https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 10 Aug 2026 11:47:43 +0700 Mon, 10 Aug 2026 11:47:43 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Personel-Brimobda-Riau-Briptu-Aqil-Raih-Medali-Perak-Kejurnas-Muaythai

PEKANBARU-Personel Satuan Brimob Polda Riau, Briptu Aqil Jamik H., menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali perak atau juara II pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Muaythai atau Indonesia Muaythai Championship di Kota Bekasi, Senin (10/8/2026).

Briptu Aqil turun pada kelas 67 kilogram dengan mewakili kontingen Riau. Dalam pertandingan tersebut, ia menghadapi atlet asal DKI Jakarta, Humam.

Meski harus puas menempati posisi runner-up, Briptu Aqil menunjukkan semangat juang dan kemampuan terbaiknya dalam pertandingan. Prestasi tersebut sekaligus membawa nama Riau dan Satuan Brimob Polda Riau di ajang olahraga tingkat nasional.

Komandan Satuan Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., mengapresiasi perjuangan dan prestasi yang ditorehkan Briptu Aqil.

"Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, latihan, dan semangat juang yang ditunjukkan oleh Briptu Aqil. Kami mengapresiasi perjuangan yang telah dilakukan dan berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan serta meraih prestasi yang lebih tinggi ke depannya," ujar I Ketut.

Sementara itu, Briptu Aqil Jamik H. bersyukur atas hasil yang diraihnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, keluarga, rekan-rekan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama mengikuti kejuaraan.

"Alhamdulillah, saya bersyukur dapat meraih medali perak untuk kontingen Riau. Hasil ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berlatih dan memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada pimpinan, keluarga, rekan-rekan, serta seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan," kata Aqil.

Prestasi tersebut menunjukkan bahwa personel Satuan Brimob Polda Riau tidak hanya dituntut memiliki kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu mengembangkan potensi di bidang olahraga dan berprestasi di tingkat nasional.

Satuan Brimob Polda Riau pun terus mendorong personelnya untuk mengembangkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengharumkan nama institusi dan Provinsi Riau melalui berbagai prestasi.(ckplh)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Sempena-HUT-ke-81-RI--PGN-Area-Pekanbaru-Gelar-Donor-Darah-Rutin

PEKANBARU-Bersempena hari kemerdekaan republik Indonesia ke-81, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Pekanbaru menggelar aksi donor darah.

Kegiatan tahunan ini sebagai salah satu bentuk semangat mengisi kemerdekaan. Donor darah ini menarik antusiasme seluruh karyawan PGN dan Masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan yang digelar Senin (10/8/2026).

Donor darah yang digelar di Kantor PGN di Kompleks Perkantoran Jalan Sudirman, Pekanbaru ini mengusung tagline “Energi Merah Putih: Mengalirkan Kebaikan, Menghidupkan Harapan".

Head Area PGN Pekanbaru, Charly Manulang, mengatakan kegiatan donor darah menjadi salah satu bentuk rasa syukur perusahaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Ia bersyukur, kegiatan ini bisa terselenggara tiap tahunnya.

“Ini adalah salah satu wujud syukur dan keselamatan dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Bagaimana kita juga bisa berperan aktif memberikan kontribusi bagi lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan donor darah ini,” ujar Charly.

Sebanyak 96 kantong darah berhasil terkumpul dari 70 kantong yang ditargetkan PGN Area Pekanbaru

Tidak hanya karyawan dan internal perusahaan, PGN Area Pekanbaru turut mengundang sejumlah pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya perwakilan instansi pemerintah, Kodam, Obvitnas, anak perusahaan, serta mitra usaha PGN seperti Pertagas dan TGI.

PGN juga mengajak calon pelanggan yang berada di wilayah Pekanbaru untuk ikut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Kemarin kita mengundang juga beberapa stakeholder, Kodam, Obvitnas, anak-anak usaha kita seperti Pertagas, TGI, dan calon-calon pelanggan yang sedang berada di Pekanbaru,” ujarnya.

Charly berharap kegiatan donor darah tidak hanya menjadi agenda seremonial dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI. Menurutnya, darah yang terkumpul diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan “Energi Merah Putih”, PGN Area Pekanbaru ingin memperkuat peran perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial. Kepedulian tersebut dinilai dapat berjalan beriringan dengan tugas perusahaan dalam mendukung kebutuhan energi masyarakat.

Kegiatan donor darah juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dengan melibatkan perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam aksi sosial yang memberikan manfaat langsung.

Selain donor darah, PGN Area Pekanbaru juga menyiapkan kegiatan lainnya dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Perusahaan akan menggelar berbagai perlombaan khas peringatan 17 Agustus pada 17 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan bersama masyarakat di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.(ckplh)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/69-Tahun-Riau--Bersatu-dalam-Keberagaman--Maju-dalam-Pembangunan--Benarkah-

Semboyan “Bersatu Dalam Keberagaman, Maju Dalam Pembangunan” terdengar indah ketika Riau memperingati hari jadinya yang ke-69 pada 9 Agustus 2026. Tetapi pertanyaan rakyat sederhana: benarkah Riau sudah bersatu dalam keberagaman dan benar-benar maju dalam pembangunan?

Pertanyaan ini bukan untuk merusak suasana hari jadi Riau. Justru sebaliknya, HUT ke-69 seharusnya menjadi momentum untuk bercermin. Sudah sejauh mana perjalanan Riau selama 69 tahun? Apa yang sudah berhasil? Apa yang masih gagal? Dan apa yang harus diperbaiki?

Sebab ukuran kemajuan sebuah daerah bukan hanya banyaknya baliho ucapan selamat, seremoni, rapat, penghargaan, atau pembangunan gedung pemerintahan. Ukuran kemajuan adalah seberapa jauh rakyat merasakan hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.

Riau Kaya, Tetapi Rakyat Masih Bertanya

Riau dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya sumber daya alam. Minyak dan gas bumi, perkebunan sawit, kehutanan, pulp dan kertas, serta berbagai potensi ekonomi lainnya menjadi kekuatan besar daerah ini.

Tetapi ironisnya, di daerah penghasil minyak, masyarakat masih bisa melihat antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Di daerah yang kaya sumber daya alam, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kualitas jalan, pelayanan publik, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan.

Di sinilah pertanyaan besar itu muncul: Kalau Riau kaya, mengapa sebagian masyarakat masih merasa hidup dalam keterbatasan? Tentu pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu atau dua tahun. Tetapi setelah 69 tahun, evaluasi harus dilakukan dengan jujur.

Jangan sampai kekayaan alam hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah, sementara rakyat hanya menjadi penonton pembangunan.

Peringatan HUT Riau sering terasa semarak di sekitar Kantor Gubernur, DPRD Riau dan pusat pemerintahan. Tetapi bagaimana suasana di kabupaten, kota, kecamatan dan desa? Apakah semangat HUT Riau benar-benar terasa sampai ke pelosok? Apakah masyarakat memasang umbul-umbul karena kesadaran dan kebanggaan, atau justru tidak merasakan bahwa hari jadi provinsi ini berkaitan langsung dengan kehidupan mereka?

Riau bukan hanya Pekanbaru. Riau adalah Siak, Bengkalis, Dumai, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti dan seluruh wilayah yang ada di dalamnya.

