Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Bupati Rohil Pimpin Senam Massal di CFD

Sun, 19 Jul 2026 17:40:00 +0700

Bagansiapiapi-Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Lapangan Taman Budaya Purna MTQ, Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi, Minggu (19/7/2026). Ribuan masyarakat memadati lokasi untuk mengikuti berbagai kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama Kodim 0321/Rohil.

Komandan Kodim (Dandim) 0321/Rohil, Letkol Inf. Diki Apriadi, S.Hub.Int., hadir langsung dan mengikuti senam massal bersama Bupati Rokan Hilir H. Bistamam, jajaran Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat. Kegiatan yang mengusung tema “Ciptakan Rokan Hilir Sehat, Hidup Berkualitas” tersebut diikuti sekitar 700 peserta.

Kehadiran Dandim bersama Bupati Rohil menjadi simbol kuat sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mendorong budaya hidup sehat, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan ruang publik yang produktif bagi masyarakat.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah Rohil H. Fauzi Efrizal, Kepala Dinas P2KBP3A Cici Sulastri, Kepala BKPSDM Hj. Yulisma, Kepala Badan Kesbangpol Indra Gunawan, Kepala BPBD H. Safnurizal, Kasatpol PP Drs. Acil Rustianto, Sekretaris DPRD Budi Fitriadi, serta pimpinan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Blok Rokan, Azumar Ridwan dan Agus Santoso.

Turut hadir pula Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Ir. Johny Custer, S.T., M.T., Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir Ny. Tatik Sri Rahayu Bistamam, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXXVI Kodim 0321/Rohil Ny. Dina Diki Apriadi beserta jajaran pengurus, serta Ketua DPC IWAPI Rohil Dr. Hj. Karmila Sari.

Kebersamaan Dandim bersama Ketua Persit KCK Cabang LXXVI Kodim 0321/Rohil di tengah masyarakat mendapat sambutan hangat. Warga tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pagi.

Selain senam massal, CFD kali ini menghadirkan berbagai layanan publik dan hiburan bagi masyarakat. Sedikitnya terdapat sepuluh agenda yang disiapkan, meliputi pelayanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil, pemeriksaan kesehatan gratis, penampilan Marching Band Perguruan Wahidin, penyerahan piagam penghargaan, pusat belanja keluarga, layanan Hotline Perlindungan Perempuan dan Anak, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, bazar UMKM lokal, hingga pembagian berbagai door prize.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama Kodim 0321/Rohil berharap Car Free Day tidak hanya menjadi sarana berolahraga, tetapi juga mampu menjadi ruang interaksi sosial, menggerakkan perekonomian pelaku UMKM, mengurangi polusi udara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Ke depan, Pemkab Rohil bersama Kodim 0321/Rohil dan seluruh instansi terkait berkomitmen terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Car Free Day, baik dari sisi pengamanan, pelayanan publik, maupun fasilitas pendukung, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Kehadiran Dandim 0321/Rohil bersama jajaran Forkopimda dalam kegiatan tersebut dinilai semakin memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Rokan Hilir yang sehat, aktif, dan berkualitas.(***)

Rekomendasi Sampo Non SLS Brand Lokal, Bikin Rambut Sehat dan Anti Rontok

Sun, 19 Jul 2026 17:11:00 +0700

JAKARTA - Beralih ke sampo bebas SLS (Sodium Lauryl Sulfate) memang pilihan yang sangat tepat, terutama kalau kamu punya kulit kepala yang sensitif, rambut diwarnai, atau helaian rambut yang rentan kering. Sampo non-SLS biasanya memang menghasilkan busa yang lebih sedikit, tetapi formula ini jauh lebih lembut dan tidak akan mengikis minyak alami pada kulit kepala.

Berikut adalah beberapa rekomendasi sampo non-SLS brand lokal yang kualitasnya tidak kalah bagus dari merek luar.

Rekomendasi Sampo Non-SLS Brand Lokal

1. The Bath Box

Merek lokal yang satu ini sangat terkenal dengan produk perawatan tubuh dan rambut berbahan natural. Sampo dari The Bath Box tidak mengandung sulfat, silikon, maupun paraben, sehingga sangat aman untuk pemakaian jangka panjang.

Varian sampo The Bath Box antara lain Veggie Pro Nourishing Shampoo (untuk rambut kering dan bercabang) dan Velvet Balance Shampoo (anti-ketombe). Untuk membeli produk lokal yang satu ini kamu cukup merogoh kocek Rp171.000 �" Rp186.000 untuk ukuran 200�"250 ml.

2. Sensatia Botanicals

Berasal dari Bali, Sensatia Botanicals menawarkan rangkaian produk perawatan dengan wangi aromaterapi yang menenangkan. Semua varian samponya diformulasikan tanpa SLS dan menggunakan surfaktan dari tumbuhan yang lebih ramah untuk kulit kepala.

Adapun pilihan sampo Sensatia Botanicals, yakni Balancing Shampoo (untuk mengatasi ketombe dan minyak berlebih), Hydrating Shampoo (untuk rambut kering dan rusak), dan Nurturing Shampoo (untuk perawatan rambut sehari-hari). Kisaran harganya mulai dari Rp295.000 �" Rp300.000 (ukuran 500 ml).

3. Kelaya

Brand lokal ini menghadirkan produk perawatan rambut yang diformulasikan dari bahan alami pilihan, efektif merawat rambut tanpa bahan kimia berbahaya. Tentunya Kelaya telah mengantongi sertifikat BPOM dan halal. Ditambah lagi Kelaya sudah dipercaya konsumen, sehingga meraih apresiasi Brand Choice Award dan Top Innovation Award.

Beberapa varian sampo Kelaya, antara lain Gentle Hair Care Essence anti-ketombe, penumbuh rambut, dan anti-rontok. Harganya dibanderol mulai Rp95.000-Rp99.900 ukuran 250 ml.

4. Ree Derma

Ree Derma fokus pada produk-produk yang menyehatkan kulit kepala sebagai kunci utama pertumbuhan rambut yang baik. Produk mereka diformulasikan secara ringan, bebas SLS, bebas paraben, dan tidak menggunakan pewarna buatan.

Ree Derma fokus untuk merangsang pertumbuhan rambut, mencegah kerontokan, dan membersihkan kulit kepala dengan lembut dalam varian Cinnamon dan Amino Acid Mild Shampoo. Kisaran harganya mulai dari Rp140.000 �" Rp160.000 (ukuran 170 ml).

