https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 30 Jun 2026 10:09:48 +0700 Tue, 30 Jun 2026 10:09:48 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Politik/Ini-Sikap-Tegas-Golkar-Tanggapi-Safari-Politik-Jokowi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji menegaskan posisi partainya tidak akan goyah terkait aktivitas politik mantan Presiden Joko Widodo. Golkar memastikan tetap tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Lho, Pak Jokowi kan sudah tidak menjadi presiden lagi, apa yang dikhawatirkan? Tidak perlu ada kekhawatiran," ujar M Sarmuji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Soliditas Dukungan

M Sarmuji membantah adanya isu mengenai potensi pembelahan dukungan atau munculnya dua poros kepemimpinan di tingkat nasional. Menurutnya, arah politik partai saat ini sudah jelas.

"Kita semua tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Apa arahan Pak Prabowo, kita jalankan. Golkar pasti mendukung. Jadi, presidennya itu Pak Prabowo. Jadi, tenang saja. Kita pastikan back-up Pak Prabowo,"(goriau)

]]> Tue, 30 Jun 2026 09:03:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pemprov-Riau-Bentuk-Enam-Satgas-Lintas-Sektor-Antisipasi-Ancaman-Daerah

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah taktis guna menghadapi berbagai potensi ancaman daerah. Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto merinci pembentukan enam satuan tugas lintas sektor saat menyambut Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI Khairil Lubis di Ruang Rapat Melati, Senin (29/6/2026).

Sinergi ini melibatkan jajaran pemerintahan kabupaten/kota, instansi vertikal, aparat TNI, serta kepolisian. Target utama dari kolaborasi tersebut mencakup pencegahan kebakaran hutan, pengamanan kawasan konservasi, kelancaran produksi minyak bumi, penanganan kejahatan lintas batas, hingga peningkatan pendapatan asli daerah.

Fokus Penanganan Karhutla dan Kehutanan

Langkah prioritas dimulai dengan mengaktifkan Satgas Karhutla. Riau telah menetapkan status siaga darurat lebih awal untuk menguatkan pondasi hukum pergerakan tim gabungan di lapangan.

"Pertama, Satgas Karhutla. Kami telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari sampai 30 November 2026. Ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, menggerakkan sumber daya, serta memastikan kesiapsiagaan di lapangan," ujar SF Hariyanto.

Upaya pencegahan dan pemadaman api kini dikerjakan secara bersama-sama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, aparat keamanan, hingga kelompok relawan warga sipil.

Persoalan lingkungan lain yang mendapat perhatian khusus adalah maraknya pembalakan liar dan perambahan lahan. Pemerintah pusat kemudian mengamanatkan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengatasi masalah tersebut.

"Di Riau, ancaman nyata yang kita hadapi adalah penjarahan ruang, pembakaran, pembalakan liar, serta alih fungsi kawasan hutan secara masif dan ilegal," ungkapnya.

Berkat upaya terpadu, tim gabungan sukses menyelamatkan lahan seluas 331.838 hektare dari perambah. Penyelamatan aset alam ini tercatat sebagai salah satu keberhasilan terbesar di tingkat nasional. Tidak berhenti di situ, tim khusus juga ditugaskan mempercepat proses pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

Sektor Energi dan Misi Kemanusiaan

Beralih ke sektor energi, pemprov turut mendukung pencapaian target produksi minyak nasional satu juta barel per hari pada tahun 2030 mendatang. Pemprov Riau membangun gugus tugas kelancaran produksi migas di Blok Rokan untuk memastikan pengeboran 622 sumur baru, yang mewakili 65 persen rencana nasional, bisa berjalan tanpa hambatan.

Sementara untuk urusan perbatasan negara, kerentanan pesisir timur Sumatera disikapi dengan pembentukan dua tim khusus sekaligus. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bekerja mencegah penyelundupan manusia dan melindungi korban, sedangkan tim Sinergi Penanganan Narkotika fokus memutus rantai kejahatan lintas negara yang menyasar generasi muda.

"Provinsi Riau berada di jalur pesisir yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, sehingga kewaspadaan terhadap perdagangan orang harus diperkuat," paparnya.

Penguatan Fiskal Daerah

Kesiapsiagaan Riau juga menyentuh aspek ketahanan ekonomi lewat pembentukan Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah. Langkah ini dibagi dalam tiga klaster kerja strategis bersama aparat penegak hukum untuk memastikan kelancaran pembangunan berkelanjutan.

"Dalam satgas ini, Pemprov Riau bersama Forkopimda membentuk tiga klaster kerja. Pertama, Satgas PKB, BBNKB, dan alat berat bersama Polda Riau. Kedua, Satgas pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan bersama Kejati Riau. Ketiga, satgas yang bertugas mengoptimalkan pajak di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan dukungan TNI AD," urainya.

Kehadiran Sesko TNI dalam penyusunan rencana kontingensi diharapkan mampu menghasilkan dokumen strategis yang berbasis fakta riil. Perencanaan lintas sektor yang matang diyakini dapat meredam setiap potensi ancaman jauh sebelum berkembang menjadi krisis.(goriau)

]]> Tue, 30 Jun 2026 09:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pemerintah-Siap-Ambil-Alih-PT-Granito-Jika-Ngotot-Lakukan-PHK-Massal

JAKARTA - Pemerintah mengawasi ketat rencana PHK buruh oleh PT Granito Kramik pasca penurunan harga liquefied natural gas (LNG) yang menjadi bahan baku gas industri. Opsi akuisisi mengemuka menjadi solusi tegas jika perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Teman-teman, di rapat kemarin, pemerintah memutuskan khusus untuk PT Granito, kalau pengusahanya tidak melanjutkan (operasional), pemerintah akan mengambil alih. Jadi, itu komitmen kami," ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea saat jumpa pers di kantor DPP KSPSI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Rencana ini tercetus usai rapat pemerintah bersama sejumlah serikat buruh sebagai langkah perlindungan konkret.

"Kalau perusahaan tidak sanggup, sedangkan harga gas sudah diturunkan dengan sangat luar biasa, tetap tidak melanjutkan usahanya, pemerintah saya tegaskan akan mengambil alih perusahaan tersebut untuk keselamatan para buruh yang ada yang sudah diputuskan untuk PHK," jelasnya.

Opsi Akuisisi Melalui Danantara

Pemerintah menyiapkan skema matang, termasuk melibatkan lembaga investasi negara atau mencari pihak ketiga.

