https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 16 Jul 2026 10:38:07 +0700 Thu, 16 Jul 2026 10:38:07 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Ekbis/Dongkrak-Daya-Saing-Sektor-Logistik--Pemkab-Siak-Genjot-Sertifikasi-Tenaga-Kerja-Bongkar-Muat

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen penuh dalam meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) lokal. Langkah strategis ini direalisasikan melalui program pelatihan khusus dan uji kompetensi guna mencetak pekerja pelabuhan yang profesional, bersertifikasi, serta mampu mengutamakan keselamatan kerja di kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Buton, Kecamatan Sungai Apit.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal saat membuka Pelatihan dan Uji Kompetensi TKBM yang diikuti oleh 40 peserta di Hotel Winaria, Siak Sri Indrapura, Rabu (15/6/2026).

Menurut Syamsurizal, investasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi, aktivitas industri dan logistik di Kabupaten Siak kini terus berkembang pesat secara eksponensial. Oleh karena itu, setiap tenaga kerja bongkar muat wajib memiliki kemampuan yang sesuai standar operasional yang dibuktikan melalui sertifikasi resmi.

"Seluruh tenaga kerja bongkar muat harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Melalui pelatihan dan uji kompetensi ini, mereka memiliki keterampilan yang terstandar dan diakui secara resmi," kata Syamsurizal, Kamis (16/7/2026).

Perkuat Budaya Keselamatan Kerja di Pelabuhan

Agenda strategis yang bernilai tinggi bagi kemajuan daerah ini menghadirkan narasumber tepercaya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan. Jalannya acara juga disaksikan oleh perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Buton, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, serta jajaran pengurus Koperasi TKBM.

Syamsurizal memberikan apresiasi tinggi kepada Koperasi TKBM yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi di Kabupaten Siak. Langkah perdana ini dinilai sebagai momentum penting untuk mendongkrak kualitas tenaga kerja lokal sekaligus memperkuat budaya keselamatan kerja (K3) di lingkungan pelabuhan yang penuh risiko.

Demi keberlanjutan ekonomi daerah, Syamsurizal meminta agar program serupa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Tujuannya agar semakin banyak tenaga kerja lokal yang memperoleh sertifikat kompetensi, sehingga mereka memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi di sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.

Perluas Akses hingga Usulkan Balai Pelatihan Khusus

Selain itu, Syamsurizal mendorong KSOP bersama instansi terkait untuk memperluas jangkauan akses pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri produktif, seperti:

* Kawasan Industri Tanjung Buton

* Mengkapan

* Sungai Apit

* Tanjung Pal

* Lalang dan wilayah sekitarnya

"Semakin banyak masyarakat yang memiliki kompetensi dan sertifikat, semakin besar peluang mereka bekerja di sektor kepelabuhanan dan logistik yang terus berkembang di Kabupaten Siak," ujarnya.

Sebagai wujud keseriusan, Pemerintah Kabupaten Siak juga mengusulkan kerja sama strategis dengan Kementerian Perhubungan melalui BPSDM untuk menghadirkan balai pelatihan kepelabuhanan mandiri di daerah. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat luas dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pergi ke luar daerah.

Manfaat positif dari kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pekerja di lapangan. Hamdan, salah seorang peserta, mengaku pelatihan ini memberikan cakrawala dan pemahaman baru mengenai prosedur keselamatan kerja yang selama ini belum pernah ia terima secara formal.

"Pelatihan ini menambah pengetahuan kami tentang cara bekerja yang lebih aman. Harapannya, keselamatan kerja para pekerja pelabuhan semakin baik," katanya.

Melalui investasi keterampilan dan sertifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan lahirnya ekosistem tenaga kerja bongkar muat yang kompeten dan profesional, yang siap menjadi motor penggerak utama dalam mendukung pertumbuhan sektor kepelabuhanan serta industri raksasa di kawasan Tanjung Buton.(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 10:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Teknologi/Penjualan-Grosir-Melesat-73-4-Persen--Mobil-China-Kian-Mendominasi-Pasar-Indonesia

JAKARTA - Dominasi mobil asal China di pasar otomotif Indonesia kian tak terbendung. Popularitas jajaran kendaraan roda empat dari Negeri Tirai Bambu ini terus meroket tajam di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif. Fenomena tersebut tecermin jelas dari volume penjualan grosir atau wholesale secara kumulatif yang melesat hingga 73,4 persen secara tahunan atau year on year sepanjang paruh pertama tahun ini, dibarengi dengan lonjakan pangsa pasar yang sangat signifikan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, saat ini sudah ada 17 pabrikan otomotif asal China yang resmi terdaftar sebagai anggota. Sepanjang semester pertama tahun ini, belasan pabrikan tersebut sukses menggelontorkan total wholesale kumulatif sebanyak 78.662 unit kendaraan ke pasar domestik. Kinerja kinclong ini otomatis mendongkrak pangsa pasar mobil China di Indonesia menjadi 18 persen, naik tajam dibanding periode yang sama tahun lalu yang baru menyentuh angka 12 persen.

BYD Pimpin Pasar dan Kejutan Fantastis dari Jaecoo

Raksasa otomotif BYD sejauh ini masih kokoh memimpin peta persaingan sesama pabrikan China. Merek ini sukses membukukan penjualan sebanyak 23.257 unit, atau melonjak 65 persen dari tahun sebelumnya. Berkat pertumbuhan dua digit yang sangat agresif ini, pabrikan tersebut berhasil merangsek naik dan mengamankan posisi sebagai merek mobil terlaris kelima secara nasional.

Kejutan besar justru datang dari Jaecoo. Submerek dari grup Chery ini melaporkan angka penjualan yang fantastis mencapai 17.334 unit, sekaligus mengukuhkan diri sebagai merek China terlaris kedua di bawah pemimpin pasar. Popularitas SUV listrik Jaecoo J5 yang laku belasan ribu unit menjadi motor utama keberhasilan ini. Prestasi tersebut membawa mereka mencetak sejarah sebagai merek termuda yang sukses menembus daftar 10 besar merek terlaris nasional, padahal usianya belum genap dua tahun berkiprah di aspal Indonesia.

Pertumbuhan Eksponensial dan Panggung GIIAS

Selain kedua merek papan atas tersebut, mayoritas pabrikan asal China lainnya juga melaporkan lonjakan penjualan yang luar biasa sepanjang paruh pertama tahun ini. Pertumbuhan eksponensial ini sebagian didorong oleh basis penjualan semester pertama tahun lalu yang masih rendah, mengingat saat itu sebagian besar merek masih berada dalam tahap awal pengenalan produk ke konsumen Tanah Air.

Tercatat, Geely menorehkan pertumbuhan paling gila-gilaan mencapai 866 persen dengan penjualan sebanyak 8.424 unit. Langkah impresif ini diikuti oleh Jetour yang melonjak 457 persen menjadi 1.525 unit, serta GWM yang ikut menggemuk 177 persen dengan torehan 1.445 unit.

Memasuki paruh kedua tahun ini, gurita bisnis pabrikan China dipastikan bakal kian mencengkeram erat pasar Indonesia. Sejumlah Agen Pemegang Merek kini tengah bersiap melancarkan strategi ekspansi lanjutan, terutama memanfaatkan momentum pameran otomotif terbesar di Tanah Air, GAIKINDO Indonesia International Auto Show, yang akan dibuka akhir bulan ini. Sederet merek mapan seperti Wuling, Changan, Baic, DFSK, hingga iCar dijadwalkan bakal merilis amunisi mobil baru mereka untuk memikat konsumen. Tak hanya itu, panggung pameran tahun ini juga akan menjadi saksi peluncuran dua merek raksasa pendatang baru asal China yang siap meramaikan persaingan, yakni Zeekr dan Leapmotor.(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 10:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Waspadai-El-Nino--PT-Arara-Abadi---APP-Group-Tingkatkan-Kesiapsiagaan-Karhutla-di-Seluruh-Distrik-Operasional

PEKANBARU - PT Arara Abadi-APP Group memperkuat seluruh sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesiapsiagaan itu terkait ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026.

