https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 06 Aug 2026 13:38:53 +0700 Thu, 06 Aug 2026 13:38:53 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Sosial/RAPP-Terima-Penghargaan-Industry-Marketing-Champion-2026-dari-MarkPlus

PEKANBARU �" PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menerima penghargaan Industry Marketing Champion 2026 kategori Basic Materials dalam ajang Indonesia Marketing Festival (IMF) 2026 yang diselenggarakan oleh MarkPlus Inc. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas hasil penilaian independen terhadap kepemimpinan perusahaan, inovasi pemasaran, strategi bisnis, serta komitmen dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

RAPP terpilih melalui proses penilaian independen bersama sejumlah perusahaan di sektor yang sama. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator, meliputi kinerja perusahaan, kepemimpinan organisasi, inovasi pemasaran, strategi bisnis, implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta kemampuan manajemen dalam memperkuat daya saing perusahaan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Indonesia Marketing Festival (IMF) 2026 yang berlangsung pada 5�"7 Agustus di Pekanbaru. Mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI, ajang tahunan ini menjadi forum bagi pelaku industri, praktisi pemasaran, dan para pemimpin bisnis untuk berbagi wawasan mengenai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).Direktur PT RAPP, Mulia Nauli, menyampaikan apresiasi kepada MarkPlus atas penghargaan tersebut. Menurutnya, pengakuan dari lembaga independen menjadi penyemangat bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan kontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada MarkPlus atas penghargaan ini. Bagi kami, pengakuan tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh insan perusahaan bersama para pemangku kepentingan. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi, memperkuat daya saing, serta menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan dunia usaha," ujar Mulia, Kamis (6/8/2026).

Menurut Mulia, keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis perusahaan. Karena itu, setiap langkah pengembangan usaha senantiasa diupayakan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.Salah satu implementasinya diwujudkan melalui pendekatan One to One, yaitu menjaga keseimbangan antara setiap satu hektare lahan tanaman industri yang dikembangkan dengan satu hektare kawasan konservasi.

Komitmen tersebut diperkuat melalui target keberlanjutan APRIL2030 yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu mencapai net-zero emissions, melindungi dan merestorasi alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Founder & Chairman MCorp, Hermawan Kartajaya, mengatakan Indonesia Marketing Festival 2026 diselenggarakan di tujuh kota besar di Indonesia sebagai wadah berbagi inspirasi mengenai strategi pemasaran di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.Menurutnya, pemasaran saat ini tidak lagi sekadar membangun identitas merek, tetapi menjadi strategi utama dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan perilaku konsumen.

"Marketing adalah strategi memenangkan persaingan. Di era AI, tantangannya semakin besar karena perilaku pelanggan terus berubah. Membangun sebuah brand agar tetap relevan kini jauh lebih menantang dibanding sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, Trisiana Anum Sari, mengapresiasi konsistensi MarkPlus menyelenggarakan Indonesia Marketing Festival di Pekanbaru. Menurutnya, transformasi digital dan pemanfaatan AI menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan perekonomian daerah.

Ia berharap penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik dapat menjadi penyemangat untuk terus berinovasi, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

Penghargaan Industry Marketing Champion 2026 menambah deretan apresiasi yang diterima RAPP atas upaya perusahaan dalam mengintegrasikan inovasi, daya saing, dan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Pengakuan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menciptakan pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.(halloriau)

]]> Thu, 06 Aug 2026 13:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Bertemu-di-Forum-IMT-GT--Pekanbaru-dan-Jambi-Sepakati-Kerja-Sama-Strategis

PEKANBARU - Pemko Pekanbaru dan Pemerintah Kota Jambi resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Rumah Singgah Tuan Kadi, Rabu (5/8/2026). Kesepakatan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antardaerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pengembangan berbagai sektor strategis.

Penandatanganan MoU dilakukan di sela rangkaian Green Cities Mayors Council (GCMC) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-9. Momentum tersebut dimanfaatkan kedua pemerintah kota untuk memperluas jejaring kolaborasi sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks mengharuskan pemerintah memperkuat kolaborasi dengan daerah lain. Menurutnya, kerja sama antarkota menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik terbaik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan."Penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen bersama untuk membangun sinergi yang memberikan manfaat nyata bagi kedua daerah. Kami ingin hubungan antara Kota Pekanbaru dan Kota Jambi terus berkembang melalui berbagai program kerja yang produktif dan berkelanjutan," ujarnya.

Agung menjelaskan, Pekanbaru dan Jambi memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan bersama, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perekonomian, investasi, pendidikan, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, nota kesepahaman tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti melalui program-program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kami berharap nota kesepahaman ini segera diwujudkan dalam berbagai program nyata yang saling menguntungkan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, pelayanan publik akan semakin berkualitas dan pembangunan di kedua daerah dapat berjalan lebih optimal," katanya.Sementara itu, Walikota Jambi, Maulana, menilai kerja sama tersebut menjadi langkah awal memperkuat hubungan antardaerah melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami memandang kerja sama ini sebagai kesempatan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan semangat kolaborasi, saya yakin Kota Jambi dan Kota Pekanbaru dapat tumbuh bersama serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat," tuturnya.

Menurut Maulana, pemerintah daerah perlu membangun jejaring yang lebih luas agar mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan secara efektif. Sinergi antardaerah, lanjutnya, diyakini akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik, investasi, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia."Semoga nota kesepahaman ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi menjadi awal lahirnya berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi kedua daerah. Kami berharap hubungan baik yang telah terjalin selama ini semakin erat dan mampu menghadirkan inovasi bagi kemajuan Kota Jambi dan Kota Pekanbaru," pungkasnya dilansir dari MCRiau.

Melalui kesepakatan tersebut, kedua pemerintah kota berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 13:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Harmoni-Pemkab-dan-Polres-Meranti--Sambut-Kapolres-Baru--Siap-Gelar-Ekspedisi-Merah-Putih

MERANT-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM., MM., menyambut kunjungan silaturahmi Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., di Ruang Kerja Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (6/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan jajaran Polres Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan itu, Kapolres juga menyampaikan rencana pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi yang akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Meranti pada Sabtu mendatang.

Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan program Polda Riau dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kapolres mengajak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk turut berkolaborasi dan memberikan dukungan guna menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut.

Kapolres Kepulauan Meranti menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia berharap silaturahmi tersebut dapat menjadi awal yang baik dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Polres Kepulauan Meranti dengan pemerintah daerah.

“Silaturahmi ini tentunya menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami berharap ke depan dapat terus berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Gede.

Terkait pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi, ia berharap dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membantu kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Menanggapi hal tersebut, Muzamil menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendukung penuh pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah Meranti.

“Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi untuk menyukseskan Ekspedisi Merah Putih Presisi ini. Tentu kami menyambut baik kegiatan yang membawa semangat kebangsaan dan kebersamaan ini,” ujar Muzamil.

Muzamil juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita yang baru mengemban amanah sebagai Kapolres Kepulauan Meranti.

“Kami menyambut hangat kedatangan Kapolres yang baru di Kepulauan Meranti. Kami siap membangun sinergi dan kolaborasi yang erat bersama Polres Kepulauan Meranti. Mudah-mudahan komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin dapat semakin baik ke depannya,” tambahnya.

Menurut Muzamil, sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan bagian penting dalam mendukung berbagai program pembangunan sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Ia berharap hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Polres Kepulauan Meranti dapat terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti Kompol Wan Mantazakka, Staf Ahli Bupati Suardi dan Febriyadi, Kabag Umum Setda Sumarno, Kabag Perbatasan Setda Gilang Wana Wijaya Cendickia, Kabag Tata Pemerintahan Edi Susanto, serta Protokol dan Komunikasi Pimpinan Muhayar.

Melalui silaturahmi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama jajaran Polri, termasuk dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah Kepulauan Meranti.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 13:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Pilih-Apel-Siaga--Kapolres-Kuansing-Ajak-Kompak-Atasi-Karhutla

TELUKKUANTAN - Komitmen memerangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kuansing terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor.

Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla yang dipimpin langsung Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, SH, SIK, MH, di halaman Mapolres Kuansing, Kamis (6/8/2026) pagi.

Dalam amanatnya, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana menegaskan bahwa penanggulangan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintah, TNI, instansi terkait, hingga masyarakat.

"Karhutla adalah ancaman serius yang harus kita hadapi bersama. Kesiapsiagaan, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar kebakaran dapat dicegah sejak dini. Saya mengajak seluruh elemen untuk meningkatkan kewaspadaan dan bergerak cepat apabila ditemukan potensi kebakaran," tegas Kapolres.

Apel kesiapsiagaan tersebut dihadiri juga dihadiri Asisten I Setda Kuansing dr. Fahdiansyah, Sp.OG, Kasat Pol PP Rio Kasiter, M.Si, Plt. Kadis Kominfoss H. Heri Antoni, M.Si, Kalaksa BPBD Yulizar, M.Si, Kadishub Hendri Wahyudi, SE, jajaran Polres Kuansing, personel BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya.

Usai apel, Pj Sekda Kuansing Drs. Muradi, M.Si menegaskan Pemkab Kuansing akan terus memperkuat sinergi bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla.

"Sinergi antara Pemerintah dengan Forkopimda dan seluruh instansi terkait akan terus kita lakukan, terutama dalam penanggulangan karhutla. Pencegahan harus menjadi prioritas agar bencana ini tidak terjadi dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan," ujar Pj Sekda Muradi, M. Si.

Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi modal utama dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan serta mendukung langkah-langkah yang dilakukan di lapangan.

Setelah pelaksanaan apel, Kapolres Kuansing bersama Pj Sekda, Asisten I Setda Kuansing, dan para pejabat yang hadir melaksanakan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla. Berbagai peralatan operasional diperiksa satu per satu guna memastikan seluruh perlengkapan dalam kondisi siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 13:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Fraksi-PKB-Inisiasi-Ranperda-Perlindungan-Data-Pribadi--Bapemperda-DPRD-Kampar-Matangkan-Naskah-Akademik

BANGKINANG �" Komitmen Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kampar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital terus diwujudkan. Salah satunya melalui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas usulan tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kampar mulai membahas Naskah Akademik dan draf Ranperda dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kampar, Senin (3/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kampar, H. Habiburrahman, dan dihadiri anggota Bapemperda bersama Tim Penyusun Naskah Akademik. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi Ranperda agar memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, sekaligus dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Kampar.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kampar, Ramli, S.Kom, yang juga merupakan anggota Bapemperda, mengatakan Ranperda tersebut merupakan inisiatif Fraksi PKB sebagai respons terhadap pesatnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

"Perlindungan data pribadi saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hampir seluruh pelayanan pemerintah telah memanfaatkan sistem digital sehingga diperlukan payung hukum yang mampu memberikan kepastian, keamanan, dan perlindungan terhadap data masyarakat. Fraksi PKB ingin Ranperda ini benar-benar menjadi regulasi yang bermanfaat dan dapat diterapkan, bukan hanya selesai dibahas menjadi Perda," ujar Ramli.

Menurutnya, Ranperda tersebut tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga diarahkan membangun sistem tata kelola perlindungan data pribadi yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan hingga penghapusan data pribadi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat itu, Tim Penyusun Naskah Akademik memaparkan hasil kajian mengenai urgensi pembentukan Ranperda, kondisi pengelolaan data pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, batas kewenangan pemerintah daerah, hingga arah pengaturan yang akan dimuat dalam regulasi tersebut.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kampar, H. Habiburrahman, menegaskan pembahasan dilakukan secara komprehensif agar Ranperda yang dihasilkan berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi di daerah.

Ia menambahkan, berbagai masukan dari anggota Bapemperda maupun Tim Penyusun Naskah Akademik menjadi bagian penting dalam penyempurnaan materi muatan Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Melalui pembahasan tersebut, Fraksi PKB berharap Kabupaten Kampar segera memiliki Peraturan Daerah yang mampu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan data pribadi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, aman, dan akuntabel.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 13:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/-BKAD-Gandeng-Kejari-Inhil-Selesaikan-Tunggakan-Lelang-18-Kendaraan-2007-2013-Senilai-Rp646-Juta

INDRAGIRI HILIR -Kegiatan Entry Meeting antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara terkait penertiban serta pengamanan barang milik negara, berlangsung khidmat di Aula Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada Kamis (6/8/2026) pagi.

Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi strategis dan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) antara kedua belah pihak, khususnya dalam upaya penyelamatan aset negara dan penyelesaian tunggakan piutang lelang kendaraan sebanyak 18 unit roda dua dan roda empat periode 2007 hingga 2013 dengan total nilai mencapai Rp646.450.000.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kejari Inhil Sugito, S.H., Kasi Datun Jefri Armando Pohan, S.H., M.H., Kasi PAPBB Kejari Inhil Yuridho Fadlin, S.H., M.H., jajaran Kejari Inhil, Kepala BKAD Inhil Feri Irawan, S.E., M.Si., serta jajaran BKAD Inhil.

Kepala BKAD Indragiri Hilir, Feri Irawan, S.E., M.Si., menegaskan bahwa upaya penagihan ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Riau, ada 18 unit kendaraan roda empat dan roda dua dengan nilai sekitar 646 juta rupiah. Hari ini kami dibantu Kejaksaan Negeri Tembilahan untuk upaya persuasif dan humanis. Kita harapkan berjalan lancar dan teknisnya akan dibahas bersama Kasi Datun," ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Sugito, S.H., menyatakan bahwa pihak Kejaksaan akan mengedepankan pendekatan melalui pemanggilan para pemenang lelang yang belum melunasi kewajibannya untuk dilakukan mediasi dan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan pembayaran.

