Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Ribuan Personel Polda Riau Naik Pangkat, Kapolda Ingatkan Tanggung Jawab Pengabdian

Fri, 03 Jul 2026 14:07:00 +0700

PEKANBARU - Suasana penuh rasa syukur mewarnai Lapangan Upacara Polda Riau, Jumat (3/7/2026). Sebanyak 1.126 personel kepolisian dan 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Riau resmi menerima anugerah kenaikan pangkat yang dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Dr Herry Heryawan.

Dari total ribuan personel Polri yang naik pangkat tersebut, 1.115 orang menerima kenaikan pangkat reguler dan 11 orang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Riau serta keluarga dari masing-masing anggota.

"Kenaikan pangkat bukan sekadar simbol atau perubahan identitas. Ini adalah bentuk kepercayaan negara dan institusi kepada anggota yang telah bekerja dengan baik. Karena itu, setiap pangkat yang disandang harus dibarengi dengan tanggung jawab yang lebih besar," tegas Kapolda Riau, Herry Heryawan.

Prosesi upacara diawali dengan laporan resmi, pelepasan tanda pangkat lama, hingga pemasangan pangkat baru. Sebagai lambang harapan untuk terus bertumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Kapolda Riau turut menyerahkan bibit pohon kepada perwakilan penerima pangkat.

Rangkaian acara berlanjut dengan tradisi penyematan pangkat oleh pihak keluarga, penyiraman menggunakan water cannon, pemberian ucapan selamat, dan ditutup dengan sesi ramah tamah antar sesama anggota.

"Jangan pernah kecewakan keluarga maupun institusi dengan melakukan pelanggaran hukum. Jagalah kehormatan diri, keluarga, dan nama baik Polri di mana pun bertugas," pesannya.

Selain menyinggung soal kehormatan, penegasan komitmen pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga menjadi sorotan utama dalam amanat yang disampaikan pucuk pimpinan Polda Riau tersebut.

"Saya tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang terlibat narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Siapa pun yang terbukti akan diproses secara tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Komitmen ini tidak akan pernah berubah," paparnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran agar saling mengingatkan jika menemukan indikasi penyimpangan terkait obat terlarang di lingkungan kerja maupun keluarga supaya langkah pencegahan bisa dilakukan sejak dini.

"Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai penyemangat untuk terus berkarya, berprestasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita ukir pengabdian yang membanggakan bagi keluarga, Polda Riau, Polri, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,"(goriau)

Said Iqbal Minta Klaim JHT Bebas Pungutan Pajak

Fri, 03 Jul 2026 14:02:00 +0700

Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengusulkan adanya perluasan insentif pajak untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, klaim JHT yang memiliki saldo di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak.

Dia berpendapat bahwa kebijakan perpajakan terkait pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan perlu dievaluasi ulang agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan bagi para pekerja. Saat ini, sekitar 95,45 persen peserta yang memiliki saldo di bawah Rp50 juta mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0 persen.

Ketentuan ini berlaku untuk pencairan yang dilakukan paling lambat dua tahun setelah pensiun atau menyelesaikan masa kerja.

"Fakta bahwa sekitar 95 persen penerima manfaat JHT telah memperoleh fasilitas tarif pajak 0 persen menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keberpihakan terhadap perlindungan pekerja. Karena itu, saya memandang kebijakan ini dapat dikaji lebih lanjut agar ke depan seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang sama," ungkap Said Iqbal dalam keterangannya pada Jumat (3/7).

Dia juga menilai bahwa jika mayoritas peserta telah mendapatkan pembebasan pajak, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk memperluas kebijakan tersebut kepada seluruh peserta JHT sebagai bentuk penyempurnaan sistem perlindungan sosial.

"JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja. Oleh karena itu, semakin utuh manfaat yang diterima pekerja, semakin kuat pula fungsi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan," tambahnya.

Iqbal memahami bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, memiliki pertimbangan terkait kondisi fiskal negara. Menurutnya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh peserta JHT tanpa mengabaikan aspek fiskal yang harus tetap terjaga.

Ruang Pembebasan Pajak JHTNamun demikian, ia berpendapat bahwa meskipun hanya sebagian kecil peserta yang dikenakan pajak, masih ada peluang untuk melakukan kajian bersama terkait dampak fiskal dan manfaat sosial jika pembebasan pajak diberlakukan secara menyeluruh.

"Saya meyakini pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena itu, saya berharap usulan pembebasan pajak JHT dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan yang mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan fiskal negara, serta keberlanjutan sistem jaminan sosial," tuturnya.

Ia juga berharap agar dialog antara pemerintah, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan organisasi serikat pekerja dapat terus berlangsung. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan formulasi kebijakan yang memberikan manfaat optimal, baik bagi pekerja maupun untuk kepentingan pembangunan nasional.

Kolaborasi ini penting untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan semua pihak dan mendukung tujuan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Penerimaan Negara

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menekankan bahwa penghapusan pajak atas pencairan JHT tidak hanya dilihat sebagai penurunan pendapatan negara. Dia menjelaskan bahwa terdapat dampak ekonomi yang lebih luas yang perlu diperhatikan.

"Ketika pekerja menerima manfaat JHT secara utuh, dana tersebut pada umumnya tidak disimpan begitu saja. Sebagian besar akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbelanja, membayar biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, renovasi rumah, atau bahkan menjadi modal usaha kecil. Aktivitas ekonomi itu pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Dengan demikian, pembebasan pajak JHT seharusnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan yang memiliki efek berganda (multiplier effect), bukan hanya sebagai potensi penurunan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

"Karena itu, saya memandang usulan pembebasan pajak JHT tidak hanya memiliki dimensi keadilan bagi pekerja, tetapi juga berpotensi memperkuat konsumsi domestik yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," (merdeka.com)

Pura-pura Menginap di Rumah Kerabat, Pria di Bungur Ditangkap Usai Diduga Lakukan Pencabulan terhadap IRT

Fri, 03 Jul 2026 13:16:00 +0700

SELATPANJANG �" Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Meranti bergerak cepat mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Desa Bungur, Kecamatan Rangsang Pesisir. Seorang pria berinisial Z alias Izul (27) berhasil diamankan setelah diduga melakukan pencabulan disertai kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga yang tengah menginap di rumah keluarganya.

