https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Fri, 03 Jul 2026 10:49:30 +0700 Fri, 03 Jul 2026 10:49:30 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Ekbis/Wako-Pekanbaru-Sampaikan-Rekomendasi-dalam-Rakernas-APEKSI-ke-18--Program-MBG-Tetap-Dilanjutkan

PEKANBARU - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjutkan karena program stategis ini bukan hanya untuk memenuhi gizi anak.

Namun juga berdampak kepada sendi perekonomian.

Hal ini menjadi rekomendasi dari Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dalam Forum Rakernas APEKSI ke-18 yang berlangsung di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).

Dirinya menyatakan dukungan agar Program MBG bisa terus berlanjut. Ia menyampaikannya dalam rakernas yang dihadiri para kepala daerah di Indonesia ini.

"Melalui Rakernas APEKSI yang ke-18 ini kami dari Pekanbaru juga ingin menambahkan rekomendasi, agar program nasional itu tetap dilanjutkan karena berdampak terhadap peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru," terangnya dalam rakernas.

Agung menyampaikan dalam forum nasional tersebut bahwa program MBG ini mendorong peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru. Apalagi lewat program inu banyak perekrutan tenaga kerja baru yang dipekerjakan dalam SPPG atau dapur MBG.

Kondisi ini berdampak kepada meningkatnya serapan tenaga kerja baru. Ada ibu- ibu itu dulu menganggur tapi saat ini sudah bekerja.

"Mereka bisa belanja dengan sendirinya karena sudah ada gajinya. Dan itu membuat perputaran ekonomi," paparnya.

Agung menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru berharap agar program nasional dari Presiden RI, Prabowo Subianto ini terus berlanjut. Program ini bukan hanya untuk pemenuhan gizi anak.

Namun program ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru. Rakernas APEKSI ke-18 yang digelar di Kota Medan menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota di Indonesia untuk memperkuat sinergi.

Mereka enyelaraskan arah pembangunan, serta membahas berbagai isu strategis perkotaan, seperti penguatan ketahanan pangan, adaptasi terhadap perubahan iklim. Lalu transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(tribunpekanbaru)

]]> Fri, 03 Jul 2026 10:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/VIRAL-Aipda-Yudhie-Tewas-saat-Lawan-Bandar-Narkoba-di-Kalteng--Bareskrim-Polri-Turun-ke-Lokasi-

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri turun tangan untuk menyelidiki kasus gugurnya Aipda Yudhie Perdana Putra, anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam operasi melawan bandar narkotika.

Diketahui, insiden tersebut terjadi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan pihaknya turut berduka cita atas gugurnya Yudhie saat bertugas.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Aipda Yudhie Perdana Putra yang gugur saat menjalankan tugas memberantas peredaran narkotika," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (3/7/2026).

Di sisi lain, Eko mengatakan pihaknya juga akan membantu untuk mencari dua anggota Satresnarkoba Polres Katingan yang saat ini masih hilang.

"Kami akan melakukan backup penuh terhadap jajaran di lapangan, baik dalam proses pencarian anggota yang masih belum ditemukan, pengamanan wilayah, maupun pengungkapan tuntas jaringan narkotika dan pelaku penyerangan terhadap anggota Polri," tuturnya.

Kronologis

Eko mengatakan peristiwa ini terjadi pada Rabu (1/7/2026) malam ketika Satresnarkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei.

Dari hasil penyelidikan, terdapat seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. 

Selanjutnya, sebanyak 12 personel diterjunkan dalam operasi tersebut.

Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi dua kelompok, dengan kelompok pertama melakukan penindakan di rumah target.

Sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung.

"Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun, situasi berubah ketika beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang," jelasnya.

Situasi semakin memanas lantaran massa terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan.

Akibat situasi yang semakin tidak terkendali, personel berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personel. 

Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa.

"Dalam insiden tersebut, Aipda Yudhie ditemukan meninggal dunia dengan luka akibat senjata tajam. Sementara Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana masih dalam pencarian oleh tim gabungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Eko menyebut seluruh operasi pemberantasan narkotika akan dievaluasi agar seluruh personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

"Setiap pelaksanaan penindakan harus dipersiapkan secara matang, mulai dari perencanaan operasi, pemetaan potensi ancaman, hingga kekuatan personel dan perlengkapan. Keselamatan anggota merupakan prioritas tanpa mengurangi ketegasan dalam pemberantasan narkotika,"(tribunpekanbaru)

]]> Fri, 03 Jul 2026 10:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Terkini--Daftar-7-Tersangka-Kasus-Korupsi-MBG

Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berkembang. Penyidik menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan sebagai tersangka baru. Sehingga jumlah tersangka dalam perkara ini kini menjadi tujuh orang.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan LMI merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Maret 2025. Saat ini, LMI menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

"Beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi yaitu Saudara LMI," kata Syarief di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Saat ditanya status LMI di kepolisian, Syarief memastikan yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.

Berdasarkan hasil penyidikan, pada 2025 LMI diduga meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian digunakan untuk menjual perlengkapan berupa food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyidik menduga harga food tray yang ditawarkan kepada calon mitra telah ditentukan oleh LMI. Skema harga itu disebut mencakup sejumlah dana yang diduga diberikan kepada LMI agar pengajuan titik SPPG milik calon mitra mendapat persetujuan.

"Dalam harga tersebut termasuk ada bagian kepada Saudara LMI supaya titik tersebut di-approve atau disetujui melalui penjualan ompreng itu," ujar Syarief.

Daftar Tujuh Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

Hingga Kamis (2/7/2026), Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, yakni:

1.Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.

2.Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

3.Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

4.Pihak swasta Asep Yusuf Somantri.

5.Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

8.Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing.

7.Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad 8.Irwan Mahardan.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 10:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kemensos-Tindak-Lanjuti-Temuan-BPK-atas-1-747-Pendamping-PKH--Rp7-9-Miliar-Harus-Dikembalikan-ke-Negara

JAKARTA - Kementerian Sosial menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 1.747 pendamping program keluarga harapan (PKH) terkait dugaan rangkap pekerjaan yang dilakukan pada 2025, sebelum mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sanksi tegas dijatuhkan kepada yang terbukti melanggar aturan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan setiap temuan BPK merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Karena itu, seluruh temuan dipastikan ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.