Pembangunan yang disebut maju harus terasa di seluruh wilayah tersebut. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat dari wajah pusat pemerintahan, sementara masyarakat di daerah masih menghadapi jalan rusak, infrastruktur dasar yang terbatas, persoalan banjir, pelayanan publik yang belum maksimal dan berbagai persoalan ekonomi. Riau harus dibangun dari pinggiran, bukan hanya dari pusat pemerintahan.

Bersatu Bukan Berarti Diam Terhadap Persoalan

“Bersatu dalam keberagaman” juga harus dimaknai dengan benar. Bersatu bukan berarti semua orang harus diam ketika melihat persoalan. Bersatu bukan berarti masyarakat tidak boleh mengkritik pemerintah.

Bersatu justru berarti pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh masyarakat, pers dan rakyat dapat duduk bersama membicarakan persoalan Riau secara terbuka. Kritik bukan musuh pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi.

Kalau ada dugaan korupsi, biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Kalau ada kesalahan pengelolaan anggaran, perbaiki. Kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat, evaluasi. Jangan setiap kritik dianggap sebagai serangan politik. Riau membutuhkan budaya pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan berani melakukan koreksi.

Pada usia 69 tahun, persoalan pemberantasan korupsi juga harus menjadi perhatian serius. Rakyat tentu tidak ingin setiap tahun mendengar slogan antikorupsi, tetapi kemudian muncul lagi kasus dugaan korupsi baru.

Kalau benar ingin Riau maju, maka pemerintah harus menunjukkan bahwa uang rakyat benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat. APBD harus transparan. Pengadaan barang dan jasa harus terbuka. Proyek pembangunan harus jelas siapa pelaksananya, berapa anggarannya dan apa hasilnya. Masyarakat harus mudah mengawasi.

Begitu pula perkara-perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum harus mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat bertahun-tahun menunggu tanpa kejelasan.

Dalam negara hukum, seseorang tentu harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi proses hukum juga harus transparan dan tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan. Ia harus dibuktikan dengan tindakan.

Ketika Riau mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadikannya sebagai persoalan administrasi. WDP harus menjadi bahan introspeksi.

Apa yang menyebabkan masih ada persoalan dalam laporan keuangan dan pengelolaan aset? Apa yang harus diperbaiki? Siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan? Dan apakah masyarakat bisa melihat perubahan nyata pada tahun berikutnya?

Jangan sampai opini BPK hanya menjadi berita sehari, kemudian dilupakan. Karena di balik laporan keuangan pemerintah terdapat uang rakyat. Setiap rupiah APBD berasal dari masyarakat dan sumber daya yang dimiliki daerah. Karena itu masyarakat berhak tahu ke mana uang tersebut digunakan.

DPRD Harus Introspeksi

Pembangunan Riau bukan hanya tanggung jawab gubernur. DPRD juga mempunyai tanggung jawab besar. DPRD adalah lembaga yang membawa suara masyarakat, menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Maka DPRD jangan hanya aktif ketika rapat atau ketika membahas anggaran.

DPRD harus aktif mengawasi pembangunan. Kalau ada jalan rusak, tanyakan. Kalau ada proyek bermasalah, awasi. Kalau ada dugaan penyimpangan anggaran, minta penjelasan. Kalau ada persoalan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat, jangan diam. Rakyat memilih wakilnya bukan untuk sekadar duduk di kursi empuk gedung dewan. Rakyat memilih wakilnya untuk mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Usia 69 tahun seharusnya membuat Riau semakin dewasa. Karena itu, HUT Riau jangan hanya diisi dengan upacara, hiburan, perlombaan, pemasangan baliho dan ucapan selamat. Semua itu boleh dilakukan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membuat rapor pembangunan Riau. Berapa persen jalan provinsi yang benar-benar baik? Berapa angka kemiskinan? Bagaimana pengangguran? Bagaimana kualitas pendidikan? Bagaimana pelayanan kesehatan? Bagaimana kondisi desa-desa? Bagaimana pengelolaan sumber daya alam? Berapa besar kebocoran anggaran yang berhasil dicegah? Berapa banyak rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti? Berapa banyak kasus korupsi yang sudah mendapatkan kepastian hukum?

Itulah pertanyaan yang seharusnya dijawab pada usia 69 tahun. Riau harus berani bermimpi lebih besar Riau sebenarnya mempunyai modal yang luar biasa. Sumber daya alam besar. Letak geografis strategis. Dekat dengan jalur perdagangan internasional. Memiliki perkebunan besar. Memiliki kawasan industri. Memiliki sumber daya manusia. Memiliki budaya Melayu yang kuat dan masyarakat yang beragam.

Persoalannya adalah bagaimana semua potensi tersebut dikelola dengan pemerintahan yang bersih, profesional dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Jangan sampai Riau hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati di tempat lain.

Riau harus mulai berpikir bagaimana sumber daya alam menghasilkan industri, lapangan kerja dan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Anak-anak Riau harus mendapatkan kesempatan menjadi tenaga profesional di daerahnya sendiri. Pengusaha lokal harus diberi ruang berkembang. UMKM harus diperkuat. Desa harus diberdayakan. Dan pembangunan harus mempunyai target yang jelas.

69 Tahun Bukan Waktu Untuk Berpuas Diri

Usia 69 tahun bukan usia muda lagi. Karena itu Riau tidak boleh terus-menerus menggunakan alasan “masih dalam proses pembangunan”. Memang pembangunan tidak pernah selesai. Tetapi setiap periode pemerintahan harus meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau jalan rusak, harus diperbaiki. Kalau pelayanan buruk, harus dibenahi. Kalau birokrasi lambat, harus dipercepat. Kalau korupsi terjadi, harus ditindak. Kalau anggaran tidak efektif, harus dievaluasi. Kalau pembangunan tidak merata, harus dikoreksi. Itulah makna pembangunan.

Pada akhirnya rakyat Riau tidak terlalu membutuhkan slogan yang indah. Rakyat membutuhkan jalan yang baik. Membutuhkan BBM yang tersedia tanpa antrean berjam-jam. Membutuhkan sekolah yang layak. Membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah. Membutuhkan pekerjaan. Membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Membutuhkan pemerintahan yang jujur. Membutuhkan aparat penegak hukum yang adil.

Dan yang paling penting, rakyat membutuhkan kepastian bahwa uang dan kekayaan daerah dikelola untuk kepentingan rakyat. Maka pada HUT Riau ke-69 ini, slogan “Bersatu dalam keberagaman, maju dalam pembangunan” jangan hanya menjadi kalimat di spanduk. Jadikan ia sebagai janji yang harus dibuktikan.

Bersatu berarti pemerintah dan rakyat bersama-sama membangun Riau. Beragam berarti semua kelompok mendapat tempat dan kesempatan yang sama. Maju berarti pembangunan benar-benar dirasakan sampai ke pelosok. Dan bermartabat berarti pemerintahan bersih, transparan serta berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Selamat ulang tahun ke-69 Provinsi Riau. Tidak perlu takut mengakui kekurangan. Sebab daerah yang besar bukan daerah yang selalu mengatakan dirinya sudah maju. Daerah yang besar adalah daerah yang berani mengakui kekurangannya, memperbaikinya, dan terus bergerak maju.

Riau punya kekayaan alam yang besar. Riau punya masyarakat yang beragam. Riau punya sejarah panjang.

