https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 20 Jul 2026 22:39:33 +0700 Mon, 20 Jul 2026 22:39:33 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Hukrim/Indra-Rukmana--Adukan-Suhendro-Boroma--Mantan-Dirut-Riau-Pos-Intermedia-ke-Polda-Riau

Pekanbaru-Memenuhi janjinya untuk mengambil kembali semua asset termasuk saham saham atas namanya yang kini dikuasai pihak Riau Pos Group dan Jawa pos Group, Rida K Liamsi, diwakili anaknya Indra Rukmana, Direktur Utama PT Erdeka Putera  Investama, jumat 17 Juli 2026 telah mengadukan. 

Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Perbuatan Curang Suhendro Boroma, Dirut PT Riau Pos Intermedia tahun 2020 yang kini Dirut PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara, Anak Perusahaan PT Jawa Pos, karena telah mengambil alih tanah atas nama Rida K Liamsi di jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru dengan cara cara melanggar hukum.

Demikian dikatakan Dr Hulaimi SH. MH dan Yusuf Sikumbang SH,MH selaku penasehat Hukum Indra Rukmana melalui siaran pers nya, Senin 20 Juli 2026. 

tahun 2020 Rida K  Liamsi telah menyerahkan tanah  seluas 1.344 meter persegi yang sertifikat tanah nya atas namanya itu untuk membantu Riau Pos mengatasi kesulitan  keuangan untuk melunasi hutang/ kewajiban pada PT Jawa Pos. Tetapi oleh Suhendro Boroma tanah itu telah  dialihkan melalui proses  jual beli yang secara prinsip belum disetujui Rida K Liamsi  dan keluarganya.

Dalam akte jual beli dikatakan tanah itu telah dibeli pihak PT Riau Pos Intermedia dari Rida  K Liamsi  seharga Rp 3.367.318.000 ( Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) lalu kemudian telah dibalik nama untuk  mengurus  sartifikat dari  nama Rida  K Liamsi  kepada nama  PT Riau Pos Intermedia, Tapi Rida K Liamsi tidak  pernah merasa menerima uang sepeserpun  dari  proses  jual beli tersebut. Kemudian tanah   tersebut telah dijual lagi  oleh Suhendro Boroma kepada  PT Jawa Pos dengan harga Rp 3.400.400.000 (Tiga Miliar Empat Ratus Juta Empt Ratus  Ribu Rupiah).

Dalam hal ini Rida K Liamsi  merasa proses pengalihan tanah tersebut melanggar hukum dan merugikannya karena  telah dibeli dengan harga murah. Padahal harga tanah di kawasan Arifin Ahmad tersebut harga pasar nya rata rata Rp 10 juta, berarti nilai harga tanah yang luasnya sekitar 1.344 Meter Persegi  itu setidaknya Rp 13 Milyar, apalagi diatas tanah itu terdapat bangunan kantor  dan asset  lainnya. 

Untuk proses hukumnya Rida K Liamsi  yang diwakili   anaknya Indra Rukmana telah menunjuk kantor Hukum Abbas Group Pekanbaru untuk mendampingi dan melanjutkan perkara tersebut secara hukum dan sudah di laporkan ke Polda Riau dengan Laporan Nomor STTLP/B/407/VII/2026/SPKT/Polda Riau(***)

]]> Mon, 20 Jul 2026 17:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Kondisi-Fiskal-Sulit--Gaji-13-ASN-Inhu-Belum-Dapat-Dicairkan

RENGAT-Kondisi fiskal dan keuangan daerah yang saat ini belum stabil di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), berdampak belum dapat dicairkan nya pembayararan gaji ke-13 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Inhu.

Terkendala nya pembayaran gaji ke-13 bagi ASN dilingkungan Pemkab Inhu dibenarkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, Ria Herlina, SE., M.Ak., yang menjelaskan bahwa tidak adanya alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Pusat untuk komponen gaji ke-13 memperberat beban kas daerah, mengingat total kebutuhan anggaran untuk keperluan tersebut mencapai sekitar Rp36 miliar.

"Benar, Pemkab Inhu belum membayarkan gaji ke-13 kepada seluruh ASN. Gaji ke-13 ini merupakan hak ASN dan tentu saja menjadi prioritas kami. Hanya saja dengan kondisi fiskal daerah yang sulit dan sempit seperti saat ini, tentu memerlukan waktu untuk memenuhinya," ujar Ria Herlina, Ahad (19/7/26).

Diungkapkanya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk ke kas daerah setiap bulannya adalah sebesar Rp52 Miliar. Sementara itu, kebutuhan dana untuk pembayaran gaji rutin bulanan ASN saja sudah menyedot anggaran hingga Rp36 Miliar. Jika ditambah dengan kewajiban bayar gaji ke-13 yang bernilai sama, maka total kebutuhan anggaran belanja pegawai dalam satu bulan melonjak drastis hingga mencapai Rp72 Miliar. Angka ini dinilai tidak seimbang dengan realisasi pendapatan daerah saat ini.

"Kondisi saat ini, rata-rata pendapatan daerah per bulannyaâ€"yang bersumber dari pendapatan transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)â€"hanya berkisar antara Rp60 hingga Rp70 Miliar," ungkap nya.

Di sisi lain, Pemkab Inhu dihadapkan pada pos belanja wajib, mengikat, serta belanja prioritas yang nilainya mencapai sekitar Rp123 Miliar setiap bulan. Belanja wajib tersebut meliputi komitmen besar seperti gaji ASN, gaji PPPK, gaji PPPK paruh waktu, biaya operasional listrik, air, dan telepon, gaji petugas kebersihan, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (Siltap), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), iuran BPJS, hingga kebutuhan rutin seluruh perangkat daerah.

“Ketidakseimbangan arus kas ini dipicu oleh adanya kebijakan penurunan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Inhu yang nilainya sangat signifikan, yakni mencapai Rp351 Miliar. Ria menegaskan, situasi sulit ini tidak hanya melanda Kabupaten Inhu, melainkan juga dialami oleh beberapa daerah lain di Indonesia yang terdampak kebijakan serupa,” tegasnya.

Menyikapi ruang fiskal yang terbatas, Pemkab Inhu kini tengah menempuh langkah efisiensi yang ketat terhadap pos-pos belanja daerah. Selain itu, langkah kedinasan secara proaktif terus diupayakan untuk mencari jalan keluar.

