https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Fri, 03 Jul 2026 08:58:10 +0700 Fri, 03 Jul 2026 08:58:10 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Diduga-Terima-Suap-Tambang--Kajari-dan-Kasi-Pidum-Kejari-Tuban-Dicopot

Kepala Kejaksaan Negeri Tuban beserta Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dicopot dari jabatannya di tengah mencuatnya dugaan suap terkait penanganan perkara tambang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Pencopotan kedua pejabat tersebut memicu sorotan publik lantaran diduga berkaitan dengan proses penyelidikan atas kasus yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Dua pejabat yang dicopot itu antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Supardi dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan.

Ini dijabat oleh Pelaksana Harian Abdul Rasyid

Pencopotan terhadap kedua pucuk pimpinan korps Adhyaksa di Tuban itu pun dibenarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban Stephen Dian Palma.

Untuk mempermudah proses pemeriksaan, pelaksanaan tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tuban kini dijabat oleh Pelaksana Harian Abdul Rasyid.

Sayangnya, ia tidak menjelaskan terkait kasus yang mendera kedua pejabat itu. Ia hanya menyebut jika kedua pejabat itu telah melakukan tindakan indisipliner dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh bidang Pengawasan.

"Kami mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang belakangan ini. Pada hari Minggu lalu, Kajari dan Kasi Pidum Tuban diduga melakukan tindakan indisipliner dalam pelaksanaan tugas," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban Stephen Dian Palma, Kamis (2/7).

Keduanya Dicopot dari jabatan

Sementara dari informasi yang berkembang keduanya dicopot dari jabatannya karena diduga menerima uang dari perkara tambang ilegal yang sebelumnya ditangani.

Rumah dinas Kajari Tuban pun sempat digeledah oleh sejumlah orang yang disebut sebut sebagai tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/OTT-di-Sumut--KPK-Benarkan-Bupati-Langkat-Ditangkap

Bupati Langkat, H Syah Afandin, ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara. OTT di Sumut dilakukan Kamis (2/7/2026).

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (3/6/2026).

Sebelumnya, informasi dihimpun menyebut tim KPK sebenarnya sudah tiba di Polrestabes Medan sejak Kamis sore. Namun, suasana di lokasi sempat landai dan tidak menunjukkan adanya pergerakan yang mencolok hingga malam hari.

Ketegangan mulai terlihat jelang tengah malam. Sekitar pukul 23.27 WIB, sejumlah orang yang diduga bagian dari tim penyidik KPK mulai bergerak di sekitar ruang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan.

Sejumlah pria mengenakan jaket hitam tampak berjalan tergesa-gesa. Mereka sempat melapor di bagian lobi sebelum akhirnya masuk ke ruang Satreskrim sambil membawa sebuah koper berwarna abu-abu.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Belajar-dari-YouTube--Pasutri-di-Medan-Nekat-Produksi-Pil-Ekstasi-Rumahan

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara membongkar sebuah rumah yang dijadikan pabrik rumahan pembuatan pil ekstasi di Jalan Mangkubumi Gang Aceh, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap pasangan suami istri berinisial G (46) dan S (39) yang diduga terlibat dalam produksi narkotika ilegal tersebut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol. Andy Arisandi, mengatakan pil ekstasi yang diproduksi diduga dipasarkan kepada sejumlah pembeli, termasuk untuk diedarkan ke tempat hiburan malam.

"Produksi ekstasi tersebut dijual ke pembeli, termasuk diduga diedarkan ke tempat hiburan malam," kata Andy, Kamis (2/7).

Hasil produksi

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Rabu (5/6), polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain 10 butir pil yang diduga hasil produksi, serbuk aneka warna, tepung avicel, bedak bayi, pewarna makanan, cat akrilik, alat cetak pil dengan berbagai logo, ayakan, serta sikat pembersih.

Menurut Andy, salah satu bahan yang digunakan untuk membuat pil tersebut adalah bedak bayi yang dicampur dengan tepung, pewarna, dan serbuk yang mengandung etomidate, yakni zat yang termasuk narkotika golongan II.

"Salah satu bahan baku untuk membuat ekstasi menggunakan bedak bayi, berbagai pewarna, tepung, kemudian dicampur dengan zat mengandung narkotika golongan II etomidate serbuk," ujarnya.

Metode Pembuatan Pil

Menurut Andy, metode pembuatan pil tersebut tergolong baru karena menggunakan etomidate, berbeda dengan pil ekstasi pada umumnya yang mengandung metilendioksimetamfetamina (MDMA).

"Cara pasutri tersebut membuat ekstasi tergolong baru karena mengandung etomidate atau zat serupa dengan rokok elektrik yang mengandung narkoba," ungkapnya.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua tersangka mengaku mempelajari cara memproduksi pil tersebut melalui media sosial YouTube. Sementara bahan baku dan alat cetak disebut dibeli melalui marketplace.

"Kami masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan produksi pil ekstasi rumahan tersebut,"(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Cegah-Jalan-Rusak-dan-Kecelakaan--Polres-Siak-Tertibkan-Truk-Sawit-ODOL-di-Jalan-Lintas-Perawang

SIAK - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Siak menindak tegas truk pengangkut kelapa sawit yang melanggar aturan kelebihan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di sepanjang Jalan Lintas Perawang-Siak, Kabupaten Siak, Kamis (2/7/2026). Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan lebih.

Operasi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Siak, Ipda JP Pandiangan, SE bersama personel lainnya yakni Bripka Ian Rudini dan Bripka Romi Wijaya Putra. Petugas langsung memeriksa setiap truk sawit yang melintas serta memberikan teguran keras kepada pengemudi yang membawa muatan melebihi batas. Pengemudi bahkan diinstruksikan untuk segera mengurangi muatannya langsung di lokasi penindakan.

"Kegiatan ini kami lakukan sesuai arahan Kasat Lantas Polres Siak, AKP Denny Maulana, STrk SIK MH dan merupakan atensi khusus dari Kapolres sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang seringkali dipicu oleh muatan berlebih. Selain itu, kami ingin memastikan kenyamanan dan jaminan keamanan bagi pengguna jalan lainnya di sepanjang Jalan Lintas Perawang-Siak," urai Ipda JP Pandiangan, SE.

Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian memberikan dua surat teguran kepada pengemudi. Tindakan ini bertujuan mengedukasi para pengangkut barang tentang pentingnya menaati aturan berlalu lintas sekaligus memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang.

Kapolres Siak, AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH SIK MH juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pengusaha angkutan barang dan sopir truk. Ia mengingatkan bahwa ketaatan terhadap batas tonase bukan sekadar masalah administrasi, melainkan berkaitan erat dengan keselamatan nyawa banyak orang. Kendaraan ODOL selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak.