"Ada banyak jalan, atau diakuisisi Danantara, ataukah dicarikan investor baru. Saat ini kita sudah melakukan penjajakan," paparnya.

"Kalau perusahaan tetap ngotot mem-PHK, pemerintah pada saat kesempatan pertemuan kemarin berencana untuk mengambil alih dengan dua cara, mencarikan investor baru atau diakuisisi oleh Danantara, untuk penyelamatan cepat dari pemerintah," urainya.

Nasib Ratusan Pekerja dan Konsolidasi Pejabat

Kondisi di lapangan menunjukkan tingginya angka pekerja yang terdampak langsung oleh kebijakan internal perusahaan.

"Yang ter-PHK itu, yang sekarang terkonfirmasi sekitar 447 anggota kami, yang ter-PHK di PT Granito. Sudah disampaikan oleh pengusaha sekarang, bahwa statusnya PHK. Bahkan tadi dicek oleh Pak Yusuf, Bung Yusuf, sebagai Ketua Pimpinan Cabang, ketika kebijakan gas industri turun, mereka tetap mengambil kebijakan PHK," bebernya.

"Untuk Granito, teman-teman sekalian, pemerintah akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk bagaimana teman-teman pekerja PT Granito dapat bekerja kembali. Hal ini kita lakukan agar tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang mengalami kesulitan," tambahnya.

Menyikapi hal ini, rapat mitigasi darurat segera digelar melibatkan Mensesneg selaku Ketua Mitigasi Satgas PHK, Prasetyo Hadi, Menaker, Yassierli, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, serta Desk Ketenagakerjaan Polri.

"Besok kita akan bicarakan nasib PT Granito dan dalam waktu dekat saya akan ketemu dengan pimpinan perusahaannya karena saya ingin menyelamatkan anggota saya, anggota KSPSI dan juga buruh yang bekerja di situ walaupun tidak berafiliasi dengan KSPSI," tegasnya.

"Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah bahwa apa yang kita sampaikan, kesulitan, ancaman, dan situasi yang sangat kritis, saya bilang kritis karena bukan hanya ancaman, akhirnya terjadi Granito anggota kami yang situasinya cukup baik, perusahaan sangat besar, akhirnya tumbang karena enggak kuat untuk menutupi biaya gas industri,"(goriau)

]]> Tue, 30 Jun 2026 08:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Gubernur-DKI-Minta-Tindak-Tegas-Pelaku-Penyekapan-Karyawan-di-Senen

JAKARTA - Praktik main hakim sendiri kembali mencoreng dunia ketenagakerjaan. Sebuah kasus penyekapan yang menimpa tiga karyawan percetakan di Jakarta kini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat kepolisian, mengingat tindakan tersebut melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecam keras insiden yang menimpa tiga pemuda tersebut. Ia meminta seluruh jajaran hukum bertindak cepat mengusut kasus ini.

"Jadi kalau bagi siapa pun melakukan tindak kekerasan maupun penyekapan, maka saya minta aparat penegak hukum, termasuk Pemerintah DKI Jakarta, mengambil langkah tegas terhadap hal itu. Enggak boleh terjadi," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Kronologi Penyelamatan Korban

Kasus ini terkuak dari laporan masyarakat ke Call Center 110. Aparat Polsek Senen langsung bergerak pada Jumat (26/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB menuju lokasi kejadian di sebuah percetakan di Jalan Kalibaru Timur Nomor 182, Bungur, Senen, Jakarta Pusat.

Di lokasi, petugas mendapati Tegar Saputra dan Muhamad Rafli Jaelani dalam kondisi kaki diborgol dan diikat tali baja. Sementara itu, korban lain bernama Adit Saputra kakinya diborgol dan dibelenggu rantai besi. Mereka disekap selama sekitar tiga minggu atau hampir tiga pekan.

Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro membenarkan kejadian tersebut bermula dari tuduhan pencurian pelat milik tersangka Martin. Tegar dituduh mencuri bersama Muhamad Rafli Jaelani dan Adit Saputra.

“Setelah diketahui korban bernama Tegar diduga melakukan pencurian pelat di percetakan milik saudara Martin, selanjutnya ketiga korban disekap sampai kaki diborgol dan diikat selama tiga minggu,” ujar Widodo kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).

Pihak keluarga sempat menyerahkan uang tebusan sesuai tuntutan, namun korban tak kunjung dibebaskan. “Uang sudah diterima Rp 50 juta dari orang tua salah satu korban, akan tetapi korban tidak dilepas, melainkan disekap terus,” kata Widodo.

Polisi Ringkus Tujuh Tersangka

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengonfirmasi penahanan tujuh orang tersangka, yakni lima laki-laki dan dua perempuan.

"Dalam hal ini telah diamankan tujuh orang. Para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat," kata Reynold dalam konferensi pers, Senin (29/6/2026).

Penyidik juga menyita uang tunai Rp 55 juta. Rinciannya, satu keluarga menyerahkan Rp 50 juta dan keluarga lainnya baru membayar Rp 5 juta.

"Awalnya hanya dua, kemudian dilakukan pengembangan terhadap peran-peran yang diduga pelaku sehingga ditetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan," katanya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra merinci peran ketujuh tersangka:

MML (40): "MML sebagai pemilik percetakan Mau Print memiliki ide untuk melakukan pemasungan atau penyanderaan dan merantai kaki ketiga korban," kata Roby dalam konferensi pers, Senin (29/6/2026).

AI alias Alex (41): Menganiaya korban dan meminta tebusan Rp 50 juta.

S (48): "Tersangka S merantai kaki korban dan menghubungi keluarga untuk meminta uang ganti rugi masing-masing sebesar Rp 50 juta atas perintah Saudara MML," ujarnya.

AYAL atau AYL (29): "Bilamana tidak mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp 50 juta per orang, akan mematahkan kaki korban di dalam ruang penyekapan," kata Roby.

NHJ (42): Membuat alat pasung atas perintah MML.

CML (37): Mengurus operasional percetakan dan melarang office boy memberi makan korban.

II (36): Menerima transfer Rp 50 juta dari keluarga Adit.

Alibi Kerugian yang Belum Terbukti

Terkait motif, Reynold menjelaskan bahwa pencurian pelat besi untuk tumbler, spanduk, banner, dan kaus itu hanyalah dalih tersangka.

"Alibinya, ketiga orang ini bagian dari pekerja di percetakan Mau Print adalah pelaku yang menghilangkan atau diduga mencuri pelat besi," kata Reynold. "Mereka disekap untuk dimintai ganti rugi, yang masing-masing sebesar kurang lebih Rp 50 juta," ujarnya.

