https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 23 Jun 2026 23:10:07 +0700 Tue, 23 Jun 2026 23:10:07 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Sosial/-Menjaga-Warisan-Leluhur--Dirjend-Perhutanan-Sosial-Kunjungi-Hutan-Adat-Imbo-Putui-Kenegerian-Petapahan

PETAPAHAN-Pada Minggu, 21 Juni 2026, Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan menerima kunjungan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Ibu Catur Endah Prasetiani, S.Si., M.T., beserta rombongan. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sekaligus melihat secara langsung praktik pengelolaan dan perlindungan hutan adat yang telah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan.

Kedatangan rombongan Kementerian Kehutanan disambut oleh pengurus Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Imbo Putui, tokoh adat, pemuda adat, serta masyarakat setempat. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan adat sebagai bagian dari warisan budaya dan sumber kehidupan masyarakat.

Spanduk ucapan selamat datang yang dipasang di Pintu masuk Camping Ground Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas kunjungan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial beserta rombongan ke Hutan Adat Imbo Putui.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan diajak meninjau langsung kawasan Hutan Adat Imbo Putui untuk melihat kondisi hutan, potensi keanekaragaman hayati, serta berbagai upaya perlindungan yang telah dilakukan oleh masyarakat adat. Selain itu, dilakukan pula dialog bersama pengurus LPHA dan masyarakat adat mengenai tantangan serta peluang dalam pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan.

Menyusuri Hutan Adat Imbo Putui. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial bersama rombongan Kementerian Kehutanan didampingi pengurus LPHA dan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan meninjau kawasan hutan adat yang telah dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun sebagai warisan leluhur.

Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Kenegerian Petapahan, Said Faizan Tas'ad, menyampaikan sejarah serta perjalanan panjang masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan atas Hutan Adat Imbo Putui.

“Hutan Adat Imbo Putui merupakan warisan peninggalan Kerajaan Petapahan yang diamanatkan kepada anak kemenakan untuk dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Hutan ini bukan hanya sekadar kawasan hutan, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan masyarakat adat Kenegerian Petapahan,” ujar Said Faizan Tas'ad.

Ia menjelaskan bahwa perjuangan memperoleh pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah adat tidaklah mudah. Pada tahun 2018, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Petapahan bersama tujuh kenegerian lainnya di Kabupaten Kampar, dengan dukungan berbagai organisasi pendamping, mengajukan proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah.

“Setelah memperoleh Surat Keputusan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dari Pemerintah Kabupaten Kampar, kami kembali melanjutkan perjuangan dengan mengusulkan pengakuan Hutan Adat Imbo Putui kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan luas sekitar 251 hektar. Alhamdulillah, pada tahun 2020 kami menerima Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat yang pada saat itu diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Taman Hutan Rakyat (TAHURA),” jelasnya.

Menurut Said, pengakuan tersebut merupakan tonggak penting dalam perjalanan panjang masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka atas wilayah yang selama ini dijaga secara turun-temurun.

“Pengakuan hutan adat ini merupakan salah satu hasil dari perjuangan panjang masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Namun bagi kami, pengakuan bukanlah akhir dari perjuangan. Justru setelah pengakuan diberikan, tanggung jawab untuk menjaga dan memastikan kelestarian hutan adat menjadi semakin besar,” tambahnya.

Terkait kunjungan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial beserta rombongan, Said menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah terhadap keberadaan Hutan Adat Imbo Putui.

“Kehadiran Ibu Direktur Jenderal bersama rombongan merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kunjungan ini memiliki arti yang sangat penting karena menunjukkan bahwa negara hadir dan memberikan perhatian terhadap masyarakat adat yang selama ini berupaya menjaga hutan dan lingkungan hidup. Kami memandang kunjungan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan leluhur yang terus kami rawat dan lestarikan hingga saat ini,” ungkapnya.

Rombongan Kementerian Kehutanan bersama Direktur Jenderal Perhutanan Sosial mencoba melingkari salah satu pohon besar yang tumbuh menjulang di dalam kawasan Hutan Adat Imbo Putui.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat semakin memperkuat dukungan pemerintah terhadap pengelolaan hutan adat serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara masyarakat adat, pemerintah, dan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang.

“Dengan segala tantangan yang ada saat ini, mulai dari tekanan pembangunan hingga perubahan tutupan lahan di sekitar wilayah adat, kami berharap komitmen bersama untuk menjaga Hutan Adat Imbo Putui dapat terus diperkuat. Hutan ini bukan hanya milik masyarakat adat Petapahan, tetapi juga merupakan aset penting bagi lingkungan dan generasi masa depan,” tutupnya.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ketua LPHA Kenegerian Petapahan, Direktur Bahtera Alam, Harry Oktavian, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan perkembangan upaya pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat di Provinsi Riau.

Menurut Harry, hingga saat ini telah terdapat sekitar 18 Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau yang berhasil memperoleh pengakuan resmi dari negara melalui pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, organisasi pendamping, akademisi, serta berbagai pihak yang memiliki komitmen terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah komunitas adat di Riau yang sedang berproses untuk mendapatkan pengakuan hutan adat. Di antaranya adalah usulan Hutan Adat Masyarakat Adat Suku Sakai Bathin Sobanga yang saat ini masih menunggu hasil verifikasi teknis dari Kementerian Kehutanan. Selain itu, terdapat pula usulan Hutan Adat Masyarakat Adat Suku Asli Anak Rawa yang saat ini masih berada dalam tahapan proses di tingkat kementerian.

Lebih lanjut, Harry menambahkan bahwa keberadaan hutan adat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung konservasi lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, serta menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Karena itu, pengakuan hutan adat juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Kami berharap semakin banyak komunitas adat di Riau yang memperoleh pengakuan dari negara, sehingga masyarakat memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga wilayahnya, mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur, serta berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup untuk generasi mendatang,” tutupnya.

Foto bersama Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, rombongan Kementerian Kehutanan, Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Direktur Bahtera Alam, dan pengurus LPHA Kenegerian Petapahan di bawah tegakan pohon Hutan Adat Imbo Putui.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, S.Si., M.T., menyampaikan apresiasi atas komitmen Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dalam menjaga dan mempertahankan Hutan Adat Imbo Putui hingga saat ini.

“Kami merasa sangat takjub dan terkesan melihat kondisi Hutan Adat Imbo Putui yang masih terjaga dengan baik. Di tengah berbagai tekanan terhadap kawasan hutan yang terjadi di banyak tempat, masyarakat adat Petapahan masih mampu mempertahankan dan menjaga hutan ini sebagai bagian dari warisan leluhur yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat maupun lingkungan,” ujar Catur.

Menurutnya, keberhasilan menjaga Hutan Adat Imbo Putui menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Catur menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan terus berkomitmen mendorong percepatan pengakuan dan penetapan hutan adat di berbagai daerah sebagai bagian dari agenda nasional dalam memperkuat hak-hak masyarakat adat dan mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Ia juga berharap keberhasilan Hutan Adat Imbo Putui dapat menjadi inspirasi bagi komunitas adat lainnya dalam memperjuangkan pengakuan wilayah adat sekaligus menjaga kelestarian hutan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Selain itu, Direktur Percepatan Kawasan Tenurial Hutan Adat (PKTHA), Julmansyah, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dalam menjaga dan melestarikan Hutan Adat Imbo Putui hingga saat ini.

“Hutan Adat Imbo Putui merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat adat mampu menjaga kawasan hutan meskipun berada di wilayah APL. Di banyak tempat, kawasan APL sering kali mengalami perubahan fungsi lahan, namun di Petapahan masyarakat tetap mempertahankan hutan ini sebagai warisan leluhur yang harus dijaga bersama,” ujar Julmansyah yang ikut serta dalam rombongan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial beserta rombongan Kementerian Kehutanan berkesempatan berdiskusi dengan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan di sekitar area Hutan adat Imbo Putui.

Keberhasilan masyarakat adat dalam menjaga Hutan Adat Imbo Putui menjadi bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di tengah berbagai tekanan pembangunan dan perubahan penggunaan lahan di sekitar wilayah adat, masyarakat tetap berkomitmen mempertahankan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan sekaligus benteng perlindungan terhadap sumber daya alam yang dimiliki.