“Pemkab Inhu tercatat telah melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Riau serta kementerian terkait. Bahkan dalam beberapa waktu lalu, Bupati Inhu bersama perangkat daerah terkait telah turun langsung mendatangi Kementerian terkait di Jakarta untuk menyampaikan problematika keuangan daerah ini, sembari terus memacu peningkatan capaian PAD melalui seluruh OPD teknis,” (rtc)

]]> Mon, 20 Jul 2026 16:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Elnusa-dan-Pemerintah-Daerah-Bersinergi-Ringankan-Beban-Keluarga-dengan-Program-Pasar-Murah

BOJONEGORO - PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, bersama Pemerintah Kecamatan Kalitidu, Pemerintah Desa Sumengko, dan berbagai pemangku kepentingan menghadirkan Program Pasar Murah untuk Masyarakat Prasejahtera di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (17/7).

Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero), Elnusa menyalurkan 1.000 paket sembako bersubsidi kepada masyarakat di wilayah Ring 1 operasional perusahaan. Program ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk membantu keluarga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Corporate Secretary PT Elnusa Tbk, Rustam Aji, menyampaikan bahwa keberadaan perusahaan di tengah masyarakat harus menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung."Bagi Elnusa, keberhasilan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Program Pasar Murah ini merupakan wujud kepedulian kami untuk membantu meringankan beban keluarga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Indonesia. Kami juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Kecamatan Kalitidu, Pemerintah Desa Sumengko, serta seluruh elemen masyarakat sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran," ujar Rustam.

Lebih lanjut, Rustam menjelaskan bahwa manfaat program tidak berhenti pada penyaluran sembako. Seluruh dana hasil tebus murah akan disalurkan kembali kepada Yayasan Fasilitas Sosial Desa Sumengko untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, setiap paket yang diterima masyarakat juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat kepedulian sosial di desa.

Sebanyak 1.000 kepala keluarga, atau sekitar 3.000 jiwa, merasakan langsung manfaat Program Pasar Murah ini. Selain memberikan kemudahan memperoleh kebutuhan pokok, program tersebut menghadirkan manfaat ekonomi sekitar Rp180 juta bagi masyarakat. Skema penyaluran yang melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang membutuhkan sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam pelaksanaannya.Bagi Elnusa, Program Pasar Murah merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, perusahaan terus mendorong hadirnya program-program TJSL yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan serta memperkuat kemandirian masyarakat.

Program ini juga sejalan dengan komitmen Elnusa dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Melalui semangat kolaborasi dan kepedulian, Elnusa percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan bersama dapat menghadirkan harapan baru, mempererat hubungan dengan masyarakat, dan memberikan manfaat yang terus tumbuh bagi generasi mendatang. (halloriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 16:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Lepas-ERB-2026--Plt-Gubri--Rupiah-Perkuat-Kedaulatan-Negara-hingga-Wilayah-3T

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 bukan sekadar program distribusi uang layak edar, melainkan bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bukti sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), TNI Angkatan Laut, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, memperoleh akses terhadap uang Rupiah yang layak edar.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen kita bersama untuk memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi layak edar di seluruh daerah Indonesia, khususnya wilayah 3T di Provinsi Riau," kata SF Hariyanto saat pelepasan Tim ERB 2026, Senin (20/7/2026).Menurutnya, kondisi geografis Riau yang memiliki banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran distribusi uang.

Karena itu, diperlukan langkah khusus agar pelayanan kepada masyarakat tetap merata.

Ia menyebut sejumlah wilayah kepulauan seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Pulau Guntung, dan Pulau Tebing Tinggi membutuhkan perhatian khusus agar masyarakat tetap dapat menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah."Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian khusus agar masyarakat tetap mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan alat pembayaran yang sah, yaitu rupiah," ujarnya.

SF Hariyanto menegaskan, ERB memiliki makna strategis karena tidak hanya mengantarkan uang layak edar, tetapi juga memperkuat simbol kedaulatan negara hingga ke wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Kegiatan ERB ini tidak hanya berorientasi pada aspek logistik, tetapi juga mengemban amanah untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa," ungkapnyaIa berharap masyarakat di wilayah 3T semakin merasakan kehadiran pemerintah serta semakin mencintai dan menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi ekonomi.

Untuk menyukseskan program tersebut, SF Hariyanto mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, BI, TNI/Polri, serta instansi terkait menjaga koordinasi selama pelaksanaan ekspedisi.

"Mari kita jaga sinergi, koordinasi, dan kolaborasi agar pelaksanaan ERB ini dapat berjalan dengan aman, lancar, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, BI Provinsi Riau kembali menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) pada 21â€"27 Juli 2026 dengan mengusung tema "Laksamana Raja di Laut".

Program tersebut menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat di wilayah kepulauan.

Tahun ini, BI Riau membawa uang layak edar senilai Rp8 miliar, menjadi nilai distribusi terbesar sejak ERB pertama kali dilaksanakan di Provinsi Riau.

Distribusi dilakukan menggunakan KRI Lepu milik TNI Angkatan Laut menuju lima wilayah kepulauan, yakni Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Mendol, dan Sei Guntung.

Selain memastikan ketersediaan uang tunai yang layak edar, ekspedisi ini juga menjadi sarana memperkuat edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah 3T.(hlloriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 16:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Dua-Tanker-Meledak-di-Selat-Hormuz--IRGC-Tuding-Campur-Tangan-AS

JAKARTA - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak usai dua kapal tanker minyak meledak di kawasan selatan Selat Hormuz, Senin (20/7/2026). Insiden yang membuat kedua kapal tidak dapat melanjutkan pelayaran tersebut memicu saling lempar ancaman antara otoritas militer kedua negara di kawasan perairan strategis itu.

Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menuding militer Amerika Serikat memaksa kedua kapal tersebut melintasi rute yang tidak aman. Otoritas militer Iran memperingatkan bahwa jalur perdagangan pupuk, minyak, dan gas di kawasan itu akan terus terancam selama agresi Amerika Serikat berlanjut.

"Oleh karena itu militer AS harus bersiap menghadapi pembalasan atas tindakan ilegal dan melanggar hukum itu," tegas perwakilan IRGC.

Laporan mengenai gangguan maritim ini juga diperkuat oleh Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO). Lembaga tersebut menyatakan adanya laporan kapal terbakar di jarak delapan mil laut arah barat laut Kumzar, Oman, meski penyebab pasti kebakaran belum terverifikasi.

Di sisi lain, Presiden AS, Donald Trump mengklaim serangkaian serangan militer yang dilakukan pihaknya merupakan balasan atas tewasnya personel militer di Timur Tengah.

"Kami serang lagi mereka dengan sangat keras malam ini dan kami melakukannya demi tiga, bukan dua, patriot hebat yang gugur," sebutnya kepada wartawan saat tiba di Pangkalan Militer Gabungan Andrews, Maryland, Minggu (19/7/2026).

Ia menambahkan bahwa serangan tersebut menimbulkan kerusakan parah di sejumlah titik wilayah Iran. Pemimpin Amerika Serikat itu turut menegaskan larangan keras bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir.