Pelaku ditangkap pada Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 02.23 WIB di Jalan Poros, Desa Sungai Niur, Kecamatan Rangsang Pesisir. Penangkapan dilakukan setelah tim opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dan pencarian sejak menerima laporan dari korban.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (26/6/2026) sekitar pukul 23.45 WIB di sebuah rumah di Jalan Wali Setia, Desa Bungur. Saat itu korban, seorang ibu rumah tangga berusia 29 tahun, sedang menginap di rumah kakaknya bersama anak kandungnya. Keduanya tidur di ruang tamu rumah tersebut.

Di tengah malam, korban terbangun karena merasakan ada seseorang yang meraba tubuhnya. Ketika membuka mata, korban melihat pelaku diduga sedang meraba bagian tubuhnya dan berusaha membuka celana yang dikenakannya.

Merasa terancam, korban langsung berteriak meminta pertolongan. Aksi itu membuat pelaku panik dan diduga mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya agar korban tidak lagi berteriak. Namun korban terus melakukan perlawanan hingga suara teriakannya mengundang perhatian warga sekitar.

Mendengar keributan, warga berdatangan ke lokasi. Mengetahui aksinya diketahui orang lain, pelaku langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Meranti untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan itu, Satreskrim Polres Kepulauan Meranti segera melakukan penyelidikan. Informasi awal diperoleh dari Bhabinkamtibmas Desa Bungur pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 13.30 WIB yang menyebutkan pelaku diduga bersembunyi di kawasan semak-semak di belakang rumah di Jalan Wali Setia.(goriau)

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Tiga Pansus Bahas Tujuh Ranperda Baru

Fri, 03 Jul 2026 13:14:00 +0700

SELATPANJANG - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pembentukan regulasi baru ini dirancang untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (2/7/2026).

Dari total tujuh rancangan aturan yang masuk dalam tahap pembahasan, tiga di antaranya merupakan usulan langsung dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara empat regulasi lainnya lahir dari hak inisiatif anggota dewan yang melihat adanya kebutuhan mendesak di tengah masyarakat.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM MM menyatakan pemerintah daerah sangat terbuka dan siap memperkuat sinergi dengan legislatif. Salah satu rancangan aturan krusial yang diajukan eksekutif adalah Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan apresiasi yang telah disampaikan seluruh fraksi DPRD. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda," jelas Muzamil.

Aturan mengenai sanitasi dan limbah domestik ini disiapkan sebagai landasan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menunjang tingkat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program sanitasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta melibatkan partisipasi aktif warga dan dunia usaha.

Pemerintah daerah juga mengajukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Revisi ini dilakukan agar daerah bisa beradaptasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang baru diterbitkan pusat.

Penyelarasan aturan aset ini dinilai sangat penting agar pencatatan barang milik daerah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan aset yang baik diyakini mampu menyumbang angka yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.(goriau)

Sakit, Anggota Polres Rohul Meninggal Dunia di Kontrakannya

Fri, 03 Jul 2026 13:12:00 +0700

Keluarga besar Polres Rokan Hulu berduka atas meninggalnya salah seorang personelnya, Aipda Jhon Meydianto Sinaga, Banit 1 SPKT Polres Rokan Hulu, yang wafat akibat sakit pada Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 18.19 WIB di rumah kontrakannya di Jalan Pasir Baru, Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

Almarhum diketahui meninggalkan seorang istri, Andep Kiwanti, serta empat orang anak. Sebelum meninggal dunia, Aipda Jhon Meydianto Sinaga sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian setelah mengalami sesak napas, batuk, demam, sulit tidur, dan nyeri dada saat bertugas piket di SPKT Polres Rokan Hulu pada 23 Juni 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhum didiagnosis menderita Congestive Heart Failure (CHF) atau gagal jantung kongestif. Ia menjalani perawatan di ruang High Care Unit (HCU) selama empat hari sebelum dipindahkan ke ruang VIP dan diperbolehkan pulang pada 27 Juni 2026 karena kondisi kesehatannya dinilai membaik.

Namun, sejak Senin (29/6/2026), almarhum tidak lagi terlihat beraktivitas. Warga sekitar mulai merasa curiga hingga akhirnya pada Kamis sore seorang tetangga masuk ke dalam rumah melalui jendela karena pintu dalam keadaan terkunci. Di dalam kamar mandi, almarhum ditemukan telah meninggal dunia dalam posisi terlungkup.

Jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Kabupaten Rokan Hulu untuk menjalani pemeriksaan visum sebelum diberangkatkan oleh pihak keluarga menuju Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, untuk dimakamkan di kampung halamannya.

Kepergian Aipda Jhon Meydianto Sinaga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan-rekan sejawat, serta seluruh jajaran Polres Rokan Hulu. Semasa bertugas, almarhum dikenal sebagai personel yang berdedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Polres Rokan Hulu menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan serta mendoakan agar almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sementara keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi cobaan ini.(rtc)

Jaga Kelestarian Lingkungan Polisi Minta Warga Kuantan Mudik Tinggalkan Tambang Emas Ilegal

Fri, 03 Jul 2026 11:27:00 +0700

TELUK KUANTAN - Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus menjadi ancaman serius bagi kelestarian alam di Kabupaten Kuantan Singingi. Guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah, aparat kepolisian gencar melakukan penertiban di Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kamis (2/7/2026).

