Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Wed, 08 Jul 2026 22:02:38 +0700 Wed, 08 Jul 2026 22:02:38 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update Karyawan Swasta Diamankan Polres Dumai Bersama 220 Butir Diduga Pil Ekstasi https://www.spiritriau.com/Hukrim/Karyawan-Swasta-Diamankan-Polres-Dumai-Bersama-220-Butir-Diduga-Pil-Ekstasi--
DUMAI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Dumai. 

Petugas berhasil mengungkap kasus peredaran diduga narkotika jenis pil ekstasi.

Seorang pria diamankan beserta 220 butir pil ekstasi yang diduga siap edar.



Kasat Narkoba Polres Dumai, AKP Gus Purwantoro mengungkapkan pengungkapan tersebut berlangsung pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 23.15 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Janur Kuning, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

Ia menambahkan, pelaku yang diamankan berinisial IFN (32) merupakan seorang karyawan swasta yang bekerja sebagai sopir. 

AKP Gus menjelaskan penangkapan dilakukan setelah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dumai yang dipimpin oleh Kanit Ipda Mulyadi menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan adanya transaksi narkotika jenis pil ekstasi di kawasan Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Dumai Kota.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil mengamankan tersangka IFN di sebuah tempat biliar di kawasan tersebut. 

"Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun, tersangka mengakui bahwa barang bukti disimpan di rumahnya yang berada di Jalan Janur Kuning Gang Mawar," katanya, Rabu (8/7/2026)



Mendengar pengakuan tersangka, tim kemudian bergerak menuju lokasi dan melakukan penggeledahan.

Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan 220 butir diduga pil ekstasi.

"220 butir itu terdiri dari 110 butir berlogo tengkorak warna kuning dan 110 butir berlogo Red Bull warna biru, dengan berat kotor keseluruhan sekitar 103,86 gram," imbuhnya .



AKP Gus menerangkan petugas turut mengamankan dua helai plastik obat warna biru, satu blok plastik klip, satu unit telepon genggam Android merek Oppo warna putih yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi narkotika, serta uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.

Saat barang bukti diperlihatkan, tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Dumai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pantai& Kepulauan

Sementara itu, Jelasnya, hasil pemeriksaan urine terhadap tersangka menunjukkan hasil negatif terhadap Methamphetamine (Metha), Amphetamine (Amp), maupun Tetrahydrocannabinol (Tetra).



"Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,"(tribunpekanbaru)
]]> Wed, 08 Jul 2026 16:44:00 +0700 2,2 Juta Hektare Lahan Bersertifikat di Riau Masih Berstatus Kawasan Hutan, DPRD Desak Pemerintah Pusat Segera Beri Kepastian https://www.spiritriau.com/Nasional/2-2-Juta-Hektare-Lahan-Bersertifikat-di-Riau-Masih-Berstatus-Kawasan-Hutan--DPRD-Desak-Pemerintah-Pusat-Segera-Beri-Kepastian
PEKANBARU â€" Fakta mengejutkan terungkap jika sebelumnya sekitar 80 ribu hektare lahan bersertifikat berstatus kawasan hutan, kini DPRD Riau menemukan bahwa sekitar 2,2 juta hektare lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat ternyata masih berstatus kawasan hutan.

Lahan tersebut bukan hanya berupa kebun atau pertanian, tetapi juga mencakup permukiman warga, sekolah, jalan, fasilitas pemerintahan, hingga proyek strategis seperti jalan tol yang telah lama berdiri.



Saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau telah menuntaskan pembahasan revisi RTRW dan menyerahkan drafnya kepada pemerintah pusat. Namun, proses pengesahan masih tertahan karena Kementerian Kehutanan belum menyetujui usulan pelepasan sekitar 80 ribu hektare kawasan hutan yang diajukan dalam revisi tersebut.

Anggota Bapemperda DPRD Riau, H. Edi Basri SH MSi, mengungkapkan bahwa temuan terbaru jauh lebih besar dibandingkan data awal yang digunakan dalam pembahasan RTRW.


"Dalam pembahasan terakhir Bapemperda, bahwa data awal hanya mencatat sekitar 80 ribu hektare lahan bersertifikat yang berada di dalam kawasan hutan. Namun, setelah DPRD Riau menerima berbagai masukan, terutama dari hasil reses anggota dewan di lapangan, ditemukan persoalan yang jauh lebih besar, yakni sekitar 2,2 juta hektare lahan bersertifikat masuk dalam kawasan hutan," ujarnya.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, hampir di seluruh kabupaten dan kota di Riau masih ditemukan perkampungan, lahan pertanian masyarakat, sekolah, fasilitas umum, hingga aset pemerintah yang secara administratif masih tercatat sebagai kawasan hutan.

Karena itu, DPRD Riau meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota, camat, kepala desa, hingga para bupati dan wali kota segera menyampaikan data terbaru mengenai kondisi riil di wilayah masing-masing agar seluruh persoalan tersebut dapat diakomodasi.


Berdasarkan hasil pendataan dan aspirasi yang dihimpun dari seluruh daerah, ditambah masukan Pemerintah Provinsi Riau, luas lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat tetapi masih berstatus kawasan hutan diperkirakan mencapai 2,2 juta hektare.

Persoalan tersebut juga memunculkan perbedaan pandangan antarinstansi. Kementerian Kehutanan tetap mempertahankan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan dalam peta tata ruang, sementara Badan Pertanahan menginginkan adanya pengakuan terhadap hak masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah.

Untuk mencari jalan tengah, muncul usulan agar peta RTRW tetap menggunakan dasar kawasan hutan, namun diberikan penanda khusus pada lokasi-lokasi yang telah memiliki hak atas tanah atau sertifikat sehingga masyarakat tetap memperoleh kepastian hukum tanpa mengubah keseluruhan fungsi kawasan.

Edi menilai penyelesaian persoalan ini tidak bisa lagi ditunda. Selain memberikan kepastian hukum bagi jutaan masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut, penyelesaian status kawasan juga akan membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.

"Selama lahan masih berstatus kawasan hutan, banyak objek yang tidak dapat dikenakan pajak secara optimal. Bahkan sejumlah sekolah dan fasilitas umum kesulitan memperoleh bantuan pemerintah karena berdiri di atas lahan yang secara administrasi masih berstatus kawasan," katanya.

