menemukan benda mencurigakan, aparat keamanan tetap waspada dan enggan kecolongan.

"Nihil tapi masih disisir, lagi disisir. Anak-anak sudah dievakuasi, kita arahkan keluar sekolah dulu,"(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Pilkada-Biaya-Mahal-Jadi-Pemicu--Mendagri-Ungkap-Dua-Faktor-Utama-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi

JAKARTA - Sebanyak sepuluh kepala daerah tercatat terjerat kasus korupsi sepanjang tahun ini. Fenomena ini menjadi sorotan tajam mengingat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para pemimpin daerah telah mendapatkan pembekalan khusus melalui kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Kementerian Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah menjadi pelaksana agenda tersebut. Salah satu materi utama yang diberikan dalam pembekalan di Akmil adalah mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa retret tersebut dirancang sebagai pembekalan awal. Tujuannya agar para pemimpin daerah dapat menjalankan tugas dengan baik, berintegritas, disiplin, mengabdi kepada rakyat, serta mengembangkan rasa nasionalisme.

"Tapi setelah retret kembali kepada masing-masing individu," ujar Tito Karnavian saat dihubungi Minggu (12/7/2026).

Keterbatasan Pengawasan Pusat

Mantan Kapolri ini menekankan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk memantau kinerja para kepala daerah selama 24 jam penuh. Menurutnya, mereka yang terpilih merupakan pilihan langsung dari rakyat melalui mekanisme pemilihan kepala daerah.

"Mereka orang-orang yang dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Tidak mungkin diawasi 24 jam 7 hari seminggu," katanya.

Sistem Pilkada Mahal dan Keserakahan Individu

Dalam analisisnya, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pejabat daerah tergiur melakukan tindak pidana rasuah. Faktor tersebut meliputi:

* Biaya Politik Tinggi: Sistem rekrutmen dan pilkada dengan biaya mahal memicu keinginan kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.

* Ketimpangan Pendapatan: Gaji serta pendapatan resmi yang diterima dinilai relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan riil sebagai pejabat negara, sehingga memicu pencarian penghasilan tambahan lewat jalur ilegal.

* Faktor Keserakahan: Adanya sifat serakah yang merusak integritas, membuat oknum pejabat terus berusaha menambah pundi-pundi kekayaan melalui jalan penyelewengan.

"Sehingga mereka mencari tambahan dengan korupsi," jelasnya terkait dampak minimnya pendapatan resmi pejabat daerah.

Langkah Mitigasi dan Batasan Kewenangan

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah lembaga terkait. Upaya mitigasi ini diperkuat dengan penerapan sistem digitalisasi program keuangan pemerintahan daerah agar pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan.

Meskipun memiliki peran sebagai pembina berdasarkan aturan yang berlaku, kementerian ini menegaskan batasan struktural yang mereka miliki dalam mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat daerah.

"Namun kami bukan atasan yang punya kewenangan komando seperti pada organisasi TNI dan Polri," (goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kronologi-Ledakan-di-Tasikmalaya-hingga-Densus-88-Turun-Tangan

Jakarta - Ledakan terjadi di kompleks olahraga Dadaha, Kecamatan Cihedeung, Kota Tasikmalaya, Sabtu (11/7/2026). Peristiwa ini dipicu keributan antar-pedagang di lokasi tersebut.

Peristiwa bermula ketika pedagang berinisial S cekcok dengan pedagang lain berinisial E. Kejadian itu sempat dilerai oleh pedagang lain. Saat itu AAS, saudara dari S yang juga berjualan di lokasi yang sama, datang. Tidak lama terdengar ledakan dan diduga dilakukan AAS."Kami melaksanakan olah TKP bersama dengan teman-teman dari remob, karena terkait dengan adanya ledakan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan-penyelidikan," kata Kapolres Tasikmalaya AKBP Andi. Dikutip dari Liputan6 SCTV, Senin (13/7/2026).

Densus 88 kemudian dikerahkan untuk menggeledah rumah AAS, karena diduga memiliki bahan peledak.

Setelah penggeledahan selama dua jam lebih, Densus 88 anti-teror mengamankan belasan barang yang diduga milik AAS di antaranya ada senapan angin, cairan kimia.