Kunjungan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial ini diharapkan semakin memperkuat pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap keberadaan hutan adat di Indonesia. Selain itu, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, organisasi pendamping, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis pada kearifan.(rtc)

]]> Tue, 23 Jun 2026 16:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/-Kapolres-Rohil-Pimpin-Apel-Siaga--Perkuat-Sinergi-Cegah-Karhutla

BALAIJAYA-Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., memimpin Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Pondok III Divisi IV Perkebunan Rumbia II PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah daerah, perusahaan, serta masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat pada musim kemarau tahun 2026.

Apel siaga diawali dengan penyambutan tamu melalui atraksi pencak silat, pengalungan bunga, dan Tari Tepak Sirih. Selanjutnya, apel dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir dan dihadiri Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir Syafrinurizal, S.E., Camat Balai Jaya Ifradi Rusdiansyah, S.STP., M.Si., jajaran Polres dan Polsek, unsur TNI, para penghulu, tenaga kesehatan, serta manajemen PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Dalam amanatnya, Kapolres Rokan Hilir menegaskan bahwa Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki kawasan gambut cukup luas dan rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau.

Menurutnya, Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan, serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Apel siaga ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta memperkuat sinergi seluruh stakeholder dalam menghadapi potensi Karhutla di Kabupaten Rokan Hilir,” tegas Kapolres.

Kapolres juga menekankan pentingnya langkah pencegahan sebagai prioritas utama. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi.

Untuk itu, seluruh pihak diminta mengoptimalkan patroli darat di wilayah rawan Karhutla, meningkatkan deteksi dini terhadap titik panas (hotspot), serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain itu, perusahaan perkebunan diharapkan meningkatkan pengawasan di wilayah konsesi, menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman yang memadai, serta memastikan seluruh prosedur pencegahan Karhutla berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, kegiatan juga diisi dengan simulasi penanganan Karhutla yang diperagakan oleh tim pemadam gabungan. Simulasi tersebut menunjukkan kemampuan dan respons cepat personel dalam menghadapi potensi kebakaran di kawasan perkebunan maupun lahan masyarakat.

Usai simulasi, Kapolres bersama Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hilir, pihak perusahaan, Forkopimcam Balai Jaya, dan para penghulu melaksanakan penanaman 18 bibit pohon jelutung sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan upaya penghijauan.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan Karhutla antara PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, serta penyerahan bantuan mesin air kepada sejumlah kepenghuluan guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di tingkat masyarakat.

Melalui kegiatan ini, seluruh stakeholder menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencegah serta menangani Karhutla di Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolres Rokan Hilir juga menegaskan bahwa setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terbukti melanggar hukum akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kesiapan personel, peralatan, dan sinergitas yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Rokan Hilir dapat terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026.(rtc)

]]> Tue, 23 Jun 2026 16:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-PWP-Pertamina-Patra-Niaga-Kilang-Dumai-Tebar-Kepedulian-bagi-Anak-anak-Kurang-Mampu-dan-Lansia-Dhuafa

PEKANBARU - Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat Wilayah PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 dengan menghadirkan inisiatif dan kepedulian yang berdampak kepada masyarakat di Kota Dumai.

Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial senilai Rp 64.080.000 berupa santunan pada lansia dhuafa serta paket sembako, dan bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Kota Dumai.

Mengusung tema “Wanita Patra Peduli, Menjaga Bumi Tetap Berenergi”, peringatan HUT ke-26 menjadi momentum bagi PWP untuk terus menebarkan energi kebaikan kepada masyarakat. Tema tersebut merefleksikan peran perempuan dan ibu sebagai sumber energi pertama dalam kehidupan yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kepedulian, dan ketangguhan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.Kegiatan tersebut diselenggarakan di Balai Pertemuan Sasana Mitra (BPSM), Komperta Bukit Datuk, pada Rabu (17/6).

Ketua PWP Tingkat Wilayah PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Melati Iwan Kurniawan, mengatakan bahwa usia 26 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, melainkan rangkaian panjang pengabdian, persahabatan, kepedulian, dan semangat untuk terus tumbuh bersama.

"Ada begitu banyak perempuan yang telah mewarnai perjalanan organisasi ini dengan ketulusan, dedikasi, dan cinta. Sebagai bagian dari keluarga besar Pertamina, kami memahami bahwa energi adalah penggerak kehidupan dan pembangunan bangsa. Namun, ada energi lain yang tidak kalah penting, yaitu energi yang tumbuh dari keluarga melalui nilai-nilai yang ditanamkan seorang ibu, doa-doa yang dipanjatkan, serta dukungan tulus yang memungkinkan setiap anggota keluarga bertumbuh dan berkarya," ujar Melati.

Menurutnya, 26 tahun bukan sekadar hitungan usia yang sebentar, namun dibalik itu telah banyak pengabdian dan kepedulian yang terus ditorehkan dari waktu ke waktu. Karena itu, Persatuan Wanita Patra harus terus menjadi ruang untuk bertumbuh bersama. Menjadi wadah yang memperkuat persaudaraan, memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas diri, dan meghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum mengatakan bahwa aksi nyata PWP pada perayaan HUT ke-26 ini menunjukkan penguatan komitmen Kilang Pertamina Dumai dalam menghadirkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Inisiatif Persatuan Wanita Patra yang terus berkelanjutan ini merupakan wujud nyata kehadiran Pertamina di tengah masyarakat dalam mendukung pembangunan sosial di seluruh wilayah operasi Perusahaan. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak, sehingga dapat mendukung mereka untuk terus belajar untuk meraih cita-cita,”(rtc)

]]> Tue, 23 Jun 2026 16:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Petani-Rambahan-Logas-Tanah-Darat-Kuansing-Sukses-Sulap-Hutan-Kemasyarakatan-Jadi-Sumber--lsquo-Cuan-rsquo--Lewat-Agroforestri

PEKANBARU - Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Desa Rambahan, Logas Tanah Darat, Kuantan Singingi, Riau terbukti sukses memaksimalkan program Hutan Kemasyarakatan untuk mendongkrak ekonomi warga setempat. Program perhutanan ini berhasil “mengawinkan” konsep pemberdayaan kesejahteraan warga dengan tetap berkomitmen teguh menjaga kelestarian lingkungan dan satwa liar.

Inisiatif pengelolaan kawasan hutan tersebut secara langsung dikomandoi oleh kelompok warga lokal yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan desa. Mereka memilih untuk memberdayakan ketersediaan lahan agar memberikan dampak ekonomi yang nyata, tanpa harus merusak ekosistem alam.

Ketua Hutan Kemasyarakatan Rambahan, Rizal mulai memimpin program ini sejak tahun 2022 silam mengatakan, upaya ini membuahkan hasil positif berkat sinergi dan kekompakan yang terbangun erat antaranggota kelompok tani.

"Kami terus berupaya agar hutan ini tidak hanya lestari secara ekologi, tetapi juga bisa memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Ketua Hutan Kemasyarakatan, Rizal, Selasa (23/6/2026)..

Langkah Rizal dalam mengelola kawasan turut didukung penuh oleh pemuda setempat. Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Wendry yang merupakan lulusan kehutanan dari Universitas Lancang Kuning memilih menetap untuk membangun potensi ekonomi tanah kelahirannya.

Keberhasilan program perhutanan sosial di Rambahan tidak lepas dari intervensi positif pihak swasta dan lembaga pendamping. APRIL bersama PT Nusa Prima Manunggal hadir memberikan dukungan pendanaan yang menjadi bahan bakar utama jalannya program.

Selain sokongan dana segar, kelompok masyarakat juga menerima pendampingan lapangan serta pelatihan intensif dari lembaga eksternal bernama recognisi etisi. Bantuan pelatihan dari pihak luar ini terbukti ampuh meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan secara modern dan terukur.

Secara keseluruhan, luasan lahan Hutan Kemasyarakatan di desa tersebut menyentuh angka 350 hektare. Dari total bentangan luasan itu, masyarakat mendedikasikan lahan seluas 5,7 hektare khusus untuk digarap sebagai area agroforestri terpadu.

Program berskala desa ini mencakup 175 kepala keluarga sebagai penerima manfaat utama secara keseluruhan. Khusus untuk kelompok pengelola lahan agroforestri, terdapat 17 anggota aktif yang terjun langsung merawat kebun setiap harinya.

Seluruh anggota kelompok pengelola murni merupakan warga asli Desa Rambahan yang rata-rata berprofesi sebagai petani karet dan kelapa sawit. Transisi menuju sistem agroforestri memberikan secercah harapan baru bagi peningkatan pendapatan harian rumah tangga mereka.