"Kegiatan hari ini adalah tindak lanjut MoU Kejari Inhil dengan BKD Inhil khusus pemulihan aset, khususnya penyelesaian tunggakan LHP BPK. Ada tunggakan 18 unit vehicle dari 2007-2013 nilainya mencapai 600 juta rupiah. Kejari Inhil terima permohonan untuk bantuan penurunan aset melalui negosiasi atau mediasi dengan pemanggilan pemenang lelang. Buat surat pernyataan kesanggupan waktu pembayaran. Apabila tidak ada itikad baik, kami akan lakukan langkah delegasi berupa gugatan ke pengadilan," tegasnya.

Melalui pendampingan bersama Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Tembilahan, mediasi ini diharapkan dapat berjalan efektif secara humanis sehingga seluruh piutang aset daerah dapat segera tersalurkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Inhil dan memberikan kepastian hukum.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 13:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Jarak-Pandang-Sulitkan-Penyelam-Cari-Bocah-Hilang-di-Sungai-Siak

SIAK-Tim SAR gabungan terus memaksimalkan upaya pencarian terhadap remaja yang tenggelam di aliran Sungai Siak, Rabu (5/8/26) sore.

Penyisiran hingga tindakan penyelaman di area titik awal kejadian telah difokuskan sejak Kamis (6/8/2026).

​Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak, Novendra Kasmara, mengungkapkan operasional pencarian diawali dengan konsolidasi dan briefing koordinasi bersama unsur TNI AL, Kepolisian, serta relawan setempat.

​"Hari ini kita mencoba penyisiran dengan melakukan penyelaman di sekitar titik tenggelamnya korban. Pencarian dibagi menjadi dua titik, titik pertama dilakukan oleh tim penyelam Basarnas, dan titik kedua oleh tim penyelam dari masyarakat," ujar Novendra.

​Untuk mempercepat proses pencarian di area air, tim gabungan telah menerjunkan berbagai personel terlatih beserta armada pendukung.

Novendra mengatakan, penyelam profesional berjumlah 3 orang sejak pagi hari, sudah mulai melakukan penyisiran dari titik tenggelam, ke 100 meter dari radius.

"​Personel Basarnas Pekanbaru, sebanyak 8 personel di bawah pimpinan Saudara Rido telah bersiap di lokasi sejak Rabu malam," kata Noven.

Noven mengatakan, pihaknya melakukan optimalisasi penyisiran permukaan sungai menggunakan kapal dan speed boat milik BPBD serta Kepolisian.

​Meski proses pencarian terus dioptimalkan hingga siang hari, keberadaan korban hingga saat ini masih belum ditemukan.

Novendra menjelaskan, kondisi fisik bawah air Sungai Siak memberikan tantangan tersendiri bagi para penyelam.

Visibilitas di dalam air tergolong sangat terbatas sehingga mengganggu pergerakan penyelam.

:​Kondisi air cenderung tenang, arus yang terlalu tenang justru menyulitkan mobilisasi serta identifikasi posisi objek di dasar sungai," katanya.

​"Penyelaman saat ini dilakukan dengan bantuan batas-batas tali. Karena sudah memasuki waktu siang, tim melakukan istirahat sejenak dan akan melanjutkan penyisiran kembali," tambah Novendra.

​Pihak BPBD Kabupaten Siak memastikan proses pencarian tidak akan berhenti di siang hari.

Operasional SAR dijadwalkan berlanjut hingga sore maupun malam hari, disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

​Rangkaian evaluasi (briefing) berkala akan terus digelar bersama tim SAR gabungan guna menentukan penyesuaian strategi dan taktik pencarian yang paling efektif.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 13:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Jarak-Pandang-Sulitkan-Penyelam-Cari-Bocah-Hilang-di-Sungai-Siak-2

SIAK-Tim SAR gabungan terus memaksimalkan upaya pencarian terhadap remaja yang tenggelam di aliran Sungai Siak, Rabu (5/8/26) sore.

Penyisiran hingga tindakan penyelaman di area titik awal kejadian telah difokuskan sejak Kamis (6/8/2026).

​Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak, Novendra Kasmara, mengungkapkan operasional pencarian diawali dengan konsolidasi dan briefing koordinasi bersama unsur TNI AL, Kepolisian, serta relawan setempat.

​"Hari ini kita mencoba penyisiran dengan melakukan penyelaman di sekitar titik tenggelamnya korban. Pencarian dibagi menjadi dua titik, titik pertama dilakukan oleh tim penyelam Basarnas, dan titik kedua oleh tim penyelam dari masyarakat," ujar Novendra.

​Untuk mempercepat proses pencarian di area air, tim gabungan telah menerjunkan berbagai personel terlatih beserta armada pendukung.

Novendra mengatakan, penyelam profesional berjumlah 3 orang sejak pagi hari, sudah mulai melakukan penyisiran dari titik tenggelam, ke 100 meter dari radius.

"​Personel Basarnas Pekanbaru, sebanyak 8 personel di bawah pimpinan Saudara Rido telah bersiap di lokasi sejak Rabu malam," kata Noven.

Noven mengatakan, pihaknya melakukan optimalisasi penyisiran permukaan sungai menggunakan kapal dan speed boat milik BPBD serta Kepolisian.

​Meski proses pencarian terus dioptimalkan hingga siang hari, keberadaan korban hingga saat ini masih belum ditemukan.

Novendra menjelaskan, kondisi fisik bawah air Sungai Siak memberikan tantangan tersendiri bagi para penyelam.

Visibilitas di dalam air tergolong sangat terbatas sehingga mengganggu pergerakan penyelam.

:​Kondisi air cenderung tenang, arus yang terlalu tenang justru menyulitkan mobilisasi serta identifikasi posisi objek di dasar sungai," katanya.

​"Penyelaman saat ini dilakukan dengan bantuan batas-batas tali. Karena sudah memasuki waktu siang, tim melakukan istirahat sejenak dan akan melanjutkan penyisiran kembali," tambah Novendra.

​Pihak BPBD Kabupaten Siak memastikan proses pencarian tidak akan berhenti di siang hari.

Operasional SAR dijadwalkan berlanjut hingga sore maupun malam hari, disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

​Rangkaian evaluasi (briefing) berkala akan terus digelar bersama tim SAR gabungan guna menentukan penyesuaian strategi dan taktik pencarian yang paling efektif.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 13:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Anggota-BPK-Tegaskan-Peran-Imigrasi-Seleksi-WNA-Masuk-RI--Tak-Cuma-soal-PNBP

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegaskan soal peran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sebagai penyaring warga negara asing (WNA) yang masuk ke Tanah Air. Dia menyebutkan tugas imigrasi bukan hanya terkait perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari urusan dokumen keimigrasian.