Operasi sore itu menyasar kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Karya Tama Bakti Mulya (KTBM) yang kerap disusupi oleh oknum penambang liar. Aparat menemukan dua unit rakit lanting terparkir di lokasi, namun sayangnya para pelaku sudah kabur meninggalkan tempat sebelum polisi tiba.

Kapolsek Kuantan Mudik, AKP Anra Nosa, memerintahkan anggotanya untuk merusak dan membakar seluruh sarana penambangan tersebut. Pemusnahan di tempat menjadi opsi paling efektif untuk memutus rantai operasi para penambang liar yang gemar merusak ekosistem sungai dan tanah.

Selain melakukan penindakan fisik berupa pembakaran rakit, kepolisian juga berupaya memberikan edukasi kepada penduduk sekitar. Masyarakat setempat diimbau untuk segera beralih profesi dan meninggalkan praktik tambang ilegal yang membawa dampak buruk bagi anak cucu di masa depan.

"Mari bersama-sama kita jaga kelestarian lingkungan. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal dan menjaga wilayah tetap aman," urai AKP Anra Nosa.

Pihak kepolisian membuka pintu lebar bagi siapa saja yang ingin melaporkan tindak kejahatan lingkungan di sekitar mereka. Warga dapat memanfaatkan layanan panggilan bebas pulsa untuk menginformasikan setiap temuan aktivitas tambang emas ilegal.

"Apabila masyarakat mengetahui adanya aktivitas PETI maupun tindak pidana lainnya, segera laporkan melalui Call Center Layanan Kepolisian 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam," tutupnya(goriau)

Prabowo dan Lukashenko Luncurkan Roadmap Kerja Sama Bilateral

Fri, 03 Jul 2026 11:25:00 +0700

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko resmi meluncurkan peta jalan (roadmap) penguatan kerja sama bilateral kedua negara. Dokumen tersebut akan menjadi kerangka pengembangan hubungan Indonesia dan Belarus selama lima tahun ke depan.

"Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerja sama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan," kata Prabowo saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026)."Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerja sama yang lebih terarah dan konkret," sambungnya.

Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang ketahanan pangan, khususnya melalui pengembangan pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.

"Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerja sama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat," jelasnya.

Selain itu, Indonesia dan Belarus juga sepakat memperkuat kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Menurut Prabowo, kerja sama tersebut akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerja sama teknologi.

"Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut," tutur Prabowo.

Di sektor industri, kedua negara akan meningkatkan kerja sama investasi dan joint venture antara pelaku usaha Indonesia dan Belarus, terutama pada sektor manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri.

"Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerja sama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi," pungkas Prabowo.

Fokus Kunjungan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan hubungan persahabatan serta kerja sama strategis antara Indonesia dan Belarus.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Presiden Lukashenko tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 11.23 WIB. Rombongan kendaraan yang membawanya terlebih dahulu memasuki dan mengelilingi kawasan Monumen Nasional (Monas).

Puluhan pasukan berkuda yang membawa bendera Indonesia turut mengawal iring-iringan kendaraan Presiden Lukashenko menuju Istana Merdeka.

Kedatangan Presiden Lukashenko juga disambut sejumlah siswa sekolah dasar (SD) yang mengenakan seragam merah putih sambil membawa bendera Indonesia dan Belarus.

Selain itu, Presiden Lukashenko disambut dengan Tari Enggang dari Kalimantan Timur. Setelah turun dari kendaraan, ia disambut langsung oleh Presiden Prabowo di bawah tangga Istana Merdeka.

Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan peci hitam memberikan salam hormat kepada Presiden Lukashenko. Keduanya kemudian berjabat tangan dan berpelukan.

Selanjutnya, Prabowo dan Presiden Lukashenko mengikuti prosesi upacara penyambutan kenegaraan. Lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan, disertai dentuman meriam sebanyak 21 kali.

Usai upacara, Prabowo dan Presiden Lukashenko saling memperkenalkan anggota delegasi masing-masing. Prabowo tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebagai informasi, Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko tiba di Indonesia melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Belarus pada Juli 2025.(liputan6)

Kronologi Pesawat Dibakar dan Ditembak KKB di Papua, Pilot Meninggal Dunia

Fri, 03 Jul 2026 11:22:00 +0700

Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap kronologi penembakan pesawat perintis di Lapangan Terbang Balinggama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Kamis (2/7/2027). Pesawat tersebut milik PT AMA dengan registrasi PK-RCY.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterima dari Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Wamena, pesawat berangkat dari Bandar Udara Wamena pada pukul 06.30 WIT dengan membawa 1 orang pilot dan 7 penumpang."Pesawat dilaporkan mendarat di Lapangan Terbang Balinggama pada pukul 06.46 WIT. Tidak diperoleh adanya informasi terkait kondisi keamanan di area sekitar lapangan terbang tersebut yang menunjukkan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif," kata Lukman, Jumat (3/7/2026).

Dia menerangkan, sebelum penerbangan dilaksanakan, informasi cuaca pada rute penerbangan dilaporkan dalam kondisi baik. Namun, berdasarkan laporan awal, tidak terdapat penyampaian informasi mengenai situasi keamanan dari Lapangan Terbang Balinggama sebelum pesawat mendarat.

"Setelah pilot melaporkan bahwa pesawat telah mendarat, komunikasi dari pos area di lapangan terbang tersebut dilaporkan terputus," ujarnya.

Lukman mengonfirmasi kalau satu orang pilot pesawat perintis atas nama Nicholas F. Goselin meninggal dunia. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi Kepala UPBU Kelas I Wamena. "Dugaan penyebab kejadian tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari aparat berwenang," tegas dia.