Kini yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuktikan bahwa pada usia 69 tahun, Riau bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya keadilan, kaya integritas, kaya pembangunan dan kaya kesejahteraan rakyat.(ckplh)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Empat-Mantan-Gubernur-Kompak-Bicara-Riau--Efisiensi--PAD-dan-Kebutuhan-Dasar

PEKANBARU-Memasuki usia ke-69 tahun, Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal, pembangunan infrastruktur hingga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Empat mantan Gubernur Riau, yakni Arsyadjuliandi Rachman atau Andi Rachman, Syamsuar, Annas Maamun dan Wan Thamrin Hasyim, menyampaikan pandangan serta harapan mereka untuk masa depan Bumi Lancang Kuning.

Keempat tokoh tersebut sepakat bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat efisiensi, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menentukan skala prioritas dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.Pandangan itu disampaikan seusai Upacara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (9/8/2026).Mantan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menilai pertambahan usia Provinsi Riau harus diikuti dengan kemajuan pembangunan.Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak mudah. Kebijakan efisiensi dan defisit anggaran membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas.

Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menghentikan pembangunan.

"Umur bertambah, mudah-mudahan semakin maju. Meskipun dalam kondisi keuangan yang defisit dan efisiensi, kita harus bergerak terus," kata Andi Rachman.Menurutnya, efisiensi harus dilakukan secara serius di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas perlu ditekan, sementara pemerintah harus lebih agresif menggali sumber pendapatan baru.

"Di tengah defisit ini, efisiensi harus dilakukan oleh semua OPD. Kemudian menggali lebih banyak lagi potensi PAD. Harus lebih keras lagi," ujarnya.

Ia menilai optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Syamsuar: Riau Harus Kompak

Harapan agar Riau terus berkembang juga disampaikan mantan Gubernur Riau Syamsuar.

Ia berharap pembangunan di Riau semakin memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Semoga Riau semakin maju dan berkarya untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi terus maju," kata Syamsuar.

Syamsuar juga menyoroti kondisi anggaran daerah yang saat ini cukup berat. Meski demikian, ia optimistis masih terdapat sejumlah peluang untuk meningkatkan PAD.

Ia menyebut beberapa program peningkatan pendapatan daerah yang sebelumnya disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam amanat upacara.

"Apalagi dalam kondisi sekarang, berkaitan dengan anggaran memang agak sulit. Tapi kami yakin dan percaya, seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, ada beberapa program yang diharapkan dapat meningkatkan PAD," ujarnya.

Menurut Syamsuar, persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian. Dibutuhkan kekompakan seluruh elemen masyarakat.

"Untuk mengejar ketertinggalan ini, saya yakin berkat kerja sama kita semua. Mari kompak dan bersatu agar persoalan-persoalan yang ada di Riau dapat kita hadapi bersama dengan sebaik-baiknya, sehingga Riau semakin maju," katanya.

Annas Maamun: Dahulukan Kebutuhan Dasar

Sementara itu, mantan Gubernur Riau Annas Maamun menekankan pentingnya pemerintah menentukan skala prioritas dalam pembangunan, terutama ketika kemampuan anggaran terbatas.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan masyarakat. Anggaran yang tersedia sebaiknya lebih dahulu diarahkan pada kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

"Pertama kita bangkitkan semangat. Kita bangun apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang diinginkan masyarakat," kata Annas.

Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, pembangunan drainase, sekolah, tenaga pengajar, klinik dan puskesmas.

"Yang dibutuhkan masyarakat itu kan mereka cuma minta jalan diperbaiki, drainase dibangun, bangun sekolah, siapkan gurunya, bangun klinik, puskesmas," ujarnya.

Menurut Annas, pembangunan lainnya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kondisi keuangan daerah memungkinkan.

"Kalau ada lebih duit lagi, bangun rumah ibadah. Itu saja. Kalau itu dibangun, senang rakyat itu," katanya.

Wan Thamrin Dorong Persatuan

Mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menyoroti pentingnya persatuan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi Riau semakin kompleks sehingga pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri.

"Pemda dan semua komponen harus bersatu untuk membangun Riau lebih baik lagi. Satukan langkah untuk pembangunan Riau ke depan," kata Wan Thamrin.

Ia menilai partisipasi masyarakat semakin dibutuhkan di tengah keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah.

"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di tengah tantangan yang sekarang banyak dihadapi pemerintah daerah. Untuk menghadapi masalah itu kita harus bersatu," ujarnya.

Wan Thamrin juga mengingatkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Riau. Kekayaan tersebut, menurutnya, harus mampu diolah menjadi peluang ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Dengan bersatu akan ada pemikiran dan potensi apa yang bisa kita gali ke depan. Jangan sampai Riau yang kaya sumber daya alam ini, tetapi tidak bisa merebut peluang yang ada," tegasnya.

Mantan Pemimpin Riau Hadiri HUT ke-69

Keempat mantan gubernur tersebut hadir bersama sejumlah mantan pemimpin Riau lainnya dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.

Selain Andi Rachman, Syamsuar, Annas Maamun dan Wan Thamrin Hasyim, turut hadir Saleh Djasit, Wan Abubakar dan Mambang Mit. Rahman Hadi juga terlihat di antara para undangan.

Kehadiran sejumlah mantan kepala daerah dalam satu deretan menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Riau tahun ini.

Mereka kompak mengenakan pakaian Melayu bernuansa abu-abu yang dipadukan dengan kain songket serta tanjak hitam bermotif.

Upacara dipimpin langsung Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal bertindak sebagai komandan upacara, sedangkan doa dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Muliardi.(halloriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/SPPG-MBG-di-Riau-Belum-Semua-Kantongi-SLHS--Ini-Penjelasan-KPP-Pekanbaru

PEKANBARU-Sekitar 85 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Riau disebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPP) Pekanbaru, Syartiwidya, mengatakan sertifikat tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan standar kebersihan dan keamanan pengolahan makanan pada program MBG.

"Hampir semua sudah ada SLHS. Sekitar 85 persen sudah ada," kata Syartiwidya, Jumat (7/8/2026).Namun, perempuan yang akrab disapa Widya tersebut belum merinci jumlah SPPG yang telah maupun belum mengantongi SLHS.

Menurut Widya, saat ini terdapat 785 SPPG yang dinyatakan sudah operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 672 SPPG telah benar-benar menjalankan kegiatan pelayanan.

Selama pelaksanaan program MBG, sejumlah SPPG juga sempat dikenai penghentian sementara atau suspend."Tidak ada yang ditutup, hanya suspend sementara saja. Sedang proses untuk buka kembali," ujarnya.Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengingatkan akan menutup SPPG yang belum mengantongi SLHS hingga batas waktu yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026.Ketika ditanya mengenai nasib sekitar 15 persen SPPG di Riau yang belum memiliki SLHS, Widya menyebut proses pemenuhan persyaratan masih berjalan.

"Masih proses, jadi tidak masuk dalam yang tanggal 10 (Agustus) itu," katanya.

SLHS merupakan sertifikat yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi untuk memastikan pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan.

Kepemilikan sertifikat tersebut ditegaskan sebagai salah satu persyaratan penting bagi operasional dapur SPPG, bukan sekadar kelengkapan administrasi.

Pengetatan standar tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, terutama menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat di beberapa daerah.