"Kami mengendalikan Selat Hormuz dan Iran tidak mengendalikan apa pun," pungkasnya.

Eskalasi terbaru ini merusak nota kesepahaman damai yang sebelumnya dimediasi oleh Pakistan. Hubungan kedua negara diketahui memanas sejak Februari lalu ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan, yang kemudian dibalas Iran dengan meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara-negara Teluk tempat aset militer Amerika Serikat berada.(goriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 16:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Ditinggal-Kabur-Pelaku--Rakit-Tambang-Emas-Ilegal-di-Kuansing-Berakhir-Hangus

TELUKKUANTAN â€" Aparat kepolisian memusnahkan satu unit rakit pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan lahan kosong Desa Kotobaru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau pada Senin (20/7/2026). Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari operasi pemberantasan tambang ilegal yang kian meresahkan warga.

Operasi penertiban yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Singingi Hilir, IPDA Erwin. Petugas bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas penambangan liar di wilayah tersebut.

"Kami berkomitmen penuh untuk terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal ini. Langkah ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya nyata menjaga kelestarian lingkungan yang kian terancam," ujar Kapolsek Singingi Hilir, IPTU Alferdo Krisnata Kaban, mewakili Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana.

Menurut Alfredo, saat tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 10.15 WIB, petugas menemukan satu unit rakit PETI jenis dompeng. Namun, mesin tersebut dalam kondisi tidak beroperasi. Petugas juga melakukan penyisiran di area sekitar lahan kosong, tetapi tidak menemukan adanya alat berat maupun para pelaku di tempat kejadian perkara (TKP).

Untuk memastikan fasilitas ilegal tersebut tidak dapat digunakan kembali, personel kepolisian langsung mengambil tindakan tegas di tempat. Petugas merusak dan membakar seluruh struktur rakit dompeng di lokasi. Tidak ada pelaku yang diamankan maupun barang bukti fisik yang disita dari lokasi karena area sudah ditinggalkan sebelum petugas tiba.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa aktivitas PETI tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga membawa dampak buruk yang masif bagi ekosistem lokal dan keselamatan masyarakat. Polsek Singingi Hilir berjanji akan terus menggencarkan patroli rutin serta tindakan preventif guna membersihkan wilayah hukum mereka dari praktik tambang emas ilegal.

Kepolisian juga meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas merusak ini dan mengimbau warga agar segera melapor jika melihat atau mengetahui adanya indikasi aktivitas tambang ilegal di lingkungan mereka.(goriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 16:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Pemkab-Meranti-Dukung-Pembentukan-119-Calon-Bintara-Polri-di-SPN-Riau

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH menghadiri upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau. Kegiatan pendidikan kepolisian yang dipersiapkan untuk mencetak personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ini resmi dimulai serentak secara nasional, Senin (20/7/2026).

Secara keseluruhan, sebanyak 4.799 peserta didik mengikuti pendidikan di 31 SPN seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 709 polisi wanita dan 4.090 polisi laki-laki. Sementara itu, untuk wilayah SPN Polda Riau, terdapat 119 peserta didik baru hasil rekrutmen tahun ini yang akan mengikuti pelatihan.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan memastikan para peserta akan menjalani masa pendidikan selama lima bulan. Proses ini bertujuan membentuk insan Bhayangkara yang memiliki kesiapan fisik, mental, intelektual, serta berkarakter profesional dan berintegritas.

"Khusus di SPN Polda Riau ada 119 personel hasil rekrutan Tahun Anggaran 2026 ini. Mudah-mudahan selama lima bulan mengikuti pendidikan, kita dapat membentuk karakter insan Bhayangkara yang humanis, profesional, dan yang paling utama berintegritas," terangnya.

Ia turut mengingatkan para siswa untuk membangun pola pikir positif sejak hari pertama masuk lembaga pendidikan. "Selalu berpikir baik dengan rasional, berbicara dengan hati yang baik. Insyaallah ketika menjadi Bhayangkara, mereka dapat bekerja dengan baik dan menjadi panutan bagi keluarga serta masyarakat," pesannya.

Menyikapi pembukaan pendidikan tersebut, Sekda Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah yang hadir mewakili Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program Polri. Menurutnya, pendidikan kepolisian bukan sekadar mengasah kemampuan teknis, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter pelindung masyarakat.

"Harapan kita sama seperti yang disampaikan Kapolda, lahir polisi-polisi muda yang tidak hanya tangguh secara kemampuan, tetapi juga humanis, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat. Nilai-nilai itu harus ditanamkan sejak hari pertama pendidikan agar menjadi karakter yang melekat saat mereka bertugas nanti," paparnya.

Kehadiran perwakilan daerah dalam acara tersebut sekaligus menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Polri dalam memperkuat pelayanan publik, menjaga keamanan wilayah, serta mendukung pembangunan. Sudandri meminta seluruh peserta didik menjaga disiplin, semangat kebersamaan, dan memperkuat spiritual selama proses pembentukan.

"Kepercayaan masyarakat kepada Polri dibangun melalui pelayanan yang baik, sikap yang santun, serta integritas yang tidak bisa ditawar. Kami berharap para calon Bintara ini kelak mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dan siap menjawab tantangan tugas di era yang terus berkembang,"(goriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 16:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Soroti-Redupnya-Rohis-di-Sekolah--Pelajar-Riau-Sampaikan-Aspirasi-ke-DPRD

PEKANBARU - Gerakan Kemakmuran Rohis (Gemuri) Riau mendatangi Gedung DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan aspirasi terkait pembinaan karakter generasi muda, Senin (20/7/2026). Para pelajar ini meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Rohani Islam (Rohis) serta mempertahankan atau menambah alokasi waktu Pendidikan Agama Islam di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ketua Gemuri Riau, Muhammad Farel Alfatih, menyebutkan bahwa intensitas aktivitas Rohis di sejumlah sekolah saat ini mulai berkurang. Padahal, wadah yang telah berjalan selama enam tahun tersebut memiliki peran dalam membentuk moral dan akhlak pelajar di tengah derasnya arus informasi digital.

"Kami ingin Rohis kembali mendapat perhatian. Pembinaan karakter dan akhlak tidak boleh kalah oleh perkembangan zaman. Generasi muda membutuhkan ruang untuk bertumbuh dengan nilai-nilai yang baik," harapnya.

Kehadiran kelompok pelajar tersebut disambut oleh Anggota Komisi I DPRD Riau Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru, Sumardany. Politikus Partai Demokrat ini menyambut baik kepedulian perwakilan pelajar terhadap kualitas sumber daya manusia daerah di masa depan.

"Saya sangat mengapresiasi adik-adik dari Gerakan Kemakmuran Rohis Riau. Mereka memikirkan bagaimana sumber daya manusia di Riau bisa menjadi lebih baik. Mereka sadar bahwa Generasi Indonesia Emas harus dipersiapkan sejak sekarang," terangnya.