"Setiap temuan BPK pasti kami tindaklanjuti. Yang kami cari adalah kejelasan. Yang tidak terbukti tentu kami pulihkan nama baiknya, sedangkan yang terbukti harus bertanggung jawab sesuai ketentuan," ujar Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial Jakarta, Rabu (2/7/2026).

Menurut Gus Ipul, temuan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kepemilikan pekerjaan lain, melainkan dugaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pada jam kerja sebagai pendamping PKH, sehingga berpotensi mengurangi pelaksanaan tugas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Larangan rangkap pekerjaan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 77/3/OT.01/11/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kode Etik SDM Program Keluarga Harapan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa SDM PKH dilarang "melakukan pekerjaan lain mendapatkan imbalan dan dapat mengurangi jam kerja" sebagai pendamping PKH.

"Temuan ini menyangkut integritas, kedisiplinan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara. Pendamping PKH merupakan ujung tombak pelayanan sosial yang mendampingi keluarga miskin dan rentan secara langsung. Karena itu, komitmen terhadap jam kerja dan tanggung jawab pendampingan harus dijaga," kata Gus Ipul.

Sebagai tindak lanjut, Kemensos membentuk tim disiplin yang melakukan pendalaman melalui pengujian data, konfirmasi kepada pendamping yang masuk dalam temuan BPK, pemeriksaan dokumen pendukung, serta klarifikasi terhadap masing-masing pendamping.

Seluruh proses dilakukan untuk memastikan dugaan rangkap pekerjaan benar-benar terjadi sebelum keputusan dijatuhkan. "Kami tidak akan memberikan sanksi tanpa bukti yang cukup, tetapi juga tidak akan membiarkan pelanggaran disiplin dan integritas terjadi," tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 1.747 pendamping, sebanyak 1.696 orang masih aktif sebagai pendamping PKH, sedangkan 51 orang sudah tidak lagi aktif.

Hasil pembuktian menunjukkan 833 pendamping dinyatakan tidak terbukti melakukan rangkap pekerjaan sehingga hak dan nama baiknya dipulihkan. Sementara itu, 141 pendamping terbukti memiliki pekerjaan penuh waktu (full time) di tempat lain dan 692 pendamping terbukti menjalankan pekerjaan paruh waktu, freelance, atau pekerjaan tidak tetap.

Gus Ipul menjelaskan, perbedaan derajat pelanggaran tersebut menjadi dasar pemberian sanksi administratif yang dibedakan berdasarkan tingkat pelanggaran, yakni kategori berat, sedang, dan ringan.

Pendamping PKH yang terbukti bekerja penuh waktu pada jam kerja pendampingan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sementara itu, pendamping yang melakukan pekerjaan paruh waktu, freelance, atau pekerjaan tidak tetap akan dikenai sanksi sesuai hasil pendalaman mengenai tingkat pelanggaran, durasi, serta dampaknya terhadap pelaksanaan tugas sebagai pendamping PKH.

Selain sanksi administratif, pendamping yang terbukti melakukan rangkap pekerjaan juga dikenakan sanksi pengembalian gaji kepada negara. Besaran pengembalian dihitung berdasarkan jumlah bulan selama yang bersangkutan melakukan rangkap pekerjaan.

"Sebelum diangkat menjadi PPPK, pendamping PKH menerima gaji sekitar Rp3,1 juta per bulan. Dari penghitungan sementara, sedikitnya Rp7,9 miliar harus dikembalikan kepada negara dan angka tersebut masih akan terus diperbarui sesuai hasil verifikasi," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, tim masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh proses tetap mengedepankan asas keadilan, pembuktian, serta memberikan kesempatan kepada setiap pendamping untuk menyampaikan klarifikasi.

Gus Ipul menambahkan, temuan BPK tersebar di 38 provinsi. Jumlah pendamping yang terindikasi melanggar aturan paling banyak berada di Jawa Timur (246 orang), disusul Jawa Barat (236 orang), Sumatera Selatan (191 orang), Jawa Tengah (115 orang), dan Banten (95 orang).

Selanjutnya terdapat Sumatera Utara (88 orang), Sulawesi Utara (85 orang), Sulawesi Selatan (80 orang), Lampung (75 orang), Kalimantan Barat (60 orang), Kalimantan Selatan (53 orang), Nusa Tenggara Barat (41 orang), Sulawesi Tenggara (37 orang), Riau (34 orang), Sulawesi Barat (32 orang), Jambi (23 orang), Aceh (22 orang), Papua Barat Daya (22 orang), DKI Jakarta (21 orang), Maluku Utara (21 orang), Kalimantan Tengah (20 orang), Sulawesi Tengah (19 orang), Sumatera Barat (17 orang), Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau (masing-masing 12 orang), serta provinsi lainnya dengan jumlah yang lebih sedikit.

Menurut Gus Ipul, temuan tersebut baru dapat diidentifikasi setelah dilakukan pencocokan data lintas instansi oleh BPK. Seiring digitalisasi pemerintahan, integrasi data antar kementerian dan lembaga memungkinkan berbagai aktivitas yang tidak sesuai ketentuan semakin mudah dideteksi.

"Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pendamping PKH. Mungkin suatu pelanggaran belum terlihat hari ini, tetapi seiring digitalisasi pemerintahan dan keterhubungan data, jejaknya akan terbaca. Karena itu seluruh pendamping harus memegang komitmen yang telah ditandatangani sejak awal," katanya.

Menutup keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan temuan ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan memastikan layanan kepada keluarga miskin dan rentan tetap berjalan optimal dengan didukung SDM yang berintegritas.