Dengan pemenuhan SLHS, pengelola SPPG diharapkan dapat memastikan proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar higiene dan sanitasi.(halloriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/DPRD-Pekanbaru-Pertanyakan-Realisasi-PAD-2026-yang-Ditargetkan-Rp1-3-Triliun

PEKANBARU-DPRD Kota Pekanbaru menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang ditargetkan mencapai Rp1,3 triliun. Hingga awal Agustus, Komisi II DPRD Pekanbaru mengaku belum memperoleh informasi rinci mengenai capaian PAD yang telah dihimpun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Target PAD 2026 sebesar Rp1,3 triliun tersebut meningkat dibandingkan realisasi PAD tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Komisi II DPRD Pekanbaru menilai perlu ada evaluasi terhadap perkembangan penerimaan daerah untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin SE MH, mengatakan pihaknya membutuhkan penjelasan langsung dari Bapenda terkait perkembangan realisasi PAD, termasuk capaian dari masing-masing sektor pendapatan.

"Ini perlu penjelasan langsung dari Bapenda terkait perkembangan realisasi PAD, termasuk capaian masing-masing sektor pendapatan," kata Zainal kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (8/8/2026).

Menurut Zainal, data mengenai realisasi PAD penting bagi DPRD untuk mengukur sejauh mana kinerja penerimaan daerah berjalan dan mengetahui potensi sektor yang masih dapat dioptimalkan.Ia mengatakan Komisi II berencana memanggil Bapenda Pekanbaru dalam rapat dengar pendapat atau hearing pada pekan ini.

"Pekan ini kita panggil hearing Bapenda. Kita ingin tahu sejauh mana realisasi PAD sampai hari ini. Termasuk juga kita hearing untuk R-APBD 2027," ujarnya.

Zainal menegaskan, DPRD membutuhkan data yang jelas dan terukur mengenai kondisi penerimaan daerah. Data tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi untuk mencari peluang peningkatan PAD sekaligus mengantisipasi apabila terdapat sektor pendapatan yang belum mencapai target.Politisi Partai Gerindra itu juga meminta adanya keterbukaan mengenai sektor-sektor yang menjadi penyumbang PAD terbesar maupun sektor yang masih menghadapi kendala.

"Makanya kita bahas bersama dalam hearing untuk mencari solusinya," katanya.

Dalam hearing tersebut, Komisi II akan meminta Bapenda memaparkan secara rinci perkembangan PAD 2026, termasuk capaian setiap sektor pendapatan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam memenuhi target.

DPRD juga akan melihat langkah yang perlu dilakukan Pemko Pekanbaru untuk mengoptimalkan penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran.

Target PAD menjadi perhatian karena kondisi fiskal daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, APBD Kota Pekanbaru 2026 disahkan DPRD sebesar Rp3,049 triliun pada 17 Januari 2026. Angka tersebut turun sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD Murni 2025 yang mencapai Rp3,21 triliun.

Dengan kondisi tersebut, optimalisasi PAD dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kapasitas fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru.(halloriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Operasi-Pasar-Murah-Riau-Digelar-di-5-Lokasi-Pekanbaru-dan-Siak--Cek-Jadwalnya

PEKANBARU-Operasi pasar murah Riau kembali digelar selama lima hari, mulai 10 hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah (RPB) ini berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

Operasi pasar murah Riau tersebut digelar untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi pangan, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau.

Direktur PT Riau Pangan Bertuah (RPB), Ade Putra Daulay, mengatakan operasi pasar murah dilaksanakan secara bergilir di lima lokasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah."Pekan ini akan ada 5 kali operasi pasar murah, mulai Senin hingga Jumat dan tersebar pada dua daerah, yaitu Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru," katanya, Senin (10/8/2026).

Operasi pasar murah diawali pada Senin (10/8/2026) di halaman Kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

Pada Selasa (11/8/2026), operasi pasar murah kembali digelar di halaman Kantor Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru."Pada Rabu, 12 Agustus di halaman Kantor Desa Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Siak," sambungnya.

Selanjutnya, Kamis (13/8/2026), kegiatan berlangsung di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Riau.

Operasi pasar murah kemudian ditutup pada Jumat (14/8/2026) di halaman Kelurahan Maharani, Jalan T Mahmud, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru.Masyarakat yang datang ke lokasi operasi pasar murah dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang telah disiapkan di bawah harga pasaran.

Beras SPHP dijual Rp60 ribu untuk kemasan 5 kilogram. Sementara itu, Beras Anak Daro dan Beras Sokan dibanderol Rp165 ribu per kemasan 10 kilogram atau Rp83 ribu untuk kemasan 5 kilogram.

"Untuk gula pasir dibanderol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan Minyakita Rp15.500 per bungkus," ujarnya.

Selain beras, gula dan minyak goreng, tersedia pula garam dan telur ayam. Garam Krista dijual Rp2.000 per kemasan 200 gram, sedangkan garam Nusantara dibanderol Rp2.000 per kemasan 250 gram.

Untuk telur ayam, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp49 ribu per papan.

Operasi pasar murah untuk jaga stabilitas harga pangan

Ade Putra menjelaskan, pelaksanaan operasi pasar murah bukan hanya untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.

"Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," katanya.

Melalui operasi pasar murah ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih ringan sekaligus membantu pemerintah menjaga kestabilan harga pangan di Riau.

PT Riau Pangan Bertuah mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan operasi pasar murah agar datang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat juga diminta menjaga ketertiban selama proses pembelian.

Selain itu, warga diminta membawa kantong belanja sendiri dari rumah sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan kantong plastik.

"Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik," pungkasnya.

Dengan digelarnya operasi pasar murah selama lima hari di Pekanbaru dan Siak, masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu menjaga stabilitas pangan dan inflasi di Provinsi Riau.(halloriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Cari-Lansia-80-Tahun--Tim-SAR-Sisir-Perkebunan-Desa-Maini-Meranti

SELATPANJANG - Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap SLT (80), seorang pria lanjut usia yang dilaporkan hilang di kawasan perkebunan Desa Maini, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Korban diketahui tidak kembali ke rumah sejak Kamis (7/8/2026) malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi, SSos, MM menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian tersebut Minggu (9/8/2026) dari Bhabinkamtibmas Desa Maini.

"Setelah menerima informasi, Tim Rescue Unit Siaga SAR Meranti langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan pencarian dan berkoordinasi dengan unsur SAR yang telah berada di lokasi," jelas Budi, Senin (10/8/2026).

Upaya Pencarian Mandiri Keluarga

Sebelum pelaporan resmi kepada otoritas terkait, pihak keluarga telah berupaya mencari korban secara mandiri. Mereka menelusuri area sekitar kediaman hingga lokasi yang biasa dikunjungi korban, namun belum menemukan titik terang.

Keluarga kemudian melaporkan hilangnya SLT kepada Kepala Dusun I, Jumat (8/8/2026). Warga desa turut membantu menyisir kawasan sekitar rumah hingga area perkebunan yang memiliki sejumlah akses jalur yang diperkirakan dilalui korban.

Merespons laporan tersebut, enam personel Rescuer Unit Siaga SAR Meranti yang tiba di lokasi, Minggu (9/8/2026), langsung berkoordinasi dengan potensi SAR lainnya. Tim melakukan penyisiran sejauh kurang lebih dua kilometer dari titik perkiraan awal. Lantaran belum membuahkan hasil, operasi hari pertama dihentikan sementara pukul 18.30 WIB.