Perusahaan pulp and paper ini meningkatkan kesiapsiagaan di semua lini, mulai dari patroli lapangan, penambahan personel regu pemadam, hingga penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi yang beroperasi selama 24 jam. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap musim kemarau ekstrem yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla di Provinsi Riau.

Demikian dikatakan Head Fire Operation Management (FOM) PT Arara Abadi-APP Group, Richard Sudinardo Sihombing, didampingi Penanggung Jawab Operasional FOM, Ditra, Rabu (15/7/26).

"Sejak Mei lalu kami telah menambah pos siaga di lokasi-lokasi yang dinilai rawan kebakaran. Seluruh sistem mitigasi kami perkuat agar mampu merespons secara cepat apabila muncul potensi karhutla," kata Richard.

Menurutnya, di wilayah operasional PT Arara Abadi yang mencakup Kabupaten Siak, Pelalawan hingga Bengkalis kini terdapat 34 pos siaga. Pos-pos tersebut dijaga bersama oleh personel perusahaan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat setempat.

Keberadaan pos siaga tidak hanya berfungsi mengawasi aktivitas keluar masuk masyarakat di kawasan rawan, tetapi juga menjadi titik pemantauan dini terhadap potensi munculnya kebakaran.

Pada kesempatan ini, Richard juga menjelaskan, selain memperkuat personel di lapangan, PT Arara Abadi juga mengandalkan teknologi digital dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

Perusahaan memiliki sistem pemantauan hotspot yang mengintegrasikan sejumlah platform. Di antaranya website pemantauan hotspot Riau milik perusahaan yang dipadukan dengan aplikasi Sipongi milik pemerintah. Kedua sistem tersebut digunakan sebagai rujukan sekaligus pembanding dalam memantau titik panas.

Tak hanya itu, perusahaan juga mengoperasikan aplikasi Sinarmas Forest Hazard Rating System yang mampu menampilkan tingkat kerawanan kebakaran berdasarkan kondisi cuaca, jumlah hari tanpa hujan hingga data curah hujan di setiap wilayah operasional. Pemantauan juga dilengkapi dengan data dari Windy.com dan BMKG. Sehingga kondisi arah angin, kelembapan lahan, hingga prakiraan cuaca dapat diketahui secara lebih akurat.

Seluruh data tersebut dipusatkan dalam Stsiun Room, ruang kendali terpadu yang beroperasi selama 24 jam. Di ruangan ini, operator memantau pergerakan cuaca, hotspot, arah angin hingga kondisi lahan melalui deretan layar monitor yang terus memperbarui data secara real time.

Pusat ruang kontrol ini juga terhubung dengan pos-pos pemantauan serta menara api yang dilengkapi kamera CCTV dengan jangkauan hingga sekitar 10 kilometer.

"Di ruang ini tidak ada istilah lengah. Setiap perubahan cuaca maupun kemunculan hotspot langsung dipantau dan dilaporkan kepada tim terkait," tegas Richard.

Labjut Richard, setiap kali sistem mendeteksi hotspot, baik di dalam maupun di luar area konsesi perusahaan dengan radius sekitar empat kilometer, tim monitoring segera mengirimkan koordinat kepada regu patroli untuk melakukan verifikasi di lapangan.

Apabila ditemukan adanya titik api, regu pemadam perusahaan langsung dikerahkan untuk melakukan penanganan cepat. Sementara jika lokasi berada di luar jangkauan area konsesi, informasi segera diteruskan kepada BPBD Riau agar dapat ditindaklanjuti. Namun apabila dibutuhkan, tim pemadam PT Arara Abadi tetap siap membantu proses pemadaman.

Stasiun Room menjadi pusat kendali seluruh sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla perusahaan yang menghubungkan 26 distrik operasional PT Arara Abadi di Provinsi Riau.Untuk memperkuat pengawasan, perusahaan mengoperasikan 26 Stasiun Room lainya yang saling terhubung, didukung 86 menara api, 132 pos pantau, serta 16 kamera CCTV yang dipasang di menara pengawas.

Seluruh CCTV terhubung melalui jaringan internet sehingga kondisi lapangan dapat dipantau secara real time, memungkinkan perusahaan merespons potensi kebakaran secara cepat sebelum meluas.

Melalui penguatan personel, patroli terpadu, serta pemanfaatan teknologi pemantauan digital, PT Arara Abadi-APP Group menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pencegahan sebagai langkah utama dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau dan fenomena El Nino tahun ini.(rtc)

]]> Thu, 16 Jul 2026 10:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Merasa-Disekap-Mantan-Majikannya--Kasir-Koperasi-Ini-Melapor-ke-Polisi

PASIRPENGARAIAN- Seorang perempuan di Bondar, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) inisial JM Tambunan (35) mengaku mendapatkan perlakukan tidak baik dari mantan majikannya.

Perlakuan tidak baik yanh dialami oleh JM Tambunan ini berupa penyekapan yang dilakukan oleh mantan bos nya inisial ST. Oleh karena itu, korban melaporkan kejadian itu ke Pihak yang berwajib.

Dalam laporan pengaduannya, JM Tambunan yang merupakan kasir di salah satu koperasi simpan pinjam itu mengaku semoat disekap oleh majikannya pada Kamis (2/7/2026) di rumah majikannya di Desa Tambusai Barat.

Menurut keterangan salah seorang kerabat korban Jim, mengaku bahwa adiknya disekap lantaran dituduh menggelapkan uang koperasi sekitar Rp. 15 juta lebih.

Namun, tuduhan itu hanya sepihak. Korban JM Tambunan dipaksa oleh majikannya untuk mengakui telah menggelapkan uang koperasi senilai Rp. 15 juta.

"Adik kita itu tidak mengaku. Karena menurutnya tidak pernah melakukan penggelapan uang koperasi itu. Karena tidak mengakui, akhirnya adik kita disekap oleh majikannya," ucap Jim kepada riauterkini.com, baru-baru ini.

Atas perlakukan yang dialaminya, Jim menyuruh adiknya JM Tambunan melaporkan kejadian itu ke Polsek Tambusai.

Terpisah, Kapolsek Tambusai AKP Jhon Heri melalui AIPDA Marta Kusuma mengaku sudah menerima laporan pengaduan dari korban inisial JM Tambunan pada Ahad (5/7/2026) lalu. Saat ini, pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada para pihak.

"Pelapor dan terlapor sudah kita mintai keterangam. Kita juga akan meminta keteramgan beberapa saksi. Selanjutnya kita akan lakukan gelar perkara. Jika memenuhi, kita tingkatkan ke penyidikan,"(rtc)

]]> Thu, 16 Jul 2026 09:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Walikota-Dumai-Optimis-PAD-Meningkat-Saat-Pimpin-High-Level-Meeting-TP2DD---

DUMAI - Walikota Dumai Paisal memimpin High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu (15/7/2026) komplek perkantoran Mall Pelayanan Publik.

Turut hadir dalam kegiatan TP2DD tersebut Sekretaris Daerah Dumai Fahmi Rizal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau diwakili Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Veri D. Adhiraharja, Sekretaris Bapenda Dumai Dimas, Pimpinan BUMD dan Kepala Perangkat Daerah.