"13 barang buki, diantara kalau kelihatan ada berdiri mimis," ucap ketua RT setempat, Ade Mumu,

Sehari-hari AAS dikenal sebagai pribadi yang tertutup jarang bersosialisasi. "Setiap dia datang ke rumah, dia pergi lagi, seperti itu," terangnya.

Polisi mengamankan tiga orang dalam peristiwa ledakan ini. Mereka adalah AAS, S dan E.(liputan6)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pemerintah-Diminta-Kaji-Ulang-Tambahan-Kuota-Impor-Garam-Industri

Jakarta - Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana tambahan kuota impor garam industri setelah realisasi impor pada Januariâ€"Mei 2026 meningkat 13,1% secara tahunan menjadi sekitar 936 ribu ton. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi menekan serapan garam lokal dan menghambat target swasembada garam pada 2027 apabila tidak didasarkan pada neraca kebutuhan dan produksi yang transparan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai pemerintah perlu membuka neraca kebutuhan dan produksi garam secara berkala agar kebijakan impor dapat dipertanggungjawabkan."Data neraca barang pokok seperti garam tidak diterbitkan secara rutin. Padahal neraca ini penting untuk melihat kebutuhan dan produksi dalam negeri sehingga impor bisa direncanakan dengan baik. Saya rasa ini penting untuk dibuka ke publik,” kata Nailul di Jakarta, dikutip Senin, (13/7/2026).

Dia menuturkan, pemerintah juga perlu mengevaluasi waktu pelaksanaan impor. Lantaran, importir cenderung menambah stok pada awal tahun, sementara produksi garam lokal baru memasuki puncaknya saat musim kemarau.

“Ketika musim panas biasanya produksi akan dimulai, namun sayangnya justru importir menyetok di awal tahun. Ada ketidakpastian kebijakan terkait impor ini yang membuat perusahaan cepat-cepatan untuk stok garam,” ujarnya.

Nailul menambahkan, rendahnya harga jual garam di tingkat petambak turut melemahkan daya saing produksi dalam negeri. Harga yang kerap berada di bawah Rp 1.000 per kilogram, tanpa adanya harga pembelian pemerintah, membuat petambak lebih memilih mempercepat siklus panen daripada meningkatkan kualitas.

“Akibatnya, menjadi disinsentif untuk petambak garam memproduksi garam dengan kualitas terbaik. Mereka akan mementingkan siklus panen ketimbang kualitas,” katanya.

 

Impor Garam Sebaiknya Pertimbangkan Hal Ini

Ia menilai, tambahan impor seharusnya diputuskan berdasarkan data stok, kebutuhan riil setiap sektor industri, kapasitas produksi domestik, spesifikasi teknis garam, serta waktu masuk impor. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan impor tidak mengurangi penyerapan garam lokal, terutama saat pemerintah menargetkan swasembada garam pada 2027.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor garam industri berkode HS 25010093 kembali meningkat setelah sempat melandai pada 2025. Pada tahun lalu, impor tercatat sekitar 2,66 juta ton, turun dari 2,74 juta ton pada 2024.

Bidik Swasembada Garam 2027, Strategi Ini jadi Andalan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan), Zulkifli Hasan mengungkap, target swasembada garam dicapai pada akhir 2027. Berbagai sektor penghasil garam dilibatkan untuk mencapai target tersebut.

Zulkifli mengatakan, koordinasi swasembada garam kini terpusat di Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Sakti Wahyu Trenggono. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. 

"Kita ingin targetnya Menteri Kelautan swasembada garam kapan Pak? 2027 akhir, kita masih impor agak besar," ujar Zulkifli usai Rapat Koordinasi Nasional Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dia menjelaskan, cara tersebut diharapkan mampu memperkuat fokus pemerintah mengejar target swasembada garam nasional. "Jadi semua dikendalikan agar satu komando, tadinya di Kementerian Pendustrian sekarang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan," ucapnya.

Senada, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, Perpres 17/2025 memandatkan penghentian impor garam pada akhir 2027. Masyarakat juga dilibatkan dalam mengejar target tersebut.

