https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 28 Jul 2026 21:33:08 +0700 Tue, 28 Jul 2026 21:33:08 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Lahan-Pertanian-Hancur-Diterjang-Rob--DPRD-Riau-Minta-Pemprov-Bangun-Tanggul-di-Meranti

PEKANBARU - Bencana banjir pasang air laut atau rob yang terus melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berdampak fatal bagi kelangsungan hidup warganya. Genangan air asin yang datang secara berkala kini melumpuhkan roda perekonomian, merusak lahan pertanian, hingga memutus akses jalan di hampir seluruh desa.

Anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, Misliadi mengungkapkan kondisi memprihatinkan tersebut. Menurutnya, saat ini hampir 100 persen desa di Meranti terdampak banjir rob yang datang setidaknya dua kali dalam sebulan.

Kondisi geografis Meranti yang didominasi kepulauan dataran rendah membuat wilayah tersebut sangat rentan terhadap pasang laut. Air asin yang masuk perlahan mematikan sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan warga untuk bertahan hidup.

"Hampir seluruh desa tergenang air pasang atau air laut. Masyarakat tidak bisa mengembangkan sektor pertanian karena lahannya terus terendam air asin," urai Misliadi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai situasi tersebut telah memicu masalah sosial dan ekonomi yang meluas. Terbatasnya lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian membuat masyarakat kehilangan sumber penghasilan utama.

"Lapangan pekerjaan juga terbatas. Warga ingin bertani atau membuka usaha di kampung, tetapi sulit dilakukan karena lahan selalu tergenang air asin," terangnya.

Berbagai keluhan ini selalu diterimanya setiap kali menyerap aspirasi melalui masa reses. Warga menyadari bahwa pembangunan tanggul adalah solusi paling efektif untuk menahan intrusi air laut. Namun, Misliadi menyadari bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan fisik di seluruh desa terdampak.

Oleh sebab itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera turun tangan memberikan bantuan nyata. Intervensi yang diharapkan berupa pembangunan tanggul penahan air laut serta pengadaan alat berat yang bisa digunakan masyarakat secara bergotong royong.

"Minimal Pemprov Riau bisa membantu menyediakan alat berat di setiap kecamatan. Dengan kondisi APBD saat ini, saya yakin Meranti belum mampu membangun tanggul maupun menyediakan alat berat sendiri," tegasnya.

Sebagai bukti parahnya kondisi infrastruktur akibat rob, Misliadi menceritakan pengalaman pribadinya saat melintas dari Kecamatan Tebing Tinggi Timur menuju Kota Selatpanjang. Perjalanannya terpaksa tertahan hampir empat jam hanya untuk menunggu air surut dari badan jalan.

"Saya pernah pulang dari reses dan harus menunggu sekitar empat jam sampai air surut baru bisa melintas. Itu pun bukan di tepi laut, melainkan di jalur menuju Selatpanjang," kenangnya.

Ia menaruh harapan besar agar Pemprov Riau memberikan porsi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kepulauan Meranti. Intervensi pemerintah provinsi dinilai krusial agar masyarakat 

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Satpol-PP-Pekanbaru-Siap-Tertibkan-Lagi-PKL-Stadion-Utama-Riau

PEKANBARU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru kembali melayangkan peringatan kepada pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti. Petugas menegaskan akan menindak pedagang yang masih nekat meninggalkan meja, etalase, dan perlengkapan dagangan di lokasi usai berjualan.

Peringatan ini merespons temuan di lapangan pascapenertiban pekan lalu. Berdasarkan pantauan GoRiau.com pada Selasa (28/7/2026), sejumlah pedagang terlihat masih meletakkan meja dan etalase yang sekadar ditutupi terpal di pinggir jalan. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru hanya mengizinkan PKL berjualan dengan sistem lapak bongkar pasang.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto memastikan bahwa pihaknya tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah di area tersebut. Namun, seluruh pelaku usaha wajib mematuhi kesepakatan penataan kawasan yang telah ditetapkan.

"Kami mengarahkan agar berjualan tidak dengan membuat tenda-tenda yang permanen seperti yang sudah dibongkar dan tidak ada meninggalkan barang apa pun di lokasi tersebut," urainya.

Ia menjelaskan, penerapan konsep bongkar pasang bertujuan agar kawasan stadion tetap tertata rapi dan fungsinya sebagai ruang publik serta sarana olahraga tidak terganggu. Oleh karena itu, para pedagang diminta memiliki kesadaran untuk membawa pulang seluruh peralatannya setiap selesai beraktivitas.

Pihaknya memastikan akan terus mengintensifkan patroli pengawasan di sepanjang Jalan Naga Sakti guna menjamin aturan tersebut berjalan efektif.

"Sebaiknya tidak ditinggalkan. Karena bila kami patroli ke sana akan tetap kami tertibkan lagi," tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, Pemkot Pekanbaru sebelumnya telah membongkar sekitar 70 bangunan semipermanen milik PKL di kawasan tersebut pada Rabu (22/7/2026). Operasi pembersihan itu melibatkan sekitar 160 personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri serta mengerahkan satu unit alat berat untuk meratakan lapak yang memakan bahu jalan.(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/--039-Bukan-Cari-Kaya--Cuma-Ingin-Bertahan-Hidup--039---Keluh-PKL-Stadion-Utama-Riau

PEKANBARU - Enam hari pascapenertiban puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, bangunan permanen di lokasi tersebut memang telah tiada. Namun, perjuangan para pedagang kecil untuk menyambung hidup di tengah aturan penataan yang baru justru semakin berat.

Pemkot Pekanbaru saat ini mewajibkan pedagang berjualan dengan sistem lapak bongkar pasang tanpa meninggalkan barang apa pun usai beroperasi. Meski sebagian mematuhi, pantauan GoRiau.com pada Selasa (28/7/2026) mendapati sejumlah oknum pedagang yang terpaksa meninggalkan meja, etalase, dan perlengkapan di lokasi, sekadar ditutupi terpal agar terhindar dari panas dan hujan.

Bagi Nia, seorang pedagang yang meneruskan usaha orang tuanya, aturan tersebut menghadirkan beban logistik harian. Setiap hari, ia harus mengangkut perlengkapan dagangan bolak-balik dari rumah ke stadion.

"Baru kali ini sampai sedrastis ini. Selama saya jualan di sini, baru sekarang benar-benar tidak boleh menggunakan tenda permanen," keluhnya.

Perempuan yang menggantungkan hidup dari berjualan di area stadion itu mengaku masih mengingat jelas saat alat berat merobohkan lapaknya pada Rabu (22/7/2026) lalu, bertepatan dengan momentum anaknya memasuki tahun ajaran baru sekolah.

"Cukup sedih sebenarnya. Banyak pikiran. Anak baru mulai sekolah, urusan di sini belum selesai. Benar-benar berpengaruh besar buat kami," tuturnya pilu.