"Namun sampai adanya aduan melalui Call Center 110, korban tidak dipulangkan karena yang lainnya belum mengganti. Yang satu baru membayar Rp 5 juta," kata Reynold menambahkan.

Kerugian yang diklaim mencapai Rp 230 juta juga belum bisa dibuktikan secara hukum. "Nilai pelat Rp 230 juta itu adalah alibi daripada para pelaku. Untuk kebenaran atau faktanya itu masih dalam penyelidikan kami secara intensif. Nilai barang tentu saja masih sangat subjektif, ini penyampaian dari para pelaku," ujarnya.

"Sampai dengan saat ini belum ada laporan terhadap pencurian. Tanggal 26 sudah kita datangi, korban kita bebaskan, sampai sekarang tidak ada laporan pencurian dari pemilik barang yang hilang," ujarnya menegaskan.(goriau)

]]> Tue, 30 Jun 2026 08:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Negara-Hemat-50-Triliun-Rupiah-dari-Penutupan-Perusahaan-Pelat-Merah--Danantara-Gandeng-KPK-Audit-Ratusan-BUMN-Tekor

JAKARTA - Pemerintah segera menutup 750 BUMN yang terbukti merugikan negara. Langkah tegas ini diiringi dengan proses audit keuangan oleh Danantara Indonesia untuk menelusuri potensi tindak pidana korupsi, yang hasilnya akan langsung diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana penutupan dan audit ini menjadi fokus utama dalam audiensi antara COO Danantara, Dony Oskaria bersama Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin serta Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Pertemuan penting ini berlangsung di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Tidak Ada Perlindungan Bagi Koruptor

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria memastikan pihaknya tidak akan melindungi pejabat BUMN yang terindikasi melakukan penyelewengan dana. Penutupan perusahaan tidak akan menghapus kesalahan hukum yang telah terjadi di masa lalu.

"Itu dibahas juga, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," tegas Dony.

Ia juga menjawab keraguan publik terkait nasib hukum para pejabat di perusahaan yang ditutup tersebut.

"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," urainya.

Penghematan Anggaran Negara

Restrukturisasi besar-besaran ini diproyeksikan mampu menyelamatkan uang negara dalam jumlah fantastis. Dony menjelaskan rincian potensi penghematan dari penutupan 750 BUMN tersebut.

"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," paparnya.

Beban Biaya Birokrasi yang Rumit

Langkah efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden, Prabowo Subianto yang menargetkan penyelesaian restrukturisasi BUMN tahun ini. Dari total 1.000 BUMN yang ada, sebanyak 200 perusahaan sebelumnya telah resmi ditutup.

Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026), Presiden menyoroti tingginya beban operasional perusahaan yang tidak memberikan keuntungan.

"750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ungkap Prabowo Subianto.(goriau)

]]> Tue, 30 Jun 2026 08:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Tuntut-MBG-Tetap-Lanjut--1-500-Pegawai-SPPG-Geruduk-Kantor-Bupati-Tangerang

Jakarta - Sebanyak 1.500 pekerja satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang menuntut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan, dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Tangerang, Senin (29/6/2026).

Dalam orasinya, Ketua Koordinator Aksi, Khotib Yani menyuarakan agar MBG dilanjutkan dan diperkuat dengan dasar hukum Undang-undang. Agar program tersebut tetap bisa berjalan di Indonesia, meski negeri ini mengalami pergantian kepemimpinan."Kita melakukan aksi unjuk rasa ini dalam rangka mendukung agar progam MBG tetap dilanjutkan. Selain itu kita juga minta dibuatkan payung hukum Undang-undang," kata Khotib, di sela-sela orasi.

Menurutnya, program MBG sangatlah bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Khususnya bagi penerima manfaat, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia diberbagai daerah, terutama di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dia juga mengklaim, program MBG juga dipercaya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang bekerja di SPPG dan para petani yang menyuplai bahan makanan didapur SPPG ini.

"Maka dari itu, kami relawan ini ingin mendorong bahwa program ini terus dilanjutkan dan jangan sampai tertunda bahkan ditutup, walaupun ada kejadian di pusat ada korupsi dan lain sebagainya, itu kita brantas pelakunya, tetapi jangan hentikan programnya,"tegasnya.

 Tanggapan Bupati

Menanggapi tuntutan aksi, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, pihaknya akan melaporkan terkait tuntutan masyarakat yang meminta program MBG dilanjut ini kepada Pemerintah Pusat.

Namun, pihaknya memiliki catatan dan harapan kepada seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Tangerang untuk melakukan perbaikan teknis dan kualitas kandungan gizi.

"Jika program ini dilanjutkan, ada beberapa aspek teknis dan kualitas yang wajib diperbaiki dan diperhatikan bersama, yaitu kualitas menu dan gizi, lalu peningkatan dan pengawasan terhadap variasi menu makanan serta kualitas kandungan gizinya,"katanya.

Lalu, Bupati juga meminta,dapur SPPG pun memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar bersih dan higienis demi mencegah terjadinya kasus keracunan, serta ketepatan waktu dan efisiensi dalam proses serta mekanisme penyaluran makanan agar porsinya tidak berkurang atau terlambat.(liputan6)

]]> Tue, 30 Jun 2026 08:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Dana-PI-Riau-akan-Segera-Cair--DPRD-Harap-Keseluruhannya-Bisa-Disetor-Jadi-APBD

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dana Participating Interest (PI) untuk Provinsi Riau atas pengelolaan Blok Rokan akan segera cair. Total ada sekitar 60 juta USD dana PI yang akan diterima Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan bahwa PI yang akan diterima Riau dibagi dengan seluruh kabupaten/kota. Untuk pembagiannya, 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk kabupaten/kota.

Dikatakannya, jika dirupiahkan 50 persen dari total dana PI yang akan diberikan, maka ada sekitar Rp500 miliar untuk Riau.

"Insya Allah ini bisa tercapai dan mudah-mudahan ini bisa dua kali lipat perolehannya tahun 2026," uhar Edi, Senin (29/6/2026).

Dirinya berharap, PI yang akan cair dari PHR melalui PT Riau Petroleum bisa dijadikan keseluruhannya untuk APBD. Sehingga APBD Riau tahun 2027 porsinya bisa lebih besar.

Nantinya, dana PI tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening Riau Petroleum dan akan disetorkan ke Pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk dividen dari BUMD Riau Petroleum.

