https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Wed, 10 Jun 2026 09:56:08 +0700 Wed, 10 Jun 2026 09:56:08 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Turun-Tangan-Polisi-DPRD-Buntut-Wisatawan-Tebing-Apparalang-Tewas-Tenggelam

Bulukumba - Polisi menyelidiki insiden gadis bernama Elmi Febrianti (17) tewas tenggelam di kawasan wisata tebing Apparalang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sementara itu, DPRD Bulukumba telah memanggil pengelola wisata tersebut guna melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Polres Bulukumba turun tangan dalam penyelidikan ini setelah menerima laporan dari keluarga korban pasca-insiden. Penyelidikan dimulai untuk mengetahui secara objektif terkait kronologi kejadian hingga mengusut dugaan kelalaian di balik tewasnya korban.

"Setelah laporan diterima, kami akan melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, pihak pengelola objek wisata, serta mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti yang diperlukan," ujar Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Andi Imran Hamid saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/6/2026).

"Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana atau kelalaian dalam peristiwa tersebut. Kami akan bekerja secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto mengatakan kawasan wisata Apparalang telah ditutup dengan pemasangan garis polisi di lokasi. Pihaknya menekankan langkah tersebut untuk mencegah insiden serupa.

"(Ditutup untuk) Mencegah kejadian berulang. Dan untuk kepentingan penyelidikan," ujar AKBP Restu.

RDP di DPRD Bulukumba

Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris mengatakan pihaknya telah melakukan RDP dengan pengelola kawasan wisata pada Selasa (9/6). Pihak pemerintah daerah juga hadir di kawasan tersebut.

"Tadi ini dan sementara berlangsung dipimpin oleh ketua Komisi B itu melakukan RDP dengan memanggil pengelola yang ada di situ, kadis pariwisata, dan beberapa kalangan lainnya, tokoh masyarakat. Dari tim Basarnas juga kita undang," ujar Syahruni kepada detikSulsel.

Dalam RDP, Syahruni mengaku menyoroti sistem keamanan di lokasi wisata tersebut. Dia menyebut kawasan itu tidak memiliki instrumen keamanan yang distandarisasi untuk aktivitas wisatawan di area pantai atau laut.

"Saya melihat memang itu tidak ada sama sekali instrumen untuk menjaga keamanan pengunjung. Kan mestinya, saya analogikan begini, biasanya itu di pantai ada namanya penjaga pantai, karena itu SOP. Semua garis pantai yang melibatkan banyak wisatawan itu harus ada SOP minimal ada penjaga, ada instrumen seperti ban atau pelampung yang sifatnya bisa menolong. Sementara itu tidak ada sama sekali. Saya pernah ke sana, memang hampir dibilang tidak ada," papar Syahruni.

Terkait sorotan itu, Syahruni menyebut pengelola lebih banyak diam. Di sisi lain, kata Syahruni, pihak pengelola mengaku sudah lama mencoba untuk menggandeng pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata di Apparalang agar pengawasan bisa lebih baik.

"Tadi dia (pengelola) sampaikan bukan ada kecelakaan baru mau kerja sama. Dia sudah mencoba cuma belum ada titik temu antara pemerintah daerah dengan dia," katanya.

Syahruni pun menekankan agar RDP ini menjadi langkah awal untuk bisa mengevaluasi kawasan wisata tersebut. Dia tidak ingin kejadian yang menewaskan gadis ABG bernama Elmi Febrianti (17) terulang di kemudian hari.

"Saya tekankan tadi mesti ada jalan keluar, tidak boleh lagi diabaikan supaya ada penanggung jawab pengelolaan. Kalau ada penanggung jawab pengelolaan kan tentu kawasan itu difasilitasi dengan standar keamanan pengunjung," ucapnya.

"Ke depan kita akan melakukan penelusuran legal standing supaya ada penyelesaian status pengelolaan. Baik swasta maupun pemerintah itu harus menyiapkan standarisasi keamanan," sambungnya.

Syahruni menambahkan, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kawasan wisata di Bulukumba agar lebih aman bagi pengunjung. Jika keputusannya diambil alih oleh pemerintah, maka perlu ada hitung-hitungan khusus untuk mengganti pengeluaran yang telah dikeluarkan pengelola saat ini.

"Atau pemerintah daerah mengambil alih dengan catatannya adalah ada pengeluaran-pengeluaran, pribadi, atau kelompok, yang dikeluarkan oleh pengelola sebelumnya itu kita akan nilai. Tentu ada tim independen atau tim audit yang akan menilai. Tim inspektorat pun kita akan libatkan untuk menilai berapa nilai aset yang ada di situ untuk bentuk perjanjian dengan pihak pengelola sebelumnya," jelasnya.

Gadis ABG Tewas Tenggelam di Pantai Apparalang

Elmi Febrianti tenggelam di kawasan wisata Apparalang, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Minggu (7/6) sekitar pukul 14.30 Wita. Diketahui, korban awalnya sedang berlibur bersama keluarga di lokasi.

Elmi bersama temannya saat itu mendatangi spot foto di tebing Apparalang. Namun tiba-tiba ombak menghantam korban hingga akhirnya terjatuh ke laut.

"Penyebab terkena hempasan ombak di pinggiran tebing tempat spot foto Apparalang dan membuat korban terjatuh," kata Hasbullah kepada detikSulsel, Minggu (7/6/2026).

Korban sempat terombang-ambing di lautan tanpa pertolongan sebelum dinyatakan hilang. Hal itu terekam kamera yang videonya viral di media sosial.

"Kalau melihat kondisi sepertinya tidak ada (yang langsung memberikan pertolongan usai korban terjatuh dari tebing Apparalang)," kata Hasbullah.

Dari video beredar, tampak korban terombang-ambing di lautan dekat tebing Apparalang. Korban tampak berulang kali melambaikan tangan meminta pertolongan.

"Foto-foto ki tadi di situ di pinggir sekali, demi foto kasihan," kata salah satu wanita perekam video dikutip detikSulsel, Minggu (7/6/2026).

Korban terlihat kesulitan berenang. Korban beberapa kali timbul tenggelam di perairan akibat arus deras di lokasi.

