https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Sat, 01 Aug 2026 11:28:58 +0700 Sat, 01 Aug 2026 11:28:58 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Traveler/Yuk-ke-Perpustakaan-Soeman-HS-Provinsi-Riau--Nikmati-Berbagai-Buku-dan-Fasilitas-yang-Lengkap--

PEKANBARU - Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau kembali membuka layanan bagi masyarakat yang ingin mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat.

Mulai dari membaca buku, mencari referensi, mengerjakan tugas, hingga meminjam koleksi bacaan, semuanya dapat dilakukan di perpustakaan yang berada di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, ini.

Sebagai salah satu pusat literasi terbesar di Riau, Perpustakaan Soeman HS memiliki ribuan koleksi yang dapat dinikmati pengunjung secara gratis.

Siapa pun dapat datang untuk membaca di tempat tanpa dipungut biaya.

Koleksi buku yang tersedia pun sangat beragam. Pengunjung dapat menemukan novel, buku sastra, sejarah, agama, pendidikan, hukum, ekonomi, teknologi, kesehatan, pertanian, hingga koleksi khusus tentang budaya Melayu yang menjadi salah satu ciri khas perpustakaan ini.

Selain buku cetak, tersedia pula majalah, surat kabar, karya ilmiah, hasil penelitian, dan koleksi digital yang bisa diakses sesuai ketentuan.

Suasana perpustakaan yang tenang membuat tempat ini cocok bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum yang ingin belajar atau menyelesaikan pekerjaan.

Tidak sedikit pengunjung yang datang untuk menyusun tugas akhir, mencari bahan penelitian, atau sekadar menambah wawasan melalui berbagai referensi yang tersedia.

Untuk menunjang kenyamanan, Perpustakaan Soeman HS dilengkapi ruang baca yang luas, ruang diskusi, ruang baca anak, ruang multimedia, katalog elektronik atau Online Public Access Catalog (OPAC), akses internet, musala, toilet, serta area parkir yang memadai.

Bagi masyarakat yang ingin membawa pulang buku, terlebih dahulu harus mendaftar sebagai anggota perpustakaan.

Prosesnya cukup mudah dengan membawa e-KTP. Sementara pelajar dapat menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) atau identitas lain yang masih berlaku sesuai ketentuan.

Setelah menjadi anggota, pemustaka dapat mencari buku melalui katalog elektronik, mengambilnya di rak koleksi, lalu meminjam sesuai aturan yang berlaku. Pengunjung juga diimbau mengembalikan buku tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi keterlambatan.

Selain layanan peminjaman, anggota juga dapat memanfaatkan berbagai layanan informasi dan koleksi referensi yang mendukung kegiatan belajar, penelitian, maupun pengembangan kemampuan diri.

Tak hanya dikenal sebagai pusat literasi, gedung Perpustakaan Soeman HS juga menjadi salah satu ikon Kota Pekanbaru. Bangunannya yang mengusung arsitektur khas Melayu kerap menarik perhatian masyarakat dan wisatawan yang datang untuk berkunjung maupun berfoto.

Keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya membaca. Dengan membiasakan diri membaca, masyarakat dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkaya kosakata, hingga menunjang prestasi di dunia pendidikan maupun pekerjaan.

A-

A+

Perpustakaan Soeman HS melayani pengunjung setiap Senin hingga Rabu pukul 07.30-16.00 WIB, Kamis dan Jumat pukul 07.30-16.30 WIB, Sabtu pukul 08.00-15.00 WIB, serta Minggu pukul 09.30-16.00 WIB. Sementara pada hari libur nasional, seluruh layanan perpustakaan tutup.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut, disarankan datang lebih awal agar memiliki waktu yang lebih leluasa untuk membaca, memilih buku, mencari referensi, maupun menikmati suasana nyaman yang ditawarkan Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau.(tribunpekanbaru)

]]> Sat, 01 Aug 2026 11:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Terancam-Dipecat--5-Petugas-Dishub-Diduga-Pungli-Sopir-Truk-

Lima petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi untuk sementara dinonaktifkan dari tugasnya.Kelimanya diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli).

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi di kawasan Pos Poncol, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi lokasi aktivitas para oknum petugas.

Keputusan membebastugaskan kelima petugas diambil sebagai langkah awal agar proses pemeriksaan serta investigasi internal dapat berlangsung secara lebih objektif dan tanpa hambatan.

"Saat ini dari para petugas itu sudah dinonaktifkan agar bisa menjalankan proses pemeriksaan lanjutan," kata Tri Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam keterangannya, Jumat (31/07/26).

Kepala Dishub (Kadishub) Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, resmi memutuskan rekomendasi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap lima oknum anggotanya itu ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Keputusan ini dipilih setelah kelima oknum tersebut menjalani sidang kode etik secara internal di Dishub Kota Bekasi.

Saat sidang kode etik itu, lima oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Kami sudah melakukan sidang kode etik, dan lima oknum dishub tersebut membenarkan serta mengakui adanya praktik pungli," kata Zeno, Jumat.

Zeno memastikan tidak ada toleransi bagi pelanggar integritas di lingkungan kerjanya. 

Perilaku para oknum tersebut dinilainya merusak citra Pemkot Bekasi dan Dishub di mata masyarakat.

Terkini, kelima oknum tersebut menerima pembekuan absensi lapangan dan ditarik ke Mako Dishub untuk mempermudah pemeriksaan.

"Kami pastikan kena unsur pelanggaran berat terkait pungli, kelima oknum Dishub terkena rekomendasi PTDH karena perbuatan mereka sudah sangat mencemarkan nama baik Pemkot Bekasi," jelasnya.

Kronologis Pungli

Sebagai informasi, dugaan praktik pungli oknum dishub itu viral di sejumlah unggahan media sosial, Kamis (30/7/2026).

Di rekaman video lebih kurang 1 menit 49 detik, terdengar suara seseorang meminta anggota dishub yang duduk di warung untuk mengembalikan uang ke seorang sopir truk.

Diduga, uang tersebut hasil pungli yang sebelumnya diduga dilakukan oleh oknum dishub kepada sopir tersebut.

"Kembalikan uang sopir ini, Rp1,7 juta katanya, cepat kembalikan, jangan ada yang kabur," kutip dari suara video.

Sembari menunggu anggota dishub mengembalikan uang, seorang sopir yang diduga menjadi korban pungli nampak berdiri di sekitar lokasi warung.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kecewa dengan perilaku oknum anggota Dishub Kota Bekasi yang melalukan pungli terhadap para sopir.

KDM menghubungi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, selaku pimpinan tertinggi Dishub untuk melakukan PTDH kepada oknum tersebut.

Ia berharap peristiwa itu tidak lagi terjadi dan para aparatur lainnya dapat menjadikan hal ini sebagai pembelajaran.(tribunpekanbaru)

]]> Sat, 01 Aug 2026 11:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Kontingen-Indonesia-Diperkuat-432-Atlet-dari-35-Cabor

JAKARTA - Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) secara resmi menetapkan kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga (cabor) akan membawa Merah Putih bersaing di ajang olahraga terbesar di Asia yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Jumlah itu akan ditambah 148 pelatih dan official serta 32 orang tim Chef de Mission (CdM). Komposisi tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh antara tim review Kemenpora dan Komisi Sport NOC Indonesia bersama federasi cabang olahraga terhadap kesiapan atlet, peluang prestasi.