Hasil panen dari lahan agroforestri saat ini tidak langsung dibagi secara sembarangan kepada para anggota kelompok. Keuntungan hasil bumi dikelola secara rapi dengan disimpan ke dalam rekening bersama dan menggunakan sistem bagi hasil yang adil.

Program penanaman pola terpadu ini sejatinya sudah berjalan hampir tiga tahun sejak pertama kali dirintis sekitar tahun 2023. Kelompok tani menerapkan strategi cerdas dengan membagi jenis tanaman berdasarkan rentang masa panen yang berbeda.

Untuk proyeksi tabungan jangka panjang, lahan ditanami aneka ragam bibit unggul buah-buahan dari Trubus, seperti durian, mangga, jengkol, rambutan, petai, dan nangka. Saat ini, tanaman pohon nangka sudah mulai berbuah dan masuk masa panen perdana.

"Kami sengaja memadukan tanaman buah berumur panjang dengan tanaman semusim agar ada kepastian pendapatan harian sambil menunggu pohon utama panen," terang pria lulusan Universitas Lancang Kuning tersebut.

Strategi merawat tanaman jangka menengah dan pendek difokuskan pada sektor hortikultura. Pengelola menyiasati lahan kosong dengan menanam kacang tanah, jagung, serta cabai.

Sebagai catatan panen kelompok menunjukkan angka yang sangat memuaskan, di mana komoditas kacang tanah pernah menembus angka panen hingga sekitar 200 kilogram. Uji coba cabai pada delapan bedengan sepanjang lima meter bahkan sukses meraup untung Rp2.000.000 tepat di puncak musim kemarau.

Serapan pasar lokal di tingkat kecamatan ternyata merespons sangat tinggi terhadap hasil panen jagung dan kacang mentah dari kelompok ini. Seluruh hasil bumi segar tersebut selalu laris manis dan habis terjual.

Melihat tingginya antusiasme pasar lokal, pengelola merencanakan kegiatan studi banding ke Sumatera Barat dalam waktu dekat. Perjalanan ini bertujuan mempelajari teknik pengolahan produk turunan bernilai jual tinggi, seperti rendang kacang dan keripik nangka.

Perjalanan mengelola agroforestri berkonsep lestari ini tentu tidak melulu berjalan mulus tanpa hambatan di lapangan. Konflik dengan satwa liar, khususnya kawanan beruk dan babi hutan, menjadi tantangan terbesar karena kerap memakan hasil panen warga, terutama kacang tanah.

"Kami memegang teguh prinsip pelestarian dari awal, sehingga satwa liar yang memakan hasil panen pantang untuk disakiti apalagi dibunuh," urainya.

Menjadi petani agroforestri memang menuntut kehadiran dan pekerjaan harian yang jauh lebih intensif dibandingkan rutinitas merawat kebun kelapa sawit. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat warga untuk terus membesarkan program ini.

Berdasarkan analisis usaha, saat seluruh tanaman jangka panjang berbuah secara maksimal, penghasilan kelompok diyakini akan melesat tinggi. Potensi pendapatan dari agroforestri diyakini bakal melampaui pendapatan konvensional dari kebun sawit maupun karet, sehingga masyarakat terus termotivasi untuk bertahan mengelola perhutanan sosial. (goriau)

]]> Tue, 23 Jun 2026 15:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Bhabinkamtibmas-Jangkang-Turun-ke-Kebun--Ajak-Warga-Maksimalkan-Lahan-Kosong

BENGKALIS �" Komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional terus ditunjukkan jajaran kepolisian melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat. Kali ini, Bhabinkamtibmas Desa Jangkang, Aiptu Okto Mulyadi, turun langsung meninjau lahan pertanian milik warga di Dusun Tambak Rejo, Senin (22/6/26).

Dalam kegiatan silaturahmi yang berlangsung di Jalan Tambak Rejo RT 02/RW 05, Dusun Tambak Rejo, Kecamatan Jangkang, Aiptu Okto Mulyadi melihat secara langsung lahan milik masyarakat yang telah ditanami jagung manis.

Pada kesempatan tersebut, ia memberikan motivasi kepada warga agar terus memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki dengan menanam tanaman produktif seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, maupun komoditas pangan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Pemanfaatan lahan kosong sangat penting. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasilnya juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat," ujar Aiptu Okto.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Melalui kegiatan sambang dan pendampingan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menjadi penggerak yang mendorong warga semakin aktif mengembangkan sektor pertanian serta memperkuat kemandirian pangan di tingkat desa.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang berkomitmen terus mengembangkan lahan pertanian mereka sebagai kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.(rtc)

]]> Tue, 23 Jun 2026 14:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Pelarian-Panjang-DPO-Sabu-15-Kg-Bengkalis-Berakhir-di-Tangan-Polisi

BENGKALIS - Pelarian panjang seorang buronan kasus narkotika kelas kakap di Provinsi Riau akhirnya terhenti. Pria berinisial A (48) yang telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama hampir tiga tahun sukses diringkus oleh jajaran Satresnarkoba Polres Bengkalis di kediamannya tanpa perlawanan.

Tersangka A ditangkap Kamis (18/6/2026) sekitar pukul 02.50 WIB. Tim opsnal melakukan penggerebekan senyap di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, saat tersangka sedang lengah dan merasa posisinya aman dari pantauan hukum.

Kapolres Bengkalis, AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan, keberhasilan ini merupakan buah dari kesabaran dan keuletan tim di lapangan dalam melacak jejak pelarian tersangka sejak tahun 2023 silam.

"Perburuan panjang ini menguji kesabaran personel Satresnarkoba Polres Bengkalis. Selama seribu hari terakhir, tim di lapangan terus melakukan pelacakan digital hingga pengamatan rahasia," ungkap Fahrian, Senin (22/6/2026).

Status buron tersangka A resmi ditetapkan lewat Laporan Polisi tertanggal 5 Agustus 2023. Kasus ini berawal dari pencegatan seorang kurir yang membawa 15 bungkus besar sabu murni, yang kemudian mengarah pada keterlibatan A sebagai dalang utama di balik pergerakan barang haram tersebut.

Kejutan terjadi setelah penangkapan, saat tersangka menjalani tes urine di Mapolres Bengkalis. Hasil pemeriksaan menunjukkan A positif mengonsumsi methamphetamine alias sabu. Saat ini, tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan intensif guna membongkar jaringan yang lebih luas.(goriau)

]]> Tue, 23 Jun 2026 14:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pemprov-Riau-Dukung-Penuh-MBG--Kantin-Sekolah-Akan-Dilibatkan-dalam-Pengelolaan-Program

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Pemerintah Pusat. Selain mendukung peningkatan kualitas gizi peserta didik, program tersebut juga dinilai memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Supriyadi, mengatakan pelaksanaan MBG telah membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya untuk kebutuhan konsumsi siswa di sejumlah sekolah berasrama milik Pemerintah Provinsi Riau.

"Kehadiran program MBG telah membantu meringankan beban APBD, terutama untuk pembiayaan konsumsi siswa di tujuh sekolah boarding school milik Pemprov Riau. Nilai efisiensinya cukup signifikan, mencapai sekitar Rp45 miliar. Karena itu, sesuai arahan Pak Plt Gubernur, kami mendukung penuh program MBG sebagai salah satu program strategis nasional," ujar Supriyadi, Selasa (23/6/2026).Ia menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut berasal dari pengalihan pembiayaan makan dan minum siswa di sejumlah sekolah yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi Riau.

Sekolah tersebut antara lain SMA Plus, SMA Pintar, SMA Olahraga, SMK Perikanan, SMK Pertanian, serta sekolah-sekolah kejuruan olahraga lainnya yang menerapkan sistem berasrama.

Dengan terintegrasinya kebutuhan konsumsi siswa ke dalam program MBG, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung berbagai program pembangunan prioritas lainnya.Selain memberikan manfaat dari sisi efisiensi anggaran, pelaksanaan MBG juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah. Dana program yang disalurkan langsung kepada satuan pelayanan turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

"Program ini tidak hanya membantu efisiensi anggaran daerah, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal serta memperkuat daya dukung daerah di tengah kondisi fiskal yang menantang," jelasnya.Terkait potensi penurunan pendapatan retribusi kantin sekolah akibat pelaksanaan MBG, Pemprov Riau menyatakan telah menyiapkan langkah antisipatif melalui pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan program tersebut.

Supriyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan peran kantin sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan MBG.

Menurutnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang telah memberikan arahan agar kantin sekolah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Sesuai arahan Kepala BGN, Ibu Nanik S. Deyang, kantin sekolah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dapur untuk program MBG. Karena itu, akan kami sinergikan dengan program BGN sehingga ke depan kantin-kantin sekolah dapat dilibatkan dalam pelaksanaannya," katanya.

Melalui pola tersebut, keberadaan kantin sekolah diharapkan tetap memiliki peran dalam ekosistem program MBG sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha yang selama ini beroperasi di lingkungan sekolah.

Pemprov Riau menegaskan akan terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan berbagai program strategis nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat hingga ke daerah.

"Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, sasaran program dapat tercapai secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.(halloriau).

]]> Tue, 23 Jun 2026 14:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Penasehat-Hukum-Y-Minta-Kejari-Rohil-Usut-Tuntas-Kasus-Tipikor-TPP-PPPK

BAGANSIAPIAPI - Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil, penasehat hukum tersangka Y meminta kepada Kejari Rohil agar kasus ini di ungkap secara tuntas dan adil.

"Hari ini klien kami atas nama Y bersama satu orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Rohil, kami hargai proses hukum namun kami menginginkan agar kasus ini diungkap secara transparan, tuntas dan adil," kata Penasehat Hukum Y, Muslim , SH, MH, didampingi Akil Fernando SH, MH dalam keterangan resmi yang disampaikan, Senin (22/6) malam ke halloriau.

Muslim SH, MH menyebutkan bahwa pengungkapan kasus ini masih kabur, seharusnya pihak Kejari memeriksa pimpinan kliennya sebelum dilakukan penetapan tersangka."Perkara ini menurut kami masih kabur, mengapa ditetapkan tersangka setelah pemeriksaan ulang (BAP) sore ini (senin'red), seharusnya gelar dulu, periksa yang lainnya termasuk pimpinan klien kami karena uang tersebut pasti atas arahan dari pimpinannya," sebut Muslim.

Hal senada juga disampaikan oleh Penasehat Hukum Y, Akil Fernando, SH, MH, ia meminta Kejari Rohil untuk mengusut tuntas terkait pelaku yang melakukan penandatanganan cek kosong serta yang menerima sejumlah uang.

"Dalam keterangan Klien kami sudah disampaikan bahwa siapa saja yang diduga menerima sejumlah uang serta yang melakukan penandatanganan cek kosong, jadi terkait cek kosong itu kami minta Kejari Rohil untuk mengusut  tuntas, semua orang sama dihadapan hukum, yang terlibat dalam perkara ini harus diusut," pintanya.

Langkah hukum yang bakal diambil oleh PH tersangka Y yakni melakukan Pra Peradilan untuk menguji keabsahan terkait penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Kejari Rohil.

"Berdasarkan KUHAP, ada hak haknya dari tersangka, salah satunya upaya kami akan melakukan Prapid yang dilakukan sesegera mungkin untuk menguji terkait pengesahan dan keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejari Rohil," tegas Akil. 

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan korupsi Pembayaran TPP PPPK tahun 2025 di Disdikbud Rohil.

Kedua tersangka masing-masing berinisial MA, yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Y, selaku Bendahara Pengeluaran pada kegiatan pembayaran TPP PPPK Tahun Anggaran 2025.

Dari hasil penyidikan, tim menemukan adanya sejumlah perbuatan yang diduga melawan hukum, baik secara formil maupun materil, dalam proses pencairan dan pengelolaan anggaran tersebut.(halloriau)

]]> Tue, 23 Jun 2026 14:03:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kasus-Fitnah-Ijazah-Palsu--Jokowi-Dipastikan-Bakal-Hadir-di-Persidangan

JAKARTA - Kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan kliennya akan hadir dalam persidangan.

“Tentunya Pak Jokowi sebagai saksi korban akan hadir di persidangan untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya,” kata Rivai, Selasa (23/6/2026).Tak hanya itu, Rivai menyebut Jokowi siap menunjukkan ijazah yang diperdebatkan selama ini di persidangan. “Termasuk menunjukkan ijazah yang dimilikinya sebagaimana berulang kali disampaikannya dalam berbagai kesempatan,” ujarnya.

Sebagai informasi, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kini memasuki babak baru. Kasus tersebut akan disidangkan di PN Jakarta Timur.Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah. Menurut dia, perkara dengan tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa tersebut telah menyita waktu dan perhatian masyarakat.

“Dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum,” kata Marcelo, Senin 22 Juni 2026.Marcelo kemudian menuturkan, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kasus tersebut akan disidangkan di PN Jakarta Timur.“Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini,” ujar dia.

Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya akan melimpahkan berkas perkara serta surat dakwaan ke PN Jakarta Timur. “Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang,” ujarnya.Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat lalu. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejari Jakarta Selatan menyebut adanya jaminan dari pihak keluarga serta sikap kooperatif dari kedua tersang(okezone)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:59:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Duplik-Jadi-Pembelaan-Terakhir--Nadiem-Sebut-Dituntut-Lebih-Besar-dari-Teroris

JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dijadwalkan membacakan duplik dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa (23/6/2026). Nadiem menyatakan, kesempatan ini merupakan pembelaan terakhirnya dalam perkara tersebut.

"Hari ini adalah sidang pembelaan terakhir dari kasus saya," kata Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.Nadiem menjelaskan, pihaknya akan membacakan dua duplik, masing-masing dari pribadi dan penasihat hukum.

Ia mengungkapkan, duplik pribadinya akan menceritakan kronologis dari sebelum menjabat menteri hingga keputusan pemilihan Chrome OS."Agar Majelis Hakim dan publik bisa membayangkan seperti apa tugas saya, konteks situasi di negara pada saat itu, untuk bisa mengerti semua niat baik yang telah dilakukan dalam kasus ini," ujarnya.

Lebih lanjut, ia merasa prihatin atas tuntutan jaksa yang dilayangkan kepadanya. Sebab, kata Nadiem, hukuman yang dituntut terhadapnya lebih besar daripada tuntutan teroris."Ironi terbesar kasus ini adalah saya dipenjara dan dituntut lebih besar daripada teroris untuk suatu kebijakan yang menghemat minimal Rp3,6 triliun untuk memilih suatu operating system yang gratis dan menghemat anggaran," ucapnya.

Nadiem Dituntut 18 Tahun

Dalam persidangan, jaksa menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 603 dan/atau 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Nadiem."Menuntut, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 18 tahun," kata Jaksa Penuntut Umum, Roy Riadi, Rabu (13/5/2026).Pasal 603 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan maupun perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Sementara, Pasal 604 mengatur ancaman serupa bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak pada kerugian negara.

Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp1 miliar. Jaksa juga meminta agar Nadiem dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.681.066.728.758 yang terdiri dari Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) penempatan uang pribadi dan peningkatan LHKPN senilai Rp4.871.469.603.758 (Rp4,8 triliun).(okezone)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polisi-di-Jambi-Dibacok-Saat-Atur-Lalin--Pelaku-Positif-Sabu

Jakarta - Polisi menangkap pelaku penyerangan dua anggota Satlantas Polresta Jambi saat bersembunyi di rumah keluarga. Hasil pemeriksaan tes urine, pelaku positif menggunakan narkoba.

Dilansir detikSumbagsel, Selasa (23/6/2026), pelaku penyerangan terhadap Brigpol ST dan Bripka BT diketahui bernama Amrullah (30). Aksi penyerangan itu terjadi di simpang menuju Pasar Angso Duo, Jalan Sultan Thaha, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, pada Senin (22/6) sekira pukul 06.45 WIB.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji mengatakan pelaku diamankan oleh Tim Satreskrim Polresta Jambi dan Resmob Polda Jambi di rumah keluarganya di kawasan Sipin, Kota Jambi, sekira pukul 17.00 WIB. Erlan menambahkan, setelah mengamankan pelaku, polisi melakukan tes urine. Hasilnya, pelaku positif menggunakan narkoba.

Lebih lanjut, Erlan menjelaskan kronologi kejadian saat dua orang anggota Satlantas Polresta Jambi, Brigpol ST dan Bripka BT, tengah melakukan pengaturan lalu lintas di Simpang Pasar Angso Duo. Tiba-tiba, pelaku menghampiri dengan melakukan penyerangan.