Ia menegaskan revisi RTRW harus mengedepankan kepentingan masyarakat yang telah puluhan tahun hidup dan beraktivitas di kawasan tersebut. Menurutnya, penataan ruang harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus tetap menjaga tata kelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Dengan temuan 2,2 juta hektare lahan bersertifikat yang masih berada dalam kawasan hutan, DPRD Riau berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan agar revisi RTRW dapat disahkan. Kepastian tersebut dinilai menjadi kunci bagi penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak masyarakat, serta percepatan pembangunan di Provinsi Riau.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 16:34:00 +0700 Konsisten, PTPN IV Palmco Tahun Ini Bagikan Dividen Rp2,83 Triliun https://www.spiritriau.com/Ekbis/Konsisten--PTPN-IV-Palmco-Tahun-Ini-Bagikan-Dividen-Rp2-83-Triliun
PEKANBARU â€" PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, subholding PTPN III (Persero), menetapkan pembagian dividen sebesar 40 persen dari total laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Kantor Badan Pengaturan (BP) BUMN, Jakarta, awal minggu lalu.

Sepanjang tahun 2025, perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun. Dengan rasio pembayaran (payout ratio) sebesar 40 persen, total dividen yang akan disetorkan perusahaan kepada pemegang saham mencapai sekitar Rp2,83 triliun. Angka ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menyetorkan dividen kepada pemegang saham dan mencatatkan pertumbuhan hingga 88,7 persen dibandingkan dividen tahun 2024 yang sebesar Rp1,5 triliun.


Capaian laba bersih perusahaan sendiri sejalan dengan perbaikan sejumlah indikator keuangan dan operasional. Perusahaan mencatatkan pertumbuhan EBITDA sebesar 46 persen menjadi Rp13,27 triliun dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp9,09 triliun. Tingkat pengembalian aset (Return on Assets/ROA) perseroan juga menempati posisi 9,2 persen. Dari sisi operasional, volume penjualan Crude Palm Oil (CPO) meningkat 7,7 persen menjadi 2,74 juta ton.

Dalam RUPST tersebut, perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang dikuasakan kepada Direktur Peningkatan Nilai BUMN Ketahanan Pangan dan Industri Strategis, Rainoc bertindak selaku kuasa dengan hak substitusi dari Dony Oskaria menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja yang merupakan hasil kerja seluruh jajaran.


Meski demikian pemegang saham meminta perusahaan untuk terus melakukan mitigasi risiko dan mengambilkan langkah perbaikan terukur agar operasional serta investasi di periode berikutnya lebih optimal.

Menyikapi keputusan dan arahan pemegang saham dalam RUPST tersebut, Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyatakan bahwa penetapan dividen ini merupakan wujud kontribusi nyata perseroan kepada negara.


“RUPST telah menyetujui alokasi 40 persen dari laba bersih sebagai dividen sebesar Rp 2,83 triliun. Laba bersih tahun 2025 yang mencapai Rp7,08 triliun ini naik 90,3 persen dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,72 triliun,” ujar Jatmiko di Jakarta.

Jatmiko memaparkan, peningkatan laba bersih tidak hanya bertumpu pada tren kenaikan harga jual rata-rata CPO yang berada di level Rp14.223 per kilogram (naik 10,4 persen dari 2024), melainkan juga hasil dari efisiensi biaya yang terukur.


Jatmiko juga mengatakan bahwa manajemen menyadari masih adanya sejumlah ruang untuk perbaikan internal. Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap aspek operasional, realisasi investasi, dan penguatan manajemen risiko akan terus dieksekusi guna mengejar target yang masih terbuka.

"Kami menaruh perhatian penuh pada arahan pemegang saham dan akan terus melakukan identifikasi serta perbaikan, sehingga kinerja operasional maupun realisasi investasi ke depannya dapat berjalan lebih maksimal, dan ke depannya dividen yang diberikan dapat lebih optimal"(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 16:26:00 +0700 Pemkab Meranti tak Ajukan Status Daerah Sulit Bayar Gaji ASN, Begini Penjelasannya https://www.spiritriau.com/Opini/Pemkab-Meranti-tak-Ajukan-Status-Daerah-Sulit-Bayar-Gaji-ASN--Begini-Penjelasannya
SELATPANJANG â€" Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan kondisi keuangan daerah masih berada dalam posisi yang mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Kepastian itu disampaikan menyusul permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk melaporkan kondisi riil terkait kemampuan membiayai belanja pegawai.

Langkah pendataan tersebut dilakukan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari pemetaan kondisi fiskal pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Daerah yang mengalami kendala dalam memenuhi belanja pegawai diminta menyampaikan data secara objektif, mulai dari jumlah ASN, realisasi belanja pegawai hingga besaran kekurangan anggaran yang dihadapi.


Menindaklanjuti permintaan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, sekaligus mencermati penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hasilnya menunjukkan kondisi fiskal daerah masih berada dalam batas yang aman untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji pegawai.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menegaskan bahwa hasil penelaahan tidak menemukan adanya kekurangan anggaran untuk pembayaran belanja pegawai.


"Hasil penelaahan menunjukkan tidak ditemukan adanya kekurangan penganggaran untuk belanja pegawai, baik PNS maupun PPPK, pada APBD 2026 maupun dalam rancangan RKPD 2027," kata Fajar, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, kemampuan fiskal daerah masih mencukupi karena total alokasi anggaran pembayaran gaji PNS dan PPPK berada di bawah nilai penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) block grant yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti.


Atas dasar itu, Pemkab Kepulauan Meranti tidak termasuk dalam kategori daerah yang mengalami kesulitan membiayai belanja pegawai sebagaimana yang sedang dipetakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memilih menyampaikan kondisi keuangan sesuai fakta di lapangan tanpa melebihkan ataupun mengurangi data yang ada.

"Apabila kita tetap mengajukan sebagai daerah yang tidak mampu membayar belanja pegawai, sementara berdasarkan data yang telah ditelaah kita tidak mengalami kekurangan anggaran, tentu hal itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu, data yang disampaikan kepada pemerintah pusat harus objektif dan sesuai fakta," tegasnya.

Fajar menambahkan, penyampaian data yang akurat merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional. Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memetakan kemampuan fiskal setiap daerah secara menyeluruh sekaligus merumuskan langkah-langkah kebijakan yang tepat.

Dengan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan anggaran pembayaran gaji ASN, baik bagi PNS maupun PPPK, telah disiapkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kondisi itu membuat Meranti tidak masuk dalam daftar daerah yang mengalami kesulitan membiayai belanja pegawai, sehingga hak-hak ASN tetap dapat dipenuhi sesuai perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 16:25:00 +0700 KPK Periksa Ketua DPRD Kuansing Juprizal Terkait Kasus Suap Bupati Suhardiman Amby https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Periksa-Ketua-DPRD-Kuansing-Juprizal-Terkait-Kasus-Suap-Bupati-Suhardiman-Amby
JAKARTA - KPK memanggil Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal (JUP) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap. Perkara ini secara langsung menjerat Bupati Kuansing, Suhardiman Amby (SA).

"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengisian jabatan perangkat daerah atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2021-2026 atas nama JUP, Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi," papar Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).


Pemeriksaan 9 Saksi di BPKP Riau
Selain Juprizal, penyidik lembaga antirasuah turut memanggil delapan orang lainnya untuk diperiksa sebagai saksi. Seluruh proses pemeriksaan ini dipusatkan di Kantor Perwakilan BPKP Riau.