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menegaskan bahwa Tim Indonesia berangkat dengan optimisme tinggi untuk melanjutkan tren positif prestasi olahraga nasional di level Asia.

"Asian Games bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi panggung untuk menunjukkan bahwa olahraga Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Seluruh atlet yang berangkat telah melalui proses seleksi dan persiapan yang maksimal. Kini saatnya mereka tampil percaya diri, memberikan yang terbaik, dan mengharumkan nama Indonesia,” kata Okto, sapaan karib Raja Sapta Oktohari.

Selain cabang olahraga yang mendapat dukungan pendanaan melalui APBN, terdapat tiga cabang olahraga yang berangkat melalui skema pendanaan mandiri, yakni tinju, anggar dan tenis meja. Pendanaan tersebut berasal dari federasi masing-masing dan dukungan para mitra.

Namun, Meski menggunakan skema pembiayaan yang berbeda, Komite Olimpiade Indonesia menegaskan bahwa tidak ada perbedaan target maupun tanggung jawab prestasi bagi seluruh atlet yang tergabung dalam Tim Indonesia.

"Tidak ada perbedaan antara cabang olahraga yang didukung melalui APBN maupun yang berangkat secara mandiri. Ketika mereka resmi menjadi bagian dari Tim Indonesia, maka tanggung jawabnya sama, yaitu memberikan penampilan terbaik dan berjuang meraih medali untuk Indonesia. Skema pendanaan boleh berbeda, tetapi target prestasi tetap sama," tegas Okto.

Okto menjelaskan, skema keberangkatan mandiri merupakan bentuk komitmen dan gotong royong cabang olahraga untuk tetap tampil di panggung Asia. Karena itu, setiap cabang olahraga yang menggunakan skema tersebut tetap melalui proses evaluasi yang sama, baik dari sisi kesiapan atlet, peluang prestasi, maupun aspek operasional selama penyelenggaraan Asian Games.

"NOC Indonesia memastikan seluruh atlet yang tergabung dalam Tim Indonesia memperoleh pelayanan, koordinasi, dan dukungan kontingen yang sama selama mengikuti Asian Games. Yang kami nilai bukan dari sumber pembiayaannya, melainkan kesiapan mereka untuk bersaing dan mengharumkan nama bangsa,” jelas Okto.Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengungkapkan penetapan Tim Indonesia merupakan hasil proses evaluasi yang dilakukan secara objektif dan profesional demi memastikan atlet yang berangkat benar-benar memiliki kesiapan untuk bersaing di level Asia.

“Kemenpora bersama NOC Indonesia dan seluruh cabang olahraga berkomitmen mengirimkan atlet-atlet terbaik yang memiliki kesiapan dan peluang prestasi. Setiap nama yang masuk dalam kontingen telah melalui proses review yang ketat, sehingga kami optimistis Tim Indonesia mampu tampil kompetitif di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Yang terpenting, para atlet dapat bertanding dengan fokus, menjunjung tinggi sportivitas, dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menunjukkan performa terbaik demi memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia,” ujar Menpora Erick Thohir.

Menpora juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi mendukung persiapan kontingen Indonesia, termasuk cabang olahraga yang berangkat melalui skema pendanaan mandiri.

“Adanya cabang olahraga yang berangkat dengan skema pendanaan mandiri ini adalah bukti semangat kolaborasi, yang menunjukkan bahwa membangun prestasi olahraga adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah mengapresiasi seluruh federasi dan para mitra yang ikut mengambil peran. Apa pun skema pendanaannya, ketika mengenakan lambang Garuda di dada, seluruh atlet membawa satu nama, yaitu Indonesia. Saya berharap seluruh kontingen dapat memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Merah Putih,” tutup Menpora.

Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu menyatakan kesiapannya untuk melayani atlet dengan sebaik mungkin. Ia memastikan persiapan yang dilakukan sudah semakin matang untuk memastikan atlet dapat fokus mempersiapkan diri jelang pertandingan, keberangkatan sampai kepulangan.

“Semua persiapan sudah berjalan sesuai rencana. Kami juga terus berkomunikasi intensif baik dengan Kemenpora, NOC Indonesia maupun federasi nasional cabor yang akan berangkat mulai dari persiapan, keberangkatan, akomodasi, operasional pertandingan hingga kepulangan dapat berjalan optimal. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani atlet supaya dapat meraih prestasi terbaik di Asian Games 2026 nanti,” tutup CdM Todotua.

Perjuangan Tim Indonesia menuju Asian Games Aichi-Nagoya 2026 juga mendapat dukungan dari berbagai mitra strategis. Komite Olimpiade Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Aice, Mills, BAIC, Kings Travel, TikTok, dan Perumnas yang telah memberikan dukungan bagi persiapan kontingen Indonesia. Kolaborasi antara dunia olahraga, pemerintah, dan sektor swasta menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem olahraga nasional yang semakin kuat, profesional, dan berkelanjutan.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 11:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Kapolda-Riau-Luncurkan-Ekspedisi-Merah-Putih-Presisi--Jangkau-17-Daerah-3T

PEKANBARU-Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meluncurkan program Ekspedisi Merah Putih Presisi sebagai upaya menghadirkan negara hingga ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Provinsi Riau.

Program tersebut ditandai dengan Apel Kesiapan Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru, Sabtu (1/8/2026).

Irjen Herry mengatakan Riau adalah rumah bersama yang dibangun di atas keberagaman. Menurutnya, keberagaman merupakan kekuatan utama untuk menjaga persatuan.

Sementara wilayah pesisir, kepulauan, dan kawasan terluar memiliki posisi strategis dalam menjaga ruang hidup masyarakat sekaligus kedaulatan bangsa.

"Ekspedisi Merah Putih Presisi adalah wujud kehadiran negara sampai ke wilayah terluar. Kita hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat, memperkuat persatuan, menjaga lingkungan, dan mendorong kemandirian masyarakat,” kata Irjen Herry.

Program ini akan menjangkau 17 desa di wilayah 3T melalui delapan tim ekspedisi yang didukung 45 kendaraan operasional serta 81 relawan mahasiswa.

Ia menekankan bahwa tujuan utama ekspedisi bukan sekadar memberi label pada suatu daerah, melainkan memahami kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat agar setiap langkah yang diambil benar-benar memberi manfaat.

Berbagai kegiatan akan dilakukan selama ekspedisi, di antaranya penanaman pohon dan mangrove, pembagian bendera Merah Putih, penyerahan mesin ketinting kepada nelayan, bantuan kendaraan operasional untuk Polsek di wilayah luar, pelayanan kesehatan gratis, bantuan sosial, serta dialog langsung dengan masyarakat.

Irjen Herry juga mengingatkan seluruh personel agar membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Ia meminta personel melakukan deteksi dini terhadap potensi persoalan di lapangan dan menyelesaikannya bersama masyarakat sebelum berkembang menjadi masalah besar.

Irjen Herry menegaskan, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui hubungan baik antar manusia, tetapi juga melalui kepedulian terhadap alam. Riau, kata dia, dianugerahi hutan, sungai, laut, dan mangrove yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir.