5. Eucalie

Eucalie adalah merek kecantikan organik bersertifikat yang produknya sangat ramah untuk kulit super sensitif, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Produknya Power 10+ Hair Loss & Scalp Treatment Shampoo mengandung sphingony, ekstrak baobab, dan asam amino untuk merawat rambut rontok serta kulit kepala bermasalah. Kamu bisa dapatkan produk ini dengan harga mulai Rp180.000 �" Rp190.000 untuk ukuran 190 ml.

Saat pertama kali beralih ke sampo non-SLS, rambut mungkin akan terasa agak kesat atau kaku saat keramas. Jangan khawatir, ini adalah proses transisi atau penyesuaian yang normal. Pastikan kamu membilas rambut sampai benar-benar bersih agar tidak ada sisa produk yang menumpuk.

Camilan Sehat ala Menkes Budi, Tetap Enak Tanpa Diet Ekstrem

Sun, 19 Jul 2026 17:10:00 +0700

JAKARTA �" Menerapkan gaya hidup sehat bisa diawali dari konsumsi makanan. Namun terkadang, kita sering bingung bagaimana cara memilah dan memilih makanan yang sehat, hingga akhirnya merasa semua makanan yang ada dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dikonsumsi. Akhirnya makanan berlemak, bersantan dan tinggi kolesterol kembali menjadi kudapan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, salah satu hambatan terbesar masyarakat untuk hidup sehat adalah ketakutan tidak bisa lagi mengonsumsi makanan yang lezat. Padahal, kunci utamanya bukan memangkas porsi makan secara ekstrem, melainkan cermat dalam memilih alternatif makanan yang lebih bernutrisi.

"Seringkali kita merasa kesulitan saat ingin memulai hidup sehat karena takut tidak bisa makan enak lagi. Padahal, kuncinya ada pada pilihan makanan kita. Hari ini saya mau merekomendasikan beberapa alternatif, ini makanan yang sama enaknya, tapi terbukti jauh lebih sehat untuk tubuh kalian," kata Budi, dikutip Minggu (18/7/2026).

Maka dari itu, ia membagikan tips beberapa makanan pengganti yang lebih sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Budi menyarankan masyarakat yang menyukai tekstur renyah untuk mengganti kerupuk dengan timun, serta memilih edamame ketimbang kacang kemasan yang tinggi natrium.

“Ini ada yang sama enaknya, tapi jauh lebih sehat. Kalau kamu pengen crunchy, jangan pilih kerupuk, tapi pilihlah timun. Kalau kamu pengen ngemil, jangan pilih kacang kemasan, pilihlah edamame,” ucapnya.

Selain makanan ringkas, ia juga menyoroti kebiasaan konsumsi minuman manis dan makanan tinggi minyak (deep fried) yang menjadi pemicu berbagai penyakit. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar masyarakat memanfaatkan teknologi seperti air fryer dan membiasakan diri minum teh tanpa gula.

"Kalau kamu pengen yang seger-seger, jangan pilih teh kemasan, pilihlah teh teh tawar. Kalau kamu pengen gorengan, jangan pilih yang deep fried, pilihlah yang air fride. Kalau kamu pengen ganjel, jangan makan sereal, tapi makanlah telur rebus," tutur Budi.

Ia menegaskan bahwa perubahan gaya hidup tidak harus dilakukan secara drastis, melainkan bertahap dengan mengubah preferensi atau craving makanan harian secara konsisten.

"Yuk perlahan kita ganti cravingnya sehingga lemak-lemak yang membandel itu bisa terhempas," ucapnya.

Jaga Jantung Tetap Sehat di Usia Muda, Kardio dan Angkat Beban Jadi Olahraga Paling Ideal

Sun, 19 Jul 2026 17:09:00 +0700

JAKARTA - Menjaga kesehatan jantung tidak harus dilakukan saat memasuki usia tua, melainkan harus dibiasakan sejak muda. Dua jenis olahraga yang direkomendasikan untuk kesehatan jantung adalah kardiovaskular dan angkat beban (weight lifting).

Namun, banyak orang terkadang salah kaprah memahami dua olahraga tersebut. Terkadang olahraga kardiovaskular lebih banyak dilakukan saat seseorang ingin memelihara kesehatan jantung. Padahal keduanya memiliki peranan yang sama.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Bobby Arfhan Anwar dalam klip podcast bersama Raditya Dika yang diunggah di akun Instagram pribadinya mengatakan, keduanya memiliki peranan dalam menjaga kesehatan jantung. Hal itu berdasarkan Panduan Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI).

“Banyak teman-teman yang condong ke satu olahraga. 'Oh, saya kardio aja deh, beban enggak usah, enggak usah berat-berat,' atau 'Saya olahraga beban cukup tanpa kardio’. Padahal berdasarkan guideline dan panduan dari Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, dua-duanya direkomendasikan,” kata dr. Bobby, dikutip Minggu (18/7/2026).

Ia menjelaskan, olahraga kardiovaskular memang banyak manfaatnya bagi kesehatan jantung. Namun olahraga angkat beban juga berperan walaupun secara tidak langsung. Sebab, olahraga angkat beban lebih mengutamakan manfaat pada kekuatan rangka dan otot tubuh manusia.

Meski demikian, jika seseorang memiliki rangka dan otot yang kuat maka hal itu akan mencegah berbagai faktor risiko penyakit jantung seperti kolesterol, hipertensi dan kadar gula darah yang tinggi.

“Kardio, kita melatih otot jantung. Olahraga beban, kita melatih otot rangka. Dua-duanya bermanfaat, kalau kita latih otot jantung atau kardio, dia bisa bekerja dengan efektif. Otot juga pengaruh ke jantung, tapi secara enggak langsung. Ketika kita punya otot rangka yang kuat, dia bantu regulasi tensi, gula dan kolesterol,” ucap dr. Bobby.

Bagi seseorang yang ingin berolahraga dengan tujuan memelihara kesehatan jantung disarankan agar melakukan olahraga kardiovaskular serta angkat beban bisa dilakukan selama 150 menit dalam satu minggu atau 30 menit dalam satu hari.

“Dua-duanya direkomendasikan, ini penting. Rekomendasinya 150 menit dalam 1 minggu atau 30 menit dalam sehari. Bisa kita kombinasikan hari ini kardio, besok angkat beban, dan seterusnya,” katanya.

Asrul Azis Taba Tersangka Kasus Kuota Haji Kembali Ajukan Praperadilan

Sun, 19 Jul 2026 17:06:00 +0700

JAKARTA - Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba, kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini, ia menggugat sah atau tidaknya tindakan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023�"2024.

Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada 17 Juli 2026 dan teregister dengan Nomor Perkara 121/Pid.Pra/2026/PN JKT SEL.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, objek permohonan yang diajukan adalah:

"Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan."

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang perdana perkara tersebut pada Jumat, 24 Juli 2026.

Praperadilan ini merupakan upaya hukum kedua yang ditempuh Asrul Azis Taba. Sebelumnya, ia menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh hakim tunggal praperadilan.

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon," ujar Hakim Tunggal Praperadilan I Ketut Darpawan dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Dengan putusan tersebut, status tersangka yang disandang Asrul dalam perkara dugaan korupsi kuota haji dinyatakan sah.

Di sisi lain, proses hukum perkara ini telah memasuki tahap penuntutan. Pada 14 Juli 2026, penyidik KPK melimpahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hari ini penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum KPK melaksanakan pelimpahan berkas perkara, alat bukti, dan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia Tahun 2023�"2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan, pelimpahan tahap II tersebut menandai bahwa penyidikan telah dinyatakan lengkap dan perkara memasuki proses penuntutan.

Selain Asrul Azis Taba, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan Direktur Operasional Maktour Ismail Adham.

Kejagung: Febrie Adriansyah Ditetapkan Tersangka TPPU dan Korupsi Asabri!

Sun, 19 Jul 2026 17:02:00 +0700

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah baru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU PT Asabri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengungkapkan bahwa penetapan tersangka tersebut sebagaimana berkas Sprindik Kortas Tipikor Polri.

"Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri, untuk satu perkara yaitu terkait dengan TPPU dan Asabri," kata Anang kepada wartawan, dikutip, Minggu (19/7/2026).

Anang menyebut, untuk perkara dugaan korupsi di Krakatau Steel dan pengadaan batu bara untuk PLTU masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk kedua perkara masih penyidikan umum dari penyidik Polri, yang jelas setelah diterima BB dan tersangka selanjutnya akan menyusun tindakan hukum yang diperlukan dalam penyidikan," tutup Anang.

Dalam perkara ini, Kejagung menerima dua tersangka perkara dugaan korupsi dan TPPU yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Mereka adalah, pihak swasta Don Ritto dan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah.

Adapun ketiga Sprindik itu terkait tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau Steel; pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan Blackout; hingga perkara Asabri.

Dalam kasus ini, telah dibentuk tim khusus berisikan sembilan jaksa senior yang mayoritas pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polri sendiri sebelumnya melakukan penggeledahan di 12 lokasi. Pada operasi penindakan di kafe de’Clan Signature, polisi menemukan brankas tersembunyi.

Dalam brankas tersebut ditemukan uang SGD 3.130.000 dalam pecahan SGD 100 dan sebanyak USD 889.965, serta Rp 259.159.000. Bila dikonversi dalam rupiah, total uang itu mencapai Rp60 miliar.

Sementara di Sentul, hasil penggeledahan rumah yang beralamat di Parahyangan Golf 2 ditemukan emas batangan dan uang dalam brankas yang tersembunyi.

Dalam brankas terkunci itu ditemukan tujuh koper. Pertama 74 kilogram emas batangan. Kemudian USD 4.767.300. Kemudian SGD 14.083.800. Kemudian Rp100 juta. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar.

DPRD Riau Minta ASN Baru di Setwan Lebih Kreatif, Jangan Menunggu Arahan

Sun, 19 Jul 2026 17:00:00 +0700

PEKANBARU - Sekretaris Komisi I DPRD Riau Amal Fathullah meminta aparatur sipil negara (ASN) yang baru ditempatkan di Sekretariat DPRD (Setwan) Riau agar lebih cepat beradaptasi dan kreatif dalam menjalankan tugas sehingga tidak mengganggu aktivitas kedewanan.

Menurutnya, penempatan ASN baru di lingkungan Setwan memang menjadi bagian dari penyegaran organisasi.

Namun, proses transisi harus diiringi dengan transfer pengetahuan dari pegawai lama kepada pegawai yang baru agar pelayanan terhadap DPRD tetap berjalan optimal.

Ia menilai, pada gelombang pertama maupun gelombang kedua penempatan ASN baru, proses transfer pengetahuan tersebut belum berjalan maksimal.

Akibatnya, sejumlah staf masih belum memahami tugas dan agenda yang harus mereka jalankan.

"Kita perhatikan transfer pengetahuan antara staf lama dengan staf baru belum berjalan dengan baik. Sehingga penempatan staf saat ini, khususnya di Komisi I, belum berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya Minggu (19/7/2026).

Baca juga: Ratusan ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Riau Kembali Dimutasi Gelombang Kedua

Ia mencontohkan, saat Komisi I menggelar kegiatan penyerahan hasil Komisi Informasi, tidak ada satu pun staf yang mendampingi kegiatan tersebut karena tidak mengetahui adanya agenda dimaksud.

"Seperti ada kegiatan penyerahan hasil Komisi Informasi, ternyata tidak ada staf yang mendampingi. Mereka tidak tahu kalau hari ini ada kegiatan tersebut," ujarnya.

Menyikapi kondisi itu, ia mengaku telah memanggil Kepala Subbagian Umum beserta staf yang baru ditempatkan di Setwan.

Ia meminta mereka lebih proaktif dan kreatif dalam memahami ritme kerja di lingkungan DPRD.

Menurutnya, para ASN yang ditempatkan di Setwan bukanlah pegawai baru di pemerintahan. Karena itu, mereka diharapkan mampu berinisiatif mempelajari tugas pokok dan fungsi tanpa harus selalu menunggu arahan dari anggota dewan.

"Kami minta mereka lebih kreatif. Mereka sudah lama berkecimpung di dunia pemerintahan, jadi jangan selalu menunggu diarahkan. Harus cepat memahami tugas dan fungsinya," tegasnya.

Ia berharap proses adaptasi ASN baru dapat berlangsung lebih cepat dalam beberapa hari ke depan sehingga pelayanan kepada DPRD kembali berjalan normal.

"Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini mereka bisa segera berbenah dan belajar cepat, sehingga kinerja DPRD tidak terganggu,"tegasnya.

(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)

Jelang Sidang Vonis Abdul Wahid, Keluarga Banyak Berdoa dan Gelar Pengajian

Sun, 19 Jul 2026 16:58:00 +0700

PEKANBARU - Kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan uang fee proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid sudah sampai tahan sidang tuntutan.

Agenda sidang akan memasuki tahapan pledoi sebelum nantinya sidang vonis yang dijadwalkan akhir bulan Juli 2026 ini.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan , sementara dua lainnya Arief Setiawan dan Dani Nursalam dituntut lebih ringan.

