Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Tokoh Pers Nasional Zulmansyah Sekedang Wafat, PWI Kehilangan Figur Strategis

Sat, 18 Apr 2026 08:21:00 +0700

JAKARTA -Dunia pers Indonesia berduka. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, meninggal dunia pada Sabtu (18/4/2026) pukul 00.05 WIB di RS Budi Kemuliaan akibat serangan jantung. Almarhum wafat pada usia 53 tahun.

Kabar wafatnya almarhum menyebar cepat di kalangan wartawan dan memicu gelombang duka, khususnya di Riau. Tokoh pers Riau, Novrizon Burman, menyampaikan belasungkawa. “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Mohon maaf atas kesalahan almarhum, Al-Fatihah,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun, jenazah almarhum diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pekanbaru pada Sabtu pagi. Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, jenazah akan langsung dibawa ke rumah duka di Perumahan Sakinah 2 Blok B No 7, Jalan Purwodadi, Sidomulyo Barat, Tuah Madani, Pekanbaru.

Setelah disemayamkan, almarhum akan dishalatkan di masjid sekitar kediaman, lalu dimakamkan di TPU Kartama.

Sekretaris PWI Riau, Doni Dwi Putra, mengajak insan pers untuk memberikan penghormatan terakhir. “Mari bersama-sama kita tunaikan fardu kifayah untuk almarhum,” ujarnya. Ia juga menyampaikan rekan-rekan wartawan dijadwalkan berkumpul di Kantor PWI untuk menjemput jenazah di bandara.

Kepergian Zulmansyah menjadi kehilangan besar karena ia merupakan figur penting dalam fase rekonsiliasi organisasi PWI. Dalam kepengurusan hasil penyatuan yang dipimpin Ketua Umum Akhmad Munir, ia dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal PWI Pusat periode 2025�"2030. Kepengurusan ini dikenal sebagai “kabinet persatuan” yang diumumkan pada September 2025 sebagai upaya mengakhiri konflik internal dan memperkuat soliditas organisasi.

Penunjukan tersebut menjadi simbol penting rekonsiliasi, mengingat sebelumnya ia merupakan Ketua Umum PWI versi Kongres Luar Biasa 2024 di tengah dinamika organisasi.

Zulmansyah Sekedang lahir pada 2 Juli 1972 di Banda Aceh. Ia merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di Aceh sebelum melanjutkan studi di Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Semasa mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi seperti Surat Kabar Kampus Bahana Mahasiswa, Mapala Sakai, serta Senat Mahasiswa. Ia juga aktif di organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru.

Dalam dunia profesional, Zulmansyah memiliki rekam jejak panjang di industri media. Ia pernah menjabat Direktur Utama Harian Sumut Pos, Komisaris Utama Posmetro Medan, Komisaris Rakyat Aceh, Komisaris Metro Siantar, hingga Komisaris Pekanbaru Pos. Ia juga pernah menjadi Direktur Utama dan Komisaris Riau Televisi (RTV).

Di bidang organisasi, kiprahnya juga luas, mulai dari Ketua LAPMI HMI Pekanbaru, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Jawa Pos Group, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau, hingga Ketua Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Riau. Ia kemudian memimpin PWI Riau selama dua periode, 2017�"2022 dan 2022�"2027, sebelum dipercaya di tingkat nasional sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat masa bakti 2023�"2028.

Selain itu, almarhum juga dikenal sebagai tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Riau. Ia tercatat pernah memimpin kepengurusan Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Riau. Dalam kepengurusan tersebut, Zulmansyah menjabat sebagai Ketua dengan Fitriady Syam sebagai Sekretaris.

Pelantikan pengurus HIPKA Riau saat itu dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal HIPKA Pusat Tengku A Rahman Alba, serta dihadiri sejumlah tokoh seperti Andi Faisal Jollong, Muntoha Ahmad, Plt Sekda Riau Ahmadsyah Harrofie, Yulisman, Mansyur, Muhammad Sahal, serta sejumlah tokoh dan pengusaha lainnya.

Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang tegas, organisatoris, dan vokal dalam menjaga marwah pers serta mendorong profesionalisme wartawan di tengah tantangan era digital dan maraknya hoaks.

Kepergian Zulmansyah Sekedang meninggalkan duka mendalam bagi dunia jurnalistik Indonesia. Sosoknya dikenang sebagai figur penting yang berperan dalam upaya menyatukan kembali PWI di tingkat nasional. Al-Fatihah. (rls)

Sekjend PWI Pusat Berpulang Zulmansyah Orang Baik, Banyak yang Merasa Kehilangan

Sat, 18 Apr 2026 08:18:00 +0700

PEKANBARU - Innalilahi Wainnalillahi Rojiun. Kabar duka datang dari Tokoh Pers Nasional H Zulmansyah Sekedang SSos MIkom.Panduan & Petunjuk PerjalananPada Sabtu (18/4/2026) sekitar pukul 00.05 WIB, Sekretaris Jendral (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu wafat, di RS Budi Kemuliaan Jakarta. Diduga karena akibat serangan jantung.

Kabar duka mengejutkan itu pun tersiar di berbagai media dan begitu juga halnya di media sosial. Para tokoh pers, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta berbagai organisasi pun menyampaikan doa dan mengucapkan turut belasungkawa untuk almarhum yang juga pernah menjabat Ketua PWI Riau dua periode tersebut.Salah satunya dari ulama kondang Tuan Guru H Ustadz Abdul Somad (UAS). Dari rekaman videonya yang beredar, UAS pun mengucapkan turut berduka dan menyerukan berikan doakan yang terbaik untuk mantan Pemimpin Redaksi Harian Pekanbaru MX yang dikenalnya orang baik tersebut.

''Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Saya turut berdukacita atas wafatnya Bapak Haji Zulmansyah Sekedang, Sekjen PWI Pusat. Mudah-mudahan Allah SWT menempatkan beliau tempat yang terbaik, diampunkan segala silap dan salah kilapnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Dan orang-orang yang mengenal beliau agar memberikan doa yang terbaik. Saya bertemu dengan beliau beberapa kali, beliau orang baik, insyallah. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari kematian. Kita pun insyallah menghadap Allah dan mudah-mudahan kita semua Khusnul Khotimah. Aamiin,'' ucap UAS.

''Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesilapatan. Turut berdukacita dan bertakziah untuk keluarga besar PWI,'' pungkasnya.

Untuk informasi yang diterima Klikmx.com, almarhum akan dimakamkan di Pekanbaru, dan sebelumnya dibawa ke rumah duka di Perumahan Sakinah 2 No 7, Jalan Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani.

Industri Pers Indonesia Berduka, Sekjend PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Wafat

Sat, 18 Apr 2026 07:15:00 +0700

Pekanbaru-Innalillahi Wainna Ilaihi Roji'un. Kabar duka menyelimuti dunia pers Indonesia.

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (Sekjend PWI) Pusat, H Zulmansyah Sekedang SSos MIkom meninggal dunia, Sabtu (18/4/2026).

Zulmansyah mengembuskan napas terakhir pada pukul 00.05 WIB di RS Budi Kemuliaan, Jakarta setelah mengalami serangan jantung.

Kabar duka tersebut disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum PWI Pusat, Sumber Rajasa Ginting.

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang meninggal dunia pukul 00.05 WIB di RS Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, akibat serangan jantung. Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhum,” ujarnya.

Sebelum wafat, almarhum diketahui masih aktif menjalankan berbagai agenda organisasi. Ia sempat menghadiri peluncuran dan bedah buku di Surabaya, Jawa Timur, serta turut dalam deklarasi Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) di Aula LSPR Institute of Communication and Business, Jakarta Pusat.

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan tersebut, kondisi kesehatannya dilaporkan menurun hingga akhirnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Menurut Sumber Rajasa Ginting, selama berada di Surabaya, almarhum tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan.

“Selama di Surabaya almarhum satu kamar dengan saya dan banyak berbincang. Beliau sama sekali tidak mengeluhkan kesehatannya hingga kembali ke Jakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Pusat Bidang Pembinaan Daerah, Novrizon Burman menyebutkan, almarhum sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

“Benar, beliau meninggal dunia dini hari tadi di RS Budi Kemuliaan akibat serangan jantung,” ujar Novrizon.

Kepergian Zulmansyah Sekedang menjadi kehilangan besar bagi keluarga besar PWI dan seluruh insan pers di Indonesia. Dedikasi serta pengabdiannya selama ini dinilai telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan dunia jurnalistik tanah air

Semasa hidupnya, Zulmansyah dikenal aktif mengembangkan organisasi serta mendorong peningkatan profesionalisme wartawan di Tanah Air.

Zulmansyah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat untuk masa bakti 2023-2028. Sebelumnya, ia dipercaya memimpin PWI Provinsi Riau selama dua periode, yakni 2017-2022 dan 2022-2027.

Lahir di Banda Aceh pada 02 Juli 1972, Zulmansyah menghabiskan masa pendidikan dasar hingga menengah di Provinsi Aceh. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sejak masa mahasiswa, ia aktif dalam berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra kampus. Di antaranya, Surat Kabar Kampus Bahana Mahasiswa, Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Sakai, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru.(*)

Puan: RUU Pemilu Masih Dibahas dengan Pimpinan Parpol!

Fri, 17 Apr 2026 21:37:00 +0700

JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) masih berlangsung di tingkat partai politik. Hal ini disinggung soal perkembangan dari rencana pembahasan beleid tersebut.

Politikus PDIP ini mengatakan, bahwa komunikasi terus dilakukan dengan para pimpinan partai politik (parpol).

"Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik," kata Puan dikutip Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, prinsip utama dalam penyusunan RUU Pemilu ialah memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga.

Puan menuturkan, regulasi yang dihasilkan harus mampu menghadirkan proses pemilu yang efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan negara," tandasnya.

209 Prajurit TNI AD Dikerahkan Evakuasi Helikopter Jatuh di Hutan Rimba Sekadau

Fri, 17 Apr 2026 21:36:00 +0700

KUBU RAYA - TNI Angkatan Darat melalui Kodam XII/Tanjungpura mengerahkan 209 personel untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi helikopter Airbus H130 bernomor registrasi PK-CFX yang dilaporkan hilang kontak dan jatuh di kawasan hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis 16 April 2026.

Asops Kasdam XII/Tpr Kolonel Inf Ahmad Daud Harahap mengatakan, TNI AD berkomitmen penuh dalam mendukung misi kemanusiaan tersebut. Pengerahan personel dilakukan sebagai respons cepat untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi bersama tim SAR gabungan.

“Atas perintah Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., dan hasil koordinasi dengan tim SAR gabungan, jajaran telah diarahkan untuk membantu secara maksimal pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi,” ujarnya.

Operasi di lapangan dipimpin langsung Danrem 121/Alambhana Wanawai Brigjen TNI Purnomosidi, dengan melibatkan personel dari Kodim 1204/Sanggau, Yonif TP 833/Bumi Daranante, dan Yonif 642/Kapuas. Seluruh personel bergerak menuju titik lokasi di medan hutan yang sulit dijangkau.

Upaya pencarian intensif membuahkan hasil setelah tim Yonif TP 833/Bumi Daranante yang dipimpin Mayor Inf Ikhwan berhasil menemukan titik jatuh helikopter di tengah kondisi medan yang menantang.

Dengan mempertimbangkan faktor cuaca ekstrem dan kondisi medan, proses evakuasi terhadap kru dan badan helikopter dijadwalkan dilaksanakan pada Jumat pagi (17/4/2026). Saat ini, personel di lapangan telah mengamankan lokasi guna memastikan proses evakuasi berjalan aman dan lancar.

Keterlibatan TNI AD dalam operasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap penanganan situasi darurat serta misi kemanusiaan, sekaligus memperkuat sinergi dengan unsur terkait di wilayah.

Prabowo Teken Perpres Perkuat Tata Kelola Kesehatan Nasional Terintegrasi

Fri, 17 Apr 2026 21:34:00 +0700

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Perpres yang ditetapkan pada 11 Maret 2026 ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya sinkronisasi layanan kesehatan dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.