“Kalau mangrove mengalami abrasi, maka wilayah NKRI ikut terancam. Kalau pohon berkurang, kita harus menanam kembali. Menjaga alam berarti menjaga keberlangsungan hidup generasi hari ini dan masa depan,” ujarnya.

Ia menyebut semangat tersebut sebagai bagian dari konsep Green Policing, yakni menghadirkan keamanan yang selaras dengan pelestarian lingkungan.

Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino menjelaskan bahwa Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan program unggulan Kapolda Riau yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan pelayanan Polri di wilayah terluar dan tertinggal.

"Kami tidak hanya hadir secara fisik, tetapi membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan mengajak mereka peduli terhadap lingkungan hidup,” kata Kombes Ino.

Menurutnya, penanaman mangrove akan difokuskan di kawasan pesisir yang mengalami abrasi. Selain itu, pembagian bendera Merah Putih dilakukan agar masyarakat di daerah terpencil ikut merasakan semarak peringatan kemerdekaan.

Kombes Ino menambahkan, bantuan mesin ketinting diharapkan dapat meningkatkan aktivitas transportasi nelayan dan mendorong perekonomian masyarakat pesisir.

Polda Riau juga menyiapkan pelayanan kesehatan gratis, bantuan sosial, serta kendaraan operasional bagi personel kepolisian yang bertugas di wilayah terpencil.

“Tema kita Merajut Kebersamaan, Menjaga Keberlanjutan. Program ini dilaksanakan bersama TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, dan seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto agar negara benar-benar hadir di tengah masyarakat hingga titik terluar Indonesia.

Ekspedisi Merah Putih Presisi diharapkan mampu memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat, menumbuhkan semangat kebangsaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan.

"Mudah-mudahan mangrove yang kita tanam dari Kabupaten Rokan Hilir sampai Kabupaten Indragiri Hilir bisa kita lihat kembali pada Ekspedisi Merah Putih Presisi tahun 2030,”(ckplh)

]]> Sat, 01 Aug 2026 11:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/SMA-Negeri-Plus-Riau-Gelar-Rakor-dengan-Komite-dan-Paguyuban-Kelas--Perkuat-Sinergi-untuk-Mutu-Pendidikan-2026-2027

PEKANBARU-SMA Negeri Plus Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi bersama Komite Sekolah dan Paguyuban Kelas pada Jumat (31/7/2026) di Ruang TRC sekolah. Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komite dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan serta pelayanan bagi peserta didik pada Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rapat yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Edi Sutono, Pengurus Komite Sekolah, Orang Tua Peserta Didik (OTPD), serta perwakilan Paguyuban Kelas ini menghasilkan sejumlah komitmen strategis. Fokus utama pembahasan meliputi penguatan budaya literasi, optimalisasi perpustakaan, peningkatan prestasi akademik melalui persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA), hingga pemenuhan sarana prasarana asrama.

Kepala SMA Negeri Plus Provinsi Riau, Edi Sutono, menekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Ia menyatakan bahwa pencapaian prestasi siswa tidak hanya bergantung pada proses akademik di kelas, tetapi juga memerlukan dukungan menyeluruh terkait kehidupan asrama, ekstrakurikuler, dan transportasi kompetisi.

"Diperlukan kepedulian dan kebersamaan seluruh pihak, yaitu sekolah, Komite, OTPD, dan Paguyuban Kelas. Semangat gotong royong yang telah terbangun harus terus dipelihara agar kebutuhan peserta didik dapat dipenuhi secara bertahap," ujar Edi dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Zulfan Effendi dalam paparannya menjabarkan peran komite sebagai mitra strategis. Ia melaporkan berbagai dukungan yang telah direalisasikan, mulai dari bantuan transportasi lomba, konsumsi kegiatan siswa, hingga pemenuhan fasilitas asrama seperti pemasangan lampu darurat, kipas angin, CCTV, monitor, dan kawat nyamuk.

Sebagai tindak lanjut koordinasi, Komite Sekolah akan mendistribusikan formulir daring (Google Form) kepada seluruh grup OTPD dan Paguyuban Kelas. "Langkah ini diambil untuk memetakan bentuk partisipasi dan dukungan orang tua terhadap program-program sekolah ke depan," kata Zulfan.

Selain aspek fasilitas, rapat juga menyoroti pengembangan potensi siswa. Sekolah berencana melakukan pendataan bakat, minat, dan cita-cita peserta didik sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih terarah. Terkait akademik, usulan penyelenggaraan bimbingan belajar, khususnya Bahasa Inggris, dengan memanfaatkan fasilitas sekolah mendapat perhatian serius.

Dalam sesi diskusi, muncul sejumlah masukan konstruktif dari peserta. Di antaranya adalah koordinasi pengadaan buku penunjang pembelajaran dan Olimpiade Sains, serta peningkatan publikasi kegiatan sekolah melalui program "Satu Hari Satu Postingan". Serta penjajakan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, termasuk rencana kolaborasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan SMAN Plus Provinsi Riau sebagai sekolah unggul, berprestasi, dan berkarakter. Seluruh pihak sepakat bahwa transparansi komunikasi dan gotong royong menjadi kunci utama dalam menyediakan layanan terbaik bagi para peserta didik.(ckplh)

]]> Sat, 01 Aug 2026 10:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/FIFA-Tak-Peduli-Ancaman-Boikot--Tetap-Lanjutkan-Rencana-Jual-Saham

SWISS-FIFA memastikan tetap melanjutkan proses konsultasi terkait rencana masuknya investasi swasta ke pengelolaan Piala Dunia dan turnamen lainnya, meski mendapat ancaman boikot dari UEFA beserta 55 asosiasi anggotanya.

Dalam pernyataan resminya, FIFA menegaskan proses konsultasi akan tetap berjalan agar seluruh 211 asosiasi anggota (member association/MA) dapat memberikan suara berdasarkan informasi yang lengkap.

"Proses konsultasi yang kami rencanakan terganggu oleh pemberitaan media yang tidak akurat. Kami akan melanjutkan proses konsultasi ini agar setiap MA memiliki kesempatan memberikan suara berdasarkan fakta," demikian pernyataan FIFA dilansir dari RTE, Jumat (31/7/2026).

Sebelumnya, FIFA mengumumkan rencana membentuk entitas baru bernama FIFA Forward Enterprise (FFE) yang akan mengelola kegiatan komersial dan operasional berbagai turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia. Melalui entitas tersebut, FIFA berencana menawarkan kepemilikan saham hingga 20% kepada investor eksternal dengan valuasi mencapai US$ 20 miliar atau sekitar € 17 miliar.

Rencana tersebut memicu penolakan dari UEFA. Konfederasi sepak bola Eropa itu menilai FIFA tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan dan menuduh badan sepak bola dunia tersebut "menjual jiwa sepak bola".

Sebagai bentuk penolakan, UEFA memutuskan akan memboikot seluruh turnamen FIFA bersama 55 asosiasi anggotanya apabila proposal tersebut tetap dijalankan.

Menanggapi hal itu, FIFA menegaskan tidak pernah berniat menjual sepak bola kepada investor. "Tidak ada yang menjual sepak bola. Ini bukan sesuatu yang akan dipertimbangkan FIFA," tulis FIFA.

Organisasi tersebut juga menegaskan tidak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim mewakili seluruh 211 asosiasi anggota FIFA.