Berikut daftar lengkap sembilan saksi yang dipanggil KPK:

* Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Juprizal
* Asisten I Kabupaten Kuantan Singingi, Fahdiansyah
* Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi, Andri Yama Putra
* Kepala Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Ade Fahrer
* Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, Sigit Purnomo
* Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Dasver Librian
* Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kuantan Singingi, Marel Hendra
* Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kuantan Singingi, Deswan Antoni
* Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Syahferry
Geledah Kantor DPRD Kuansing
Sebelum pemanggilan saksi, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satu titik yang disasar adalah Kantor DPRD Kuansing guna melacak aliran dana.

"KPK juga melakukan penggeledahan di kantor DPRD. Jadi ada dugaan proses pengumpulan yang dilakukan Bupati ini melalui perantara," ungkap Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).


Pihak penyidik hingga kini belum merinci identitas perantara tersebut dan terus mendalami perannya dalam rantai korupsi ini.

Daftar Tersangka dan Bukti Suap
Terkait perkara rasuah ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi:

* Bupati Kuansing, Suhardiman Amby
* Sekda Kuansing, Zulkarnain
* Dirut PT MIC, Ardiles
Suhardiman diduga kuat menerima suap berupa mobil Toyota Land Cruiser dari Zulkarnain. Pemberian kendaraan mewah tersebut diduga dilakukan agar Suhardiman memilih Zulkarnain untuk menduduki posisi strategis sebagai Sekda.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 16:24:00 +0700 Plt. Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar Lpj APBD 2025 https://www.spiritriau.com/Politik/-Plt--Bupati-Kuansing-Sampaikan-Pidato-Pengantar-Lpj-APBD-2025
‎TELUKKUANTAN - Plt. Bupati Kuantan Singingi H. Muklisin menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke 21 masa sidang ke 3 DPRD Kuantan Singingi, Senin (08/7/2026).

‎ ‎Dalam pidatonya, Plt.Bupati Kuantan Singingi menegaskan bahwa penyampaian laporan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang lebih penting adalah implementasi dalam mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat.

‎ ‎"Ini adalah wujud nyata dan komitmen kita bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Muklisin.

‎ ‎Ia menekankan bahwa dokumen Ranperda ini wajib dibahas bersama DPRD agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang sah, sebagai legitimasi terhadap pelaksanaan APBD sepanjang tahun 2025.

‎ ‎Dalam laporannya, Plt. Bupati memaparkan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta berbagai capaian strategis lainnya. Ia juga menyampaikan kabar bahagia bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

‎ ‎"Dengan demikian, kita telah berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 15 kali, Ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak yang senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah," terang Plt. Bupati.

‎ ‎Ia juga menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan tidak hanya cukup pada penyusunan laporan yang baik, tetapi juga harus diiringi dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, penatausahaan yang tertib, dan pertanggungjawaban yang transparan.

‎ ‎"Kita harus bekerja keras, kerja cerdas dan cermat, Semuanya harus terintegrasi dan mematuhi regulasi yang berlaku agar dapat mewujudkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih serta transparan demi kesejahteraan masyarakat,"(rtc)
]]> Wed, 08 Jul 2026 15:53:00 +0700 Kemenhaj Usul Biaya Haji 2027 Naik Jadi Rp 107 Juta https://www.spiritriau.com/Ekbis/Kemenhaj-Usul-Biaya-Haji-2027-Naik-Jadi-Rp-107-Juta
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2027 sebesar Rp 107.340.172,02. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 19.930.806 dibandingkan dengan biaya pada tahun 2026.

Dalam penjelasannya, Menteri Haji dan Umrah M. Irfan Yusuf menyatakan bahwa perhitungan usulan BPIH 2027 didasarkan pada asumsi nilai tukar 1 dolar yang setara dengan Rp 17.500 dan 1 Saudi Riyal yang setara dengan 4.666,67."Usulan BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar 107.340.172,02 rupiah per jemaah atau mengalami kenaikan sebesar 19.930.806 rupiah dibandingkan BPIH tahun 2026 M," ungkap Irfan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, yang dikutip dari Youtube DPR RI pada Rabu (8/7/2026).

Irfan juga menjelaskan bahwa komponen biaya untuk penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi diusulkan mencapai Rp 60.891.068, yang mencakup 56,73 persen dari total biaya. Sementara itu, biaya penyelenggaraan dalam negeri diusulkan sebesar Rp 46.449.103 atau 43,27 persen.

"Biaya ini sudah termasuk ongkos penerbangan bagi setiap jemaah haji 2027," tambahnya.

Walaupun begitu, Kementerian Agama (Kemenhaj) mengajukan rencana pembiayaan di mana 60 persen akan dialokasikan untuk nilai manfaat, sementara 40 persen akan menjadi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan ditanggung oleh jemaah.

"Usulan ini diajukan untuk meringankan beban finansial jemaah di tengah proyeksi kenaikan. Dengan pembagian seperti itu, kita hitung Bipih yang dibayar jemaah tidak jauh berbeda dengan Bipih tahun yang lalu," jelasnya.

Dengan adanya usulan ini, diharapkan jemaah dapat merasa lebih terbantu dan tidak terbebani dengan biaya yang semakin meningkat.

Hal ini juga menunjukkan komitmen Kemenhaj dalam menjaga aksesibilitas ibadah haji bagi masyarakat, terutama di saat kondisi ekonomi yang kurang stabil. Dengan demikian, jemaah diharapkan dapat melaksanakan ibadah haji tanpa harus khawatir dengan biaya yang harus mereka keluarkan.(merdeka.com)

]]> Wed, 08 Jul 2026 15:10:00 +0700 Kurir Sabu Modus Tempel Ditangkap, Polisi Sita 242 Gram https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kurir-Sabu-Modus-Tempel-Ditangkap--Polisi-Sita-242-Gram
Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali berhasil mengungkap kasus seorang kurir narkotika berinisial BDP (40) yang diduga akan mengedarkan sabu dengan metode tempel di Kabupaten Badung. 

Menurut keterangan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Bali, AKBP Rina Isriana, pada Selasa (7/7) di Denpasar, pihak kepolisian berhasil menyita sabu seberat lebih dari 242 gram netto beserta beberapa barang bukti lainnya dari pelaku.Pelaku yang berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditangkap oleh Tim Opsnal Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Bali di pinggir Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Gang Taman Indah, Banjar Delod Pempatan, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Badung, pada Rabu (25/6) dini hari. 

Rina menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa kawasan Jalan Sempidi, Kecamatan Mengwi, sering dijadikan tempat transaksi dan peredaran narkotika. 

Setelah menerima informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dicurigai.

"Saat melakukan pemantauan, petugas mendapati pelaku BDP sedang menempel sesuatu di pinggir jalan," kata Rina seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/7). 