"Awalnya ada seseorang yang mendatangi anggota tersebut yang sedang melaksanakan gatur (pengaturan lalin), kemudian tiba-tiba melakukan penyerangan ya terhadap Brigpol ST. Kemudian Brigpol ST sempat melakukan perlawanan ya dan sempat jatuh, kemudian dibantu oleh kawannya Bripka BT," jelas Erlan.(merdeka.com)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Bareskrim-Buru-Amrin-Siregar-Bandar-Sabu-Jaringan-Sumut-NTB--

Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu sosok Amrin Siregar, bandar narkoba jenis sabu jaringan Sumatera Utara-Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini, Amrin masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"DPO bandar Tanjung Balai dalam kaitan dengan perkara peredaran gelap narkotika sindikat Sumut-NTB atas nama Amrin Siregar," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Penerbitan status DPO untuk Amrin tertuang dalam surat Nomor: DPO/96/VI/2026/Dittipidnarkoba tertanggal 22 Juni 2026. Surat itu ditandatangani oleh Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen yang memimpin penyidikan kasus tersebut.

"Amrin Siregar untuk diawasi/ditangkap/diserahkan/diinformasikan keberadaannya kepada penyidik atas nama Kompol Tomy Haryono pada kantor kepolisian tersebut di atas, dengan nomor +81 9068466009," ucap Eko

Bareskrim juga telah merilis foto wajah Amrin yang berusia 56 tahun. Amrin diketahui berambut hitam, mata hitam, hidung sedang, dan warna kulit sawo matang.

Buronan Amrin Siregar, bandar narkoba jenis sabu jaringan Sumatera Utara-Nusa Tenggara Barat (NTB). Foto: Dok. Istimewa

Pengungkapan Kasus

Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri membongkar penyelundupan narkotika jenis sabu dalam operasi di wilayah Lampung dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kegiatan itu, polisi menangkap empat tersangka.

Keempat tersangka itu seorang mahasiswa bernama Yulio Rifki (29), Hendry Prayogi (33), Romatua Harahap alias Rei (32), Yusnirwin (57), seorang nelayan yang merupakan bandar wilayah sekaligus agen penghubung. Total barang bukti yang diamankan berupa paket berisi 1,4 kilogram sabu.

Brigjen Eko menyebut kasus ini terungkap setelah personel gabungan yang dipimpin oleh Kombes Handik Zusen melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, pada Minggu (7/6) dini hari lalu. Saat itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang membawa barang mencurigakan di dalam bus.

"Petugas mencurigai sebuah speaker aktif yang dibawa oleh Yulio Fikri alias Rizki, karena memiliki bobot yang tidak wajar. Setelah dilakukan pembongkaran, ditemukan dua paket sabu yang disembunyikan di dalam speaker dengan berat bruto 412 gram," ujar Brigjen Eko Hadi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/6).

Menindaklanjuti temuan itu, tim gabungan Dittipidnarkoba melaksanakan controlled delivery menuju Lombok, NTB, untuk mengidentifikasi penerima dan jaringan yang terlibat. Dalam pemeriksaan ulang terhadap barang bawaan tersangka, petugas kembali menemukan satu paket sabu seberat 213 gram yang disembunyikan di dalam laptop.

"Berdasarkan hasil controlled delivery, pemantauan lapangan, dan interogasi terhadap tersangka, tim berhasil mengidentifikasi serta mengamankan Hendri Prayogi di Lombok Tengah pada tanggal 12 Juni 2026 sebagai pihak yang menerima dan mengendalikan pengiriman narkotika di wilayah Lombok," jelasnya.

Hasil interogasi tersangka Hendri dan Yulio Fikri, ia mengakui masih ada 3 paket sabu yang ditinggalkan di dalam bus tersebut. Tim kemudian berkoordinasi dengan Polsek Sungai Lilin dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap bus, sehingga berhasil menemukan kembali 3 paket sabu dengan total berat bruto 620 gram.

Hasil pengembangan, diketahui pengiriman narkoba ini mengarah kepada tersangka Romanua Harahap yang berperan sebagai pemasok narkotika kepada Yulio Rifki dan Hendry Prayogi. Tersangka Romatua sendiri ditangkap oleh tim gabungan, di Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada tanggal 19 Juni 2026.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap Yusniirwin, diperoleh informasi bahwa sumber pasokan narkotika berasal dari Armin Siregar alias Tumbing. Tim telah melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan, namun pelaku berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pencarian,'(merdeka.com)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/76-Nama-Calon-Paskibraka-17-Agustus-2026--Ini-Daftar-Lengkapnya

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan hasil akhir seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2026. Total, ada 76 putra-putri terbaik bangsa yang terpilih mewakili 38 provinsi untuk mengikuti pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026, pada Senin (22/6).

"Seluruh peserta yang telah berjuang hingga tahap akhir merupakan putra-putri terbaik bangsa yang patut dibanggakan oleh keluarga, sekolah, daerah, dan masyarakatnya," ujar Kepala BPIP, Yudian Wahyudi seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (23/6).

Yudian mencatat, dari 119.441 pendaftar yang mengikuti proses seleksi di seluruh Indonesia, sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju hingga tahap verifikasi tingkat pusat.

"Mereka adalah generasi muda terbaik yang telah menunjukkan kapasitas, disiplin, karakter, dan semangat kebangsaan yang luar biasa," tegas Yudian.

Yudian menambahkan, proses verifikasi tingkat pusat merupakan bagian dari pembinaan Ideologi Pancasila kepada generasi muda Indonesia melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk berinteraksi, belajar, dan bertumbuh dalam keberagaman Indonesia yang berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera. Program ini merupakan wadah kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, berjiwa patriotik, memiliki semangat persatuan, serta siap mengabdi kepada bangsa dan negara," jelas dia.

Senada, Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina juga menitipkan pesan penting, baik kepada para peserta maupun jajaran pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa seluruh peserta yang mengikuti verifikasi adalah putra-putri pilihan yang langkahnya tidak berhenti di sini.

"Bagi calon Paskibraka yang tidak bertugas di tingkat pusat, akan bertugas di tingkat provinsi. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada pemerintah provinsi untuk segera menetapkan calon Paskibraka tingkat provinsi," pesannya.

Sebagai informasi, penyelenggaraan Program Paskibraka merupakan amanat negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Diketahui, peraturan tersebut menegaskan bahwa Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menugaskan BPIP sebagai penyelenggara Program Paskibraka tingkat pusat.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya mengarusutamakan Pancasila kepada generasi muda Indonesia.NPelaksanaan Program Paskibraka berpedoman pada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

BPIP memastikan seluruh proses pembentukan Calon Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, independen, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik, BPIP juga terus mengembangkan dan mengoptimalkan Aplikasi Transparansi Paskibraka yang memungkinkan masyarakat memantau proses pembentukan dan seleksi secara terbuka serta akuntabel.

Daftar Lengkap 76 Calon Paskibraka:

1. Provinsi Aceh

Putra: Muhammad Hibban Annafis

Putri: Zilqueensa Abintary Laudicia Simatupang

2. Provinsi Sumatera Utara

Putra: Gussa Oliver Nainggolan

Putri: Felesia Rismaito Munthe

3. Provinsi Sumatera Barat

Putra: Ahmad Alfatih

Putri: Ulya Kireina Halim

4. Provinsi Riau

Putra: Rizqy Aditya Siregar

Putri: Arifa Rahma Maulydha

5. Provinsi Jambi

Putra: Achmad Fachri Mubarok

Putri: Rizkia Putri

6. Provinsi Sumatera Selatan

Putra: Muhammad Ikhsan Nugroho

Putri: Khalyana Zahira Sandi

7. Provinsi Bengkulu

Putra: M. Aryo Wira Zandhyka. Y

Putri: Nadine Permata Vanza

8. Provinsi Lampung

Putra: Naufal Ghaly Oktora

Putri: Chika Azahra Salsabilla

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Putra: Muhammad Furqoen Nul Hakim

Putri: Fira Haniyah

10. Provinsi Kepulauan Riau

Putra: Muhammad Salman Farisi

Putri: Raudah Mabrura

11. Provinsi DKI Jakarta

Putra: Muazzam Saqif Hasani Siregar

Putri: Latiesha Firenzie Bharata

12. Provinsi Jawa Barat

Putra: Baruno Wicaksono

Putri: Aisha Calista Permata

13. Provinsi Jawa Tengah

Putra: Hilmi Tisna Yuwanda

Putri: Qothrunnada Azzahra Husna

14. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Putra: Ahmad Raditya

Putri: Anggita Ayu Mahanani Hanifah

15. Provinsi Jawa Timur

Putra: Reihan Nifan Arkana

Putri: Angelica Theona Putri

16. Provinsi Banten

Putra: Chaysar Purnama Putra

Putri: Adzra Khairy Fadian

17. Provinsi Bali

Putra: I Made Dwi Sathya Kurniawan

Putri: Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Putra: Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana

Putri: Belvana Rolanda Vindia Kurniawan

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Putra: Atanasius Meyllano Frans Yogar

Putri: Eighteen Jeanette Hekboy

20. Provinsi Kalimantan Barat

Putra: Mirza Rafi Navazani

Putri: Celine Olivia Apriani Theo

21. Provinsi Kalimantan Tengah

Putra: Muhammad Azham Alfarizqi

Putri: Ajeng Bunga Safitri

22. Provinsi Kalimantan Selatan

Putra: I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti

Putri: Siti Nur Adlina

23. Provinsi Kalimantan Timur

Putra: Gus Luthfy Azka Nararya

Putri: Julita Rista Lestari

24. Provinsi Kalimantan Utara

Putra: Muhammad Zainal Ihsan

Putri: Desy Natalia

25. Provinsi Sulawesi Utara

Putra: Gabriel Gilbert Miller Kamasi

Putri: Faith Louisa Tabita Maengkom

26. Provinsi Sulawesi Tengah

Putra: Fahriansyah Rihama

Putri: Chintya Graciella Rorong

27. Provinsi Sulawesi Selatan

Putra: Juan Pablo

Putri: Taswina Putri

28. Provinsi Sulawesi Tenggara

Putra: Laode Reyhan Putra Satria Korwa

Putri: Waode Bintang Adisya

29. Provinsi Gorontalo

Putra: Muhammad Azka Gaib

Putri: Khasyifa Anindi Sudarmanto

30. Provinsi Sulawesi Barat

Putra: M. Deni Fikri

Putri: Ismi Ulfaida

31. Provinsi Maluku

Putra: Louise Adriano Hutasoit

Putri: Cinzia Christovani Marantika

32. Provinsi Maluku Utara

Putra: Haikal Khadafi H. Laode

Putri: Mardhatilla A. Putri

33. Provinsi Papua

Putra: Johanes Matius Paulus Rumsayor

Putri: Neeltje Deliana Insjowi Werimon

34. Provinsi Papua Barat Daya

Putra: Pieter Felix Paskah Yapen

Putri: Vila Delvia Nauri

35. Provinsi Papua Barat

Putra: Marco Marcel Kurei

Putri: Hasna Iriani Rumbiak

36. Provinsi Papua Selatan

Putra: Vinsensius Renaldi Oey Yolmen

Putri: Kristina Ndiken

37. Provinsi Papua Tengah

Putra: Christopher Leon Bringga Tabuni

Putri: Gladys Manuella Aibekob

38. Provinsi Papua Pegunungan

Putra: Michael Marchel Winka Fakdawer

Putri: Julia Maharani Dabi

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polisi-Olah-TKP-Indekos-Tempat-Wanita-Disekap-dan-Dianiaya-Kekasihnya--Warga-Ikut-Berkerumun

Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah indekos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selasa (23/6). Indekos tersebut diketahui menjadi lokasi penyekapan sekaligus penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki (29) yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri, Taufik Hidayat (30).

Berdasarkan pantauan di lokasi, jajaran kepolisian dari berbagai unit melakukan olah TKP di sekitar area indekos, terutama di kamar yang sempat dihuni oleh korban. Garis polisi (police line) telah terpasang di lokasi kejadian sehingga area tersebut steril dan tidak dapat didekati oleh awak media.

Proses olah TKP ini turut menarik perhatian warga sekitar yang tampak berkerumun di dekat lokasi kejadian. Adapun kegiatan olah TKP yang dimulai sejak pukul 12.00 WIB itu masih terus berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai hasil temuan dari pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Polda Jabar telah membentuk tim gabungan untuk memburu keberadaan Taufik. Ia diduga kuat menjadi dalang di balik penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya, Yuvita.

Awal Mula Pengungkapan Kasus

Kasus sadis ini terungkap setelah dilaporkan ke Polda Jabar oleh kakak kandung korban, Afif Shandy (30). Akibat penganiayaan berat tersebut, korban menderita luka parah pada bagian kepala, wajah, dan kaki yang mengakibatkannya tidak dapat melihat, berjalan, maupun berbicara dengan normal.

Kini, kasus tersebut sedang dalam penyelidikan intensif oleh kepolisian. Pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Polda Jabar tidak memberi ruang kepada pelaku, ya, pelaku-pelaku kekerasan seperti ini. Kami akan cari terus keberadaannya di mana dan memohon dukungan dari masyarakat seluruhnya, ini harus kita ungkap dan kita proses sesuai hukum yang berlaku," tegas Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan.(merdeka.com)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Ngamuk-dan-Ancam-Pakai-Airsoft-Gun--Ini-Alasan-Selebgram-Adam-Deni-Rusak-Ruko

Polisi mengungkap alasan selebgram Adam Deni Gearaka alias ADG (30) mendatangi sebuah ruko di Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, hingga dua hari berturut-turut. Kepada penyidik, Adam Deni mengaku tak terima temannya dimarahi pemilik ruko.

"Karena ada temennya dia di situ, katanya dimarah-marahin lah sama owner-nya, dia gak terima. Makanya ke situ," kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Bima Sakti kepada wartawan, Selasa (23/6).

Menurut Bima, pada kedatangan pertama, Rabu, 17 Juni 2026, Adam Deni sempat mengintimidasi saksi dengan memperlihatkan airsoft gun yang diselipkan di bagian belakang pinggangnya.

"Kalau dia nggak sampai ngacungin, cuman itu kan ditaruh di belakang celananya dia tuh, di belakang badan. Nah, itu sempat diangkat bajunya, terus dibilang kayak, ‘Lu gak tahu ini apaan?’ Katanya begitu. Itu ngancem saksi yang di sana," ujarnya.

Akibat tindakan tersebut, saksi mengaku merasa terancam. Keesokan harinya, Kamis, 18 Juni 2026, Adam Deni kembali mendatangi lokasi. Kali ini ia diduga merusak sejumlah fasilitas di ruko.

"Besokannya baru tuh hancurin kayak spanduk, terus tembok ditendang sama dia," kata Bima.

Usai menerima laporan korban, polisi langsung mendatangi lokasi dan mengamankan Adam Deni.

"Itu di TKP kita ngamankannya dia," ujarnya.

Bima mengatakan, saat diamankan Adam Deni tidak melakukan perlawanan "Sementara nggak ada sih kemarin," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, Adam Deni mengaku melakukan pengrusakan karena emosi. "Kalau itu sih dia bilang ya emosi aja sebenarnya," ucap Bima.

Dia juga memastikan Adam Deni tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun narkotika saat melakukan aksinya. Hasil tes urine terhadap yang bersangkutan dinyatakan negatif.

"Tes urine-nya negatif," kata Bima.

Menurut pengakuan Adam Deni kepada penyidik, airsoftgun yang dibawanya hanya digunakan untuk menakut-nakuti.

"Kalau itu cuman untuk nakut-nakutin dia aja sih," tuturnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita satu unit airsoftgun yang diduga digunakan saat kejadian. Akibat aksi tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp 15 juta.

Atas perbuatannya, Adam Deni Gearaka dijerat Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(merdeka.com)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Gugur-saat-Menolong--Bripda-Nanda--amp--Serda-Rangga-Selamatkan-Anak-yang-Tenggelam-di-Pantai-Nirun-Lear-Ngursoin

Polri berduka cita atas gugurnya personel Intelkam Polda Maluku, Briptu Nanda Tutupoho. Ia meninggal dunia saat berupaya menyelamatkan seorang anak yang terseret arus laut di Pantai Nirun Lear Ngursoin, Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu (21/6/2026).

Peristiwa bermula sekitar pukul 14.40 WIT ketika seorang pelajar berinisial OPY (16) terjatuh dari tebing pantai dan terseret arus laut yang cukup kuat. Melihat kondisi tersebut, Briptu Nanda yang berada di lokasi tanpa ragu langsung terjun ke laut untuk memberikan pertolongan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dalam proses penyelamatan, Briptu Nanda ikut terseret arus. Melihat kejadian tersebut, seorang anggota Lanud D. Dumatubun, Serda Rangga turut membantu upaya penyelamatan.