"Kami tidak ingin menghukum tanpa dasar, tetapi juga tidak akan membiarkan pelanggaran terjadi. Prinsip kami jelas, yang tidak terbukti akan dipulihkanhak dan nama baiknya. Sebaliknya, yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku,"(okezone)

]]> Fri, 03 Jul 2026 10:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Teknologi/Dirjen-Bea-Cukai-Ungkap-Awal-Mula-Bongkar-Gudang-3-37-Ton-Ganja-Lewat-X-ray--

Jakarta - Penyelundupan narkoba seberat 3,37 ton di kawasan pergudangan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ternyata terungkap dari pemeriksaan Bea Cukai. Narkoba yang diselundupkan itu merupakan jenis kuncup bunga (cannabis buds) jaringan lintas negara.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menemukan ada barang impor mencurigakan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pihaknya melakukan pemeriksaan X-ray.

"Ini diungkap ketika terjadi anomali di Pelabuhan Tanjung Priok ketika dilakukan pemeriksaan X-ray ditemukan anomali ada barang-barang atau pun komoditas yang mencurigakan," ungkap Djaka dalam konferensi pers di Gresik, Jawa Timur, dikutip Jumat (3/7/2026).

Bea Cukai, kata Djaka, langsung melakukan pengecekan terhadap barang tersebut hingga akhirnya ditemukan narkotika. Bea Cukai langsung berkoordinasi ketat dengan BNN untuk melakukan penindakan dengan menerapkan metode controlled delivery.

"Sehingga kami melakukan check atau pun test terhadap barang yang dicurigai setelah ditentukan bahwa itu merupakan barang terlarang kita berkoordinasi dengan ketat dengan BNN sehingga dilakukan controlled delivery sampai dengan Gresik ini," ujarnya.

"Sehingga kalau kita tidak melakukan itu, atau pun menangkap hanya di Pelabuhan tentu kita tidak akan mendapat apa-apa," imbuh Djaka.

Operasi gabungan tersebut melibatkan personel Bea Cukai dan BNN dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga pergudangan di Gresik, Jawa Timur. Melalui operasi itu, terbongkar jaringan penyelundupan sekaligus mengamankan barang bukti narkotika jenis kuncup bunga seberat 3,37 ton yang diangkut menggunakan empat kontainer.

"Sehingga kami putuskan koordinasi dengan ketat diikuti oleh beberapa anggota dari BNN maupun dari Bea Cukai sehingga kita berhasil sampai dan bisa mengungkap sekitar 3,37 ton," ujarnya.

Djaka mengungkap jaringan narkoba tersebut beroperasi melalui Malaysia, China, Indonesia hingga Thailand.

"Ini adalah merupakan jaringan internasional yang dari jaringan Malaysia, China, Indonesia, melalui Thailand," katanya.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan empat unit truk beserta barang bukti narkotika yang disimpan di dalam 500 koper dan puluhan kardus latex. Sebanyak 500 koper masing-masing berisi enam bungkus narkotika dengan berat sekitar 535 gram per bungkus sehingga total berat brutonya mencapai sekitar 1,605 ton. Sementara itu, narkotika yang dikemas dalam 80 bal kardus lateks berjumlah sekitar 3.200 bungkus dengan berat bruto sekitar 1,766 ton.

Selain menyita barang bukti, tim gabungan juga mengamankan 12 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional tersebut. Mereka terdiri atas pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal China yang diduga memiliki gudang di Gresik.(detik.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 10:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polisi-dan-TNI-Bakar-12-Rakit-Tambang-Emas-Ilegal-di-Sungai-Kuantan

TELUK KUANTAN - Tim gabungan Polri bersama TNI dan pemerintah kecamatan menghancurkan 12 unit rakit Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) jenis dompeng yang beroperasi di aliran Sungai Kuantan. Operasi pemberantasan aktivitas ilegal ini berlangsung di wilayah Desa Koto Cerenti dan Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti, Kamis (2/7/2026).

Kapolsek Cerenti, Peri Padli, SH memimpin langsung pergerakan personel gabungan tersebut sejak pukul 13.30 WIB. Berbekal dua unit mobil dan tiga sepeda motor, aparat menyisir tepian sungai untuk merespons keluhan warga setempat yang resah melihat praktik penambangan liar yang terus berlanjut.

Setibanya di Desa Koto Cerenti, petugas menemukan dua unit rakit dompeng sedang beroperasi. Tanpa membuang waktu, aparat segera merusak dan membakar rakit tersebut agar tidak bisa lagi digunakan oleh para penambang. Langkah serupa juga diterapkan saat tim melanjutkan penyisiran ke Desa Kampung Baru.

Di lokasi kedua ini, tim gabungan kembali menemukan 10 unit rakit PETI. Seluruh peralatan tambang ilegal itu langsung dimusnahkan di tempat. Para pelaku penambangan diduga kuat telah melarikan diri sebelum aparat keamanan tiba di lokasi kejadian.

Kapolres Kuantan Singingi, Hidayat Perdana, SH SIK MH melalui Kapolsek Cerenti, Peri Padli, SH menyatakan tindakan ini merupakan bentuk keseriusan polisi dalam menekan kejahatan lingkungan di wilayah hukumnya.

"Kami menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait aktivitas PETI. Penambangan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penertiban akan terus kami lakukan secara berkelanjutan,"(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 10:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Soekarno-Cup-Zona-Riau--Mata-Merah-FC-Kuansing-Libas-Banteng-Pelalawan-3-0

PEKANBARU â€" Tim sepak bola DPC PDIP Kuantan Singingi (Kuansing), Mata Merah FC, sukses melibas rivalnya, Banteng Pelalawan (DPC PDIP Pelalawan), dengan skor telak 3-0 dalam laga pembuka Soekarno Cup 2026 di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, Jumat (3/7/2026).

Mata Merah FC langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit pertama dibunyikan pada pukul 07.15 WIB. Mengandalkan taktik serangan agresif, tim asuhan Rocky Hakim ini terus mengurung pertahanan Banteng Pelalawan sepanjang babak pertama. Alhasil, Kuansing menyudahi paruh pertama dengan keunggulan meyakinkan 2-0.

Memasuki babak kedua, Mata Merah FC tidak menurunkan intensitas serangan. Meski Pelalawan mencoba bangkit dan memperrapat barisan pertahanan, Kuansing berhasil menambah satu gol lagi untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Tiga gol kemenangan Kuansing masing-masing dicetak oleh Wahfi, Jupi, dan Alves.