Salinan Perpres Nomor 13 Tahun 2026 yang dilihat pada Jumat (17/4/2026), melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara ini diundangkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Dalam pertimbangannya, Perpres ini merupakan aturan turunan untuk melaksanakan amanat Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu poin krusial dalam Perpres ini adalah penegasan bahwa pengelolaan kesehatan kini dilakukan secara berjenjang dan melibatkan seluruh elemen pemerintahan.

Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa kini diberikan mandat khusus untuk menyelenggarakan pengelolaan kesehatan sesuai kewenangannya dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional.

“Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” bunyi Pasal 1 poin 2 dalam peraturan tersebut.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan di lapangan, pemerintah pusat kini memiliki wewenang lebih tegas. Dalam Pasal 20, disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang memberikan teguran lisan, tertulis, hingga pemberian disinsentif kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun pemerintah desa jika perencanaan pembangunan kesehatan di daerah bertentangan dengan rencana nasional; pelaksanaan di daerah tidak sesuai dengan strategi pembangunan nasional; tidak patuh dalam pelaporan capaian sasaran atau realisasi anggaran kesehatan.

Perpres 13/2026 juga memberikan perhatian khusus pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat kebijakan afirmasi yang mencakup penguatan fasilitas, sumber daya manusia (tenaga medis), teknologi, hingga pendanaan khusus untuk memastikan akses kesehatan yang merata di seluruh pelosok negeri.

Dokumen lampiran setebal ratusan halaman dalam Perpres ini merinci tanggung jawab lintas kementerian dalam berbagai aspek kesehatan, mulai dari kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, hingga lanjut usia; penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan jiwa dan perlindungan terhadap penyalahgunaan zat adiktif; pelayanan darah dan transplantasi organ; hingga pengelolaan kesehatan dalam kondisi bencana dan wabah.

Dengan berlakunya Perpres ini, maka Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan tata kelola kesehatan dengan tantangan zaman dan struktur perundang-undangan yang baru.

Trump: Israel dan Lebanon Mulai Gencatan Senjata 10 Hari

Fri, 17 Apr 2026 21:31:00 +0700

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa para pemimpin Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memulai gencatan senjata selama 10 hari pada pukul 21.00 GMT.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut ia telah mengadakan "percakapan yang sangat baik" dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun.

“Kedua pemimpin ini telah sepakat bahwa untuk mencapai perdamaian antara negara mereka, mereka akan secara resmi memulai gencatan senjata 10 hari pada pukul 17.00 EST,” tulisnya, sebagaimana dilansir Anadolu.

Ia menambahkan telah menginstruksikan Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine untuk bekerja sama dengan kedua negara demi mencapai perdamaian abadi.

Pengumuman itu datang setelah surat kabar Haaretz sebelumnya melaporkan bahwa tentara Israel sedang bersiap mengumumkan gencatan senjata di Lebanon pada Kamis (16/4/2026).

Harian Israel tersebut menyebut gencatan senjata diperkirakan berlaku antara pukul 19.00 (16.00 GMT) hingga tengah malam waktu setempat (21.00 GMT).

Menurut laporan itu, pejabat militer Israel mengatakan persiapan sedang dilakukan untuk menghentikan permusuhan pada Kamis sore, dengan komandan senior diinstruksikan mempersiapkan pasukan yang ditempatkan di Lebanon selatan untuk kemungkinan gencatan senjata.

Negosiasi Dimediasi AS

Sebelumnya, lembaga penyiaran publik Israel melaporkan bahwa Kabinet Keamanan telah membahas permintaan AS untuk gencatan senjata di Lebanon dalam pertemuan yang diadakan Rabu (15/4/2026) malam, namun berakhir tanpa pengumuman.

Pada Rabu, Trump mengatakan bahwa Washington “berusaha untuk mendapatkan sedikit ruang bernapas antara Israel dan Lebanon. Sudah lama sejak kedua pemimpin tersebut berbicara, sekitar 34 tahun. Itu akan terjadi besok.”

Pengumuman itu menyusul pembicaraan yang dimediasi AS antara delegasi Lebanon dan Israel yang berlangsung Selasa (14/4/2026) di Departemen Luar Negeri di Washington.

Kelompok Hizbullah tidak diwakili dalam pertemuan tersebut dan menolak langkah itu.

Kedua pihak sepakat untuk memulai negosiasi perdamaian langsung, dengan lokasi dan waktu yang akan ditentukan kemudian, sementara Israel masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan �" beberapa sejak puluhan tahun lalu dan lainnya sejak perang 2023�"2024.

Breaking News! Iran Resmi Buka Selat Hormuz

Fri, 17 Apr 2026 21:30:00 +0700

IRAN - Pemerintan Iran resmi membuka Selat Hormuz. Hal itu dilakukan seiring gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Lebanon.

"Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata," kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melansir BBC, Jumat (17/4/2026).

Mahasiswa Geruduk Polres Rohil Minta Copot Kapolres Rohil

Fri, 17 Apr 2026 20:14:00 +0700

UJUNGTANJUNG-Sekitara 50 gabungan Mahasiswa Rohil mengadakan aksi unjuk Rasa Kamis (17-4-2026) di dipan Mapolres Rokan Hilir.Mahasiswa bergerak dari Kota Bagansiapiapi sekitar pukul 14.00 Wib dan sampai di Polres Rokan Hilir sekitar pukul 16.00 Wib.

Dalam tuntutanya yang disampaikan Ketua Mahasiswa Rokan Hiir, Eka Rahayu Wp minta Copot Kapolres Rohil,Karea dia tidak layak untuk memimpin di Rokan Hilir ini. Tidak ada prestasi yang dibuat selama memimpin Polres Rokan hilir.

Menurut Eka aksi ini merupakan buntut dari sejumlah persoalan yang dinilai menjadi catatan buruk selama kepemimpinan Kapolres Rohil. Kami menilai Kapolres Rokan Hilir mempunyai rapot merah selama memimpin Polres Rokan Hilir, katanya seperti:

1. Transformasi Wilayah Menjadi "Zona Nyaman" Kriminalitas ketika kepemimpinan lemah dalam pengawasan, hukum menjadi tumpul. Akibatnya:

Normalisasi Pelanggaran: Praktik seperti Galian C ilegal dan prostitusi yang beroperasi secara terbuka di dekat Mapolres menciptakan kesan bahwa hukum bisa dikompromikan atau "dibeli".