Dukungan dari sahabat dan keluarga terus menguat jelang pembacaan vonis untuk ketua PKB Riau itu

Di pengadilan sendiri, di akhir-akhir sidang untuk Abdul Wahid ini semakin banyak keluarga dan sahabat yang terus berdatangan.

Adik terdakwa, Siti Aisyah mengatakan pihak keluarga selalu rutin menggelar acara pengajian untuk Abdul Wahid agar dimudahkan segala proses hukumnya di PN Pekanbaru.

Baca juga: Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Dijadwalkan Sampaikan Pledoi 20 Juli 2026

"Keluarga memperbanyak doa dan pengajian secara terus-menerus kami gelar,"ujar Siti Aisyah yang juga anggota DPRD Riau dari PKB ini.

Apalagi menjelang pembacaan vonis ini, keluarga hanya meminta pertolongan dari sang pencipta, untuk dimudahkan dan dilancarkan semua proses dan vonis yang terbaik untuk Abdul Wahid.

Sementara untuk pembacaan pledoi sendiri, Siti Aisyah mengaku ranahnya sudah ada pada Kuasa Hukum, dan menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum.

"Pledoi nanti berapa banyak yang dibacakan, itu sudah ranah kuasa hukum, kami hanya akan hadir untuk memberi semangat dan kekuatan di pengadilan,"ujar Siti Aisyah.

Pihak keluarga pun berdoa agar vonis yang diberikan hakim nantinya mempertimbangkan semua fakta pengadilan, sebagaimana yang dikatakan Abdul Wahid sebelumnya.

Untuk diketahui, pembacaan pledoi sendiri akan digelar pada Senin (20/7/2026), selanjutnya sepuluh hari setelah pledoi akan dibacakan vonis terhadap Abdul Wahid cs.

(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)

KPK Periksa Ajudan, Sopir hingga Sepupu Suhardiman Amby, Terkait Dugaan Suap Jabatan dan Gratifikasi

Sun, 19 Jul 2026 16:54:00 +0700

PEKANBARU - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai memeriksa orang-orang terdekat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

Mereka yang dipanggil penyidik terdiri dari ajudan, sopir hingga sepupu Suhardiman.

Di antaranya, Indrigo Aprianto selaku ajudan Suhardiman Amby, Ijon yang merupakan sopir, serta Gusman Putra Yuda yang merupakan sepupu Suhardiman Amby.

Mereka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026).

Selain memeriksa orang-orang di lingkaran terdekat Suhardiman, KPK juga memanggil Kepala Desa Setiang Rasid Asmianto, Camat Singingi Hilir Andhi Syamsu, Solihim dari PT Agrolestari Adimulia, Heri Gunawan selaku pegawai PT Mitra Ideal Consultant, serta Usman yang menjabat Direktur Utama PT Maskirana Pertiwi.

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengisian jabatan perangkat daerah atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2021-2026," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi.

Sehari sebelumnya, Rabu (8/7/2026), penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi.

Mereka antara lain Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten I Setda Kuansing Fahdiansyah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Andri Yama Putra, Kepala Dinas PUPR Ade Fahrer Arif, Kabag Tata Pemerintahan Setda Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasver Librian, Sekretaris BPBD Marel Hendra, Kabag Umum Setda Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Syahferi.

Selain Suhardiman Amby, KPK turut menjerat Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles sebagai tersangka.

KPK juga telah melakukan penggeledahan selama tiga hari, sejak Sabtu (4/7/2026) hingga Senin (6/7/2026), di sejumlah lokasi di Kabupaten Kuansing dan Kota Pekanbaru.

Tim penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain itu, penyidik juga menemukan sebuah mobil Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang diduga merupakan barang bukti pemberian suap dari tersangka Zulkarnain kepada tersangka Suhardiman Amby.

Kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pematang Siantar.

Saat ditemukan, mobil itu diduga telah diganti plat nomornya sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing untuk kepentingan penyidikan.

Selama proses penggeledahan, penyidik menyasar sejumlah lokasi di Kabupaten Kuansing, di antaranya Kantor Bupati Kuansing, Kantor DPRD Kuansing, Kantor Dinas Perkebunan, rumah pribadi dan rumah dinas para tersangka, serta beberapa rumah lain yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk rumah Kepala Dinas Perkebunan.

Sementara di Kota Pekanbaru, penyidik melakukan penggeledahan di salah satu kantor jasa ekspedisi.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing periode 2021 hingga 2026.

KPK mengapresiasi seluruh pihak yang bersikap kooperatif selama proses penggeledahan berlangsung.

Namun, lembaga antirasuah itu juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyembunyikan, memindahkan, atau merusak barang bukti karena dapat menghambat proses penegakan hukum.

KPK mengungkap, kasus yang menjerat Suhardiman Amby, di antaranya dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekda Kuansing.

Pada 2025, proses seleksi Sekda Kuansing diikuti dua kandidat, yakni Fahdiansyah dan Zulkarnain.

KPK menduga Suhardiman meminta 'syarat' berupa mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S, agar salah satu calon dapat dipilih menjadi Sekda.

Zulkarnain kemudian diduga memenuhi permintaan tersebut dengan membeli mobil senilai sekitar Rp2,05 miliar melalui skema kredit, menggunakan identitas Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Setelah itu, Zulkarnain ditetapkan sebagai Sekda Kuansing.

Pemberian ini, ternyata bukan yang pertama yang dilakukan Zulkarnain kepada Suhardiman Amby.

Saat Zulkarnain hendak menduduki jabatan Kadis PUPR Kuansing pada 2021, ia pernah memberikan Suhardiman Amby yang saat itu masih menjabat Plt Bupati Kuansing, sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp700 juta. Pembelian juga dibantu oleh Ardiles.

Sementara Ardiles sendiri, kala itu mendapat 13 proyek di Dinas PUPR karena telah membantu Zulkarnain.

Total nilai proyek yang didapat Ardiles senilai Rp 1,2 miliar pada 2022.

Ia juga kembali memenangkan proyek tahun 2025 dan 2026 di sejumlah dinas dan Setda Kuansing, dengan nilai lebih dari Rp966 juta.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan ke dugaan gratifikasi terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Di mana Suhardiman Amby diduga menerima gratifikasi terkait penerbitan rekomendasi teknis pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Dana yang diduga diterima itu disebut berasal dari pemotongan sisa hasil usaha (SHU) anggota koperasi yang merupakan para petani di Kuansing.