Manager Mata Merah FC sekaligus Sekretaris DPC PDIP Kuansing, Asnaldi, mengaku puas dengan performa impresif yang ditunjukkan oleh anak asuhnya di laga perdana ini.

"Anak-anak bermain luar biasa dan disiplin sejak menit awal sesuai instruksi pelatih. Kemenangan ini modal penting bagi kami, tetapi kompetisi baru dimulai dan fokus kami langsung beralih ke laga berikutnya," ujar Asnaldi usai pertandingan.

Berdasarkan jadwal turnamen, tim asal Kuansing ini akan kembali merumput sore ini juga, Jumat (3/7/2026) pukul 15.00 WIB, untuk menantang tim Kota Dumai.

Soekarno Cup zona Riau merupakan turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim perwakilan DPC PDIP. Tim yang juara akan mewakili Riau di ajang Nasional.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 10:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Terbukti-Gunakan-Dokumen-Bodong-Saat-Mendaftar--PWI-Riau-Cabut-Satu-Keanggotaan-PWI-Bengkalis

PEKANBARU - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau resmi mengambil langkah tegas dengan mencabut salah satu keanggotaan PWI Bengkalis secara permanen. Keputusan ini dijatuhkan lantaran yang bersangkutan terbukti memakai ijazah palsu saat proses pendaftaran anggota organisasi profesi tersebut.

Langkah pemecatan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Riau yang terbit Senin (29/6/2026). Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua DK PWI Riau, Zufra Irwan bersama Sekretaris DK PWI Riau, Harry B. Khoirun dan jajaran anggota kehormatan lainnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Riau, Bambang Irawan Syahputra memaparkan bahwa sanksi berat ini diambil setelah tim melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam atas laporan yang masuk sejak Kamis (6/3/2025).

"Laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan meneruskan ke DK PWI Riau Maret 2025 lalu. Kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan sejumlah saksi lain," ungkap Bambang, Kamis (2/7/2026).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, satu anggota PWI Bengkalis secara terang-terangan mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan dan pengumpulan alat bukti, jajaran dewan kehormatan langsung menggelar rapat pleno.

"Dewan Kehormatan melakukan rapat pleno Senin (15/6/2026) dan memutuskan mencabut keanggotaan yang bersangkutan dari PWI Riau secara permanen," urainya.

Selain memberikan sanksi pemecatan, Dewan Kehormatan turut menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada Ketua PWI Bengkalis, Adi Putra serta Sekretaris PWI Bengkalis, Agustiawan. Kedua petinggi tingkat kabupaten itu dinilai melakukan kesalahan prosedural karena membiarkan masalah ini meski sudah mengetahuinya sejak awal.

"Dewan Kehormatan tidak menemukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan organisasi PWI terhadap Adi Putra dan Agustiawan. Namun, keduanya melakukan kesalahan prosedural berupa pembiaran atas apa yang telah diketahui sejak awal," jelas Bambang.

Meski demikian, sesuai mekanisme organisasi yang berlaku, Adi Putra maupun Agustiawan tetap diberikan hak untuk mengajukan sanggahan atau banding ke tingkat pusat.

"Keputusan DK PWI Riau bersifat mengikat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Penyanggahan maupun banding dapat diajukan kepada DK PWI Pusat dalam jangka waktu 14 hari,"(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 10:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Pengedar-Sabu-di-Kampung-Narkoba-Panger-Pekanbaru-Diciduk---

PEKANBARU - Seorang pria berinisial BS, ditangkap tim Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Riau saat diduga hendak mengedarkan sabu di kawasan kampung narkoba Pangeran Hidayat (Panger), Kota Pekanbaru. 

Dari tangan pelaku, polisi menyita 53 paket sabu siap edar dengan berat kotor 10,40 gram.

Penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang menyebut masih maraknya transaksi narkotika di Jalan Pangeran Hidayat, Gang Ubudiah, pada Senin (29/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy.

Saat transaksi berlangsung, petugas langsung meringkus BS. 

Dari penggeledahan, polisi menemukan 26 paket kecil sabu di saku celana pelaku. 

Tak berhenti di situ, petugas kembali menemukan 27 paket kecil sabu yang disembunyikan di atas tiang rumah di depan lokasi yang diduga menjadi tempat pelaku bertransaksi.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan, pihaknya akan terus menindak setiap informasi masyarakat guna memutus jaringan peredaran narkotika.

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui operasi yang terukur agar jaringan peredaran narkotika di wilayah tersebut dapat diputus," kata Kombes Putu, Kamis (2/7/2026).

Selain sabu, polisi turut mengamankan uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil penjualan narkotika serta dua unit telepon genggam.

Dalam pemeriksaan, BS mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. 

Ia juga mengaku mendapatkan pasokan sabu dari seorang pria berinisial U yang kini masih diburu penyidik.

"BS mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp1,3 juta dari penjualan sabu, serta baru menjual satu paket seharga Rp100 ribu," ujar Putu.

Hasil tes urine menunjukkan BS positif mengonsumsi methamphetamine.

Saat ini polisi masih memburu pemasok berinisial U serta mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan tersangka.(tribunpekanbaru)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/112-Hewan-Peliharaan-di-Rohul-Mendapat-Vaksin-Rabies

PASIR PANGARAIAN - Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Rohul memvaksin 112 hewan peliharaan di hari pertama pelaksanaan bulan vaksinasi, Kamis (2/7/2026). Vaksinasi akan terus dilakukan hingga September nanti.

"Hari pertama ini ada 112 dosis yang kita berikan ke hewan peliharaan," kata Kepala Disnakbun Rohul, Cristian Agung Nugroho melalui Kabid Peternakan Doni, Kamis (2/7/2026).

Pelaksanaan vaksinasi di hari pertama ini digelar di Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah. Di desa ini banyak hewan peliharaan warga.

Dikatakannya, vaksinasi ini gratis dan terbuka untuk umum. Pihaknya meminta agar masyarakat berkenan membawa hewan peliharaannya seperti kucing dan anjing untuk divaksin rabies.