Nia menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kebijakan penataan kawasan yang telah disosialisasikan pemerintah. Persoalannya terletak pada minimnya sarana bagi pedagang kecil untuk menyesuaikan diri dengan sistem bongkar pasang harian.

"Yang susah itu tidak semua pedagang punya kendaraan untuk angkut barang. Kami ini bukan cari kaya, cuma cari kebutuhan harian," ungkapnya.

Keterbatasan fasilitas memaksanya mengangkut meja dan barang dagangan menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Jalan Uka. Rutinitas bongkar muat ini sangat menguras waktu. Berangkat berjualan pukul 09.00 WIB, ia kerap baru tiba kembali di rumah menjelang pukul 03.00 dini hari usai membereskan semua barangnya sendirian.

"Pulang bisa jam tiga pagi baru sampai rumah. Jam enam sudah bangun lagi buat antar anak sekolah. Tidur paling dua sampai tiga jam," kisahnya.

Perubahan pola jualan ini langsung menghantam stabilitas pendapatannya. Kapasitas angkut sepeda motor yang terbatas membuatnya tak bisa membawa barang sebanyak dulu. Di saat yang sama, ia menduga masyarakat masih ragu berkunjung ke stadion pascapenertiban.

"Hampir 60 persen turun (omzetnya). Biasanya barang yang dibawa banyak. Sekarang ala kadarnya saja, semampunya kami angkut pakai motor," tambahnya.

Meskipun berat, Nia hanya menaruh satu harapan kepada pemerintah agar tidak sekadar menertibkan, tetapi juga segera merealisasikan solusi yang meringankan beban pedagang, termasuk kejelasan soal rencana penyediaan tenda seragam.

"Kalau memang ditata, kami ikut. Tapi tolong pikirkan juga kami yang tidak punya kendaraan untuk angkut barang setiap hari. Jangan hanya pembongkaran, tapi kasih juga solusinya. Sampai sekarang belum ada kabar (soal tenda). Kami belum tahu seperti apa solusinya," harapnya.

Menanggapi dinamika di lapangan, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak melarang masyarakat mencari nafkah, asalkan aturan tata ruang ditaati oleh semua pihak.

"Kami mengarahkan agar berjualan tidak dengan membuat tenda-tenda yang permanen seperti yang sudah dibongkar dan tidak ada meninggalkan barang apa pun di lokasi tersebut," tegasnya.

Ia memastikan patroli pengawasan akan terus diintensifkan. Apabila petugas masih menemukan meja, etalase, atau perlengkapan dagang yang ditinggalkan, tindakan tegas siap kembali diberlakukan.

"Sebaiknya tidak ditinggalkan. Karena bila kami patroli ke sana akan tetap kami tertibkan lagi,"(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kuasa-Hukum-Pastikan-Suhardiman-Amby-Tak-Ajukan-Praperadilan-Terhadap-KPK

TELUKKUANTAN â€" Kuasa hukum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, nonaktif Suhardiman Amby menegaskan bahwa pihaknya tidak mengajukan gugatan praperadilan terkait penanganan perkara hukum yang tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Suhardiman, Rizki JP Poliang, untuk menanggapi spekulasi dan isu yang beredar di masyarakat mengenai rencana pengajuan praperadilan atas penetapan status hukum kliennya.

"Menyikapi berbagai isu yang beredar di luar terkait rencana praperadilan, saya rasa hal itu biasa. Namun perlu saya tegaskan, kami selaku kuasa hukum Bapak Suhardiman Amby dalam perkara ini tegas tidak mengajukan praperadilan," kata Rizki, Selasa (28/7/2026) siang di Telukkuantan.

"Kembali saya tegaskan, sejak awal, tidak ada rencana untuk preperadilan," kata Rizki.

Rizki menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menempuh jalur praperadilan diambil setelah tim hukum melakukan analisa mendalam terhadap konstruksi perkara. Pihaknya memilih untuk fokus menyiapkan strategi pembelaan pada persidangan pokok perkara di pengadilan.

"Pembelaan-pembelaan yang akan kami lakukan, kami berfokus pada pembelaan di pokok perkara," ujar Rizki.

Ia menambahkan bahwa kliennya menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut dan berkomitmen untuk mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Rizki juga mengimbau masyarakat Kabupaten Kuansing untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Saya juga ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuansing untuk bersama-sama menahan diri, tidak membuat ataupun mendistribusikan informasi yang bernada adu domba maupun informasi yang belum pasti kebenarannya," tuturnya.

Menurut Rizki, penyebaran rumor yang tidak berdasar berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik di daerah, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap jalannya roda pemerintahan di Kuansing.(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Telan-Kerugian-Rp24-Miliar--PLTU-Koto-Ringin-Siak-Diusulkan-Jadi-Pembangkit-Surya

PEKANBARU - Rencana kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Koto Ringin berkapasitas 3x2 megawatt (MW) di Kabupaten Siak dinilai berisiko menambah beban investasi. Proyek yang mangkrak selama hampir dua dekade ini disarankan untuk beralih menjadi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan guna menghemat belanja modal dan menghasilkan tarif listrik yang lebih murah bagi masyarakat, Selasa (28/7/2026).

Studi terbaru Walhi Riau bersama Cerah bertajuk 'Menerangi Siak Tanpa Asap: Transformasi Aset Fosil Menuju Energi Bersih Berbasis Komunitas' mengungkap bahwa biaya revitalisasi PLTU Koto Ringin diperkirakan mencapai 80 hingga 90 persen dari biaya pembangunan PLTU baru. Angka tersebut berkisar antara Rp198 miliar hingga Rp222,75 miliar. Kebutuhan biaya ini akan semakin membengkak menjadi Rp241 miliar hingga Rp312 miliar jika revitalisasi ditambah dengan penerapan teknologi co-firing biomassa 5 hingga 20 persen.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli menjelaskan bahwa PLTU dengan investasi awal sebesar Rp143,67 miliar tersebut merupakan proyek gagal karena hanya mencapai pembangunan fisik 72,68 persen pada Desember 2009 dan terhenti hingga saat ini. Proyek ini tercatat menyebabkan kerugian aset sebesar Rp24,01 miliar yang berasal dari selisih antara investasi awal Rp91,67 miliar dan nilai aset tersisa Rp67,66 miliar.

"PLTU yang dibangun sejak 2007 ini dibiarkan mangkrak selama lebih dari satu dekade tanpa perawatan memadai, sehingga mengalami kerusakan berat dan kehilangan banyak komponen penting karena dicuri. Pemantauan kami tahun lalu, sebagian besar peralatan utama seperti boiler, turbin, generator, pompa, dan tangki air telah berkarat dan tidak lagi layak pakai. Itulah mengapa jika melanjutkan proyek PLTU ini hampir setara dengan membangun pembangkit baru,” urai Ahlul.