"Kemenimipas telah menunjukkan bagaimana peran keimigrasian menyaring wisatawan masuk ke negara kita. Ini tidak hanya tentang PNBP, tetapi juga tentang kedaulatan negara kita, jauh lebih penting dari sekadar penerimaan," ujar anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dikutip dari keterangan pers, Kamis (6/8/2026).

Hal itu disampaikan Nyoman saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, Senin (3/8).

Diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi memang telah menerapkan kebijakan penerbitan visa secara selektif. Meski selektif, Imigrasi mengatakan semangat mereka tetap mendukung pertumbuhan pariwisata, investasi, dan mobilitas internasional.

Kebijakan selektif yang dimaksud adalah menyertakan pertimbangan asas timbal balik, manfaat ekonomi, risiko keamanan, serta kualitas orang asing yang masuk ke Indonesia. Selaras dengan hal ini, BPK juga memberi rekomendasi soal penataan Bebas Visa Kunjungan (BVK), karena pemberlakuan bebas visa secara luas kepada 169 negara berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga Rp 3,02 triliun setiap tahun.

Nyoman lalu menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan BPK, penghentian sementara kebijakan BVK membawa berdampak positif terhadap penerimaan negara. Tercatat pada 2023, PNBP sektor keimigrasian mencapai Rp 7,61 triliun atau 327,03 persen dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan data tersebut, tercatat jumlah kunjungan warga negara asing ke Indonesia tetap meningkat hingga lebih dari 10,6 juta orang. Nyoman mengatakan angka tersebut menjadi bukti kebijakan visa selektif tak serta-merta menghambat mobilitas internasional maupun pertumbuhan sektor pariwisata.

Bahkan ia merekomendasikan agar rencana pemberlakuan kembali BVK secara luas ditinjau secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Nyoman menjelaskan perlu evaluasi untuk memastikan fasilitas diberikan kepada negara yang memberikan manfaat nyata, menerapkan asas resiprositas, serta memiliki tingkat risiko keimigrasian yang dapat dikendalikan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa peningkatan PNBP merupakan salah satu manfaat dari kebijakan visa, namun tak jadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kebijakan keimigrasian, tegas Hendarsam, harus memastikan negara memiliki kendali terhadap setiap orang asing yang masuk, tinggal, dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

"Dengan dukungan dan pengawasan BPK, Ditjen Imigrasi akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan visa, pemeriksaan perlintasan, pengawasan orang asing, serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga," tutur Hendarsam.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kemudahan keimigrasian tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional, keamanan, dan kedaulatan Indonesia,"(detik.com)

]]> Thu, 06 Aug 2026 11:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Malaysia-Tanggapi-Penangkapan-3-Wanita-Asal-Sabah-terkait-Narkotika-di-Soetta-

Kuala Lumpur - Kepolisian Malaysia menanggapi penangkapan tiga wanita berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia, pada Senin (3/8) terkait narkotika. Kepolisian Malaysia menyebut ketiga wanita yang ditangkap di Indonesia itu berasal dari Sabah.

Direktur Departemen Investigasi Kriminal Narkotika (NCID) pada Kepolisian Malaysia, Datuk Hussein Omar Khan, seperti dilaporkan kantor berita Bernama dan dilansir Malay Mail, Kamis (6/8/2026), mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) soal penangkapan itu.

Disebutkan bahwa ketiga wanita yang ditangkap itu berasal dari Sabah, dan berusia antara 30-39 tahun.

Hussein mengatakan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan dua wanita di antaranya memiliki catatan kriminal terkait narkoba sebelumnya dan merupakan pengguna narkoba. Menurut Hussein, jumlah narkoba yang disita oleh POLRI tergolong kecil dan diduga dimaksudkan untuk konsumsi pribadi.

"Penangkapan ketiga wanita ini diketahui tidak terkait dengan kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan penahanan seorang pilot dan seorang pria berusia 22 tahun di Indonesia," kata Hussein kepada kantor berita Bernama.

Sebelumnya dilaporkan bahwa petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengamankan ketamin milik tiga wanita warga negara Malaysia, yang baru mendarat dari Kinabalu. Ketiganya diidentifikasi berinisial WLSN, TKL, dan HBN.

Barang haram itu diselundupkan di tas toiletries pada koper, pada dompet, pada bungkusan obat, saku jaket, dan di dalam sepatu yang dikenakan.

Total barang bukti yang didapatkan petugas adalah 0,5 gram abu diduga kokain, 0,3 gram abu diduga kokain, 2 gram bubuk diduga kokain, 4,2 gram pil diduga MDMA, 1,8 gram bubuk diduga ketamin, 2,4 gram pil diduga MDMA, 16,9 gram lintingan tembakau diduga bercampur dengan ketamin, 1,4 gram serbuk putih diduga kokain, 1 pcs cartridge diduga mengandung ketamin.

Sementara itu, saat menanggapi rentetan penangkapan terkait narkoba yang melibat warga negara Malaysia di luar negeri, Hussein tidak menampik bahwa posisi geografis Malaysia merupakan salah satu faktor yang menjadikannya jalur transit bagi sindikat perdagangan narkoba internasional.

"Sebagian besar sindikat perdagangan narkoba ini berasal dari negara-negara di sebelah utara Malaysia, dan kita menjadi jalur transit bagi mereka untuk bergerak menuju Indonesia, Singapura, Filipina, dan beberapa negara lainnya," ucapnya.

"Oleh karena itu, kita akan memperketat prosedur standar operasi yang ada di titik-titik keluar dan masuk negara ini guna memastikan Malaysia tidak terus-menerus dicap sebagai negara transit narkoba," tegas Hussein dalam pernyataannya.(detik.com)

]]> Thu, 06 Aug 2026 11:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Babak-Baru-Kasus-Bus-ALS-Tewaskan-19-Orang--Dua-Direktur-Jadi-Tersangka

Setelah melakukan penyelidikan cukup lama, Polres Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, akhirnya menetapkan dua tersangka kasus kecelakaan lalulintas bus ALS-truk tangki yang akibatkan 19 orang meninggal dunia pada 6 Mei 2026. Kedua tersangka belum dilakukan penahanan.