Setelah mendekati pelaku, petugas segera melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan satu kantong kresek hitam yang berisi satu paket sabu dengan berat 98,05 gram bruto atau 97,04 gram netto. Setelah menjalani proses interogasi, pelaku akhirnya mengakui bahwa ia masih menyimpan narkotika di kamar kosnya yang terletak di Jalan Wilis, Banjar Tegal, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi. Tim dari Ditresnarkoba Polda Bali kemudian melanjutkan penyelidikan ke lokasi tersebut sekitar pukul 00.50 WITA.

Di dalam kamar kos tersebut, petugas berhasil menemukan dua paket sabu dengan berat masing-masing 98,45 gram bruto atau 97,44 gram netto dan 49,20 gram bruto atau 48,44 gram netto. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita beberapa barang lain, termasuk dua bendel plastik klip bening, satu timbangan digital, satu alat isap sabu (bong), serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, BDP mengungkapkan bahwa ia memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang dikenal dengan nama Ryan alias Aldo. Saat ini, identitas pemasok tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang.

Polda Bali terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan pelaku. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, BDP dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.(merdeka.com)
]]> Wed, 08 Jul 2026 14:57:00 +0700 Boeing 737 Hilang Kontak di Pakistan, Diduga Jatuh ke Laut https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Boeing-737-Hilang-Kontak-di-Pakistan--Diduga-Jatuh-ke-Laut
Boeing 737 kargo milik K2 Airways hilang dari pantauan radar saat terbang menuju Karachi, Pakistan, pada Selasa (7/7/2026) malam. Sebelum komunikasi terputus, lima awak di dalam pesawat sempat melaporkan gangguan pada sistem navigasi.

Berdasarkan data awal penerbangan, otoritas Pakistan menduga pesawat yang lepas landas dari Sharjah, Uni Emirat Arab, itu jatuh ke laut di barat daya Karachi. Dugaan tersebut diperkuat data pelacakan Flightradar24 yang merekam perubahan ketinggian pesawat secara tidak normal sebelum akhirnya menghilang.Otoritas Bandara Pakistan langsung mengaktifkan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) dengan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk menyisir lokasi terakhir pesawat terdeteksi.

Pihak berwenang menjelaskan, kru menghubungi pengatur lalu lintas udara (ATC) sekitar pukul 21.18 waktu setempat untuk melaporkan gangguan pada sistem navigasi. Petugas kemudian memberikan panduan darurat, tetapi hanya berselang sekitar tiga menit radar menunjukkan pesawat kehilangan ketinggian secara drastis sebelum seluruh komunikasi terputus. Posisi terakhir pesawat berada sekitar 287 kilometer di sebelah barat Karachi.

Rekaman Flightradar24 menunjukkan pesawat sempat turun sekitar 5.000 kaki dalam waktu kurang dari satu menit. Tak lama kemudian, pesawat kembali naik sekitar 6.000 kaki hanya dalam 30 detik sebelum akhirnya menukik dari ketinggian 36.550 kaki. Sinyal terakhir memperlihatkan pesawat berada di ketinggian sekitar 1.100 kaki di atas permukaan laut dengan laju penurunan mencapai 22.400 kaki per menit atau sekitar 400 kilometer per jam.

Konsultan keselamatan penerbangan Anthony Brickhouse mengatakan pola pergerakan tersebut tergolong sangat tidak biasa. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan mengenai penyebab insiden sebelum penyelidikan dilakukan.

"Setiap kali melihat sesuatu yang ekstrem seperti itu, tentu akan menarik perhatian. Namun, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apa artinya tanpa informasi yang lebih lengkap," ujarnya, dikutip dari The Guardian.

Di sisi lain, K2 Airways menyatakan terus berkoordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan dan instansi pemerintah lainnya selama proses pencarian berlangsung.

"Kami terus memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh demi keselamatan rekan-rekan kami," tulis maskapai itu melalui akun Facebook resminya.

Boeing 737 yang hilang merupakan pesawat penumpang yang telah dikonversi menjadi pesawat kargo dan telah berusia 27 tahun. Armada tersebut menjadi satu-satunya pesawat yang dioperasikan K2 Airways sejak bergabung pada 2024. Data Flightradar24 juga menunjukkan penerbangan terakhir pesawat itu dilakukan pada 28 Juni 2026 sebelum insiden terjadi.(merdeka.com)
]]> Wed, 08 Jul 2026 14:55:00 +0700 Sampah Kembali Menumpuk di Jalan SM Amin, Warga Minta Pemko Tindak Pelaku https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Sampah-Kembali-Menumpuk-di-Jalan-SM-Amin--Warga-Minta-Pemko-Tindak-Pelaku
PEKANBARU-Sejumlah tumpukan sampah kembali terlihat di sejumlah titik di pinggir Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, Rabu (8/7/2026). Sebelumnya, kawasan tersebut bersih setelah dilakukan pengangkutan oleh petugas.

Namun, dalam beberapa hari terakhir, sampah kembali menumpuk. Diduga disebabkan oleh oknum yang membuang sampah sembarangan.

Pantauan CAKAPLAH.com Rabu, berbagai jenis sampah rumah tangga seperti plastik, kardus, sisa makanan, hingga limbah lainnya tampak berserakan di bahu jalan. Tumpukan sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan juga mengurangi estetika salah satu ruas jalan di Kota Pekanbaru.

Salah seorang warga, Ani, mengaku prihatin karena persoalan sampah di lokasi tersebut terus berulang. Menurutnya, upaya pembersihan yang dilakukan petugas akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan tindakan tegas terhadap pelaku pembuangan sampah liar.

“Baru beberapa hari dibersihkan sekarang udah numpuk lagi. Kalau cuma dibersihkan tanpa ada tindak tegas ya bakal kaya gini terus, harus ada pengawasan dan sanksi tegas biar ada efek jera buat pelaku,” ujar Ani.

Warga berharap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasan di titik-titik yang sering dijadikan lokasi pembuangan sampah ilegal serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Langkah tersebut dinilai penting agar kebersihan Kota Pekanbaru dapat terjaga dan persoalan sampah tidak kembali berulang.(ckplh)
]]> Wed, 08 Jul 2026 14:12:00 +0700 Oknum Kiyai di Kuansing Diduga Cabuli Sejumlah Santri, Satu Korban Melahirkan https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Oknum-Kiyai-di-Kuansing-Diduga-Cabuli-Sejumlah-Santri--Satu-Korban-Melahirkan
TELUKKUANTAN â€" Seorang oknum pimpinan sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Kasus ini mulai terungkap setelah salah satu korban dilaporkan melahirkan.

​Terduga pelaku, seorang tokoh agama setempat berinisial I, saat ini dikabarkan telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Kuansing guna mengantisipasi kemarahan warga.


​Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Rabu (8/7/2026), dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah seorang santriwati berusia 23 tahun melahirkan di dalam kamar kompleks pondok pesantren tersebut beberapa hari lalu. Korban kemudian dilarikan ke klinik terdekat karena mengalami komplikasi medis pascapersalinan. Setelah didesak oleh pihak keluarga dan warga, korban akhirnya mengakui bahwa pimpinan ponpes tersebut adalah ayah dari bayinya.

​Terungkapnya kejadian ini memicu reaksi keras dari pemuda dan warga setempat. Perwakilan warga mendatangi rumah salah satu korban pada Selasa (7/7/2026) malam untuk mengonfirmasi situasi tersebut langsung kepada terduga pelaku. Dalam pertemuan itu, I diduga mengakui ada sedikitnya lima santriwati yang menjadi korban tindakan bejatnya selama beberapa tahun terakhir.


​Beberapa sumber warga yang enggan disebutkan identitasnya menyatakan bahwa salah satu korban bahkan diduga telah mengalami pelecehan sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

​Selama ini, kasus tersebut hanya menjadi desas-desus yang tertutup rapat. Warga dan keluarga korban mengaku sempat memilih diam karena merasa takut dan segan terhadap posisi I, yang dikenal sebagai tokoh agama dan kyai terpandang di lingkungan mereka. Beberapa insiden sebelumnya bahkan sempat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan jalur hukum.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 14:10:00 +0700 Terbukti Terima Suap Rp5,8 Triliun Mantan Pejabat China Dihukum Mati https://www.spiritriau.com/Internasional/Terbukti-Terima-Suap-Rp5-8-Triliun-Mantan-Pejabat-China-Dihukum-Mati
JAKARTA - Sebuah pengadilan di China bagian timur menjatuhkan hukuman mati kepada mantan pejabat kota. Ia terbukti menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan atau senilai Rp5,8 triliun selama 30 tahun.

Yang Youlin menjabat berbagai posisi di Kota Nanjing dari 1993 hingga 2023. Pengadilan juga menyatakannya bersalah atas rentetan kasus penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang. Uang ilegal yang diperolehnya menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.


Pria berusia 69 tahun ini menghabiskan sebagian besar kariernya bekerja di bidang pembangunan ekonomi dan teknologi. Ia memanfaatkan jabatannya untuk membantu pihak lain memperoleh kontrak proyek, pengalihan lahan, dan pendanaan dengan imbalan uang serta barang berharga.

"Terdakwa telah melakukan pelanggaran yang sangat serius dan menyebabkan kerugian luar biasa besar terhadap kepentingan negara dan rakyat," tegas majelis hakim pengadilan di Kota Changzhou, Senin (6/7).


Kasus ini diselidiki sebagai bagian dari kampanye pemberantasan korupsi Presiden Xi Jinping. Kampanye pembersihan ini telah menjangkau berbagai sektor penting, termasuk lini militer dan perbankan.

Sejak berkuasa, Presiden Xi meluncurkan gelombang kampanye antikorupsi secara masif. Menurut para pengkritik, langkah peradilan ini juga digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan rival politik.


Hukuman mati untuk kejahatan kerah putih biasanya dijatuhkan jika kasus tersebut melibatkan jumlah uang besar yang melebihi 1 miliar yuan.

Penerapan hukum mati ini bukan hal baru. Sebelumnya, Mantan menteri di China dihukum mati karena kasus suap Rp627 miliar.

Selain itu, Mantan kepala keuangan, Lai Xiaomin dieksekusi, 2021 karena menerima suap sebesar 1,8 miliar yuan selama periode 10 tahun.

Mantan pejabat Inner Mongolia, Li Jianping juga senasib dieksekusi, 2024 karena menggelapkan dana dan menerima suap dengan total lebih dari tiga miliar yuan.

Dalam banyak kasus lainnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman mati yang ditangguhkan, yang kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup setelah jangka waktu tertentu. Pengadilan juga telah mengurangi hukuman dalam beberapa kasus ketika individu yang dihukum melaporkan pelaku lain.

Yang Youlin sebenarnya telah memberikan bantuan serupa kepada pihak berwenang selama masa investigasi.

"Pelanggarannya begitu berat sehingga bantuannya tidak cukup untuk membenarkan hukuman yang lebih ringan," jelas pihak pengadilan Changzhou.

"Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan penyesalan dalam pernyataan terakhirnya," ungkap laporan media pemerintah setempat.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 13:30:00 +0700 Menteri HAM Natalius Pigai Segera Ajukan Banding Lawan Putusan PTUN Jakarta https://www.spiritriau.com/Nusantara/Menteri-HAM-Natalius-Pigai-Segera-Ajukan-Banding-Lawan-Putusan-PTUN-Jakarta
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai bersiap mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Langkah hukum lanjutan ini diambil setelah majelis hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pegawainya, Ernie Nurheyanti alias Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle.

Rencana perlawanan hukum tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Kebijakan ini sudah dibicarakan dan mendapat penegasan langsung dari pimpinan kementerian.


"Pasti kita akan banding ya, kita akan banding," kata Wakil Menteri HAM, Mugiyanto saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Selasa (7/7/2026).

Sikap tegas jajaran pimpinan kementerian sudah bulat untuk merespons kekalahan di pengadilan tingkat pertama tersebut.


"Tanggapan beliau, kita akan banding," tambahnya.

Mugiyanto sangat menyayangkan langkah hukum yang ditempuh oleh pegawai internal kementerian. Proses persidangan ini dinilai membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi muruah instansi.

"Menurut kami yang dilakukan oleh Ibu Yanti kurang pas ya, karena kemudian dampaknya kan tidak baik ke kementerian, jadi ke kementerian, padahal ini kan kementerian yang dibentuk oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (7/7/2026), majelis hakim telah mengetuk palu kemenangan bagi pihak penggugat.

Berikut adalah rincian fakta persidangan yang teregister dengan Nomor Perkara 59/G/2026/PTUN.JKT:

Amar Putusan: Hakim memenangkan pegawai kementerian dan menjadikan Natalius Pigai sebagai pihak tergugat. "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," tulis amar putusan sebagaimana termuat dalam SIPP PTUN Jakarta.
Pembatalan SK: Hakim menyatakan Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHA-14.KP.04.04 Tahun 2026 tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Manajerial ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian HAM, tertanggal 23 Januari 2026, tidak sah.
Kewajiban Tergugat: Hakim mewajibkan pencabutan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut dan memerintahkan pengembalian status jabatan penggugat.
"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan penggugat seperti semula dan/atau setara setingkat eselon IIA sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen)," bunyi putusan pengadilan.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 13:28:00 +0700 Kapal Milik Qatar Diserang, Hubungan Diplomatik AS dan Iran Kian Memanas https://www.spiritriau.com/Internasional/Kapal-Milik-Qatar-Diserang--Hubungan-Diplomatik-AS-dan-Iran-Kian-Memanas
Ketegangan diplomatik dan militer di wilayah perairan Timur Tengah melonjak tajam usai militer Amerika Serikat (AS) menyerang wilayah Iran, Selasa (7/7/2026). Serangan berskala besar ini dilancarkan sebagai langkah balas dendam usai tiga kapal komersial menjadi target serangan di Selat Hormuz.