Ekosistem Narkoba yang Masif: Ketidakmampuan Kapolres dalam memetakan dan menindak bandar narkoba (seperti di Pasir Limau Kapas) membuat peredaran zat terlarang ini merambah hingga ke pelosok desa tanpa hambatan berarti.

2. Krisis Wibawa Institusi di Mata Masyarakat, Kapolres adalah simbol otoritas negara di daerah tersebut jika pimpinannya dianggap tidak kompeten:

Masyarakat Menjadi Hakim Sendiri: Kerusuhan warga di Pasir Limau Kapas adalah bukti nyata. Rakyat tidak lagi lapor polisi, melainkan melakukan aksi massa karena merasa negara (melalui polres) hadir hanya sebagai penonton.

Hilangnya Rasa Aman: Warga kehilangan perlindungan ketika tersangka pelecehan seksual di Tanah Putih dilepaskan tanpa kejelasan medis/yuridis yang transparan.

3. Runtuhnya Disiplin dan Keselamatan Personel. Kematian seorang personel di tempat hiburan malam adalah puncak dari kegagalan kepemimpinan dalam mendisiplinkan bawahan.

Pelanggaran Kode Etik Massal: Tanpa kendali ketat, anggota cenderung menyimpang dari tugas pokoknya.

Risiko Nyawa Anggota: Kelalaian pimpinan dalam menetapkan zona terlarang bagi anggota atau membiarkan tempat hiburan tak berizin beroperasi berujung pada hilangnya nyawa anak buah sendiri.

4. Maladministrasi dan Kegagalan Operasional. Insiden tahanan kabur melalui jendela kamar mandi mencerminkan manajemen fasilitas dan sumber daya manusia yang buruk.

Kelalaian Struktural: Tahanan kabur bukan sekadar kesalahan penjaga pintu, melainkan kegagalan Kapolres dalam memastikan standar keamanan markas (Command Center dan pengecekan fisik) berjalan setiap hari.

Ketidakpastian Hukum: Kasus-kasus yang dilepas atau tidak dituntaskan menimbulkan tunggakan perkara yang merugikan pencari keadilan.

5. Penghambatan Pembangunan dan Investasi Daerah. Rokan Hilir memiliki potensi alam yang besar. Namun, ketidakkompetenan Kapolres menghambat kemajuan daerah karena:

Ketidakpastian Keamanan: Investor atau pelaku usaha enggan masuk ke daerah yang penegakan hukumnya lemah dan sering terjadi konflik horizontal/kerusuhan

Aksi mahasiswa Wakpolres Rohil, Kompol Rikky Operiady S.Sos., S.I.K, M.I.K akan menyampaikannya kepada Kapolres Rohil.Sementara itu Mahasiswa masih bertahan di Mapolres Rohil (jon)

Satres Narkoba Polres Dumai Amankan Paket Sabu Dari Dua Tempat Yang Berbeda

Fri, 17 Apr 2026 11:57:00 +0700

DUMAI-Gerak cepat aparat Satres Narkoba Polres Dumai kembali membuahkan hasil dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Dumai Selatan. Berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti secara intensif, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran shabu pada Kamis, 16 April 2026.

Kapolres Dumai AKBP Angga F. Herlambang, S.I.K., S.H. saat dikonfirmasi melalui Kasat Narkoba Polres Dumai AKP Riza Effyandi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

“Pengungkapan ini merupakan hasil dari informasi masyarakat yang kemudian kami tindak lanjuti dengan penyelidikan hingga berhasil mengamankan seorang tersangka di wilayah Bukit Timah,” ujar AKP Riza Effyandi, S.H., M.H.

Tersangka yang diamankan diketahui berinisial K.N.S., seorang pria yang berdomisili di kawasan Jalan Gatot Subroto KM 7, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan.

Dari hasil penggeledahan awal di sekitar lokasi, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam pipa paralon dan kotak rokok di samping rumah tersangka.

“Pada saat dilakukan penggeledahan yang Dipimpin oleh kanit 2 sat narkoba IPDA Rico S. Hutabarat S.H, ditemukan dua paket shabu yang disimpan secara tersembunyi di luar rumah, serta ditemukan alat pendukung lainnya di dalam rumah,” ungkap AKP Riza Effyandi, S.H., M.H.

Pengembangan kemudian dilakukan setelah tersangka mengakui masih menyimpan narkotika di lokasi lain, yakni di rumah orang tuanya di kawasan Perumahan Taman Mitra.

“Dari hasil pengembangan di lokasi kedua, tim menemukan kembali sejumlah paket shabu yang disimpan di dalam saku pakaian dan map plastik, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 23 paket dengan berat kotor sekitar 28,90 gram,” jelas AKP Riza Effyandi, S.H., M.H.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa timbangan digital, plastik klip, serta satu unit handphone yang diduga digunakan untuk komunikasi transaksi.

“Barang bukti tersebut menguatkan dugaan bahwa tersangka memiliki peran dalam aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut,” tegas AKP Riza Effyandi, S.H., M.H.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan pidana terbaru.

“Kami akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkotika tanpa pandang bulu sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan masyarakat,” kata AKP Riza Effyandi, S.H., M.H.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Polres Dumai menyediakan layanan call center 110 yang dapat dimanfaatkan untuk melaporkan berbagai bentuk gangguan kamtibmas, termasuk peredaran narkotika, secara cepat dan responsif.

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, khususnya terkait narkotika, agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar AKP Riza Effyandi, S.H., M.H(***)

Antisipasi Tindak Kriminal, Polres Dumai Melalui Polsek Jajaran Melaksanakan Penggalangan

Fri, 17 Apr 2026 10:08:00 +0700

DUMAI-Kegiatan penggalangan terhadap masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Dumai guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Kamis, 16 April 2026, para Kapolsek di wilayah hukum Polres Dumai melaksanakan kegiatan silaturahmi dan dialog bersama tokoh masyarakat di masing-masing wilayah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif dalam meredam potensi gangguan kamtibmas, khususnya menyikapi perkembangan situasi yang terjadi di luar daerah agar tidak berdampak di Kota Dumai.