"Foto-foto ki di pinggir dikena ombak," kata wanita sambil merekam kondisi korban yang belum juga mendapat pertolongan.

Perekam video terdengar masih berbincang dengan rekannya saat korban masih berupaya menyelamatkan diri. Sejumlah orang tampak melihat korban dari atas tebing Apparalang.

Perekam video terdengar sempat berteriak ke arah rombongan orang di atas tebing. Selang beberapa waktu, korban tidak lagi bergerak selama video berdurasi 3 menit 55 detik itu direkam.

"Tidak ada sekali orang mau bantu, na lihat-lihati ji," kata wanita perekam video saat melihat korban tidak lagi bergerak.

Tim SAR gabungan kemudian berhasil menemukan Elmi di hari yang sama. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia," kata Hasbullah kepada detikSulsel, Senin (8/6).

Hasbullah mengatakan korban ditemukan pada pukul 23.58 Wita, Minggu (7/6). Setelah ditemukan, jenazah korban kemudian langsung dievakuasi.

"Telah diserahkan kepada keluarga korban,"(DETIK.COM).

]]> Wed, 10 Jun 2026 09:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Penampakan-Edison-Bupati-Muara-Enim-Kenakan-Rompi-Oranye-KPK--Langsung-Dijebloskan-ke-Penjara-Usai-Jadi-Tersangka

Bupati nonaktif Muara Enim, Edison mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Edison ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026. Sementara dari pihak swasta yakni Adi Triadi yang juga keponakan bupati dan Cory Erin Hardi sebagai Marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Edison bersama Abi Nurwardani dan Adi Triadi keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.21 WIB. Ketiga keluar dengan tangan terborgol, tanpa mengeluarkan satu patah kata pun.

Ketiganya langsung digiring masuk ke mobil tahanan KPK untuk dibawa ke rumah tahanan KPK.

Sebelumnya, tersangka atas nama Cory Erin Hardi, keluar lebih dahulu sekitae pukul 13.19 WIB. Cory juga telah mengenakan rompi oranye KPK dan tidak berkomentar apapun ketika ditanya oleh awak media.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Muara Enim Edison dan tiga orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin. Empat orang tersebut terseret dugaan suap pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

"Benar salah satunya adalah Bupati," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (9/8).

Budi mengatakan penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti awal yang didapatkan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6).

"Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan empat orang sebagai tersangka,"(merdeka.com)

]]> Wed, 10 Jun 2026 09:19:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Turki-Bikin-Sewot-Israel-karena-Bercita-cita-Bebaskan-Yerusalem

Israel langsung berang kepada Turki karena bercita-cita membebaskan Yerusalem dari pendudukan rezim Zionis di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mencak-mencak menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Ciftci yang terang-terangan negaranya suatu hari nanti akan membebaskan Yerusalem.Israel saat ini menduduki sebagian wilayah Yerusalem di sisi timur sejak 1967. Wilayah itu diklaim rakyat Palestina sebagai calon ibu kota Palestina.

"Seperti halnya kita menyaksikan pembebasan Damaskus, Aleppo, dan Karabakh, insya Allah, suatu hari nanti kita akan menyaksikan pembebasan Yerusalem," kata Ciftci.

Ia juga mengungkapkan doa pribadi yang ia panjatkan saat menjabat sebagai gubernur Corum. Pernyataan tersebut menyebar di media sosial Turki, memantik Katz untuk melancarkan serangan balik dalam bahasa Turki di X pada Minggu, dikutip dari the New Arab.

Katz mengejek pernyataan menteri Turki tersebut dan menuduh Ankara menyimpan ambisi neo-Ottoman, menyebut Presiden Recep Tayyip Erdogan, Ciftci, dan beberapa politisi oposisi terkemuka Turki.

"Kepada menteri dalam negeri Turki yang bermimpi menguasai Yerusalem dan mengeluarkan ancaman, saya katakan: Yerusalem bukanlah Konstantinopel, dan Negara Israel bukanlah kekaisaran Salib yang runtuh," tulis Katz.

Ia kemudian menggambarkan Israel sebagai "negara yang kuat" dan mampu membela diri terhadap "ancaman" apa pun. Ia juga mengeklaim bahwa Yerusalem telah menjadi ibu kota "bangsa Yahudi" selama "3.000 tahun" dan akan tetap menjadi ibu kota Israel "selamanya."Lebih lanjut, kemarahan Katz menyinggung Erdogan, dengan mengatakan: "Kekaisaran Ottoman yang Anda dan Erdogan impikan telah runtuh dan tidak akan pernah kembali(cakaplah).

]]> Wed, 10 Jun 2026 08:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/-Rangkaian-Milad-Inhil-ke-61--Ratusan-Petani-Antusias-Ikut-Lomba-Menyolak-Kelapa

INDRAGIRI HILIR�" Dalam rangkaian peringatan Milad ke-61 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Pertanian sukses menyelenggarakan lomba menyolak kelapa, Selasa (9/6).

Kegiatan yang dipusatkan di Tembilahan ini diikuti oleh ratusan petani lokal yang antusias menunjukkan keahlian tradisional mereka dalam mengupas kelapa.

Lomba menyolak kelapa sebuah teknik mengupas kelapa menggunakan kayu runcing yang ujung diletak besi baja lalu ditancap ke tanah yang menjadi keahlian khas masyarakat ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan, tetapi juga upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga warisan tradisi turun-temurun di kalangan petani.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir, Umar Hamdi, menyampaikan bahwa perlombaan ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para petani.

“Sempena Milad Inhil tahun ini, kami memberikan trofi dan uang tunai sebagai apresiasi bagi para juara. Lebih dari sekadar kompetisi, ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap keahlian menyolak kelapa yang telah menjadi warisan turun-temurun bagi petani kita,” ujar Umar Hamdi.

Antusiasme para peserta terlihat sangat tinggi. Salah satu peserta, Permen, yang berhasil meraih juara pertama dalam ajang tersebut, mengaku bangga atas pencapaiannya. Ia berharap momentum ini tidak hanya berhenti sebagai ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus melestarikan tradisi bertani. Di sisi lain, kami juga berharap momentum Milad ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus mendorong upaya peningkatan harga kelapa di tingkat petani, sehingga kesejahteraan kita bersama dapat lebih terjamin,” ungkap Permen.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian kelapa, yang merupakan komoditas unggulan daerah.