Hal itu kondisi APBD Riau saat ini yang memang dalam situasi perlu diperjuangkan untuk bisa mencapai dua digit, atau sekitar Rp10 triliun lebih.Menurutnya, untuk membangun Riau tidak cukup dengan anggaran saat ini. Butuh APBD minimal Rp10 triliun lebih.

"Dengan begitu, kita dari pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan baik sekolah, infrastruktur jalan dan aspirasi masyarakat lainnya," (cakaplah)

]]> Tue, 30 Jun 2026 08:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Dipimpin-Langsung-Kapolsek--Polsek-Pujud-Ungkap-Kasus-Sabu-di-Tanjung-Medan

PUJUD-Jajaran Polsek Pujud Polres Rokan Hilir berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial SS (35) Warga Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti narkotika pada Senin (29/6/2026) sekitar pukul 18.20 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan di Dusun Jati Mulia, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni Sik MH Melalui Kapolsek Pujud AKP Boy Setiawan, S.AP., M.Si., menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas transaksi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kanit Intel Polsek Pujud IPDA Daulat Tua Tambak, S.H., melaporkannya kepada Kapolsek Pujud. Selanjutnya, tim yang dipimpin langsung oleh Kapolsek bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Sekitar pukul 18.20 WIB, petugas menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk di belakang sebuah rumah. Petugas kemudian melakukan penangkapan dan menghadirkan perangkat desa untuk menyaksikan proses penggeledahan.

Dari hasil penggeledahan badan, petugas menemukan satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu di kantong baju sebelah kanan terduga pelaku. Penggeledahan di sekitar lokasi juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 11 paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 gram, beberapa plastik kosong, tiga buah kaca pirex, satu sendok yang terbuat dari kertas, uang tunai sebesar Rp100 ribu yang diduga hasil transaksi, serta satu unit telepon genggam merek Realme warna hitam.

Berdasarkan hasil interogasi awal, terduga pelaku mengakui bahwa barang tersebut diperolehnya dari seseorang berinisial P yang saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Kapolsek Pujud menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Pujud serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian.

“Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja sama antara masyarakat dan kepolisian. Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di lingkungannya,” ujarnya.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Pujud untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polsek Pujud juga berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Rokan Hilir guna pengembangan kasus dan memburu pemasok yang masih dalam penyelidikan.

Terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.(rtc)

]]> Tue, 30 Jun 2026 08:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polres-Rohil-Resmikan-Bedah-Rumah-dan-Salurkan-Bansos-di-Tanah-Putih--Wujud-Kepedulian-HUT-Bhayangkara-ke-80

TANAH PUTIH-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Rokan Hilir melaksanakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) berupa peresmian bedah rumah, penyaluran bantuan sosial, serta mengikuti zoom meeting terpusat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Senin (29/6/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipusatkan di rumah milik Juliandi yang berada di Jalan Lintas Riau�"Sumut, Gang Kelapa, RT 23/RW 09, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih.

Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Rohil Kompol Rikky Operiadi, S.Sos., S.I.K., M.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Rohil Ny. Fikih Isa Imam, Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi, S.H., serta sejumlah pejabat utama Polres Rokan Hilir dan unsur pemerintahan setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Rokan Hilir meresmikan program bedah rumah milik Juliandi (32), seorang warga yang telah berkeluarga dan memiliki tanggungan keluarga. Program renovasi rumah tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu tujuh hari kerja sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Selain peresmian bedah rumah, Polres Rohil juga menyalurkan sebanyak 22 paket sembako kepada masyarakat. Paket bantuan tersebut berisi beras, gula pasir, minyak goreng, teh celup, tepung terigu, mie telur, dan susu kental manis.

Tak hanya itu, bantuan sosial juga diberikan kepada 30 warga kurang mampu di Kecamatan Tanah Putih sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat.

Kapolres Rokan Hilir Akbp Isa Imam Syahroni Sik MH melalui keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat dalam momentum HUT Bhayangkara ke-80.

“Melalui kegiatan ini, Polri ingin hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui program sosial dan kemanusiaan. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat yang hadir menyambut positif kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian Polres Rokan Hilir terhadap warga yang membutuhkan.

Rangkaian kegiatan bakti sosial, penyaluran bantuan sosial, dan zoom meeting terpusat dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80 berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini juga semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan Polri yang Presisi, humanis, serta senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.(rtc)

]]> Tue, 30 Jun 2026 08:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pendapatan-Negara-di-Riau-Tumbuh-12-69-Persen--APBN-Masih-Surplus-Rp-463-Miliar--

PEKANBARU - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau hingga akhir Mei 2026 menunjukkan hasil yang positif. 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas dunia, pendapatan negara di Riau justru mengalami pertumbuhan dua digit dan APBN regional masih mencatatkan surplus ratusan miliar rupiah. 

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, realisasi pendapatan negara hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp11,83 triliun atau 40,40 persen dari target APBN tahun 2026. Angka tersebut tumbuh 12,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp11,36 triliun atau 42,74 persen dari pagu anggaran. Dengan capaian tersebut, APBN Regional Riau masih membukukan surplus sebesar Rp463,49 miliar. 

"Pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh tiga sumber penerimaan utama, yakni pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak," kata Kepala Kanwil DJPb Riau, Adnan Wimbyarto, Senin (29/6/2026).

Adnan menjalankan, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp6,93 triliun. Nilai tersebut meningkat 12,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Kenaikan ini dipengaruhi meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, serta pajak lainnya," ujarnya.

Sementara di sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan mencapai Rp4,31 triliun atau 52,44 persen dari target tahunan. Penerimaan ini tumbuh 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP terealisasi Rp579,19 miliar, meningkat 14,98 persen secara tahunan."Meski kondisi ekonomi dunia masih dibayangi berbagai tantangan, APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan di daerah," kata Adnan.

Data DJPb juga menunjukkan pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi di Provinsi Riau masih berlangsung cukup baik. 

"Pendapatan negara yang meningkat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk terus membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain menjaga keseimbangan fiskal, kata Adnan, belanja negara juga terus diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program-program prioritas pemerintah. Dengan surplus yang masih terjaga hingga Mei 2026, kondisi fiskal Provinsi Riau dinilai masih berada dalam kondisi yang sehat. 

"Kami berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun anggaran seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan tetap terjaganya penerimaan negara," ujarnya.