Selain membengkaknya biaya, kelanjutan proyek PLTU Koto Ringin dinilai bertentangan dengan komitmen pengurangan emisi karbon. Penerapan skema co-firing berbasis biomassa sawit juga berisiko memicu deforestasi dan tidak secara substansial menurunkan ketergantungan terhadap batubara.

Sebagai solusi, data Global Horizontal Irradiation (GHI) menunjukkan potensi energi surya di Kabupaten Siak sangat mendukung. Potensinya berkisar antara 1.580 hingga 1.657 kWh/m²/tahun dengan estimasi capacity factor 18 hingga 18,9 persen. Angka ini cukup untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 19,5 MW.

Guna mengatasi persoalan suplai listrik yang terputus-putus (intermiten), PLTS dapat dilengkapi dengan Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 45 MW dan diintegrasikan bersama Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) berkapasitas 2 MW yang memanfaatkan aliran Sungai Siak dan Sungai Mandau.

Kombinasi hibrida ini diyakini mampu menghasilkan biaya produksi listrik yang lebih rendah dengan potensi keuntungan bersih mencapai Rp87,5 miliar. Tingkat pengembalian investasi dinilai lebih kompetitif di angka 10,2 persen, dengan periode pengembalian modal sekitar 9,3 tahun. Harga listrik yang dihasilkan juga lebih terjangkau, yakni Rp1.135 hingga Rp1.326 per kWh. Tarif ini jauh lebih murah dibandingkan jika proyek dipertahankan sebagai PLTU konvensional (Rp1.529-Rp1.628 per kWh) maupun dengan skema co-firing (Rp1.704-Rp1.902 per kWh).

Policy Strategist CERAH, Dwiki Mahendra memaparkan bahwa skema hibrida sejalan dengan arah transformasi ketenagalistrikan nasional. Pemerintah saat ini menargetkan pengembangan 100 gigawatt (GW) PLTS sebagai tulang punggung penyediaan listrik rendah karbon.

“Untuk mencapai target tersebut, Indonesia memerlukan berbagai strategi yang mampu menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor. Alih fungsi PLTU yang tidak lagi produktif menjadi salah satu opsi yang dinilai mampu memenuhi kedua tujuan tersebut,” paparnya.

Untuk operasional di lapangan, pemerintah perlu menyiapkan skema kelembagaan pengelolaan energi terbarukan. Opsi yang tersedia meliputi pengelolaan berbasis komunitas melalui BUMDes Energi atau koperasi, serta pengelolaan skala kawasan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mekanisme ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, sementara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat mengambil peran sebagai offtaker.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Jhon Armedi Pinem memberikan apresiasi positif.

“Kami menyambut baik laporan ini yang memaparkan mau dibawa ke mana PLTU ini, mau dibuat apa. Ini merupakan terobosan, tidak hanya pemerintah yang memikirkan. Arah kita ke depan meninggalkan fosil ke energi terbarukan. Mudah-mudahan bisa mengerucut rekomendasinya dan bisa kita tindak lanjuti lagi. Bisa audiensi langsung ke pimpinan," (goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:41:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-152-3-Km-Jalan-Kabupaten-Siak-Ditangani-dan-Libatkan-CSR-Perusahaan

Riauterkini-SIAK â€" Pemerintah Kabupaten Siak tetap memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan meski dihadapkan pada efisiensi anggaran, defisit keuangan, serta kewajiban pembayaran utang daerah.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, ST, MM, mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Di tengah efisiensi anggaran dan defisit yang luar biasa, Ibu Bupati bersama Pak Wakil tetap menjadikan infrastruktur terutama jalan kabupaten, bisa ditangani. Tentunya dilakukan secara parsial sesuai dengan ketersediaan anggaran. Yang jelas dalam setahun terakhir pemeliharaan telah dilakukan pada 152,30 Km jalan Kabupaten," kata Ardi.

Ardi menjelaskan, total jaringan jalan di Kabupaten Siak mencapai 3.126,652 kilometer, terdiri dari 171,25 kilometer jalan nasional, 110,34 kilometer jalan provinsi, 1.583,969 kilometer jalan kabupaten, dan 1.261,093 kilometer jalan desa.

Menurut Ardi, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum mampu melakukan peningkatan atau pengaspalan seluruh ruas jalan yang rusak. Karena itu, penanganan difokuskan pada penambalan (patching), penyulaman, rekondisi base, hingga pembangunan box culvert di titik-titik prioritas.

Selain pemeliharaan rutin sepanjang 152,30 kilometer, Dinas PUPR juga menyelesaikan peningkatan jalan sepanjang 6,577 kilometer, meliputi ruas Sawit Permaiâ€"Teluk Merbau, Siakâ€"Tumang, serta Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam. Pembangunannya dibiayai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Insentif Daerah (DID).

Pemkab Siak juga memperoleh dukungan dari Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025â€"2026 melalui APBN untuk rekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Baratâ€"Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer.

Ardi menegaskan, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua jalan rusak berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Sejumlah ruas seperti Jalan Pemda menuju Tualang maupun ruas Simpang Bakal menuju Kilometer 11 merupakan jalan berstatus provinsi, sehingga penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

"Kami sudah beberapa kali bersurat kepada pemerintah provinsi. Bahkan untuk beberapa ruas jalan provinsi, penanganannya kini didorong melalui dukungan CSR perusahaan yang berada di sekitar lokasi. Seperti ruas jalan di Minas arah Tualang," ujarnya.

Pemkab Siak juga menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pemeliharaan jalan, khususnya pada jalan Kabupaten. Kerja sama tersebut disiapkan melalui pembagian sejumlah koridor jalan yang akan ditangani perusahaan mitra.

Koridor tersebut mencakup Koridor 1 ruas Siakâ€"Bunga Raya, Bunga Rayaâ€"Sabak Auh, Koridor 2 ruas Tumangâ€"Muara Kelantan, Koridor 3 ruas Pinang Sebatang Baratâ€"Muara Kelantan, Maredanâ€"Tualang, Koridor 4 ruas Hang Lekir II, Koridor 5 ruas Simpang KITBâ€"Sungai Rawa, Koridor 6 ruas Simpang Siakâ€"Terminal Lama dan Koridor 7 ruas Pencing Bekuloâ€"Jambai Makmur di Kecamatan Kandis. Perusahaan yang dilibatkan antara lain PT RAPP, PT Seraya Sumber Lestari, PT Arara Abadi, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Surya Intisari Raya, PT Pelindo, PTPN IV, PT Ivo Mas Tunggal dan sejumlah perusahaan lainnya.

Ardi mengatakan, pemerintah tidak meminta bantuan dana kepada perusahaan, melainkan dukungan material yang selanjutnya akan dikerjakan secara kolaboratif oleh pemerintah bersama perusahaan.

"Kami tidak meminta uang. Yang kami minta adalah material agar bisa dikerjakan bersama-sama. Ini bentuk kolaborasi agar jalan yang menjadi prioritas bisa segera ditangani di tengah keterbatasan anggaran," katanya.