Ia menilai Rohis bertindak sebagai benteng moral bagi pelajar dalam menghadapi tantangan era digital. Ia pun sepakat bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian agar kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di lingkungan sekolah dapat kembali diperkuat.

"Di tengah arus informasi yang begitu kuat, Rohis menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk membentuk karakter dan akhlak generasi muda," imbuhnya.

Menanggapi keluhan terkait berkurangnya waktu belajar agama, Sumardany menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan fondasi utama pencetak generasi berakhlak. Ia juga mendorong pemangku kebijakan pendidikan agar mengevaluasi pembinaan Rohis dan jadwal pelajaran agama agar penguatan karakter selaras dengan kualitas akademik.

"Jangan sampai jam pelajaran agama dikurangi. Kalau bisa justru ditambah agar seimbang dengan penguatan kegiatan Rohis. Pendidikan agama adalah modal penting untuk melahirkan Generasi Indonesia Emas. Masa depan bangsa ada di tangan mereka,"(goriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 16:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Polsek-Lirik-Tangkap-Pengedar-Narkoba--Tiga-Paket-Sabu-Turut-Diamankan---

RENGAT-Aparat Kepolisian Polsek Lirik mengamankan seorang pria berinisial BKR alias Kendi, warga Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Saat penangkapan BKR, polisi juga mengamankan tiga paket narkoba jenis sabu-sabu. 

Kronologi pengungkapan kasus narkoba ini juga diterangkan oleh Kapolres Inhu, AKBP Eka  Ariandy Putra, melalui Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran.

Misran mengatakan aktivitas peredaran narkoba di Desa Seko Lubuk Tigo membuat masyarakat resah. Informasi ini juga disampaikan kepada pihak Kepolisian. 

Kapolsek Lirik, AKP Novris H. Simanjuntak, S.H., M.H., langsung memerintahkan tim yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Lirik, IPDA Melki Faldo, S.H., untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Hasil penyelidikan, tim mengamankan tersangka

Setelah mengamankan tersangka, polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat desa.

"Saat penggeledahan, ditemukan tiga bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,42 gram yang disimpan di dalam saku celana pendek yang dikenakan pelaku," ujarnya. 

Selain itu, petugas juga mengamankan dua bungkus plastik klip bening kosong yang diduga merupakan sisa kemasan, satu unit telepon genggam merek Vivo Y400 warna ungu, satu helai celana pendek jeans warna dongker, serta uang tunai sebesar Rp300 ribu yang diduga merupakan hasil transaksi narkotika.

Dalam pemeriksaan awal, pelaku diduga berperan membeli, menyediakan, menawarkan, hingga menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Seluruh barang bukti bersama pelaku kemudian diamankan di Mapolsek Lirik sebelum selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hulu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. (Tribunpekanbaru.)

]]> Mon, 20 Jul 2026 16:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Tekanan-Fiskal-Meningkat--Riau-Kaji-Obligasi-Daerah-sebagai-Alternatif-Pembiayaan-Pembangunan

PEKANBARU - Hngga kini kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum mampu menopang kebutuhan pembangunan yang semakin besar.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, pada acara Sarasehan Nasional MPR RI dengan tema "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Publik" yang digelar di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/26).

"APBD masih harus memprioritaskan berbagai urusan wajib dan pelayanan dasar. Di sisi lain, ruang fiskal daerah semakin terbatas," kata SF Hariyanto saat memberikan sambutannya.

Dipaparkan, dana transfer ke daerah (TKD) yang diterima Provinsi Riau mengalami penurunan cukup signifikan. Pada 2025, nilai transfer mencapai sekitar Rp4 triliun, namun pada 2026 turun menjadi sekitar Rp2,8 triliun.

Tak hanya itu, Riau juga masih menghadapi persoalan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang terjadi sejak 2024. Total kekurangan pembayaran tersebut mencapai sekitar Rp4,2 triliun, terdiri atas sekitar Rp700 miliar untuk Pemerintah Provinsi Riau dan sekitar Rp3,5 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota.

Menurut SF Hariyanto, kondisi tersebut memberikan tekanan besar terhadap keuangan daerah. Bahkan, Pemprov Riau masih harus menutup kekurangan sekitar Rp30 miliar setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Situasi serupa juga dialami hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau.

Tekanan fiskal itu, lanjutnya, juga berdampak pada belum terpenuhinya hak aparatur sipil negara di sejumlah daerah. Berdasarkan rekapitulasi pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 tahun 2026, masih terdapat dua kabupaten yang belum membayarkan gaji ke-13, yakni Rokan Hilir dan Indragiri Hulu.

Sementara untuk pembayaran TPP ke-13, masih terdapat enam daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya. Yakni Rokan Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Kampar, dan satu daerah lainnya.

"Kondisi ini menunjukkan tekanan fiskal yang dihadapi daerah sudah berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dan kota dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai. Karena itu diperlukan langkah yang lebih cermat dalam mengelola pendapatan, belanja, sekaligus mencari alternatif pembiayaan pembangunan yang aman dan tidak membebani masyarakat," paparnya.

Dalam konteks itulah, SF Hariyanto menilai obligasi daerah menjadi salah satu instrumen yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Riau memiliki aset yang cukup besar untuk mendukung pengembangan instrumen tersebut. Saat ini Riau memiliki enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta 33 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang meliputi rumah sakit dan laboratorium. Kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 tercatat sekitar Rp52 miliar. Selain itu, nilai aset atau barang milik daerah hingga akhir 2024 juga dinilai menjadi modal penting apabila ke depan Riau ingin memanfaatkan mekanisme pasar modal melalui penerbitan obligasi daerah.

Melalui Sarasehan Nasional MPR RI ini, SF Hariyanto berharap pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang, persyaratan, batasan, hingga tahapan yang harus dipenuhi apabila obligasi daerah akan dijadikan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

"Harapannya, instrumen ini dapat dimanfaatkan secara aman, terukur, tidak membebani fiskal daerah, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tutupnya.

Sementata, Ketua Badan Penganggaran MPR RI / Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng di antaranya memaparkan terkait kondisi hukum positif serta regulasi mengenai obligasi daerah. Dimana menurutnya, masih bersifat parsial dan teknis. Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011 hanya menyebut obligasi daerah sebagai salah satu bentuk pinjaman daerah, tanpa memberikan kerangka hukum yang utuh mengenai: tata cara penerbitan, mekanisme penjaminan, pengawasan, peran lembaga keuangan, serta perlindungan investor..

"Ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan pemerintah daerah menghadapi hambatan administratif dan risiko hukum yang tinggi, ketika hendak menerbitkan obligasi. Akibatnya, hingga kini sangat sedikit daerah yang menerbitkan obligasi sebagai instrument pembiayaan pembangunan," paparnya.