Sementara untuk kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau menunjukkan tren positif hingga akhir Mei 2026. Hal ini terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami lonjakan signifikan dan mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencatat surplus hingga Rp1,81 triliun. 

"Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan pada semester kedua tahun ini," ujarnya.

Data yang dirilis Kanwil DJPb Provinsi Riau, realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah di Riau hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp9,85 triliun atau 30,26 persen dari target APBD tahun 2026. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendapatan daerah tumbuh 17,93 persen. 

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh melonjaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir Mei, PAD tumbuh 61,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,21 persen. 

Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp8,05 triliun atau 23,91 persen dari pagu APBD. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami kontraksi tipis sebesar 0,97 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi masih rendahnya realisasi belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. 

Meski demikian, kondisi tersebut membuat posisi kas pemerintah daerah tetap terjaga. Hingga akhir Mei 2026, selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan surplus APBD sebesar Rp1,81 triliun.

"Surplus tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat untuk membiayai berbagai program prioritas pada bulan-bulan berikutnya," katanya.

Ruang fiskal yang tersedia tersebut kata Adnan, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Di sisi lain, percepatan realisasi belanja juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Penyerapan anggaran yang lebih optimal dinilai penting agar dana yang tersedia segera berputar di masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

"Data APBN KiTa juga menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal di Provinsi Riau,"(tribunpekanbaru)

]]> Mon, 29 Jun 2026 16:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Beredar-Info-Tim-KPK-Geledah-Rumah-dan-Periksa-Sekda-Kuansing

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah sedang melakukam pemeriksaan sekaligus penggeledahan di rumah dinas Sekda Kuansing, Zulkarnain, Senin (29/2026. Informasi lain menyebutkan Bupati Suhardiman Ambyi juga turut diperiksa, Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi terkait kegiatan tersebut

Saat riauterkini ke rumah dinas Sekda yang berlokasi di Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Teluk Kuantan, pintu pagar ditutup rapat dan Satpol pamong Praja yang bertugas tidak mengizinkan wartawan dan ramu lain masuk. "Perintah tamu Bapak, tidak boleh ada yang boleh masuk, " tugas seorang Satpol PP menyampaikan alasan laranganNya.

Di halaman rumah dinas Sekda terlihat tiga unit kendaraan jenis Avanza dan Innova bernomor polisi Jakarta atau Plat B . Juga ada dua mobil pratoli Polres Kuansing

Sementara itu Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi dan dikirim pertanyaan lewat WhatsAps belum memberi respon.(rtc)

]]> Mon, 29 Jun 2026 16:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Bahlil--RI-Butuh-4-Juta-KL-Etanol-Buat-Program-E20

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memetakan soal kebutuhan etanol untuk menghadirkan BBM E20 tembus 4 juta kilo liter per tahun. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan BBM jenis bensin per tahunnya mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Sementara kapasita"Namun begitu kilang Balikpapan kita resmikan di bulan Januari 2026 bertambah produksinya 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

s produksi nasional hanya 14,3 juta kilo liter per tahun, sehingga masih perlu impor sekitar 25 juta kilo liter per tahun. Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun. Untuk itu, pemerintah menyiapkan Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ungkapnya.Bahlil menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.(okezone)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Seskab-Teddy-Sebut-30-Persen-Peserta-Magang-Nasional-2025-Langsung-Diterima-Kerja

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sebanyak 30 persen peserta Program Magang Nasional 2025 langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama enam bulan.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan program magang menjadi jembatan bagi lulusan baru untuk memasuki dunia kerja.

"Jadi dari 100 ribu peserta magang itu, setelah 6 bulan 30 persen diantaranya itu langsung bekerja," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Ketenagakerjaan, JakaTeddy mengatakan program tersebut sukses membantu lulusan perguruan tinggi, khususnya sarjana, memperoleh pengalaman kerja sekaligus penghasilan sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

"Artinya apa? Program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat memperoleh penghasilan," lanjutnya.

Ia menjelaskan, selain mendapat peluang langsung kerja, peserta juga memperoleh penghasilan sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di lokasi penempatan. Besaran yang diterima berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan.

rta, Senin (29/6/2026)."Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaannya," tambah Teddy.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan pendaftaran Program Magang Nasional 2026 angkatan kedua akan dibuka pada 15-28 Juli 2026. Pemerintah menambah kuota peserta menjadi 150.000 orang dari sebelumnya 100.000 orang dengan anggaran sebesar Rp4,2 triliun.Yassierli mengatakan penambahan kuota tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana disebutkan ini menjadi kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman kerja melalui program magang nasional.

"Insyaallah angkatan kedua kita sudah mulai siapkan. Hasil evaluasi kita, angkatan pertama 100 ribu orang, kemudian saya paparkan ke Pak Presiden, dan kemudian Pak Presiden memutuskan untuk menambah kuotanya menjadi 150 ribu," ungkap Yassierli.

Ia menjelaskan, menjelang pembukaan pendaftaran peserta, pemerintah memberi waktu sekitar dua pekan bagi perusahaan, kementerian, dan lembaga untuk mendaftarkan diri ke platform Magang Hub serta mengunggah lowongan magang yang akan dibuka.

Menurutnya, seluruh lowongan akan melalui proses verifikasi untuk memastikan posisi yang ditawarkan sesuai bagi lulusan perguruan tinggi. Selain itu, jumlah peserta magang di setiap perusahaan dibatasi maksimal 20 persen dari total jumlah karyawan.

Yassierli menambahkan, pelaksanaan pendaftaran peserta akan dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang.

"Kita akan mulai buka batch pertama pendaftaran untuk sebesar kuota arahan dari Pak Sekab, 50.000 orang. Nanti kita buka segera sesudah itu batch kedua 50.000 dan batch ketiga 50.000 orang," kata Yassierli.(okezone)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Prabowo-Beberkan-Kunci-Negara-Maju--Berani-Akui-Kekurangan-dan-Fokus-Cari-Solusi

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara bukan ditentukan oleh kemampuannya menghindari persoalan, melainkan oleh keberaniannya menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan.

Prabowo menekankan pentingnya budaya terbuka terhadap kritik, masukan, serta upaya mencari solusi secara bersama-sama. Menurutnya, setiap kesulitan harus dihadapi dengan keberanian, bukan dihindari atau ditutupi. Karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar.

"Karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi, dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang diikuti 2.600 peserta, terdiri atas para rektor dan akademisi, di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Upaya Memperbaiki

Prabowo menegaskan kepada para rektor dan akademisi setiap usulan yang diterima pemerintah akan dipelajari dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu per satu akan saya perhatikan," lanjutnya.