Saat ini sejumlah draf nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan telah selesai dibahas dan sebagian sudah berada di Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak untuk proses penandatanganan. Sementara beberapa perusahaan lainnya masih dalam tahap pembahasan dan menunggu kesepakatan manajemen.

Ardi menambahkan, pemerintah daerah terus memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, dengan kondisi fiskal saat ini, pembangunan jalan baru melalui APBD belum memungkinkan sehingga penanganan masih difokuskan pada pemeliharaan dan perbaikan ruas-ruas prioritas.

"Ibu Bupati terus menyuarakan keadilan fiskal pada pemerintah pusat, salah satu tujuan dan niatnya tentu untuk perbaikan infrastruktur di daerah. Beliau terus berjuang dan ikut memastikan bahwa alokasi pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas meski tengah diterapkan disiplin fiskal yang sangat ketat," (rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:27:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Jaksa-Kantongi-4-Alat-Bukti-Jerat-Lodewyk-Pusung-di-Korupsi-Tata-Kelola-MBG--

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penetapan tersangka eks Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 sudah sesuai aturan. Disebutkan penyidik mengantongi sedikitnya empat alat bukti sah.

Hal itu disampaikan jaksa dalam persidangan dengan agenda pembacaan jawaban termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (28/7/2026). Adapun sidang dipimpin oleh Hakim tunggal Abdul Affandi.

"Penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh empat alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, dan barang bukti dokumen," kata jaksa membacakan jawaban.

"Berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan Pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 - 2026," lanjutnya.

Jaksa menjelaskan bahwa alat bukti elektronik yang dikantongi penyidik mencakup rekaman percakapan antara Lodewyk dengan pihak lain, termasuk dengan istrinya. Percakapan tersebut secara substansial mengungkap peran Lodewyk dalam dugaan korupsi program unggulan tersebut.

"Termohon memperoleh alat bukti berupa bukti elektronik yaitu percakapan pemohon dengan pihak lain termasuk istri pemohon dan yang secara substansial diperoleh informasi mengenai peran pemohon dalam dugaan tindak pidana tata kelola MBG," ungkap jaksa.

Dalam jawabannya, jaksa juga mengungkap soal adanya kerugian negara yang menjadi dasar penyidikan. Jaksa menyebut tata kelola yang menyimpang oleh para tersangka mengakibatkan pemborosan anggaran mencapai Rp 10,5 triliun per tahun.

"Bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan telah terjadi pemborosan program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional senilai Rp 10,5 triliun per tahun," sebut jaksa.

Dijelaskan bahwa angka tersebut muncul berdasarkan hasil koordinasi dan audit yang dilakukan bersama BPKP. Dalam proses penyidikan, BPKP telah mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara akibat ulah para tersangka dalam perkara itu.

"Di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara," ujar jaksa.

Namun, terkait detail perhitungan kerugian negara hingga pembuktian niat jahat akan dibuktikan dalam persidangan pokok perkara. Dia menekankan bahwa ranah praperadilan hanya sebatas menguji aspek formil penyidikan.

"Pemeriksaan praperadilan ini sifatnya pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil dan tidak memasuki materi pokok perkara. Mengenai ada atau tidaknya niat jahat atau mens rea serta berapa jumlah kerugian keuangan negara lainnya maupun cara perhitungannya, telah memasuki materi pokok perkara," pungkasnya.

Sebagai informasi, Lodewyk Pusung telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG oleh Kejaksaan Agung. Lodewyk tak terima dan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejagung.

Selain Lodewyk, Kejagung juga telah menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini. Berikut daftar lengkap tersangka kasus MBG sejauh ini:

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana

2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya

3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung

4. Asep Yusuf Somantri (AYS), selaku orang dekat Sony

5. Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), selaku penyedia motor listrik BGN, Andri Mulyono (AM)

6. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing

7. Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Lalu Muhammad Iwan (LMI).(detik.com)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Iran-Eksekusi-Mati-2-Demonstran-Antipemerintah

Jakarta-Lembaga peradilan Iran mengeksekusi mati dua pria atas tuduhan terkait protes antipemerintah yang memuncak pada bulan Januari lalu. Hukuman gantung tersebut berlangsung di sebuah alun-alun publik.

"Hukuman mati Abolfazl Sepahi dan Amir-Hossein Safari telah dilaksanakan pagi ini," kata situs web Mizan Online milik lembaga peradilan Iran, dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/7/2026).

Sementara itu, kantor berita Mehr melaporkan bahwa hukuman gantung tersebut berlangsung di "sebuah alun-alun di kota Malekshahr" di provinsi Isfahan tengah, dengan disaksikan oleh banyak orang.

Kedua orang tersebut dinyatakan bersalah karena "menyerang petugas polisi dengan parang dan pisau, mengikat mereka ke rambu jalan, menyeret mereka di tanah, menyiram mereka dengan bensin, dan membakar mereka pada tanggal 8 Januari," kata Mizan.

Disebutkan bahwa mereka menghadapi tuduhan "moharebeh (melancarkan perang melawan Tuhan) dengan mengacungkan senjata dan menciptakan ketakutan dan teror dan korupsi di bumi karena melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan keamanan di negara itu".

Sebelumnya pada akhir Desember lalu, gerakan protes yang awalnya dipicu oleh tingginya biaya hidup, dengan cepat berkembang menjadi demonstrasi anti-pemerintah yang meluas, yang mencapai puncaknya pada tanggal 8 dan 9 Januari.

Otoritas Iran melaporkan lebih dari 3.000 kematian dalam aksi-aksi demo itu. Otoritas Iran mengaitkan kekerasan tersebut dengan "tindakan teroris" yang diatur oleh Amerika Serikat dan Israel. Sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia yang berbasis di luar negeri menyatakan bahwa pasukan keamanan Iran menembaki para demonstran.(detik.com)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:21:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Liga-Arab-Ingatkan-Timur-Tengah-Nyaris-Meledak--Minta-Trump-Bertindak

Kairo-Sekretaris Jenderal Liga Arab, Nabil Fahmy, memperingatkan bahwa kawasan Timur tengah mendekati "titik ledakan" dengan konflik yang terus berkecamuk antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Fahmy meminta Presiden AS Donald Trump untuk menghidupkan kembali diplomasi guna mencegah eskalasi regional yang lebih luas.

Tidak hanya itu, seperti dilansir TRT World, Senin (27/7/2026), Fahmy juga mendesak Trump untuk mengendalikan kebijakan Israel terhadap warga Palestina.

Peringatan itu disampaikan Fahmy menjelang rencana pertemuan terbaru antara Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Washington DC, yang dijadwalkan pada Selasa (28/7) waktu AS.

Dalam pernyataannya, Fahmy mengatakan bahwa kawasan Timur Tengah sedang bergerak menuju ke "titik yang sangat berbahaya".