Para tersangka adalah Direktur PT Sinar Bumi Pertiwi (SBP) yang merupakan perusahaan angkutan minyak mentah inisial SH dan CL selaku Direktur PT Antar Lintas Sumatera (ALS). Mereka dianggap orang yang bertanggungjawab atas kecelakaan maut tersebut.Kasatlantas Polres Muratara AKP M Karim menjelaskan, penetapan tersangka merupakan hasil penyidikan komprehensif yang dilakukan melalui metode Scientific Crime Investigation dengan memeriksa 47 orang saksi. Saksi terdiri dari orang yang berada di lokasi kejadian, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), ahli pidana, ahli transportasi darat Kementerian Perhubungan, saksi minyak dan gas, saksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja Palembang. Berdasarkan alat bukti, pendapat dan keterangan saksi, serta hasil gelar perkara, penyidik menemukan adanya unsur kelalaian korporasi yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap kecelakaan itu.

"Kami tetapkan dua tersangka karena orang yang bertanggungjawab atas kecelakaan itu, semuanya direktur korporasi," ungkap Kasatlantas Polres Muratara AKP M Karim, Kamis (6/8).

Hasil Penyelidikan Polisi

Karim menjelaskan, hasil penyidikan mengungkap bahwa mobil tangki milik PT SBP yang mengangkut minyak mentah tidak melalui rute resmi yang telah ditentukan dan disepakati. Kendaraan tersebut juga diketahui telah dimodifikasi kapasitas tangkinya pada 2021 dari 5.000 liter menjadi 8.000 liter di bengkel CV Rafathala Jaya Abadi tanpa memiliki Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) serta tanpa dilakukan uji tipe ulang sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modifikasi ilegal tersebut menyebabkan minyak mentah tumpah saat benturan terjadi sehingga memicu kebakaran hebat yang memperbesar dampak fatal terhadap para korban. Sementara pelanggaran yang dilakukan bus ALS terungkap kendaraan itu mengangkut barang-barang yang tidak sesuai peruntukan, semisal lemari kayu, dipan tidur, sepeda motor, dan gulungan plastik yang memenuhi kabin hingga menghalangi pintu darurat bagian belakang.

Bus juga tidak dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) maupun alat pemecah kaca darurat sebagai perlengkapan keselamatan. Kemudian, izin penyelenggaraan angkutan (KPS) bus ALS telah habis masa berlakunya sejak 13 September 2024 dan permohonan perpanjangannya ditolak oleh Kementerian Perhubungan. Namun perusahaan tetap mengoperasikan kendaraan tersebut.

"Semua tuduhan ini memiliki bukti yang kuat dan kami berkesimpulan penetapan tersangka," kata Karim.

Karim menyebut kedua tersangka dikenakan pasal berbeda. Tersangka SH dijerat Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 20 huruf b serta Pasal 474 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP, dan Pasal 315 dan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara tersangka CL disangkakan Pasal 474 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP juncto Pasal 315 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Ini merupakan salah satu bentuk upaya memberikan kepastian hukum bagi para korban,"(merdeka.com)

]]> Thu, 06 Aug 2026 11:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/War-Tiket-HUT-RI-Diserbu-128-Ribu-Pendaftar-dari-14-Negara

Minat masyarakat untuk mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, membludak. Pada hari pertama pembukaan perebutan undangan atau war ticket yang digelar Rabu (5/8/2026), sebanyak 128.331 orang tercatat ikut mendaftar.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, para pendaftar berasal dari 36 provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, peserta juga datang dari 14 negara, yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.

"Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti war ticket, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Ia menilai tingginya animo masyarakat mencerminkan semangat kebangsaan sekaligus keinginan besar untuk menyaksikan langsung upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendaftar untuk mengikuti war ticket Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta," katanya.

Bagi masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan, kesempatan masih terbuka. Pemerintah kembali membuka perebutan tiket pada Kamis (6/8/2026) mulai pukul 10.00 WIB.

"Hari ini (6/8) pukul 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali," ujar Prasetyo.

Ia mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi mengenai pelaksanaan war ticket serta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku agar proses pendaftaran berjalan tertib dan lancar.(merdeka.com)

]]> Thu, 06 Aug 2026 11:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Pemkab-Kuansing-Bentuk-Tim-Internal-Atasi-Pekat

TELUKKUANTAN - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperkuat komitmen dalam memberantas Penyakit Masyarakat (Pekat) yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dengan membentuk Tim Internal.

Pembentukan diawali melalui Rapat Sinergi dan Koordinasi bersama Forkopimda, di Ruang Rapat Multimedia Kantor Bupati Telukkuantan, dipimpin Pj Sekda Drs. Muradi, M.Si, Rabu (5/8/2026).

Pj Sekda Muradi, menegaskan bahwa persoalan penyakit masyarakat tidak dapat ditangani secara parsial. Dibutuhkan sinergi seluruh unsur Pemerintah, aparat penegak hukum, hingga tokoh adat dan tokoh agama agar upaya pencegahan berjalan efektif, tegas Pj Sekda Muradi.

Ia berharap seluruh elemen dapat mengambil peran aktif menjaga stabilitas daerah, sehingga Kuansing tetap menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun pembangunan.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kuansing Sunardi Ependi, SH. mengingatkan bahwa setiap langkah penindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Harus sesuai instrumen hukum apa yang akan kita tegakkan. Apakah berdasarkan perda, hukum pidana, atau hukum adat, semuanya harus jelas sehingga penanganannya memiliki kepastian hukum," ujarnya.

Senada dengan itu, Kasat Binmas Polres Kuansing AKP Ferrywaldi menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, menjaga ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kuansing berharap terbangun komitmen bersama dalam mencegah munculnya berbagai penyakit masyarakat, sehingga situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di Kabupaten Kuantan Singingi tetap kondusif serta mampu mendukung pembangunan daerah yang aman, nyaman, dan harmonis.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 11:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Sempat-Viral--Sopir-Sedan-Lancer-Kabur-usai-Tabrak-Motor--Positif-Narkoba

PEKANBARU-Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru mengungkap kronologi kecelakaan lalu lintas yang viral di media sosial, melibatkan mobil Mitsubishi Lancer dan sepeda motor di Jalan Soekarno Hatta jalur barat, dekat SD Dharma Yudha, Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Satrio WB Wicaksana mengatakan, kecelakaan bermula ketika Mitsubishi Lancer bernomor polisi BM 1734 FI yang dikemudikan FRA (23) melaju dari arah selatan menuju utara melalui lajur kiri.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi diduga berusaha mendahului kendaraan di depannya melalui sisi kiri. Saat melakukan manuver tersebut, mobil menabrak bagian belakang sepeda motor yang identitas pengendara maupun nomor polisinya hingga kini masih belum diketahui.

"Pada saat mendahului, mobil menabrak bagian belakang sepeda motor yang identitas dan nomor polisinya belum diketahui. Kedua kendaraan sama-sama bergerak dari arah selatan menuju utara," kata Kompol Satrio, Rabu (5/8/2026).

Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi kurang berkonsentrasi dan tidak berhati-hati saat berkendara. Selain itu, pengemudi juga diduga tidak memperhatikan kondisi lalu lintas di depannya ketika mendahului dari sisi kiri.

Usai kecelakaan, pengemudi tidak berhenti untuk memberikan pertolongan maupun melaporkan kejadian tersebut. Ia justru meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah karena mengaku panik dan takut.

Terpisah Kasubdit Gakkum Satlantas Polresta Pekanbaru, Ipda Firhendra, mengatakan pelaku FRA berhasil diamankan tidak lama setelah kejadian.

Dari hasil pemeriksaan, FRA mengaku sebelum kecelakaan baru selesai makan siang di kawasan Jalan Pinang dan hendak pulang ke rumahnya di Jalan Kulim.

"Alasan yang bersangkutan saat diperiksa, dia sedang ribut dengan pasangannya sehingga tidak fokus ketika mengemudikan kendaraan dan mendahului kendaraan di depannya," ujar Firhendra.

Hasil pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara kemudian menunjukkan FRA positif mengandung amfetamin dan metamfetamin.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara, pengemudi positif menggunakan amfetamin maupun metamfetamin," kata dia.

Menurut Firhendra, saat ini FRA telah diserahkan ke Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk proses pendalaman lebih lanjut.(ckplh)

]]> Thu, 06 Aug 2026 10:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kejati-Riau-Lelang-754-Barang-Rampasan-Negara--Ada-Mobil--Tanah--Emas-hingga-Kapal

PEKANBARU-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau akan menggelar lelang serentak Barang Rampasan Negara yang melibatkan sembilan kejaksaan negeri (kejari) pada 10 hingga 14 Agustus 2026. 

Sebanyak 754 barang rampasan hasil penegakan hukum akan ditawarkan kepada masyarakat secara daring melalui portal resmi lelang.go.id, dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp6.492.734.000.

Lelang serentak tersebut sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset negara (asset recovery) sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Kepala Kejati Riau I Dewa Gede Wirajana, melalui Asisten Pemulihan Aset, Wuriadhi Paramita, mengatakan pelaksanaan lelang merupakan wujud komitmen Kejaksaan RI dalam mengelola barang rampasan negara secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pelaksanaan lelang ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan RI dalam mengelola barang rampasan negara secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses dilakukan secara daring melalui portal resmi lelang.go.id sehingga dapat diikuti masyarakat secara luas," ujar Wuriadhi, Rabu (5/8/2026).

Dari total 754 barang yang dilelang, sebanyak 722 merupakan barang bergerak dan 32 barang tidak bergerak.

Barang bergerak yang ditawarkan meliputi 632 perhiasan, 23 pentolan emas, 26 unit telepon seluler, 17 unit mobil, 17 unit sepeda motor, tiga unit alat berat, tiga unit kapal, serta satu unit sepeda listrik.

Sementara itu, barang tidak bergerak terdiri atas 31 bidang tanah serta satu bidang tanah berikut bangunan.

Wuriadhi menjelaskan, apabila seluruh objek lelang terjual sesuai harga limit yang telah ditetapkan, maka negara berpotensi memperoleh PNBP. "Besarnya Rp6.492.734.000," ucap Wuriadhi.

Menurutnya, hasil lelang tersebut merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan aset hasil penegakan hukum agar memberikan manfaat nyata bagi negara.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti lelang melalui mekanisme resmi.

"Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Seluruh informasi mengenai objek lelang, persyaratan, jadwal, hingga tata cara mengikuti lelang dapat diakses melalui portal resmi lelang.go.id. Hindari menggunakan jasa pihak yang tidak bertanggung jawab dan pastikan seluruh proses dilakukan melalui kanal resmi," imbaunya.

Melalui pelaksanaan lelang serentak ini, Kejati Riau berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga proses pemulihan aset negara dapat berjalan optimal sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui PNBP.

Adapun sembilan Kejari yang mengikuti Lelang Serentak Barang Rampasan Negara Tahun 2026 yakni Kejari Siak, Kejari Kuantan Singingi, Kejari Rokan Hulu, Kejari Bengkalis, Kejari Pekanbaru, Kejari Rokan Hilir, Kejari Dumai, Kejari Pelalawan, dan Kejari Kepulauan Meranti.(cakplah)

]]> Thu, 06 Aug 2026 10:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Menhut-Raja-Juli-Belum-Kembalikan-Semua-Uang-Amplop-Bupati-Kuansing

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan pemberian uang dalam amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Berdasarkan hasil penyidikan, KPK menyebut pengembalian uang yang dilakukan Raja Juli Antoni belum mencakup seluruh nilai yang diterimanya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri adanya selisih antara jumlah uang yang diduga diberikan dan nominal yang telah dikembalikan kepada KPK.

"Pengembaliannya sampai saat ini masih terus dilakukan pengecekan karena memang penyidik mendapati pengembaliannya belum utuh senilai SGD 14.000," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Menurut Budi, uang dalam amplop yang diberikan bupati Kuansing kepada Raja Juli Antoni berjumlah SGD 14.000. Uang tersebut diserahkan saat Suhardiman Amby berkunjung ke kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Namun, hasil penyidikan menunjukkan Raja Juli Antoni baru mengembalikan SGD 12.000 sehingga masih terdapat selisih yang menjadi perhatian penyidik.

"Ini tentu masih akan terus ditelusuri, dilacak mengapa masih ada selisih, masih ada gap antara uang-uang yang diberikan oleh bupati kepada Pak Menhut pada tanggal 2 Juni dengan besaran uang yang dikembalikan," tandas Budi.

Dalam mengusut kasus tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui proses pengumpulan, penyerahan, hingga pengembalian uang dari bupati Kuansing kepada Raja Juli Antoni.

Dua saksi yang telah diperiksa, yakni Asisten I Pemerintah Kabupaten Kuansing Fahdiansyah dan Ketua DPRD Kuansing Juprizal.

"Kedua pihak ini (Fahdiansyah dan Juprizal) diduga mengetahui proses pengumpulan, proses dugaan pemberian kepada pihak Kemenhut, dan juga proses pengembalian, sehingga dari pemeriksaan-pemeriksaan para saksi dan uang-uang yang disita, ini kemudian saling mengonfirmasi, saling menguatkan dalam proses pembuktian, dalam proses melengkapi alat bukti yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara Kuansing ini," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK maupun Raja Juli Antoni sama-sama membenarkan adanya penerimaan uang dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Raja Juli juga telah menyampaikan laporan penolakan gratifikasi setelah perkara dugaan korupsi tersebut mencuat.

Meski demikian, KPK tidak menerima laporan tersebut sebagai penghentian proses hukum dan tetap mendalami peran Raja Juli Antoni dalam penyidikan yang sedang berjalan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby sebagai tersangka dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021-2026.