Dugaan korupsi juga menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dugaan ini masih terus didalami penyidik.

( Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Pihak Unri Datangi Lokasi Tewasnya dr Alex di Samping RSUD Siak Bersama Polisi

Sun, 19 Jul 2026 16:51:00 +0700

SIAK - Jajaran pimpinan Universitas Riau (Unri) mendatangi lokasi ditemukannya jasad dr Alex Cristo Loris di semak belukar samping RSUD Tengku Rafian Siak, Sabtu (18/7/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Unri yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Rombongan terdiri dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, serta Dekan Fakultas Kedokteran.

Sebelum menuju lokasi penemuan jenazah, mereka lebih dulu mendatangi Mapolres Siak untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan dari penyidik dan tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes).

Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos P mengatakan, pihaknya menjelaskan secara rinci kronologi penanganan perkara hingga proses olah tempat kejadian perkara (TKP). Ia juga mendampingi para petinggi Unri ini ke TKP.

Menurutnya, kehadiran pimpinan Unri merupakan bentuk perhatian terhadap mahasiswanya.

Karena itu, polisi mengajak rombongan melihat langsung lokasi penemuan jenazah agar mengetahui secara utuh proses penanganan yang telah dilakukan penyidik.

“Intinya, mereka ingin mengetahui lebih detail terkait penanganan perkara ini. Tadi di Polres juga sudah dijelaskan kronologis dan langkah-langkah yang sudah dilakukan Polres Siak. Di TKP ini kami sampaikan bagaimana proses olah TKP sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi terhadap mahasiswanya,” ujarnya.

Raja Kosmos juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Universitas Riau terhadap proses pengungkapan kasus tersebut.

Sementara itu, saat ditanya wartawan mengenai informasi adanya dugaan luka lebam di bagian kepala, tangan, dan dada korban, Raja Kosmos belum memberikan tanggapan lebih jauh.

Ia menegaskan seluruh temuan medis akan disampaikan setelah hasil autopsi lengkap diterima.

“Nanti akan dijelaskan oleh ahlinya dari Bid Dokkes. Hasil autopsi itu kan belum keluar secara utuh,” katanya.

Sebelumnya, dr Alex Cristo Loris ditemukan meninggal dunia di semak belukar di samping RSUD Tengku Rafian Siak pada Selasa (14/7/2026).

Hingga kini, penyebab pasti kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dan penyelidikan Satreskrim Polres Siak masih terus berlangsung.

(Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

Warga Kampar Keluhkan Kondisi Jalan dan Jembatan Sei Sibam, Picu Kecelakaan Sampai Telan Korban Jiwa

Sun, 19 Jul 2026 16:50:00 +0700

KAMPAR - Warga Desa Karya Indah Kecamatan Tapung mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan perbatasan Kampar dengan Pekanbaru.

Keluhan itu mencuat setelah dua kecelakaan beruntun terjadi dalam sepekan. Pertama pada Sabtu pagi (11/7/2026) dan kedua pada Kamis (16/7/2026) siang.

Kedua kecelakaan di wilayah Desa Karya Indah itu cukup parah. Bahkan sampai menewaskan seorang pria bersepeda motor setelah tergilas kolong truk yang diduga mengalami rem blong.

Nelson, warga Karya Indah, mengaku prihatin dengan kecelakaan yang terjadi. Insiden kecelakaan di sekitar Jembatan Sungai Sibam itu sebelumnya sudah terjadi beberapa kali.

"Sebelum-sebelumnya sudah pernah. Tapi ini yang parah, sampai ada yang meninggal," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (19/7/2026).

Menurut pria 41 tahun ini, kondisi jembatan di ruas jalan provinsi itu menimbulkan kerawanan kecelakaan dan kemacetan. Badan jalan jembatan rusak dan sempit.

"Setiap hari macet panjang. Sudah sering dikeluhkan, dan berapa kali viral, tapi nggak ada penanganan," ungkapnya.

Kendaraan berukuran besar seperti truk, kesulitan melintas apalagi saat berpapasan. Jalan tanjakan ke jembatan memaksa kendaraan dari satu jalur harus berhenti menunggu kendaraan dari arah berlawanan melintasi jembatan.

Sendatan lalu lintas tersebut membuat kendaraan kecil mengantre hingga mengular. Sementara jalan itu adalah akses yang padat.

"Inilah yang sering bikin macet sampai berjam-jam," ungkapnya. Ia sendiri melewati jalan itu untuk pergi bekerja dan mengantar anak sekolah di Pekanbaru.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)

DLHK Kota Pekanbaru Siagakan Dua Ratus Petugas Pastikan Kebersihan Dalam RBR 2026

Sun, 19 Jul 2026 16:46:00 +0700

PEKANBARU - Ratusan Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru memastikan tidak ada sampah di jalanan kota. Ada 200 orang petugas kebersihan siaga di jalanan kota pada, Minggu (19/7/2026).

Mereka langsung melakukan pembersihan di sejumlah ruas jalan selepas ajang Riau Bhayangkara Run (RBR) 2026.

Adanya pembersihan ini bagian dari kegiatan kebersihan RBR 2026.

"Tim di lapangan siaga di lokasi, untuk memastikan kebersihan jalanan kota," ujar Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra kepada Tribunpekanbaru.com.

Menurutnya, petugas menyebar di sejumlah titik sesuai jalur lari dalam RBR.

Para petugas juga mendapat dukungan dari 45 orang anggota bank sampah untuk water station di sembilan titik.

Mereka menyebar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Arifin Achmad, Kantor DPRD Provinsi Riau, Museum Sang Nila Utama, Mal Pelayanan Publik Pekanbaru dan Suzuki Sudirman. Lalu depan Hotel Furaya, RM Pesisir, depan Sukaramai Trade Center (STC) dan ⁠Mapolda Riau.

"Kami sudah membagi tugas untuk memastikan tidak ada sampah yang menumpuk," ungkapnya.

Pihaknya juga menyiagakan armada angkutan sampah dalam RBR 2026. Ia menyampaikan bahwa ada delapan unit armada angkutan sampah siaga pada pagi hari.

"Kami juga siagakan armada angkutan sampah sebanyak tujuh unit di siang hari setelah acara selesai," paparnya.

( Tribunpekanbaru.com/ Fernando Sikumbang)

Progres Pembebasan Lahan Tol Lingkar Pekanbaru Tembus 87,15 Persen, Tersisa 886 Bidang

Sun, 19 Jul 2026 16:45:00 +0700

PEKANBARU - Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru terus menunjukkan perkembangan positif.