"Situasi di kawasan ini sedang menuju ke titik yang sangat berbahaya dan mendekati momen ledakan pada lebih dari satu level," kata Fahmy memperingatkan.

Fahmy mengaitkan ketegangan di kawasan itu dengan "kebuntuan dalam isu Palestina" dan "eskalasi yang ceroboh dan kebijakan yang menyerempet bahaya yang menggambarkan krisis Teluk".

Dia menyatakan bahwa semua pihak memikul tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Namun Fahmy juga menekankan bahwa pemerintah AS memikul tanggung jawab khusus.

Lebih lanjut, Sekjen Liga Arab itu menyerukan Trump untuk "mengendalikan ambisi ekstremis pemerintah Israel" yang bertujuan untuk menggagalkan inisiatif perdamaian di Sharm El-Sheikh, merujuk pada rencana perdamaian Gaza berisi 20 poin yang diumumkan Trump pada September 2025.

Rencana perdamaian itu mencakup gencatan senjata di Jalur Gaza, pertukaran tahanan dan sandera, penarikan pasukan Israel secara bertahap, pemerintahan transisi Palestina, dan rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang.

Fahmy, dalam pernyataannya, juga mendesak Trump untuk menghentikan pelanggaran berulang oleh Israel di Yerusalem Timur dan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Dia menuduh pemerintah Israel berupaya "menghilangkan sepenuhnya keberadaan Palestina" dengan memperluas permukiman ilegal dan melanjutkan rencana penggusuran di wilayah Palestina.

Terakhir, Sekjen Liga Arab itu menyerukan agar AS dan Iran "kembali dengan segera" kepada nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya oleh pemimpin kedua negara.

Washington dan Teheran, menurut Fahmy, perlu memulai kembali negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, memulihkan stabilitas regional, menghormati kedaulatan negara-negara tetangga, dan membuka kembali jalur perairan Teluk dan Laut Merah untuk navigasi yang aman.(detik.com)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Asosiasi-Siap-Berkolaborasi-dengan-Menko-Polkam-Berantas-Peredaran-Vape-Narkotika--

JAKARTA - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) bersama Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Baru-baru ini, Menko Polkam menyatakan pemerintah hanya akan melarang total peredaran vape mengandung narkotika, bukan produk legal yang berpita cukai.

Kedua organisasi tersebut pun menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba melalui penggunaan vape.

“Saya tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari, untuk kita ambil tindakan tegas yang berkaitan dengan narkoba,” ujar Menko Polkam, pekan lalu.

Menko Polkam Djamari menegaskan wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh rokok elektronik, melainkan hanya yang terbukti disalahgunakan untuk narkotika.

Penegasan itu untuk meluruskan anggapan tidak tepat yang seakan menyamaratakan bagi seluruh produk vape. Djamari menyatakan, ini bukan berarti seluruh vape di Indonesia akan dilarang. "Enggak lah," ujarnya.

Asosiasi Apresiasi

Menanggapi pernyataan Menko Polkam Djamari, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto, mengapresiasi pernyataan ini yang telah memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini menjalankan usaha secara legal, mematuhi regulasi, membayar cukai, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Sejak awal APVI mendukung penindakan tegas terhadap siapapun yang menyalahgunakan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Budiyanto, Selasa (28/7/2026).

Budiyanto melanjutkan bahwa penyalahgunaan vape untuk narkotika juga merugikan industri legal karena menimbulkan stigma negatif terhadap produk yang beredar secara sah.

Padahal, produk legal tidak mengandung zat terlarang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum pelaku kejahatan dengan mengedarkan vape ilegal tidak boleh dijadikan dasar untuk menilai maupun merumuskan kebijakan terhadap seluruh industri rokok elektronik.

"Kami berharap ke depan tidak terjadi generalisasi. Produk ilegal yang mengandung narkotika merupakan tindak pidana, sehingga penanganannya harus menyasar pelaku kejahatan tersebut, bukan menjadi alasan untuk membatasi atau melarang industri legal yang selama ini telah mematuhi seluruh ketentuan pemerintah," ujar Budiyanto.

Lebih lanjut, Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya siap berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika melalui kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami siap membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan produk legal dan ilegal, menyusun standar kepatuhan industri, berbagi informasi mengenai pola distribusi produk ilegal yang ditemukan di lapangan, serta mendukung berbagai program pencegahan penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika,” tuturnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Daniel Boy Purwanto.

Menurutnya, klarifikasi Menko Polkam Djamari membantu menghilangkan kesan bahwa seluruh produk rokok elektronik menjadi penyebab persoalan maraknya penyalahgunaan untuk mengonsumsi narkotika.

“Sejak awal kami juga menegaskan bahwa produk legal dan produk ilegal merupakan dua hal yang berbeda. Penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika merupakan tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan industri rokok elektronik yang beroperasi secara legal dan taat terhadap regulasi,” ujarnya.

Daniel juga mengaku PPEI siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika.

Menurutnya, PPEI dapat berperan melalui edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk membedakan produk legal dan ilegal, serta mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan di lapangan.

“Kami juga terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah mengenai mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar peredaran produk ilegal dapat ditekan tanpa menghambat keberlangsungan pelaku usaha yang patuh terhadap aturan,” pungkas Daniel.(tribunpekanbaru)

]]> Tue, 28 Jul 2026 16:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Bhabinkamtibmas-Tinjau-Green-House-Santri-di-Ukui-Pelalawan

PELALAWAN â€" Komitmen mendukung program Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan nasional terus diwujudkan oleh jajaran Polri melalui berbagai kegiatan di tengah masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Tri Mulya Jaya, Briptu Eko Nazar, yang melaksanakan pengecekan lahan pertanian dan green house milik Pondok Pesantren Darul Huda, Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Selasa (28/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Briptu Eko Nazar meninjau langsung perkembangan tanaman hortikultura yang dibudidayakan oleh para santri. Beragam tanaman seperti sawi, bayam, dan kangkung tumbuh dengan baik di dalam green house sebagai hasil pemanfaatan lahan produktif di lingkungan pondok pesantren.

Pengelola Pondok Pesantren Darul Huda, KH. Yanto Hamzah, menjelaskan bahwa kegiatan bercocok tanam ini dilaksanakan langsung oleh para santri sebagai bagian dari pendidikan karakter, kemandirian, sekaligus bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

"Melalui kegiatan ini, para santri tidak hanya memperoleh ilmu keagamaan, tetapi juga dibekali keterampilan bercocok tanam sehingga mampu memanfaatkan lahan yang ada secara produktif," ujar KH. Yanto Hamzah.