Jenazah Dibawa ke Jayapura

Sebelumnya, Nasib Nicholas F. Goselin (29), pilot PT Associated Mission Aviation (AMA) sudah diketahui. Warga asal Amerika Serikat itu dipastikan meninggal dunia usai pesawat yang diterbangkannya dibakar KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Peristiwa itu terjadi Kamis (2/7/2026) kemarin.

Kepala Penerangan (Kapen) Komando Operasi (Koops) TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, memastikan jenazah pilot sudah dievakuasi dan langsung diterbangkan ke Timika, Papua Tengah. Tiga helikopter dikerahkan dalam proses evakuasi tersebut.

"Tim sudah terbang dari Timika sejak pukul 06.45 WIT dan berharap proses evakuasi berjalan aman dan lancar," kata Letkol Inf Wirya dikutip dari Antara, Jumat (3/7/2026).

Wirya mengatakan, pilot berkebangsaan Amerika Serikat itu meninggal karena ditembak anggota KKB. Namun detil kejadian masih menunggu informasi dari tim. "Rencananya jenazah akan langsung diterbangkan ke Jayapura" kata Letkol Inf Wirya.

Selain menembak pilot Nicholas F Goselin, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus bernomor penerbangan PK-RCY setibanya di lapangan terbang Balinggama.

Selain pilot, ada tujuh penumpang pesawat AMA tujuan Balinggama yaitu Eston Sobolim, Kluenang Sobolim, Toni Balingga, Elina Sobolim, Ona Sobolim, Lisenia Balingga dan Vaince Amo Hoso.

Data yang dihimpun ANTARA mengungkapkan pesawat yang dibakar KKB itu berjenis Pilatus. Pesawat itu terbang dari Wamena menuju Balinggama dengan membawa tujuh penumpang.(liputan6)

TNI Kejar KKB Penembak Pilot AS di Papua

Fri, 03 Jul 2026 11:00:00 +0700

Jakarta - TNI melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pelaku penembakan Nicholas F. Goselin, pilot pesawat PT AMA Air PK-RCY di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026). Perburuan terhadap pelaku dilakukan TNI setelah berhasil mengevakuasi jenazah pilot berkebangsaan Amerika Serikat (AS) tersebut di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Jumat (3/7/2026).

"Prioritas kami adalah menyelamatkan korban, mengamankan lokasi, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku," kata Wakil Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2026).

Proses Evakuasi Pilot

TNI juga menggelar Operasi Khusus Perebutan Cepat untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang sebagai titik masuk bantuan, sekaligus melaksanakan Search and Rescue (SAR) Taktis guna mengevakuasi korban dan menjamin keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. Operasi melibatkan 10 personel Koops TNI Habema dengan dukungan dua helikopter Caracal, serta dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi mengingat medan pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.

Riyanto menyampaikan belasungkawa terkait meninggalnya pilot PT AMA Air sekaligus menegaskan komitmen Koops TNI Habema dalam menjaga keamanan wilayah.

"Melalui Operasi Khusus Perebutan Cepat dan SAR Taktis, kami memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan profesional," tandasnya.(liputan6)

Wako Pekanbaru Sampaikan Rekomendasi dalam Rakernas APEKSI ke-18, Program MBG Tetap Dilanjutkan

Fri, 03 Jul 2026 10:47:00 +0700

PEKANBARU - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjutkan karena program stategis ini bukan hanya untuk memenuhi gizi anak.

Namun juga berdampak kepada sendi perekonomian.

Hal ini menjadi rekomendasi dari Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dalam Forum Rakernas APEKSI ke-18 yang berlangsung di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).

Dirinya menyatakan dukungan agar Program MBG bisa terus berlanjut. Ia menyampaikannya dalam rakernas yang dihadiri para kepala daerah di Indonesia ini.

"Melalui Rakernas APEKSI yang ke-18 ini kami dari Pekanbaru juga ingin menambahkan rekomendasi, agar program nasional itu tetap dilanjutkan karena berdampak terhadap peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru," terangnya dalam rakernas.

Agung menyampaikan dalam forum nasional tersebut bahwa program MBG ini mendorong peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru. Apalagi lewat program inu banyak perekrutan tenaga kerja baru yang dipekerjakan dalam SPPG atau dapur MBG.

Kondisi ini berdampak kepada meningkatnya serapan tenaga kerja baru. Ada ibu- ibu itu dulu menganggur tapi saat ini sudah bekerja.

"Mereka bisa belanja dengan sendirinya karena sudah ada gajinya. Dan itu membuat perputaran ekonomi," paparnya.

Agung menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru berharap agar program nasional dari Presiden RI, Prabowo Subianto ini terus berlanjut. Program ini bukan hanya untuk pemenuhan gizi anak.

Namun program ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru. Rakernas APEKSI ke-18 yang digelar di Kota Medan menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota di Indonesia untuk memperkuat sinergi.

Mereka enyelaraskan arah pembangunan, serta membahas berbagai isu strategis perkotaan, seperti penguatan ketahanan pangan, adaptasi terhadap perubahan iklim. Lalu transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(tribunpekanbaru)

VIRAL Aipda Yudhie Tewas saat Lawan Bandar Narkoba di Kalteng: Bareskrim Polri Turun ke Lokasi

Fri, 03 Jul 2026 10:43:00 +0700

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri turun tangan untuk menyelidiki kasus gugurnya Aipda Yudhie Perdana Putra, anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam operasi melawan bandar narkotika.

Diketahui, insiden tersebut terjadi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan pihaknya turut berduka cita atas gugurnya Yudhie saat bertugas.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Aipda Yudhie Perdana Putra yang gugur saat menjalankan tugas memberantas peredaran narkotika," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (3/7/2026).