Di wilayah Polsek Sungai Sembilan, kegiatan dilaksanakan sekira pukul 10.00 WIB di Mapolsek Sungai Sembilan, Jalan Sei Paul, Kelurahan Lubuk Gaung. Kapolsek Sungai Sembilan IPTU Apriadi, S.H., M.H. memimpin langsung kegiatan silaturahmi bersama tokoh masyarakat setempat.

“Kami mengajak seluruh tokoh dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di wilayah Sungai Sembilan agar tetap aman dan tidak mudah terprovokasi oleh kejadian di luar daerah,” ujar IPTU Apriadi, S.H., M.H.

Ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

“Apabila terdapat informasi terkait peredaran narkoba, terjadi suatu tindak pidana maupun gangguan kamtibmas lainnya segera laporkan baik secara langsung ke Polsek maupun melalui layanan 110 agar dapat segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sementara itu di wilayah Polsek Bukit Kapur, kegiatan penggalangan dilaksanakan di sebuah kedai kopi di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Nenas, sekira pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Kapolsek Bukit Kapur IPTU Zulfahli, S.H., M.H.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang dan tetap menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama,” ujar IPTU Zulfahli, S.H., M.H.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan, khususnya terkait peredaran narkotika dan tindak pidana lainnya di wilayah Bukit Kapur.

“Setiap informasi yang diperoleh terkait penyalahgunaan narkoba, tindak pidana lainnya serta gangguan kamtibmas agar segera dilaporkan melalui Polsek atau layanan 110 untuk penanganan lebih lanjut,” tambahnya.

Di wilayah Polsek Dumai Barat, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Jalan Perintis, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, yang dipimpin oleh Kapolsek Dumai Barat AKP Dedi Nofarizal, S.H., M.H.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi kamtibmas dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum tentu benar,” ujar AKP Dedi Nofarizal, S.H., M.H.

Ia menegaskan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

“Jika ada informasi terkait peredaran narkoba, segera laporkan agar dapat segera dilakukan tindakan,” jelasnya.

Adapun yang hadir dalam kegiatan di Polsek Sungai Sembilan antara lain Kapolsek IPTU Apriadi, S.H., M.H., Kanit Reskrim IPDA Carlos Pasaribu, S.H., tokoh masyarakat Ismail Ujang Key, Dermawan, pengurus organisasi masyarakat, serta warga Kelurahan Lubuk Gaung.

Sementara di Polsek Bukit Kapur, kegiatan dihadiri Kapolsek IPTU Zulfahli, S.H., M.H., tokoh masyarakat Zaidir, AIPDA Gusnedi, BRIPDA Fajar, serta masyarakat Kelurahan Bukit Nenas.

Di Polsek Dumai Barat, kegiatan dihadiri Kapolsek AKP Dedi Nofarizal, S.H., M.H., IPTU Febri Zuhdi, IPTU Nurdin Rahman, AIPTU Kirman, tokoh masyarakat Suharyadi, personel kepolisian, serta masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, kegiatan penggalangan yang dilakukan para Kapolsek jajaran Polres Dumai berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan bersama(***)

Menuju Pasar Ekspor: Kisah Sukses Kolaborasi Pucuk Rebung - PHR Berdayakan UMKM Riau

Fri, 17 Apr 2026 09:18:00 +0700

PEKANBARU-Transformasi besar tengah berlangsung pada geliat ekonomi lokal Provinsi Riau. Pelaku UMKM yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri tanpa kepastian arah kini berhasil naik kelas melalui wadah kolektif. Koperasi Pucuk Rebung hadir sebagai simbol kemandirian ekonomi yang mampu bersaing hingga skala internasional.

Sosok perempuan tangguh bernama Yuneli, atau akrab disapa Nunik, memimpin koperasi ini melewati berbagai tantangan. Para pelaku usaha awalnya merasa kurang percaya diri untuk bermimpi besar karena keterbatasan modal, standar kualitas yang belum seragam, serta minimnya jejaring distribusi mulai menemukan arah. Pasar internasional yang sebelumnya terasa mustahil untuk diraih muncul perlahan.

“Rasa percaya diri kini tumbuh menggantikan perasaan ragu yang dahulu membayangi kami. Perjalanan Koperasi UMKM Pucuk Rebung dan dukungan PHR telah mengubah segalanya. Berawal dari dapur sederhana, kini produk kami mampu tampil hingga pasar internasional,” kata Nunik yang baru saja kembali dari Malaysia menjajaki kerja sama dengan pelaku usaha setempat.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) hadir sebagai Sahabat Pendukung melalui program Pengambangan UMKM Ekonomi Pemuda dan Perempuan. Peran strategi PHR mencakup penguatan kelembagaan, pembukaan akses pasar, serta penyediaan pelatihan peningkatan kualitas produk. Intervensi ini dirancang agar UMKM tidak sekedar bertahan hidup, melainkan tumbuh menjadi usaha yang berdaya saing.

Anggota koperasi berproses secara aktif meningkatkan kualitas produk dan menyesuaikan standar keamanan pangan. Mereka memperbaiki sistem pengemasan agar daya simpan produk mampu bertahan hingga delapan bulan. Dukungan alat produksi dan baku dari PHR dimanfaatkan secara optimal sebagai pemantik kemandirian. Produk unggulan seperti keripik tempe, rendang, salai patin, dan nastar sagu kini berhasil menembus pasar nasional hingga ekspor.

Pencapaian finansial koperasi ini sangat signifikan dengan catatan omzet mencapai ratusan juta per bulan. Peningkatan pendapatan tersebut membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan keluarga para anggota. Rasa percaya diri kini tumbuh menggantikan perasaan ragu yang dahulu membayangi mereka.

“Kehadiran PHR melalui program tanggung jawab sosia memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pengembangan UMKM Pucuk Rebung. Dukungan PHR mampu meningkatkan kapasitas usaha secara optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota koperasi,” kata Nunik selaku ketua Koperasi UMKM Pucuk Rebung.