Briptu Eko Nazar mengapresiasi semangat para santri dalam mengelola lahan pertanian tersebut. Menurutnya, keterlibatan pondok pesantren dalam sektor pertanian menjadi contoh positif bahwa seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri melalui peran Bhabinkamtibmas dalam mendampingi masyarakat, membangun kemitraan, serta mendorong pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat Ketahanan Pangan dan menyukseskan program Swasembada Pangan di wilayah Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.(rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 15:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/TO-Narkoba-Diciduk-saat-Razia-Gabungan--Tersangka-Bersama-Wanita-Muda-di-Kamar-Wisma--

KUANSING â€" Razia gabungan yang digelar Polres Kuantan Singingi (Kuansing) bersama Satpol PP pada Minggu (26/7/2026) dini hari ternyata membuahkan hasil besar.

Seorang target operasi (TO) narkoba yang selama ini diburu polisi berhasil diringkus saat sedang berduaan dengan seorang wanita muda di sebuah kamar Wisma Sabilion, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah.

Pemuda berinisial AB (24) itu tak berkutik ketika petugas melakukan pemeriksaan.

Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita narkotika jenis sabu seberat bruto 20,04 gram serta lima butir pil ekstasi dengan berat bruto 2,26 gram.

Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana melalui Kasatresnarkoba AKP Hasan Basri mengatakan, penangkapan itu merupakan bagian dari Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan bersama Satpol PP.

"Petugas berhasil menemukan barang bukti sabu seberat bruto 20,04 gram dan lima butir pil ekstasi dengan berat bruto 2,26 gram," ujar AKP Hasan Basri, Selasa (28/7/2026).

Tak hanya menemukan barang bukti narkotika, hasil tes urine juga mengungkap fakta lain. AB dan wanita muda berinisial W yang berada bersamanya di dalam kamar sama-sama dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

Menurut Hasan, AB bukan sosok baru dalam radar kepolisian. Ia merupakan Target Operasi (TO) Operasi Antik yang sebelumnya telah menjadi incaran Satresnarkoba Polres Kuansing.

"Saat diamankan, AB mengaku telah lima kali membeli narkoba dari Pekanbaru untuk dijual di Kuansing," katanya.

Pengungkapan kasus ini juga diwarnai upaya tersangka menghilangkan barang bukti.

Saat petugas menggeledah kamar wisma, polisi hanya menemukan dua bungkus plastik klip kosong yang diduga biasa digunakan untuk mengemas sabu.

Namun, kecurigaan petugas tidak berhenti di situ.

Pemeriksaan kemudian diperluas ke area luar kamar hingga akhirnya ditemukan sebuah dompet hitam yang berisi dua paket sabu dan lima butir pil ekstasi.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui dompet tersebut dibuang melalui jendela kamar saat mengetahui petugas datang melakukan pemeriksaan," ungkap Hasan.

Selain sabu dan ekstasi, polisi turut mengamankan dua bal plastik klip kosong, satu dompet warna hitam, satu pipet yang dimodifikasi menjadi sendok takar, satu buku catatan, satu unit telepon genggam serta uang tunai Rp450.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Dari hasil interogasi awal, AB mengaku memperoleh sabu dan pil ekstasi dari seseorang berinisial R melalui perantara ID.

Kedua nama tersebut kini masih diburu dan didalami oleh penyidik untuk mengungkap jaringan pemasok narkotika yang memasok barang haram ke wilayah Kuansing.

Atas perbuatannya, AB dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ia terancam hukuman penjara paling singkat enam tahun, paling lama 20 tahun, bahkan pidana penjara seumur hidup, disertai pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tersangka AB saat ini telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pemasok narkotika tersebut. Sementara wanita muda berinisial W kita serahkan ke BNNK untuk direhabilitasi," tegas AKP Hasan Basri.(tribunpekanbaru)

]]> Tue, 28 Jul 2026 14:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Prabowo-Panggil-Bahlil-ke-Istana--Bahas-11-000-Desa-yang-Belum-Ada-Listrik

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Negara pada hari ini.

Berdasarkan pantauan, terlihat Bahlil tiba sekira pukul 13.55 WIB. Bahlil mengenakan pakaian safari krem dan membawa sejumlah dokumen.

Saat dikonfirmasi awak media, Bahlil menjelaskan dirinya akan membahas sejumlah hal, mulai dari listrik desa hingga penataan tambang.“Hari ini saya rapat sama Bapak Presiden untuk membahas beberapa hal terkait dengan listrik desa, kemudian terkait dengan penataan tambang,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (28/7/2026).

Selain itu, kata dia, pertemuan tersebut akan membahas persiapan peresmian pabrik baterai CATL yang sudah di-groundbreaking pada tahun 2025.

“Sekarang sudah selesai, sudah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel,” ujar dia.“Kami juga akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik, sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan untuk siap untuk diresmikan. Jadi saya akan laporkan kepada Bapak Presiden,” jelas dia.(okezone)

]]> Tue, 28 Jul 2026 14:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Kejagung-Minta-Hakim-Tolak-Praperadilan-Eks-Waka-BGN-Lodewyk-Pusung

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung.

Permintaan itu disampaikan dalam sidang praperadilan dengan agenda pembacaan jawaban atas permohonan Lodewyk di PN Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026)."Kami berkesimpulan seluruh dalil yang dijadikan Pemohon untuk mengajukan praperadilan ini adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum," ujar tim Kejagung di persidangan.

"Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia hakim perkara praperadilan ini memutus untuk menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya," sambungnya.

Dalam jawabannya, Kejagung membantah dalil Lodewyk yang menyebut dirinya ditangkap secara sewenang-wenang. Menurut Kejagung, penyidik tidak pernah melakukan tindakan penangkapan terhadap Lodewyk.

"Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta hukum, dan harus dikesampingkan. Faktanya, Termohon tidak pernah melakukan tindakan penangkapan terhadap Pemohon," ujar tim Kejagung.

Kejagung menjelaskan, Lodewyk ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-35 tertanggal 3 Juni 2026 setelah penyidik mengantongi empat alat bukti terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Setelah penyidik memperoleh empat alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, dan barang bukti dokumen, berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan Pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026," terang Kejagung.

 Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sebelumnya, Lodewyk melalui kuasa hukumnya, OC Kaligis, mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dan penahanannya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Dalam permohonannya, OC Kaligis meminta hakim menyatakan seluruh surat yang berkaitan dengan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan yang diterbitkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pihak Lodewyk juga meminta hakim menyatakan penyidikan Kejagung terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN tidak sah dan tidak berdasar hukum.

OC Kaligis turut memohon agar Kejagung menghentikan proses hukum terhadap Lodewyk serta menyatakan tidak sah seluruh keputusan maupun penetapan lanjutan yang diterbitkan dalam perkara tersebut.(merdeka.com)

]]> Tue, 28 Jul 2026 14:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Konsolidasi-Bawaslu-Riau-dan-Gerindra--Tekankan-Demokrasi-Berintegritas

PEKANBARU-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau bertemu dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Riau di Pekanbaru, Selasa (28/7/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi untuk memperkuat komitmen menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Ketua DPD Partai Gerindra Riau, Muhammad Rahul, mengatakan partainya menargetkan kemenangan dalam Pemilu dan Pilkada. Namun, kemenangan itu harus diraih tanpa pelanggaran. “Menang harus taat aturan, tidak melakukan pelanggaran,” ujar Rahul.