Terapkan Metode ESAR Tipe 1

Memasuki hari kedua operasi, Senin (10/8/2026), tim gabungan mengawali kegiatan dengan pengarahan personel pukul 07.00 WIB. Tim menerapkan metode Explore Search and Rescue (ESAR) tipe 1 guna mengoptimalkan penyisiran kawasan perkebunan.

Penyisiran dilakukan secara terstruktur dengan pola arah utara menuju selatan, sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan. Area pencarian difokuskan pada batas koordinat tertentu di sekitar lokasi kejadian.

"Seluruh personel dan masyarakat yang terlibat dalam pencarian juga kami ingatkan untuk mengutamakan keselamatan selama proses penyisiran, termasuk menggunakan alat pelindung diri sesuai kondisi medan,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 11:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Persiapan-Pacu-Jalur-2026--Tepian-Narosa-Dinormalisasi

TELUKKUANTAN �" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mulai menormalisasi Tepian Narosa dengan mengerahkan alat berat jenis long arm. Pengerukan ini dilakukan untuk mengatasi pendangkalan Sungai Kuantan guna mendukung kelancaran gelaran nasional Festival Pacu Jalur 2026.

Pengerjaan difokuskan pada pengerukan sedimen pasir dan pembersihan alur sungai yang berpotensi menghambat pergerakan jalur. Langkah antisipasi ini diselesaikan menjelang pembukaan gelaran tahunan yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 23 Agustus 2026.

Kepala Dinas PUPR Kuansing, Ade Fahrer Arif, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Zulderi, mengatakan bahwa penurunan alat berat berjangkauan panjang tersebut diperlukan untuk menjangkau titik-titik endapan di tengah arena race.

"Kondisi Sungai Kuantan di area Tepian Narosa mengalami pendangkalan di beberapa titik kritis. Penurunan eskavator long arm ini bertujuan memperdalam lintasan agar kondisi air ideal dan aman bagi seluruh tim pemacu," ujar Zulderi kepada GoRiau.com, Senin (10/8/2026) pagi di Telukkuantan.

Zulderi menambahkan, proses perapian bantaran dan pembersihan material endapan akan diprioritaskan pada area batas start hingga finis. Pihaknya menargetkan seluruh proses normalisasi dapat tuntas beberapa hari sebelum ajang dimulai.

"Insyaallah akan kita tuntaskan jelang hari H. Sehingga, pelaksanaan event budaya bisa berjalan dengan lancar," katanya.

Festival Pacu Jalur merupakan tradisi olahraga dayung tradisional terbesar di Riau yang masuk dalam kalender pariwisata nasional. Event ini rutin menyedot perhatian ratusan ribu pengunjung serta diikuti oleh puluhan jalur dari berbagai wilayah.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 10:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/--039-Tak-Punya-Jawaban--039---Iran-Klaim-Strategi-Perang-AS-dan-Israel-Buntu

JAKARTA - Komandan Korps Mohammad Rasulullah dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Brigjen Hassan Zadeh menyatakan Amerika Serikat (AS) dan Israel mengalami kebuntuan operasional dalam eskalasi konflik yang bermula sejak 28 Februari 2026. Para pemimpin kedua negara dinilai kehilangan rasionalisasi untuk menjelaskan kegagalan manuver militer tersebut kepada publik maupun internal pemerintahan mereka.

Melansir laporan dari kantor berita Tasnim, Zadeh menggarisbawahi bahwa operasi militer yang menargetkan fasilitas vital Teheran belum membuahkan hasil. Tujuan utama pelucutan program nuklir negara tersebut masih jauh dari sasaran yang ditetapkan.

"Para pemimpin AS dan Israel saat ini tidak memiliki jawaban untuk disampaikan ke publik maupun pemerintahan masing-masing atas kegagalan yang terus berulang," bebernya, Minggu (9/8/2026).

Kesiapan Aset Pertahanan Lapis Kedua

Dalam agenda kunjungannya ke batalyon pertahanan udara Divisi Mohammad Rasulullah ke-27, jenderal tersebut memastikan dukungan warga sipil dan kesiapan pasukan Basij menjadi pilar stabilitas pertahanan darat. Kondisi ini menempatkan Teheran sebagai salah satu kutub kekuatan strategis di kawasan Timur Tengah.

"Kekuatan rakyat serta kesiapan total Basij, Iran menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan dan dunia," urainya.

Lebih lanjut, Zadeh memastikan kekuatan yang saat ini diterjunkan untuk menghadapi aliansi militer asing tersebut belum mencapai titik maksimal. Divisi ke-27 baru memperlihatkan fase awal dari kapasitas tempur mereka dalam menjaga kedaulatan teritorial.

Dinamika Konflik Berulang

Agresi bersenjata yang berlangsung tahun ini merupakan insiden lanjutan setelah kontak tembak pada Juni 2025. Terdapat pola keterlibatan yang berbeda dari pihak Washington dalam dua peristiwa tersebut.

Tahun lalu, militer AS baru bermanuver menjelang fase akhir konflik melalui serbuan ke tiga instalasi nuklir Iran, sebelum akhirnya persetujuan gencatan senjata dicapai. Sementara untuk insiden awal 2026, koalisi AS dan Israel langsung berkolaborasi sejak hari pertama demi menekan kapasitas militer dan infrastruktur nuklir Teheran. Pernyataan Zadeh menegaskan kembali posisi pemerintah bahwa target operasi gabungan tersebut tidak berhasil diwujudkan.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 10:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Bupati-Kampar-akan-Buka-Musyawarah--Masyarakat-Adat-Buluh-Nipis-Perjuangkan-Status-Hukum

KAMPAR �" Masyarakat Adat Kenegerian Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, menggelar Musyawarah Adat di Balai Adat Putri Sulung pada Senin (10/8/2026). Agenda ini menjadi tonggak penting bagi belasan ribu warga setempat untuk menyatukan persepsi sekaligus mendorong perlindungan resmi atas wilayah ulayat mereka yang terus menyusut akibat berbagai persoalan lahan.

Pemerintah daerah menunjukkan dukungannya melalui kehadiran Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Misharti yang dijadwalkan membuka langsung acara tersebut. Kehadiran para pimpinan daerah ini dinilai sebagai bentuk atensi nyata terhadap kelestarian tata nilai adat dan upaya masyarakat memperoleh kepastian hak.

Panitia Pengarah Musyawarah Adat, H. Nasrun Effendi bergelar Datuk Ganti Marajo, menjelaskan bahwa perhelatan ini jauh dari sekadar kegiatan seremonial budaya. Musyawarah ini merupakan instrumen konsolidasi untuk memperkokoh kedudukan Kenegerian Buluh Nipis secara konstitusional.

"Musyawarah adat ini kita laksanakan untuk menyatukan persepsi dan sikap seluruh masyarakat adat Kenegerian Buluh Nipis. Kita ingin keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat dapat memperoleh pengakuan serta perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Nasrun, Ahad (9/8/2026).

Ia memaparkan bahwa adat merupakan sistem kehidupan sosial yang tak bisa dipisahkan dari eksistensi ruang wilayahnya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan diarahkan untuk menindaklanjuti regulasi pengakuan hukum sesuai pedoman Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Target utamanya adalah merumuskan keputusan bersama yang akan diajukan kepada Bupati Kampar untuk pengukuhan resmi.

"Bagi kami, adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan tatanan kehidupan masyarakat. Karena itu, kelembagaan adat harus tetap dijaga dan diperkuat," tegasnya.