"Setiap asosiasi anggota harus diberi kesempatan mempelajari proposal tersebut dan menentukan masa depannya sendiri. Itulah prinsip demokrasi yang dijunjung FIFA," lanjut pernyataan tersebut.

Presiden FIFA Gianni Infantino secara terbuka mendukung pembentukan FFE. Salah satu kelompok investor yang disebut siap berpartisipasi dipimpin Thrive Eternal, perusahaan investasi yang didirikan Joshua Kushner, adik ipar Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Meski menjanjikan peningkatan pendanaan bagi asosiasi anggota, sejumlah pihak menilai skema tersebut akan sulit terealisasi apabila UEFA benar-benar memboikot Piala Dunia putra maupun putri. Turnamen FIFA pertama yang berpotensi terdampak ialah Piala Dunia U-20 Putri yang dijadwalkan berlangsung di Polandia pada September 2026.

Selain itu, babak kualifikasi Piala Dunia Putri 2027 yang dijadwalkan dimulai pada musim gugur tahun ini juga terancam terganggu apabila boikot benar-benar diterapkan oleh negara-negara anggota UEFA.

Infantino sebelumnya menyatakan pembentukan FFE akan membantu mempercepat pengembangan sepak bola global. Meski membuka peluang investasi dari pihak luar, FIFA menegaskan tetap menjadi pemilik sekaligus pengendali penuh atas FFE, termasuk seluruh kewenangan terkait tata kelola sepak bola, penyelenggaraan kompetisi, kalender pertandingan, serta regulasi olahraga.(ckplh)

]]> Sat, 01 Aug 2026 10:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Pilot-Malaysia-Selundupkan-26-Kg-Ekstasi-ke-Indonesia--Manfaatkan-Jalur-Khusus-Kru-Pesawat

JAKARTA-Jaringan narkotika internasional diduga memanfaatkan jalur khusus awak penerbangan untuk menyelundupkan sekitar 70.114 butir ekstasi atau sekitar 26 kilogram melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Narkotika seberat 26 kilogram tersebut dibawa seorang pilot maskapai asal Malaysia berinisial MS. Ia tiba dari Kuala Lumpur menggunakan penerbangan bernomor MH 727 pada Rabu (29/7/2026).

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengatakan koper milik MS menggunakan crew claim tag, yakni label khusus untuk bagasi awak pesawat yang membedakannya dari bagasi penumpang umum.

“14 bungkus ekstasi tadi itu disimpan di dalam koper, yakni koper crew yang bersangkutan. Jadi pada claim tag-nya itu tersendiri, ada claim tag crew,” kata Hengky di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (31/7/2026).

Hengky mengungkapkan, awak penerbangan memang mendapatkan perlakuan khusus karena secara umum dikategorikan sebagai pihak atau individu dengan risiko rendah (low risk). Kondisi inilah yang diduga dimanfaatkan jaringan narkotika karena menilai jalur awak pesawat lebih aman untuk menyelundupkan barang ilegal tersebut.

“Crew penerbangan seperti pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman,” tuturnya.

Meski demikian, petugas menemukan kejanggalan pada koper milik MS sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 14 bungkus ekstasi dengan berat 26 kilogram. Selain itu, ditemukan pula 4 gram sabu di dalam tas ransel hitam milik MS.

Selanjutnya, pihak bea cukai menyerahkan MS beserta seluruh barang bukti kepada Bareskrim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Aparat kini masih mendalami kemungkinan jalur khusus awak penerbangan telah digunakan jaringan yang sama dalam penyelundupan narkotika lainnya.(ckplh)

]]> Sat, 01 Aug 2026 10:01:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/3-5-Tahun-Dampingi-Dua-Anak---039-Tulang-Kaca--039---RS-Bhayangkara-Polda-Riau-Beri-Penanganan-Komprehensif-Tanpa-Biaya

PEKANBARU-Di sebuah rumah sederhana di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dua bocah menjalani masa kecil yang berbeda dari anak seusianya. Bukan karena kurang kasih sayang, tapi karena tubuh mereka rapuh. Lebih rapuh dari yang seharusnya.

Mereka adalah M. Raihan, 11 tahun, dan adiknya Fajri, 7 tahun. Keduanya didiagnosis menderita Osteogenesis Imperfecta atau yang dikenal masyarakat sebagai *"penyakit tulang kaca". Kondisi genetik langka ini membuat tulang mereka sangat rapuh dan mudah patah, bahkan hanya karena benturan ringan.

Di balik Raihan dan Fajri, ada orang tua mereka, Eko Suharno, 59 tahun, seorang mekanik bengkel, dan istrinya Reni Angelina, ibu rumah tangga. Dari 5 anak mereka, 3 tumbuh sehat. Namun dua anak bungsu harus berjuang setiap hari dengan keterbatasan fisik, pengawasan penuh, dan biaya pengobatan yang tidak sedikit.Kisah mereka mendapat perhatian serius sejak tahun 2022. Atas arahan pimpinan, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau bergerak cepat. Bukan sekadar memberi bantuan sesaat, tapi membentuk satu tim lintas profesi untuk penanganan komprehensif.

"Satu arahan disampaikan kepada Kompol dr. Firmansyah: percepat penanganan anak ini, jangan biarkan mereka menunggu lebih lama," begitu semangat yang digaungkan.

Penanganan Komprehensif Selama 3,5 TahunSejak kunjungan pertama pada 2022 hingga _home visit_ sampai dengan saat ini, tim RS Bhayangkara Polda Riau tidak pernah absen. 

Tim yang terdiri dari 14 orang ini meliputi dokter spesialis, perawat, apoteker, ahli gizi, hingga pengemudi ambulan. Mereka datang langsung ke rumah, melakukan pemeriksaan, memberikan terapi, obat-obatan, edukasi gizi, hingga monitoring rutin.

Seluruh proses, mulai dari evakuasi awal, pemeriksaan, hingga pengobatan, difasilitasi penuh oleh institusi. Tidak ada satu pun beban biaya yang ditanggung keluarga Eko Suharno."Osteogenesis Imperfecta bukan penyakit yang selesai dengan satu resep. Ini perjalanan panjang yang butuh pemantauan terus-menerus," ujar salah satu tim medis.

Bukti nyata penanganan itu terlihat. Raihan dan Fajri kini bisa tersenyum, bermain, dan tetap semangat meski harus menggunakan alat bantu jalan. Foto rontgen dan resume medis kedua anak juga terus dipantau oleh tim.Lebih dari Tugas, Ini Kepedulian

Dalam setiap kunjungan, terlihat kehangatan. Petugas kepolisian duduk bersama keluarga di atas tikar, berbincang, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat. Bantuan tidak hanya medis, tapi juga moral.

Bagi keluarga, kehadiran tim ini adalah anugerah. "Dulu awalnya kami tidak tahu harus berobat ke mana. Sekarang semua ditangani. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan tim RS Bhayangkara," ungkap Reni Angelina.

Osteogenesis Imperfecta adalah kelainan genetik yang menyebabkan pembentukan kolagen tidak sempurna. Akibatnya tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan pertumbuhan bisa terhambat. Penanganannya membutuhkan tim multidisiplin dan waktu yang panjang.

Kisah Raihan dan Fajri menjadi bukti bahwa *keadilan dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar slogan*. Ketika negara hadir melalui institusinya, harapan untuk masa depan anak-anak "tulang kaca" ini menjadi lebih terang.