"Berkat kerja sama warga dan tim penyelamat, korban anak berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan saat ini masih menjalani perawatan medis. Sementara Briptu Nanda dan Serda Rangga sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Duka Cita

Polri pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Briptu Nanda Tutupoho yang menunjukkan keberanian dan pengabdian luar biasa kepada masyarakat.

“Polri berduka atas gugurnya Briptu Nanda Tutupoho saat berupaya menyelamatkan seorang anak yang mengalami musibah. Tindakan almarhum merupakan cerminan nyata nilai-nilai kemanusiaan, keberanian, dan pengabdian yang menjadi jati diri setiap insan Bhayangkara,” ujarnya.

Menurutnya, pengorbanan Briptu Nanda menunjukkan, anggota Polri senantiasa hadir untuk masyarakat dalam situasi apa pun, termasuk ketika harus menghadapi risiko terhadap keselamatan diri sendiri.

“Almarhum bergerak karena panggilan kemanusiaan. Dengan keberanian dan ketulusannya, ia berupaya menyelamatkan nyawa sesama. Pengabdian seperti inilah yang menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri bahwa tugas melindungi masyarakat tidak mengenal batas ruang dan waktu,” ucapnya.

Membantu proses penyelamatan

Jenderal bintang satu ini juga menyampaikan penghormatan dan belasungkawa kepada keluarga besar TNI Angkatan Udara atas gugurnya Serda Rangga yang turut membantu proses penyelamatan.

"Kami turut berduka cita atas wafatnya Serda Rangga yang menunjukkan keberanian dan semangat kemanusiaan dalam upaya penyelamatan tersebut. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ucapnya.

"Polri mendoakan agar almarhum Briptu Nanda Tutupoho dan almarhum Serda Rangga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pengorbanan keduanya akan selalu dikenang sebagai wujud pengabdian tulus demi keselamatan sesama," (merdeka.com)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Gerindra-Kecewa-Pemkot-Solo-Pasang-Baliho-Ulang-Tahun-Jokowi--Kenapa-Ketika-Prabowo-Tidak-Ada-Ucapan-

Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno mengaku kecewa dengan Pemerintah Kota Solo yang memasang sejumlah baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). DPC Gerindra Solo mengaku kecewa karena perlakuan serupa tidak diberikan untuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

"Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga agak kecewa sedikit dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra," kata Ardianto, Selasa (22/6).

Pemasangan baliho dilakukan menyambut HUT ke-65 Jokowi yang jatuh pada Minggu (21/6). Baliho terpasang di beberapa titik strategis Kota Solo. Lokasinya antara lain kawasan Jalan Adi Sucipto, Karangasem, Jalan Ki Hajar Dewantoro, Jebres, Jalan dr Wahidin, Purwosari dan lainnya.

Desain baliho menampilkan foto Tulisan utama pada baliho berisi ucapan "Selamat Ulang Tahun ke-65 BP. Ir. H. JOKO WIDODO. PRESIDEN KE-7". Di bagian atas kiri baliho juga dicantumkan logo Pemerintah Kota Surakarta beserta tagline "Solo, Spirit of Java".

Ardianto mengaku sudah mendapat laporan baliho Pemkot terpasang di sekitar 7 titik. "Saya dapat laporan dari beberapa rekan-rekan bahwa ada semacam ucapan dari beliaunya ada di beberapa, sekitar 7 titik, tapi semua pakai baliho-nya milik Pemkot Kota Surakarta," ujar Ardianto.

Dia menduga baliho itu bentuk kejutan Wali Kota Respati Ardi untuk Jokowi. Namun sebagai kader Gerindra, Ardianto merasa kecewa karena tidak ada perlakuan sama untuk Prabowo.

"Nah, itu kalau analisa saya mungkin Mas Wali anu ya, eh memberikan semacam apa ya, surprise atau apa, saya kurang begitu paham juga. Hm, padahal ya saya juga merasa cukup kecewa juga, selaku ketua DPC," ujar dia.



Soal APBD dan Urgensi

Ardianto juga menyoroti penggunaan anggaran.

"Ya, menggunakan anggaran APBD yang di mana dilakukan oleh beliau, ini perlu kita evaluasi dulu ya. Jadi tanggapan saya, itu kita evaluasi dulu. Kenapa langkah yang beliau ambil kenapa tidak ke reklame swasta, nah, itu kita harus, harus kita evaluasi dulu," tegas dia.

Ardianto berencana menanyakan langsung hal ini ke Wali Kota. "Nanti coba kita tanyakan secara pribadi antara, antara saya dengan Mas Wali," kata.

Soal motif politik, Ardianto enggan berspekulasi. Ia menilai baliho lebih karena faktor historis Jokowi sebagai orang Solo.

"Kalau saya unsurnya ke arah ke sana politik, saya belum memaknai. Cuma mungkin karena Pak Jokowi ini di Kota Solo, mungkin dia, beliaunya ini memberikan selamat kan mungkin juga karena berada di Kota Solo. Mungkin itu aja pendapat saya," bebernya.

Meski kecewa, Ardianto tetap mengucapkan selamat. "Ya, yang pertama saya ucapkan selamat dulu ke Pak Jokowi ulang tahunnya yang ke-65. Semoga sehat selalu, nah sukses, dan menjadi tokoh bangsa di Indonesia ini," pungkasnya.



Penjelasan Wali Kota Respati

Terpisah, Wali Kota Solo Respati Ardi membenarkan pemasangan baliho. Ia menyebutnya sebagai bentuk apresiasi.

"Iya, iya, ya ini bentuk apresiasi kita. Pemerintah Kota Surakarta itu perubahan drastis di era beliau. Pembangunan yang luar biasa. Tentu ini apresiasi sekali dari Pemerintah Kota Surakarta terhadap beliau Wali Kota ke-16 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Semoga beliau terus menginspirasi bagi kami semua yang bertugas saat ini," ungkap Respati.

Saat di singgung mengapa tidak ada ucapan untuk Prabowo, Respati menjawab singkat.

"Lah, ulang tahunnya beliau Jokowi, gimana," tutupnya.

Untuk diketahui Jokowi pernah menjabat Wali Kota Surakarta dua periode. Yakni periode pertama tahun 2005-2020 dan 2010-2012 sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 dan Presiden RI 2014-2024.(merdeka.com)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:27:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Rapat-Penentuan-Lokasi-Muktamar-NU-ke-35-Memanas--Forum-Sempat-Diwarnai-Aksi-Saling-Dorong

Rapat pleno yang membahas lokasi pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Senin (22/6), berlangsung panas.

Forum bahkan sempat diwarnai aksi saling dorong antarpeserta akibat perdebatan terkait penentuan lokasi Muktamar.

Ketegangan muncul ketika dalam sidang berkembang anggapan bahwa lokasi Muktamar NU ke-35 telah ditetapkan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Informasi tersebut memicu reaksi dari sejumlah peserta yang menilai pembahasan mengenai tuan rumah Muktamar belum selesai.

Situasi yang semula berupa adu pendapat kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong di dalam ruang sidang. Beberapa peserta terlihat berusaha mempertahankan pandangannya masing-masing terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam forum tersebut.

Suasana memanas

Di tengah suasana yang memanas, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, mengambil sikap dengan menegaskan bahwa keputusan mengenai lokasi Muktamar belum dapat ditetapkan. Ia bahkan menyatakan mencabut keputusan yang dianggap telah menetapkan Lirboyo sebagai tuan rumah.

"Saya masih di Rais Aam punya hak untuk mencabut, membatalkan keputusan ini (lokasi Muktamar di Lirboyo)," tegas KH Miftachul Akhyar di hadapan peserta sidang.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar, turut terlihat menenangkan peserta agar suasana kembali kondusif. Sejumlah petugas keamanan yang berjaga juga masuk ke ruang sidang untuk meredam ketegangan dan mengamankan beberapa peserta yang terlibat dalam kericuhan.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, rapat pleno kembali dilanjutkan dengan agenda pembahasan yang tersisa.

Kesalahpahaman Dalam Forum

Menanggapi insiden tersebut, Rais Syuriyah PBNU Kalimantan Timur, Muhammad Ali Kholil, menilai kericuhan terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam forum. Menurutnya, belum ada keputusan resmi terkait lokasi penyelenggaraan Muktamar NU ke-35.

"Kesalahpahaman saja. Tentang tempat Muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Padahal masih belum, karena ini nanti masih akan dibahas di internal PBNU," ujarnya.

Ali Kholil menegaskan bahwa penentuan lokasi Muktamar masih berada dalam pembahasan internal PBNU. Hingga kini terdapat sejumlah daerah yang mengajukan diri sebagai calon tuan rumah, mulai dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jakarta, hingga Sumatera Barat.