Hingga pembaruan data per 10 Juli 2026, progres pembebasan lahan pada ruas Muara Fajar Timur-Kualu STA 206+900 hingga STA 176+000 telah mencapai 87,15 persen berdasarkan luas lahan yang dibutuhkan.

Dari total kebutuhan lahan seluas 4.227.247 meter persegi, sebanyak 3.684.255 meter persegi atau 87,15 persen telah dinyatakan bebas. Sementara lahan yang masih dalam proses pembebasan tersisa 542.992 meter persegi atau 12,85 persen.

Manager Pengendalian Tol Ruas Pekanbaru-Rengat Lingkar Pekanbaru, Abdullah Nur Rahmat, mengatakan secara umum proses pengadaan tanah terus berjalan sesuai tahapan. Tim saat ini memfokuskan penyelesaian bidang-bidang yang masih tersisa agar seluruh pekerjaan konstruksi dapat berjalan tanpa hambatan.

"Secara keseluruhan progres pengadaan tanah sudah mencapai 87,15 persen. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian bidang yang masih belum bebas, baik melalui musyawarah maupun tahapan administrasi yang berlaku," kata Abdullah Nur Rahmat, Minggu (19/7/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan jumlah bidang tanah, dari total 4.559 bidang yang dibutuhkan, sebanyak 3.673 bidang atau 80,57 persen telah berhasil dibebaskan. Masih terdapat 886 bidang atau sekitar 19,43 persen yang masih dalam proses penyelesaian.

Sementara berdasarkan panjang trase, dari total kebutuhan sepanjang 31 kilometer, lahan yang telah bebas mencapai 27,14 kilometer atau 87,54 persen. Sisanya sepanjang 3,86 kilometer atau 12,46 persen masih menunggu penyelesaian pengadaan tanah.

Abdullah merinci, di wilayah Kota Pekanbaru progres pembebasan lahan telah mencapai 93,63 persen berdasarkan luas lahan. Dari kebutuhan 1.789.376 meter persegi, sebanyak 1.675.436 meter persegi telah bebas, sedangkan 113.940 meter persegi atau 6,37 persen masih berproses.

Untuk jumlah bidang di Kota Pekanbaru, dari 1.165 bidang yang dibutuhkan, sebanyak 1.095 bidang telah selesai dibebaskan atau 93,99 persen. Masih terdapat 70 bidang yang belum selesai.

Sementara di Kabupaten Kampar, progres pembebasan lahan berdasarkan luas mencapai 82,40 persen. Dari kebutuhan 2.437.871 meter persegi, sebanyak 2.008.819 meter persegi telah bebas, sedangkan 429.052 meter persegi atau 17,60 persen masih dalam proses.

Untuk jumlah bidang di Kampar, dari total 3.394 bidang, sebanyak 2.578 bidang atau 75,96 persen telah dibebaskan. Masih terdapat 816 bidang yang harus diselesaikan.

Menurut Abdullah, penyelesaian bidang yang tersisa saat ini dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari musyawarah dengan masyarakat, proses validasi data, pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), hingga mekanisme konsinyasi bagi bidang yang belum dapat diselesaikan secara langsung.

"Kami optimistis seluruh proses pengadaan tanah dapat terus dipercepat melalui sinergi dengan pemerintah daerah, BPN, LMAN, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal," ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, di Kota Pekanbaru masih terdapat 37 bidang dalam proses SPP dan 33 bidang telah lolos proses LMAN melalui mekanisme konsinyasi.

Sedangkan di Kabupaten Kampar masih terdapat 3 bidang dalam tahap musyawarah, 40 bidang proses validasi, 16 bidang proses SPP, 3 bidang pendampingan Satker dan Jaksa Pengacara Negara (JBH), 4 bidang proses LMAN, 15 bidang lolos LMAN pembayaran langsung, serta 735 bidang telah lolos LMAN melalui mekanisme konsinyasi.

Untuk percepatan penyelesaian, proyek dibagi menjadi tiga zona. Zona 1 telah mencapai progres 95,23 persen dengan sisa 70 bidang, Zona 2 mencapai 86,18 persen dengan sisa 180 bidang, sedangkan Zona 3 mencapai 83,10 persen dengan sisa 636 bidang.

"Penyelesaian pembangunan untuk wilayah Kabupaten Kampar ditargetkan selesai pada Oktober 2026, sehingga pembangunan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru dapat terus dipercepat sesuai rencana," katanya.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono)

PWI Pusat Minta Hotman Paris Minta Maaf ke Wartawan, Tegaskan Martabat Pers Harus Dihormati

Sun, 19 Jul 2026 12:16:00 +0700

JAKARTA-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta advokat Hotman Paris Hutapea menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers atas pernyataannya kepada wartawan di lingkungan Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan profesi jurnalistik. PWI menegaskan bahwa martabat wartawan harus dihormati karena mereka menjalankan tugas yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, organisasi yang dipimpinnya menyesalkan pernyataan Hotman Paris saat memberikan keterangan kepada media. Menurut dia, ucapan tersebut berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers sekaligus merendahkan profesi wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik atas informasi.

"Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers," ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Akhmad menegaskan, PWI Pusat tidak mempermasalahkan langkah seorang advokat dalam memberikan pembelaan hukum kepada kliennya. Pembelaan tersebut merupakan hak yang dijamin hukum. Namun, menurutnya, pembelaan itu tidak boleh dilakukan dengan cara merendahkan profesi lain ataupun mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.

"PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun," tegasnya.

Ia menilai advokat dan wartawan sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi dan negara hukum. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak klien, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena itu, kedua profesi tersebut semestinya saling menghormati dalam setiap interaksi di ruang publik.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, PWI Pusat meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi kepada publik serta menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila pernyataannya telah menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Menurut PWI, langkah tersebut penting untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan sekaligus memperkuat iklim demokrasi yang sehat.

"Kami tidak mempersoalkan hak setiap advokat membela kliennya. Namun pembelaan itu harus tetap menghormati profesi lain. Kritik terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara santun, profesional, dan tidak merendahkan martabat insan pers," kata Akhmad.

PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan Indonesia agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi tersebut menegaskan akan terus memberikan pembelaan dan perlindungan kepada setiap wartawan yang mengalami intimidasi, pelecehan, ancaman, maupun tindakan lain yang menghambat pelaksanaan kerja jurnalistik.