Perjuangan mereka belum selesai. Dan tim RS Bhayangkara Polda Riau memastikan, mereka akan terus hadir. Karena kepedulian yang sesungguhnya, tidak pernah mengenal kata(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Malaria-Masih-Hantui-Sinaboi--Warga-Rohil-Minta-Pemerintah-Lebih-Serius

SINABOI-Ancaman malaria yang masih berulang di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mendorong masyarakat meminta pemerintah daerah mengubah pola penanganan dari sekadar respons terhadap kasus menjadi program pemberantasan yang terencana dan berkesinambungan.

Bagi warga, kemunculan kasus malaria dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di kawasan pesisir tersebut belum sepenuhnya teratasi.

Karena itu, pemerintah bersama instansi terkait dinilai perlu memperkuat langkah pencegahan sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.Ia menilai malaria sudah menjadi persoalan yang berulang sehingga membutuhkan intervensi jangka panjang, bukan hanya tindakan ketika jumlah kasus mengalami peningkatan.

"Malaria di Kecamatan Sinaboi bukan lagi persoalan baru, tetapi persoalan yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas," ujar Tokoh Pemuda Sungai Bakau, Khairul Anwar, Jumat (31/7/2026).

"Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sesaat ketika kasus meningkat, melainkan menyusun langkah berkelanjutan dan terukur," tambahnya.Menurut dia, upaya pengendalian malaria perlu dilakukan secara terpadu. Langkah tersebut antara lain mencakup penguatan pencegahan, pengendalian nyamuk sebagai vektor penularan, penyemprotan lingkungan secara berkala, ketersediaan obat-obatan, edukasi kesehatan, hingga peningkatan akses pelayanan bagi masyarakat.

Khairul menegaskan, penanganan malaria tidak boleh berhenti pada tindakan reaktif. Pemerintah, kata dia, perlu memiliki komitmen yang jelas agar masyarakat Sinaboi dapat terbebas dari ancaman penyakit tersebut.

"Sudah saatnya ada komitmen nyata agar Kecamatan Sinaboi terbebas dari malaria. Kesehatan masyarakat adalah hak yang harus dipenuhi, bukan sekadar janji yang terus berulang," tegasnya.Persoalan serupa juga disoroti Tokoh Masyarakat Raja Bejamu, Riki Dermawan. Ia mengingatkan, dampak malaria tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan warga, tetapi dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan.

"Malaria bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Sinaboi membutuhkan solusi nyata, bukan penanganan yang hanya dilakukan ketika kasus meningkat," ucap Riki.

Ia mendorong agar pemerintah menyusun program yang berjalan secara konsisten, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus.

Menurutnya, penyemprotan berkala, penguatan fasilitas dan layanan kesehatan, ketersediaan obat, serta edukasi masyarakat harus menjadi bagian dari strategi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena pemberantasan malaria membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

Selain pemerintah daerah dan tenaga kesehatan, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program pengendalian vektor.

Dukungan terhadap upaya pemberantasan malaria juga datang dari Pemerintah Kepenghuluan Sinaboi.

Datuk Penghulu Sinaboi, Rafika, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi kesehatan untuk memperkuat penanganan penyakit tersebut.

"Penanganan malaria membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah kepenghuluan siap mendukung setiap program yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat," sebutnya.

Rafika berharap perhatian pemerintah terhadap persoalan malaria di Sinaboi dapat semakin ditingkatkan.

Ia ingin berbagai program yang dijalankan mampu menekan kasus secara nyata sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ancaman penyakit tersebut.

Masyarakat Sinaboi kini berharap pemerintah daerah menghadirkan strategi pemberantasan malaria yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Pengendalian vektor, penyemprotan lingkungan secara berkala, ketersediaan obat, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta edukasi dinilai perlu dilakukan secara konsisten.

Bagi warga, keberhasilan penanganan malaria tidak cukup diukur dari respons ketika kasus meningkat.

Yang lebih penting adalah memastikan siklus penularan dapat diputus sehingga ancaman malaria tidak terus berulang di wilayah pesisir Rohil.(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Gaji-ke-13-ASN-Rohil-Inhu-Beres--Pemprov-Riau-Masih-Kawal-Hak-Pegawai-di-Daerah

PEKANBARU-Kabar baik datang bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi ASN di dua daerah tersebut telah diselesaikan secara penuh.

"Alhamdulillah sudah bayar (gaji ke-13), sudah lunas semua," ujar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (31/7/2026).Menurut SF Hariyanto, Pemprov Riau tidak hanya memantau penyelesaian pembayaran gaji ke-13 di Rohil dan Inhu.

Pemprov juga terus mengikuti kondisi keuangan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, terutama daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal.

Ia menegaskan, Pemprov berupaya membantu daerah yang mengalami kendala anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.Langkah tersebut dilakukan agar hak-hak pegawai tidak terabaikan akibat tekanan keuangan daerah.

"Kita peduli dengan kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan, kita bantu untuk berkoordinasi dengan pusat. Kita tanyakan mana saja yang belum bayar," katanya.

SF Hariyanto juga meminta pemerintah kabupaten dan kota menempatkan pembayaran hak pegawai sebagai salah satu prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.Tidak hanya gaji pokok, pemenuhan tunjangan dan hak kepegawaian lainnya juga harus diperjuangkan.

"Pemda juga kita dorong agar gaji dan tunjangan diperjuangkan," tegasnya.

Penyelesaian pembayaran gaji ke-13 ASN di Rohil dan Inhu menjadi perhatian karena sebelumnya sejumlah pemerintah daerah di Riau menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.

Dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI pada 20 Juli 2026 lalu, SF Hariyanto mengungkapkan, kemampuan fiskal daerah ikut tertekan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) serta belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Ia menyebut, alokasi TKD yang diterima Pemprov Riau mengalami penurunan signifikan. Pada 2025, nilainya berada di kisaran Rp4 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp2,8 triliun pada 2026.

Di sisi lain, persoalan kurang bayar DBH sejak 2024 juga masih menjadi beban bagi pemerintah daerah. Total kurang bayar yang disebut mencapai sekitar Rp4,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp713 miliar merupakan hak Pemprov Riau. Sementara sekitar Rp3,5 triliun lainnya merupakan bagian yang berkaitan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Riau.

Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap ruang fiskal daerah. Dampaknya, kemampuan sejumlah pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja, termasuk pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), ikut menjadi perhatian.

Meski demikian, Pemprov Riau memastikan persoalan pembayaran gaji ke-13 ASN di Kabupaten Rohil dan Kabupaten Inhu kini telah tuntas.(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/20-Organisasi-dan-Institusi-Bersatu--Koalisi-Baru-Ini-Bidik-Masa-Depan-Jurnalisme-Indonesia

JAKARTA - Masa depan jurnalisme Indonesia memasuki babak baru setelah sejumlah organisasi pers, perusahaan media, lembaga bantuan hukum, serikat pekerja, akademisi, hingga perguruan tinggi sepakat membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM).

Koalisi tersebut dideklarasikan pada Kamis (30/7/2026), di Gedung IASTH Lantai 6, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta.

Pembentukan KKM menjadi respons atas semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi industri media.Tidak hanya menyangkut tekanan ekonomi dan perubahan model bisnis, tetapi juga menyentuh persoalan kualitas informasi, regulasi platform digital, perlindungan jurnalis, hingga kebutuhan membangun ekosistem informasi yang sehat dan independen.