Presiden mengatakan pandangan tersebut diperolehnya dari berbagai masukan yang diterima selama ini. Prabowo meyakini bahwa organisasi maupun negara yang berhasil adalah yang mampu mengenali persoalan secara jujur dan mengambil langkah untuk mengatasinya.

"Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, dan negara yang sukses adalah yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan, lalu mengatasinya,".(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Jumlah-Korban-PHK-Capai-43-Ribu-Orang--Sektor-Ini-Paling-Banyak-Terdampak

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan bahwa hingga bulan Juni 2026, terdapat sekitar 43 ribu pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, menyatakan bahwa mereka secara rutin menerbitkan laporan bulanan mengenai jumlah pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan yang terkena PHK.

"Kalau enggak salah, kemarin sampai bulan Juni 43 ribuan, ya," ungkap Anwar saat ditemui di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (29/6).

Sektor manufaktur dianggap sebagai salah satu sektor yang paling banyak mengalami PHK. Namun, Anwar mengakui bahwa untuk mendapatkan angka dan data yang lebih akurat, pihaknya masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Saya cek ya, ini kalau enggak salah ya, manufaktur salah satunya," ujar dia.

Anwar menegaskan bahwa Kemnaker sedang menangani fenomena PHK ini dengan serius. Mereka sedang menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar para pekerja yang terkena dampak bisa segera mendapatkan pekerjaan baru.

Jamin Kantongi JKP adalah salah satu langkah yang diambil. Kemnaker berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga para korban PHK dapat memperoleh kepastian dalam pencairan jaminan sosial berupa uang tunai selama masa menganggur.

"Karena bagi seorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama, tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah kompensasi keuangan, yang di situ cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan," tegas dia.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan program pelatihan untuk membantu para korban meningkatkan kompetensi kerja mereka. "Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling," imbuh dia.

Informasi Lowongan Pekerjaan

Pemerintah juga menyediakan akses serta bimbingan mengenai ketenagakerjaan, termasuk memberikan informasi tentang lowongan kerja yang tersedia. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak perusahaan-perusahaan untuk mencegah terulangnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa depan.

"Selanjutnya, tentunya kita bagaimana menahan, upaya kita akan mengoptimalkan sosial dialog ya. Dialog sosial melalui tadi Bipartit, Tripartit, untuk mencarikan solusi-solusi yang optimal terkait dengan persoalan tersebut," tutur dia.

Ancaman PHK Semakin Dekat

Sebelumnya, Said Iqbal yang menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh serta sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa pemerintah dan serikat buruh terus memperkuat langkah-langkah mitigasi guna mengurangi kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, mereka juga berupaya memastikan bahwa hak-hak pekerja yang mengalami PHK tetap terpenuhi, meningkatkan perlindungan bagi pekerja alih daya, serta mengusulkan penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut Said Iqbal, perlambatan ekonomi global, penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga gas industri akibat konflik geopolitik, serta relokasi produksi oleh perusahaan multinasional menjadi beberapa faktor yang meningkatkan risiko PHK di berbagai sektor. "Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," ungkap Said Iqbal dalam keterangan resmi yang dirilis pada Minggu (28/6/2026).

Ia juga menambahkan bahwa sebagai Penasihat Khusus Presiden, ia lebih memilih untuk melakukan pendekatan langsung ke perusahaan atau melakukan turba (turun ke bawah) karena cara ini dianggap lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan saja. Dengan pendekatan langsung, diharapkan dapat lebih memahami situasi di lapangan dan menemukan solusi yang tepat untuk mencegah PHK yang lebih luas.

Langkah-Langkah Mitigasi

Dalam beberapa minggu terakhir, telah dilakukan kunjungan ke berbagai perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Kemudian, dijadwalkan pada hari Senin (29/6/2026) untuk mengunjungi Kabupaten Tangerang. Menurut Said Iqbal, salah satu hasil dari upaya tersebut adalah keberhasilan dalam menekan rencana relokasi produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto, yang merupakan bagian dari Grup Yazaki. Melalui dialog yang berlangsung antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil dikurangi menjadi sekitar tiga hingga lima lini produksi.

Berdasarkan rencana bisnis perusahaan yang berlaku hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja akan dilakukan secara alami melalui berakhirnya kontrak kerja tanpa perpanjangan, bukan dengan melakukan PHK massal. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah mitigasi di sektor industri keramik, granit, dan tekstil dengan cara mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi. Hal ini bertujuan agar perusahaan tetap memiliki daya saing dan mampu mempertahankan tenaga kerja. "Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Usai-Alami-Trading-Halt--IHSG-Cetak-Rekor-Baru-24-Kali

Pasar modal Indonesia berhasil bangkit kembali sepanjang tahun 2025. Setelah mengalami tekanan yang cukup hebat dan memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan trading halt, kondisi pasar mulai pulih dan bahkan mencetak 24 kali rekor tertinggi (all-time high) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tahun tersebut.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026--2030, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa tahun 2025 merupakan salah satu periode yang penuh tantangan bagi pasar modal nasional. Berbagai sentimen global, seperti perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian geopolitik, sempat memicu volatilitas yang tinggi di pasar.

Jeffrey menjelaskan bahwa tekanan tersebut menyebabkan IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam pada awal April 2025 hingga mencapai level 5.996. Hal ini mendorong BEI untuk menerapkan kebijakan trading halt guna meredam gejolak pasar yang berlebihan.

"Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volatilitas pasar. IHSG sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, hingga mencapai level 5.996 pada awal April 2025, hingga bursa memberlakukan trading halt," ungkap Jeffrey Hendrik dalam Konferensi Pers RUPST BEI 2026, pada Senin (29/6).

Dalam menghadapi situasi ini, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) lainnya melakukan koordinasi intensif untuk menjaga stabilitas pasar modal Indonesia. Berbagai kebijakan pun diterapkan, mulai dari penyesuaian aturan buyback saham oleh emiten tanpa melalui RUPS, perubahan batas auto rejection bawah (ARB), hingga penyempurnaan ketentuan trading halt.

Semester II-2025 akan Menjadi Momen Penting Pasar

Memasuki paruh kedua tahun 2025, Jeffrey menyatakan bahwa kondisi pasar mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Membaiknya sentimen global dan berbagai kebijakan domestik yang berfokus pada pertumbuhan menjadi faktor utama yang mendorong pemulihan pasar modal Indonesia. Pemulihan ini terlihat jelas dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berhasil mencatatkan 24 kali all-time high sepanjang tahun 2025. Selain itu, kapitalisasi pasar juga mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yaitu sebesar Rp 16.004 triliun pada tanggal 8 Desember 2025.