Di sisi lain, Eko mengatakan pihaknya juga akan membantu untuk mencari dua anggota Satresnarkoba Polres Katingan yang saat ini masih hilang.

"Kami akan melakukan backup penuh terhadap jajaran di lapangan, baik dalam proses pencarian anggota yang masih belum ditemukan, pengamanan wilayah, maupun pengungkapan tuntas jaringan narkotika dan pelaku penyerangan terhadap anggota Polri," tuturnya.

Kronologis

Eko mengatakan peristiwa ini terjadi pada Rabu (1/7/2026) malam ketika Satresnarkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei.

Dari hasil penyelidikan, terdapat seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika.

Selanjutnya, sebanyak 12 personel diterjunkan dalam operasi tersebut.

Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi dua kelompok, dengan kelompok pertama melakukan penindakan di rumah target.

Sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung.

"Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun, situasi berubah ketika beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang," jelasnya.

Situasi semakin memanas lantaran massa terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan.

Akibat situasi yang semakin tidak terkendali, personel berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personel.

Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa.

"Dalam insiden tersebut, Aipda Yudhie ditemukan meninggal dunia dengan luka akibat senjata tajam. Sementara Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana masih dalam pencarian oleh tim gabungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Eko menyebut seluruh operasi pemberantasan narkotika akan dievaluasi agar seluruh personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

"Setiap pelaksanaan penindakan harus dipersiapkan secara matang, mulai dari perencanaan operasi, pemetaan potensi ancaman, hingga kekuatan personel dan perlengkapan. Keselamatan anggota merupakan prioritas tanpa mengurangi ketegasan dalam pemberantasan narkotika,"(tribunpekanbaru)

Gempa M 6,2 Guncang Pulau Doi Maluku Utara

Fri, 03 Jul 2026 10:37:00 +0700

Jakarta - Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah barat daya Pulau Doi, Maluku Utara. Getarannya terasa pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 10.31 WITA.

Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada 58 kilometer barat daya Pulau Doi pada kedalaman 100 kilometer. Episentrum gempa berada pada koordinat 1.93 lintang utara dan 127.39 bujur timur.BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

Guncangan dilaporkan terasa hingga Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Sanana dan Morotai.

Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat peristiwa tersebut.

Terkini, Daftar 7 Tersangka Kasus Korupsi MBG

Fri, 03 Jul 2026 10:33:00 +0700

Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berkembang. Penyidik menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan sebagai tersangka baru. Sehingga jumlah tersangka dalam perkara ini kini menjadi tujuh orang.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan LMI merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Maret 2025. Saat ini, LMI menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

"Beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi yaitu Saudara LMI," kata Syarief di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Saat ditanya status LMI di kepolisian, Syarief memastikan yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.

Berdasarkan hasil penyidikan, pada 2025 LMI diduga meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian digunakan untuk menjual perlengkapan berupa food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyidik menduga harga food tray yang ditawarkan kepada calon mitra telah ditentukan oleh LMI. Skema harga itu disebut mencakup sejumlah dana yang diduga diberikan kepada LMI agar pengajuan titik SPPG milik calon mitra mendapat persetujuan.

"Dalam harga tersebut termasuk ada bagian kepada Saudara LMI supaya titik tersebut di-approve atau disetujui melalui penjualan ompreng itu," ujar Syarief.

Daftar Tujuh Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

Hingga Kamis (2/7/2026), Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, yakni:

1.Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.

2.Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

3.Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

4.Pihak swasta Asep Yusuf Somantri.

5.Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

8.Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing.

7.Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad 8.Irwan Mahardan.(merdeka.com)

Kemensos Tindak Lanjuti Temuan BPK atas 1.747 Pendamping PKH, Rp7,9 Miliar Harus Dikembalikan ke Negara

Fri, 03 Jul 2026 10:29:00 +0700

JAKARTA - Kementerian Sosial menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 1.747 pendamping program keluarga harapan (PKH) terkait dugaan rangkap pekerjaan yang dilakukan pada 2025, sebelum mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sanksi tegas dijatuhkan kepada yang terbukti melanggar aturan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan setiap temuan BPK merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Karena itu, seluruh temuan dipastikan ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.

"Setiap temuan BPK pasti kami tindaklanjuti. Yang kami cari adalah kejelasan. Yang tidak terbukti tentu kami pulihkan nama baiknya, sedangkan yang terbukti harus bertanggung jawab sesuai ketentuan," ujar Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial Jakarta, Rabu (2/7/2026).

Menurut Gus Ipul, temuan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kepemilikan pekerjaan lain, melainkan dugaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pada jam kerja sebagai pendamping PKH, sehingga berpotensi mengurangi pelaksanaan tugas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Larangan rangkap pekerjaan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 77/3/OT.01/11/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kode Etik SDM Program Keluarga Harapan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa SDM PKH dilarang "melakukan pekerjaan lain mendapatkan imbalan dan dapat mengurangi jam kerja" sebagai pendamping PKH.

"Temuan ini menyangkut integritas, kedisiplinan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara. Pendamping PKH merupakan ujung tombak pelayanan sosial yang mendampingi keluarga miskin dan rentan secara langsung. Karena itu, komitmen terhadap jam kerja dan tanggung jawab pendampingan harus dijaga," kata Gus Ipul.

Sebagai tindak lanjut, Kemensos membentuk tim disiplin yang melakukan pendalaman melalui pengujian data, konfirmasi kepada pendamping yang masuk dalam temuan BPK, pemeriksaan dokumen pendukung, serta klarifikasi terhadap masing-masing pendamping.