Turut hadir tiga mantan Gubernur Riau pada masanya, yakni Saleh Djasit, Arsyadjuliandi Rachman, Syamsuar.(rtc)

]]> Mon, 20 Jul 2026 15:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Semarak-Nobar-Gembira-Final-Piala-Dunia-2026--Lanud-Sultan-Hasanuddin-Pererat-Kebersamaan

Makassar - Euforia Final Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan suasana penuh semangat dan kebersamaan di Lanud Sultan Hasanuddin. Sorak sorai, tepuk tangan, dan riuh dukungan mewarnai kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar di D'Corner Lanud Sultan Hasanuddin, Senin (20/7/2026), sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas keluarga besar Lanud Sultan Hasanuddin.

Kegiatan nobar dihadiri Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra, M.Han., para pejabat Lanud, personel militer dan PNS, keluarga besar Lanud Sultan Hasanuddin, serta masyarakat sekitar pangkalan. Kebersamaan yang terjalin selama menyaksikan laga puncak sepak bola dunia tersebut menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban.

Antusiasme para penonton begitu terasa sejak peluit kick-off dibunyikan. Setiap peluang yang tercipta disambut dengan sorak sorai, sementara tepuk tangan bergemuruh mengiringi jalannya pertandingan hingga peluit panjang berakhir. Pada laga final tersebut, Spanyol berhasil menaklukkan Argentina dengan skor 1-0, sekaligus keluar sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra, M.Han., mengatakan bahwa kegiatan nobar tidak sekadar menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi wahana untuk mempererat komunikasi, membangun kekompakan, serta memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan Lanud Sultan Hasanuddin.

"Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang. Melalui kegiatan seperti ini, kita dapat mempererat kebersamaan, memperkuat soliditas, sekaligus membangun semangat persatuan di antara seluruh keluarga besar Lanud Sultan Hasanuddin," ujarnya.

Kegiatan nobar ini menjadi salah satu wujud komitmen Lanud Sultan Hasanuddin dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis, solid, dan humanis. Melalui kebersamaan yang terjalin dalam berbagai kegiatan positif, diharapkan semakin tumbuh semangat persaudaraan, sinergi, serta kepedulian antarsesama, sejalan dengan nilai-nilai TNI Angkatan Udara yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis. 

]]> Mon, 20 Jul 2026 15:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/ESDM-Targetkan-B50-Tersedia-di-Seluruh-SPBU-Mulai-1-Oktober-2026

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahan bakar minyak biodiesel 50 persen (B50) tersedia di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mulai 1 Oktober 2026.

“Target saya adalah 1 Oktober sudah full (tersalurkan) B50 di semua titik (SPBU),” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi melansir Antara di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Eniya mengatakan implementasi dari program mandatori B50 yang sudah dimulai sejak 1 Juli ini pun akan dilakukan secara bertahap dengan masa transisi tiga bulan, sebelum akhirnya dilakukan evaluasi menyeluruh pada Desember.

Adapun masa transisi tiga bulan tersebut diperlukan agar perusahaan memiliki waktu untuk menghabiskan stok B40, sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) ke B50.

“Nanti di Desember yang selama empat bulan ini, pertama kita lihat transisi, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Apakah semua bisa dalam waktu tiga bulan itu menyelesaikan semua full B50,” ujar dia.

Kementerian ESDM sendiri mencatat bahwa setidaknya terdapat 57 persen SPBU yang sudah tersalurkan B50. Ia berharap, angka ini bisa terus meningkat dalam waktu dekat.

 

MandatoriSebelumnya, Indonesia resmi menerapkan mandatori biodiesel B50 per Juli 2026 sebagai upaya penurunan emisi karbon dan mewujudkan ketahanan energi nasional.

Berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM, implementasi B50 pada 2026 diperkirakan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 ekuivalen. Jumlah itu meningkat dari capaian penghematan devisa dan penurunan emisi program B40 pada 2025.

Dengan peluncuran mandatori B50, Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar solar, melanjutkan rangkaian program biodiesel B30, B35, dan B40 yang telah berjalan sejak lebih dari satu dekade terakhir.

Selain menurunkan emisi karbon, mandatori B50 juga diproyeksikan menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun pada 2026, meningkatkan nilai tambah CPO serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Nilai TambahKepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, program Biodiesel B50 diimplementasikan secara bertahap dengan masa transisi selama tiga bulan. Pemerintah, kata dia, menargetkan B50 dijual di semua SPBU mulai 1 Oktober 2026.

"Ditargetkan pada 1 Oktober 2026, seluruh SPBU sudah menjual B50," kata Qodari dikutip dari keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Dia menuturkan, program B50 merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia. Kebijakan ini juga diimplementasikan guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan biodiesel B50 secara nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia," jelasnya.

Qodari menjelaskan, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar yang terdiri atas 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar berbasis minyak nabati.

Ia menyebut program mandatori biodiesel ini telah dimulai sejak 2008. Pada awalnya, program tersebut dimulai dengan B2,5 sebelum berkembang secara bertahap hingga menjadi B50. Qodari mengatakan program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 170 triliun pada tahun ini.

"Program ini diarahkan untuk menghentikan impor solar sepenuhnya. B50 diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga Rp 170 triliun pada 2026," tutur Qodari.(liputan6)

]]> Mon, 20 Jul 2026 15:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Gerindra-Minta-Hotman-Tak-Bawa-Nama-Prabowo-di-Kasus-Eks-Jampidsus-Febrie

Jakarta - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Hotman Paris, tidak mengaitkan perkara yang menjerat kliennya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sugiat, seluruh proses yang berkaitan dengan Febrie sebaiknya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku tanpa menggiring opini yang menghubungkan perkara tersebut dengan kepala negara."Kasus yang berkaitan dengan Pak Febrie Adriansyah sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Jangan kemudian persoalan hukum ini dikaitkan dengan Presiden, karena itu keliru," kata Sugiat, Senin (20/7/2026).

Sugiat menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan Febrie.

Menurut dia, Presiden Prabowo justru mendukung agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses hukum, termasuk dalam kasus Pak Febrie. Sikap Presiden sangat jelas, yakni mendukung agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu juga meminta tim kuasa hukum Febrie menyampaikan pembelaan melalui jalur hukum yang tersedia tanpa membawa nama Presiden ke dalam polemik perkara.

"Silakan menyampaikan pembelaan atau argumentasi melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, jangan membawa-bawa nama Presiden dalam perkara yang sedang diproses secara hukum," kata Sugiat.