"Kami menghimbau kepada seluruh pengusaha angkutan dan pengemudi agar tidak lagi memaksakan muatan yang melebihi kapasitas (ODOL). Mari kita sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya dan menjaga kualitas jalan dengan tidak melanggar ketentuan tonase. Kami akan terus melakukan pengawasan dan tidak akan segan untuk memberikan tindakan tegas kepada pelanggar yang masih membandel demi terciptanya kamseltibcarlantas yang kondusif," ungkap AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH SIK MH.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/DPRD-Pekanbaru-Minta-Disdik-Awasi-Ketat-Pemenuhan-Kuota-SMP-Negeri--Cegah-Jual-Beli-Kursi

PEKANBARU �" Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan khusus terhadap proses pemenuhan kuota di sejumlah SMP negeri yang hingga kini masih memiliki kursi kosong. Pengawasan dinilai penting untuk mencegah adanya praktik jual beli kuota oleh oknum tertentu.

Menurut Tekad, proses pengisian sisa kuota harus berjalan secara transparan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.

"Kami minta Disdik melakukan pengawasan khusus terhadap proses pemenuhan kuota di beberapa SMP negeri yang belum penuh, agar tidak terjadi jual beli kuota oleh oknum-oknum tertentu," kata Tekad kepada GoRiau.com, Kamis (2/7/2026).

Ia mengingatkan agar masyarakat yang sedang berupaya mendapatkan sekolah bagi anaknya tidak menjadi sasaran praktik percaloan.

"Jangan sampai masyarakat yang ingin mendapatkan sekolah dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungan pribadi," ujarnya.

Tekad juga meminta Dinas Pendidikan tidak mempersulit masyarakat selama kuota di sekolah tujuan masih tersedia. Menurutnya, kondisi psikologis para orang tua saat ini sudah cukup tertekan karena anak-anak mereka belum memperoleh kepastian tempat bersekolah.

"Selama memang kuota sekolah tersebut masih ada, jangan dipersulit masyarakat. Sudah pasti kebatinan orang tua siswa saat ini sedang tidak stabil dikarenakan anaknya belum mendapatkan kepastian bersekolah," tuturnya.

Ia berharap seluruh proses pemenuhan kuota SMP negeri dapat berlangsung secara adil, transparan, dan mengutamakan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Raih-1-Perak-dan-1-Perunggu-di-Kejuaraan-Asia--Berharap-Sambo-Bisa-Tampil-di-PON-2028

JAKARTA �" Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP Persambi) pimpinan Krisna Bayu OLY terus menjalankan program peningkatkan prestasi atlet sambo Indonesia. Tidak hanya itu saya, PP Persambi dengan keterbatasan dana tidak pernah absen mengirimkan atletnya tampil di kalender event Asia maupun dunia.  

Komitmen itu terus membuahkan hasil. Dari Kejuaraan Sambo Asia-Oceania Kadet dan Junior atau Asian and Oceania Youth and Junior Sambo Championships 2026 yang berlangsung di Manila, Filipina, 25-28 Juni 2026 lalu, Timnas Sambo Indonesia berhasil meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu.

Medali perak disumbangkan Timothy Otniel Adi Kritara dari Sumatera Selatan (Sumsel) yang tampil di kelas 71kg Junior Combat putra dan Rian Hendris Saputra dari DKI Jakarta menyumbangkan perunggu di kelas -79kg Combat putra.

“Penampilan Timothy dan Rian Hendris cukup membanggakan dan mampu menjaga marwah sambo Indonesia meski dengan keterbatasan dana. Dan, mereka punya potensi meraih prestasi lebih baik lagi di ajang internasional,” kata Sekjen PP Persambi, Arnold Silalahi yang dihubungi Kamis (2/7/2026).

Kesuksesan Timothy dan Rian ini menjadi bukti bahwa PP Persambi yang berdiri 16 Maret 2016 ini berhasil melakukan regenerasi. Sebelumnya, atlet sambo putri Indonesia, Desi Syahfitri mengukir prestasi yang sama pada Asian and Oceania Youth and Junior Sambo Championships 2019. Bahkan, Desi yang berangkat tanpa pelatih pada Kejuaran Dunia Sambo di Uzbekhistan 2025 secara mengejutkan berhasil membawa pulang medali perak ke Tanah Air.

Tidak hanya di kalender event Asia dan dunia, PP Persambi juga sukses menjadikan sambo menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Asian Games Jakarta 2018. Bahkan, Timnas Sambo Indonesia tercatat menyumbangkan empat medali emas bagi Kontingen Indonesia pada SEA Games Filipina 2019. Desi merupakan salah satu penyumbang medali emasnya.

Berkat perkembangan prestasi tersebut, Krisna Bayu selaku founder juga berhasil mengusahakan sambo sebagai cabang olahraga resmi yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Sayangnya, sambo yang sudah berkembang tersebut menghalami kendala dengan belum masuk dalam daftar cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XXIII/2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta sebagai penyanggah.

“Dengan komitmen dan catatan prestasi tersebut, PP Persambi sangat berharap sambo bisa kembali dipertandingkan pada PON 2028. Perhatian KONI Pusat dan Kemenpora sangat penting dalam menjaga semangat para atlit sambo yang sudah berlatih setiap hari tidak kehilangan harapan untuk bisa membuktikan dirinya,”(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com//Mahasiswa-Desak-Polda-Riau-Tetapkan-Tersangka-Sengketa-Lahan-PT-SBP-Inhu

PEKANBARU - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Muda Nusantara (JMN) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Markas Polda Riau, Kamis (2/7/2026). Massa mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau segera menetapkan tersangka atas dugaan penjualan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) secara melawan hukum serta dugaan pemalsuan surat.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menyoroti lambannya proses hukum yang diduga melibatkan Ketua DPRD Indragiri Hulu, Sabtu Pradansyah Sinurat. Perkara ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/41/I/2025/SPKT/Polda Riau tertanggal 22 Januari 2025 yang dilaporkan oleh almarhum Dedi Handoko. Tahap penyidikan telah dimulai melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/61/V/Res.1.2/2025/Ditreskrimum sejak 19 Mei 2025.

"Karena proses hukumnya sudah berada pada tahap penyidikan, kami meminta penyidik segera menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang dimiliki sesuai ketentuan hukum yang berlaku," urai Koordinator Lapangan JMN, Ismail Sayuti.