“Pemulihan ini tercermin dari penguatan IHSG yang sepanjang tahun 2025 berhasil mencatatkan 24 kali all-time high, dengan level tertinggi di 8.711, serta kapitalisasi pasar juga mencapai rekor tertinggi baru sebesar Rp 16.004 triliun pada tanggal 8 Desember 2025,” ujarnya. Selain itu, pemulihan pasar juga terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Sepanjang tahun 2025, rata-rata nilai transaksi harian saham mencatatkan angka Rp 18,1 triliun. Di sisi lain, transaksi produk non-saham mencapai nilai sebesar Rp 7,6 triliun, sedangkan volume transaksi obligasi melalui mekanisme SPPA tercatat mencapai Rp 1.375 triliun. Perdagangan di Bursa Karbon juga terus berkembang, dengan nilai transaksi mencapai Rp 36,37 miliar sepanjang tahun lalu.(merdeka.com)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Istana-Umumkan-Logo-Resmi-HUT-ke-81-RI-Karya-Desainer-Padang

Jakarta - Pemerintah secara resmi meluncurkan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Lambang resmi tersebut merupakan hasil kreativitas Fajar Novario, seorang desainer asal Kota Padang, Sumatra Barat.

Pengumuman pemenang logo HUT ke-81 RI ini disampaikan langsung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/6/2026).

Penetapan logo terpilih didasarkan pada hasil jajak pendapat (polling) masyarakat yang dibuka secara daring melalui situs resmi https://logohutri.istanapresiden.go.id sepanjang tanggal 24 hingga 28 Juni 2026.

Selama lima hari masa pemilihan, panitia mencatat ada sebanyak 68.569 total suara yang masuk dari publik.

Dari jumlah tersebut, desain nomor urut dua milik Fajar Novario sukses mendominasi dengan mengantongi 44,73 persen suara.

"Karya nomor dua yakni Fajar Novario dari Padang, Sumatera Barat mendapat suara terbanyak. Selamat kepada Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo resmi HUT ke-81 RI," ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro.

 

Makna dan Filosofi Logo HUT Kemerdekaan Karya Fajar Novario

Mengusung tema besar "Kolektif, Sinergi, Bertumbuh", karya rancangan Fajar Novario bersama Karsa Visual Merdeka ini menyimpan kedalaman makna filosofis yang kuat. Konsep visualnya berakar pada prinsip kedaulatan rakyat, yang menempatkan masyarakat sebagai pilar paling utama dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

Gagasan ini digali dari hasil refleksi atas kekayaan keberagaman suku, bahasa, dan latar belakang sosial di tanah air yang mampu melebur dalam satu visi besar memajukan bangsa.

Melalui proses eksplorasi mendalam terhadap ragam pola budaya Nusantara, sang desainer berhasil merangkum kesamaan elemen visual yang ada di berbagai daerah.

Pola-pola universal tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah sistem visual modern yang merepresentasikan ikatan persatuan kokoh di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.(liputan6)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:08:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kemnaker-Selidiki-Ancaman-PHK-Massal

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons laporan dari kelompok serikat pekerja, terkait isu adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal imbas kenaikan harga gas industri.

Kepala Badan Perencanaan dan "Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan tadi sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini, tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa yang perlu kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tak hanya itu, Kemnaker juga bakal memitigasi dampak lanjutan dari ancaman PHK tersebut. Mitigasi ini pun ditujukan secara umum kepada mereka-mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan.

"Mitigasi inilah yang paling penting kan, artinya seseorang yang ter-PHK bagaimana, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk juga angkatan kerja baru, yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja," urainya.

Anwar menyatakan, pihaknya tengah menyikapi secara serius fenomena PHK yang sedang terjadi. Dengan menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar pada pekerja yang jadi korban bisa kembali mendapat pekerjaan.

Mulai dari menjamin pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), menyelenggarakan program latihan kerja, informasi-informasi terbaru soal lowongan kerja, hingga berdiskusi dengan pihak pencari kerja agar kejadian serupa tidak terus berulang.

 

Ancaman PHK Akibat Harga Gas NaikPengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya bakal menyelidiki lebih lanjut ancaman PHK tersebut.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengingatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu buruh, akibat kenaikan harga gas industri.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK antara pemerintah, serikat buruh bersama DPR RI di Gedung DPR RI, Jumat (26/6/2026) lalu.

"Rapat tadi berjalan sangat efektif, karena KSPSI yang paling terdampak besar. 55 ribu sudah terancam di depan mata," kata Andi Gani.

Sudah Telan Korban

Bukan hanya sekadar ancaman, ia melaporkan bahwa satu perusahaan telah menjadi korban, dengan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada seluruh pekerjanya.

"Dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK," ungkap dia.

Untuk itu, ia berharap pemerintah dan DPR RI melalui Satgas Mitigasi PHK bisa mencari jalan keluar agar kenaikan harga gas industri tidak kembali memakan korban.

"Karena itu, rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang dapat saya katakan sangat kritis,(liputan6)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Saat-Mandi-IRT-di-Inhil-Diterkam-Buaya--Korban-Selamat-Ditolong-Suami

INDRAGIRI HILIR- Konflik manusia dan predator hewan buas kembali terjadi di kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seorang ibu rumah tangga yang sedang mandi dibelakang rumah di Sungai Gaung tiba-tiba diterkam buaya. Akibatnya korban mengalami luka serius dikedua belah kaki dan dilari rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu sore (28/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu korban yang bernama Aisah (32) sedang mandi bersama anaknya di belakang rumahnya, di kawasan Parit Muara Lembu yang berada di pesisir Sungai Soren Kecamatan Gaung, Inhil.

Tiba-tiba, seekor buaya muncul dan langsung menggigit kaki kiri korban. Melihat itu, anak korban yang dekatnya langsung berteriak minta tolong kepada bapaknya

Kemudian sang bapak atau suami korban bernama Ujang saat itu berada di rumah mendengar teriakan anak minta tolong, segera berlari ke lokasi. Tanpa pikir panjang langsung bergumul dengan buaya untuk menyelamat istrinya.