Seluruh proses dilakukan untuk memastikan dugaan rangkap pekerjaan benar-benar terjadi sebelum keputusan dijatuhkan. "Kami tidak akan memberikan sanksi tanpa bukti yang cukup, tetapi juga tidak akan membiarkan pelanggaran disiplin dan integritas terjadi," tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 1.747 pendamping, sebanyak 1.696 orang masih aktif sebagai pendamping PKH, sedangkan 51 orang sudah tidak lagi aktif.

Hasil pembuktian menunjukkan 833 pendamping dinyatakan tidak terbukti melakukan rangkap pekerjaan sehingga hak dan nama baiknya dipulihkan. Sementara itu, 141 pendamping terbukti memiliki pekerjaan penuh waktu (full time) di tempat lain dan 692 pendamping terbukti menjalankan pekerjaan paruh waktu, freelance, atau pekerjaan tidak tetap.

Gus Ipul menjelaskan, perbedaan derajat pelanggaran tersebut menjadi dasar pemberian sanksi administratif yang dibedakan berdasarkan tingkat pelanggaran, yakni kategori berat, sedang, dan ringan.

Pendamping PKH yang terbukti bekerja penuh waktu pada jam kerja pendampingan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sementara itu, pendamping yang melakukan pekerjaan paruh waktu, freelance, atau pekerjaan tidak tetap akan dikenai sanksi sesuai hasil pendalaman mengenai tingkat pelanggaran, durasi, serta dampaknya terhadap pelaksanaan tugas sebagai pendamping PKH.

Selain sanksi administratif, pendamping yang terbukti melakukan rangkap pekerjaan juga dikenakan sanksi pengembalian gaji kepada negara. Besaran pengembalian dihitung berdasarkan jumlah bulan selama yang bersangkutan melakukan rangkap pekerjaan.

"Sebelum diangkat menjadi PPPK, pendamping PKH menerima gaji sekitar Rp3,1 juta per bulan. Dari penghitungan sementara, sedikitnya Rp7,9 miliar harus dikembalikan kepada negara dan angka tersebut masih akan terus diperbarui sesuai hasil verifikasi," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, tim masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh proses tetap mengedepankan asas keadilan, pembuktian, serta memberikan kesempatan kepada setiap pendamping untuk menyampaikan klarifikasi.

Gus Ipul menambahkan, temuan BPK tersebar di 38 provinsi. Jumlah pendamping yang terindikasi melanggar aturan paling banyak berada di Jawa Timur (246 orang), disusul Jawa Barat (236 orang), Sumatera Selatan (191 orang), Jawa Tengah (115 orang), dan Banten (95 orang).

Selanjutnya terdapat Sumatera Utara (88 orang), Sulawesi Utara (85 orang), Sulawesi Selatan (80 orang), Lampung (75 orang), Kalimantan Barat (60 orang), Kalimantan Selatan (53 orang), Nusa Tenggara Barat (41 orang), Sulawesi Tenggara (37 orang), Riau (34 orang), Sulawesi Barat (32 orang), Jambi (23 orang), Aceh (22 orang), Papua Barat Daya (22 orang), DKI Jakarta (21 orang), Maluku Utara (21 orang), Kalimantan Tengah (20 orang), Sulawesi Tengah (19 orang), Sumatera Barat (17 orang), Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau (masing-masing 12 orang), serta provinsi lainnya dengan jumlah yang lebih sedikit.

Menurut Gus Ipul, temuan tersebut baru dapat diidentifikasi setelah dilakukan pencocokan data lintas instansi oleh BPK. Seiring digitalisasi pemerintahan, integrasi data antar kementerian dan lembaga memungkinkan berbagai aktivitas yang tidak sesuai ketentuan semakin mudah dideteksi.

"Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pendamping PKH. Mungkin suatu pelanggaran belum terlihat hari ini, tetapi seiring digitalisasi pemerintahan dan keterhubungan data, jejaknya akan terbaca. Karena itu seluruh pendamping harus memegang komitmen yang telah ditandatangani sejak awal," katanya.

Menutup keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan temuan ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan memastikan layanan kepada keluarga miskin dan rentan tetap berjalan optimal dengan didukung SDM yang berintegritas.

"Kami tidak ingin menghukum tanpa dasar, tetapi juga tidak akan membiarkan pelanggaran terjadi. Prinsip kami jelas, yang tidak terbukti akan dipulihkanhak dan nama baiknya. Sebaliknya, yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku,"(okezone)

Dirjen Bea Cukai Ungkap Awal Mula Bongkar Gudang 3,37 Ton Ganja Lewat X-ray

Fri, 03 Jul 2026 10:25:00 +0700

Jakarta - Penyelundupan narkoba seberat 3,37 ton di kawasan pergudangan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ternyata terungkap dari pemeriksaan Bea Cukai. Narkoba yang diselundupkan itu merupakan jenis kuncup bunga (cannabis buds) jaringan lintas negara.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menemukan ada barang impor mencurigakan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pihaknya melakukan pemeriksaan X-ray.

"Ini diungkap ketika terjadi anomali di Pelabuhan Tanjung Priok ketika dilakukan pemeriksaan X-ray ditemukan anomali ada barang-barang atau pun komoditas yang mencurigakan," ungkap Djaka dalam konferensi pers di Gresik, Jawa Timur, dikutip Jumat (3/7/2026).

Bea Cukai, kata Djaka, langsung melakukan pengecekan terhadap barang tersebut hingga akhirnya ditemukan narkotika. Bea Cukai langsung berkoordinasi ketat dengan BNN untuk melakukan penindakan dengan menerapkan metode controlled delivery.

"Sehingga kami melakukan check atau pun test terhadap barang yang dicurigai setelah ditentukan bahwa itu merupakan barang terlarang kita berkoordinasi dengan ketat dengan BNN sehingga dilakukan controlled delivery sampai dengan Gresik ini," ujarnya.