Vaksinasi selanjutnya akan diberitahukan pihak Disnakbun. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat bila lokasi vaksin berikutnya sudah didapat.

"Besok ngak ada vaksinasi. Jadwal selanjutnya akan kita infokan," katanya.

Rohul sendiri dapat jatah sebanyak 1.000 dosis vaksin rabies. Ia pun optimis target tersebut bisa tercapai.

"Kemarin sudah ada komunikasi dengan Pemdes Sungai Kuning. Kita juga manfaatkan UPTD yang di sejumlah kecamatan," ujarnya. (Tribunpekanbaru.)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Gantikan-Suhardiman-Amby--Mukhlisin-Terima-SK-Plt-Bupati-Kuansing

PEKANBARU ďż˝" Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mukhlisin, resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Kamis (2/7/2026).

Penunjukan tersebut dilakukan menyusul proses hukum yang tengah dijalani Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan.

Mukhlisin menegaskan roda pemerintahan di Kabupaten Kuansing tetap berjalan normal. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tetap menjalankan tugasnya, termasuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang sedang berlangsung."Alhamdulillah, pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan seluruh agenda yang telah direncanakan, termasuk pelaksanaan MTQ yang terus berlangsung," kata Mukhlisin.

Ia juga mengaku prihatin atas proses hukum yang sedang dijalani Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnaen. Menurutnya, pemerintah daerah tetap menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Kami turut prihatin atas kejadian ini. Semoga Pak Bupati dan Pak Sekda diberikan kekuatan dalam menjalani seluruh proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.Mukhlisin mengungkapkan dirinya sempat dimintai keterangan oleh penyidik KPK di Kuansing ketika operasi tangkap tangan berlangsung. Namun, pemeriksaan tersebut hanya berkaitan dengan keberadaan Bupati Kuansing saat itu.

"Saya memang sempat dipanggil KPK, tetapi tidak dibawa ke Jakarta. Mungkin saat itu penyidik hanya membutuhkan keterangan karena Pak Bupati tidak berada di tempat," jelasnya.

Terkait pengisian jabatan Sekda Kuansing, Mukhlisin belum bersedia mengungkapkan nama pejabat yang akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda.Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan arahan dan menyiapkan Plh Sekda yang akan bertugas selama 20 hari ke depan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Diketahui, penunjukan Mukhlisin sebagai Plt Bupati Kuansing mengacu pada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.7/5000/SJ. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penunjukan dilakukan menyusul penangkapan dan penahanan terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby serta Sekda Kuansing Zulkarnaen.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kuansing. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera menunjuk Plh Sekda hingga terdapat kebijakan lebih lanjut.(halloriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/TNI-Polri-di-Pusaran-Korupsi-MBG

Jakarta - Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menyeret aparat aktif dari dua institusi negara, yakni Polri dan TNI. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan seorang perwira tinggi Polri aktif sebagai tersangka, sementara dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif tengah ditangani melalui mekanisme koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan (LMI) resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dengan penambahan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG kini menjadi tujuh orang."Beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi yaitu Saudara LMI. Ini yang menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama pada BGN," kata Syarief di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Syarief membenarkan LMI masih berstatus anggota Polri aktif yang bertugas di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Iya, benar. Tapi menjabat di BGN ya," kata Syarief.

Saat ditanya apakah LMI masih berstatus polisi aktif, Syarief menjawab, "Iya, polisi aktif," ujar dia.

Menurut Syarief, pada 2025 LMI diduga meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian digunakan sebagai sarana menjual perlengkapan berupa food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga yang telah ditentukan oleh LMI.

Harga penjualan food tray tersebut diduga telah memasukkan komponen keuntungan yang diperuntukkan bagi LMI sebagai imbalan agar pengajuan titik SPPG milik calon mitra mendapat persetujuan.

"Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada Saudara LMI supaya titik tersebut di-approve atau disetujui ya dengan penjualan ompreng itu," jelas dia.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, LMI langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Dalam perkara ini, LMI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

 

Keterlibatan Kolonel TNIDi sisi lain, Kejagung juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan anggota TNI aktif berinisial Kolonel BU dalam pengembangan penyidikan perkara yang sama. Karena masih berstatus prajurit aktif, penanganan perkara terhadap BU dilakukan melalui mekanisme koneksitas bersama Jampidmil.

“Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan sepeda motor,” kata Syarief.

Menurut dia, BU diduga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang.

“Sebagai PPK. Pejabat Pembuat Komitmen. Di situ adalah ikut mengatur seperti penggelembungan harga dan pengarahan untuk pemilihan penyedia, itu dilakukan memang oleh PPK dan penyedia yang sudah kita melakukan penahanan pada saat itu,” kata Syarief.

Syarief menegaskan penerapan mekanisme koneksitas dilakukan bukan karena dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan aktivitas militer, melainkan semata-mata karena status BU sebagai anggota TNI aktif.

“Bukan. Jadi koneksitas itu bukan karena perbuatannya, tapi karena statusnya sebagai militer. Bukan karena perbuatannya di militer, bukan. Tapi statusnya sebagai militer, itu dilakukan penyidikan secara koneksitas,” ujarnya.

Ia juga menyebut dugaan keterlibatan BU merupakan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara pengadaan sepeda motor untuk program MBG.

“Ini pengembangan dari PPK sepeda motor. Sepeda motor, untuk pengadaan sepeda motor,” katanya.

Syarief menegaskan BU belum berstatus tersangka karena penyidik Jampidsus tidak memiliki kewenangan menetapkan tersangka terhadap anggota TNI aktif.

“Belum, belum. Karena kami Pidsus tidak bisa memproses atau mentersangkakan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil,” kata Syarief.

 

Dilimpahkan ke Jampidmil

Terpisah, Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan penanganan perkara dari Direktorat Penyidikan Jampidsus.

“Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampidsus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas,” kata Andi.

Menurut Andi, proses penyidikan akan dikoordinasikan dengan Direktorat Penyidikan Jampidsus agar penanganan perkara berjalan sesuai mekanisme koneksitas.