Ia menambahkan, forum juga memberikan arahan agar lokasi penyelenggaraan Muktamar diprioritaskan berada di lingkungan pondok pesantren yang memiliki basis santri yang memadai.

"Belum final. Karena banyak yang menginginkan tempat Muktamar ini di NTB, Jawa Barat, Jakarta, termasuk juga Sumatera Barat. Cuma arahannya tadi tempat ini harus ada di pondok pesantren yang punya santrinya," katanya.

Membentuk tim khusus

Sementara itu, Sekretaris Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU 2026, Muhammad Nuh, menjelaskan Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 5 Agustus 2026. Menurutnya, PBNU akan membentuk tim khusus untuk meninjau sejumlah daerah yang telah mengajukan diri sebagai calon tuan rumah.

"Tempatnya sudah ada beberapa usulan, mulai dari NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Kami akan segera membentuk tim yang akan melakukan review terhadap tempat-tempat itu," ungkapnya.

Tim tersebut nantinya akan melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur, keamanan, dukungan pendanaan, hingga pertimbangan spiritual yang selama ini menjadi bagian dari tradisi pengambilan keputusan di lingkungan NU.

Hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan PBNU sebelum menetapkan lokasi resmi penyelenggaraan Muktamar NU ke-35. Hingga rapat pleno berakhir, belum ada keputusan final mengenai daerah maupun pondok pesantren yang akan menjadi tuan rumah agenda lima tahunan organisasi tersebut.(merdeka.com)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kasus-Gadis-Bandung-Disekap-3-Tahun--Taufik-Hidayat-Resmi-Tersangka

Jakarta - Taufik Hidayat (TH), pria yang diduga menyekap dan menganiaya kekasihnya hingga mengalami kebutaan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kini, polisi mengerahkan tim gabungan untuk memburunya.

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan, status tersangka telah disematkan kepada Taufik Hidayat beberapa hari lalu. Penyidik menjeratnya dengan Pasal 466 KUHP baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

“TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan beserta penyekapan,” kata Rudi saat mengunjungi korban di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (23/6/2026).

Menurut Rudi, kasus tersebut terungkap setelah korban diantar ke RSHS pada 12 Juni 2026 oleh tersangka bersama seorang saksi. Dari peristiwa itu, polisi menduga korban telah mengalami penyekapan dan penganiayaan berat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung membentuk tim gabungan yang melibatkan sejumlah Direktorat Reserse untuk memburu tersangka sekaligus mengembangkan penyelidikan.

“Kami membuat tim gabungan dari seluruh Direktorat Reserse yang ada di Polda Jabar. Karena kami melihat spektrumnya cukup luas, ada dugaan mereka terlibat dalam berbagai tindak pidana lainnya,” ujar Rudi.

Selain memburu tersangka, polisi juga memprioritaskan penanganan korban. Penyidik bekerja sama dengan tim medis RSHS dan dokter forensik untuk mengidentifikasi luka-luka yang diduga akibat penganiayaan.

 

Korban Alami Luka Serius

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh. Selain kerusakan pada kedua mata, korban juga mengalami luka pada bibir, bekas sayatan benda tajam di kaki, hingga luka yang diduga akibat sundutan rokok.

“Di antaranya adalah mata, kemudian bibir, ada bekas sayatan di kaki oleh benda tajam, kemudian ada sundutan rokok dan sebagainya. Tentunya ini menjadi bukti dari apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh tersangka,” kata Rudi.

Ia mengatakan kondisi korban kini mulai membaik, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan tersebut dimanfaatkan penyidik untuk mulai menggali keterangan korban, terutama terkait keberadaan tersangka.

Sebelum menemui korban, Rudi lebih dahulu berkoordinasi dengan kedua orang tua korban dan tim dokter yang menangani perawatan.

Pertemuan itu juga dihadiri Direktur Utama RSHS, dokter bedah plastik, dokter forensik, serta dokter dari kepolisian.

“Hari ini kami mendapat kabar korban sudah lebih baik, baik fisik maupun psikisnya. Karena itu kami datang untuk berkomunikasi dengan korban,” (liputan6)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Tak-Terima-Jadi-Tersangka--Istri-Terdakwa-Kasus-Batu-Bara-Lawan-Polda-Riau

PEKANBARU-Perempuan berinisial NR mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggelapan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.

Permohonan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya, Syahidila Yuri, SH., MH. Pihak pemohon menilai penetapan tersangka terhadap NR tidak sesuai prosedur dan tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup.

"Permohonan ini kami ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap klien kami. Kami menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan, termasuk penetapan tersangka yang dilakukan pada hari yang sama dengan terbitnya surat perintah penyidikan baru," kata Syahidila, Selasa (23/6/2026).

Menurut Syahidila, perkara tersebut bermula dari laporan polisi yang dibuat Lancar Ketaren pada 19 September 2025 terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam kerja sama pengangkutan batu bara di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam perkara tersebut, yakni Ade Purwanto dan Arief Iryadi Zainuddin. Keduanya telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tembilahan sejak Februari 2026.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 29/Pid.B/2026/PN Tbh dan Nomor 30/Pid.B/2026/PN Tbh tanggal 28 April 2026, kedua terdakwa telah dijatuhi putusan.

Selanjutnya, mereka mengajukan upaya hukum banding dan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau pada 19 Juni 2026. Saat ini, perkara masih berproses pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Syahidila menjelaskan, perkara tersebut berawal dari kerja sama pengangkutan batu bara antara Ade Purwanto selaku Direktur CV Batama Group dengan PT Bara Prima Pratama (BPP).

Dalam pelaksanaannya, Ade Purwanto bekerja sama dengan Lancar Ketaren sebagai pemodal operasional berdasarkan perjanjian yang dibuat pada Agustus 2024.

Dalam kerja sama itu, pembayaran dari PT BPP semula ditampung melalui rekening Bank Mandiri atas nama Ade Purwanto yang pengelolaannya dikuasakan kepada Lancar Ketaren. Namun, karena muncul persoalan terkait biaya operasional, Ade Purwanto kemudian mengubah mekanisme penerimaan pembayaran.

"Perubahan alur transaksi itulah yang kemudian menjadi dasar pelaporan oleh pelapor. Atas laporan tersebut, suami klien kami dan satu orang lainnya telah diproses dan disidangkan," ujarnya.

Syahidila yang juga menjabat Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Pekanbaru mengatakan, kliennya sempat dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang menjerat suaminya.

Namun, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada saksi yang menyebut keterlibatan NR dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Ia menjelaskan, rekening atas nama NR yang menjadi bagian dari perkara itu dibuka pada 2024 atas permintaan suaminya untuk keperluan operasional pengangkutan batu bara. Menurutnya, seluruh pengelolaan rekening, termasuk fasilitas mobile banking, berada dalam penguasaan Ade Purwanto.

"Klien kami hanya ibu rumah tangga. Rekening itu dibuka atas permintaan suaminya dan sejak awal dikelola sepenuhnya oleh suaminya. Klien kami tidak mengetahui transaksi yang terjadi maupun persoalan antara Ade Purwanto dengan pelapor," katanya.

Pihak pemohon juga menyoroti diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/129.a/VI/RES.1.11/2026/Ditreskrimum pada 4 Juni 2026 yang pada hari yang sama diikuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/63/VI/RES.1.11/2026/Ditreskrimum atas nama NR.

Menurut Syahidila, kliennya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam penyidikan baru tersebut sebelum status tersangka ditetapkan.

"Kami mempertanyakan kapan penyidik memperoleh minimal dua alat bukti dan kapan pemeriksaan terhadap saksi maupun calon tersangka dilakukan. Sebab, pada hari yang sama setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, klien kami langsung ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Melalui permohonan praperadilan tersebut, pihak pemohon meminta hakim tunggal PN Pekanbaru menyatakan penetapan tersangka terhadap NR tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, pemohon juga meminta pembatalan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 4 Juni 2026.

"Kami berharap hakim dapat menilai perkara ini secara objektif dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Syahidila.

Selain mengajukan praperadilan, kuasa hukum NR juga melaporkan proses penyidikan perkara tersebut ke Mabes Polri, Komisi III DPR RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman RI, serta jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi Riau.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Riau terkait permohonan praperadilan dan keberatan yang diajukan pihak pemohon.(cakaplah)

]]> Tue, 23 Jun 2026 13:15:00 +0700