Struktur Komunitas dan Luasan Wilayah

Sebagai komunitas Melayu yang berasimilasi dengan sistem Adat Perpatih Nan Sebatang dari Pagaruyung, Kenegerian Buluh Nipis memiliki hierarki kepemimpinan yang terstruktur. Secara kelembagaan, pucuk pimpinan dipegang oleh Datuk Maha Raja Besar bersama empat Penghulu Adat, serta didukung perangkat yang meliputi:

Siompu, Monti, Malin, dan Dubalang

56 Ninik Mamak Tuo Pakaian

56 Tuo Semondo

Berdasarkan rekapitulasi para Penghulu Adat, populasi anak kemenakan di kawasan ini mencapai sekitar 11.140 jiwa yang tersebar di empat desa, yakni Buluh Nipis, Kepau Jaya, Pangkalan Serik, dan Pangkalanbaru.

Tidak hanya memiliki akar komunitas yang besar, wilayah ulayat yang tercatat dalam tombo adat mencakup areal seluas kurang lebih 37.884 hektare. Lahan ini dinilai sebagai urat nadi yang tak boleh hilang ditelan perubahan zaman.

"Wilayah adat ini merupakan bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakat. Melalui musyawarah ini kita ingin membangun langkah bersama agar keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya mendapatkan kepastian dan perlindungan," rinci Nasrun. (goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 10:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Isu-Terluka-Akibat-Serangan-Memanas--Iran-Rilis-Rekaman-Lama-Mojtaba-Khamenei

TEHERAN - Keberadaan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, masih menjadi tanda tanya besar meski sebuah rekaman video tentang dirinya baru saja dirilis. Kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, menayangkan visual perdana sosok yang menggantikan mendiang ayahnya tersebut, namun langkah ini justru memicu gelombang pertanyaan baru di tataran internasional.

Tayangan tersebut dipublikasikan tanpa menyertakan keterangan waktu yang spesifik. Berdasarkan laporan CNN pada Minggu (9/8/2026), gestur serta situasi ruangan yang memperlihatkan Mojtaba sedang memberikan pelajaran agama mengindikasikan bahwa pengambilan gambar dilakukan jauh sebelum eskalasi konflik pecah.

Rekaman Tanpa Tanggal

Semenjak diangkat menjadi pemimpin tertinggi pada Maret lalu, Mojtaba belum pernah menampakkan diri secara langsung di hadapan publik. GoRiau.com memantau bahwa komunikasi resminya selama ini hanya disalurkan melalui cuitan di platform X atau lewat pernyataan tertulis yang dibacakan oleh media pemerintah.

Ia mengambil alih tampuk kekuasaan setelah ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, gugur akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada Februari lalu. Publikasi rekaman tanpa tanggal ini dinilai tidak cukup untuk menepis rasa penasaran publik mengenai kondisi riil sang pemimpin saat ini.

Isu Cedera Parah

Ketidakjelasan informasi keberadaan Mojtaba memperkuat desas-desus mengenai kondisi fisiknya. Terdapat laporan tidak resmi yang menyebutkan bahwa ia mengalami cedera serius pada hari pertama serangan udara dari AS dan Israel.

Kabar tersebut menduga ia mengalami patah tulang pada bagian kaki serta luka sayat di area wajah. Kendati video yang dirilis Mehr tidak memperlihatkan bekas luka, hal itu tidak menghentikan spekulasi lantaran tayangannya diyakini merupakan arsip lama. Anomali lain juga terlihat dari sepinya pemberitaan terkait rilis video ini di jaringan media utama Iran lainnya.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kasus-PT-Timah-Jadi-Preseden--Aturan-Kerugian-Negara-Perlu-Diseragamkan

JAKARTA-Aparat penegak hukum dan pengadilan diminta menggunakan satu standar pasti dalam menentukan angka kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda menyarankan agar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadikan rujukan utama demi menghindari sengketa metodologi di ruang sidang.

Permintaan ini merujuk pada dinamika peradilan kasus tata kelola PT Timah. Pada tingkat kasasi dengan terdakwa mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah periode April 2017-Februari 2020, Alwin Albar, Mahkamah Agung (MA) menyatakan komponen pemulihan lingkungan senilai Rp271 triliun tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Keputusan ini secara tidak langsung mengoreksi total klaim Kejaksaan Agung yang menyentuh angka Rp300 triliun.

"Kejaksaan memang tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kapasitas dan kompetensinya itu ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," jelas Huda kepada media, Minggu (9/8/2026).

Legitimasi Berdasarkan Regulasi Berlaku

Huda menerangkan bahwa kewenangan mutlak BPK dalam menghitung kerugian negara bersandar pada fondasi hukum yang kuat. Posisi BPK dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang BPK.

Selain itu, unifikasi metode penghitungan juga telah diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Penjelasan Pasal 603.

"Penghitungan keuangan negara menjadi kewenangan lembaga negara yang mengaudit keuangan, dalam hal ini leading sector-nya ada pada BPK," urainya.

Mendesaknya Keseragaman di Sektor Pengadilan

Kasus korupsi di sektor pertambangan ini, menurut Huda, membuka mata publik tentang lemahnya keseragaman penghitungan kerugian negara. Penggunaan jasa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun kantor akuntan publik oleh aparat sering kali bermuara pada perbedaan tafsir yang tajam.

"Berbagai lembaga audit seperti BPKP, kantor akuntan publik, ternyata semuanya tidak seragam dan itu menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan disparitas pada para terdakwa," keluhnya.

Ke depannya, pembenahan difokuskan pada meja hijau. Huda berharap para hakim memiliki pandangan yang seragam terhadap metodologi audit.

"Yang penting pembenahan di sektor pengadilan. Pengadilan harus konsisten melihat persoalan yang berhubungan dengan penghitungan keuangan negara,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pelalawan-dan-Dumai-Raih-Penghargaan-Pembangunan-Daerah-Terbaik-di-HUT-ke-69-Riau

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada sejumlah kabupaten dan kota atas capaian mereka dalam merencanakan serta mewujudkan pembangunan daerah. Apresiasi ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemprov Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan merujuk pada Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.411/VI/2026 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2026.

Daftar Daerah Berprestasi

Berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa daerah yang berhasil mencatatkan skor tertinggi atas kinerja pembangunannya. Untuk kategori tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada:

Terbaik I: Kabupaten Pelalawan dengan nilai 8,25 (diterima oleh Bupati Pelalawan, Zukri Misran).

Terbaik II: Kabupaten Kampar dengan nilai 7,79 (diterima oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar).

Terbaik III: Kabupaten Rokan Hulu dengan nilai 7,76 (diterima oleh Bupati Rokan Hulu, Anton).

Sementara itu, untuk kategori tingkat kota, capaian pembangunan terbaik diraih oleh dua wilayah, yakni:

Terbaik I: Kota Dumai dengan nilai 8,84 (diterima oleh Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto).

Terbaik II: Kota Pekanbaru dengan nilai 8,46 (diterima oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho).

Fokus pada Kesejahteraan Warga

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa penyerahan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi konkret dari pemerintah provinsi terhadap daerah-daerah yang telah berkontribusi maksimal pada proses pembangunan yang terencana.

"Hari ini kita memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang telah membuat perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Semua daerah bagus, namun ada yang lebih bagus. Kita ucapkan selamat kepada yang menerima penghargaan," ucapnya.