Perlombaan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antarpetani sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Indragiri Hilir sebagai daerah penghasil kelapa dunia.(rtc).

]]> Wed, 10 Jun 2026 08:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Diduga-Berasal-dari-Malaysia--6-94-kg-Sabu-dan-969-Cartridge-Etomidate-Diamankan-Polda-Riau

PEKANBARU - Sedikitnya, 6,94 kg narkoba jenis sabu dan 969 cartridge etomidate berhasil diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Barang haram tersebut diduga dikirim dari negara tetangga Malaysia.

Narkoba tersebut merupakan brang bukti yang berhasil disita polisi dari tangan IM. Pria 24 tahun itu ditengarai tergabung dalam jaringan narkoba internasional

IM sendiri ditangkap polisi di Pekanbaru, pada Senin (08/06/26) kemarin. Ia ditangkap saat hendak melakukan transaksi di kawasan salah satu Hotel di Jalan Imam Munandar, Pekanbaru.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira melalui Kasubdit III, Kompol Ade Zaldi mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau pada Sabtu (30/05/26) lalu. Saat itu pihaknya mendapati informasi rencana penyelundupan sabu dari Negara Malaysia ke wilayah Riau.

Pihaknya kemudian berangkat menuju Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penyelidikan. Bahkan juga berkoordinasi dengan Bea Cukai Bengkalis melakukan pemantauan di perairan Teluk Latak.

"Saat itu sempat nihil, namun setelah kita lakukan pendalaman kita mendapat petunjuk bahwa target sudah ada di Pekanbaru," jelasnya.

Tim kemudian melakukan pengintaian dan diketahui IM mengendarai mobil Honda Brio warna putih dan akan melakukan transaksi. Saat itu juga polisi langsung membekuk pelaku.

Usai diamankan, dalam kendaraan IM itu petugas menemukan dua tas berlogo World Star yang berisi tujuh bungkus besar sabu seberat sekitar 6,94 kilogram dan 969 cartridge etomidate merek Yakuza. Diperkirakan nominalnya mencapai Rp9.849.150.000.

Saat diinterogasi, IM mengaku tidak mengetahui narkoba tersebut akan dikirim ke wilayah mana. Sebab, Ia sedang menunggu perintah dari pelaku lain yang diketahui bernama Long Chu. Long Chu sendiri saat ini masih dalam pengejaran petugas.

“Selain menyita barang bukti, kita masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut dan menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam penyelundupan barang haram itu,” jelasnya.

Diterangkan Kompol Ade, IM mengaku sudah tiga kali menjalani profesinya sebagai kurir narkoba tersebut. Rata- rata Ia mendapat upah sebesar Rp2 juta.

Dengan keberhasilan menyita narkoba itu, pihaknya memperkirakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 35.680 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sementara tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(rtc).

]]> Wed, 10 Jun 2026 08:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kadus-di-Bengkalis-Diduga-Pesta-Narkoba-Bersama-PNS-Satpol-PP-Hingga-Mahasiswa--Urine-Positif-

BENGKALIS - Diduga menggunakan narkoba di desa Pangkalan Batang, lima orang diamankan Satres Narkoba Polres Bengkalis, Senin (8/6/2026) kemarin.

Satu diantaranya merupakan Kepala Dusun  (Kadus) di Desa Pangkalan Batang Barat.

Perbuatan lima orang ini terungkap karena Kadus desa Pangkalan Batang Barat berinisial RA (39) saat giat pemeriksaan urine petugas desa tidak hadir, Kamis (4/6) kemarin.Hal ini diungkap Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasi Humas Polres Bengkalis Aipda Juliandi Bazrah kepada tribunpekanbaru.com, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, kegiatan pemeriksaan urine petugas desa dilakukan Satres Narkoba Polres Bengkalis sebagai kegiatan rutin. 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah preventif dalam pelaksanaan Program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba (P4GN).

"Tujuan kita melakukan pemeriksaan urine secara rutin di kantor desa untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat maupun instansi pemerintahan," jelasnya.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas yang hadir dalam melakukan  pemeriksaan urine seluruhnya negatif.

Namun RA salah satu Kepala Dusun tidak hadir dan berada di rumah.

Karena tidak hadir saat pemeriksaan urine beberapa waktu lalu, tim Satres Narkoba, Senin kemarin melakukan penjemputan tehadap RA di rumahnya.  RA Kemudian dilakukan pemeriksaan urine di Mapolres Bengkalis.

"Hasil pemeriksaan urinenya ternyata RA positif narkoba karena dari urine yang diuji memiliki kandungan Methamphetamine," tambah Juliandi.

Dengan hasil tersebut, tim Satres Narkoba melakukan pendalaman, menginterogasi RA terkait penggunaan narkoba yang dilakukannya.

Dari keterangan tersangka pihaknya menggunakan narkoba di salah satu tempat beberapa waktu lalu. RA mengaku tidak sendirian menggunakan barang haram tersebut.

"RA mengaku menggunakan barang haram tersebut bersama empat orang rekannya yang lain. Diantaranya berinisial Inf (25), DZ (18) seorang mahasiswa, WS (30) dan ZH (42) yang ternyata seorang PNS bertugas di Satpol PP Bengkalis," terang Kasi Humas Polres Bengkalis

Empat rekan RA juga terlibat menngunakan narkoba ini kemudian diamankan  petugas Senin kemarin. Serta dilakukan pemeriksaa  urine juga, hasilnya ternyata sama empat orang rekan RA ini juga postif menggunakan narkoba.

"Kelimanya sudah diamankan  di Mapolres Bengkalis.  Piha kepolisian masih melakuna  penyidikan lebih lanjut terhadap lima orang ini. 

"Barang bukti yang kita amankan dari lima orang ini, diantaranya tiga unit telpon genggam yang diduga ada kaitannya dengan aktifitas meraka dalam penyalahgunaan narkoba ini," tambahnya.

Saat ini seluruh tersangka telah diamankan di Mapolres Bengkalis untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut

Mereka disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.(tribunpekanbaru). 