Menurut dia, pertemuan dengan Bawaslu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara partai politik dan lembaga pengawas dalam menjaga kualitas demokrasi di Riau.

Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, mengatakan pihaknya tengah melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai politik. Langkah ini untuk menjaga komunikasi dan koordinasi dalam mewujudkan demokrasi yang patuh terhadap aturan.

“Partai Gerindra memiliki komitmen kuat menjaga demokrasi agar tetap sesuai aturan, sebagaimana partai lainnya,” kata Alnofrizal.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pengurus Gerindra Riau, antara lain Wakil Ketua DPRD Riau dari Partai Gerindra Budiman, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Riau Ginda Burnama, anggota DPRD Riau Edi Basri, dan ketua pemenangan pemilu Partai Gerindra Septri Wendi.

Dari Bawaslu Riau, hadir anggota Amiruddin Sijaya, Patminah Nularna, dan Indra Khalid Nasution.(ckplh)

]]> Tue, 28 Jul 2026 14:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Jelang-GCMC-IMT-GT--Agung-Minta-Seluruh-OPD-Bergerak-Maksimal

PEKANBARU-Walikota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan Pertemuan Green Cities Mayor Council (GCMC) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-9 terus dimatangkan.

Forum internasional yang akan berlangsung pada 4â€"7 Agustus 2026 itu diharapkan tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak positif bagi perekonomian daerah.

Agung mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mempersiapkan berbagai aspek, mulai dari lokasi kegiatan, alur persidangan, pengamanan, hingga pelayanan bagi delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

"Menjelang kedatangan delegasi dari tiga negara dan teman-teman pemerintahan daerah lain pada pertemuan GCMC IMT-GT ke-9, persiapan terus kita matangkan," ujar Agung, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi Pekanbaru untuk menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah agenda internasional.

"Forum internasional yang menghadirkan puluhan kepala daerah dan pimpinan kota dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini adalah panggung besar bagi kota kita. Saya menekankan kesiapan di seluruh sektor, mulai dari lokasi, alur persidangan, pengamanan, fasilitas penunjang hingga penyambutan tamu internasional," katanya.

Agung meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait bekerja maksimal sesuai tugas masing-masing agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kesiapan juga mencakup aspek transportasi, akomodasi, keamanan, serta pelayanan bagi seluruh delegasi.

Ia menilai penyelenggaraan GCMC IMT-GT ke-9 harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Selain membawa nama baik daerah di kancah internasional, kita ingin ajang ini menjadi pemicu pergerakan ekonomi lokal, UMKM, serta sektor pariwisata," ungkapnya.

Sebagai tuan rumah, Pekanbaru akan menerima kehadiran delegasi dari puluhan pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia, Malaysia, serta Thailand. Forum ini juga akan diikuti sejumlah organisasi internasional yang bergerak di bidang pembangunan kota berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Agung Nugroho juga dipercaya memimpin jalannya sidang sebagai Ketua Pertemuan GCMC IMT-GT ke-9. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi kehormatan bagi Pekanbaru sekaligus Indonesia.

Pemko Pekanbaru juga akan memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan berbagai program unggulan, seperti pengembangan Green City, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, ekonomi hijau, hingga peluang investasi.

Selama berada di Pekanbaru, para delegasi dijadwalkan mengikuti seminar internasional, mengunjungi Sekolah Hijau, Bank Sampah, proyek Green City Pekanbaru, serta menikmati budaya Melayu melalui gala dinner di Rumah Singgah Tuan Kadi.

Agung berharap forum internasional tersebut dapat membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, mulai dari investasi, perdagangan, lingkungan, pendidikan, teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia yang memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Pekanbaru.(ckplh)

]]> Tue, 28 Jul 2026 14:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Ratusan-Pedagang-di-Jalan-Teratai-Pekanbaru-Diminta-Kosongkan-Lapak--Ada-Perbaikan-Jalan

PEKANBARU-Tim yustisi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan peringatan terakhir kepada pedagang yang masih berjualan di sepanjang Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan, Selasa (28/7/2026).

Pedagang diminta segera mengosongkan lokasi karena ruas jalan tersebut akan diperbaiki melalui pekerjaan overlay dan penataan drainase.

Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru Itang Trasana mengatakan, sosialisasi kepada pedagang sudah dilakukan sejak jauh hari. Karena itu, pedagang diminta tidak lagi berjualan di badan maupun bahu Jalan Teratai.

"Kami sudah melakukan sosialisasi sejak lama. Kami minta pedagang tidak lagi berjualan di jalan ini. Pada prinsipnya pedagang boleh pindah ke pasar-pasar terdekat," kata Itang.

Menurutnya, Pemko telah menyiapkan sejumlah lokasi relokasi, di antaranya area gedung Pasar The Central, Pasar Palapa, Pasar Higienis, Pasar Limapuluh, serta pasar-pasar terdekat lainnya.

Itang menyebut, selama ini terdapat sekitar 450 pedagang yang berjualan di kawasan Jalan Teratai. Sebagian besar di antaranya sudah bersedia pindah dan mengosongkan lapak.

"Hari ini merupakan peringatan terakhir. Kawasan ini harus sudah kosong," cakapnya.

Setelah batas waktu berakhir, pemerintah akan mulai menata kawasan tersebut dengan melakukan pengerukan drainase serta perbaikan badan jalan.

Penertiban pedagang dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek peningkatan jalan dan drainase di Jalan Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.(cakaplah)

]]> Tue, 28 Jul 2026 14:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kasus-Narkotika-Bendahara-PAN-Pelalawan-Masuk-Babak-Baru--Berkas-Mulai-Diteliti-Jaksa

PEKANBARU-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru telah menerima pelimpahan berkas perkara dugaan penyalahgunaan narkotika dengan tersangka berinisial FTR, Bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pelalawan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru Mey Ziko mengatakan, pelimpahan berkas atau tahap I dari penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru pada Kamis (23/7/2026).

"Benar, tahap I pada tanggal 23 Juli kemarin," ujar Ziko, Selasa (28/7/2026).

Menurut Ziko, saat ini jaksa peneliti masih melakukan penelitian terhadap kelengkapan formil dan materiil berkas perkara.

Sesuai ketentuan, jaksa memiliki waktu selama tujuh hari untuk menentukan apakah berkas telah memenuhi syarat untuk dinyatakan lengkap (P-21) atau masih memerlukan perbaikan melalui petunjuk kepada penyidik (P-19).

"Berkas masih dalam tahap penelitian oleh jaksa peneliti. Nanti akan ditentukan apakah sudah lengkap atau masih ada yang perlu dilengkapi oleh penyidik," jelasnya.