Massa menilai penyidik telah mengantongi berbagai alat bukti penting seperti keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen transaksi, bukti transfer, dan hasil pengukuran lahan. Kecurigaan publik dinilai semakin menguat lantaran terdapat temuan alat berat yang beroperasi di areal HGU PT SBP, yang diduga milik PT AMI, sebuah perusahaan yang dikaitkan dengan pejabat bersangkutan.

"Hukum harus dipakai untuk melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa," tegas Koordinator massa lainnya, Dirga Nusantara.

Selain menuntut penyelesaian sengketa lahan, JMN juga meminta penanganan serius terhadap dugaan kekerasan yang dialami oleh karyawan PT SBP, Senin (1/6/2026). Peristiwa tersebut telah menciptakan dampak sosial yang meresahkan. Kepastian hukum sangat dibutuhkan guna memulihkan rasa aman bagi para pekerja dan mencegah timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan di lingkungan perusahaan.

Terkait insiden tersebut, demonstran mendesak kepolisian segera menangkap tiga terduga pelaku berinisial AI, SM alias Kc, serta AG. Mereka meminta penyidik segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk pihak-pihak yang masih buron. Massa juga meminta aparat mengusut tuntas dugaan penggunaan senjata api serta mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa itu.

"Kami mendukung penuh Polda Riau mengungkap perkara ini secara profesional. Semua warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, profesi, maupun latar belakang politik," papar Ismail Sayuti.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian sejak siang hari. Perwakilan Polda Riau telah menerima surat tuntutan dari massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Program-JKN-Makin-Kuat--Cetak-SDM-Sehat-untuk-Indonesia-Hebat

PEKANBARU-Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (02/07/26).

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujowaskito melalui rilis tertulisnya.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0818165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi.

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.

Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo.

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektibilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, donor, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional.

"Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat," ucap Stevanus.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,"(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Riau-Pos-Group-Menunggak-Miliaran-Rupiah-Bayar-Hak-Puluhan-Eks-Karyawan

PEKANBARU �" Puluhan mantan karyawan Riau Pos Group mengaku, hingga kini belum menerima seluruh hak mereka meski telah berhenti bekerja maupun memasuki masa pensiun. Total tunggakan yang belum dibayarkan perusahaan diperkirakan mencapai miliaran rupiah, terdiri atas pesangon, uang pensiun, dan hak-hak normatif lainnya.

Kepada awak media, Kamis sore (2/7/2026), sejumlah eks karyawan ini menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan belum menunjukkan penyelesaian yang jelas dari pihak perusahaan.

Puluhan eks karyawan ini menegaskan, mereka hanya menginginkan hak yang memang menjadi kewajiban perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak meminta lebih. Kami hanya menuntut hak yang telah menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan. Banyak rekan-rekan yang sudah pensiun maupun mengundurkan diri, tetapi hingga sekarang haknya belum diterima secara utuh," ujar Khairul Amri, eks karyawan Riau Pos Group yang sudah berhenti sejak tahun 2021.

Khairul Amri menyebut jumlah mantan karyawan yang belum menerima haknya mencapai puluhan orang. Jika seluruh nilai kewajiban dijumlahkan, nilainya mencapai miliaran rupiah.

"Ini bukan lagi persoalan satu atau dua orang. Ada puluhan eks karyawan yang hingga kini masih menunggu penyelesaian hak mereka. Jika diakumulasikan, nilainya mencapai miliaran rupiah," kata Khairul Amri.

Lebih tegas lagi, eks karyawan RPG Fitriady Syam mengatakan, tak ada kejelasan dan pihak RPG bayar sesuka hatinya saja. Tidak juga ada penjelasan. Seolah-olah eks karyawan yang punya hak ini harus mengemis pula. Kondisi ini yang tidak bisa diterima.

"Suka-sukanya aja (Riau Pos Group, red). Kita tak pernah diberi penjelasan. Kapan mau dibayar, dibayarnya. Tanpa ada kejelasan, kapan mau diselesakan," ujar Fitriady kesal.

Salah seorang eks karyawan yang pensiun resmi Mirshal, pun menyampaikan hal yang sama. Janji Riau Pos awalnya, kata Mirshal, haknya dicicil Rp2 jt per bulan. Tapi sekarang tak lagi lancar.

"Awalnya dijanjikan dibayar hak pensiun saya Rp2 jt per bulan. Itu hanya berjalan dua tahun. Setelah itu, dicicilnya Rp500 ribu per bulan. Saya bilang ke mereka, saya ini bukan anak kecil. Mau dicicil segitu. Dapat apa uang segitu, dan hak saya masih banyak tak ada kejelasan selanjutnya," ujar Achenk, sapaan Mirshal.

Karena itu, semua eks karyawan ini mendesak manajemen Riau Pos Group segera menunjukkan itikad baik dengan menyusun jadwal penyelesaian pembayaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami memberikan kesempatan kepada manajemen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Jangan terus-menerus menggantung nasib mantan karyawan yang telah mengabdikan tenaga dan pikirannya selama bertahun-tahun," tegasnya.

Menariknya lagi, puluhan eks karyawan ini menyampaikan bahwa apabila perusahaan memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada para mantan karyawan, maka sebaiknya hal itu disampaikan secara terbuka.

Kalau memang perusahaan sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya kepada para pekerja yang telah mengabdi, mereka menegaskan, lebih baik disampaikan secara jujur. Bahkan jika memang tidak mampu lagi menjalankan kewajiban, lebih baik perusahaan ditutup daripada terus meninggalkan persoalan yang merugikan banyak orang.

Para eks karyawan ini memberikan waktu tertentu kepada perusahaan menyelesaikan tunggakan tersebut. Namun, apabila tidak ada penyelesaian yang nyata dalam waktu dekat, mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya untuk terus memperjuangkan hak mereka.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Ratusan-Driver-Maxim-Kepung-DPRD-Riau--Desak-Komisi-Aplikasi-Dipangkas-Jadi-8-Persen

PEKANBARU �" Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung sebagai mitra Maxim menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Kamis (2/7/2026). Mereka mendesak agar potongan komisi aplikasi segera disesuaikan menjadi maksimal 8 persen sesuai kebijakan pemerintah yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar Maxim segera menjalankan aturan baru mengenai pembatasan komisi aplikator. Para pengemudi menilai hingga saat ini perusahaan masih menerapkan skema yang dinilai memberatkan sehingga berdampak pada penghasilan mereka.

Selain menuntut penerapan komisi 8 persen, para pengemudi juga meminta adanya transparansi dalam sistem pemotongan tarif serta perlindungan terhadap hak-hak mitra pengemudi. Mereka berharap DPRD Riau dapat memfasilitasi penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat maupun pihak perusahaan.