]]> Wed, 10 Jun 2026 08:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Wabub-Bengkalis-Hadiri-RUPS-BRK--Dorong-Penguatan-Ekonomi-Daerah

PEKANBARU,-Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2026 PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda) yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Senin (8/6/2026). Kehadiran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam forum tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola dan pengembangan ekonomi daerah melalui perbankan syariah.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Bagus Santoso didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ed Efendi, Kepala Bagian Ekonomi Asnurial, serta Pemimpin BRK Syariah Cabang Bengkalis Nety Supiaty.

Rapat dibuka oleh Komisaris Independen BRK Syariah, Roy Prakoso. Turut hadir Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Plt. Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus, serta Asisten II Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira bersama para pemegang saham lainnya.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 menjadi forum evaluasi terhadap capaian kinerja perseroan sekaligus menetapkan berbagai kebijakan strategis guna memperkuat pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyepakati sejumlah agenda penting, di antaranya pengesahan laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2025 serta penetapan penggunaan laba bersih perusahaan.

Selain itu, disepakati pula penetapan remunerasi pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), persetujuan dana pembinaan kemitraan Tahun 2026, serta persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025.

Sementara itu, RUPS-LB Tahun 2026 menghasilkan beberapa keputusan strategis, yakni persetujuan modal disetor dan rencana tambahan setoran modal tahun 2026 guna memperkuat struktur permodalan perusahaan.

Rapat juga menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah lulus uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau, serta penegasan status pengurus perseroan yang telah habis masa jabatannya.

Menanggapi hasil rapat, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengapresiasi capaian positif yang telah diraih BRK Syariah. Menurutnya, hasil RUPS diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusi BRK Syariah terhadap pembangunan daerah.

"Pemkab Bengkalis berkomitmen untuk terus mendukung BRK Syariah sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan literasi keuangan syariah demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, Sejahtera, dan Unggul di Indonesia," tegas Bagus Santoso. (Infotorial) 

]]> Wed, 10 Jun 2026 08:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Menembus-Jarak-Demi-Terangnya-Negeri--Lanud-Sjamsudin-Noor-Dukung-Misi-Airbus-A-4002M-TNI-AU-Percepat-Pemulihan-Kelistrikan-Sumatera

Banjarbaru-Lanud Sjamsudin Noor kembali menunjukkan peran strategis dan kesiapan operasionalnya dalam mendukung kepentingan nasional melalui pelaksanaan misi angkutan udara strategis TNI Angkatan Udara. Hal tersebut ditandai dengan kedatangan pesawat angkut berat Airbus A-4002M TNI AU dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma yang mendarat dengan aman di Apron Bravo Bandara Internasional Syamsudin Noor, beberapa waktu lalu.

Pesawat Airbus A-4002M tersebut melaksanakan misi pengangkutan Alat Kelengkapan Kerja (Alkap) PLN Kalimantan Selatan yang akan diberangkatkan ke wilayah Sumatera guna mendukung percepatan pemulihan sistem kelistrikan. Pengiriman peralatan ini merupakan bagian dari upaya penanganan kondisi kelistrikan secara cepat dan efektif agar proses pemulihan dapat segera teratasi.

Dalam pelaksanaan misi tersebut, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., mengarahkan personel Lanud Sjamsudin Noor untuk turut membantu dan mendukung proses pemindahan serta pemuatan Alkap PLN Kalimantan Selatan ke dalam pesawat berbadan besar milik TNI AU tersebut. 

“Dukungan ini menjadi wujud sinergi antara TNI Angkatan Udara dan PLN dalam memastikan kelancaran pendistribusian sarana pendukung kelistrikan demi kepentingan masyarakat di wilayah Sumatera,” ujar Kolonel Pnb Hilman.

Dengan kemampuan angkut yang besar dan jangkauan operasional yang luas, Airbus A-4002M menjadi sarana yang efektif dalam mendukung mobilisasi logistik ke berbagai wilayah di Indonesia. Melalui kolaborasi yang solid antara TNI AU dan PLN, diharapkan proses pemulihan sistem kelistrikan di pulau Sumatera dapat berlangsung lebih cepat sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian dapat kembali berjalan secara optimal. (***)

]]> Tue, 09 Jun 2026 18:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Menkes-Dukung-4-Langkah-BGN-Tata-Ulang-Program-MBG

Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung empat langkah Badan Gizi Nasional (BGN) baru dalam upaya menata ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN,” kata Budi saat menerima kunjungan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dan dua Wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono di Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026.Dalam pertemuan selama sekitar 1 jam itu, kepada Menteri Kesehatan yang didampingi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan beberapa Direktur Jenderal, Nanik menjelaskan empat langkah yang akan diambil pimpinan BGN dalam rangka menata ulang, dan menampilkan wajah baru BGN, dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Empat langkah itu meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di wilayah 3T.

“Untuk refocusing penerima manfaat, kami memerlukan dukungan Kementerian Kesehatan. Sebab fokus sasaran penerima manfaat MBG ke depan adalah kalangan 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita), yang menjadi domain isu Kemenkes,” kata Nanik.

Tak hanya konsep, data, serta detail program yang bisa disinergikan, Menteri Kesehatan bahkan menyiapkan para ahli kesehatan dan gizi anak dari Kementerian Kesehatan untuk membackup BGN dalam upaya menyukseskan langkah-langkah itu.

“Silakan siapa pun yang dipilih, kami menyiapkan yang terbaik, silakan Ibu yang memutuskan,” kata Menteri Budi Gunadi Sadikin.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan cair. Kunjungan itu selain dalam rangka silaturahmi, juga untuk memperkenalkan dua pimpinan baru BGN yang kini mendampingi Nanik dalam menakhodai BGN.

“Saya merasa senang karena didampingi seorang auditor keuangan yang berpengalaman 36 tahun, dan seorang jenderal yang akan mengawal saya,” kata Nanik saat memperkenalkan dua orang Wakilnya.

 

Kolektif Kolegial

Nanik pun menegaskan bahwa pimpinan BGN kini lebih bersifat kolektif kolegial. Dirinya sebagai Kepala BGN tidak akan memutuskan berbagai persoalan tanpa persetujuan dua wakilnya.