"Sehingga kalau kita tidak melakukan itu, atau pun menangkap hanya di Pelabuhan tentu kita tidak akan mendapat apa-apa," imbuh Djaka.

Operasi gabungan tersebut melibatkan personel Bea Cukai dan BNN dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga pergudangan di Gresik, Jawa Timur. Melalui operasi itu, terbongkar jaringan penyelundupan sekaligus mengamankan barang bukti narkotika jenis kuncup bunga seberat 3,37 ton yang diangkut menggunakan empat kontainer.

"Sehingga kami putuskan koordinasi dengan ketat diikuti oleh beberapa anggota dari BNN maupun dari Bea Cukai sehingga kita berhasil sampai dan bisa mengungkap sekitar 3,37 ton," ujarnya.

Djaka mengungkap jaringan narkoba tersebut beroperasi melalui Malaysia, China, Indonesia hingga Thailand.

"Ini adalah merupakan jaringan internasional yang dari jaringan Malaysia, China, Indonesia, melalui Thailand," katanya.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan empat unit truk beserta barang bukti narkotika yang disimpan di dalam 500 koper dan puluhan kardus latex. Sebanyak 500 koper masing-masing berisi enam bungkus narkotika dengan berat sekitar 535 gram per bungkus sehingga total berat brutonya mencapai sekitar 1,605 ton. Sementara itu, narkotika yang dikemas dalam 80 bal kardus lateks berjumlah sekitar 3.200 bungkus dengan berat bruto sekitar 1,766 ton.

Selain menyita barang bukti, tim gabungan juga mengamankan 12 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional tersebut. Mereka terdiri atas pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal China yang diduga memiliki gudang di Gresik.(detik.com)

Polisi dan TNI Bakar 12 Rakit Tambang Emas Ilegal di Sungai Kuantan

Fri, 03 Jul 2026 10:23:00 +0700

TELUK KUANTAN - Tim gabungan Polri bersama TNI dan pemerintah kecamatan menghancurkan 12 unit rakit Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) jenis dompeng yang beroperasi di aliran Sungai Kuantan. Operasi pemberantasan aktivitas ilegal ini berlangsung di wilayah Desa Koto Cerenti dan Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kamis (2/7/2026).

Kapolsek Cerenti, Peri Padli, SH memimpin langsung pergerakan personel gabungan tersebut sejak pukul 13.30 WIB. Berbekal dua unit mobil dan tiga sepeda motor, aparat menyisir tepian sungai untuk merespons keluhan warga setempat yang resah melihat praktik penambangan liar yang terus berlanjut.

Setibanya di Desa Koto Cerenti, petugas menemukan dua unit rakit dompeng sedang beroperasi. Tanpa membuang waktu, aparat segera merusak dan membakar rakit tersebut agar tidak bisa lagi digunakan oleh para penambang. Langkah serupa juga diterapkan saat tim melanjutkan penyisiran ke Desa Kampung Baru.

Di lokasi kedua ini, tim gabungan kembali menemukan 10 unit rakit PETI. Seluruh peralatan tambang ilegal itu langsung dimusnahkan di tempat. Para pelaku penambangan diduga kuat telah melarikan diri sebelum aparat keamanan tiba di lokasi kejadian.

Kapolres Kuantan Singingi, Hidayat Perdana, SH SIK MH melalui Kapolsek Cerenti, Peri Padli, SH menyatakan tindakan ini merupakan bentuk keseriusan polisi dalam menekan kejahatan lingkungan di wilayah hukumnya.

"Kami menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait aktivitas PETI. Penambangan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penertiban akan terus kami lakukan secara berkelanjutan,"(goriau)

Soekarno Cup Zona Riau: Mata Merah FC Kuansing Libas Banteng Pelalawan 3-0

Fri, 03 Jul 2026 10:20:00 +0700

PEKANBARU �" Tim sepak bola DPC PDIP Kuantan Singingi (Kuansing), Mata Merah FC, sukses melibas rivalnya, Banteng Pelalawan (DPC PDIP Pelalawan), dengan skor telak 3-0 dalam laga pembuka Soekarno Cup 2026 di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, Jumat (3/7/2026).

Mata Merah FC langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit pertama dibunyikan pada pukul 07.15 WIB. Mengandalkan taktik serangan agresif, tim asuhan Rocky Hakim ini terus mengurung pertahanan Banteng Pelalawan sepanjang babak pertama. Alhasil, Kuansing menyudahi paruh pertama dengan keunggulan meyakinkan 2-0.

Memasuki babak kedua, Mata Merah FC tidak menurunkan intensitas serangan. Meski Pelalawan mencoba bangkit dan memperrapat barisan pertahanan, Kuansing berhasil menambah satu gol lagi untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Tiga gol kemenangan Kuansing masing-masing dicetak oleh Wahfi, Jupi, dan Alves.

Manager Mata Merah FC sekaligus Sekretaris DPC PDIP Kuansing, Asnaldi, mengaku puas dengan performa impresif yang ditunjukkan oleh anak asuhnya di laga perdana ini.

"Anak-anak bermain luar biasa dan disiplin sejak menit awal sesuai instruksi pelatih. Kemenangan ini modal penting bagi kami, tetapi kompetisi baru dimulai dan fokus kami langsung beralih ke laga berikutnya," ujar Asnaldi usai pertandingan.

Berdasarkan jadwal turnamen, tim asal Kuansing ini akan kembali merumput sore ini juga, Jumat (3/7/2026) pukul 15.00 WIB, untuk menantang tim Kota Dumai.