Selain Suhardiman Amby, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing Zulkarnain dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles sebagai tersangka.

Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Suhardiman Amby selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.(ckplh)

]]> Thu, 06 Aug 2026 10:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Presiden-Diminta-Jadikan-Pertemuan-dengan-Kepala-Daerah-sebagai-Momentum-Reformasi-Sistemik

JAKARTA-Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para kepala daerah yang konon akan diadakan dalam waktu dekat ini dinilai tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial atau sekadar ajang pengarahan.

Forum tersebut harus menjadi titik awal pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang selama ini terus dibayangi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Djohermansyah Djohan, menilai pendekatan yang selama ini ditempuh pemerintah belum mampu memutus mata rantai korupsi kepala daerah. Buktinya, setelah berbagai pembinaan, pelatihan, hingga retret kepala daerah, kasus korupsi tetap bermunculan.

"Kalau pertemuan itu hanya berisi pengarahan satu arah, hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Presiden perlu membuka ruang dialog dua arah agar kepala daerah menyampaikan langsung akar persoalan yang mereka hadapi," kata Djohermansyah, Kamis (6/8/2026).

Menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, Presiden sebaiknya terlebih dahulu mendengar langsung pandangan para gubernur, bupati, dan wali kota mengenai penyebab maraknya OTT KPK. Setelah itu, pemerintah menawarkan solusi kebijakan yang konkret, lengkap dengan target waktu pelaksanaannya.

Ia menilai sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang harus dibahas. Pertama, tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Djohermansyah menyebut mahalnya ongkos Pilkada masih menjadi akar persoalan yang mendorong sebagian kepala daerah berupaya mengembalikan modal politik setelah terpilih.

"Kalau akar masalahnya biaya politik, maka obatnya adalah memperbaiki sistem Pilkada agar lebih sederhana, lebih murah, dan menutup praktik mahar politik maupun politik uang," ujarnya.

Ia mengusulkan pemerintah segera mengevaluasi sistem elektoral, mekanisme pencalonan, hingga tata kelola partai politik agar kompetisi politik berlangsung lebih sehat.

Kedua, Presiden juga perlu mendengar persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Banyak kepala daerah, kata dia, dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik, menekan angka kemiskinan, memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM), hingga menurunkan stunting, tetapi di sisi lain ruang fiskal mereka semakin sempit akibat berkurangnya transfer ke daerah.

"Kepala daerah harus datang membawa data. Jangan hanya menyampaikan keluhan, tetapi menunjukkan fakta sehingga Presiden dapat mengambil kebijakan yang tepat," katanya.

Ketiga, pembenahan sistem pengawasan internal daerah juga mendesak dilakukan. Selama ini, inspektorat dinilai belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen karena berada di bawah kepala daerah yang justru menjadi objek pengawasan.

"Kalau kepala daerah bermasalah, sulit mengharapkan inspektorat bertindak independen. Karena itu diperlukan desain baru pengawasan yang lebih kuat dan lebih berani," ujarnya.

Selain pengawasan, Djohermansyah juga menyoroti lemahnya efek jera terhadap pelaku korupsi. Ia menilai penegakan hukum harus diperkuat melalui hukuman yang lebih berat disertai pemiskinan koruptor.

"Hukuman penjara saja belum cukup. Koruptor juga harus dimiskinkan agar benar-benar menimbulkan efek jera," katanya.

Mengenai usulan kenaikan gaji kepala daerah yang kerap dikaitkan dengan upaya mencegah korupsi, Djohermansyah meminta pemerintah bersikap realistis. Dalam kondisi keuangan negara yang masih terbatas, kenaikan gaji bukan menjadi prioritas.

"Kalau fiskal negara masih defisit, Presiden sebaiknya meminta kepala daerah bersabar. Dahulukan kepentingan rakyat. Persoalan korupsi tidak selesai hanya dengan menaikkan gaji," ujarnya.

Ia juga mendorong agar setelah bertemu kepala daerah, Presiden melanjutkan dialog dengan pimpinan partai politik. Menurutnya, reformasi tata kelola kepala daerah tidak akan berhasil tanpa pembenahan proses rekrutmen politik.

"Partai politik adalah pintu utama lahirnya kepala daerah. Karena itu, komitmen untuk menghapus mahar politik dan memperbaiki rekrutmen calon harus menjadi bagian dari agenda reformasi," katanya.

Bagi Djohermansyah, maraknya OTT terhadap kepala daerah merupakan gejala dari persoalan yang lebih mendasar. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup melalui pembinaan moral atau retret, melainkan harus menyentuh akar persoalan berupa reformasi sistem Pilkada, penguatan pengawasan, pembenahan tata kelola partai politik, serta penegakan hukum yang memberikan efek jera.

"Jika pertemuan Presiden dengan kepala daerah mampu melahirkan paket reformasi itu, maka forum tersebut akan dikenang sebagai titik balik penyelamatan otonomi daerah, bukan sekadar pertemuan rutin yang berlalu tanpa perubahan.(ckplh)

]]> Thu, 06 Aug 2026 10:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Hari-Jadi-ke-69--Pemprov-Riau-Optimalkan-Kembali-Stadion-Utama

PEKANBARU-Rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di Stadion Utama dimulai dengan senam bersama pegawai dan siswa SMA negeri di Pekanbaru, Kamis (6/8/2026).

Senam tersebut diikuti oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Plt Ketua TP PKK Riau Adrias, para asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ribuan siswa SMA dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memenuhi lapangan sepakbola Stasiun Utama Riau.

Usai senam bersama, rangkaian kegiatan Hari Jadi Riau dilanjutkan dengan pencabutan undian doorprize bagi peserta yang hadir. Pencabutan hadiah utama dua unit motor listrik diundi langsung oleh Plt Gubernur Riau dan Plt Ketua TP PKK Riau.

Bersempena Hari Jadi ke-69 Riau, Plt Gubernur Riau juga secara resmi me-launching Kantor KONI Riau yang baru saja pindah ke Stadion Utama Riau. Adanya Kantor KONI Riau diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan Stadion Utama Riau.

Masih dalam rangkaian Hari Jadi Riau, Plt Gubernur Riau bersama seluruh OPD juga melakukan penanaman pohon di kawasan Stadion Utama Riau. Ada ribuan pohon yang akan ditanam di kawasan tersebut.

Selain itu, di Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga menyediakan cek kesehatan gratis (CKG) di Stadion Utama Riau. Masyarakat yang ingin cek kesehatan dapat melakukannya di Stadion Utama Riau secara gratis.

Kemudian dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau juga membuka stand untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Masyarakat yang hendak bayar pajak kendaraan bisa melakukannya di Stadion Utama Riau.

Selanjutnya dari Palang Merah Indonesia (PMI) juga membuka stand untuk donor darah.