"Jadi sekarang kita revitalisasi seluruh tambak masyarakat dan kita sudah hitung, lalu kemudian kita buat modelling di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Rote," kata Trenggono.

 Manfaatkan Limbah PLTUSelain melibatkan masyarakat, Trenggono turut melirik limbah air dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Limbah air yang disebut brine ini kerap memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Trenggono mengamini limbah air laut dari proses PLTU ini bisa menghasilkan garam dengan kualitas yang baik.

"Kemudian kita manfaatkan PLTU-PLTU, kita tugaskan ke PT Garam untuk kerjasama dengan PLTU, marena disitu waste-nya adalah bisa menghasilkan garam yang cukup baik kualitasnya, kita sudah hitung semua," ungkapnya.

Trenggono menjelaskan, produksi garam masyarakat dengan revitalisasi tambak bisa meningkat. Hitungannya, garam dari tambak masyarakat bisa mencapai 2,5 juta ton.

"Jadi kurang lebih 2,5 juta ton, khususnya untuk garam yang klasifikasinya untuk industri pangan dan kemudian industri CAP (chlor alkali plant)," ujarnya.

"Satu lagi untuk farmasi, yang farmasi kita siapkan yang di Rote itu. Itu akan menghasilkan 550 ribu ton. Dengan demikian tentunya untuk kepentingan farmasi," Trenggono menambahkan.(liputan6)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Prabowo-Redam-Polemik-Korupsi--MAKI-Apresiasi-Langkah-Koordinasi-Penegak-Hukum

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Apresiasi ini diberikan atas langkah cepat Presiden dalam meredam polemik penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo mengambil inisiatif dengan mengoordinasikan pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung.Langkah strategis Presiden Prabowo ini dinilai Boyamin menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengoordinasikan lembaga penegak hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Polemik ini mencuat setelah Kortastipidkor Polri mengumumkan penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang, termasuk yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dengan pelimpahan ini, diharapkan penanganan kasus dapat berlangsung lebih efektif dan fokus pada substansi hukum tanpa adanya kesan persaingan antarlembaga.Kepemimpinan Prabowo dalam Koordinasi Penegakan Hukum

Boyamin Saiman menegaskan bahwa tindakan Presiden Prabowo merupakan langkah elegan untuk menjaga semua lembaga penegak hukum tetap berada di bawah kendalinya. "Tindakan presiden ini menurut saya adalah tindakan elegan menjadikan semua lembaga-lembaga di bawah kendali beliau supaya tidak liar dan sebagainya," kata Boyamin. Ini menunjukkan komitmen Presiden dalam menciptakan sinergi antarlembaga.

Menurut Boyamin, pelimpahan perkara yang melibatkan mantan Jampidsus kepada Kejaksaan Agung akan sangat memudahkan penyidik. Langkah ini memastikan penanganan dugaan keterlibatan oknum kejaksaan dalam perkara tersebut dapat dilakukan secara internal dan lebih terfokus. Kejaksaan Agung memiliki wewenang penuh untuk menindaklanjuti kasus ini.

Selain itu, langkah ini juga dapat meminimalkan kesan persaingan yang tidak produktif antarlembaga penegak hukum. Dengan begitu, proses penyidikan dapat berlangsung lebih efektif dan seluruh pihak dapat lebih fokus pada upaya pemberantasan korupsi. Tujuan utama pemberantasan korupsi akan tercapai tanpa kegaduhan.Kronologi Kasus dan Respon Cepat Pemerintah

Polemik ini bermula pada 6 Juli 2026, ketika Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang. Kasus ini terkait pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap periode 2018â€"2026. Pengumuman ini menjadi awal rangkaian peristiwa yang menarik perhatian publik.