“Saya hanya sebagai ‘ketua kelas’ saja. Semua akan kami putuskan bersama,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu.

Menteri Kesehatan menyambut baik pengangkatan Nanik sebagai Kepala BGN, serta pengangkatan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

“Bu Nanik sangat beruntung didampingi seorang auditor keuangan kawakan seperti Ibu Arum ini,” kata Menkes.

Nanik pun berterima kasih atas apresiasi dan dukungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta seluruh jajarannya kepada BGN.

“Ke depan, Insyaa Allah, kerja sama ini akan terus berlanjut dan semakin erat, dalam upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045,” (liputan6).

]]> Tue, 09 Jun 2026 16:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Mengapa-Polri-Ikut-Urus-Pangan-dan-Gizi--Ini-Kata-Kapolri

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjelaskan alasan Polri bisa masuk ke Kementerian/Lembaga yang mengurusi bidang pangan dan gizi, seperti yang tertuang dalam UU Polri yang baru.

Menurutnya, pelibatan Polri untuk mendukung program-program strategis nasional yang salah satunya mewujudkan swasembada pangan.“Sepintas kita melihat bahwa ada tugas-tugas kita untuk bisa mendukung program-program dan kebijakan strategis untuk kepentingan nasional,” kata Listyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Listyo, program strategis yang menjadi perhatian pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan. Sebab, Presiden ingin Indonesia mandiri dan tidak lagi bergantung dengan asing.

“Saya kira swasembada pangan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya menjadi perhatian Bapak Presiden. Bagaimana beliau ingin menghilangkan ketergantungan terhadap impor dan bagaimana ke depan bahwa Indonesia bisa mandiri,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Listyo menilai, pelibatan Polri di berbagai sektor di luar pengamanan adalah untuk isu strategis dan kepentingan nasional.

“Dan saya kira Bapak Presiden ingin Polri bisa terlibat untuk hal-hal yang seperti itu, terkait dengan hal-hal yang strategis dan untuk kepentingan nasional,” pungkasnya.

Poin-Poin Penting RUU Polri yang Baru Disahkan DPR

Rapat paripurna DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, RUU Polri dirancang untuk menyempurnakan berbagai pengaturan, menyusul telah disahkannya Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Saat menyampaikan laporan penyusunan RUU Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, Habiburokhman menyebut setidaknya terdapat delapan pokok pembahasan yang diatur dalam revisi UU Polri kali ini.

"Pertama, penegasan tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas. Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan sistem teknologi dan informasi yang modern," kata Habiburokhman, melansir Antara, Selasa (9/6/2026).

Ketiga, lanjut dia, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem tata kelola dan pembinaan karier sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.

 Pokok Pembahasan Lainnya

Kelima, lanjut Habiburokhman, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur.

"Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)," jelas Habiburokhman.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai poin-poin penting dalam RUU Polri, simak penjelasan berikut ini:

1. Presiden Bisa Perpanjang Pensiun Kapolri

Dalam Pasal 30 ayat (5) huruf c RUU Polri diatur bahwa batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat alias jabatan Kapolri paling tinggi 60 tahun. Namun, batas tersebut bisa diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh presiden.

"Pasal 30 ayat (5) huruf c bunyinya menjadi 'khusus untuk perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden',"kata Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat bersama Komisi III DPR, Selasa pagi (9/6/2026).

Ada pun batas usia pensiun untuk anggota Polri dengan pangkat tamtama dan bintara adalah 59 tahun, sementara untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi adalah 60 tahun.

Eddy, sapaan akrab Wamenkum Edward, menjelaskan bahwa pembedaan batas usia pensiun ini untuk menjaga motivasi dan regenerasi personel. Menurut dia, jika usia pensiun disamaratakan, perkembangan di tubuh Polri akan terganggu.

2. Polisi Aktif di Jabatan Sipil

RUU Polri memasukkan pengaturan mengenai penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Dalam Pasal 28A ayat (1) dinyatakan, anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Ada pun jabatan di luar organisasi yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian tersebut merupakan jabatan manajerial atau non-manajerial pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di tiga bidang.

Ketiga bidang dimaksud, antara lain, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; serta penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A ayat (2).

Pengaturan ini memedomani putusan Mahkamah Konstitusi 223/PUU-XXIII/2025 yang memerintahkan bahwa jabatan sipil yang ada sangkut pautnya dengan kepolisian perlu diatur secara jelas dalam undang-undang.

3. Syarat menjadi Polisi Tidak Berubah

Syarat pendidikan untuk menjadi polisi tidak berubah, yakni tetap minimal berijazah SMA/sederajat.

Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen. Pol. Agus Nugroho dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (8/6), menjelaskan syarat tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi internal Polri. Syarat minimal SMA ini diperuntukkan bagi pembentukan bintara.

Di dalam rapat, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan sempat menyoroti diskursus yang berkembang di masyarakat agar syarat pendidikan minimal ditingkatkan menjadi minimal sarjana (S-1).

Mengenai hal itu, Agus mengatakan bahwa Polri tetap mengakomodasi jenjang pendidikan S-1 sebagai syarat untuk mengikuti pembentukan perwira pada Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.

4. Penguatan Kompolnas

RUU Polri mengatur secara jelas bahwa keanggotaan Kompolnas diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatan anggota Kompolnas disepakati menjadi empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode.

Kedua beleid ini sebelumnya tidak diatur dalam UU Polri.(liputan6).

]]> Tue, 09 Jun 2026 16:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Belasan-Paket-Sabu-Diamankan-Saat-Penggerebekan-di-Rumah-Kontrakan-Sei-Arang-

RENGAT-Aparat Kepolisian Polsek Seberida mengamankan tiga orang saat penggerebekan di salah satu rumah kontrakan yang berlokasi di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Selain mengamankan tiga orang, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak belasan paket. 

Kronologi pengungkapan ini diterangkan oleh Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra, melalui Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran. Seperti yang dijelaskannya, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat.

Misran menjelaskan bahwa salah satu rumah kontrakan diinformasikan menjadi tempat transaksi narkoba. 

"Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolsek Seberida dengan memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan," ujarnya. Hasilnya, pada Minggu (7/6/2026) tepatnya pukul 16.30 WIB, tim menggrebek rumah kontrakan di Sei Arang. 

Saat petugas tiba di lokasi, seorang pria yang diketahui berinisial RG langsung melarikan diri ke arah belakang rumah. Meski sempat dilakukan pengejaran, pria tersebut berhasil lolos dari kejaran petugas.

Dalam pelariannya, RG diduga membuang sebuah kotak rokok berwarna kuning. Saat diperiksa, petugas menemukan dua paket kecil yang diduga berisi sabu dibungkus tisu putih di dalam kotak rokok tersebut.

Tidak jauh dari lokasi penemuan itu, petugas kembali menemukan satu bungkus plastik bening berisi 15 paket kecil yang juga diduga berisi narkotika jenis sabu.

Selain mengamankan barang bukti, petugas juga berhasil mengamankan tiga orang yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, yakni HS alias Hari, AD alias Amad dan DN alias Doni.

Dari hasil pemeriksaan awal, Hari  diduga berperan membantu membagi atau mengemas sabu milik RG menjadi beberapa paket kecil siap edar.

Petugas juga menemukan satu unit timbangan digital yang saat itu berada di dekat Hari. Berdasarkan pengakuannya, timbangan tersebut digunakan untuk membantu proses pengemasan sabu bersama RG.

Sementara itu, dari tas kecil milik Doni, petugas menemukan satu paket kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,11 gram. Dari pengakuan yang bersangkutan, paket tersebut merupakan milik Doni dan Amad.

Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 17 paket kecil sabu dengan berat kotor sekitar 2,30 gram, satu paket kecil sabu lainnya dengan berat kotor 0,11 gram, timbangan digital, kaca pirek, alat bantu berupa selang pipet berbentuk sendok, bong, beberapa unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aktivitas pelaku. 

Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberida untuk melakukan proses penyelidikan. (Tribunpekanbaru) 

]]> Tue, 09 Jun 2026 15:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Dikirimkan-berita-Puspen-TNI--Terima-kasih-atas-bantuannya-

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Presiden RI melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pengangkatan pejabat tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menyukseskan program-program strategis nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Foto : BPMI Setpres

#tniprima

#tnirakyat

#indonesiaemas2045

 

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

]]> Tue, 09 Jun 2026 15:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Di-Depan-Mahasiswa-UIR-Polda-Riau-Paparkan-Green-Policing-Lawan-Karhutla

PEKANBARU - Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi persoalan berulang di Provinsi Riau, Mahasiswa Fakultas Hukum Pecinta Alam (Mafakumpala) Universitas Islam Riau (UIR) menggelar seminar lingkungan bertajuk "Hukum di Atas Bara: Mengupas Penegakan Hukum Karhutla dan Peran Mahasiswa", Selasa (9/6/26).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 3 Fakultas Hukum UIR tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, aparat penegak hukum, hingga aktivis lingkungan. Seminar ini menjadi ruang diskusi strategis dalam membahas tantangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla serta peran generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UIR yang diwakili oleh Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Mafakumpala yang mengangkat isu lingkungan sebagai tema utama seminar.

Menurutnya, persoalan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan.

"Universitas Islam Riau menyambut baik kegiatan ini. Seminar ini sangat relevan karena membahas penegakan hukum terhadap karhutla yang selama ini menjadi persoalan serius di Riau. Kami berharap mahasiswa dapat menjadi agen-agen perubahan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan serta mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan," ujarnya saat membuka acara secara simbolis.

Sementara itu, Sri Arlina, selaku Pembina Mafakumpala yang juga merupakan dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UIR, berharap kegiatan tersebut mampu menambah wawasan peserta mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap persoalan lingkungan yang kita hadapi bersama," katanya.

Dalam sesi pemaparan materi, AKBP D. Marpaung, yang mewakili Polda Riau sebagai Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas), menegaskan bahwa upaya penyelamatan lingkungan harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan hukum dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan pendekatan Green Policing yang saat ini terus dikembangkan oleh Polda Riau.

"Perbaikan lingkungan harus dilakukan melalui langkah-langkah nyata. Selain penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, kita juga harus melakukan pemulihan lingkungan yang telah terdampak. Itulah sebenarnya konsep Green Policing, yaitu bagaimana hukum dan upaya pelestarian lingkungan berjalan beriringan," jelasnya.

Dari kalangan organisasi lingkungan, Ahlul Fadli, Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, menyoroti perlunya langkah cepat dan tegas dari pemerintah dalam menangani kasus karhutla yang terus berulang setiap tahun.

Ia menilai lambannya penanganan dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun ekosistem.

"Kami meminta pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam menangani kasus karhutla agar tidak semakin meluas. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Karhutla merupakan bencana buatan yang terus berulang dan tidak boleh dibiarkan terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban hukum," tegasnya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta yang berasal dari mahasiswa, akademisi, dan pegiat lingkungan. Beragam isu mulai dari efektivitas penegakan hukum, pencegahan karhutla, hingga peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan menjadi topik yang dibahas dalam sesi tanya jawab.

Ketua Mafakumpala UIR, Ilham Ardian, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat dan kolaboratif yang dilakukan seluruh pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Menurutnya, upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan saat ini harus terus diperkuat agar tidak lagi terjadi praktik pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan.

"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dalam penanganan karhutla di Riau. Harapan kami, ke depan tidak ada lagi pembakaran hutan maupun lahan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup," ujar Ketua Mapala Riau.

Ia menambahkan, kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama. Selain mencegah kerusakan lingkungan, berbagai upaya pemulihan kawasan yang terdampak juga perlu menjadi perhatian utama demi menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang.

"Pelestarian lingkungan tidak cukup hanya dengan mencegah kerusakan, tetapi juga harus diiringi dengan langkah nyata untuk memulihkan kawasan yang telah terdampak. Kesadaran kolektif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian alam Riau," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai komitmen Polda Riau dalam menjaga lingkungan patut diapresiasi. Tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, kepolisian juga aktif mengedepankan program pelestarian lingkungan melalui Green Policing yang digagas Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan.