Sejumlah perwakilan massa kemudian diterima untuk berdialog dengan anggota DPRD Riau. Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah mengenai komisi maksimal 8 persen seharusnya segera diimplementasikan tanpa ada penundaan maupun perubahan skema yang justru mengurangi pendapatan mitra.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Arus lalu lintas di sekitar Gedung DPRD Riau sempat mengalami perlambatan akibat banyaknya kendaraan peserta aksi yang terparkir di sekitar lokasi.

Pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa mulai 1 Juli 2026, potongan komisi untuk layanan ojek online roda dua dibatasi maksimal 8 persen, sehingga 92 persen tarif perjalanan menjadi hak pengemudi. Namun, di lapangan masih muncul keluhan bahwa sebagian aplikator melakukan penyesuaian tarif yang dinilai membuat pendapatan mitra belum mengalami peningkatan signifikan.

Para pengemudi berharap aspirasi yang disampaikan melalui aksi di DPRD Riau dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan mitra pengemudi, bukan hanya menjadi aturan di atas kertas.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Lima-Kapolsek-di-Polres-Pelalawan-Resmi-Berganti

PELALAWAN �" Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) lima Kapolsek di jajaran Polres Pelalawan, Kamis (2/7/2026), di halaman Mapolres Pelalawan.

Pergantian jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., S.H., M.Hum., Nomor: Kep/282/VI/2026 tentang mutasi personel di lingkungan Polda Riau.

Dalam mutasi tersebut, sejumlah perwira menempati jabatan baru, sementara pejabat sebelumnya mendapat promosi maupun penugasan di satuan kerja lain.

Adapun lima Kapolsek yang resmi dilantik, yakni AKP Mike Kurniawan, S.H., M.H., menjabat sebagai Kapolsek Ukui, menggantikan AKP Ardi Surya Kesuma yang dipercaya sebagai PS Kapolsek Lima Puluh Polresta Pekanbaru.

AKP Bambang Hermanto, S.H., M.H., menjabat sebagai Kapolsek Langgam, menggantikan Iptu Jerri Paulus Sinaga, S.H., yang kini menjabat sebagai PS Kapolsek Kabun, Polres Rokan Hulu.

AKP Arinal Fajri, S.H., menjabat sebagai Kapolsek Kuala Kampar, menggantikan AKP Rian Onel, S.H., M.H., yang mendapat amanah sebagai Kasatres Narkoba Polres Indragiri Hulu.

AKP Markus Timbul, S.H., M.H., menjabat sebagai Kapolsek Bunut. Sebelumnya ia bertugas sebagai Kasatres Narkoba Polres Kampar.

AKP Mulian Dony, S.H., M.H., menjabat sebagai Kapolsek Pangkalan Lesung. Selain sertijab lima Kapolsek, Polres Pelalawan juga melaksanakan serah terima jabatan Kasi Propam kepada AKP Lambok Hendriko, S.H., serta Wakapolsek Pangkalan Kerinci kepada AKP Siagian.

Dalam amanatnya, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan memberikan penyegaran sekaligus pembinaan karier bagi personel.

"Jabatan yang diemban merupakan amanah negara yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mutasi adalah hal yang biasa dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran dan promosi jabatan," ujar Kapolres.

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing serta menjalankan tugas secara profesional sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kapolres berharap para pejabat baru mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Pelalawan.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polsek-Tanah-Putih-Intensifkan-Perawatan-Jagung-Ketahanan-Pangan--Dukung-Asta-Cita-Menuju-Panen-Optimal

TANAHPUTIH-Komitmen Polri dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan di lapangan. Salah satunya dilakukan Polsek Tanah Putih dengan melaksanakan pengecekan sekaligus penyemprotan gulma pada tanaman jagung pipil di lokasi Program Ketahanan Pangan (Ketapang), Kamis (2/7/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut berlangsung di lahan seluas 2 hektare yang berlokasi di Jalan Rukun Bersama Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi diwakili Kanit Binmas AKP Xibung Renaldo. Turut hadir Panit I Binmas IPTU Lasben Siregar, Panit II Binmas AIPTU Hatimbulan Harahap, Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Ujung Tanjung AIPTU Hetmon Hutabarat, serta anggota Kelompok Tani, Tukiman dan Rizky.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyemprotan gulma pada tanaman jagung pipil yang telah memasuki usia 60 Hari Setelah Tanam (HST). Perawatan ini bertujuan mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat menghambat perkembangan tanaman, sehingga hasil panen nantinya dapat lebih maksimal.

Mewakili Kapolsek Tanah Putih, AKP Xibung Renaldo menyampaikan bahwa Polri berkomitmen mendukung penuh program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada para petani.

"Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga siap mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan. Melalui kegiatan pengecekan dan penyemprotan gulma ini, kami ingin memastikan tanaman jagung tumbuh optimal hingga masa panen. Sinergi antara Polri dan kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir," ujar AKP Xibung Renaldo.

Hasil pengecekan menunjukkan tanaman jagung di lahan seluas 2 hektare tersebut tumbuh dengan baik dan sehat. Apabila tidak ada kendala, panen dijadwalkan akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/-Aspekpir--Kemitraan-PalmCo-Petani-Role-Model-Masa-Depan-Sawit-Indonesia

PEKANBARU - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) menilai pola kemitraan antara petani sawit dan PTPN IV PalmCo yang terjalin dengan sangat baik di berbagai penjuru Indonesia layak menjadi role model pengembangan perkebunan sawit nasional karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat tata kelola, serta mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Ketua DPP Aspekpir Indonesia Setiyono mengatakan masa depan sawit rakyat Indonesia sangat ditentukan oleh penguatan kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan antara petani, perusahaan, dan pemerintah. Menurutnya, pola kemitraan yang dijalankan PTPN IV PalmCo menunjukkan bagaimana hubungan antara perusahaan dan petani dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

"Produksi sawit petani meningkat karena kemitraan. Masa depan sawit rakyat Indonesia adalah kemitraan, dan bermitra dengan PTPN IV merupakan pilihan yang tepat," kata Setiyono saat diskusi panel dalam rangkaian peluncuran buku "Setiyono, Kisah dan Rahasia Sukses Petani Sawit Plasma Transmigrasi" di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Rabu (1/7).

Kegiatan tersebut turut dihadiri eks Wakil Menteri Pertanian yang kini didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Aspekpir Indonesia Rusman Heriawan, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyuda, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Togu Rudianto Saragih, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Mukti Sardjono, serta diikuti ratusan pengurus organisasi petani sawit dari berbagai daerah.