Belum lama ini, dunia akademik internasional turut memberikan pengakuan terhadap model pemberdayaan ini. Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia melakukan kunjungan studi untuk mempelajari pengelolaan UMKM yang diterapkan Pucuk Rebung. Kunjungan tersebut membuktikan bahwa pola kolaborasi ini layak menjadi rujukan lintas negara.

Bagi PHR, pembinaan UMKM merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pilar ekonomi. Program ini mencakup peningkatan kualitas produk, pelatihan manajemen, pemasaran digital, hingga perluasan akses pasar.

“Koperasi UMKM Pucuk Rebung adalah bukti nyata bagaimana kolaborasi PHR dan masyarakat dapat mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang mandiri. Pencapaian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi kelompok usaha lainnya di Riau untuk terus berinovasi dan tidak ragu untuk 'naik kelas'. PHR komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi,” kata Manager CID PHR Iwan Ridwan Faizal.

Koperasi Pucuk Rebung saat ini mulai menatap masa depan melalui semangat regenerasi. Pelibatan generasi muda menjadi kunci agar keberlanjutan ekonomi lokal terus tumbuh dan berdaya saing global.

# # # # # #

Tentang PHR Zona Rokan

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021.

Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.

Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan(***)

Serangan Roket Hizbullah Lukai Sejumlah Tentara Israel di Lebanon Selatan

Thu, 16 Apr 2026 20:35:00 +0700

LEBANON SELATAN �" Serangan roket yang dilancarkan kelompok Hizbullah dilaporkan melukai lima tentara Israel Defense Forces (IDF), di wilayah Lebanon selatan.

Dilansir dari trtworld, Kamis (16/4/2026). Insiden tersebut terjadi di kota Bint Jbeil, yang dalam beberapa hari terakhir menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dan pejuang Hizbullah.

Berdasarkan laporan media berbahasa Ibrani, militer Israel menyatakan bahwa satu tentara mengalami luka parah, sementara empat lainnya mengalami luka ringan setelah posisi mereka dihujani roket.

Harian Yedioth Ahronoth juga melaporkan bahwa para tentara tersebut terluka di Bint Jbeil, wilayah yang dikenal sebagai salah satu titik panas dalam konflik di Lebanon selatan.

Pertempuran di kawasan ini terus meningkat seiring intensitas serangan antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di perbatasan Israel-Lebanon.

Evakuasi Tahap III, Kemlu RI Pulangkan 45 WNI dari Iran

Thu, 16 Apr 2026 20:33:00 +0700

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Dalam evakuasi tahap III ini, sebanyak 45 orang dipulangkan ke Tanah Air.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan langkah pemulangan ini merupakan rangkaian dari evakuasi yang telah dilakukan Kemlu pada dua tahap sebelumnya. Pada tahap III ini, KBRI Teheran bekerja sama dengan KBRI di Baku.

"Kemlu serta KBRI di Baku dan KBRI Teheran telah memfasilitasi evakuasi tahap ketiga sejumlah 45 WNI dari Iran," kata Heni dalam konferensi persnya di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

WNI yang dievakuasi ini, kata dia, diberangkatkan dari Teheran pada 12 April menuju Baku, Azerbaijan melalui jalur darat. Kemudian, dilanjutkan dengan penerbangan komersial dengan rute Baku-Jakarta.

"Untuk ke-45 evakuasi WNI ini dibagi menjadi tiga kloter ketibaan di Jakarta," ujarnya.

Kloter pertama telah tiba pada 14 April lalu dengan jumlah sebanyak 14 orang. Kemudian, kloter kedua sebanyak 9 orang yang telah tiba di Tanah Air pada 15 April. Kloter ketiga sebanyak 9 orang akan tiba pada petang hari ini.

"Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke Tanah Air," tuturnya.

Setibanya di Tanah Air, Kemlu akan serah terimakan kepada Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangannya ke daerah asal masing-masing.

"Berdasarkan catatan KBRI Teheran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini adalah 236 orang, mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di Kota Qom. Sisanya adalah PMI dan juga ekspatriat yang menikah dengan warga negara sana," tuturnya.

Satu Terdakwa Kasus Pemerasan Kemnaker Ajukan Diri Jadi Saksi Mahkota

Thu, 16 Apr 2026 20:25:00 +0700

JAKARTA - Salah satu terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajukan diri menjadi saksi mahkota. Terdakwa yang dimaksud adalah Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022�"2025, Irvian Bobby Mahendro.

Hal itu terungkap dalam lanjutan persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/4/2026). "Betul saudara mengajukan diri jadi saksi mahkota?" tanya Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana.

"Betul, Yang Mulia, saya mengajukan sebagai saksi mahkota untuk persidangan hari ini," jawab Bobby.

Bobby mengaku pengajuan tersebut sudah diketahui penasihat hukumnya. Ia akan menjadi saksi mahkota untuk 10 terdakwa lainnya, termasuk eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.

Hakim kemudian memastikan jumlah terdakwa yang mengajukan diri sebagai saksi mahkota. Berdasarkan keterangan jaksa penuntut umum (JPU), baru Bobby yang mengajukan diri.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Noel melakukan pemerasan Rp6,5 miliar (Rp6.522.360.000) terkait pengurusan sertifikasi K3. Perbuatan tersebut dilakukan Noel bersama Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi selaku aparatur sipil negara (ASN) di Kemnaker, serta Miki Mahfud dan Temurila masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri (KEM) Indonesia.

"Bahwa terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud, dan Temurila telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp6.522.360.000," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 19 Januari 2026.

Jaksa menyebut, perkara tersebut bermula pada 2021 ketika Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BKK3) menggelar pertemuan dengan sejumlah bawahannya, antara lain Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Ida Rochmawati, Nila Pratiwi Ichsan, dan Fitriana Bani Gunaharti.

Dalam pertemuan itu, jaksa mengungkap Hery meminta para koordinator dan subkoordinator tetap melanjutkan “tradisi” berupa “apresiasi atau biaya nonteknis/under table”, yakni pungutan terkait penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi K3 di Kemnaker dengan kisaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per sertifikat atau lisensi.

Hery juga menyampaikan bahwa apabila para pemohon tidak memberikan uang, maka proses penerbitan atau perpanjangan sertifikasi dan lisensi K3 akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses dengan alasan administrasi belum lengkap.