Soekarno Cup zona Riau merupakan turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim perwakilan DPC PDIP. Tim yang juara akan mewakili Riau di ajang Nasional.(goriau)

Terbukti Gunakan Dokumen Bodong Saat Mendaftar, PWI Riau Cabut Satu Keanggotaan PWI Bengkalis

Fri, 03 Jul 2026 10:18:00 +0700

PEKANBARU - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau resmi mengambil langkah tegas dengan mencabut salah satu keanggotaan PWI Bengkalis secara permanen. Keputusan ini dijatuhkan lantaran yang bersangkutan terbukti memakai ijazah palsu saat proses pendaftaran anggota organisasi profesi tersebut.

Langkah pemecatan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Riau yang terbit Senin (29/6/2026). Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua DK PWI Riau, Zufra Irwan bersama Sekretaris DK PWI Riau, Harry B. Khoirun dan jajaran anggota kehormatan lainnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Riau, Bambang Irawan Syahputra memaparkan bahwa sanksi berat ini diambil setelah tim melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam atas laporan yang masuk sejak Kamis (6/3/2025).

"Laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan meneruskan ke DK PWI Riau Maret 2025 lalu. Kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan sejumlah saksi lain," ungkap Bambang, Kamis (2/7/2026).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, satu anggota PWI Bengkalis secara terang-terangan mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan dan pengumpulan alat bukti, jajaran dewan kehormatan langsung menggelar rapat pleno.

"Dewan Kehormatan melakukan rapat pleno Senin (15/6/2026) dan memutuskan mencabut keanggotaan yang bersangkutan dari PWI Riau secara permanen," urainya.

Selain memberikan sanksi pemecatan, Dewan Kehormatan turut menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada Ketua PWI Bengkalis, Adi Putra serta Sekretaris PWI Bengkalis, Agustiawan. Kedua petinggi tingkat kabupaten itu dinilai melakukan kesalahan prosedural karena membiarkan masalah ini meski sudah mengetahuinya sejak awal.

"Dewan Kehormatan tidak menemukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan organisasi PWI terhadap Adi Putra dan Agustiawan. Namun, keduanya melakukan kesalahan prosedural berupa pembiaran atas apa yang telah diketahui sejak awal," jelas Bambang.

Meski demikian, sesuai mekanisme organisasi yang berlaku, Adi Putra maupun Agustiawan tetap diberikan hak untuk mengajukan sanggahan atau banding ke tingkat pusat.

"Keputusan DK PWI Riau bersifat mengikat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Penyanggahan maupun banding dapat diajukan kepada DK PWI Pusat dalam jangka waktu 14 hari,"(goriau)

Pengedar Sabu di Kampung Narkoba Panger Pekanbaru Diciduk

Fri, 03 Jul 2026 09:21:00 +0700

PEKANBARU - Seorang pria berinisial BS, ditangkap tim Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Riau saat diduga hendak mengedarkan sabu di kawasan kampung narkoba Pangeran Hidayat (Panger), Kota Pekanbaru.

Dari tangan pelaku, polisi menyita 53 paket sabu siap edar dengan berat kotor 10,40 gram.

Penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang menyebut masih maraknya transaksi narkotika di Jalan Pangeran Hidayat, Gang Ubudiah, pada Senin (29/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy.

Saat transaksi berlangsung, petugas langsung meringkus BS.

Dari penggeledahan, polisi menemukan 26 paket kecil sabu di saku celana pelaku.

Tak berhenti di situ, petugas kembali menemukan 27 paket kecil sabu yang disembunyikan di atas tiang rumah di depan lokasi yang diduga menjadi tempat pelaku bertransaksi.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan, pihaknya akan terus menindak setiap informasi masyarakat guna memutus jaringan peredaran narkotika.

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui operasi yang terukur agar jaringan peredaran narkotika di wilayah tersebut dapat diputus," kata Kombes Putu, Kamis (2/7/2026).

Selain sabu, polisi turut mengamankan uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil penjualan narkotika serta dua unit telepon genggam.

Dalam pemeriksaan, BS mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya.

Ia juga mengaku mendapatkan pasokan sabu dari seorang pria berinisial U yang kini masih diburu penyidik.

"BS mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp1,3 juta dari penjualan sabu, serta baru menjual satu paket seharga Rp100 ribu," ujar Putu.

Hasil tes urine menunjukkan BS positif mengonsumsi methamphetamine.

Saat ini polisi masih memburu pemasok berinisial U serta mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan tersangka.(tribunpekanbaru)

112 Hewan Peliharaan di Rohul Mendapat Vaksin Rabies

Fri, 03 Jul 2026 09:18:00 +0700

PASIR PANGARAIAN - Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Rohul memvaksin 112 hewan peliharaan di hari pertama pelaksanaan bulan vaksinasi, Kamis (2/7/2026). Vaksinasi akan terus dilakukan hingga September nanti.

"Hari pertama ini ada 112 dosis yang kita berikan ke hewan peliharaan," kata Kepala Disnakbun Rohul, Cristian Agung Nugroho melalui Kabid Peternakan Doni, Kamis (2/7/2026).

Pelaksanaan vaksinasi di hari pertama ini digelar di Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah. Di desa ini banyak hewan peliharaan warga.

Dikatakannya, vaksinasi ini gratis dan terbuka untuk umum. Pihaknya meminta agar masyarakat berkenan membawa hewan peliharaannya seperti kucing dan anjing untuk divaksin rabies.

Vaksinasi selanjutnya akan diberitahukan pihak Disnakbun. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat bila lokasi vaksin berikutnya sudah didapat.

"Besok ngak ada vaksinasi. Jadwal selanjutnya akan kita infokan," katanya.

Rohul sendiri dapat jatah sebanyak 1.000 dosis vaksin rabies. Ia pun optimis target tersebut bisa tercapai.

"Kemarin sudah ada komunikasi dengan Pemdes Sungai Kuning. Kita juga manfaatkan UPTD yang di sejumlah kecamatan," ujarnya. (Tribunpekanbaru.)