Melalui Kegiatan ini, Walikota Dumai Paisal menegaskan akan terus memantapkan dalam penerapan pembayaran pendapatan daerah lewat sistim digital, ini bertujuan untuk menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Apalagi dengan kondisi keuangan daerah saat ini akibat efisiensi, reformasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah harus diperketat agar dambaan peningkatan PAD dapat terealisasi kemudian dapat bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Bukan hanya itu saja, tambahnya, Pemerintah Daerah menggelar High Level Meeting TP2DD ini juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Paisal menekankan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kota Dumai, serta mengidentifikasi berbagai tantangan serta menyusun langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan digitalisasi layanan publik dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Menurutnya, penerapan digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat proses transaksi, meminimalkan kebocoran pendapatan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Ia menilai Program Peningkatan Perluasan Digitalisasi Daerah Bank Indonesia dapat mencegah segala bentuk kebocoran penerimaan pajak daerah, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan diharapkan hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Paisal mengaku, proses pengelolaan pendapatan dengan cara konvensional harus ditinggalkan dan beralih digitalisasi daerah, dengan dibuat digitalisasi, orang bayar pajak daerah nanti langsung ke Kas daerah.

Sementara, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Veri D. Adhiraharja menjelaskan program TP2DD nantinya akan membantu percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menambahkan program tersebut nantinya akan menyasar kepada seluruh mekanisme pengelolaan keuangan seperti restitusi pajak, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga pengelolaan belanja daerah.

Veri menerangkan, nantinya akan mengubah cara kerja Pemda dari berbagai segmen untuk ditingkatkan lewat digitalisasi melalui sejumlah langkah, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) literasi, hingga sinergi.

Untuk kota Dumai pembayaran pajak menggunakan kanal digital sudah banyak dilakukan, tinggal selanjutnya mensosialisasikan pada masyarakat untuk senantiasa menggunakan kanal tersebut untuk membayar pajak daerah.

"TP2DD bertugas untuk mempercepat digitalisasi layanan publik dan transaksi APBD dalam bentuk penerimaan pajak/retribusi daerah maupun pengeluaran melalui sistem non-tunai, seperti penggunaan QRIS, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan aplikasi daerah. Berdasarkan Keppres No. 3 Tahun 2021," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Dumai, Zulfahmi mengaku bahwa pembayaran Pajak bisa lewat semua kanal, seperti M banking baik di bank Riau, Mandiri, dan BRI.

" Indomaret dan alfamart untuk pembayaran PBB juga bisa, kita sudah menerapkan digitalisasi,"(tribunpekanbaru)

]]> Thu, 16 Jul 2026 09:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Tanggapi-Kejagung-Bentuk-Tim-9-Penyidik-Tangani-Kasus-Febrie-Adriansyah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terhadap langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah membentuk tim berisi sembilan penyidik untuk menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Budi Prasetyo, selaku Juru Bicara KPK, menyatakan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah yang positif. Dia menambahkan bahwa beberapa penyidik yang terlibat dalam tim tersebut adalah mantan pegawai KPK yang memiliki pengalaman di bidangnya."Kami melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus yang beranggotakan di antaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK," ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (16/7/2026).

Budi juga menjelaskan bahwa para mantan pegawai KPK yang kini tergabung dalam tim penyidik tersebut memiliki kompetensi dan pengalaman yang sangat diperlukan untuk mendukung proses penyidikan kasus ini. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara yang sedang ditangani.

"Kami melihat kompetensi dan pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut," jelasnya lebih lanjut.

Walaupun demikian, KPK tetap akan memantau perkembangan penanganan kasus ini, terutama setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyerahkan penanganan perkara kepada Kejagung. KPK berkomitmen untuk terus mengikuti proses yang ada dan memberikan dukungan jika diperlukan.

"Jika memang nanti ada kendala, tantangan, hambatan, maka kami bisa lakukan penguraian bersama karena memang sejak awal KPK sudah melakukan komunikasi secara intens, meskipun itu informal, baik kepada kawan-kawan di Kepolisian maupun di Kejaksaan Agung," tegas Budi.

Sebelumnya, pada 6 Juli 2026, Kortastipidkor Polri telah mengumumkan dimulainya penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) selama periode 2018-2026.

Dua hari setelahnya, tepatnya pada 8 Juli 2026, penyidik melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus ini. Polri menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut berhubungan dengan tiga perkara, yaitu dugaan korupsi dalam pengadaan pasokan batu bara, dugaan korupsi pengelolaan PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2020-2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Febrie Adriansyah memberikan tanggapan terhadap tindakan Polri melalui sebuah konferensi pers yang diadakan pada 10 Juli 2026. Keesokan harinya, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Febrie telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Jampidsus, dan pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Pada hari yang sama, Kortastipidkor Polri menetapkan dua individu sebagai tersangka dalam tiga kasus yang sedang ditangani, termasuk Febrie Adriansyah. Meskipun demikian, Kortastipidkor Polri memutuskan untuk menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung. Selanjutnya, pada 15 Juli 2026, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan untuk ketiga kasus tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Febrie Adriansyah masih berstatus sebagai saksi, meskipun status tersangka yang sebelumnya ditetapkan oleh Polri tetap berlaku.

Kejaksaan Agung juga mengumumkan sembilan penyidik yang ditunjuk untuk menangani kasus ini, yang terdiri dari:

1. Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Agus Salim;

2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Muhibuddin;

3. Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Chatarina Muliana Girsang;

4. Inspektur Keuangan I Jamwas, Riyono;

5. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Agus Sahat;

6. Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Irene Putri;

7. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Rinaldi Umar;

8. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil), Zet Tadung Allo;

9. Direktur A pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Hari Wibowo.

Dari sembilan penyidik tersebut, terdapat informasi bahwa Chatarina Muliana Girsang dan Muhibuddin pernah bertugas di KPK sebelum kembali bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung. Hal ini menunjukkan adanya pengalaman yang relevan dalam penanganan kasus yang sedang berlangsung.(merdeka.com)

]]> Thu, 16 Jul 2026 09:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/ASN-Bea-Cukai-Gugur-Saat-Bertugas--TASPEN-Salurkan-Santunan-Manfaat-Rp214-Juta

Sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi hak peserta, PT TASPEN (Persero) bersama Kantor Regional VI BKN Sumatera Utara menyerahkan santunan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp214.299.600 kepada Netty, ahli waris almarhum Aditya Waskita Jauhari, di Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (10/7/2026).

Penyaluran hak tersebut menjadi bukti komitmen negara dalam menghadirkan perlindungan bagi ASN Direktorat Jenderal Bea Cukai yang gugur saat melaksanakan tugas pemeriksaan kapal di perairan Tanjung Buton, Kabupaten Siak, Riau, sekaligus memastikan hak ahli waris terpenuhi secara tepat waktu..Secara simbolis, santunan tersebut diserahkan oleh Branch Manager TASPEN Medan, Toni Eko Sucahyo, bersama Kepala Kantor Regional VI BKN Sumatera Utara, Janry Haposan U.P. Simanungkalit. Total nilai manfaat yang diterima oleh ahli waris mencakup manfaat THT sebesar Rp61.469.600 dan manfaat JKK yang mencapai Rp152.830.000.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian Almarhum Aditya Waskita Jauhari. "Duka cita juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga korban serta pihak-pihak yang terdampak atas peristiwa ini," kata Henra.

Henra juga memberikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara atas kerja sama yang baik dalam mempercepat proses administrasi.

"Seluruh hak almarhumah kami proses secara proaktif dan transparan melalui sistem digital agar manfaatnya bisa segera diterima oleh ahli waris sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasi serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," tambahnya.TASPEN Pastikan Hak Peserta Diproses Cepat dan Transparan

TASPEN menunjukkan dedikasinya dalam memberikan perlindungan yang cepat bagi ASN yang meninggal dunia saat menjalankan tugas, terutama setelah insiden yang menimpa almarhum pada 7 Juli 2026 dini hari.