"Kami melihat Polda Riau tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong pelestarian lingkungan. Program Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau menjadi langkah positif yang layak didukung seluruh elemen masyarakat sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan mencegah terulangnya karhutla di masa mendatang," tutupnya. (rtc).

]]> Tue, 09 Jun 2026 15:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Sukseskan-Ketahanan-Pangan--Polsek-Rengat-Barat-Inhu-Monitoring-Peternakan-Masyarakat

RENGAT-Guna menyukseskan Program Asta Cita Presiden RI Tentang Ketahanan Pangan, Polsek Rengat Barat Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui Bhabinkamtibmas menggelar monitoring peternakan masyarakat dan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di wilayah Kecamatan Rengat Barat.

“Dalam monitoring ini juga dilakukan edukasi kepada peternak mengenai pentingnya meningkatkan populasi ternak, menjaga kualitas bibit, memperbaiki manajemen pakan, serta memperhatikan kesehatan hewan ternak,” ujar Kompol Amriadi Kapolsek Rengat Barat, Senin (8/6/26) melalui selulernya.

Monitoring peternakan masyarakat ini dilakukan terhadap peternakan kambing di Desa Sungai Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Inhu yang dilakukan Bhabinkamtibmas Aipda Niko Rozadin di kandang seluas 2,5 meter X 8 meter milik peternak Saiful, dengan jumlah ternak sebanyak 12 ekor yang terdiri dari 2 ekor kambing dewasa indukan, 6 ekor kambing betina dan 4 ekor anak kambing.

“Peternak juga didorong untuk mulai mengadopsi teknologi dan pola peternakan modern guna meningkatkan produktivitas usaha. Penguatan kelompok peternak dan dukungan terhadap program makanan bergizi gratis turut menjadi bagian dari pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan motivasi agar masyarakat terus mengembangkan usaha pangan mandiri demi menjaga ketersediaan pangan di tingkat desa,” ungkapnya.

Selain monitoring peternakan masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Sialang Dua Dahan dan Desa Rantau Bakung juga melakukan Monitoring Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat, Inhu di lahan seluas 5000 meter persegi dengan jenis tanaman holtikultura jagung manis dan timun milik petani Fajar Ramadan.

“Dari hasil monitoring diketahui bahwa perkembangan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Rengat Barat berjalan dengan baik. Program peternakan dan pertanian masyarakat menunjukkan kondisi yang cukup baik serta memiliki potensi mendukung peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkanya, keterlibatan personel Polri dalam berbagai kegiatan ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus upaya mendorong masyarakat agar semakin produktif dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.

"Kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas di lapangan merupakan bentuk sinergi bersama masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui pendampingan, sambang, monitoring maupun koordinasi dengan kelompok tani dan peternak, diharapkan sektor pangan di Inhu semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,"(rtc).

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Breaking-News--Karhutla-di-Rupat-Sudah-Padam--Luas-Lahan-Terbakar-8-Hektare---

BENGKALIS - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Rupat tepatnya Kelurahan Tanjung Kapal sudah padam secara menyeluruh.

Kapolres Bengkalis AKPB Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Rupat AKP Faisal kepada tribunpekanbaru.com, Selasa (9/6/2026) mengatakan upaya pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar tujuh hari.

Pemadaman melibatkan tim gabungan Polri, TNI, BPBD dan Mangala Agni serta perusahaan dan stakeholder terkait lainnya. 

Saat ini, kondisi Karhutla mulai terkendali setelah guyuran hujan dengan intensitas sedang terjadi pada hari Minggu kemarin.

Setelah guyuran hujan tersebut, Senin kemarin bekas lahan terbakar masih mengeluarkan asap.

"Petugas gabungan kemarin sudah melakukan pendinginan di spot spot asap yang timbul, pagi tadi dilakukan patroli kondisi sudah padam," ungkap Kapolsek.

Meskipun api sudah padam, tim gabungan penanganan Karhutla Rupat masih terus melakukan patroli. Memastikan titik tidak kembali muncul di bekal lokasi terbakar.

Terkait luasan lahan yang terbakar, menurut Kapolsek sekitar delapan hektare.

Lahan yang terbakar merupakan lahan vegetasi akasia liar dan pohon karet yang berada diantara sepadan PT SRL dan PT Priatama dan masih masuk wilayah Kelurahan Tanjung Kapal.

"Saat pemadaman kemarin memang sempat terkendala sumber air yang sulit di dapat. Karena berada jauh dari kanal yang ada di sana, namun tim berupaya mencari sumber air terdekat," jelasnya.

Tim gabungan juga kemarin melakukan penyekatan api agar tidak meluas dan pembuatan embung serta kanal air. Upaya ini dibantu dengan menggunakan alat berat perusahaan sebanyak satu unit. 

"Upaya pemadaman juga sempat mendapatkan bantuan udara melalui waterbombing BPBD Riau," tambahnya.

Polsek Bantan juga masih melakunan penyelidikan terkait penyebab Karhutla di Rupat tersebut. "Terkait penyebab Kabakaran masih dalam proses penyelidikan," tambahnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bengkalis Rony Afriadi membenarkan kondisi Karhutla sudah berhasil dikendalikan. Tim BPBD Bengkalis masih terus melakukan pemantauan bekas lahan terbakar.

'Sudah tidak ada kegiatan pemadaman dan pendinginan lagi di lokasi. Namun kita masih terus lakukan pemantauan bekas lahan yang terbakar," jelasnya.

Tim bantuan petugas dari Mangala Agni juga sudah meninggal lokasi. Mereka  sudah kembali ke posko masing masing di Siak dan Jambi.

"Pantauan pagi dari aplikasi, Karhutla di Bengkalis sudah Nihil. Bekas lahan terbakar terpantau sudah hijau tidak lagi merah,(tribunpekanbaru).

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Edison-dan-3-Orang-Lainnya-Tersangka-Suap-dan-Gratifikasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka seusai melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT). Selain Edison, tiga orang lainnya juga turut ditetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci siapa tiga orang lain yang ditetapkan tersangka. Namun, kata Budi, pihak-pihak itu datang dari penyelenggara negara dan juga swasta.

"Dari empat pihak yang ditetapkan tersangka, ada dari sisi penyelenggara negara, ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah Bupati (ditetapkan tersangka)," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/6/2026).