Setiyono mengatakan, melalui kemitraan, petani dapat menerapkan Good Agricultural Practices (GAP), mulai dari penggunaan bibit unggul, pengelolaan lahan, pemupukan, pengendalian hama, hingga proses panen sesuai standar.

Penerapan praktik budidaya yang baik tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga daya saing industri sawit Indonesia di tengah tuntutan keberlanjutan yang semakin tinggi di pasar global.

Berdasarkan data Aspekpir Indonesia, program kemitraan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) maupun Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) saat ini tersebar di 20 provinsi dengan luas kebun plasma mencapai lebih dari 813 ribu hektare dan melibatkan sekitar 406 ribu kepala keluarga pekebun.

Menurut dia, sebagian besar kebun sawit petani kini telah memasuki generasi kedua sehingga membutuhkan program peremajaan untuk menjaga produktivitas. Aspekpir sendiri telah melaksanakan peremajaan sejak 2012 melalui program Revitalisasi Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menambahkan, salah satu keunggulan kemitraan dengan PTPN IV PalmCo adalah penerapan pola single management, yakni sistem pengelolaan terpadu mulai dari peremajaan hingga pemanenan dengan standar operasional perusahaan.

Sistem tersebut mencakup penerapan operational excellence, kesetaraan produktivitas antara kebun inti dan plasma, pemberdayaan petani melalui program cash for works, korporatisasi kelembagaan petani, serta prinsip transparansi dalam pengelolaan kebun.

Setiyono menilai penerapan sistem itu mampu mendorong produktivitas kebun plasma hingga mendekati produktivitas kebun inti perusahaan sekaligus memperkuat tata kelola kemitraan yang lebih profesional dan berkeadilan.

Ia juga menilai transformasi yang dilakukan PTPN IV PalmCo dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan positif dalam hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani, terutama melalui penguatan komunikasi, tata kelola, serta peningkatan fokus terhadap kesejahteraan petani plasma.

"Kalau B50 ingin berhasil, maka produktivitas petani harus naik. Dan cara paling efektif untuk mewujudkannya adalah melalui kemitraan yang sehat antara petani dan perusahaan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan pola kemitraan telah mengubah kehidupan masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai sentra perkebunan sawit di Provinsi Riau.

Menurut dia, hubungan antara Aspekpir dan PTPN IV tidak sekadar kerja sama semata, tetapi juga telah membangun ikatan sosial yang kuat di tengah masyarakat perkebunan.

Kemitraan yang terbangun selama puluhan tahun tersebut dinilai telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi pedesaan, serta mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah perkebunan.

"Kemitraan yang dilangsungkan oleh Aspekpir telah banyak mengubah kehidupan dan menggerakkan ekonomi di akar rumput. Saya sudah 6 tahun di Riau, hampir seluruh acara saya ikuti. Dan kita sama-sama rasakan, setiap asosiasi, kelompok, biasanya punya nuansa berbeda. Di Aspekpir, suasananya sangat berbeda, penuh kekeluargaan, mungkin karena latar belakang berdirinya jadi berpengaruh terhadap susbtansi dan suasana kebatinan," ujarnya.

Senada, Direktur Hubungan Kelembangaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyuda menilai di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit sebagai bahan baku pangan dan energi, penguatan kemitraan antara perusahaan dan petani menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan minyak sawit nasional.

Peningkatan produktivitas kebun rakyat melalui pola kemitraan juga kian memperkuat ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) untuk mendukung implementasi program mandatori biodiesel B50 yang tengah dipersiapkan pemerintah.

"Kebijakan B50, yang meningkatkan campuran biodiesel berbasis minyak sawit menjadi 50 persen, diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO domestik secara signifikan. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi perkebunan perusahaan, tetapi juga pada kemampuan jutaan petani sawit rakyat dalam meningkatkan produktivitas dan mempercepat peremajaan kebun secara berkelanjutan," kata dia.

Dengan luas perkebunan rakyat yang mencapai lebih dari 40 persen dari total areal sawit nasional, petani dinilai akan memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan bahan baku bagi industri pangan dan energi. Dalam konteks tersebut, kemitraan antara perusahaan dan petani menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan manfaat ekonomi industri sawit dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.(rtc)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/3-Kepala-Daerah-Jual-Beli-Jabatan-Setahun-Terakhir--Terbaru-Bupati-Kuansing

Kasus dugaan jual beli jabatan kembali terjadi. Terbaru menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby. Kini, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suhardiman tak sendirian. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Kuansing, Zulkarnaen (ZKN) dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles (ARD).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan proses jual beli jabatan yang dilakukan Suhardiman. Dia menjelaskan, pada April 2025, Pemkab Kuansing membuka lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda).

Terdapat dua orang calon. Pertama, FHD selaku Asisten I Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda. Kedua, ZKN yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR).

Saat itu, Suhardiman meminta syarat mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para calon yang mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kuansing.

"Dalam prosesnya, hanya ZKN yang menyanggupi permintaan tersebut. Sehingga ZKN terpilih menjadi Sekda Kuansing periode 2025," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Untuk memenuhi permintaan tersebut, ZKN kemudian membeli satu mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp 2,05 miliar di sebuah showroom di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil senilai Rp 46,5 juta per bulan, dengan tenor 5 tahun.

"Dikarenakan profil keuangan ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit sebesar itu, ZKN menggunakan identitas saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, untuk pengajuan proses kreditnya," ujar Taufik.

Dugaan jual beli jabatan itu kemudian dilaporkan kepada KPK. Pada akhir Juni 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing dan Jakarta. Sebanyak 10 orang ditangkap, 5 di antaranya digelandang ke Gedung KPK. Sementara Suhardiman dan Zulkarnaen menyerahkan diri ke KPK.

Suhardiman, Zulkarnaen, dan Ardiles kini ditahan selama 20 hari, mulai 1 sampai 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Suhardiman diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sementara ZKN dan ARD selaku pemberi suap disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Suhardiman menjadi kepala daerah ketiga yang terlibat jual beli jabatan dalam setahun terakhir. Dua orang lainnya adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Bupati Pati Sudewo.

Sugiri Sancoko Ditangkap November 2025

Sugiri Sancoko diamankan oleh KPK dalam OTT pada 7 November 2025. Dia ditangkap atas dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan, termasuk dugaan pemerasan untuk mempertahankan posisi Direktur RSUD.

Penetapan Sancoko sebagai tersangka dilakukan KPK setelah pemeriksaan intensif. Dia diamankan bersama dengan Sekda Ponorogo, Agus Pramono, serta Direktur RSUD Harjono Yunus Mahatma, dan Sucipto yang merupakan rekanan RSUD Harjono.