Ahli waris Aditya Waskita Jauhari menerima total manfaat yang dihitung secara akuntabel, mencakup manfaat THT yang terdiri dari Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian, serta manfaat JKK yang meliputi Santunan Kematian, Uang Duka Tewas, dan Biaya Pemakaman.

Proses penyaluran yang dilakukan secara cepat ini mencerminkan komitmen TASPEN untuk memberikan perlindungan nyata, sehingga dapat menciptakan masa depan yang aman dan tenang bagi ASN dan keluarganya, terutama dalam menghadapi risiko kerja yang tidak terduga.

Penyaluran Klaim TASPEN Terus Meningkat

Di wilayah kerja TASPEN Medan, pada semester pertama tahun 2026, telah tercatat penyaluran manfaat program THT sebesar Rp21.751.275.000 untuk 297 klaim, manfaat JKK sebesar Rp2.550.481.165 untuk 259 klaim, dan manfaat JKM sebesar Rp14.405.585.100 untuk 321 klaim.

Secara nasional, dalam periode yang sama, TASPEN telah menyalurkan manfaat Program THT sebesar Rp6.640.003.150.723 untuk 161.471 klaim, serta program JKK dan JKM sebesar Rp652.723.331.548 untuk 50.392 klaim. Penyaluran manfaat ini merupakan bagian dari pelaksanaan program perlindungan sosial TASPEN yang berfokus pada penyelesaian hak peserta dengan prinsip 5T, yaitu Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi.

Selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang bertujuan memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, TASPEN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan Center of Excellence dan transformasi digital.

TASPEN bertekad untuk memastikan bahwa setiap peserta dan ahli waris dapat dengan mudah, cepat, dan tepat memperoleh haknya sesuai dengan prinsip pelayanan yang andal dan berorientasi pada kebutuhan peserta.(merdeka.com)

]]> Thu, 16 Jul 2026 09:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Prabowo-Beri-Tenggat-1-Bulan-untuk-Benahi-Tata-Kelola-Program-MBG

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu satu bulan kepada jajarannya untuk membenahi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG), termasuk menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

"Kami minta waktu satu bulan. Ya, satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Zulhas, evaluasi akan difokuskan pada sejumlah persoalan, mulai dari menutup celah penyelewengan hingga memastikan titik penerima manfaat benar-benar siap menerima layanan.

"Kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizinya. Ada yang sudah membangun, tetapi belum ada (penyaluran). Banyak, banyak hal ya," terangnya.

Ia menjelaskan hasil kajian dan penataan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pengambilan keputusan agar pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai tujuan pemerintah.

"Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan kepada bapak presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Namun, kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," jelas Zulhas.

Program MBG belakangan menjadi sorotan setelah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tersandung dugaan kasus korupsi terkait tata kelola program tersebut.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Ketiganya telah diberhentikan Presiden Prabowo dan saat ini menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung.

Saat ini, jabatan Kepala BGN diemban Nanik S Deyang, sedangkan posisi Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Sementara itu, penyaluran program MBG sempat dihentikan selama masa libur sekolah sebagai bagian dari proses pembenahan tata kelola. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.

Penghentian sementara distribusi tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyaluran MBG kembali dilaksanakan mulai 13 Juli 2026 di berbagai daerah.

Pemerintah memastikan Program MBG tetap berjalan bersamaan dengan proses pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, serta evaluasi berbagai kendala pelaksanaan agar program tersebut semakin efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyalahgunaan.(ckplh)

]]> Thu, 16 Jul 2026 09:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/1-173-Capaja-TNI-Polri--Terima-Pembekalan-dari-Menhan-RI--Panglima-TNI-dan-Kapolri-

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Wakil Panglima TNI serta para Kepala Staf Angkatan, memberikan pembekalan kepada 1.173 Calon Perwira Remaja (Capaja) dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU) dan Akademi Kepolisian (Akpol) di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (15/7/2026). 

Dalam pembekalannya, Panglima TNI menegaskan bahwa para perwira remaja harus mampu menghadapi tantangan perang modern sekaligus mendukung pembangunan nasional melalui kepemimpinan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan bangsa. “Tugas para perwira ke depan adalah mendukung pengelolaan sumber daya alam dan proses pembangunan nasional. Ancaman Perang Modern bagi bangsa Indonesia bukan lagi perang konvensional semata. Ancaman saat ini berupa invasi non-fisik untuk mengontrol kepentingan politik, ekonomi, sumber daya alam, dan akses strategi,” ujar Panglima TNI.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengingatkan para Capaja agar mewarisi semangat Generasi 45 dengan menjunjung tinggi patriotisme, nasionalisme, profesionalisme, dan integritas, serta menjadi pemimpin yang adaptif, berkarakter, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di tengah dinamika perkembangan teknologi, geopolitik, ancaman siber, dan perang informasi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa soliditas dan sinergitas TNI-Polri merupakan kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Para Capaja juga diharapkan menjadi perwira yang peka terhadap persoalan masyarakat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan solusi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pembekalan ini menegaskan komitmen TNI dan Polri dalam membentuk perwira muda yang profesional, berintegritas, loyal, dan berjiwa pengabdian, sekaligus memperkuat soliditas TNI-Polri sebagai fondasi menjaga persatuan, meningkatkan sinergi antarlembaga, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

]]> Thu, 16 Jul 2026 09:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Lima-Kios-di-Jalan-Belimbing-Pekanbaru-Terbakar

PEKANBARU-Kebakaran menghanguskan satu bangunan permanen yang terdiri dari lima pintu kios di Jalan Belimbing, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Kamis (16/7/2026) dini hari.

"Laporan kami terima pada pukul 00.43 WIB. Tim langsung bergerak dua menit kemudian dan tiba di lokasi pukul 00.50 WIB untuk melakukan pemadaman, melokalisir api, serta pendinginan," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Pekanbaru, Zarman Candra.

Ia menjelaskan, bangunan berukuran sekitar 30 x 10 meter itu terbakar seluruhnya. Kios tersebut ditempati sejumlah penyewa, yakni usaha ampera, kedai sembako, layanan pembiayaan, kios ponsel, serta satu kios dalam kondisi kosong.

Untuk memadamkan api, Damkarmat mengerahkan personel dari Pos 13 dan Pos 13.01 dengan enam unit mobil pemadam serta satu unit rescue. Petugas berjibaku hingga api berhasil dipadamkan dan mencegah kobaran merambat ke rumah warga yang berada di belakang dan samping bangunan.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Rumah-rumah di sekitar lokasi juga berhasil diamankan sehingga api tidak meluas," ujarnya.

Zarman menyebutkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara nilai kerugian akibat kebakaran belum dapat dipastikan.

Operasi pemadaman dan pendinginan berakhir sekitar pukul 03.12 WIB.(ckplh)

]]> Thu, 16 Jul 2026 09:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Dua-Pelajar-MAN-1-Pekanbaru-Perkuat-Timnas-Olimpiade-Sains-Tingkat-Internasional--Siap-Berlaga-di-Turki-dan-Vietnam

PEKANBARU-MAN 1 Pekanbaru menggelar acara pelepasan dua pelajar terbaik yang akan membawa nama Indonesia pada ajang Olimpiade Sains Tingkat Internasional.

Dua murid MAN 1 Pekanbaru yang dipercaya memperkuat Tim Nasional Indonesia tersebut adalah Rafif Adinata Ramadhan bidang geografi yang akan bertanding di Turki dan Khalil Azyumardi Abnel bidang Astronomi yang akan berkompetisi di Vietnam. Keduanya akan mengharumkan nama Indonesia melalui prestasi di bidang sains pada tingkat internasional.

Acara pelepasan pada Rabu (15/7/2026), dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, pimpinan madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite, serta seluruh peserta didik MAN 1 Pekanbaru sebagai bentuk dukungan dan doa bagi para duta Indonesia.