Budi mengatakan, perkara dugaan rasuah yang menjerat Edison dan tiga orang lain itu berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, KPK juga menjerat mereka dengan dugaan gratifikasi.

"Terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi," kata Budi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto/Jonathan Simanjuntak

KPK bakal melakukan konferensi pers terkait konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka pada Selasa (9/6/2026) sore.

Sebelumnya, Edison tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (9/6/2026) pukul 08.51 WIB. Edison langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan keterangan apa pun ke awak media.(okezone).

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Prabowo-Lanjutkan-Efisiensi-Anggaran-Sampai-2027

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan belanja negara pada 2027 berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu tertera dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing anggaran. Tujuannya agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, efektivitas subsidi dan perlindungan sosial akan terus didorong dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial dan subsidi secara bertahap diarahkan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN). Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat," ucap Purbaya.

Selain itu, Purbaya menyebut sinergi antar program perlindungan sosial dari berbagai K/L terus diperkuat agar intervensi yang dilakukan semakin terpadu, saling melengkapi dan mampu memberikan dampak lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, aktivitas belanja pusat dan daerah terus ditingkatkan melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Langkah ini diarahkan agar belanja daerah semakin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

"Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis," (detik.com)

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Pasca-Karhutla--Polsek-Tanah-Putih-Pasang-Police-Line-dan-Lakukan-Penyelidikan

TANAHPUTIH-Sebagai tindak lanjut pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Polsek Tanah Putih melakukan pemasangan garis polisi (police line) serta spanduk pemberitahuan bahwa lokasi tersebut berada dalam proses penyelidikan.Senin(8/6/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Kapolsek Tanah Putih, Kompol Y. Yudi Indranaldi, yang diwakili oleh Panit I Binmas IPTU Lasben Siregar bersama personel Polsek Tanah Putih di lokasi lahan yang terdampak kebakaran.

Pemasangan police line dan spanduk dilakukan sebagai langkah pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mencegah adanya aktivitas yang dapat menghilangkan barang bukti maupun menghambat proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Iptu Lasben Siregar menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus Karhutla yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tanah Putih.

"Lokasi yang terbakar saat ini telah dipasang tanda bahwa areal tersebut sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak memasuki atau melakukan aktivitas di area tersebut tanpa izin petugas," ujarnya.

Selain melakukan pemasangan spanduk dan police line, personel juga melakukan pendataan serta pengumpulan informasi terkait penyebab terjadinya kebakaran lahan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya Karhutla.

Kapolsek Tanah Putih melalui Iptu Lasben Siregar juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain berpotensi menimbulkan bencana lingkungan, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Polsek Tanah Putih berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kecamatan Tanah Putih, khususnya menjelang musim kemarau.(rtc).

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/BGN-Cari-Dana-di-Luar-APBN-untuk-MBG-di-Daerah-3T

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Langkah ini dilakukan agar perluasan program tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nanik mengatakan BGN tengah mengkaji berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah 3T. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan BUMN."Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya," kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/6/2026).

Selain menggandeng BUMN, BGN juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi melalui investasi pembangunan dapur MBG di daerah yang belum terjangkau program tersebut. Menurut Nanik, skema pendanaan lain seperti hibah dari luar negeri juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan program.

"Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi," jelasnya.

Nanik menilai keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan fasilitas MBG di daerah 3T merupakan langkah yang memungkinkan dilakukan, terutama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dimiliki banyak korporasi.

"Masa sih bikin dapur (MBG) untuk masyarakat di situ nggak mau? Kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang," sambung Nanik.

Siap Gandeng Kantin Sekolah

Dia menyampaikan bahwa siswa sekolah penerima MBG di daerah 3T tak sebanyak di kota-kota besar. Nanik mencontohkan sekolah di Raja Ampat, Papua yang hanya memiliki 114 murid.

Nanik menyebut daerah tersebut memiliki dapur umum milik PT Pertamina. Nantinya, BGN akan bekerja sama dengan dapur umum tersebut untuk terlibat dalam program MBG.

"Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya sedikit seperti di Raja Ampat, di situ ada saya di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Ya kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada alternatif-alternatif tidak harus membangun dapur baru di 3T," tutur Nanik.

Terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG, Nanik menuturkan hal ini sebagai bentuk alternatif agar tak membuat dapur baru di daerah terpencil. Namun, Nanik mengatakan wacana tersebut masih tahap pembahasan.

"Masih kita lihat. Jadi misalnya begini, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok, di Lombok Barat. Saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan juga. Jadi kantin ini salah satu alternatif," (liputan6)

]]> Tue, 09 Jun 2026 13:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/RUU-Polri-Resmi-Disahkan-Menjadi-Undang-Undang

Jakarta - DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mulanya, Dasco mempersilakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk menyampaikan laporan hasil rapat tingkat I RUU Polri."Apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" kata Dasco.

"Setuju," jawab peserta sidang, palu pengedahan diketuk.

Kesepakatan Pemerintah dan DPR

Sebelumnya, Pemerintah dan Komisi III DPR sepakat membawa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna DPR. Kesepakatan itu diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri, Selasa (9/6/2026) pagi.

"Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?" ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Berdasarkan penugasan oleh Pimpinan DPR RI dan secara khusus oleh Komisi III DPR RI melalui rapat kerja tanggal 25 Mei 2026, Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah yang berjumlah 112 DIM," kata Habiburokhman.

112 DIM tersebut terdiri atas 32 DIM tetap, 36 DIM redaksional, 12 DIM substansi, 24 DIM dihapus, dan delapan DIM substansi baru.

"Dalam perkembangannya Panja telah menerapkan metode untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembahasan melalui klasterisasi atau klasifikasi jenis atau pokok pembahasan," kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengklaim, Panja dan pemerintah telah berhasil menuntaskan seluruh pembahasan DIM sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Oleh sebab itu, Panja dan Pemerintah telah berhasil, telah berhasil menyelesaikan seluruh DIM yang disesuaikan dengan koridor ketentuan perundang-undangan,"(liputan6).

]]> Tue, 09 Jun 2026 11:23:00 +0700