Deklarasi koalisi dibacakan oleh tiga anggota Presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y Kristanti.

Pada tahap awal, KKM beranggotakan 20 organisasi dan institusi yang berasal dari berbagai unsur ekosistem media dan jurnalisme.Di antaranya AJI, AMSI, Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id/Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).

Kemudian, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Juga Tempo, Tribun News, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Indonesia, serta Universitas Multimedia Nusantara melalui Program Studi Digital Journalism.Selain anggota, koalisi juga menggandeng enam mitra strategis, yaitu BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Untuk menjalankan kerja-kerja awal, AJI, AMSI, dan UMN ditetapkan sebagai Presidium KKM. Ketiganya akan menjalankan fungsi fasilitator selama satu tahun sebelum dilakukan rotasi kelembagaan.

Ketua Umum AJI, Nany Afrida menyebut deklarasi tersebut bukanlah akhir, melainkan langkah pertama untuk mempertemukan berbagai pihak dalam menghadapi persoalan keberlanjutan media.

"Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami," kata Nany.

Ke depan, KKM akan memusatkan perhatian pada enam agenda strategis. Pertama, membangun konsensus mengenai informasi berkualitas bagi publik. Kedua, memperkuat regulasi dan tata kelola yang melibatkan pemerintah serta platform digital.

Agenda ketiga adalah memperkuat mekanisme dana publik. Keempat, mendorong pencegahan kekerasan terhadap jurnalis dan media.

Kelima, membangun fondasi finansial sekaligus ekosistem informasi yang sehat. Sementara agenda keenam berfokus pada penguatan peran masyarakat dalam ekosistem informasi.

Enam agenda tersebut diharapkan menjadi peta jalan kolaborasi antara organisasi pers, pemerintah, akademisi, platform digital, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Setelah deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk "Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan".

Diskusi menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof Masduki.

Diskusi dipandu Luviana yang merupakan Koordinator Koalisi Media Alternatif.

Masduki menilai keberlanjutan jurnalisme tidak dapat diserahkan hanya kepada perusahaan media.

Menurut dia, jurnalisme memiliki fungsi publik yang sangat penting sehingga krisis yang terjadi di sektor tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan masa depan bangsa.

"Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini," ujar Masduki.

Ia menilai KKM dapat menjadi wadah gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem media melalui kolaborasi lintas sektor, perbaikan regulasi, dan pengembangan skema pendanaan yang mampu menopang keberlanjutan jurnalisme.

Dukungan terhadap penguatan ekosistem media juga disampaikan pemerintah. Farida Dewi Maharani mengatakan media memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai entitas bisnis sekaligus institusi sosial yang memiliki tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, media membutuhkan sumber daya dan modal yang memadai agar dapat menjalankan fungsi edukasi serta menyediakan informasi yang berkualitas.

Namun, keberlanjutan bisnis harus berjalan beriringan dengan kredibilitas media.

"Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel," ujar Farida.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tantangan industri media bukan sekadar mempertahankan jumlah perusahaan pers agar tetap bertahan, tetapi juga memastikan media mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, dan dapat dipercaya masyarakat.

Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan gagasan mengenai Dana Jurnalisme perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga fungsi utama pers bagi masyarakat.

"Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," kata Dahlan.

Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan rancangan peraturan Dewan Pers terkait dana tersebut telah melalui berbagai tahapan dan prosesnya semakin mendekati pengambilan keputusan.

Sementara itu, Eriyanto mengingatkan, jurnalisme pada dasarnya merupakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, skema pendanaan yang dikembangkan harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat produksi jurnalisme berkualitas.

Ia juga menekankan pentingnya keberagaman sumber pendanaan. Diversifikasi pendanaan dinilai penting untuk menjaga independensi media dan mencegah ketergantungan pada satu sumber pembiayaan tertentu.

Pembentukan KKM akhirnya menempatkan isu keberlanjutan media sebagai agenda bersama.

Di tengah perubahan lanskap digital dan tekanan terhadap industri pers, keberlangsungan jurnalisme tidak hanya bergantung pada kemampuan perusahaan media mengelola bisnis, tetapi juga pada dukungan regulasi, perlindungan terhadap pekerja media, keberagaman sumber pendanaan, serta kepercayaan publik.

Dengan enam agenda strategis yang telah disiapkan, KKM diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memastikan jurnalisme tetap mampu menjalankan perannya sebagai salah satu fondasi penting demokrasi dan penyedia informasi berkualitas bagi masyarakat.(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Usut-Kasus-Suhardiman-Amby--KPK-Panggil-Istri--Anggota-DPRD--hingga-Tujuh-Tenaga-Ahli-Bupati

PEKANBARU �" Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan perkara yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap 11 saksi dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Jumat (31/7/2026).

Sejumlah saksi yang dipanggil antara lain Yulia Herman yang merupakan istri Suhardiman Amby, Dedy Sambudi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing periode 2022�"2024, anggota DPRD Kuansing Maulana Imam Saleh, serta Sekretaris DPRD Kuansing Andi ZulfitriSelain itu, penyidik juga memanggil tujuh tenaga ahli Bupati Kuantan Singingi, yakni Rido Ricardo, Darwis, Aherson, Indra, Rocky, Armi Chaniago, dan Andi Cahyadi.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pendalaman perkara yang sedang ditangani KPKSebelumnya, pada Senin (27/7/2026), penyidik KPK menyita satu unit Mitsubishi Pajero Sport dari Suci Nitia Edwar, yang disebut sebagai istri kedua Suhardiman Amby.

Suci sebelumnya juga telah diperiksa penyidik KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi pada 30 Juni 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan, KPK menduga kendaraan tersebut merupakan bagian dari dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.Penyidik menduga mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar digunakan oleh Suci dan berasal dari pemberian Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain.

Sementara itu, Suhardiman Amby diduga menerima sebuah Toyota Land Cruiser yang diduga berkaitan dengan proses penetapan Zulkarnain sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.KPK Dalami Dugaan Suap Pelepasan HPT

Selain perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah, KPK juga menetapkan Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.

Dalam penyidikan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang berasal dari para petani di Kuantan Singingi.

"Uang yang diduga diminta adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing," kata Ahmad Taufik Husein.

Menurut KPK, dugaan pemotongan SHU tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan para petani.

"Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya tersebut harus dipotong setengahnya," ujarnya.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berlangsung dan akan mendalami dugaan penerimaan maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.(halloriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Sambut-HUT-ke-69-Riau--Pemprov-Bebaskan-Denda-dan-Tunggakan-Pajak-Kendaraan

PEKANBARU �" Pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memperingati Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.

PEKANBARU �" Pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memperingati Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.

"Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus kita memberikan program pemutihan pajak sebagai kado untuk masyarakat," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (31/7/2026).

Ia menambahkan, hasil dari pembayaran pajak tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Provinsi Riau.

Program keringanan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.511/VII/2026 tentang pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang dan penghapusan sanksi administrasi dalam rangka Hari Jadi Provinsi Riau ke-69.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki tunggakan bertahun-tahun tidak diwajibkan melunasi seluruh kewajiban masa lalu.