Momen pelepasan menjadi semakin mengharukan karena Rafif dan Khalil turut didampingi oleh kedua orang tua masing-masing. Kehadiran keluarga menjadi simbol doa, dukungan, dan semangat yang akan mengiringi langkah mereka dalam mengukir prestasi di kancah dunia.

Kepala MAN 1 Pekanbaru Norerlinda menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian luar biasa yang diraih kedua murid tersebut. Menurutnya, keberhasilan Rafif dan Khalil merupakan hasil dari kerja keras para murid, bimbingan guru, dukungan orang tua, serta sinergi yang kuat antara madrasah dengan Kementerian Agama.

"Ini bukan sekadar keberangkatan menuju sebuah kompetisi, tetapi sebuah amanah untuk membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Kami yakin Rafif dan Khalil akan memberikan yang terbaik dan menjadi inspirasi bagi seluruh peserta didik MAN 1 Pekanbaru," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi menyampaikan apresiasi atas prestasi yang kembali ditorehkan oleh MAN 1 Pekanbaru. Menurutnya, keberhasilan dua murid menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia merupakan bukti bahwa madrasah mampu melahirkan generasi yang unggul, kompetitif, dan siap bersaing di tingkat dunia.

"Hari ini kita tidak hanya melepas dua murid menuju kompetisi internasional, tetapi juga melepas harapan bangsa. Tunjukkan kemampuan terbaik, jaga akhlak, sportivitas, dan nama baik Indonesia. Jadilah duta madrasah yang membanggakan serta buktikan bahwa madrasah mampu melahirkan generasi berprestasi di panggung dunia," ungkapnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Syahrul Mauludi menyampaikan rasa bangga atas pencapaian kedua murid tersebut. Ia berharap keberhasilan Rafif dan Khalil dapat menjadi inspirasi bagi seluruh peserta didik untuk terus berprestasi dan tidak pernah berhenti bermimpi.

"Prestasi ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara peserta didik, guru, orang tua, dan madrasah. Kami berharap Rafif dan Khalil dapat memberikan penampilan terbaik, membawa pulang prestasi membanggakan, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan mengharumkan nama Indonesia melalui ilmu pengetahuan,"(ckplah)

]]> Thu, 16 Jul 2026 09:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Bau-Busuk-Kandang-Ayam-Resahkan-Warga-Rimbo-Panjang--Kades-Dinilai-Lamban-Turun-Tangan

KAMPAR-Warga yang tinggal di kawasan Jalan Yuzura, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari kandang ayam dan bebek berskala besar yang berada di dekat kawasan permukiman.

Kondisi tersebut disebut telah berlangsung selama sekitar tiga bulan dan dinilai mengganggu kenyamanan serta dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga.

Kandang tersebut berada di lahan kosong yang lokasinya berdekatan dengan dua kompleks perumahan, yakni Perumahan Fath Residence dan Perumahan Zaira Permai. Warga menyebut bau menyengat kerap tercium saat arah angin mengarah ke permukiman.

"Dari Perumahan Fath Residence jaraknya sekitar 100 meter, sedangkan dari Perumahan Zaira Permai sekitar 300 meter," kata salah seorang warga, Idon (35), Rabu malam (15/7/2026).

Menurut Idon, keberadaan kandang tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal peternakan terhadap permukiman.

Ia mengaku mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur jarak kandang peternakan berskala besar dengan kawasan permukiman minimal 500 meter.

"Kami juga meragukan apakah kandang itu memiliki izin. Kami baru tahu ada kandang setelah mencium bau busuk. Kalau memang berizin, seharusnya masyarakat sekitar juga diberi informasi," ujarnya.

Idon mengatakan kandang tersebut berisi ribuan ekor ayam kampung dan bebek petelur. Bau menyengat, kata dia, semakin terasa ketika angin bertiup ke arah rumah warga.

"Kalau baunya datang, kami terpaksa menutup pintu dan jendela. Di rumah ada anak kecil, kami khawatir kalau kondisi ini terus berlangsung bisa berdampak terhadap kesehatan," ungkapnya.

Menurutnya, warga telah beberapa kali mendatangi kandang untuk menemui pemilik yang diketahui bernama Feri. Dalam pertemuan itu, warga meminta agar kandang dipindahkan atau aktivitas peternakan dihentikan karena mengganggu lingkungan sekitar.

"Pemilik mengatakan kandangnya memiliki izin. Dia juga berjanji akan lebih rutin membersihkan kandang agar tidak menimbulkan bau. Tapi sampai sekarang baunya justru semakin menyengat," katanya.

Penanganan Desa Dinilai Lamban

Karena keluhan tidak kunjung teratasi, warga kemudian menyampaikan pengaduan secara resmi ke Pemerintah Desa Rimbo Panjang.

Surat yang berisi permohonan penutupan kandang disertai tanda tangan warga telah disampaikan ke kantor desa. Namun hingga kini warga mengaku belum mengetahui tindak lanjut dari pemerintah desa.

"Kami kecewa karena sampai sekarang belum ada tindakan. Kami menilai Kepala Desa Rimbo Panjang lamban menangani keluhan masyarakat. Harapan kami pemerintah desa mempertemukan warga dengan pemilik kandang agar ada solusi yang jelas," ujar Idon.

Keluhan serupa disampaikan Ridiyan, warga Perumahan Fath Residence. Ia mengaku turut mengantarkan surat pengaduan tersebut ke kantor desa.

"Harapan kami pemerintah desa memfasilitasi mediasi antara warga dan pemilik kandang. Tuntutan kami tetap sama, kandang itu ditutup atau dipindahkan karena sudah mengganggu lingkungan," katanya.

Ridiyan berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Provinsi Riau turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi peternakan tersebut.

"Udara di lingkungan kami sudah tercemar oleh bau kandang ayam dan bebek. Kami berharap DLH segera turun mengecek dan mengambil langkah agar persoalan ini segera selesai," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Rimbo Panjang, Ben Zainal, telah dikonfirmasi terkait keluhan warga dan penanganan aduan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.(ckplah)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Camat-Pulau-Merbau-Optimistis-MPLS-Jadi-Awal-Mencetak-Generasi-Unggul-Menuju-Indonesia-Emas-2045

SELATPANJANG - Suasana ceria mewarnai hari-hari pertama peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan belajar mereka. Guna memastikan kenyamanan dan kelancaran proses tersebut, Pemerintah Kecamatan Pulau Merbau bersama berbagai elemen masyarakat terjun langsung memantau jalannya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di tiga satuan pendidikan, Rabu (15/7/2026).

Peninjauan ini menyasar SDN 17 Rintis Desa Renak Dungun, SDN 08 Rambai Desa Renak Dungun, dan TK Negeri Kuala Merbau. Rombongan tidak sekadar melihat dari jauh, melainkan berinteraksi secara hangat dengan para guru serta murid baru untuk memastikan kegiatan berjalan aman, menyenangkan, dan jauh dari tekanan mental.

Tim pemantauan dipimpin langsung oleh Camat Pulau Merbau, Hermansyah, SH berdampingan dengan Bunda PAUD Kecamatan Pulau Merbau, Anita, SPd AUD yang juga bertugas sebagai Kepala TK Negeri Pembina Selatpanjang Timur. Kolaborasi ini semakin solid dengan kehadiran Kepala Desa Renak Dungun, Zulfikar, para Bunda PAUD tingkat desa, jajaran pengurus PKK, hingga perwakilan Puskesmas setempat.

Langkah evaluasi ini dinilai sangat krusial dalam menanamkan fondasi semangat belajar sekaligus membangun karakter unggul anak sejak dini.

"Melalui pendidikan yang berkualitas, kita berharap mampu melahirkan generasi yang tangguh, cerdas, dan berkarakter sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pelaksanaan MPLS harus memberikan kesan positif sehingga anak-anak merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar," urai Hermansyah.