“Mungkin ini saja karena ini baru proses awal, sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapuspenkum sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman, dan tertib,” ujarnya.

Andi menjelaskan BU bukan berasal dari Polisi Militer, melainkan berdinas di Korps Peralatan TNI.

“Bukan, satuannya bukan polisi militer. Satuannya peralatan, korps peralatan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan BU sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Jampidsus. Namun, dalam proses koneksitas, BU akan kembali diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik koneksitas.

“Di Pidsus sudah diperiksa sebagai saksi. Tetapi ini kan mekanismenya ada di koneksitas, sehingga kami akan memeriksa kembali selaku saksi di penyidikan koneksitas. Karena koneksitas ini perlu ada pemeriksaan dari polisi militer dan juga ada oditur militer,” ujarnya.

 

Tanggapan PolriMenanggapi penetapan tersangka terhadap Brigjen LMI, Polri menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir mengatakan institusinya mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

“Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung,” kata Jhonny.

Ia menegaskan Polri akan bersikap tegas terhadap setiap personel yang terbukti melakukan tindak pidana.

“Polri bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Sejauh ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, pihak swasta Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Brigjen Lalu Muhammad Irwan Mahardan.(liputan6)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/3-37-Ton-Bahan-Baku-Liquid-Vape-dari-Kuncup-Bunga-Ganja-Disita-Petugas-Gabungan

Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polda Jawa Timur menggagalkan peredaran lebih dari tiga ton kuncup bunga ganja yang diduga akan diolah menjadi bahan baku liquid vape dan dipasarkan ke kalangan anak muda.

Dalam operasi tersebut, aparat menyita 3.371.400 gram atau sekitar 3,37 ton bruto cannabis buds yang ditemukan di sebuah gudang kawasan Prambanan Bizland, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pengawasan terhadap empat kontainer yang dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan pergudangan di Gresik.

Jalani Pemeriksaan

Saat menjalani pemeriksaan menggunakan alat pemindai x-ray, isi muatan terdeteksi memiliki indikasi mencurigakan sehingga memicu penyelidikan lebih lanjut oleh tim gabungan.

Petugas kemudian melakukan serangkaian analisis terhadap dokumen kepabeanan, pemetaan jaringan, hingga pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan proses impor barang tersebut. Hasil penyelidikan mengarah pada operasi terpadu yang dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah, meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dari hasil operasi, empat kontainer berhasil diamankan. Narkotika jenis kuncup bunga ganja itu disembunyikan dengan dua pola berbeda, yakni dimasukkan ke dalam sekitar 500 koper dan diselipkan di antara barang yang tercatat sebagai produk lateks.

Warga Negara Asing

Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, mengungkapkan bahwa jaringan tersebut diduga dikendalikan oleh dua warga negara asing yang saat ini masih buron. Keduanya masing-masing merupakan warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J.

Selain menyita barang bukti, petugas juga menangkap 12 orang yang diduga terlibat dalam proses importasi narkotika tersebut. Salah satu yang diamankan merupakan warga negara Malaysia, sementara sejumlah anggota jaringan lainnya diduga telah melarikan diri ke luar negeri.

“Kami mengamankan barang bukti berupa 3,37 ton cannabis buds serta 12 orang termasuk seorang warga negara Malaysia berinisial A dan dua warga negara Thailand yang diduga terlibat dalam rangkaian proses importasi," katanya.

"Sedangkan beberapa anggota jaringan lainnya diduga telah melarikan diri ke negara tetangga dan kini diburu,” tambahnya.

Menurut Suyudi, cannabis buds yang masuk ke Indonesia itu diduga akan diproses menjadi bahan baku liquid vape sebelum diedarkan ke pasar. Ia menilai pengungkapan kasus tersebut tidak hanya menghentikan peredaran narkotika dalam jumlah besar, tetapi juga mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

BNN memperkirakan penyitaan lebih dari 3,3 juta gram narkotika tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 10,1 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, negara disebut berhasil menghindari potensi kerugian ekonomi yang nilainya mencapai sekitar Rp4,58 triliun.

Suyudi menegaskan keberhasilan operasi tersebut merupakan hasil kerja intelijen yang panjang dan kolaborasi lintas instansi. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan keluarga dan sekitar tempat tinggal.

Bea dan Cukai

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai RI Letjen Djaka Budi Utama menjelaskan bahwa petugas tidak langsung menyita kontainer setelah mendeteksi kejanggalan pada muatannya. Tim lebih dahulu melakukan pendalaman melalui analisis dan pengumpulan informasi intelijen.

Setelah memperoleh data yang cukup, aparat menerapkan metode control delivery atau pengiriman terkendali. Dengan cara tersebut, barang tetap dibiarkan bergerak di bawah pengawasan ketat guna mengidentifikasi penerima akhir serta lokasi penyimpanannya.

Perjalanan muatan kemudian dipantau sejak keluar dari Jakarta hingga menuju Jawa Timur melalui jalur darat. Dalam proses pengembangan kasus, petugas terlebih dahulu menemukan sekitar 22 kilogram ganja di wilayah Purwakarta, Jawa Barat.

“Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melacak jalur distribusi yang lebih besar,” kata Djaka.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan jaringan narkotika internasional yang terhubung dengan sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Malaysia, dan Thailand.

Karena itu, koordinasi antarinstansi dan kerja sama lintas negara akan terus dilakukan untuk memburu para pengendali jaringan yang hingga kini masih menjadi buronan.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Lanud-Sultan-Hasanuddin-Gelar-Khitanan-Massal-Peringati-Hari-Bakti-ke-79-TNI-AU-di-Takalar

Makassar - Peringati Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara, Pangkalan TNI AU (Lanud) Sultan Hasanuddin menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa khitanan massal bagi masyarakat di Desa Pa’rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Kamis (2/7/2026). Kegiatan sosial ini menjadi wujud kepedulian TNI AU dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.  