Lima Alasan Hotman Status Tersangka Febrie Tak Berdasar Hukum

Pengacara Hotman Paris Hutapea membeberkan lima alasan yang menurutnya menunjukkan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara korupsi PT Asabri tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Hotman mengatakan lima poin tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Febrie sebagai tersangka di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

"Kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik adalah bahwa Febrie tidak mengakui pernah menerima uang Rp 50 miliar lebih," kata Hotman.

Alasan kedua, Hotman mempertanyakan mengapa Tan Kian yang disebut sebagai pemberi suap hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau benar Tan Kian pemberi suap, kenapa tidak dijadikan tersangka? Kenapa langsung mengejar pejabat senior?" ujarnya.

Ketiga, Hotman menilai tidak ada aset PT Asabri yang dinikmati Tan Kian. Menurutnya, aset yang dikaitkan dalam perkara tersebut merupakan tanah di luar kepemilikan PT Asabri yang dikelola melalui skema kerja sama operasi (KSO) dan kini telah disita untuk proses lelang.

"Tidak ada aset Asabri yang dinikmati Tan Kian. Tanah itu pun sudah disita dan masuk proses lelang," ucapnya.

Alasan keempat, Hotman menyebut Febrie membantah mengetahui keberadaan uang yang ditemukan di sejumlah lokasi, termasuk sebuah rumah di Sentul dan kafe di kawasan Cipete.

"Beliau tidak tahu mengenai keberadaan uang di dua tempat itu," katanya.

Sementara alasan kelima, Hotman menegaskan perkara korupsi PT Asabri telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) jauh sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus pada Januari 2022.

Dia menjelaskan penyidikan perkara dimulai pada 2021 dan telah melalui seluruh tahapan peradilan hingga peninjauan kembali (PK). Dalam proses tersebut, Tan Kian hanya diperiksa sebagai saksi dan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka.

"Karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan itu harus dianggap benar sesuai prinsip hukum," (liputan6)

]]> Mon, 20 Jul 2026 14:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pemko-Luncurkan-Program-Zero-Gepeng-di-Pekanbaru

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut, Pemerintah Kota (Pemko) segera meluncurkan Program Zero Gepeng sebagai upaya menghilangkan keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di persimpangan jalan Kota Pekanbaru.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga menyiapkan solusi untuk penanganan persoalan sosial tersebut.

"Ini lintas OPD (organisasi Perangkat Daerah). Zero Gepeng ini tidak hanya penertiban, tapi kita juga mencarikan solusi dari permasalahan itu semua," kata Agung Nugroho, Senin (20/7/2026).

Menurut Agung, saat ini persimpangan jalan di Pekanbaru masih kerap dipenuhi gepeng meski Dinas Sosial rutin melakukan penjangkauan. Mereka sering menghindari petugas saat operasi penertiban berlangsung.

Ia menyebut, para gepeng yang berada di Pekanbaru tidak seluruhnya merupakan warga setempat. Sebagian di antaranya berasal dari luar daerah sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas OPD.

Agung mengatakan, Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut telah diminta mematangkan persiapan peluncuran Program Zero Gepeng agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru tidak ingin penanganan gepeng hanya bersifat sementara. Penertiban harus diiringi langkah yang humanis dan sesuai ketentuan sehingga persoalan tersebut tidak terus berulang.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang maupun barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau persimpangan lampu merah.

"Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan Program Zero Gepeng di Kota Pekanbaru,"(cakplah)

]]> Mon, 20 Jul 2026 14:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Menyoal-Komunikasi-Publik-Green-for-Riau

INISIATIF Green for Riau merupakan inisiatif yang erat kaitanya dalam rangka memanfaatkan momentum perdagangan karbon di tingkat global. Proses persiapanya sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui Sekretariat Green for Riau. Secara kelembagaan sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau melalui pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Green for Riau. Berbagai kegiatan tengah dan akan dilakukan dalam proses ini yang secara teknis dilakukan Pemerintah Provinsi Riau bersama mitra antara lain UNEP dibantu Perkumpulan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Bogor dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) Medan.

Pertanyaanya apakah para pihak termasuk masyarakat sudah mengetahui secara utuh terhadap pelaksanaan program ini. Belum ada data atau informasi yang pasti untuk menjawab pertanyaan itu. Karena belum ada upaya khusus seperti riset untuk mengukurnya dan tidak harus juga melakukanya. Untuk melihat itu dapat dilihat dengan beberapa fenomena yang akhir-akhir ini muncul dan mencuat ke publik seputar pelaksanaan program Green for Riau. Salah satunya adalah munculnya informasi di media sosial tentang adanya dana sekitar Rp66 miliar. Tidak jelas informasi tersebut diperoleh atau sumbernya dari mana dan sudah dibantah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Namun secara umum, fenomena itu sudah cukup menggambarkan komunikasi publik dari pelaksanaan program ini.

Beberapa diskusi dengan para pihak di beberapa kesempatan juga mengindikasikan bahwa masih terdapat para pihak terkait yang belum memahami secara benar dan utuh tentang pelaksanaan program ini. Fenomena ini menjadi menarik untuk dianalisis termasuk alternatif upaya yang patut dilakukan. Menurut pengamatan Penulis, salah satu faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah komunikasi publik yang sudah dilakukan Sekretariat Green for Riau. Upaya yang dilakukan dan jangkauan yang sudah dihasilkan dianggap berbagai pihak belum efektif menjangkau publik.

Secara program, Sekretariat Green for Riau sudah bekerjasama dengan salah satu media partner di Provinsi Riau yang berkedudukan di Pekanbaru. Penyebaran informasi melalui podcast secara regular dilakukan di media tersebut dengan berbagai nara sumber secara bergantian. Pertanyaanya apakah penyebaran informasi melalui cara tersebut efektif dan bisa menyasar banyak orang. Untuk bisa menjawabnya bisa dilihat dari pemirsa yang menonton setiap kali publikasi podcast dilakukan. Karena jumlah penonton merupakan salah satu indikator sederhana sebagai respon terhadap kemasan komunikasi tersebut disukai publik atau tidak. Dan tentu saja harapanya adalah dapat memahami subtansi konten informasinya.

Selain itu, Sekretariat Green for Riau juga sudah didukung oleh tenaga konsultan atau tenaga ahli bidang komunikasi yang tentu saja handal, hebat dan berpengalaman di bidang komunikasi publik. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk membangun kanal komunikasi yang beragam, lengkap dan terbuka. Mulai dari website resmi, media sosial, kanal komunikasi dan pengaduan hingga komunikasi langsung ke para pihak dalam berbagai kesempatan. Komunikasi dengan media massa mainstream juga diklaim sudah dilakukan termasuk dengan organisasi media massa lokal dan berbagai media yang ada di Provinsi Riau. Walaupun frekuensi dan intensitas pemberitaan di media massa mainstream juga masih terbatas.