Para peserta rapat kemudian menyanggupi permintaan tersebut. Dalam pertemuan yang sama, Hery juga membuka rekening bank yang digunakan sebagai penampung dana dari praktik tersebut.

Helikopter PK-CFX Diduga Jatuh di Perbukitan Terjal Sekadau Kalbar

Thu, 16 Apr 2026 20:23:00 +0700

JAKARTA �" Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyampaikan perkembangan terbaru terkait helikopter PK-CFX yang hilang kontak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter tersebut dilaporkan hilang kontak pada pukul 08.39 waktu setempat atau sekitar lima menit setelah lepas landas.

Kepala Basarnas, Marsdya Mohammad Syafii, menjelaskan titik hilang kontak berada di koordinat 0°10'51.91" LS - 110°47'25.49" BT. Sementara itu, sinyal darurat dari Emergency Locator Transmitter (ELT) terdeteksi di koordinat 0°12'0.00" LS - 110°44'0.00" BT, dengan datum di 0°11'30.39" LS - 110°45'43.72" BT.

Secara administratif, lokasi kejadian berada di wilayah Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Menurut Syafii, kondisi medan di lokasi cukup sulit dijangkau karena berada di kawasan hutan lebat dengan kontur perbukitan yang terjal.

“Kondisi medan lokasi jatuhnya atau hilangnya kontak berada di kawasan hutan rimbun dengan topografi perbukitan terjal,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Dalam upaya pencarian, Basarnas mengerahkan Helikopter Super Puma milik TNI AU pada pukul 13.10 WIB untuk melakukan penyisiran udara di sekitar lokasi hilang kontak. Dari hasil pemantauan udara, tim menemukan serpihan yang diduga merupakan bagian ekor helikopter tersebut.

“Pada pukul 15.25 WIB, Heli Super Puma TNI AU kembali ke Lanud Supadio. Hasil pemantauan ditemukan serpihan yang diduga ekor pesawat Helikopter Airbus H130 PK-CFX pada jarak kurang lebih 3 kilometer ke arah barat dari titik awal hilang kontak,” ujar Syafii.

Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada tim darat yang masih berupaya mencapai lokasi, meski terkendala medan yang sulit.

Hingga kini, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, perangkat desa, serta potensi SAR Kabupaten Sintang terus berupaya menembus titik koordinat pancaran sinyal ELT.

Diketahui, helikopter tersebut membawa delapan orang, terdiri dari dua kru dan enam penumpang. Kru helikopter yakni pilot Captain Marindra W. dan EOB Harun Arasyid, sementara enam penumpang masing-masing bernama Patrick K., Victor T., Charles L., Joko C., Fauzie O., dan Sugito.

Dosen Universitas Budi Luhur Dipecat Usai Diduga Lecehkan Mahasiswi

Thu, 16 Apr 2026 19:38:00 +0700

JAKARTA - Universitas Budi Luhur memutus hubungan kerja (PHK) terhadap seorang dosen berinisial Y, yang diduga terlibat kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.

Rektor Universitas Budi Luhur, Agus Setyo Budi, menyampaikan permohonan maaf atas kasus tersebut. Ia menegaskan komitmen kampus dalam melindungi korban.

“Dengan ini, kami kembali menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas terjadinya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus Universitas Budi Luhur. Kami berkomitmen senantiasa berada di sisi korban dan telah menindaklanjuti laporan yang diberikan, sebagaimana amanat dari Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, pihak kampus bersama Yayasan Budi Luhur Cakti telah menjatuhkan sejumlah sanksi administratif

Langkah tersebut diawali pembebastugasan dari jabatan Kepala Pusat Pengembangan Kebudiluhuran per 24 Februari 2026. Selanjutnya, terlapor juga dibebastugaskan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi sejak 27 Februari 2026.

Kemudian, pada 8 April 2026, yang bersangkutan kembali dibebastugaskan dari jabatan Direktur Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Hingga akhirnya, Yayasan Budi Luhur Cakti menerbitkan keputusan pemutusan hubungan kerja per 15 April 2026.

“Terima kasih atas segala dukungan dari seluruh sivitas akademika yang mempercayakan penanganan kasus ini kepada Universitas Budi Luhur. Pada akhirnya, Universitas Budi Luhur dengan ini menyatakan kembali komitmennya untuk selalu meningkatkan upaya menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika,” kata Agus.

Sementara itu, kasus dugaan pelecehan seksual tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kini tengah ditangani polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan laporan tersebut telah diterima.

"Benar, laporan tersebut sudah kami terima di SPKT Polda Metro Jaya. Untuk penanganannya telah direkomendasikan ke Ditres PPA dan PPO, mengingat perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Polisi Bongkar Praktik Suntik Gas LPG Subsidi Omzet Rp2,7 Miliar, 11 Orang Ditangkap!

Thu, 16 Apr 2026 19:35:00 +0700

JAKARTA �" Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap praktik ilegal pemindahan isi tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram. Pengungkapan ini hasil penanganan enam laporan polisi dalam kurun waktu April 2025 hingga April 2026.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon, menyebut praktik tersebut ditemukan di enam lokasi berbeda, yakni di Jakarta Barat, dua lokasi di Jakarta Timur, Bekasi Kota, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

“Secara umum untuk modus operandi itu kurang lebih sama,” ujar Victor dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

Dalam operasi tersebut, polisi menggerebek enam gudang atau toko yang digunakan sebagai tempat pemindahan isi gas dari tabung subsidi ke tabung non-subsidi untuk kemudian dijual kembali.

Victor menjelaskan, para pelaku memanfaatkan alat berupa pipa besi atau alat suntik yang telah dimodifikasi guna memindahkan gas dari tabung 3 kilogram ke tabung kosong berukuran lebih besar.

Selain itu, pelaku juga menggunakan es batu untuk membantu proses pemindahan agar berjalan lebih cepat dengan menurunkan suhu tabung tujuan.

“Tabung LPG kosong ukuran 12 kilo non-subsidi ini dijejerkan, kemudian diberikan es batu agar suhu menjadi dingin dan dipindahkan langsung,” jelasnya.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 11 orang tersangka dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pemilik yang juga bertindak sebagai operator penyuntikan, pekerja pemindahan gas, hingga sopir dan kernet distribusi.