Ia menginginkan agar seluruh daerah di Riau dapat terus memacu kinerja pembangunan mereka, dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

"Semakin banyak perencanaan dan pembangunan, tentu akan semakin membaik kualitas hidup masyarakat, dan semakin sejahtera pula daerahnya. Kita sama-sama bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Riau,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Pemprov-Riau-Gandeng-KPK-Benahi-Tata-Kelola-PI-10-Persen-Migas

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan dan transparansi pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas). Komitmen perbaikan tata kelola ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau bersempena peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026), sebagai jalan keluar untuk memperkuat ruang fiskal daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menilai keterbukaan data dan ketepatan perhitungan adalah kunci utama agar potensi migas, khususnya participating interest (PI) 10 persen, dapat diterima secara adil. Pemerintah daerah tidak ingin lagi sekadar menerima angka akhir tanpa mengetahui rincian produksinya.

"Untuk urusan sebesar ini, daerah membutuhkan keterbukaan data dan dasar perhitungan yang jelas. Kita harus memiliki ruang untuk melakukan verifikasi sehingga seluruh proses dapat dipastikan berjalan secara transparan," urainya.

Gandeng KPK dan BPKP

Guna merealisasikan tata kelola yang bersih, Pemprov Riau telah meminta pendampingan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah pencegahan ini turut diperkuat melalui koordinasi intensif bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah kabupaten/kota, serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditunjuk sebagai pengelola PI.

Saat ini, tim gabungan terus membenahi sistem dengan mencocokkan laporan data produksi migas dengan realisasi penerimaan kas daerah. Hariyanto memastikan dasar perhitungan yang digunakan oleh perusahaan migas harus bisa diverifikasi secara terbuka.

"Kita sedang mencocokkan data produksi dengan penerimaan, memastikan dasar perhitungannya, dan memperkuat tata kelolanya. Tujuannya sederhana, yaitu memastikan pembagian manfaat bagi daerah penghasil berlangsung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Lebih jauh, Hariyanto mengingatkan bahwa melimpahnya kekayaan alam di Riau tidak boleh hanya dinilai dari tingginya angka aktivitas ekonomi. Optimalisasi penerimaan daerah ini harus berwujud nyata pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Prinsip kita tegas, kekayaan minyak dan gas Riau harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. Potensi tersebut harus kembali memberikan manfaat nyata untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dukungan terhadap optimalisasi pendapatan sektor migas ini turut disuarakan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto. Ia menempatkan pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagai fondasi penting bagi kepentingan pembangunan Riau dalam jangka panjang.

Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, DPRD berkepentingan untuk mengawal setiap kebijakan strategis ini agar dikelola dengan kehati-hatian, serta memberikan porsi manfaat yang proporsional bagi daerah.

"Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan manfaat yang menjadi hak daerah benar-benar kembali untuk pembangunan,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Cegah-Sengketa-Hukum--Kemenkes-Dituntut-Benahi-Etika-Komunikasi

JAKARTA - Buntut dari viralnya kasus Yurizal Tri Chaerawan, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti tata cara pelayanan tenaga medis. Ia mendesak Kementerian Kesehatan mengambil langkah konkret dengan memperkuat sistem komunikasi pelayanan pasien dan tidak semata-mata berhenti pada pemberian sanksi kepada oknum tenaga kesehatan terkait.

"Tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pelaku. Yang lebih penting, Kemenkes harus memperkuat standar komunikasi pelayanan pasien agar selaras dengan tantangan era digital. Tujuannya bukan sekadar meminimalkan konflik, tetapi membangun budaya pelayanan yang empatik, profesional, serta menghormati martabat setiap pasien," sebutnya, Minggu (9/8/2026).

Komunikasi yang terarah, menurut politisi Fraksi PKB tersebut, adalah fondasi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berisiko berujung pada sengketa hukum. Ia juga menekankan bahwa hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman merupakan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk merealisasikan hal itu, tenaga kesehatan dituntut memiliki kecakapan lebih dari sekadar kompetensi klinis. Komunikasi yang menghargai pasien harus dikedepankan sejak tahap konsultasi awal.

"Kalau yang diperkuat hanya literasi digital, tetapi tidak dibangun dari prinsip penghormatan terhadap hak pasien, maka ruh pelayanan bisa hilang. Pelayanan kesehatan dimulai sejak tenaga kesehatan membuka komunikasi dengan pasien, bukan hanya ketika tindakan medis dilakukan," jelasnya.

Meski mendorong reformasi sistem, ia tetap meminta Kemenkes mengawal proses penegakan disiplin terhadap tenaga medis yang terbukti melakukan pelanggaran etika dalam penanganan kasus Yurizal.

"Sanksi tetap harus diberikan kepada siapa pun yang terbukti melanggar kode etik. Namun negara tidak boleh berhenti pada penghukuman individu. Negara juga harus memperbaiki sistem agar kesalahan yang sama tidak terus berulang,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Telusuri-Gratifikasi-Hutan-Kuansing--KPK-Bidik-Menhut-Sebagai-Saksi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menimbang jadwal pemanggilan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebagai saksi dalam pusaran kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Langkah ini diambil menyusul adanya pengakuan terkait penerimaan amplop berisi uang ribuan dolar Singapura dari sang bupati.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memastikan bahwa pemanggilan terhadap pejabat negara tersebut akan disesuaikan dengan arah penyidikan. Meski Raja Juli telah secara terbuka melaporkan penerimaan amplop itu, lembaga antirasuah belum mematok tanggal pasti pemeriksaannya.

"Pemanggilan setiap saksi tentunya berdasar kebutuhan proses penyidikan. Kita sama-sama tunggu perkembangannya ya," jelasnya, Minggu (9/8/2026).

Tiga Kali Pertemuan dan Serahan Dolar

Berdasarkan temuan penyidik, interaksi antara Bupati Kuansing dan Menhut tidak hanya terjadi satu kali. Budi mengungkapkan bahwa dugaan penyerahan uang sebesar SGD 14.000 pada awal Juni lalu merupakan rangkaian dari beberapa pertemuan sebelumnya.

"Pertemuan dengan pak menteri pada tanggal 2 Juni itu bukan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan sebelum-sebelumnya di bulan April dan Mei," bebernya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Pada Mei 2026, KPK mengendus adanya aliran dana sebesar SGD 12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan. Namun, identitas pejabat penerima belum diungkap karena penyidik masih memverifikasi keterangan dari para saksi di lapangan.

Sementara itu, pertemuan pada April 2026 masih dalam tahap pendalaman intensif. KPK tengah mencari tahu apakah pertemuan tersebut menjadi forum lobi awal terkait mekanisme pelepasan izin kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kuansing.

"Apakah itu juga menjadi pembahasan awal berkaitan dengan proses mekanisme pelepasan izin kawasan hutan di wilayah Kuansing dalam rangka pemberian sertifikasi kepada pihak-pihak ataupun masyarakat di wilayah Kuansing pada program nasional," urainya.

Korupsi Berjemaah dan Pemotongan Gaji ASN

Dalam perkara ini, Suhardiman Amby telah menyandang status tersangka atas serangkaian kejahatan jabatan. Selain memungut upeti untuk izin pelepasan kawasan hutan, ia juga diduga menerima suap dari Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain.