Namun, apakah upaya membangun komunikasi yang sudah dilakukan itu sudah cukup meluas dan sudah bisa mengimbangi informasi yang belum valid? Perlu dilakukan analisis khusus untuk menjawab hal tersebut. Tetapi ketika dalam beberapa kesempatan, Penulis merasakan masih banyak para pihak yang berhubungan dengan isu ini belum mengerti secara utuh tentang proses di Green for Riau. Patut diakui juga bahwa komunikasi publik tidak akan membuat semua orang mengerti. Namun, jika dikaitkan dengan waktu peluncuran program ini pada bulan Mei tahun 2025, semestinya program ini dipahami secara utuh, khususnya pihak terkait.

Dalam beberapa perbincangan dan diskusi dengan Sekretariat Green for Riau, disampaikan bahwa sudah banyak dilakukan upaya untuk itu, termasuk mengumpulkan media massa yang ada di Kota Pekanbaru. Pertanyaanya adalah apakah setiap kali kegiatan pertemuan dengan media diikuti dengan pemberitaannya?apakah ada pemberitaan berkala dengan substansi yang berbeda yang disampaikan selain melalui podcast sebagai media partnernya?

Keberadaan media sosial Green for Riau juga sudah lengkap, platform media sosial yang digunakan juga sudah beragam sesuai dengan perkembangan saat ini. Konten yang disampaikan juga sudah bagus, termasuk menampilkan komentar pejabat pemerintah, tokoh agama/ulama, tokoh masyarakat, dan influencer. Pengemasan tampilan gambar juga sudah menarik untuk dilihat. Tetapi apakah sudah mendapat respon yang cukup dari publik dengan jumlah pengikut atau pemirsa yang tergabung?

Tulisan ini tidak memberikan saran untuk perbaikan komunikasi apa yang patut dilakukan. Karena dengan sumberdaya manusia yang tersedia di Sekretariat Green for Riau, diyakini proses komunikasi yang selama ini dilakukan sudah dimonitoring dan evaluasi secara berkala. Tulisan ini hanya menyampaikan analisis yang penulis rasakan, di mana publik masih banyak yang bingung dan belum memperoleh informasi utuh. Untuk itu besar harapannya adalah pola komunikasi publik program ini dapat disesuaikan. Harapanya tentu publik mengerti secara utuh dan tidak ada lagi informasi yang akhirnya dibantah dan dianggap hoaks. Semoga

]]> Mon, 20 Jul 2026 14:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Lewat-Program-SDMPKS-BPDP--82-Petani-Kelapa-Sawit-Inhu-Didorong-Tingkatkan-Kopetensi

PEKANBARUâ€" Upaya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perkebunan terus diwujudkan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS). Salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan Pelatihan Budidaya Teknis Kelapa Sawit yang diikuti oleh 82 petani dari berbagai kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Setelah seluruh peserta menyelesaikan proses registrasi pada hari sebelumnya, hari ini pelatihan resmi memasuki tahapan pembukaan. Suasana penuh semangat tampak sejak awal kegiatan, di mana seluruh peserta mengikuti rangkaian acara dengan antusias. Besarnya minat para petani menunjukkan bahwa program SDMPKS BPDP menjadi salah satu sarana yang dinantikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.

Acara pembukaan secara resmi dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas dan daya saing perkebunan kelapa sawit rakyat. Oleh karena itu, program pelatihan yang difasilitasi BPDP diharapkan mampu melahirkan petani yang semakin profesional dan mampu menerapkan praktik budidaya sesuai standar teknis.

Kegiatan pembukaan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu, Endang Mulyawan, S.Hut., M.Si. Kehadiran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi wujud sinergi dalam mendukung keberhasilan program pengembangan SDM perkebunan yang digagas BPDP.

Selama pelatihan yang berlangsung hingga 26 Juli 2026, peserta akan mendapatkan pembelajaran mengenai regulasi dan kebijakan lahan mineral, persiapan benih dan bahan tanam, persiapan lahan, teknik penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian gulma, pemupukan pada lahan mineral, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Seluruh materi disusun untuk memperkuat kemampuan teknis petani agar mampu mengelola kebun secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Program SDMPKS merupakan salah satu bentuk investasi BPDP dalam pembangunan sumber daya manusia perkebunan. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, BPDP tidak hanya meningkatkan kompetensi individu petani, tetapi juga mendorong terciptanya perkebunan kelapa sawit rakyat yang lebih produktif, berdaya saing, dan mampu mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Pelaksanaan pelatihan didukung oleh PT SMATEK Tunas Mandiri sebagai lembaga penyelenggara yang memfasilitasi seluruh proses pembelajaran. Diharapkan kolaborasi antara BPDP, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana dapat memberikan manfaat nyata bagi petani serta memperkuat pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.(rtc)

]]> Mon, 20 Jul 2026 14:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/TMMD-Ke-129-Kodim-1807-Sorong-Selatan-Semarakkan-Kebersamaan--Anggota-Satgas-dan-Warga-Kampung-Sesor-Seru-seruan-Nobar-Final-Piala-Dunia-2026

Wayer, Sorong Selatan â€" Suasana penuh keakraban dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Kodim 1807/Sorong Selatan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Senin (20/7/2026) 

Memasuki Hari H+5 (hari ke-6) pelaksanaan TMMD, personel Satgas TMMD bersama masyarakat Kampung Sesor menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 di lokasi TMMD. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme, diikuti oleh warga dari berbagai kalangan yang memadati lokasi nobar.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kedekatan antara Satgas TMMD dengan masyarakat. Di sela-sela kesibukan melaksanakan sasaran fisik maupun nonfisik, momen nobar dimanfaatkan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menciptakan suasana yang harmonis antara TNI dan warga.

Gelak tawa, sorak sorai, dan semangat para penonton mewarnai jalannya pertandingan, menciptakan suasana hangat yang menunjukkan eratnya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun hubungan sosial yang kuat di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan semangat gotong royong, persatuan, dan kebersamaan yang telah terjalin selama pelaksanaan TMMD Ke-129 terus terpelihara, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kampung Sesor. (Pendim 1807/Sorong Selatan)

]]> Mon, 20 Jul 2026 14:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Catat--Ini-Jadwal-Operasi-Pasar-Murah-Pemprov-Riau-di-Tiga-Daerah-Pekan-Ini

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah kembali menggelar operasi pasar murah di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Kegiatan yang bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari berturut-turut, mulai Senin (20/7/2026) hingga Jumat (24/7/2026).

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, Tetty Nurdianti memastikan program ini merupakan intervensi langsung pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Agenda tersebut digilir setiap hari di sejumlah titik yang telah ditentukan.

"Pekan ini akan ada lima kali operasi pasar murah, mulai Senin hingga Jumat dan tersebar pada tiga daerah, yaitu Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Dumai," papar Tetty, Senin (20/7/2026).