Polisi turut menyita barang bukti berupa 1.259 tabung gas, yang terdiri dari 954 tabung LPG 3 kilogram, 272 tabung 12 kilogram, serta tiga tabung 50 kilogram. Selain itu, diamankan pula 85 alat suntik, kendaraan operasional, dan perlengkapan lainnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, total omzet dari enam lokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari salah satu lokasi di Jakarta Timur yang mencapai sekitar Rp1,3 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, serta Pasal 55 KUHP.

Pasutri di Rohil Ditangkap Edarkan Sabu

Thu, 16 Apr 2026 18:01:00 +0700

Pujud-Tim Reskrim Polsek Pujud kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukumnya dengan menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga sebagai pengedar sabu di Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Rabu (15/4/2026) malam.

Penangkapan ini menambah catatan pengungkapan kasus narkoba oleh Polsek Pujud, yang dalam kurun waktu tiga hari terakhir berhasil meringkus tiga terduga bandar sabu di wilayah tersebut.

Kapolsek Pujud AKP Boy Setiawan mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya transaksi narkoba di lokasi tersebut.

“Menindaklanjuti informasi itu, tim langsung melakukan penyelidikan dan penindakan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ditangkap Saat Penggerebekan

Sekitar pukul 20.00 WIB, tim yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Rendi Lopiga Tarigan melakukan penggerebekan di lokasi dan mengamankan tersangka berinisial S (46) bersama istrinya P (46).

Saat penggerebekan, sang istri sempat mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang sebuah kaleng. Namun, aksi tersebut berhasil digagalkan petugas.

Ketika kaleng dibuka di hadapan aparat desa dan saksi, ditemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan peredaran narkotika.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita enam paket sabu dengan berat kotor sekitar 1,08 gram, alat hisap, plastik klip kosong, serta dua unit telepon genggam.

Selain itu, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp47.350.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba.

Modus “Arisan” Terbongkar

Saat diinterogasi, tersangka sempat berdalih bahwa uang puluhan juta tersebut merupakan dana arisan keluarga. Namun, setelah dilakukan pendalaman, polisi menemukan bahwa arisan tersebut fiktif.

“Dari hasil pemeriksaan, tidak ada kegiatan arisan seperti yang disampaikan tersangka,” ungkap Kapolsek.

Dalih Biaya Pendidikan

Fakta lain yang terungkap, tersangka S yang sehari-hari bekerja sebagai buruh kebun mengaku mulai menjual sabu sejak awal 2025 dengan alasan untuk mengumpulkan biaya pendidikan anaknya.

Namun, polisi menegaskan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Alasan ekonomi atau biaya pendidikan tidak bisa menjadi pembenaran untuk merusak generasi bangsa melalui narkoba,” tegas AKP Boy Setiawan.

Dari hasil penyelidikan awal, pasutri ini diduga merupakan bagian dari jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Bagan Sinembah. Pasokan sabu disebut berasal dari seseorang berinisial UC yang kini masih dalam penyelidikan.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Pujud untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut.

Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara berat.(***)

IPMPB Minta Kapolda Riau Bongkar Mafia Sawit Pelalawan atau Kepercayaan Publik Runtuh

Thu, 16 Apr 2026 16:51:00 +0700

Ikatan Pelajar Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) meminta dengan tegas kepada Kapolda Riau, Irjen. Pol. Hery Heryawan untuk mengusut dugaan perampokan terstruktur atas hasil kebun sawit seluas 92,82 hektare eks PT Cakra Alam Sejati yang telah disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Pelalawan.

Dalam pernyataan resminya, Salamuddin Toha, Ketua IPMPB menilai apa yang terjadi bukan lagi sekadar konflik agraria, melainkan indikasi kuat kejahatan terorganisir yang secara terang-terangan merampas aset negara di kawasan hutan. Fakta bahwa pengelola resmi bahkan belum sempat melakukan panen, sementara hasil kebun telah lebih dulu “digarong” selama berbulan-bulan, adalah bukti nyata adanya pembiaran sistematis.

Lebih lanjut lagi, ia mencurigai adanya “main mata” antara oknum lokal dan jaringan penadah, yang diduga menikmati aliran keuntungan dari hasil ilegal tersebut. Jika benar buah sawit hasil jarahan ini masuk ke rantai produksi korporasi PT Cakra Alam Sejati, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa�"ini adalah kejahatan ekonomi terstruktur yang harus dihancurkan sampai ke akarnya.

Ia dengan tegas menyatakan: jika aparat lamban, maka publik berhak curiga ada yang dilindungi.

Selain itu, IPMPB melalui Ketua Umum, Salamuddin Toha juga meminta dengan tegas kepada Kapolda Riau:

1. Meminta dengan tegas kepada Kapolda Riau untuk mengusut tuntas dugaan pencurian hasil kebun dan penguasaan ilegal kawasan hutan di wilayah tersebut.

2. Meminta Kapolda Riau segera periksa dan tangkap seluruh aktor yang terlibat, termasuk oknum Kepala Desa Terbangiang dan Lipai Bulan hingga pihak korporasi PT. Cakra Alam Sejati yang diduga menjadi penadah.

3. Meminta Kapolda Riau untuk membongkar jaringan distribusi ilegal, termasuk pabrik atau pihak yang menerima buah sawit hasil rampasan.

4. Meminta Kapolda Riau juga mengumumkan perkembangan kasus secara terbuka, agar tidak muncul kecurigaan publik terhadap adanya upaya pengaburan kasus.

Selnjutnya ia menegaskan bahwa kasus ini adalah ujian integritas bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Riau. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka kami IPMPB memastikan akan menggalang konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk turun langsung mengawal kasus ini.

“Jangan biarkan mafia sawit merasa kebal hukum. Jika negara kalah, maka keadilan hanya akan jadi slogan kosong,” tegas Toha, Ketua IPMPB.

Ia juga mengingatkan diamnya aparat adalah kemenangan bagi kejahatan. Dan jika ini terus dibiarkan, maka praktik perampokan sumber daya alam akan semakin terang-terangan merusak wibawa hukum di negeri ini. tutupnya.