Komando Pusat AS secara terang-terangan menuding Iran berada di balik serangan maritim tersebut. Operasi militer AS tersebut langsung memicu kekacauan di sejumlah titik.


Laporan kantor berita Iran merinci rentetan dampak serangan balasan tersebut:

Suara ledakan menggelegar di sekitar Selat Hormuz, tepatnya di kawasan Pulau Qeshm.
Hantaman serupa memicu ledakan yang terjadi di Kota Sirik.
Area pesisir Bandar Abbas juga melaporkan terjadinya ledakan keras.
Insiden ini terjadi bertepatan dengan keputusan AS membatalkan pencabutan sanksi terhadap sektor produksi minyak Iran. Washington berupaya menaikkan posisi tawar dan meningkatkan tekanan kepada Iran agar mau menyelesaikan negosiasi damai.


"Tindakan Iran di Selat Hormuz sama sekali tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat dan akan ditindaklanjuti dengan konsekuensi," jelas seorang pejabat AS yang namanya dirahasiakan kepada AFP.

Tindakan AS memicu kemarahan Kementerian Luar Negeri Iran yang memandangnya sebagai bukti pelanggaran berulang terhadap nota kesepahaman penghentian serangan sementara waktu.


"Iran mengeluarkan peringatan serius tentang konsekuensi pelanggaran perjanjian oleh Amerika Serikat, dan akan mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya," urai pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran seperti dikutip dari AFP.

Dari sisi keamanan laut, badan keamanan maritim Inggris (UKMTO) memaparkan insiden bermula saat sebuah kapal tanker terkena hantaman rudal yang menyebabkan kapal itu terbakar. Setelahnya, dua kapal lainnya diserang drone saat ketiga kapal sedang berlayar di dekat perairan Oman.


Situasi bertambah rumit ketika Pemerintah Qatar mengungkap salah satu kapal yang diserang merupakan tanker Al-Rekayyat miliknya. Qatar melayangkan protes, menyalahkan Iran, dan menilai tindakan itu tidak dapat diterima. Pemerintah Qatar memanggil Duta Besar Iran di Doha guna meminta penjelasan dan mendesak jaminan keamanan kawasan.

Menjawab tekanan tersebut, Pemerintah Iran menyatakan sangat kecewa. Pihak Teheran menilai tuduhan Qatar sebagai klaim yang tidak dapat diterima. Melalui laporan media Iran, sebuah sumber membeberkan fakta bahwa kapal tanker tersebut ditembak semata-mata karena berani mengabaikan peringatan militer Iran untuk tidak melintasi jalur khusus tersebut.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 13:26:00 +0700 Dihadiri Mantan Pemain Timnas, Audisi Umum PB Djarum 2026 Dimulai https://www.spiritriau.com/Olahraga/-Dihadiri-Mantan-Pemain-Timnas--Audisi-Umum-PB-Djarum-2026-Dimulai
PEKANBARU-Audisi Umum PB Djarum 2026 resmi bergulir di Kota Pekanbaru. Kegiatan pencarian bibit atlet bulu tangkis berbakat itu berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Angkasa, Jalan Angkasa Kecamatan Payung Sekaki berlangsujg hingga 12 Juli mendatang.

Selain Pekanbaru dua kota penyelenggara audisi tahun ini juga akan segera dimulai. Makassar, Sulawesi Selatan misalnya pada 4â€"9 Agustus, sedangkan Kudus, Jawa Tengah, pada 8â€"13 September 2026.

Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum 2026, Sigit Budiarto, mengatakan dipilihnya Pekanbaru sebagai lokasi audisi merupakan bagian dari komitmen PB Djarum untuk memperluas jangkauan pencarian atlet muda berbakat di luar Pulau Jawa.

"Kami ingin mendekatkan diri ke daerah-daerah lain sekaligus melihat potensi bibit-bibit spesial yang nantinya bisa bergabung dengan PB Djarum. Dengan begitu, tongkat estafet masa depan bulu tangkis Indonesia bisa terus terjaga," ujar Sigit saat diwawancarai di GOR Angkasa, Rabu (7/7/26).

Menurutnya, dari penyelenggaraan audisi ini baik di Pekanbaru, Kudus serta Makassar diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi atlet-atlet muda dari berbagai daerah. Selama ini, pencarian bakat bulu tangkis dinilai masih banyak terpusat di Pulau Jawa.

"Harapannya, anak-anak berbakat dari daerah memiliki peluang yang sama untuk bergabung dan berlatih di PB Djarum. Kami ingin potensi-potensi terbaik dari seluruh Indonesia bisa terjaring," sebutnya .

Pada Audisi Umum PB Djarum 2026, peserta yang dapat mengikuti seleksi berasal dari tiga kelompok usia, yakni U-11 (kelahiran 2016â€"2018), KU 11 (kelahiran 2015), dan KU 12 (kelahiran 2014), baik putra maupun putri.

Sigit mengungkapkan, peserta yang berhasil menjadi juara di masing-masing kota akan mengikuti tahap karantina di Kudus selama satu bulan. Selama masa tersebut, para peserta akan menjalani pembinaan dan evaluasi lanjutan sebelum diputuskan siapa saja yang berhak menjadi atlet binaan PB Djarum.

Namun demikian, kesempatan tidak hanya diberikan kepada para juara. Tim pencari bakat juga memiliki kewenangan memberikan tiket khusus kepada peserta yang dinilai memiliki potensi besar meski tidak berhasil menjadi juara.

"Tidak hanya juara yang memiliki peluang. Kalau ada peserta yang mungkin kalah lebih awal tetapi kami melihat memiliki bakat yang bisa dikembangkan, tetap bisa kami beri kesempatan untuk mengikuti tahap berikutnya," jelasnya.

Selama masa karantina, para peserta akan dipantau secara menyeluruh oleh tim pelatih PB Djarum bersama para legenda bulu tangkis Indonesia. Penilaian tidak hanya berdasarkan hasil pertandingan, tetapi juga mencakup kemampuan teknik, penguasaan lapangan, daya juang, hingga postur tubuh yang dinilai mendukung pengembangan prestasi.

"Kami fokus melihat teknik bermain, penguasaan lapangan, semangat juang, serta postur tubuh. Semua aspek itu menjadi pertimbangan dalam menentukan atlet yang layak dibina," ujarnya.