Selain itu, PWI Pusat mengajak seluruh organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, dan seluruh narasumber untuk membangun budaya komunikasi yang saling menghormati. Perbedaan pendapat, menurut PWI, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi penghormatan terhadap profesi wartawan menjadi syarat penting bagi terjaganya kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

"Pers yang merdeka tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari jaminan bahwa wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar hubungan antara insan pers dan semua narasumber tetap dilandasi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi etika," ujar Akhmad.

PWI Pusat menegaskan akan terus berada di garis terdepan dalam membela kemerdekaan pers, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi. *

Lanud Sultan Hasanuddin Gelar Panen Raya Tebu Serentak di Takalar, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Sun, 19 Jul 2026 11:33:00 +0700

Makassar-Lanud Sultan Hasanuddin menggelar Panen Raya Tebu Serentak di lahan tebu Desa Massamaturu, Kabupaten Takalar, sebagai bentuk dukungan nyata TNI Angkatan Udara terhadap program ketahanan pangan nasional dan swasembada gula yang dicanangkan pemerintah, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan panen raya tersebut dipimpin oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra, M.Han., dan turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, ST., Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE, MM., Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos, MM., bersama unsur pemerintah daerah, kelompok tani, serta para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Panen raya ini merupakan bagian dari pelaksanaan panen raya serentak TNI yang digelar di 43 titik di sejumlah satuan jajaran TNI di Indonesia dimana terpusat di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, yang dhadiri langsung Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin menyampaikan bahwa keterlibatan TNI AU dalam sektor pertanian merupakan wujud implementasi pembinaan teritorial yang bertujuan membantu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Panen raya ini merupakan hasil sinergi antara TNI AU, pemerintah daerah, dan para petani. Kami berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung swasembada gula nasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan Indonesia," ujar Danlanud.

Melalui kegiatan ini, Lanud Sultan Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung program-program prioritas nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan, melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri dan sejahtera. (Pen Lanud Sultan Hasanuddin)

Jawab Krisis Air Bersih, TMMD Ke-129 Kodim 1505/Tidore Bangun Sumur Bor

Sun, 19 Jul 2026 09:29:00 +0700

Halmahera Timur - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Kodim 1505/Tidore terus menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. Salah satu sasaran fisik yang menjadi prioritas adalah pembangunan sumur bor guna mengatasi krisis air bersih yang selama ini dialami warga Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Minggu (19/7/2026).

Pembangunan sumur bor tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD Ke-129 Kodim 1505/Tidore Letkol Inf Wahyu Widya Sasono mengatakan bahwa pembangunan sumur bor merupakan hasil musyawarah bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dari hasil pembahasan tersebut, kebutuhan akan air bersih menjadi prioritas utama yang harus segera diwujudkan.

"Air adalah sumber kehidupan. Kami melihat langsung bagaimana warga kesulitan mendapatkan air bersih yang layak. Melalui program TMMD ini, TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi membangun fasilitas sumur bor agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang," ujar Dansatgas.

Ia menambahkan, TMMD bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Warga Desa Foli menyambut baik pembangunan sumur bor tersebut. Mereka berharap kehadiran fasilitas air bersih ini dapat mengakhiri kesulitan yang selama ini dialami, terutama saat musim kemarau, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih baik.

Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Program TMMD Ke-129 Kodim 1505/Tidore diharapkan terus memberikan manfaat nyata serta menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pedesaan, Pungkas Dansatgas. (Pen Kodim 1505)

Baru Sekali Diperiksa, Kejagung Belum Tahan Febrie Adriansyah

Sat, 18 Jul 2026 14:13:00 +0700

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan alasan belum menahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah seusai pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan korupsi PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik menerima pelimpahan tahap dua dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut penahanan belum dilakukan lantaran ini merupakan pemanggilan pertama bagi tersangka. "Belum, kan baru dipanggil sekali. Nanti itu kewenangan penyidik," jelasnya, Sabtu (18/7/2026).

Anang menerangkan status tersangka saat ini merujuk pada surat perintah penyidikan dari Polri untuk periode perkara Asabri 2020-2024. Dua perkara lain yang turut menyeret nama kliennya, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN dan penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel, masih dalam tahap pengembangan oleh kepolisian. "Setelah diterima tersangka dan barang bukti, akan kami susun langkah-langkah hukum lanjutan," tambahnya.

Pemeriksaan maraton tersebut berlangsung sejak pagi hingga malam hari di Gedung Bundar Kejagung. Kuasa hukum, Hotman Paris Hutapea menyebut kliennya menjalani pemeriksaan selama 10 hingga 11 jam. "Ada 18 pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik. Kesimpulannya, tidak ada penahanan hari ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hotman menepis isu terkait adanya aliran dana lebih dari Rp50 miliar dari pihak swasta bernama Tan Kian. "Ada pertanyaan apakah benar Tan Kian memberikan uang Rp50 miliar lebih. Jawabannya tidak. Menyangkut duit, itu tidak ada," tegasnya.

Terkait penggeledahan aset berupa rumah di Sentul dan usaha penukaran uang, Hotman menguraikan bahwa aset tersebut sudah tidak dikuasai kliennya. "Sejak 2022 rumah itu sudah dipakai oleh Don Ritto, termasuk renovasi. Jadi Pak Febrie sudah tidak menguasai secara fisik," urainya.

Pihak kuasa hukum juga menilai penetapan tersangka ini janggal karena perkara Asabri sudah diproses hingga putusan pengadilan sebelum kliennya menjabat pada Januari 2022. Meski begitu, pihak kejaksaan memastikan seluruh proses hukum beserta keputusan penahanan akan berjalan seiring perkembangan penyidikan ke depan.(goriau)

Polisi Selidiki Kericuhan di DPRD Riau, Rekaman CCTV Jadi Bukti Utama

Sat, 18 Jul 2026 14:11:00 +0700

PEKANBARU-Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau mulai menyelidiki dugaan tindak pidana dalam insiden kericuhan yang terjadi di Kantor DPRD Provinsi Riau. Penyelidikan dilakukan setelah Sekretariat DPRD Riau membuat laporan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risahondua mengatakan, laporan disampaikan pada Jumat (17/7/2026), setelah Sekretaris DPRD Riau, berkomunikasi secara lisan dengan Polda Riau.

"Informasinya, pada Jumat mereka juga telah membuat laporan polisi. Kami akan memastikan terlebih dahulu apakah laporan tersebut sudah teregistrasi," ujar Hasyim, Sabtu (18/7/2026).

Hasyim menegaskan, setelah laporan resmi diterima, penyidik akan langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap fakta di balik kericuhan yang sempat menjadi sorotan publik tersebut.