Transisi emosional yang mulus menuju jenjang pendidikan baru terlihat jelas dari tingginya partisipasi aktif para murid. Keceriaan yang terpancar selama kegiatan menjadi indikator kuat bahwa langkah awal adaptasi di sekolah berhasil dilalui dengan riang gembira.

"Kami melihat anak-anak sangat antusias mengikuti setiap kegiatan. Semoga semangat ini terus terjaga sehingga mereka semakin percaya diri dan senang datang ke sekolah setiap hari," ungkap Anita.

Perhatian besar dari struktur pemerintahan dan tokoh pendidikan ini mendapat apresiasi tinggi dari para pahlawan tanpa tanda jasa di lapangan. Kehadiran tim lintas sektoral dianggap sebagai suntikan moral tersendiri untuk mengoptimalkan ruang edukasi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD Kecamatan Pulau Merbau dan seluruh Bunda PAUD desa yang telah berkunjung ke sekolah kami. Kehadiran ini menjadi motivasi bagi guru maupun peserta didik untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran," papar salah seorang perwakilan sekolah.(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Berburu-di-Kebun-Sendiri--Anarki-Fiskal-dan-Represi-Pajak-di-Ruang-Publik

DI ZAMAN kesusahan ekonomi ini, kebijakan fiskal di tingkat daerah belakangan nampaknya turut terjebak dalam pragmatisme sempit. Ketika kemampuan keuangan daerah tergerus oleh ketidakpastian ekonomi, inflasi yang merangkak naik, dan harga barang pokok yang mencekik, insting pertama yang muncul dari birokrasi justru bersifat ekstraktif: memperketat jangkauan pemungutan pajak pada sektor konsumsi paling rentan.

Polemik mengenai wacana penempatan petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menjaring penunggak pajak kendaraan menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Di beberapa daerah, realitas di lapangan bahkan sudah melahirkan tren penindakan yang absurd, seperti tindakan pengempisan ban kendaraan warga yang kedapatan belum melunasi pajak saat sedang mengantre di SPBU. Namun sebenarnya, esensi masalahnya lebih dalam dari sekadar tindakan fisik luar batas tersebut. Hadirnya aparatur pemantau pajak di area pengisian bahan bakar secara inheren sudah membawa watak intimidasi yang merusak tatanan ruang hidup warga.

Secara sosiologis, SPBU adalah ruang publik fungsional yang bersifat netral dan esensial bagi mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. Kehadiran pos pemantau pajak di titik ini secara radikal mengubah mode interaksi antara negara dan warga. Ruang publik yang seharusnya bebas dari tekanan psikologis kini dikomodifikasi menjadi wilayah pengawasan massal yang "mencurigai" setiap pengendara. Penempatan petugas di antrean bahan bakar menciptakan apa yang dalam sosiologi hukum disebut sebagai teror psikologis struktural. Tanpa perlu melakukan tindakan fisik pun, gestur aparatur yang mengintai dan memeriksa data di tengah antrean publik secara otomatis memposisikan warga yang sedang memenuhi kebutuhan energinya di bawah bayang-bayang intimidasi birokrasi.

Lebih jauh, jika ditolok dari prinsip filsafat keadilan, model pengawasan langsung di SPBU menabrak dua fundamen keadilan sekaligus: keadilan distributif dan keadilan prosedural. Dalam teori keadilan John Rawls, melalui konsep Difference Principle (Prinsip Perbedaan), setiap kebijakan ekonomi-politik yang diambil oleh otoritas publik harus memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Menargetkan pajak kendaraan di tengah krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM adalah bentuk pengabaian moral atas prinsip ini. Pajak yang menyasar mobilitas harian bersifat regresif, ia memotong porsi pendapatan masyarakat kelas bawah secara signifikan hanya untuk menjaga kesehatan angka di neraca daerah.

Lebih jauh lagi, penempatan pos penjagaan di tengah ruang transaksi harian mengangkangi konsep keadilan prosedural. Keterlambatan membayar pajak adalah pelanggaran administratif, bukan kejahatan kriminal luar biasa yang mengancam keselamatan publik. Penegakan hukum administrasi memiliki ruang, waktu, dan jalurnya sendiri yang terhormat melalui surat peringatan resmi atau mungkin sistem daring. Membawa instrumen penagihan ke ruang tunggu publik secara sepihak merampas kenyamanan warga serta menghilangkan hak psikologis mereka untuk memberikan pembelaan atau klarifikasi dalam suasana yang setara dan bermartabat.

Akar dari model pengawasan yang intimidatif di lapangan ini sesungguhnya bermuara pada satu hal: kemiskinan kreativitas kepemimpinan. Birokrasi mengalami kemandekan imajinasi dalam merumuskan strategi perluasan fiskal, sehingga memilih jalan pintas yang paling mudah namun destruktif. Pemerintah daerah yang terjebak dalam pola pikir konvensional-ekstraktif selalu melihat dompet rakyat sebagai satu-satunya sekoci penyelamat anggaran. Padahal, arsitektur fiskal yang modern menuntut pemimpin untuk fokus pada value creation (penciptaan nilai tambah). Mengapa harus bersusah payah memikirkan reformasi BUMD agar menghasilkan deviden non-pajak, merancang kemitraan investasi, atau mendorong hilirisasi komoditas unggulan, jika memungut pajak dari transaksi harian rakyat terasa jauh lebih mudah dan instan?

Sangat tidak etis secara moral dan politik ketika pemerintah daerah menuntut kepatuhan absolut dari rakyatnya dengan cara-cara yang intimidatif, sementara mereka sendiri enggan melakukan efisiensi internal. Evaluasi mendalam terhadap efisiensi anggaran belanja aparatur, seperti pemotongan biaya seremonial dan perjalanan dinas yang tidak produktif, seharusnya mendahului segala bentuk intensifikasi pajak di lapangan.

Pada akhirnya, polemik penempatan petugas Bapenda di SPBU ini menuntut komitmen serius, khususnya dalam konteks Provinsi Riau yang saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Bumi Lancang Kuning tidak sepatutnya mempertontonkan kepanikan anggaran dengan cara memburu dan mengintimidasi warganya di antrean bahan bakar. Wacana menghadirkan pos pemantau pajak di SPBU adalah pertanda robohnya tata kelola pemerintahan yang humanis. Pemerintah Provinsi Riau harus mengembalikan marwahnya sebagai pelayan publik, bukan sebagai debt collector yang represif. Mengoptimalkan PAD adalah keharusan untuk keberlanjutan pembangunan, namun melakukannya dengan cara merampas kenyamanan ruang publik dan menebar kecemasan di tengah masyarakat adalah sebuah anarki birokrasi yang tidak dapat dan tidak boleh ditoleransi karena berlawanan secara diametral dengan etika demokrasi dan prinsip keadilan sosial.(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Hari-Ketiga-MPLS--Disdik-Pekanbaru--Belum-Ada-Laporan-Kendala-Maupun-Perundungan

PEKANBARU �" Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 di Kota Pekanbaru memasuki hari ketiga dengan situasi yang dinilai kondusif. Hingga Rabu (15/7/2026), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mengaku belum menerima laporan mengenai kendala pelaksanaan maupun dugaan perundungan selama kegiatan berlangsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, mengatakan seluruh rangkaian MPLS di sekolah-sekolah masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Para peserta didik baru juga dinilai mampu mengikuti setiap agenda pengenalan lingkungan sekolah dengan baik.

"Sudah masuk hari ketiga dan sejauh ini berjalan dengan lancar. Sampai hari ini kami belum menerima laporan, baik itu kendala maupun permasalahan terkait pelaksanaan MPLS. Anak-anak juga menikmati seluruh rangkaian kegiatan MPLS," kata Tommy kepada GoRiau.com, Rabu (15/7/2026).