Melibatkan tenaga kesehatan dari RSAU dr. Dody Sardjoto Lanud Sultan Hasanuddin juga Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia, sebanyak 200 anak warga masyarakat sekitar Desa Pa'rappunganta berhasil dikhitan secara gratis.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pnb Vincentius Endy Hadi Putra, M.Han., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan ke-79 Hari Bakti TNI AU yang tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang nilai perjuangan para pendahulu TNI AU, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan bakti sosial ini, TNI AU berupaya terus hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi positif, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan,” jelas Danlanud.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari, para orang tua mendampingi putra-putranya mengikuti proses khitanan massal. Selain pelayanan kesehatan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara TNI AU dengan masyarakat.

Dengan semangat Hari Bakti ke-79 TNI AU, Lanud Sultan Hasanuddin terus berkomitmen untuk hadir, mengabdi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. (Pen Lanud Sultan Hasanuddin)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Budayawan-dan-Akademisi-Dorong-Perubahan-Nama-Jawa-Barat-Menjadi-Provinsi-Sunda

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mengemuka setelah sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda menyampaikan usulan tersebut dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).

Gagasan itu disebut sebagai upaya memperkuat identitas sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Sunda di tingkat provinsi.

Koordinator Tim Pengusul Perubahan Nama, Ganjar Kurnia, menilai perubahan nama menjadi Provinsi Sunda begitu penting guna menjaga identitas Sunda agar tak hilang.

"Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," kata dia kepada wartawan pada Kamis (2/7/2026).

Kekuatan Sosiologis

Secara historis, nama Sunda memiliki kekuatan sosiologis, kultural, dan psikologis yang berkaitan dengan jati diri. Sementara itu, secara geografis, Sunda memiliki cakupan wilayah yang begitu luas mulai dari Banten hingga Cipamali yang berada di perbatasan Jawa Tengah.

"Wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali yang kini menjadi batas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun seiring perubahan administrasi pemerintahan, identitas tersebut perlahan memudar," ucap Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut.

Ganjar menyebut upaya untuk mengubah nama Jawa Barat sudah dimulai sejak tahun 2013. Selama itu pula, kata dia, muncul kekhawatiran akan adanya tuntutan pemekaran wilayah apabila nama Jawa Barat diubah. Terkait masalah itu, dia menilai dapat diselesaikan melalui diskusi.

"Kan banyak yang mengatakan, 'Wah nanti kalau Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain akan memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu," ucap dia.

Apresiasi

Lebih lanjut, Ganjar memberi apresiasi kepada DPRD Jabar yang sudah memberi ruang untuk mendiskusikan usulan tersebut. Dia pun berharap usulan itu dapat dikaji oleh para anggota dewan.

"Mungkin perjuangannya masih panjang juga. Tapi paling tidak kalau saya mengapresiasi DPRD merespons secara baik gitu ya apa yang menjadi gagasan kita," jelas dia.

Di lokasi yang sama, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan semua fraksi yang ada di DPRD Jabar sudah menyepakati agar usulan itu dapat dibahas lebih lanjut.

"Entah nanti setelah ada kajian naskah akademik, atau tergantung kesepakatan rapat pimpinan apakah akan ditindaklanjuti melalui pansus usulan atau dikaji secara komisional di Komisi I, nanti kita tunggu,(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 09:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Diduga-Terima-Suap-Tambang--Kajari-dan-Kasi-Pidum-Kejari-Tuban-Dicopot

Kepala Kejaksaan Negeri Tuban beserta Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dicopot dari jabatannya di tengah mencuatnya dugaan suap terkait penanganan perkara tambang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Pencopotan kedua pejabat tersebut memicu sorotan publik lantaran diduga berkaitan dengan proses penyelidikan atas kasus yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Dua pejabat yang dicopot itu antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Supardi dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan.

Ini dijabat oleh Pelaksana Harian Abdul Rasyid

Pencopotan terhadap kedua pucuk pimpinan korps Adhyaksa di Tuban itu pun dibenarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban Stephen Dian Palma.

Untuk mempermudah proses pemeriksaan, pelaksanaan tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tuban kini dijabat oleh Pelaksana Harian Abdul Rasyid.

Sayangnya, ia tidak menjelaskan terkait kasus yang mendera kedua pejabat itu. Ia hanya menyebut jika kedua pejabat itu telah melakukan tindakan indisipliner dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh bidang Pengawasan.

"Kami mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang belakangan ini. Pada hari Minggu lalu, Kajari dan Kasi Pidum Tuban diduga melakukan tindakan indisipliner dalam pelaksanaan tugas," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban Stephen Dian Palma, Kamis (2/7).

Keduanya Dicopot dari jabatan

Sementara dari informasi yang berkembang keduanya dicopot dari jabatannya karena diduga menerima uang dari perkara tambang ilegal yang sebelumnya ditangani.

Rumah dinas Kajari Tuban pun sempat digeledah oleh sejumlah orang yang disebut sebut sebagai tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/OTT-di-Sumut--KPK-Benarkan-Bupati-Langkat-Ditangkap

Bupati Langkat, H Syah Afandin, ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara. OTT di Sumut dilakukan Kamis (2/7/2026).

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (3/6/2026).

Sebelumnya, informasi dihimpun menyebut tim KPK sebenarnya sudah tiba di Polrestabes Medan sejak Kamis sore. Namun, suasana di lokasi sempat landai dan tidak menunjukkan adanya pergerakan yang mencolok hingga malam hari.

Ketegangan mulai terlihat jelang tengah malam. Sekitar pukul 23.27 WIB, sejumlah orang yang diduga bagian dari tim penyidik KPK mulai bergerak di sekitar ruang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan.

Sejumlah pria mengenakan jaket hitam tampak berjalan tergesa-gesa. Mereka sempat melapor di bagian lobi sebelum akhirnya masuk ke ruang Satreskrim sambil membawa sebuah koper berwarna abu-abu.(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Belajar-dari-YouTube--Pasutri-di-Medan-Nekat-Produksi-Pil-Ekstasi-Rumahan

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara membongkar sebuah rumah yang dijadikan pabrik rumahan pembuatan pil ekstasi di Jalan Mangkubumi Gang Aceh, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap pasangan suami istri berinisial G (46) dan S (39) yang diduga terlibat dalam produksi narkotika ilegal tersebut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol. Andy Arisandi, mengatakan pil ekstasi yang diproduksi diduga dipasarkan kepada sejumlah pembeli, termasuk untuk diedarkan ke tempat hiburan malam.