" Ketika mendengar ada yang minta tolong, saya langsung kebelakang dan melihat istri saya digigit buaya. Dalam kondisi genting saya terjun ke sungai menusuk mata buaya hingga akhirnya hewan buas melepaskan gigitannya. Dan istri dapat diselamat " akui Ujang suami korban kepada wartawan.

Kemudian terkait ada insiden ini, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora melalui Kapolsek Gaung AKP Edi Dalianto mengatakan bahwa saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan untuk melakukan perawatan.

" Kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktifitasnya. Terutama yang berdekatan di pinggir sungai. Karna predator bisa muncul kapan saja untuk memangsa kita " Imbau Kapolse.(riauterkini)

]]> Mon, 29 Jun 2026 15:01:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Jangan-Biarkan-Riau-Kembali-Kehilangan-Pemimpin--Tutup-Pintu-Bagi-Penumpang-Gelap-Politik

SEBAGAI seorang aktivis antikorupsi sekaligus praktisi hukum yang telah lama mengikuti dinamika penegakan hukum di Indonesia, dalam.pandangan kami kondisi yang terjadi di Provinsi Riau bukan lagi sekadar rentetan kasus hukum yang berdiri sendiri. Peristiwa demi peristiwa tersebut telah menjadi tamparan keras yang seharusnya menggugah seluruh elemen masyarakat. Berulang kali pucuk pimpinan daerah harus berhadapan dengan proses hukum. Apapun hasil akhir setiap perkara di pengadilan, satu kenyataan tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap kali seorang kepala daerah tersandung persoalan hukum, rakyatlah yang menanggung kerugian paling besar.

Pemerintahan kehilangan stabilitas, birokrasi kehilangan arah, investor menjadi ragu, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas negara, dalam hal ini pemerintah daerah, semakin terkikis. Tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan dalam situasi seperti ini. Semua menjadi pihak yang dirugikan.

Hari ini estafet kepemimpinan berada di tangan Pelaksana Tugas Gubernur. Amanah yang dipikul jauh lebih berat daripada sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Jabatan tersebut memikul beban sejarah. Masyarakat Riau tentu tidak ingin kembali menyaksikan pemimpinnya berganti karena persoalan hukum. Sudah terlalu banyak energi daerah ini terkuras untuk menghadapi krisis kepemimpinan dibandingkan memikirkan percepatan pembangunan.

Karena itu, Plt. Gubernur harus menjaga diri dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Pengalaman panjang dalam berbagai perkara korupsi menunjukkan bahwa seseorang tidak selalu terjerat karena niat jahatnya sendiri. Ada yang tersandung karena lingkungan yang permisif, ada yang terlena oleh bawahan, ada yang mengabaikan prosedur, dan ada pula yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

Korupsi hampir tidak pernah datang dengan massif dan terang-terangan. Ia hadir melalui kompromi kecil, fasilitas yang dianggap lumrah, bantuan yang tampak sepele, atau keputusan administratif yang terlihat biasa. Ketika semua itu dibiarkan, pintu menuju persoalan hukum terbuka sedikit demi sedikit. Musuh terbesar seorang pemimpin sering kali bukan lawan politiknya, melainkan kelengahan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Beberapa dinamika pemerintahan belakangan ini, termasuk polemik komunikasi mengenai kebijakan publik yang kemudian harus diklarifikasi oleh jajaran birokrasi, semestinya dijadikan pelajaran penting. Terpeleset kata di era viralitas ini bukan sesuatu yang sederhana. Seorang pemimpin tidak boleh membuat pernyataan apalagi mengambil keputusan berdasarkan data yang belum terverifikasi. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kesalahan informasi bukan hanya menimbulkan kegaduhan politik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila berkaitan dengan penggunaan kewenangan negara.

Namun, terdapat ancaman lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu munculnya penumpang gelap politik. Yang dimaksud dengan penumpang gelap politik bukanlah tuduhan kepada individu tertentu, melainkan metafora bagi pihak-pihak yang melihat krisis sebagai peluang. Dalam setiap masa transisi kekuasaan selalu ada kelompok yang diam-diam berharap terjadi kekacauan agar terbuka ruang bagi perubahan konfigurasi politik yang menguntungkan kepentingan mereka.

Masyarakat perlu mewaspadai apabila terdapat manuver yang lebih berorientasi pada perebutan jabatan daripada penyelamatan pemerintahan. Jangan sampai ada pihak yang justru berharap Plt. Gubernur ikut tersandung persoalan hukum sehingga kembali terjadi kekosongan kepemimpinan dan membuka peluang lahirnya figur pelaksana tugas berikutnya yang lebih sesuai dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Persoalan ini bukan semata-mata mengenai pergantian pejabat. Yang dipertaruhkan adalah stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Siapapun yang memimpin Riau harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun daerah ini, bukan menjadikannya sekadar batu loncatan karier politik. Tolok ukurnya bukan semata-mata asal-usul seseorang, melainkan integritas, rekam jejak pengabdian, pemahaman terhadap karakter masyarakat Riau, serta kesediaan memikul tanggung jawab moral atas masa depan Bumi Lancang Kuning. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa putra daerah, yang lahir atau tumbuh besar dan bermukim di daerah, pada umumnya memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan tanah kelahirannya. Ikatan tersebut dapat menjadi modal sosial yang penting dalam membangun daerah. Namun pada akhirnya, integritas tetap menjadi syarat utama. Putra daerah tanpa integritas sama berbahayanya dengan siapa pun yang hanya datang untuk mengejar kepentingan sesaat.

Perjuangan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan semata, tetapi juga harus diwujudkan melalui upaya mencegah lahirnya korban berikutnya. Plt. Gubernur memiliki kesempatan membuktikan bahwa transisi pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.Jabatan adalah amanah yang dibatasi oleh waktu, tapi integritas adalah warisan yang akan dikenang jauh setelah masa jabatan berakhir.

Riau tidak membutuhkan tambahan daftar pemimpin yang tersandung perkara hukum. Yang dibutuhkan hari ini adalah seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan masa transisinya dengan bersih, bermartabat, dan meninggalkan teladan bahwa kekuasaan dapat dijalankan tanpa korupsi. Apabila momentum ini mampu dijaga, Riau memiliki kesempatan untuk memutus mata rantai krisis kepemimpinan yang selama ini membebani marwah Bumi Lancang Kuning. Jangan biarkan penumpang gelap politik mengubah momentum penyelamatan ini menjadi babak baru dari tragedi yang sama.(goriau)

]]> Mon, 29 Jun 2026 14:58:00 +0700