Menurut Tommy, kondisi tersebut menunjukkan komitmen seluruh satuan pendidikan dalam melaksanakan MPLS yang ramah anak mulai berjalan dengan baik. Ia berharap situasi kondusif ini dapat terus terjaga hingga seluruh rangkaian MPLS berakhir.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan telah menginstruksikan seluruh sekolah agar pelaksanaan MPLS dilakukan secara edukatif, menyenangkan, dan mengedepankan perlindungan terhadap peserta didik baru. Sekolah juga diminta tidak memberikan ruang bagi praktik perundungan maupun perpeloncoan dalam bentuk apa pun.

Pada hari pertama pelaksanaan MPLS, peserta didik diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, guru, teman sekelas, organisasi siswa, hingga berbagai fasilitas penunjang pembelajaran. Selanjutnya, siswa mulai dikenalkan dengan kurikulum sekolah, tata tertib, serta berbagai program pembentukan karakter.

Disdik Pekanbaru juga memasukkan penguatan pendidikan karakter dalam rangkaian MPLS, diantaranya melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Hebat dan edukasi kepedulian terhadap lingkungan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung visi Pekanbaru sebagai kota hijau (Green City), dengan mendorong siswa membiasakan menanam tanaman, mengelola sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Tommy menegaskan, pihaknya tetap melakukan pemantauan selama pelaksanaan MPLS berlangsung. Apabila ditemukan adanya praktik perundungan atau bentuk kekerasan lainnya, masyarakat maupun pihak sekolah diminta segera menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Anak agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Harapan kami, sampai kegiatan MPLS selesai tidak ada persoalan yang muncul. Yang terpenting, anak-anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru secara nyaman, aman, dan menyenangkan,"(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/DPRD-Pekanbaru-Desak-Evaluasi-JKN-Online--Pelayanan-Kesehatan-Jangan-Terhambat-Sistem-Antrean-Digital

PEKANBARU �" Keluhan masyarakat mengenai sulitnya mengakses layanan kesehatan akibat penerapan sistem antrean melalui aplikasi JKN Online mulai menjadi perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Sistem yang sejatinya dirancang untuk mempermudah pelayanan itu dinilai tidak boleh berubah menjadi hambatan bagi warga yang sedang membutuhkan pengobatan, terutama kelompok lanjut usia dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, di Kelurahan Tangkerang Tengah, Tangkerang Barat, dan Wonorejo, Rabu (15/7/2026). Dalam pertemuan itu, pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga.

Tekad mengatakan, penggunaan aplikasi JKN Online memang merupakan kebijakan BPJS Kesehatan. Namun, pelaksanaannya di lapangan harus tetap mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Penggunaan JKN Online ini memang merupakan aturan yang dikeluarkan oleh BPJS. Akan tetapi, jangan sampai penggunaan JKN Online menjadi hambatan bagi warga Pekanbaru yang sedang sakit dan ingin berobat, sehingga tidak bisa dilayani di puskesmas hanya karena belum mengambil antrean melalui aplikasi tersebut," kata Tekad.

Menurut dia, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi digital. Lansia maupun warga yang kurang memahami penggunaan teknologi kerap mengalami kesulitan saat hendak mengakses layanan melalui JKN Online.

Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan pembinaan kepada seluruh puskesmas agar petugas dapat membantu masyarakat yang mengalami kendala menggunakan aplikasi tersebut.

"Kami berharap Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh kepala puskesmas agar masyarakat yang sakit dibantu dalam pengoperasian maupun penggunaan JKN Online, sehingga mereka tetap dapat dilayani ketika hendak berobat," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan dukungan anggaran tersebut, menurut dia, seluruh fasilitas kesehatan semestinya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak menyulitkan warga.

"Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menganggarkan lebih dari Rp100 miliar agar masyarakat memiliki akses kesehatan yang sangat baik. Kami meminta Dinas Kesehatan segera melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh puskesmas di Kota Pekanbaru. Jangan hanya karena aturan JKN Online, warga yang ingin berobat justru terkendala," tegasnya.

Tekad berharap Dinas Kesehatan segera mengevaluasi penerapan sistem antrean digital di seluruh puskesmas agar tujuan digitalisasi pelayanan kesehatan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan medis.

Menurut dia, penggunaan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi warga yang membutuhkan pengobatan.(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Pemko-Pekanbaru-Bidik-Kembali-Raih-Opini-WTP--Benahi-Tata-Kelola-Keuangan-Daerah

PEKANBARU �" Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola keuangan daerah sebagai upaya mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, Rabu (15/7/2026), saat menyampaikan penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Markarius mengatakan, Pemko Pekanbaru telah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dokumen tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan yang merupakan kompilasi laporan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Seluruh laporan tersebut telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemko Pekanbaru kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025," kata Markarius.

Ia mengakui, opini WDP tersebut menjadi yang kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya Pemko Pekanbaru mampu mempertahankan opini WTP selama delapan tahun, yakni sejak 2016 hingga 2023.

Menurut Markarius, opini WDP menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK ini menjadi dasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyelesaiannya menjadi prioritas agar tata kelola keuangan semakin berkualitas, tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia menegaskan, upaya memperbaiki tata kelola keuangan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Diperlukan komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, termasuk dukungan dan fungsi pengawasan DPRD agar proses perbaikan berjalan secara berkelanjutan.

Markarius menambahkan, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus merealisasikan berbagai prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.

Ia optimistis, apabila seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara konsisten dan berbagai kelemahan yang masih ditemukan terus dibenahi, maka Pemko Pekanbaru berpeluang kembali meraih opini WTP pada pemeriksaan laporan keuangan tahun berikutnya.

"Apabila seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan seluruh kelemahan yang masih ada terus dibenahi secara konsisten, maka opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat kembali diraih pada tahun depan," kata Markarius.(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Zakat-Produktif-Baznas-Siak-Sukses-Hasilkan-7-1-Ton-Gabah-di-Bungaraya

SIAK - Program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak kembali menorehkan prestasi gemilang. Melalui Program Siak Sejahtera, panen perdana Lumbung Pangan di Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya sukses menghasilkan 7,1 ton gabah dari hamparan lahan seluas satu hektare milik mustahik binaan, Rabu (15/7/2026).

Capaian impresif ini menjadi bukti konkret bahwa dana umat tidak sekadar berfungsi sebagai penyalur bantuan sosial. Zakat mampu menjelma menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang memacu kemandirian masyarakat, terutama dalam memajukan sektor agrikultur lokal.

Sinergi Lintas Sektor Ciptakan Ketahanan Pangan

Panen raya ini merupakan buah kolaborasi solid antara Baznas Kabupaten Siak dengan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) 89/Gimpam Gasib. Gelaran penting tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Siak, Dr Afni Z, MSi, Wakil Ketua III Baznas Provinsi Riau, Mester Hasuhunan Hamzah, SAg, MH, dan Ketua Baznas Kabupaten Siak, Samparis Bin Tatan, SPdI.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Siak, Sukijo, Danbrigif TP 89/Gimpam Gasib, Komandan Yonif TP 851/BBC, Camat Bungaraya, unsur Forkopimda, perangkat kampung, kelompok tani, beserta sejumlah tamu undangan.

Bupati Siak, Dr Afni Z, MSi memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terbangun erat antara Baznas dan aparat TNI dalam menopang sektor pertanian masyarakat. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah taktis memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga lewat pengelolaan zakat secara produktif.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Siak itu berharap agar kerja sama antara pemerintah daerah, instansi pengelola zakat, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat akar rumput yang merasakan dampak positif dari program pemberdayaan ekonomi tersebut.