"Jadi maksudnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan cuma dua tahun. Kalau misalnya kendaraannya menunggak lima tahun, yang dibayar cuma dua tahun, yaitu satu tahun yang sudah tertunggak dan satu tahun berjalan. Sisanya dihapus, termasuk seluruh dendanya," jelas Ninno.

Kebijakan tersebut berlaku secara serentak di seluruh unit pelayanan Samsat di Provinsi Riau selama bulan Agustus 2026.

"Kami mengharapkan masyarakat memanfaatkan momen ini untuk segera menyelesaikan administrasi pembayaran pajak kendaraannya. Kesempatan ini hanya berlaku selama bulan Agustus,"(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Tersandung-Dugaan-Pemerasan-THR-Rp568-Juta--Bupati-Nonaktif-Cilacap-Diadili

JAKARTA - Bupati nonaktif Cilacap, Syamsul Auliya Rachman menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (31/7/2026). Ia didakwa memaksa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengumpulkan dana dengan dalih pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

Jaksa Penuntut Umum, Eko Wahyu dalam persidangan menyebutkan bahwa terdakwa berhasil meraup dana hingga ratusan juta rupiah dari hasil pengumpulan paksa tersebut. Uang itu diduga dinikmati secara pribadi oleh Syamsul. Atas tindakan tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Target Rp700 Juta untuk THR

Dalam konstruksi perkara yang dibacakan, pemerasan ini bermula saat Syamsul memberikan instruksi langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono. Terdakwa meminta agar disiapkan dana ratusan juta rupiah khusus untuk kebutuhan THR.

"Terdakwa menyampaikan kepada Sekda Sadmoko Danardono kalau membutuhkan uang antara Rp 500 juta sampai Rp 700 juta untuk THR," terang Eko saat membacakan dakwaan.

Instruksi ini kemudian diteruskan oleh Sadmoko kepada puluhan pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dari proses pengumpulan paksa tersebut, jaksa mencatat total uang yang terkumpul dan diserahkan mencapai Rp568 juta.

Langsung Tahap Pembuktian

Menanggapi surat dakwaan dari penuntut umum, Syamsul Auliya Rachman melalui tim kuasa hukumnya menyatakan sikap koperatif terhadap proses hukum. Terdakwa memilih untuk tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa.

Ia meminta majelis hakim untuk langsung melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian guna memeriksa saksi-saksi dan alat bukti. Perkara ini sendiri merupakan buntut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada Maret lalu, di mana Syamsul diamankan bersama 26 orang lainnya.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Gencarkan-Green-Policing--Kombes-Eko-Budhi-Raih-Hoegeng-Awards-2026

JAKARTA-Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau, Kombes Eko Budhi Purwono berhasil meraih penganugerahan Hoegeng Awards 2026 untuk kategori Polisi Berdedikasi. Apresiasi ini diberikan atas perannya sebagai penggerak program Green Policing, sebuah inisiatif yang menyandingkan keteraturan sosial dengan kelestarian alam di Provinsi Riau.

Malam puncak penganugerahan tersebut berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026). Trofi penghargaan diserahkan langsung oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, serta turut disaksikan oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.

Program Green Policing yang dieksekusi oleh Kombes Eko ini merupakan gagasan dari Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan. Program tersebut menitikberatkan pada integrasi antara penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan.

"Niat utamanya adalah menghijaukan kembali lingkungan. Namun, masyarakat harus dilibatkan bersama pemerintah agar mereka benar-benar menjadi agen perubahan bagi diri sendiri dan sekitarnya," jelas Eko.

Dalam penerapannya di lapangan, Polda Riau menggandeng berbagai pihak, mulai dari jajaran polres, Direktorat Intelkam, hingga Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), guna mencegah sekaligus menindak para pelaku perusakan lingkungan.

"Program ini tidak hanya soal menanam pohon dan meningkatkan kesadaran ekologis. Jika ada oknum yang membabat hutan atau membakar lahan, kami menggunakan kewenangan penyidik dan polres jajaran untuk melakukan penindakan tegas," paparnya.

Selain penegakan hukum, langkah pencegahan juga diintensifkan melalui program Jelajah Riau untuk Rakyat (Jalur). Kombes Eko rutin turun langsung ke sekolah-sekolah dan masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya penghijauan sejak dini.

"Melalui program Jalur dan Green Policing, kami terus mendata jumlah pohon yang ditanam setiap harinya serta mencatat sekolah mana saja yang sudah kami edukasi," urainya.

Rangkaian panjang upaya kepedulian lingkungan ini mulai membuahkan hasil nyata, terutama dalam menekan tingkat pencemaran udara akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Riau.

"Pada 2016 saat saya bertugas di Sumatera Barat, asap dari Riau sampai ke Padang. Namun pada 2025 lalu, saya melihat Pekanbaru sudah tidak tercemar udara kotor, itu sebuah capaian yang patut dipertahankan,"(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kesejahteraan-Diabaikan--Buruh-Pelabuhan-Siap-Gelar-Mogok-Nasional

JAKARTA - Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia menyatakan kesiapan para buruh pelabuhan di seluruh penjuru Tanah Air untuk melaksanakan aksi mogok nasional. Langkah konstitusional ini disiapkan sebagai bentuk protes apabila tuntutan terkait kesejahteraan pekerja terus diabaikan oleh para pemangku kepentingan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Halil menyampaikan bahwa buruh pelabuhan adalah elemen vital yang mengawal kelancaran arus logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, serta distribusi barang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar mereka masih jauh dari harapan.

"Hingga saat ini masih banyak pekerja pelabuhan yang menghadapi persoalan kesejahteraan, akses pendidikan, peningkatan kompetensi, dan kepastian memperoleh hunian yang layak," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Jumat (31/7/2026).

Dalam tuntutannya, serikat pekerja mendesak adanya peningkatan penghasilan yang berkeadilan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, kepastian hubungan kerja, serta perlindungan hak-hak normatif. Selain itu, mereka juga meminta program beasiswa pendidikan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga buruh.

Untuk menunjang profesionalisme pekerja dalam menghadapi transformasi industri pelabuhan, organisasi ini mendorong pengadaan pelatihan kerja yang berkelanjutan serta sertifikasi kompetensi K3 yang memenuhi standar nasional maupun internasional.

Tuntutan lainnya menyasar pada pemenuhan kebutuhan papan. Serikat pekerja meminta pemerintah menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan buruh pelabuhan, menyalurkan program rumah layak huni yang terjangkau, serta memberikan dukungan pembiayaan bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Menyikapi deretan persoalan tersebut, Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia secara resmi meminta presiden beserta jajaran kementerian terkait, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk segera membuka ruang dialog nasional bersama operator pelabuhan.

"Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata dan komitmen penyelesaian dari para pemangku kepentingan, maka Pimpinan Pusat akan melakukan konsolidasi nasional dan mempertimbangkan pelaksanaan mogok nasional buruh pelabuhan Indonesia," tegasnya.