Sugiri diduga menerima suap sebesar Rp 1,25 miliar dari Yunus dalam kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan. Suap itu diberikan agar posisi Yunus sebagai direktur RSUD Harjono tidak digeser oleh Bupati. Sugiri dilaporkan menerima Rp 900 juta, sementara Agus menerima Rp 325 juta dari kasus suap.

Atas perbuatan itu, keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Yunus Mahatma dijerat karena melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.

Selain jual beli jabatan, Sugiri juga melakukan dua tindak korupsi lain. Yakni suap proyek di RSUD Harjono Sucipto yang diduga memberikan uang sebesar Rp 1,4 miliar kepada Yunus atau 10 persen dari nilai proyek Rp 14 miliar, dan dugaan penerimaan gratifikasi Rp 225 juta dari Yunus.

Sudewo Awal 2026

Sementara Sudewo terjaring dalam OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 19 Januari 2026. Dia ditetapkan sebagai tersangka keesokan harinya atas dugaan pemerasan dan suap terkait lelang jabatan perangkat desa dan KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2,624 miliar.

Sudewo yang dilantik sebagai Bupati Pati pada Januari 2025, diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengisian perangkat desa. Aksi itu dilakukan pada November 2025 kepada sejumlah kepala desa yang merupakan pendukungnya saat Pilkada Pati 2024.

Dalam aksinya, Sudewo disebut semula meminta sejumlah uang untuk setiap jabatan perangkat desa mulai dari Rp 150 juta untuk posisi kaur, kasi, dan kepala dusun, serta Rp 200 juta untuk sekretaris desa. Tapi nominalnya diturunkan jadi Rp 125 juta untuk jabatan kasi, kaur, kadu, dan jabatan sekdes sebesar Rp 150 juta karena dianggap kemahalan.

Akibat tindak pidananya, Sudewo didakwa oleh KPK telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.(merdeka.com)

]]> Thu, 02 Jul 2026 16:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Desa-Segati-dan-Bagan-Limau-Menerima-Penghargaan-Desa-Bebas-Api-2025-2026

PELALAWAN �" Desa Segati dan Desa Bagan Limau menerima Penghargaan Program Desa Bebas Api (DBA) 2025�"2026 dari Asian Agri atas keberhasilannya menjaga wilayah tetap bebas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Apel Siaga Desa Bebas Api (DBA) 2026 dan Penandatanganan MoU DBA 2026�"2027 di Pelalawan, Riau, Kamis (2/7/2026).

Melalui penghargaan ini, Asian Agri tidak hanya mengapresiasi capaian desa-desa yang berhasil mencegah karhutla, tetapi juga mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga wilayah tetap bebas dari kebakaran.

Head of Operations Asian Agri, Mephan Supriadi, menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan karhutla merupakan hasil sinergi berbagai pihak yang terus diperkuat melalui Program Desa Bebas Api."Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau, Asian Agri berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kami percaya bahwa keberhasilan menjaga wilayah tetap bebas dari kebakaran tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, aparat keamanan, dan dunia usaha," ujarnya.Bupati Pelalawan diwakili Asisten I Serdakab, bersama Forkompimda dan manajemen perusahaan PT Asian Agri, PT Inti Indosawit    foto bersama saat MoU Desa Bebas Api dan Apel Siaga Karhutla, Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Kamis (2/7/2026).Pada kesempatan tersebut, Asisten I Setda Kabupaten Pelalawan, H. Zulkifli S.Ag, M.Si, turut menegaskan pentingnya peran aktif desa dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla sejak dini."Mengingat puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus, seluruh pihak harus semakin sigap, tanggap, dan memperkuat kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi karhutla. Kami berharap capaian Desa Segati dan Desa Bagan Limau dapat menjadi inspirasi bagi desa lainnya untuk terus memperkuat budaya pencegahan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha," katanya.Sejak diluncurkan pada 2016, Program Desa Bebas Api (DBA) mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga desa dari risiko kebakaran hutan dan lahan. Program ini dijalankan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan edukasi, pelatihan peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA), patroli terpadu, serta penerapan pembukaan lahan tanpa bakar.

Untuk memperkuat deteksi dini, Asian Agri juga memanfaatkan teknologi seperti pemantauan hotspot dan penggunaan drone. Seluruh upaya ini dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan, antara lain BPBD, Manggala Agni, TNI, dan Kepolisian, agar pencegahan karhutla dapat berjalan secara terpadu.Upaya tersebut membuahkan hasil. Sepanjang periode 2025�"2026, Desa Segati dan Desa Bagan Limau berhasil mempertahankan wilayahnya tanpa kejadian kebakaran hutan dan lahan. Capaian tersebut menjadi dasar pemberian Penghargaan Desa Bebas Api kepada kedua desa.

Sebagai langkah lanjutan untuk menjaga keberlanjutan program, Asian Agri juga melakukan Penandatanganan Komitmen Desa Bebas Api 2026�"2027 bersama desa-desa di wilayah operasional perusahaan. Komitmen tersebut mencakup pelatihan lanjutan bagi tim MPA, dukungan sarana pemantauan dan pemadaman dini, sistem pelaporan titik api berbasis komunitas, serta insentif berbasis kinerja bagi desa yang berhasil menjaga wilayahnya tetap bebas dari kebakaran.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan karhutla milik Asian Agri oleh Bupati Pelalawan beserta jajaran. Peninjauan tersebut menjadi bentuk komitmen untuk memastikan kesiapsiagaan di lapangan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga wilayah tetap bebas dari risiko kebakaran.Didirikan pada tahun 1979, Asian Agri merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit terkemuka di Indonesia, yang telah mengelola lebih dari 100.000 hektare perkebunan kelapa sawit dan mempekerjakan lebih dari 20.000 orang.

Sebagai pelopor Program Inti Perkebunan Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans) bersama pemerintah Indonesia, Asian Agri telah bermitra dengan 30.000 petani plasma di Riau dan Jambi, yang secara kolektif mengelola 60.000 hektare perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini juga menjalin kemitraan dengan petani swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi. 

Lewat komitmen terhadap praktik berkelanjutan, Asian Agri menjunjung tinggi kebijakan tanpa pembakaran dan menerapkan praktik-praktik terbaik perkebunan untuk membantu petani plasma meningkatkan produktivitas, hasil panen, dan ketertelusuran rantai pasok, serta mendukung perjalanan mereka menuju sertifikasi. Pabrik Asian Agri memanfaatkan teknologi canggih dan energi hijau yang dihasilkan sendiri untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca.