Selanjutnya, pada 8 Juli 2026, Kortastipidkor Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pasokan batu bara, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020â€"2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menggelar konferensi pers pada 10 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa rumah di Sentul yang digeledah Kortastipidkor Polri adalah miliknya. Pada 11 Juli 2026 dini hari, Kejaksaan Agung mengumumkan pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jampidsus, yang telah diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Di hari yang sama, 11 Juli 2026, Kortastipidkor Polri menetapkan dua tersangka dalam penanganan tiga perkara tersebut, salah satunya Febrie Adriansyah. Bersamaan dengan penetapan tersebut, Polri memutuskan untuk melimpahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung. Langkah ini menunjukkan koordinasi yang efektif antarlembaga.(merdeka.com)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Iran-Klaim-Lakukan-Serangan-Balasan-di-Oman--Targetkan-Logistik-Kapal-Induk-AS

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur logistik dan pengisian bahan bakar yang melayani kapal induk Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di Pelabuhan Duqm, Oman, pada hari Minggu, 12 Juli 2026. Tindakan ini merupakan fase ketiga dari serangkaian serangan balasan Iran atas agresi terbaru yang dilakukan oleh Amerika Serikat.Melalui pernyataan yang dirilis di media Sepah News, IRGC menyatakan bahwa Angkatan Udaranya telah melakukan "serangan berat dan mengejutkan". Target serangan tersebut adalah pusat dukungan logistik Angkatan Laut AS dan platform pengisian bahan bakar kapal induk di Duqm. Operasi militer ini secara spesifik disebut sebagai respons terhadap agresi mematikan dari pihak AS.

Agresi AS yang dimaksud termasuk upaya berkelanjutan militer AS di Iran selatan. Hal ini terjadi setelah Angkatan Laut IRGC kembali menutup Selat Hormuz. Iran menegaskan bahwa kebulatan tekad bangsanya tercermin dari prosesi pemakaman pemimpin besar Ali Khamenei.

Eskalasi Balasan Militer Iran

Serangan di Pelabuhan Duqm, Oman, ini bukan satu-satunya respons dari Teheran. IRGC juga mengklaim telah melumpuhkan kapal kedua yang dianggap melanggar peraturan di Selat Hormuz. Operasi militer ini dilakukan sebagai balasan atas serangan AS terhadap markas militer Iran di pesisir pantai.

Sebelumnya, IRGC telah mengklaim fase kedua balasan mereka. Fase ini melibatkan rudal balistik yang menargetkan Pangkalan Udara AS di Al Udeid, Qatar. Rudal-rudal tersebut dilaporkan menghantam markas pusat perbaikan dan perawatan pesawat tempur serta fasilitas kendali di pangkalan tersebut.

Klaim serangan rudal ini menunjukkan kemampuan Iran dalam menargetkan fasilitas militer AS di kawasan. Ini adalah bagian dari strategi Iran untuk menunjukkan kekuatan responsif mereka. Teheran berulang kali menegaskan tidak akan ragu membalas setiap agresi.Peringatan Keras Iran kepada AS dan Israel

Dalam pernyataan resminya, Iran memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Teheran menegaskan bahwa kelanjutan serangan dari kedua negara tersebut akan dibalas dengan respons militer yang jauh lebih kuat. Peringatan ini menggarisbawahi potensi eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Ancaman ini datang di tengah ketegangan yang terus memuncak di wilayah tersebut. Iran secara konsisten menuduh AS dan Israel melakukan tindakan provokatif. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut mengancam stabilitas regional.

Pernyataan IRGC diakhiri dengan mengutip ayat Al-Quran. Ayat tersebut berbunyi, "Kemenangan hanyalah milik Allah semata, yang Maha Esa, dan Maha Bijaksana." Kutipan ini mencerminkan keyakinan spiritual dan moral yang mendasari tindakan militer Iran.(merdeka.com)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Imigrasi-Cekal-Eks-Jampidsus-Febrie-Adriansyah-Pergi-ke-Luar-Negeri

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencegah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Don Ritto bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (Swasta). Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 11 Juli 2026," ungkap Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).Hendarsam juga menambahkan bahwa kedua individu tersebut akan dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Imigrasi berkomitmen untuk mendukung seluruh proses hukum yang sedang berlangsung saat ini.

"Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah resmi melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung. Ketiga perkara tersebut mencakup dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara, serta kasus yang melibatkan PT Asabri dan PT Krakatau Steel.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, menjelaskan bahwa pelimpahan ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara lembaga penegak hukum agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lebih efektif.

"Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung," kata Totok dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026.Periksa 15 Saksi

Menurut Totok, sebelum pelimpahan dilakukan, penyidik telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, serta melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka adalah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA), yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara PT Asabri dan perkara korupsi lainnya.

Sementara tersangka lainnya, Don Ritto (DR) dari pihak swasta, diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.(merdeka.com)

]]> Mon, 13 Jul 2026 10:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Indonesia-Tegaskan-Komitmen-Bantu-Wujudkan-Perdamaian-Myanmar-Melalui-Dialog-Inklusif-ASEAN

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono kembali menegaskan kesiapan Indonesia untuk membantu Myanmar mengakhiri konflik internal yang berkepanjangan. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan informal Menlu se-ASEAN bersama Myanmar di Bangkok, Thailand, pada Minggu (12/7). Komitmen ini sejalan dengan upaya regional untuk mendorong stabilitas di Asia Tenggara.Indonesia berkeyakinan bahwa solusi damai yang berkelanjutan harus bersifat “dimiliki Myanmar dan dipimpin Myanmar” agar dapat diterima oleh seluruh pihak. Menlu Sugiono menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut, memfasilitasi dialog konstruktif antarpihak.

Pertemuan di Bangkok tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai diskusi sebelumnya, termasuk KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, awal Mei 2026, dan pertemuan daring Menlu se-ASEAN pada 21 Mei 2026. Ini juga menyusul kunjungan Menlu RI ke Naypyidaw, Myanmar, pada 8 Juni 2026, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam isu ini.Tantangan Implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN

Meskipun telah ada upaya, implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) ASEAN di Myanmar masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Menlu Sugiono dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengakui adanya hambatan, meskipun pemilihan umum awal tahun ini telah dilaksanakan. Tantangan utama terletak pada mewujudkan dialog inklusif yang krusial bagi rekonsiliasi nasional di tengah perang saudara yang sedang berlangsung.

Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di Myanmar. Poin-poin penting dalam konsensus ini meliputi penghentian kekerasan segera, dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa diskriminasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menlu RI menekankan pentingnya peninjauan objektif dan berimbang terhadap perkembangan implementasi 5PC. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan benar-benar efektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Penguatan mekanisme kolektif ASEAN juga menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan proses perdamaian.Urgensi Dialog Inklusif untuk Rekonsiliasi Nasional

Dialog nasional yang inklusif merupakan kunci utama menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan di Myanmar. Menlu Sugiono menegaskan bahwa semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses ini, tanpa terkecuali. Keterlibatan menyeluruh akan membangun kepercayaan dan legitimasi terhadap setiap kesepakatan yang dicapai.

Indonesia secara aktif mendorong proses perdamaian yang sepenuhnya dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar sendiri. Berbagai inisiatif telah dilakukan Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat Myanmar.

Dalam konteks ini, pembahasan perpanjangan mandat utusan khusus untuk Myanmar menjadi sangat penting. Perpanjangan mandat ini akan memungkinkan utusan khusus untuk melanjutkan perannya dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antarpihak. Keberadaan utusan khusus diharapkan dapat menjaga momentum upaya penyelesaian damai.Peran ASEAN dan Langkah ke Depan

Pertemuan informal Menlu se-ASEAN di Bangkok diinisiasi oleh Filipina, sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah dialog. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan di Myanmar dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret ASEAN ke depan.

Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memastikan implementasi 5PC berjalan efektif dan mencapai tujuannya. ASEAN terus berupaya mencari cara terbaik untuk mendukung Myanmar dalam mengatasi krisis internalnya. Solidaritas dan pendekatan terpadu dari negara-negara anggota ASEAN diharapkan dapat memberikan dampak positif.