Meski ancaman mogok telah digaungkan, pihak serikat menegaskan bahwa aksi tersebut adalah opsi terakhir jika musyawarah menemui jalan buntu. Serikat pekerja turut mengimbau seluruh anggotanya agar senantiasa menjaga solidaritas, disiplin organisasi, dan menempuh jalur perjuangan yang damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Program-KEJAR-BRK-Syariah-Jangkau-380-Pelajar-SMP-Negeri-1-Pangkalan-Kerinci

PELALAWAN �" PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) Cabang Pangkalan Kerinci terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program yang merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci dengan menyerahkan sebanyak 380 buku Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) kepada siswa baru.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi literasi keuangan yang disampaikan oleh Team Leader Dana BRK Syariah Cabang Pangkalan Kerinci, Satria Heriady, S.Si., M.Si., dilanjutkan dengan penyerahan simbolis buku tabungan SimPel serta diakhiri dengan foto bersama jajaran sekolah dan para pelajar.

Branch Manager BRK Syariah Cabang Pangkalan Kerinci, Aulia Farkhan, mengatakan Program KEJAR menjadi bagian dari upaya BRK Syariah membangun budaya menabung sejak usia dini sekaligus mengenalkan layanan perbankan syariah kepada pelajar.

“Melalui Program KEJAR, kami ingin membiasakan anak-anak menabung sejak dini sekaligus meningkatkan literasi keuangan mereka. Tabungan SimPel juga sangat mudah diakses dengan setoran awal mulai dari Rp1.000 sehingga dapat mendorong kebiasaan menabung untuk masa depan,” ujarnya.

Kepala SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Junaidi, M.Pd., mengapresiasi konsistensi BRK Syariah dalam mendukung program pemerintah tersebut. Menurutnya, Program KEJAR telah menjadi agenda rutin sekolah agar setiap peserta didik memiliki rekening SimPel sebagai sarana belajar mengelola keuangan sejak dini.

“Program Satu Rekening Satu Pelajar merupakan program pemerintah yang setiap tahun kami dukung. Dengan memiliki Tabungan SimPel, siswa dilatih untuk membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan sejak dini,” katanya.

Melalui Program KEJAR, BRK Syariah berharap semakin banyak pelajar yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membentuk karakter generasi muda yang gemar menabung, cakap mengelola keuangan, dan siap merencanakan masa depan secara lebih baik.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Beban-Transportasi-Berkurang--Pertamax-Resmi-Turun-Jadi-Rp15-950-per-Liter-Hari-Ini

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga jual sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai hari ini, Sabtu (1/8/2026). Penurunan harga tersebut berlaku untuk produk Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95, sementara harga Pertamina Dex dan Dexlite tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian tarif BBM ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pasar energi global dan nilai tukar mata uang. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait ketersediaan energi.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat," papar Kitty.

Ia memastikan langkah ini telah diperhitungkan secara matang sebagai bagian dari komitmen perusahaan pelat merah tersebut dalam mengamankan rantai pasok energi bagi seluruh masyarakat.

"Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,” imbuhnya.

Berdasarkan rincian harga terbaru untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar lima persen seperti DKI Jakarta, harga Pertamax (RON 92) turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Selanjutnya, Pertamax Turbo mengalami penurunan dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter, disusul Pertamax Green 95 yang turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter. Di sisi lain, harga Pertamina Dex tetap di angka Rp21.150 per liter dan Dexlite di harga Rp19.700 per liter.

Guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan, pihak perusahaan juga menyediakan ragam penawaran khusus bagi pengguna yang bertransaksi secara digital. Pelanggan berpeluang mendapatkan uang kembali, harga yang lebih efisien, dan poin loyalitas melalui metode pembayaran yang terintegrasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai promo yang tersedia di aplikasi MyPertamina agar transaksi pembelian BBM nonsubsidi menjadi semakin hemat dan menguntungkan. Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang berkualitas, menjaga keandalan pasokan, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia,”(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 09:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Tak-Sekadar-Cetak-Lulusan--Wamen-Minta-Kampus-di-Riau-Beri-Solusi-Nyata

PEKANBARU - Perguruan tinggi di Riau kini ditantang untuk tidak sekadar berfokus mencetak lulusan, tetapi wajib turun tangan memberikan solusi nyata bagi persoalan di tengah masyarakat. Dorongan untuk menghilirisasi riset dan inovasi kampus ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah XVII yang digelar di Hotel Grand Central Pekanbaru, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, kalangan akademisi, serta dunia usaha dan industri guna membangun ekosistem kolaborasi yang solid di Riau dan Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Fauzan, menekankan bahwa institusi pendidikan harus melampaui fungsi tradisionalnya agar relevan dengan kebutuhan zaman.

"Kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan. Perguruan tinggi harus hadir sebagai entitas yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang dimilikinya," tegasnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Fauzan mendorong pembentukan konsorsium perguruan tinggi sebagai wadah penguatan sinergi. Keterlibatan lintas sektor di dalam satu ekosistem yang terintegrasi, tambahnya, akan membuat berbagai persoalan pembangunan lebih mudah dipecahkan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan kementerian, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menempatkan dunia kampus sebagai mitra kunci pemerintah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025�"2029, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ilmu pengetahuan menjadi prioritas utama.

"Pemerintah Provinsi Riau memandang perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul, memperkuat riset terapan, serta melahirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.

Zulkifli memastikan bahwa pihaknya membuka ruang seluas-luasnya agar kajian akademik dari kampus tidak sekadar menjadi tumpukan dokumen, melainkan diterapkan sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan Riau ke depan agar lebih tepat sasaran.

Merespons kebutuhan kolaborasi tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, menyatakan tengah mematangkan rencana pembentukan konsorsium perguruan tinggi. Wadah ini dirancang untuk mengintegrasikan potensi riset kampus dengan kebutuhan riil pemerintah dan industri.

"Kami ingin mempertemukan potensi perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Kolaborasi ini akan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri agar hasil kajian akademik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," urainya.

Ia meyakini, kapasitas akademik yang dimiliki kampus-kampus di wilayah Riau dan Kepulauan Riau akan menjadi motor penggerak lahirnya berbagai inovasi baru yang mampu mendongkrak daya saing daerah.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Nasib-2-400-PPPK-Paruh-Waktu-Riau-Tunggu-Keputusan-Pusat

PEKANBARU - Kepastian status ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang saat ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum menemui titik terang. Proses peralihan mereka untuk diangkat menjadi PPPK penuh masih tertunda karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, menerangkan bahwa seluruh mekanisme dan regulasi mengenai skema pengangkatan tenaga kepegawaian merupakan kewenangan mutlak kementerian terkait. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak dapat merumuskan kebijakan secara mandiri.

"Kebijakan terkait PPPK ini semua ada di pemerintah pusat. Kami sifatnya menunggu arahan saja," urai Budi di Pekanbaru, Jumat (31/7/2026).

Catatan internal BKD Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah saat ini menyentuh angka sekitar 2.400 orang. Ribuan pegawai tersebut merupakan tenaga honorer Pemprov Riau yang sebelumnya tidak berhasil memenuhi ambang batas kelulusan pada tahapan seleksi penerimaan PPPK periode lalu.

Sebagai langkah untuk tetap mengakomodasi status kerja mereka, pemerintah daerah kemudian memasukkan para pendaftar yang tidak lolos tersebut ke dalam kategori tenaga PPPK paruh waktu. Budi memastikan jajarannya siap langsung menjalankan instruksi pemberkasan untuk pengangkatan penuh waktu segera setelah regulasi resmi diterbitkan oleh pusat.(goriau)

]]> Sat, 01 Aug 2026 08:44:00 +0700