Perkebunan Asian Agri, serta perkebunan petani plasma, sepenuhnya bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), yang menggarisbawahi komitmen perusahaan terhadap produksi minyak sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.(halloriau)

]]> Thu, 02 Jul 2026 16:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Festival-Bakar-Tongkang-Rohil--Tradisi-Mendunia-yang-Menggeliatkan-Ekonomi-Lokal

BAGANSIAPIAPI - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bagansiapiapi menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya dengan turut serta mensponsori kegiatan Festival Bakar Tongkang 2026. 

Dukungan ini menjadi bukti nyata peran BRI dalam menjaga tradisi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Festival Bakar Tongkang yang digelar setiap tahun di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dikenal sebagai salah satu atraksi budaya terbesar di Indonesia. Ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara hadir untuk menyaksikan prosesi unik pembakaran tongkang sebagai simbol keberanian dan tekad masyarakat Tionghoa.Branch Office Head BRI bagansiapiapi Rizki Kurniawan didampingi area Head Dumai Agung Darmawan, dan RMBH BRI Regional 2 Pekanbaru Anditya Mahendra Krishna menyampaikan bahwa partisipasi BRI bukan hanya mensupport ivent bakar tongkang, aka tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan sektor pariwisata dan UMKM lokal. 

"Kami ingin festival ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat," ujar Rizky Darmawan.

Dalam rangkaian festival, BRI membuka booth layanan perbankan yang memudahkan pengunjung melakukan transaksi, termasuk pembayaran digital melalui BRImo. Hal ini sejalan dengan visi BRI untuk mendorong inklusi keuangan di daerah.RMBH BRI Regional 2 Pekanbaru , Anditya Mahendra Krishna mengatakan, Kehadiran BRI juga memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk lokal. BRI menyediakan fasilitas pembiayaan dan pendampingan usaha agar UMKM dapat berkembang dan meraih pasar yang lebih luas.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari ramainya pengunjung yang memadati lokasi acara. Dukungan BRI menambah semarak festival dengan berbagai kegiatan tambahan seperti lomba kuliner, bazar produk kreatif, dan pertunjukan seni tradisional.

Sementara itu, Area Head Dumai, Agung Darmawan mengatakan, Pemerintah daerah mengapresiasi langkah BRI yang konsisten mendukung kegiatan budaya. Menurut Bupati Rokan Hilir, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci suksesnya festival ini.Festival Bakar Tongkang bukan hanya sekadar atraksi budaya, tetapi juga magnet ekonomi. Dengan dukungan BRI, perputaran uang selama festival meningkat signifikan, memberi dampak positif bagi hotel, restoran, transportasi, hingga pedagang kaki lima.

Wisatawan mancanegara yang hadir turut memberikan warna tersendiri. Mereka tidak hanya menikmati prosesi bakar tongkang, tetapi juga berbelanja produk lokal yang dipromosikan melalui program BRI. Hal ini memperkuat citra Bagansiapiapi sebagai destinasi wisata budaya kelas dunia.

Dengan dukungan penuh dari BRI,  Cabang Bagansiapiapi, Festival Bakar Tongkang 2026 semakin kokoh sebagai tradisi yang mendunia sekaligus penggerak ekonomi daerah. 

BRI berharap kehadirannya dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan budaya yang menjadi kebanggaan Riau.(halloriau).

]]> Thu, 02 Jul 2026 16:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Satres-Narkoba-Polres-Inhil-Ringkus-Tersangka-Narkoba-di-Kemuning-dan-Sita-5-707-Butir-Ekstasi-dan-Sabu

TEMBILAHAN�" Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Seorang pria berinisial A.S.M. (38) berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Senin, 29 Juni 2026, sekitar pukul 16.10 WIB di Rumah Makan Bintang Raya, Jalan Lintas Timur, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Satres Narkoba Polres Inhil pada 26 Juni 2026, yang menyebutkan adanya seorang pria yang diduga kerap melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Desa Keritang. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil, AKP Adam Effendi, S.E., M.H., dengan memerintahkan anggotanya melakukan penyelidikan.

Setelah memastikan keberadaan terduga pelaku, Tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penangkapan. Dalam penggeledahan yang disaksikan dua orang warga, petugas menemukan sebuah tas ransel berwarna hitam berisi puluhan paket narkotika.

Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 5.707 butir narkotika jenis ekstasi, 0,48 gram sabu, satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A07 warna hijau, serta berbagai kemasan plastik yang digunakan untuk menyimpan narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga berperan sebagai pengedar. Hasil tes urine terhadap tersangka juga menunjukkan positif mengandung narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Indragiri Hilir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, gelar perkara, penimbangan barang bukti, uji laboratorium, serta pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K menegaskan bahwa Polres Inhil akan terus berkomitmen memberantas segala bentuk peredaran gelap narkotika serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 16:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/-Siapkan-Ribuan-Dosis--Dinas-TPHP-Bengkalis-Kick-Off-Bulan-Vaksinasi-Rabies-2026

BENGKALIS �" Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Bengkalis resmi memulai Bulan Vaksinasi Rabies 2026 dengan menggelar kick off di halaman Kantor Dinas TPHP, Jalan Pertanian, Kamis (2/7/26).

Kegiatan tersebut dibuka secara simbolis oleh Staf Ahli Bupati Bengkalis, Johansyah Syafri. Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mencegah penyebaran rabies melalui vaksinasi hewan penular rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas TPHP Kabupaten Bengkalis H. Sufandi menjelaskan, Bulan Vaksinasi Rabies akan berlangsung selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2026.

Sebanyak 2.500 dosis vaksin telah disiapkan untuk mencapai target cakupan vaksinasi di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

"Petugas sudah kami siapkan di lapangan. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara terpusat di lokasi yang telah ditentukan maupun dengan sistem jemput bola dari rumah ke rumah bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelum pelaksanaan kick off, vaksinasi rabies telah berjalan dan sekitar 600 dosis telah diberikan kepada hewan penular rabies di sejumlah wilayah.

Untuk menyukseskan program ini, Dinas TPHP mengerahkan 27 petugas yang ditempatkan di seluruh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tingkat kecamatan, kecuali di Pulau Rupat karena di daerah ini sudah terbebas dari rabies.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bengkalis Johansyah Syafri mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan layanan vaksinasi rabies secara maksimal demi melindungi kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penularan rabies kepada manusia.

"Kami berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan momen Bulan Vaksinasi Rabies ini. Target yang telah ditetapkan tentu tidak akan tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat," katanya.

Menurut Johansyah, edukasi mengenai bahaya rabies harus terus dilakukan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Pasalnya, rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan cepat.