Melalui dialog dan diplomasi, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berharap dapat membantu Myanmar menemukan jalan menuju perdamaian yang langgeng. Komitmen untuk mendukung proses yang dimiliki Myanmar sendiri menjadi prinsip utama. Ini adalah bagian dari upaya kolektif ASEAN untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan.(merdeka.com)

]]> Mon, 13 Jul 2026 09:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Presiden-Prabowo-Targetkan-Indonesia-Hasilkan-Bensin-dari-Tanaman-dalam-Empat-Tahun--Perkuat-Kemandirian-Energi-Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapan besar bagi masa depan energi nasional Indonesia. Ia menargetkan produksi bensin berbahan baku tanaman dapat terwujud dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu.Inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di seluruh pelosok negeri. Pengembangan bahan bakar berbasis komoditas pertanian menjadi fokus utama program tersebut.

Para profesor di Indonesia kini sedang aktif mengembangkan berbagai inovasi. Mereka berupaya menciptakan bensin dari kelapa sawit serta etanol dari singkong, jagung, dan sorgum. Upaya ini diharapkan membawa dampak positif signifikan bagi sektor pertanian dan ekonomi nasional.Pengembangan Bahan Bakar Nabati dan Dampaknya pada Petani

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengembangan bahan bakar nabati. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran petani di Indonesia. Khususnya bagi petani singkong, jagung, dan komoditas pertanian lainnya. Mereka akan menjadi pilar utama dalam produksi bahan bakar masa depan.

Pengembangan bensin dari kelapa sawit dan etanol dari singkong, jagung, serta sorgum menjadi prioritas. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan impor. Namun juga memberikan nilai tambah signifikan bagi hasil pertanian lokal. Para petani diharapkan dapat menikmati harga komoditas yang lebih stabil dan menguntungkan.

Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen nyata melalui implementasi biodiesel B50. Campuran 50 persen minyak kelapa sawit ini menjadi bukti keseriusan. Ini adalah langkah awal menuju pemanfaatan sumber daya domestik secara optimal. Program ini diharapkan terus berlanjut dan berkembang.Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional

Implementasi biodiesel B50 merupakan terobosan penting bagi kemandirian energi Indonesia. Dengan campuran 50 persen minyak kelapa sawit, Indonesia kini mampu menghentikan impor solar. Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Juli ini. Ini adalah pencapaian signifikan dalam upaya mengurangi defisit perdagangan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya lebih besar. Tujuannya adalah memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pemerintah bertekad memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri secara maksimal. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar.

Pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar menunjukkan potensi besar Indonesia. Negara ini memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas. Dengan demikian, pasokan bahan baku dapat terjamin. Inisiatif ini juga mendukung keberlanjutan lingkungan.Komitmen Pemerintah dalam Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Rakyat

Selain fokus pada energi, Presiden Prabowo juga menyoroti capaian penting lainnya. Pemerintah berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun pertama masa jabatannya. Ini berarti Indonesia tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas pangan. Bahkan, Indonesia mulai melakukan ekspor beberapa komoditas.

Capaian swasembada pangan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Sekaligus meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Ini adalah fondasi penting bagi ketahanan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya. Ia bertekad untuk memperkuat bangsa dan membela kepentingan rakyat Indonesia. Menurutnya, membela rakyat adalah kehormatan bagi setiap patriot. Komitmen ini menjadi landasan setiap kebijakan pemerintah.(merdeka.com)

]]> Mon, 13 Jul 2026 09:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Polda-Riau-Juara-Umum-Taekwondo-Kapolri-Cup--Personel-Polres-Meranti-Sumbang-Emas

SELATPANJANG - Kontingen Polda Riau sukses menyabet gelar juara umum Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Taekwondo Kapolri Cup 7 di Stadium Indoor Kelapa Dua, Tangerang, Banten. Prestasi gemilang ini turut didukung torehan medali emas dari personel Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti, Minggu (12/7/2026).

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH SIK MH mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian anggotanya. Keberhasilan ini membuktikan anggota Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga mampu menorehkan prestasi olahraga tingkat nasional.

Personel Sat Intelkam Polres Kepulauan Meranti, Bripda Renhard Lois Bryan Sinaga memenangkan medali emas kategori Taekwondo Umum kelas Over 87 kilogram putra. Kemenangan ini menjadi salah satu penentu posisi puncak klasemen kontingen Riau di ajang bergengsi tersebut.

"Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polres Kepulauan Meranti. Keberhasilan Bripda Renhard Lois Bryan Sinaga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus mengembangkan kemampuan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di bidang olahraga," ujar AKBP Aldi.