Modus pengumpulan dana yang dilakukan Suhardiman terbilang masif dan mengorbankan banyak pihak, di antaranya:

Mengutip setoran dari berbagai Koperasi Unit Desa (KUD) untuk diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 50 persen.

Ironisnya, dana hasil pemotongan hak pegawai negeri tersebut diduga digunakan oleh Suhardiman untuk menutupi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembayaran yang sempat ia terima secara pribadi.(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kerja-Keras-Hampir-Tuntas--RTLH-TMMD-ke-129-Kini-Memasuki-Tahap-Akhir

Halmahera Timur �" Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 1505/Tidore kini memasuki tahap akhir. Personel Satgas TMMD mulai melaksanakan pekerjaan finishing berupa pengecatan dinding rumah, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Senin (10/8/2026).

Memasuki tahap finishing, personel Satgas terus bekerja untuk memastikan setiap bagian bangunan diselesaikan dengan baik. Pengecatan dinding menjadi salah satu pekerjaan akhir sebelum rumah tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga penerima bantuan.

Dengan penuh semangat, personel Satgas terlihat bahu-membahu melakukan pengecatan pada bagian dinding rumah. Pekerjaan tersebut dilakukan secara teliti agar hasil akhir bangunan terlihat lebih rapi, bersih, dan nyaman untuk ditempati.

Pembangunan RTLH ini merupakan salah satu sasaran fisik TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Sebelumnya, proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personel Satgas bersama warga melalui semangat gotong royong.

Memasuki tahap akhir, semangat Satgas tidak surut. Justru, pekerjaan finishing menjadi momentum untuk memastikan rumah yang dibangun benar-benar memberikan manfaat dan menjadi tempat tinggal yang lebih baik bagi penerima bantuan.

Kehadiran Satgas TMMD di kecamatan Wasile Tengah juga menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bukan sekadar membangun sebuah rumah, tetapi menghadirkan harapan baru bagi warga melalui kerja keras, kepedulian, dan semangat gotong royong.

Dengan selesainya tahapan finishing, diharapkan RTLH tersebut segera rampung dan dapat digunakan oleh warga penerima manfaat, sehingga hasil pelaksanaan TMMD ke-129 benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Kecamatan Wasile Tengah. (Pen Kodim 1505)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Catat--BGN-Larang-Siswa-Bawa-Pulang-Makanan-Bergizi-Gratis

JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan pedoman tegas terkait tata cara konsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para siswa di sekolah. Kebijakan ini mewajibkan seluruh penerima manfaat untuk langsung menghabiskan makanan di ruang kelas demi meminimalisasi risiko keracunan akibat penurunan kualitas pangan.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan imbauan tersebut mengingat adanya temuan kasus gangguan pencernaan karena makanan dikonsumsi melewati batas waktu aman. Hal tersebut ia sampaikan setelah menggelar rapat koordinasi daring terkait tata kelola penyelenggaraan MBG pada Sabtu (8/8/2026).

"Kami mohon sesuai dengan petunjuk teknis, bapak, ibu semua, (MBG) sebaiknya tidak dibawa pulang. Pastikan makannya satu, dimakan di situ, dikonsumsi di kelas itu di jam yang memang diperbolehkan, dan sebaiknya tidak dibawa pulang," ujar Sudaryono, Minggu (9/8/2026).

Menurut catatan instansinya, kebiasaan menyimpan makanan dan membawanya pulang menjadi celah utama munculnya masalah kesehatan. Ia menyebut korban keracunan tidak sebatas pada kalangan siswa saja.

"Ini menjadi satu case keracunan di beberapa titik. Bahkan yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi bapak, ibu orang tua di rumah ikut keracunan karena makanan yang dibawa pulang tadi," bebernya.

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BGN menyiapkan regulasi penandaan waktu pada setiap kemasan makanan yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Aturan ini mewajibkan pencantuman tenggat waktu maksimal kelayakan konsumsi di setiap wadah.

"Mulai minggu depan ini, kami akan memberlakukan kewajiban untuk menuliskan di setiap omprengnya ada tanda atau ada peringatan untuk dikonsumsi harus dikonsumsi atau harus dimakan sebelum jam berapa," paparnya.

Sudaryono meminta seluruh pihak di lingkungan sekolah patuh terhadap penunjuk waktu tersebut guna menjamin keamanan program.

"Bapak, Ibu guru tidak boleh mengonsumsi, apalagi peserta didiknya atau anak didiknya, siswanya juga tidak boleh mengonsumsi manakala sudah melewati batas dari jam yang ditentukan,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Terseret-Kasus-Sutrimo--Identitas-Febrio-Adiono-Didalami-Kepolisian

JAKARTA - Bareskrim Polri menerima laporan kematian tak wajar atas nama Sutrimo, seorang pria yang jasadnya ditemukan di area Mordent Aesthetic Clinic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Merespons laporan tersebut, jajaran Polda Metro Jaya kini bersiap mendalami pihak-pihak yang berinteraksi dengan korban, termasuk sosok Febrio Adiono yang diduga sebagai pengantar jasad.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa validasi identitas Febrio menjadi salah satu materi penyelidikan. Hal ini berkaitan dengan informasi yang menyebutkan bahwa Febrio merupakan staf administrasi aktif di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nah ini nanti akan didalami," jelasnya, Minggu (9/8/2026).

Pihak kepolisian mengakui adanya dorongan dari masyarakat yang meminta kasus ini dituntaskan secara transparan. Kejanggalan kondisi fisik Sutrimo yang tewas dengan mulut berbusa menjadi landasan kuat bagi pelapor untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Memang kemarin kami mendapat informasi, ada dari pelapor ataupun warga masyarakat melaporkan kepada Bareskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar," lanjutnya.

Jadwalkan Autopsi Forensik

Untuk mendapatkan kepastian medis, kepolisian menyetujui permohonan ekshumasi jasad Sutrimo. Budi menekankan pembongkaran kuburan ini merupakan prosedur standar dalam menyelidiki laporan kematian tak wajar.

"Akan disegerakan guna mengetahui penyebab kematian. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut," tambahnya.

Sejalan dengan persiapan ekshumasi, tim penyelidik juga membidik keterangan dari tim medis. Dokter RS Muhammadiyah Taman Puring yang menangani korban saat pertama kali tiba dipastikan akan diperiksa pekan depan, setelah sebelumnya mangkir dari jadwal panggilan.

Bantahan Pihak Kejaksaan

Kehadiran nama Febrio Adiono dalam pusaran kasus ini langsung direspons oleh Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna. Ia membenarkan bahwa Febrio berada di bawah naungan institusinya, namun sebatas pegawai administrasi.

"Yang namanya Saudara Febrio, yang kami tahu memang dia pegawai Kejaksaan, tapi bukan jaksa," ungkapnya, Jumat (7/8/2026).

Anang meluruskan rekam jejak Febrio yang dulunya merupakan ajudan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Pasca-keterlibatan Febrie dalam kasus dugaan korupsi, Febrio tidak lagi mendampingi pejabat mana pun di lingkungan Kejaksaan. Di sisi lain, Anang menolak mengomentari status Sutrimo yang dirumorkan sebagai Kepala Rumah Tangga (Karumga) dari mantan petinggi Kejagung tersebut.

"Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karumga, saya tidak dikenal sama sekali, dan bukan warga Kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu,"(goriau)

]]> Mon, 10 Aug 2026 09:23:00 +0700