Menariknya, proses audisi tahun ini turut melibatkan sejumlah legenda bulu tangkis Indonesia sebagai pencari bakat sekaligus motivator bagi para peserta. Mereka adalah Tontowi Ahmad, Liliyana Natsir, Maria Kristin, Yuni Kartika, Hendrawan, serta Sigit Budiarto.

Kehadiran para legenda tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi sekaligus menginspirasi para peserta untuk terus mengembangkan kemampuan dan mengejar prestasi hingga ke tingkat dunia.***(rtc)
]]> Wed, 08 Jul 2026 13:25:00 +0700 Plh Sekda Kuansing Apresiasi Jembatan Merah Putih Presisi https://www.spiritriau.com/Sosial/-Plh-Sekda-Kuansing-Apresiasi-Jembatan-Merah-Putih-Presisi
TELUKKUANTAN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi Polda Riau Tahap II di Kota Dumai sekaligus meresmikan tujuh jembatan lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi secara virtual, yang dipusatkan di Desa Jaya Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Rabu (8/7/2026).

Di Kuantan Singingi, peresmian dihadiri Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Drs. Muradi, M.Si yang mewakili Plt Bupati Kuansing, Wakapolres Kuansing Kompol Nardy Masry, SH. mewakili Kapolres Kuansing, Kajari Kuansing M. Harun Sunadi, MH, Wakil Ketua DPRD Romi Alfistah Putra, anggota DPRD Ependri, unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Kuansing, Kepala Desa Jaya Kopah, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Plh Sekda Kuansing Drs. Muradi, M.Si menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Polda Riau, serta seluruh pihak yang telah mewujudkan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kuantan Singingi.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan jajaran Polri. Kehadiran jembatan ini menjadi investasi pembangunan yang sangat berarti bagi masyarakat Desa Jaya Kopah dan sekitarnya," ujar Muradi.

Menurutnya, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga akan memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan mempercepat pembangunan daerah.

"Kami berharap sinergi seperti ini terus terjalin sehingga pembangunan di Kuantan Singingi semakin merata dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," tambahnya.

Masyarakat Desa Jaya Kopah menyambut gembira hadirnya Jembatan Merah Putih Presisi. Mereka menilai jembatan tersebut telah lama dinantikan karena menjadi akses penting bagi warga untuk beraktivitas, mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, serta mempermudah akses menuju pusat pelayanan dan perekonomian.

Warga berharap keberadaan jembatan itu dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya dari Dumai menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Kapolri, jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan simbol sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pemerataan pembangunan.

"Jembatan ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah," kata Kapolri.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan mengatakan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan implementasi nyata kebijakan Presiden melalui Kapolri untuk mempercepat pembangunan hingga ke pelosok daerah.

"Hingga Tahap I dan Tahap II, sebanyak 110 Jembatan Merah Putih Presisi telah berhasil dibangun di Provinsi Riau. Program ini menjadi bukti nyata negara hadir melalui kolaborasi seluruh elemen demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana menambahkan, pembangunan jembatan di Desa Jaya Kopah menunjukkan komitmen Polri yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peresmian diikuti secara virtual oleh 10 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Dari Kota Dumai, Kapolri didampingi Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, serta Wali Kota Dumai Paisal bersama jajaran Forkopimda.*** (rtc)
]]> Wed, 08 Jul 2026 13:23:00 +0700 Kapolri meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kota Dumai, Rabu (8/7/2026). https://www.spiritriau.com/Nusantara/Kapolri-meresmikan-80-Jembatan-Merah-Putih-Presisi-yang-tersebar-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-Provinsi-Riau-secara-virtual-melalui-Zoom-Meeting-dari-Kota-Dumai--Rabu--8-7-2026--
INHU â€" Komitmen Polri untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat kembali diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Bertepatan dengan rangkaian Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kota Dumai, Rabu (8/7/2026).

Di Kabupaten Indragiri Hulu, pelaksanaan peresmian dipusatkan di Jembatan Merah Putih Presisi yang berada di Jalan Dwikora, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat. Kegiatan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 11.30 WIB dalam suasana tertib, khidmat, serta mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang hadir.

Acara tersebut dihadiri Wakapolres Indragiri Hulu Kompol Lassarus Sinaga, SH, MH, mewakili Kapolres Inhu, Danpos Koramil Kodim 0302 Rengat Serka Inf Sakimin mewakili Dandim 0302/Inhu, Lurah Sekip Hilir Hafiz Edra Asfa, S.STP., M.Si mewakili Camat Rengat, Kepala SD Negeri 028 Kelurahan Sekip Hilir Masril, tokoh agama Rohman, Ketua RT 16 Rodikin, para pejabat utama Polres Inhu, serta para siswa yang menjadi penerima manfaat dari keberadaan Jembatan Merah Putih Presisi.

Prosesi peresmian diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, tari persembahan, doa bersama, penayangan video pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II, sambutan Kapolda Riau, dialog interaktif Kapolri dengan masyarakat, penandatanganan prasasti, penekanan tombol peresmian secara virtual oleh Kapolri, pemotongan pita di lokasi pusat peresmian di Kota Dumai, penyerahan tali asih, hingga sesi foto bersama.

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Eka Ariandy Putra, SH, S.I.K., M.Si melalui Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran, SH mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses transportasi yang lebih aman dan layak.

"Jembatan Merah Putih Presisi merupakan simbol kehadiran Polri untuk masyarakat. Kehadirannya bukan hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga membuka akses pendidikan, kesehatan, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mempererat hubungan sosial antarwarga," ujar Aiptu Misran.

Ia menjelaskan, terdapat tujuh Jembatan Merah Putih Presisi yang diresmikan di Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Jembatan Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang menghubungkan Desa Pondok Gelugur dengan Desa Sei Beras Hilir Kecamatan Lirik, Jembatan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku yang menghubungkan Desa Tanjung Sari dengan Desa Rabit Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Jembatan Dusun Berapit Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida yang menghubungkan Dusun Berapit dengan Desa Bukit Meranti, Jembatan Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik sebagai penghubung jalan utama desa, Jembatan Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku yang menghubungkan Desa Aur Cina dengan Desa Petaling Jaya, Jembatan Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat yang menghubungkan Desa Talang Jerinjing dengan Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat, serta Jembatan Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat yang menghubungkan Jalan Dwikora dengan gang permukiman warga.

Menurutnya, keberadaan tujuh jembatan tersebut akan memberikan dampak positif yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Mobilitas warga menjadi lebih mudah, akses anak-anak menuju sekolah semakin aman, distribusi hasil pertanian dan perkebunan menjadi lebih lancar, serta konektivitas antarwilayah semakin baik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Melalui pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Polri ingin terus hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Inilah semangat Polri Presisi yang terus diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata," tambah Aiptu Misran.