"Produksi ekstasi tersebut dijual ke pembeli, termasuk diduga diedarkan ke tempat hiburan malam," kata Andy, Kamis (2/7).

Hasil produksi

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Rabu (5/6), polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain 10 butir pil yang diduga hasil produksi, serbuk aneka warna, tepung avicel, bedak bayi, pewarna makanan, cat akrilik, alat cetak pil dengan berbagai logo, ayakan, serta sikat pembersih.

Menurut Andy, salah satu bahan yang digunakan untuk membuat pil tersebut adalah bedak bayi yang dicampur dengan tepung, pewarna, dan serbuk yang mengandung etomidate, yakni zat yang termasuk narkotika golongan II.

"Salah satu bahan baku untuk membuat ekstasi menggunakan bedak bayi, berbagai pewarna, tepung, kemudian dicampur dengan zat mengandung narkotika golongan II etomidate serbuk," ujarnya.

Metode Pembuatan Pil

Menurut Andy, metode pembuatan pil tersebut tergolong baru karena menggunakan etomidate, berbeda dengan pil ekstasi pada umumnya yang mengandung metilendioksimetamfetamina (MDMA).

"Cara pasutri tersebut membuat ekstasi tergolong baru karena mengandung etomidate atau zat serupa dengan rokok elektrik yang mengandung narkoba," ungkapnya.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua tersangka mengaku mempelajari cara memproduksi pil tersebut melalui media sosial YouTube. Sementara bahan baku dan alat cetak disebut dibeli melalui marketplace.

"Kami masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan produksi pil ekstasi rumahan tersebut,"(merdeka.com)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Cegah-Jalan-Rusak-dan-Kecelakaan--Polres-Siak-Tertibkan-Truk-Sawit-ODOL-di-Jalan-Lintas-Perawang

SIAK - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Siak menindak tegas truk pengangkut kelapa sawit yang melanggar aturan kelebihan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di sepanjang Jalan Lintas Perawang-Siak, Kabupaten Siak, Kamis (2/7/2026). Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan lebih.

Operasi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Siak, Ipda JP Pandiangan, SE bersama personel lainnya yakni Bripka Ian Rudini dan Bripka Romi Wijaya Putra. Petugas langsung memeriksa setiap truk sawit yang melintas serta memberikan teguran keras kepada pengemudi yang membawa muatan melebihi batas. Pengemudi bahkan diinstruksikan untuk segera mengurangi muatannya langsung di lokasi penindakan.

"Kegiatan ini kami lakukan sesuai arahan Kasat Lantas Polres Siak, AKP Denny Maulana, STrk SIK MH dan merupakan atensi khusus dari Kapolres sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang seringkali dipicu oleh muatan berlebih. Selain itu, kami ingin memastikan kenyamanan dan jaminan keamanan bagi pengguna jalan lainnya di sepanjang Jalan Lintas Perawang-Siak," urai Ipda JP Pandiangan, SE.

Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian memberikan dua surat teguran kepada pengemudi. Tindakan ini bertujuan mengedukasi para pengangkut barang tentang pentingnya menaati aturan berlalu lintas sekaligus memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang.

Kapolres Siak, AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH SIK MH juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pengusaha angkutan barang dan sopir truk. Ia mengingatkan bahwa ketaatan terhadap batas tonase bukan sekadar masalah administrasi, melainkan berkaitan erat dengan keselamatan nyawa banyak orang. Kendaraan ODOL selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak.

"Kami menghimbau kepada seluruh pengusaha angkutan dan pengemudi agar tidak lagi memaksakan muatan yang melebihi kapasitas (ODOL). Mari kita sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya dan menjaga kualitas jalan dengan tidak melanggar ketentuan tonase. Kami akan terus melakukan pengawasan dan tidak akan segan untuk memberikan tindakan tegas kepada pelanggar yang masih membandel demi terciptanya kamseltibcarlantas yang kondusif," ungkap AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH SIK MH.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/DPRD-Pekanbaru-Minta-Disdik-Awasi-Ketat-Pemenuhan-Kuota-SMP-Negeri--Cegah-Jual-Beli-Kursi

PEKANBARU â€" Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan khusus terhadap proses pemenuhan kuota di sejumlah SMP negeri yang hingga kini masih memiliki kursi kosong. Pengawasan dinilai penting untuk mencegah adanya praktik jual beli kuota oleh oknum tertentu.

Menurut Tekad, proses pengisian sisa kuota harus berjalan secara transparan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.

"Kami minta Disdik melakukan pengawasan khusus terhadap proses pemenuhan kuota di beberapa SMP negeri yang belum penuh, agar tidak terjadi jual beli kuota oleh oknum-oknum tertentu," kata Tekad kepada GoRiau.com, Kamis (2/7/2026).

Ia mengingatkan agar masyarakat yang sedang berupaya mendapatkan sekolah bagi anaknya tidak menjadi sasaran praktik percaloan.

"Jangan sampai masyarakat yang ingin mendapatkan sekolah dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungan pribadi," ujarnya.

Tekad juga meminta Dinas Pendidikan tidak mempersulit masyarakat selama kuota di sekolah tujuan masih tersedia. Menurutnya, kondisi psikologis para orang tua saat ini sudah cukup tertekan karena anak-anak mereka belum memperoleh kepastian tempat bersekolah.

"Selama memang kuota sekolah tersebut masih ada, jangan dipersulit masyarakat. Sudah pasti kebatinan orang tua siswa saat ini sedang tidak stabil dikarenakan anaknya belum mendapatkan kepastian bersekolah," tuturnya.

Ia berharap seluruh proses pemenuhan kuota SMP negeri dapat berlangsung secara adil, transparan, dan mengutamakan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan.(goriau)

]]> Fri, 03 Jul 2026 08:39:00 +0700