Optimalisasi Zakat Melalui Lumbung Pangan

Ketua Baznas Kabupaten Siak, Samparis Bin Tatan, SPdI menguraikan bahwa momentum panen ini adalah bagian dari Program Lumbung Pangan yang membina sembilan mustahik. Total hamparan lahan pertanian garapan binaan mencapai sembilan hektare dan proses panen akan bergulir secara bertahap sesuai masa panen masing-masing area.

"Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan panen di lahan seluas satu hektare dengan hasil mencapai 7,1 ton gabah. Harapan kami, program ini mampu meningkatkan hasil pertanian, menambah pendapatan petani, dan secara bertahap melahirkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi," urainya.

Program Lumbung Pangan, paparnya lebih lanjut, menjadi wujud implementasi nyata pendayagunaan zakat secara produktif. Selain menyokong sarana produksi pertanian, pihaknya juga menerjunkan tim pendamping agar para petani teredukasi untuk mengelola lahannya secara maksimal, profesional, serta berkesinambungan.

Kesuksesan panen perdana ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi petani binaan lainnya untuk terus melipatgandakan produktivitas, sekaligus menyokong pilar ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Siak.

Prosesi panen raya yang dieksekusi secara simbolis oleh jajaran pimpinan daerah dan pimpinan TNI tersebut mengukuhkan peran krusial zakat sebagai motor penggerak ekonomi umat. Ke depan, Baznas Kabupaten Siak bertekad terus mengekspansi sayap pemberdayaan melalui Program Siak Sejahtera agar kian banyak penerima manfaat yang bertransformasi menjadi warga mandiri dan berdaya saing tinggi.(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polres-Kuansing-Bakar-22-Rakit-PETI-di-Dua-Kecamatan

KUANTAN SINGINGI - Jajaran Polres Kuantan Singingi melakukan penertiban dan memusnahkan 22 unit rakit Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Singingi, Rabu (15/7/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas aduan dari masyarakat, perusahaan, serta pantauan media massa.

"Seluruh laporan tersebut kami verifikasi di lapangan dan apabila ditemukan aktivitas maupun sarana yang digunakan untuk PETI, akan kami lakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana, Rabu (15/7/2026).

Penyisiran di Kuantan Mudik

Operasi pertama menyasar wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik. Tim gabungan yang turun ke lokasi terdiri dari personel Polsek Kuantan Mudik, personel TNI BKO pengamanan PT Karya Tama Bakti Mulya (KTBM), dan petugas keamanan perusahaan.

Petugas menyisir dua titik utama dan mendapati 17 unit rakit PETI yang sedang tidak beroperasi. Rincian penemuan tersebut meliputi:

7 unit rakit: Ditemukan di areal Kebun PT KTBM Afdeling 14 di Desa Lubuk Ramo.

10 unit rakit: Ditemukan di Afdeling 4 di Desa Pantai.

Untuk memastikan alat berat tersebut tidak disalahgunakan kembali, seluruh rakit langsung dirusak dan dibakar di tempat.

Tindak Lanjut Laporan Media di Singingi

Sementara itu, penertiban di wilayah Polsek Singingi bergerak cepat usai masuknya informasi dari pemberitaan media online. Sasaran lokasi berada di Sungai Batang Uwo, Desa Kebun Lado.

Hasil penyelidikan di lokasi mendapati 5 unit rakit yang juga sedang tidak beroperasi. Petugas langsung mengambil tindakan tegas dengan merusak dan membakar seluruh mesin tersebut. Dalam dua operasi ini, aparat tidak menemukan pelaku sehingga tidak ada tersangka maupun barang bukti yang dibawa.

"Namun seluruh sarana yang digunakan untuk aktivitas PETI telah dimusnahkan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya mencegah aktivitas pertambangan ilegal kembali beroperasi," urainya.

Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal menjadi sorotan utama aparat keamanan. Masyarakat diimbau untuk berperan aktif menjaga kelestarian alam sekitar.

"Kami tidak akan berhenti melakukan penertiban. Patroli dan penyelidikan akan terus ditingkatkan, termasuk menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat maupun media. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas PETI dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya kegiatan pertambangan ilegal di wilayahnya," (goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Wujudkan-Standardisasi-Nasional--PWI-Pusat-Sosialisasikan-Lima-Peraturan-Organisasi

JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyelenggarakan sosialisasi lima Peraturan Organisasi (PO), Rabu (15/7/2026). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mengawal profesionalitas profesi wartawan di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir. Rapat turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, M Selamet Susanto beserta jajaran pengurus harian lainnya. Pertemuan lintas wilayah ini diikuti secara hibrida, baik hadir langsung maupun daring oleh jajaran Pengurus PWI Pusat dan Pengurus PWI Provinsi se-Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir menjelaskan bahwa saat ini PWI sedang memasuki fase krusial menuju sistem pengelolaan modern yang terstruktur. Instrumen regulasi berupa PO dinilai sangat vital untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman mekanisme kerja di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten maupun kota.

"Selama ini masih terdapat sejumlah aspek teknis yang belum diatur secara rinci, sehingga pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah. Melalui Peraturan Organisasi ini, PWI membangun standar yang sama agar seluruh proses organisasi berjalan lebih tertib, profesional, dan akuntabel," urai Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.

Lima Pilar Pedoman Baru PWI

Adapun lima regulasi hasil Rapat Pleno 30 Juni 2026 yang disosialisasikan mencakup berbagai standar tata kelola esensial bagi roda organisasi. Aturan pertama membahas Standarisasi Penyelenggaraan Konferensi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Regulasi ini mengatur tahapan daftar pemilih hingga mekanisme persidangan demi menjamin proses demokrasi yang transparan. Dalam agenda ini, PWI turut mengapresiasi wilayah seperti Sulawesi Utara, Surakarta, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan yang telah sukses menggelar konferensi secara tertib, disusul Bengkulu, Sabtu (18/7/2026).

Aturan kedua mengatur Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) sebagai standar kurikulum dan tahapan wajib bagi calon Anggota Muda guna memahami etika jurnalistik. Selanjutnya, poin ketiga mengukuhkan Kedudukan Hari Pers Nasional (HPN) sebagai program strategis yang mengakar pada sejarah kelahiran pers, 9 Februari 1946 guna menjaga wibawa organisasi.

Untuk menjamin akuntabilitas finansial dan pelindungan aset digital, aturan keempat berfokus pada Pengelolaan Aset Organisasi secara nasional. Terakhir, aturan kelima memperkuat sistem keanggotaan melalui pembaruan Kartu Tanda Anggota (KTA). Hal ini dirancang untuk mempertegas hak konstitusional memilih dan dipilih sesuai Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Reformasi Menuju Kredibilitas Nasional

Inisiatif pembaruan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran pengurus yang hadir, di antaranya Ketua Bidang Organisasi, Zulkifli Gani Ottoh, Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum, Jemmy Endey, Ketua Bidang Pembinaan Daerah, Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen, Kadirah, Kepala Humas PWI Pusat, Mercys Charles Loho, serta Wakil Ketua Bidang Aset, Rabiatun Drakel bersama pengurus lainnya seperti Baren Antoni Siagian dan Sarjono.

"Peraturan Organisasi ini bukan semata-mata menyusun regulasi baru, melainkan membangun sistem organisasi yang memiliki standar nasional, tertib administrasi, serta memberikan kepastian bagi seluruh anggota dan pengurus dalam menjalankan roda organisasi," tegas Wakil Ketua Bidang OKK PWI Pusat, Joko Tetuko.

Melalui sosialisasi tata kelola berbasis good organizational governance ini, seluruh kepengurusan di tingkat daerah diharapkan memiliki panduan seragam. Upaya ini diorientasikan pada penguatan layanan keanggotaan sekaligus menjaga marwah PWI sebagai wadah profesi terbesar di Indonesia.(goriau)

]]> Thu, 16 Jul 2026 08:46:00 +0700