Peresmian 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Provinsi Riau menjadi bukti nyata bahwa sinergi Polri bersama pemerintah dan masyarakat mampu menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang. Khusus di Kabupaten Indragiri Hulu, tujuh jembatan yang diresmikan diharapkan menjadi penghubung harapan baru bagi masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun negeri.
]]> Wed, 08 Jul 2026 13:08:00 +0700 Gerobak Sorong CSR BRK Syariah, Penggerak Rezeki Rintus dan Kemudahan BBM bagi Warga Desa Mengkait https://www.spiritriau.com/Ekbis/Gerobak-Sorong-CSR-BRK-Syariah--Penggerak-Rezeki-Rintus-dan-Kemudahan-BBM-bagi-Warga-Desa-Mengkait
ANAMBAS â€" Di balik tenangnya pesisir Desa Mengkait, tersimpan kisah sederhana tentang semangat bertahan hidup. Desa yang hanya bisa dijangkau menggunakan speed boat atau pompong dari pusat Kabupaten Kepulauan Anambas itu dihuni masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Keterbatasan akses membuat setiap aktivitas membutuhkan tenaga dan perjuangan lebih.

Di desa tersebut, Rintus (37) menjadi sosok yang akrab dengan gerobak sorong. Pria yang masih lajang itu setiap hari membeli solar dari satu-satunya SPBU di desa yang berada di kawasan lebih tinggi, kemudian mendorong gerobak berisi jeriken BBM menuruni jalan untuk diantarkan ke rumah-rumah warga. Kehadirannya membantu masyarakat, terutama para lansia, yang tidak lagi sanggup mengangkut BBM sendiri dari SPBU.


Di sela aktivitas itu, Rintus juga memanfaatkan gerobaknya untuk mengangkut hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal nelayan yang baru bersandar. Dari pekerjaan sederhana itulah ia menggantungkan hidup sekaligus menjadi bagian dari roda ekonomi masyarakat pesisir.

Kini pekerjaannya jauh lebih ringan setelah menerima bantuan gerobak sorong melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)  BRK Syariah. Bantuan tersebut bukan hanya meningkatkan produktivitasnya, tetapi juga memperluas manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar.


“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan senang mendapat bantuan ini. Gerobak ini memudahkan saya mencari nafkah sekaligus membantu warga mendapatkan BBM tanpa harus bersusah payah mengangkatnya dari SPBU. Saya juga bisa lebih mudah mengangkut ikan milik nelayan,” ungkap Rintus.

Baginya, gerobak itu bukan sekadar alat kerja, melainkan harapan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan waktu angkut yang lebih singkat dan tenaga yang lebih efisien, ia dapat melayani lebih banyak warga setiap hari.


Program CSR BRK Syariah menunjukkan bahwa kepedulian kepada masyarakat tidak selalu diwujudkan dalam bantuan berskala besar. Bantuan yang tepat sasaran mampu menciptakan dampak nyata, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus memudahkan aktivitas warga di daerah kepulauan.

Di Desa Mengkait, sebuah gerobak sorong menjadi simbol hadirnya BRK Syariah di tengah masyarakat. Tidak hanya membantu Rintus memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi juga menghadirkan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan energi yang menjadi penopang aktivitas sehari-hari. Melalui program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, BRK Syariah terus menegaskan komitmennya untuk tumbuh bersama dan memberi manfaat hingga ke wilayah terdepan di Provinsi Kepulauan Riau.(goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 11:39:00 +0700 Komisi II DPR RI Desak BPN Benahi Sistem Layanan Pertanahan https://www.spiritriau.com/Politik/Komisi-II-DPR-RI-Desak-BPN-Benahi-Sistem-Layanan-Pertanahan
JAKARTA â€" Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera membenahi tata kelola pelayanan pertanahan di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul banyaknya pengaduan masyarakat terkait ketidakpastian waktu, biaya, dan alur proses layanan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menekankan bahwa kualitas pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat bergantung pada sistem yang dibangun oleh BPN. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi prioritas utama.


"Mau cepat, aman, transparan, maupun soal biaya, pada akhirnya sangat ditentukan oleh sistem yang dibangun BPN," ujar Bahtra dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN dan Pengurus Pusat Ikatan PPAT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Bahtra meminta ATR/BPN menetapkan standar layanan yang memuat kepastian waktu penyelesaian pada setiap tahapan. Selain itu, PPAT didorong untuk memberikan informasi alur serta estimasi waktu yang transparan kepada masyarakat.


"Pelayanan publik harus semakin transparan, akuntabel, dan tidak boleh dipersulit," (goriau)
]]> Wed, 08 Jul 2026 11:15:00 +0700 Prabowo Cerita Jejak Sejarah Indonesia-India di Depan PM Modi https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Prabowo-Cerita-Jejak-Sejarah-Indonesia-India-di-Depan-PM-Modi
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bercerita hubungan antara Indonesia dan India telah terjalin selama ratusan tahun melalui sejarah, peradaban, dan budaya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri jamuan bersama komunitas India di Indonesia yang turut dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta, Senin (7/7).Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sejak dahulu memiliki kedekatan historis dengan India. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia selalu mempelajari dan mencontoh berbagai hal baik yang berasal dari negara tersebut.

"Sesungguhnya, peradaban kita, budaya kita, selama ratusan tahun sangat dipengaruhi oleh peradaban India," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan pengaruh peradaban India masih terasa hingga saat ini. Salah satu wujudnya dapat ditemukan dalam bahasa Indonesia yang banyak menyerap kosakata Sanskerta, serta penggunaan nama-nama masyarakat Indonesia yang terinspirasi dari bahasa Sanskerta.

"Bahasa kita, saya kira sekitar 50 persen berasal dari Sanskerta. Banyak nama kita adalah nama-nama Sanskerta. Karena itu ada kedekatan di antara kita, dan kami menyambut kerja sama yang lebih erat," tutur Presiden.

Kepala Negara menyebut kedekatan antara Indonesia dan India terus berlanjut ketika keduanya menjadi negara modern dan merdeka. Sebagai salah satu buktinya, Presiden ke-1 RI Soekarno pernah menjadi tamu kehormatan pada perayaan pertama Hari Republik India pada 1950.

Kehormatan itu berlanjut pada masa kepemimpinan Prabowo, ketika dirinya juga menjadi tamu kehormatan pada perayaan Hari Republik India pada 26 Januari 2025.

"Saat itu saya baru tiga bulan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, tepatnya pada 20 Oktober. Saya merasa sangat terhormat," jelas dia.

Fondasi Kerja Sama
Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan India.

Dirinya berharap kedekatan sejarah dan budaya antara kedua negara dapat menjadi fondasi untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang pada masa mendatang.

"Karena itu kami menyambut kerja sama yang lebih erat. Sekali lagi, terima kasih banyak telah mengundang saya untuk bergabung bersama Anda malam ini,"(liputan6)
]]> Wed, 08 Jul 2026 11:13:00 +0700