Penelitian berkas dilakukan untuk memastikan seluruh unsur tindak pidana, alat bukti, serta persyaratan administrasi telah terpenuhi sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Kasus yang menjerat FTR merupakan pengembangan dari razia gabungan yang digelar personel Polisi Militer TNI AD, Polisi Militer TNI AU, dan Bidang Propam Polda Riau di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru pada Sabtu (23/5/2026) malam hingga Ahad (24/5/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 13 orang yang terdiri atas delapan laki-laki dan lima perempuan. Di antara mereka terdapat seorang anak kepala daerah di Riau berinisial AF serta seorang selebgram Pekanbaru berinisial SA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan asesmen terpadu, FTR diduga menguasai ganja seberat 9,86 gram serta etomidate seberat 7,76 gram. Selain itu, ia juga diduga memberikan etomidate kepada peserta lain yang berada di lokasi.

Sementara itu, seorang terperiksa lainnya berinisial MAY direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap selama tiga bulan karena dikategorikan sebagai pengguna berat.

Adapun 11 orang lainnya, termasuk AF dan SA, direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan setelah hasil asesmen terpadu menyatakan mereka sebagai pengguna ringan dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Dengan telah diterimanya pelimpahan berkas perkara tahap I, proses hukum terhadap FTR kini memasuki tahapan penelitian oleh jaksa. Hasil penelitian tersebut akan menentukan apakah perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan atau masih memerlukan pelengkapan dari penyidik(ckplh)

]]> Tue, 28 Jul 2026 14:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Mengejar-Poin-Olimpiade-LA-2028-dan-Bangun-Citra-Jakarta-Kota-Olahraga-Internasional

JAKARTA â€" Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menggelar 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 tak hanya menjadi ajang perburuan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028 bagi para taekwondoin. Tetapi, event ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

Ketua Umum PBTI, Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, mengatakan di Jakarta, kemarin, bahwa penyelenggaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional.

“Kejuaraan ini bukan hanya tentang pertandingan dan menjadi tempat bagi atlet-atlet kita untuk mengasah kemampuan terbaik mereka, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Kehadiran atlet dan ofisial dari berbagai negara dapat memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya bagi DKI Jakarta, melalui sektor perhotelan, transportasi, kuliner, usaha mikro, dan pariwisata yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian,” ujar Richard.

Asian Taekwondo Indonesia Open Championships akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan pada 1â€"5 Agustus 2026. Ajang bergengsi yang masuk dalam turnamen level G2 World Taekwondo (WT) serta menjadi salah satu ajang perburuan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028 dan Kejuaraan Dunia.

Rencananya Asian Taekwondo Indonesia Open Championships akan mempertandingkan kategori poomsae (seni) dan kyorugi (tarung). Untuk kategori poomsae recognized dan freestyle dijadwalkan berlangsung 1â€"2 Agustus. Sedangkan Kyorugi Senior Putra dan Putri digelar pada 3â€"5 Agustus 2026.

“Sport tourism merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Semakin banyak event berkualitas yang digelar, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kunjungan sekaligus membangun citra Jakarta sebagai kota olahraga dan destinasi internasional,” kata Richard.

Sebanyak 478 taekwondoin dari 36 negara tercatat akan berpartisipasi dalam 8th Asian Taekwondo Indonesia Open 2026. Indonesia menurunkan 233 taekwondoin, 31 di antaranya merupakan atlet yang telah dipersiapkan PBTI berdasarkan hasil dari rangkaian Kejuaraan Ksatria Nusantara Series yang telah bergulir di Lampung, Surabaya, Bandung, Bali, dan Kediri.

Tiga dari 31 taekwondoin tersebut yang disiapkan PBTI juga merupakan atlet yang akan mewakili Merah Putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka adalah Muhammad Bassam Raihan (U68kg), Arya Danu (U80kg), serta Andi Sultan yang turun di poomsae.

Sementara itu, sebanyak 245 taekwondoin lainnya berasal dari berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah. India menjadi negara dengan jumlah peserta asing terbanyak, yakni 61 atlet, disusul Hong Kong dengan 34 atlet dan Filipina dengan 33 atlet.

Sekretaris Jenderal PBTI, Rafael Hotasi Siagian mengatakan tingginya antusiasme membuat panitia harus membatasi peserta jumlah peserta. Hal ini untuk menjaga durasi waktu pertandingan.

“478 atlet dari 36 negara merupakan angka final. Kami harus membatasi karena ada aturan dari World Taekwondo, turnamen tidak bisa diselenggarakan hingga malam hari. Kami harus mengikuti itu,” (goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 14:01:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Lestarikan-Hukum-Adat--LAMR-Riau-dan-FH-UIR-Matangkan-Program-Kerja-Sama

PEKANBARU-Upaya memperkuat tatanan adat Melayu dan menggali potensi daerah terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah nyata ini terlihat saat jajaran pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menerima kunjungan balasan delegasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) di Balai Adat LAMR, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat itu difokuskan untuk mematangkan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antar kedua lembaga. Delegasi FH UIR yang terdiri dari Zulfikri, Nursyafriadi, dan Zulkarnain Umar, disambut langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil bersama Datuk Aspandiar.

Mewakili rombongannya, Zulfikri menyebut kunjungan tersebut bertujuan membahas sejumlah program konkret yang siap dikerjakan bersama. Salah satu agenda terdekat adalah rencana penyelenggaraan lokakarya hukum adat Melayu dari kacamata hukum positif yang diinisiasi oleh LAMR.

"Kegiatan itu diharapkan menghasilkan rumusan untuk memperkuat karakteristik hukum adat Melayu di tengah masyarakat," terangnya.

Tidak hanya berfokus pada ranah norma adat, kemitraan ini juga membidik sektor pembangunan. Kedua pihak sepakat merancang kajian dan penelitian terkait potensi sumber daya alam serta pergerakan dunia usaha di Provinsi Riau yang dinilai belum tergarap secara maksimal.

Pada kesempatan yang sama, Nursyafriadi melempar gagasan agar muatan hukum adat Melayu dapat diserap ke dalam kurikulum pendidikan formal di Riau. Langkah tersebut dipandang penting sebagai jembatan pelestarian nilai-nilai tradisi kepada generasi muda.

Menanggapi usulan-usulan itu, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengakui bahwa khazanah hukum adat di Riau masih memerlukan pendalaman kajian ilmiah secara komprehensif. Berbagai dinamika di lapangan perlu dibedah, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum maupun hukum acara adat itu sendiri.

"Hukum adat memiliki ruang yang luas untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan," ulasnya.

Ia menilai kolaborasi bersama perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk menopang pemeliharaan serta pengembangan hukum adat Melayu. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga muruah adat agar tetap selaras dengan kebutuhan dan pertumbuhan sumber daya di Riau.(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 13:56:00 +0700