Pelaksanaan hari pertama diawali di wilayah Kabupaten Kampar, berlokasi di halaman Kantor Lurah Bangkinang. Sehari berselang, Selasa (21/7/2026), kegiatan perbelanjaan terjangkau ini bergeser ke halaman Kantor Plaza Citra, Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, Rabu (22/7/2026), distribusi komoditas pangan difokuskan di halaman Kantor Lurah Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Rombongan kemudian bergerak menuju kawasan Bukit Kapur, Kota Dumai, Kamis (23/7/2026), sebelum akhirnya ditutup di halaman Kantor Lurah Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang untuk merespons dinamika fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasaran umum. Kehadiran pasar murah diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sehari-hari.

"Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," terangnya.

Dalam operasi ini, berbagai komoditas pangan ditawarkan dengan harga khusus. Beras SPHP dibanderol Rp60.000 per lima kilogram, sedangkan beras kualitas premium jenis Anak Daro dan Sokan dipatok pada harga Rp165.000 per 10 kilogram atau Rp83.000 per lima kilogram.

Selain beras, warga juga bisa mendapatkan komoditas lain seperti gula pasir seharga Rp18.000 per kilogram dan minyak goreng kemasan Minyakita yang dijual Rp15.500 per bungkus. Komoditas dapur lainnya meliputi garam Krista Rp2.000 per 200 gram, garam Nusantara Rp2.000 per 250 gram, serta telur ayam ras yang dijual Rp49.000 per papan.

Pemerintah mengimbau masyarakat yang berencana memanfaatkan fasilitas perbelanjaan pangan murah ini untuk datang menyesuaikan waktu operasional dan tertib saat mengikuti antrean. Warga juga diajak untuk berkontribusi mengurangi volume sampah plastik selama berbelanja.

"Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik,"(goriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 14:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Jasad-Pengacara-Ditemukan-di-Balkon-Hotel-Setiabudi--Diduga-Jatuh-dari-Lantai-46

Seorang pengacara berinisial RMN ditemukan meninggal dunia di area balkon lantai dua sebuah hotel di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pria tersebut diduga terjatuh setelah melompat dari lantai 46 sebuah apartemen yang berada dalam satu kawasan dengan hotel itu pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 11.20 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya penemuan jasad korban di lokasi kejadian. Pihak kepolisian langsung bergerak ke tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan insiden tersebut.

"Benar, Polsek Metro Setiabudi telah melakukan pengecekan TKP terkait adanya seseorang yang ditemukan terjatuh di balkon lantai dua hotel, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan data awal, korban diketahui bernama RM Napitupulu," jelasnya saat memberikan keterangan resmi pada Senin (20/7/2026).

Proses investigasi awal aparat keamanan melibatkan pemeriksaan saksi mata dan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar gedung. Berdasarkan rekaman tersebut, korban terlihat memasuki area apartemen tanpa pendampingan pihak lain, sebelum akhirnya menuju ke titik jatuhnya.

"Dari hasil keterangan saksi dan pengecekan CCTV, korban diduga datang seorang diri ke apartemen. Kemudian menuju area rel gondola lantai 46 dan melompat hingga terjatuh di balkon lantai dua hotel," urainya.

Di sisi lain, beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa korban memiliki hubungan kekerabatan sebagai keponakan dari seorang pengacara ternama. Menanggapi hal ini, aparat kepolisian masih melakukan proses verifikasi data dan latar belakang korban.

"Terkait informasi mengenai hubungan keluarga korban dengan pihak tertentu, hal tersebut masih didalami Polsek Metro Setiabudi. Kasus ditangani Polsek Setiabudi,"(goriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 14:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Luas-Lahan-Terbakar-di-Pematang-Pudu-Bengkalis-Capai-81-Hektare--Pasukan-Manggala-Agni-Terpaksa-Kuras-Kanal-Cacing

BENGKALIS - Personel Manggala Agni berhadapan dengan menyusutnya sumber air saat berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 81 hektare di kawasan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (20/7/2026).

Di lokasi pemadaman, pasokan air hanya bergantung pada kanal-kanal kecil atau biasa disebut kanal cacing. Memasuki musim kemarau, debit air di saluran tersebut mengalami penyusutan. Kondisi ini memaksa para petugas menguras tumpukan lumpur terlebih dahulu agar air dapat disedot menggunakan mesin pompa mekanik.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto menyampaikan situasi tersebut menjadi hambatan teknis dalam operasi pemadaman yang telah memasuki hari keenam.

"Di beberapa titik di Pematang Pudu, sumber air yang tersedia hanya berasal dari kanal-kanal cacing yang debitnya mulai surut. Sebelum digunakan, anggota harus membersihkan lumpur terlebih dahulu agar air bisa dipompa untuk mendukung operasi pemadaman. Ini menjadi salah satu tantangan yang kami hadapi di lapangan," urainya.

Meskipun nyala api di permukaan tanah sudah berhasil ditangani, tugas personel belum usai. Kepulan asap tipis masih terdeteksi keluar dari lapisan lahan gambut, sehingga tahapan pendinginan terus berjalan sebagai bentuk mitigasi agar api tidak kembali muncul ke permukaan.

"Pagi ini asap tipis masih terlihat di lokasi sehingga upaya pemadaman tetap dilanjutkan. Prinsip kami, penanganan tidak berhenti sampai benar-benar tuntas. Api aktif memang sudah padam, tetapi selama masih ada asap berarti masih ada potensi bara di bawah permukaan gambut yang harus dipadamkan," terangnya.

Merujuk hasil pantauan udara menggunakan pesawat nirawak (drone) Minggu (19/7/2026), luasan area terdampak karhutla di Pematang Pudu mencapai sekitar 81 hektare. Sebanyak empat regu Manggala Agni kembali dikerahkan sejak pagi hari untuk membasahi area yang masih mengeluarkan asap.

Ferdian memaparkan, karakteristik lahan gambut membuat manajemen risiko lingkungan dan proses pemadaman jauh lebih rumit dibandingkan lahan mineral. Bara api mampu bertahan di bawah permukaan tanah selama berhari-hari, menuntut penyiraman berulang hingga lapisan gambut benar-benar basah.

"Kami akan terus bertahan di lokasi sampai dipastikan tidak ada lagi asap maupun bara yang tersisa. Keselamatan kawasan dan mencegah kebakaran kembali menyala menjadi prioritas utama kami," tegasnya.

Operasi penanganan di Pematang Pudu ini masih terus berlangsung dengan dukungan berbagai instansi. Kawasan tersebut tercatat sebagai salah satu lokasi titik karhutla terluas yang ditangani di wilayah Riau selama Juli 2026. (goriau)

]]> Mon, 20 Jul 2026 14:04:00 +0700