Dengan dipusatkannya rangkaian Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di Stadion Utama, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto berharap venue olahraga eks PON 2012 ini dapat dioptimalkan kembali pemanfaatannya.

"Semoga Stadion Utama Riau ini bisa dioptimalkan kembali pemanfaatannya, kawasannya terpelihara dan masyarakat Riau bisa memanfaatkannya,"(cakaplah)

]]> Thu, 06 Aug 2026 10:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Malam-Hari--Polsek-Tanah-Putih-Sisir-Titik-Rawan-Lewat-Patroli-Blue-Light

TANAHPUTIH-Komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus diwujudkan melalui kegiatan Patroli Blue Light. Seperti yang dilakukan personel Polsek Tanah Putih, Polres Rokan Hilir, dengan menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas pada Rabu (5/8/2026) malam.

Patroli yang dimulai sekitar pukul 20.50 WIB tersebut berlangsung di sepanjang Jalan Lintas Riau�"Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Simpang Benar, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan dilaksanakan oleh personel piket pelayanan yang dipimpin Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi melalui AIPTU A. I. Damanik bersama BRIPKA Arafat E.A. Patroli difokuskan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, seperti kawasan keramaian, tempat berkumpulnya anak muda, serta ruas jalan yang rawan tindak kejahatan.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi mengatakan, Patroli Blue Light merupakan langkah preventif untuk mencegah berbagai bentuk tindak kriminalitas sekaligus meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

"Patroli ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar situasi keamanan tetap terjaga. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas dan segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan," ujarnya.

Dalam patroli tersebut, personel menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Petugas juga memberikan teguran kepada pengemudi truk maupun kendaraan yang parkir di badan jalan karena dapat memicu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, personel melakukan pemantauan serta pengaturan arus lalu lintas guna memastikan mobilitas masyarakat tetap aman dan lancar.

>

Adapun sasaran patroli meliputi pencegahan tindak pidana Curat, Curas, dan Curanmor (C3), peredaran narkotika, kepemilikan senjata tajam, aksi balap liar, premanisme, serta berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hasil kegiatan menunjukkan situasi di wilayah hukum Polsek Tanah Putih tetap aman dan kondusif. Selama patroli berlangsung tidak ditemukan adanya gangguan kamtibmas, sehingga aktivitas masyarakat pada malam hari dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Polsek Tanah Putih memastikan kegiatan Patroli Blue Light akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah nyata dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Rokan Hilir.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 10:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Aksi-Damai--150-Atlet-PAPERNAS-2024-Tagih-Pelunasan-Bonus

PEKANBARU �"Kamis (6/8/2026) pagi, sekira 150 atlet dan pelatih menggelar aksi damai di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru, untuk menuntut pelunasan bonus prestasi yang hingga kini belum diterima sepenuhnya.

Aksi yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB itu dipusatkan di Tugu Tanjak Stadion Utama Riau. Massa dipimpin koordinator lapangan Darman Hutauruk dan Dariswan Koto. Mereka membawa pengeras suara serta berbagai spanduk berisi tuntutan agar Pemerintah Provinsi Riau segera memenuhi komitmen pembayaran bonus yang dijanjikan kepada atlet dan pelatih peraih prestasi.

Berbagai cabang olahraga ikut menyuarakan aspirasi, mulai dari atletik, bulu tangkis, catur, angkat berat, wheelchair fencing, blind judo hingga tenis. Tulisan pada spanduk mencerminkan kekecewaan yang telah lama dipendam, seperti "Tuntut Bonus PON Kami yang Tertunda", "Dua Tahun Kami Menanti" hingga "Pelatih dan Atlet PON dan PEPARNAS Berduka, Tolong Cairkan Bonus Kami".

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar menuntut janji, melainkan memperjuangkan hak atas penghargaan yang seharusnya diberikan kepada atlet yang telah mengharumkan nama Provinsi Riau di tingkat nasional.

Mereka mempertanyakan alasan penundaan pembayaran yang terus bergeser. Menurut para atlet, sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan bahwa pelunasan bonus akan diselesaikan secara bertahap pada 2026. Namun hingga memasuki Agustus, kepastian pencairan penuh belum juga diperoleh.

"Kami hanya meminta hak kami. Sudah hampir dua tahun kami menunggu. Kami sudah memberikan prestasi untuk Riau, tetapi sampai hari ini bonus yang dijanjikan belum juga kami terima sepenuhnya," kata orator yang menjadi inti tuntutan yang berulang kali disampaikan dalam orasi.

Massa juga menilai alasan keterbatasan anggaran tidak lagi cukup menjawab kegelisahan para atlet. Mereka berharap pemerintah memberikan kepastian waktu, bukan sekadar janji yang terus berubah.

Sekitar pukul 07.23 WIB, perwakilan demonstran diterima Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Riau, H. Yurnalis Basri didampingi Kasat Pol PP Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto.

Dalam dialog tersebut, Kadispora menyampaikan bahwa proses administrasi pencairan bonus telah berjalan. Ia menyebut Surat Keputusan pencairan telah ditandatangani pimpinan dan kini tinggal menunggu arahan lebih lanjut serta kesiapan keuangan daerah.

Menurut Yurnalis Basri, realisasi pembayaran bonus baru mencapai sekitar 45 persen dari total nilai yang dijanjikan kepada atlet dan pelatih. Adapun sisa sekitar 55 persen masih menunggu ketersediaan anggaran karena pemerintah daerah masih menghadapi kondisi defisit fiskal.

Koordinator aksi Darman Hutauruk menyampaikan bahwa para atlet telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Dispora Riau, namun hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai waktu pencairan. Karena itu, para atlet meminta pemerintah menetapkan jadwal yang jelas agar penantian panjang tersebut tidak kembali berlarut.

Menanggapi hal tersebut, Kadispora mengaku belum dapat memastikan kapan sisa bonus akan dibayarkan. Dia hanya menyatakan akan kembali berkoordinasi dengan pimpinan daerah dan menyampaikan perkembangan hasilnya kepada perwakilan atlet.

Setelah dialog berlangsung, massa membubarkan diri sekitar pukul 07.45 WIB. Seluruh rangkaian aksi berlangsung damai, tertib, dan tanpa insiden. Aksi ini menjadi pengingat bahwa di balik capaian prestasi olahraga, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, yakni memastikan penghargaan terhadap atlet tidak berhenti pada seremoni kemenangan, tetapi juga diwujudkan melalui pemenuhan hak yang telah dijanjikan.

Kepastian pembayaran bonus kini menjadi harapan utama para atlet yang selama ini telah membawa nama Riau bersaing dan berprestasi di panggung olahraga nasional.(rtc)

]]> Thu, 06 Aug 2026 10:09:00 +0700