Ia mengungkapkan, rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian menjadi salah satu alat bukti penting dalam mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kericuhan tersebut.

"Pastinya bahwa saksi dan pelaku yang ada di lokasi sudah terekam oleh CCTV dan kamera," kata Hasyim, Sabtu (18/7/2026).

Selain itu, penyidik juga akan mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi dalam insiden tersebut. "Ada dugaan perusakan dan kerusuhan. Nanti kita akan kembangkan sesuai dengan fakta di lapangan," tegasnya.

Jika alat bukti dinilai cukup, penyidik akan menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka.

Hasyim menegaskan, seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan mengedepankan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Diketahui, kericuhan terjadi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Riau, Kamis (16/7/2026).

Bentrokan berawal dari perselisihan dua anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar, yakni Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet hingga terjadi baku hantam antara aimpatisan kedua anggota dewan itu.(ckplh)

Warga Rumbai Barat Keluhkan Dampak Proyek Tol

Sat, 18 Jul 2026 13:33:00 +0700

PEKANBARU-Keluhan warga terkait dampak pembangunan Jalan Tol yang dikerjakan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) kembali mencuat.

Mulai dari rumah retak, jalan lingkungan rusak hingga akses menuju Pesantren Ibnu Katsir yang terputus, seluruh persoalan itu disampaikan masyarakat saat reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, di RW 07 RT 01 Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, pada 14 Juli 2026 lalu.

Ketua RW 07 Muara Fajar Timur Kamal Azmi mengatakan, warga hingga kini masih menunggu realisasi janji perbaikan dari pihak pelaksana proyek yang telah disampaikan sekitar dua tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian.

Selain keretakan pada sejumlah rumah warga dan kerusakan jalan permukiman, masyarakat juga mengeluhkan terputusnya akses menuju Pesantren Ibnu Katsir akibat pembangunan jalan tol. Jembatan penyeberangan yang sebelumnya dijanjikan juga belum kunjung dibangun.

"Tolong kami, Pak Dewan. Sampaikan kepada pihak HKI agar bertanggung jawab. Kami hanya meminta hak kami sebagai masyarakat yang terdampak proyek," ujar Kamal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkardi menegaskan akan membawa persoalan itu secara resmi kepada manajemen PT HKI. Bahkan, ia memastikan akan mengirimkan surat kepada kantor pusat perusahaan apabila komunikasi dengan pihak di daerah terus menemui jalan buntu.

Menurut Zulkardi, dia telah beberapa kali berupaya menghubungi pihak humas HKI melalui sambungan telepon maupun WhatsApp, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.

"Saya akan menyampaikan langsung persoalan ini kepada pihak HKI. Bahkan saya akan mengirimkan surat resmi kepada kantor pusat PT HKI atas nama lembaga DPRD. Saya juga sudah mencoba menghubungi pihak humas melalui telepon dan WhatsApp, namun hingga saat ini belum mendapat respons," katanya.

Ia menegaskan pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat yang terdampak.

"Kami mendukung pembangunan, tetapi pembangunan tidak boleh meninggalkan penderitaan bagi masyarakat. Jangan sampai proyek strategis nasional justru mengorbankan warga yang setiap hari harus menanggung jalan rusak, rumah retak, dan akses yang terputus. Itu bukan pembangunan yang berkeadilan," tegasnya.

Zulkardi mengungkapkan persoalan serupa juga diterimanya dari sejumlah titik lain di Kecamatan Rumbai Barat, seperti Jalan Damai dan Jalan Pastoran Palas.

Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga masih menunggu penyelesaian atas kerusakan yang diduga dipicu aktivitas proyek.

Karena itu, ia meminta HKI segera menunjukkan tanggung jawabnya terhadap dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.

"Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta jalan yang kembali layak, rumah yang terdampak mendapat perhatian, dan akses yang pernah dijanjikan segera diwujudkan. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. HKI harus hadir menyelesaikan persoalan ini, bukan justru menghindar dari tanggung jawab,"(ckaplah)

Zulkardi Desak Pengusutan Tuntas Kasus Dugaan Penjualan Anak

Sat, 18 Jul 2026 13:29:00 +0700

PEKANBARU-Anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi menyatakan komitmennya mengawal kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga dijual kepada pria hidung belang.

Meski telah dilaporkan sejak 2023, perkara tersebut hingga kini belum menemui kepastian hukum.

Menurut Zulkardi, kasus yang menimpa anak harus menjadi perhatian serius semua pihak. Selain penegakan hukum yang cepat, korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan agar dapat pulih dari trauma yang dialaminya.

"Saya sangat prihatin dengan apa yang dialami korban. Anak-anak adalah masa depan bangsa yang seharusnya kita lindungi. Jangan sampai mereka menjadi korban dua kali akibat proses hukum yang berlarut-larut," kata Zulkardi, Sabtu (18/7/2026).

Ia mengungkapkan, dia turut memfasilitasi keluarga korban untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada jajaran Polda Riau.

Langkah itu dilakukan setelah pihak keluarga mengaku sudah cukup lama menunggu perkembangan penanganan perkara.

Sebagai wakil rakyat, kata Zulkardi, sudah menjadi tanggung jawabnya membantu masyarakat memperoleh akses kepada pihak-pihak yang berwenang agar persoalan yang dihadapi mendapat perhatian.

"Saya membantu agar keluarga korban bisa bertemu dengan pihak yang berwenang di Polda Riau sehingga persoalan ini mendapat perhatian," ujarnya.

Zulkardi juga mengapresiasi langkah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Polresta Pekanbaru.

Ia berharap pengambilalihan itu dapat mempercepat proses penyidikan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya.

"Alhamdulillah, sekarang perkara ini sudah ditangani Polda Riau. Saya berharap penyidik dapat bekerja secara profesional, objektif, dan segera mengungkap seluruh fakta dalam perkara ini," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan akan terus memantau perkembangan perkara hingga tuntas.

Menurutnya, pengawalan tersebut bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan memastikan hak-hak korban tetap menjadi perhatian aparat penegak hukum.

"Saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Bukan berarti mencampuri proses penyidikan, tetapi memastikan korban memperoleh keadilan dan proses hukumnya berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa laporannya tidak mendapatkan kepastian," tegasnya.

Zulkardi mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Ia menegaskan negara harus hadir memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

"Kalau ada masyarakat yang mengalami atau mengetahui tindak kekerasan terhadap anak, jangan takut melapor. Negara harus hadir melindungi korban, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan anak-anak terbebas dari segala bentuk kekerasan,"(ckplah)