Berdasarkan data Dinas TPHP, sepanjang tahun 2025 tercatat sembilan kasus rabies di Kabupaten Bengkalis, terdiri dari satu kasus di Kecamatan Bengkalis, enam kasus di Kecamatan Bantan, dan dua kasus di Kecamatan Bathin Solapan. Sementara hingga Juni 2026, telah ditemukan dua kasus rabies, masing-masing satu kasus di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

Melalui Bulan Vaksinasi Rabies 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berharap angka kasus rabies dapat ditekan sekaligus mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat maupun hewan peliharaan.(RTC)

]]> Thu, 02 Jul 2026 16:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Pelabuhan-Penumpang-Dumai-Resmi-Terapkan-Transaksi-Non-Tunai--Riau-Perkuat-Pembayaran-Digital-Lintas-Negara

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi peluncuran Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai yang diinisiasi Bank Indonesia. Langkah tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran digital di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto diwakili Asisten II Setdaprov Riau, Helmi pada acara Launching Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai di Dumai, Kamis (2/7/26).

Disampaikan bahwa Kota Dumai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan menyumbang sekitar 8,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

"Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kami mengapresiasi Bank Indonesia yang terus mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS sebagai instrumen transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal," kata Helmi.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, terus memperkuat elektronifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dan para pemangku kepentingan.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kanal pembayaran, meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu dipaparkan juga, perkembangan penggunaan QRIS di Riau menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga Mei 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 1,25 juta orang dengan lebih dari satu juta merchant yang tersebar di seluruh wilayah Riau.

"QRIS telah menciptakan inklusivitas transaksi bagi seluruh masyarakat serta memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap transaksi," papar Helmi.

Keberhasilan digitalisasi transaksi tersebut juga mengantarkan Riau meraih berbagai prestasi nasional. TP2DD Provinsi Riau berhasil menjadi Juara I Provinsi Terbaik Sumatera pada 2024 dan Juara III pada 2025. Sementara TP2DD Kabupaten Kampar meraih Juara I Kabupaten Terbaik Sumatera pada 2024 dan Juara II pada 2025.

Menurutnya, Kota Dumai memiliki posisi strategis sebagai pusat industri, perdagangan, logistik, transportasi, sekaligus gerbang konektivitas internasional Provinsi Riau melalui rute pelayaran Dumai�"Melaka, Dumai�"Port Dickson, dan Dumai�"Muar di Malaysia.

Karena itu, penerapan sistem pembayaran non tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kenyamanan bagi penumpang, memperkuat sektor pariwisata, membuka peluang lebih besar bagi UMKM, serta meningkatkan citra Riau sebagai provinsi yang siap menghadapi ekonomi digital.

Pemerintah Provinsi Riau juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam menghadirkan layanan pembayaran digital di pelabuhan, mulai dari pembayaran pas masuk kendaraan, terminal penumpang, hingga tiket kapal feri internasional melalui QRIS Antarnegara.

"Inovasi QRIS Antarnegara sangat relevan bagi Kota Dumai sebagai pintu gerbang menuju Malaysia. Kemudahan transaksi ini akan memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi wisatawan mancanegara sekaligus memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal," ujarnya.

Berdasarkan data Triwulan I 2026, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Pelabuhan Penumpang Dumai mencapai 15.177 orang atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebanyak 87 persen di antaranya merupakan wisatawan asal Malaysia.

Pemerintah Provinsi Riau berharap Pelabuhan Penumpang Dumai dapat menjadi percontohan kawasan layanan publik berbasis transaksi non tunai yang nantinya dapat diterapkan di kawasan wisata, pasar rakyat, sentra UMKM, pusat perdagangan, layanan transportasi, hingga berbagai pelayanan publik lainnya di seluruh kabupaten/kota di Riau.

Di akhir sambutannya, Helmi mengapresiasi kepada Bank Indonesia, Pemerintah Kota Dumai, Pelindo Regional I Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri, Indomal, perbankan, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Pelabuhan Non Tunai.

"Dari Dumai, bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, kita ingin menunjukkan bahwa Riau siap menjadi bagian penting dari ekosistem pembayaran digital lintas negara yang modern, inklusif, dan berdaya saing," tutupnya.(rtc)

]]> Thu, 02 Jul 2026 14:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kodim-1714-Puncak-Jaya-Reaksi-Cepat-Bantu-Pemadaman-Kebakaran-di-Kota-Mulia

Mulia - Telah terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan 3 unit bangunan kios dan 1 unit Aula Kantor Distrik Mulia di Kota Lama, Jalan Trikora, Kampung Trikora, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis (2/7/2026). Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang bersumber dari kamar milik Bapak Dovan, salah satu pemilik kios, yang mengakibatkan seluruh bangunan beserta isinya hangus terbakar.

Adapun pemilik kios yang terkena dampak adalah Bapak Dovan, Bapak Gunawan, dan Bapak Mastalip. Ketiganya beragama Islam, beralamat di Jalan Trikora, Kampung Trikora, Kabupaten Puncak Jaya, dan berprofesi sebagai wiraswasta. Peristiwa ini disaksikan oleh Bapak Nur yang juga beragama Islam, beralamat di lokasi yang sama, dan bekerja di sektor swasta, serta memberikan keterangan terkait awal mula terjadinya kebakaran.

 

Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari Rumah milik Bapak Dovan, kemudian menyebar ke seluruh bagian atap hingga semakin membesar dan membakar keseluruhan bangunan kios. Warga sekitar segera berdatangan membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya, bersama unsur TNI dan Polri dari Kodim 1714/Puncak Jaya, Polres Puncak Jaya, Koramil 1714-01/Mulia, dan Polsek Mulia. Hadir pula Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf Bagus Kurniawan, M.Han., yang mengarahkan personel Koramil, Polsek, serta jajaran Kodim dan Polres untuk saling bahu-membahu memadamkan api hingga akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya.

 

Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 3 Miliar akibat hangusnya 3 unit kios dan 1 unit Aula Kantor Distrik Mulia beserta isinya. Api merambat dengan cepat karena sebagian besar bangunan menggunakan bahan kayu dan material yang mudah terbakar.

 

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Kodim 1714/Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya atas respons cepat dan bantuan yang diberikan. Masyarakat juga didorong untuk senantiasa waspada dan bertindak sigap apabila menemukan potensi kebakaran sejak dini, agar api tidak sempat membesar maupun merambat yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar.

 

Sementara itu, Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf Bagus Kurniawan, M.Han. menegaskan bahwa membantu masyarakat di wilayah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara TNI dan Polri. Sinergi kedua pihak akan terus ditingkatkan guna menjaga keamanan, ketertiban, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kejadian darurat di tengah masyarakat. (Pen Kodim 1714/PJ)

]]> Thu, 02 Jul 2026 14:18:00 +0700