Kontingen Riau tampil mendominasi dan mengungguli Polda Sulawesi Utara di posisi kedua, disusul Polda Bengkulu dan Polda Lampung yang berbagi tempat ketiga. Total perolehan medali mencapai 10 emas, 3 perak, dan 1 perunggu.

Kategori Taekwondo Polri menyumbang sejumlah medali lewat Bripda Mega Djuwita Siallagan dari Polres Kampar dengan satu emas nomor Tag Team Putri dan satu perunggu kelas Under 73 kilogram putri. Bripda Hanifa Safitri dari Bidpropam Polda Riau meraih satu emas Tag Team Putri dan satu perak kelas Under 53 kilogram putri. Briptu Indria Larasati dari Polres Pelalawan juga membawa pulang medali emas Tag Team Putri.

Kategori Taekwondo Umum memberikan panen emas melalui Briptu Tirto Kinasih Putro Kesumo dari Rorena Polda Riau, Briptu Saheb Rifqi Fadilah dari Sat Brimob Polda Riau, Bripda Diego Rodriguez Dewa Rafsyanj dari Polres Indragiri Hilir, Bripda Vascal Bintano dari Polres Siak, Bripda Mega Djuwita Siallagan, Bripda Hanifa Safitri, serta Bripda Renhard Lois Bryan Sinaga.

Sementara itu, medali perak disumbangkan Bripda Risky Gilang Ramadan dari Bidpropam Polda Riau dan Bripda Muhammad Raihan Al Majid dari SPN Polda Riau.

Pencapaian luar biasa ini tak lepas dari peran Manajer Tim, AKP Gian Wiatma Jonimandala, STK SIK beserta Pelatih, Aipda Ananda Citra Rizki dan Aipda Jili Wulandari, serta Ofisial, Bripka Rully Septiadi Saputra.

Tidak hanya bersinar di arena taekwondo, jajaran Polres Meranti juga memborong sejumlah penghargaan dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 tingkat Polda Riau.

"Alhamdulillah, Polres Kepulauan Meranti berhasil memboyong delapan prestasi dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 tingkat Polda Riau. Terima kasih atas dukungan seluruh personel dan masyarakat sehingga berbagai capaian ini dapat diraih," ungkapnya.

Deretan penghargaan tersebut meliputi Juara I Lomba Tiga Pilar, Juara III Lomba Kampung Tangguh, Juara III Lomba Patroli Samapta, dan Juara III Lomba Pidato Bhabinkamtibmas oleh Aiptu Joko. Selanjutnya, Aipda Ashobirin meraih Juara III Bhabinkamtibmas Terbaik, Bripka Khairi menyabet Juara II Lomba Konten Influencer Kategori Umum, dan ditutup dengan sumbangan emas Bripda Renhard di Kejurnas Taekwondo.(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 09:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Catat-Lokasinya--Pemprov-Riau-Gelar-Operasi-Pasar-Murah-di-Pekanbaru-dan-Kampar-Pekan-Ini

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah terus mengupayakan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan operasi pasar murah yang digelar setiap hari dan digilir di kabupaten kota.

"Pekan ini akan ada 5 kali operasi pasar murah, mulai Senin hingga Jumat dan tersebar pada 2 daerah, yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar," kata Tetty, Senin (13/7/2026).

Disebutkannya, Senin (13/7/2026) pagi ini akan digelar di Kantor Lurah Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat dan Selasa (14/7/2026) di Kantor Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar.

"Pada Rabu, 15 Juli akan kembali digelar di Kota Pekanbaru, tepatnya di Kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani," jelasnya.

Kemudian, Kamis (16/7/2026), digelar di Kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim. Sementara pada hari terakhir, Jumat (17/7/2026) di Kantor Lurah Palas, Kecamatan Rumbai.

Tetty menyebutkan dengan adanya operasi pasar murah ini, pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga.

Daftar Harga Sembako dan Imbauan Ketertiban

"Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," ujarnya.

Dijabarkannya, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras SPHP Rp60rb per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp165rb per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp83rb per 5kg.

"Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan minyakita Rp15.500 per bungkus," urainya.

Kemudian untuk garam krista Rp2rb per 200gram, garam nusantara Rp2rb per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Bagi masyarakat yang ingin berbelanja pada kegiatan Operasi Pasar Murah, diharapkan dapat mengantre dengan tertib dan datang pada waktu yang telah ditentukan.

"Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik,"(goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 09:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Sindir-Pemimpin-Pengkhianat-yang-Suka-Hasut-Kerusuhan--Presiden-Prabowo--Kalau-Kalah-Jangan-Mau-Bakar-bakar

JAKARTA - Pemimpin yang menghasut kerusuhan dan mengajak merusak fasilitas publik saat kalah dalam pemilu dinilai sebagai seorang pengkhianat bangsa. Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara dalam forum nasional yang dihadiri ribuan penggerak ekonomi kerakyatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto saat memberikan pidato dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Etika Bersaing dan Sindiran Keras

Dalam forum tersebut, dinamika politik pasca-pemilu menjadi sorotan utama. Pemimpin negara menekankan pentingnya menjaga persatuan demi masa depan bangsa yang cerah.

"Berbeda partai tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Nggak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar, itu bangsa apa itu? Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di republik ini, itu adalah pemimpin pengkhianat, saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo Subianto.

Rekam Jejak Demokrasi Tanpa Kekerasan

Prinsip siap menang dan siap kalah ditunjukkan lewat pengalaman pribadi selama mengikuti kontestasi politik di tanah air. Sikap menghormati hasil pemilu menjadi contoh nyata yang harus ditiru oleh seluruh elite politik.

* Prinsip Karma: Penguasa meyakini hukum sebab-akibat akan menimpa pihak yang mencoba menciptakan keos dan perpecahan di masyarakat.

* Bukti Nyata: Pengalaman bertanding lima kali dan mengalami kegagalan sebanyak empat kali dijalani tanpa pernah menggerakkan massa untuk merusak.

* Sikap Ksatria: Kehadiran langsung dalam pelantikan rival politik, memberikan penghormatan, serta ucapan selamat menjadi tradisi baru yang dibangun.

"Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Saya maju lima kali pemilihan, empat kali kalah, nggak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja nggak. Saya datang pelantikan rival saya, saya datang, saya hormat, saya kasih selamat," ungkapnya.

Analogi Olahraga dalam Politik

Kompetisi politik seharusnya dipandang sebagai hal yang lumrah dan wajar. Kedewasaan berpolitik diukur dari bagaimana menyikapi hasil akhir sebuah pertandingan.

"Bersaing itu baik, pertandingan itu baik. Iya kan? Sepak bola ada pertandingan kan, ada dua. Satu harus menang. Kalau satu kalah, masa wasitnya mau digebukin? Ya? Persaingan itu biasa. Nggak ada masalah, ya," terangnya.

Ketegasan Terhadap Penyelamatan Aset Negara

Selain masalah etika politik, sektor ekonomi dan penataan kelembagaan juga menjadi target utama pembenahan. Upaya pembersihan internal dilakukan secara masif pada tubuh badan usaha milik negara.

Langkah konkret yang diambil meliputi konsolidasi seribu BUMN lebih menjadi satu wadah dengan nilai mencapai 1 triliun dolar AS. Nilai fantastis ini menempatkan dana kedaulatan Indonesia pada posisi kelima atau keenam terbesar di dunia.

"Dan BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau, hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik," tegasnya.

Gerakan koperasi dinilai memiliki andil besar dalam perjalanan politik sang presiden, terutama saat berada di posisi luar pemerintahan. Komitmen untuk memperjuangkan kemakmuran, perbaikan gaji guru, dokter, perawat, serta pembangunan sekolah yang baik kini menjadi prioritas utama mandat rakyat. Masyarakat yang ragu atau memandang suram masa depan bangsa bahkan dipersilakan untuk mencari negara lain, sementara seluruh elemen di dalam negeri diajak bergotong royong menjalin kerja sama yang kuat dan lemah. (goriau)

]]> Mon, 13 Jul 2026 09:40:00 +0700