https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 30 Jul 2026 11:38:01 +0700 Thu, 30 Jul 2026 11:38:01 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Amran-Bongkar-Ada-Perusahaan-Beras-Raup-Untung-Tak-Wajar-Tembus-Rp2-Triliun-per-Bulan

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik dugaan penipuan mutu beras yang dilakukan oleh sejumlah grup korporasi besar hingga mengeruk keuntungan ilegal mencapai Rp2,08 triliun. 

Beras berkualitas rendah yang seharusnya dijual seharga Rp8.000 per kilogram dipoles sedemikian rupa dan dilabeli beras premium, lalu dilepas ke masyarakat dengan harga Rp17.000 per kilogram.

Kementerian Pertanian menelusuri akumulasi kerugian masyarakat akibat manipulasi harga dan kualitas bahan pangan pokok tersebut. Amran menegaskan bahwa perolehan dana fantastis oleh perusahaan itu bukan merupakan keuntungan bisnis yang sah, melainkan tindakan kriminal yang merugikan konsumen."Ada satu grup, itu untungnya Rp2 triliun. Nah kita hitung, ini jadi bukan keuntungan, ya, ini penipuan, perampokan yang hitungan Rp98 triliun," kata Amran dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Amran menjelaskan ada alokasi anggaran untuk menopang nilai produksi padi nasional hingga menembus Rp537 triliun, seiring capaian produksi beras sebesar 34,69 juta ton. Kendati demikian, pembagian hasil ekonomi di rantai pasok ini dinilai masih jauh dari kata merata. 

Dari alokasi senilai Rp215 triliun yang bergulir di tingkat bawah, pendapatan per rumah tangga petani nyatanya cuma mengantongi Rp1,87 juta, sementara para pengusaha penggilingan atau rice milling unit (RMU) justru mengeruk porsi terbesar mencapai Rp259 triliun.Seturut itu, inspeksi pengawasan di lapangan menemukan bahwa 85,56 persen sampel beras premium ternyata tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari total beras berlabel premium yang beredar di masyarakat, sebanyak 39,75 persen atau berkisar 12,2 juta ton diperkirakan menyalahi standar mutu, hingga memicu nilai kerugian mencapai Rp98 triliun.Dalam pengawasannya pula, Kementerian Pertanian mendapati beras berkategori di bawah medium dipasarkan seolah-olah memenuhi standar premium yang ditetapkan pemerintah. Amran menggambarkan praktik kecurangan yang melanggar batas kadar beras patahan atau pecahan maksimal 14,5 persen tersebut melalui perumpamaan barang berharga."Saya contohkan nih, dia menjual emas mengatakan 24 karat, padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan. Penipuan ini harusnya (harga beras) Rp8.000 harganya, standar, ya, tetapi dijual Rp17.000," ujar Amran.Amran mengungkapkan saat ini peta industri beras nasional dikuasai oleh empat grup korporasi besar, bukan sekadar empat pabrik skala kecil. Melalui kalkulasi pembagian nilai pasar tersebut, perputaran uang dan porsi keuntungan tidak wajar dari salah satu grup raksasa tampak mencolok secara tahunan.

"Empat grup ini, dibagi Rp100 triliun, 25 kan? 25 dibagi 12, Rp2,08 triliun. Rp2,08 triliun per bulan berarti Rp24 triliun per tahun satu perusahaan itu," tegas Amran.(okezone)

]]> Thu, 30 Jul 2026 11:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Temui-Gubernur-Mahyeldi--PTPN-IV-PalmCo-Selaraskan-Operasional-Perusahaan-dengan-Pembangunan-Daerah

PEKANBARU - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo terus memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang berlangsung di Padang, guna menyelaraskan operasional korporasi dengan program pembangunan daerah Rabu (29/07/26).

SIlaturahmi ini menjadi wadah bagi manajemen PTPN IV tersebut untuk menyampaikan pembaruan informasi perusahaan kepada kepala daerah. Sebagai entitas bisnis yang wilayah operasional perkebunannya bersinggungan langsung dengan masyarakat di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat, PTPN IV PalmCo memandang pemerintah daerah sebagai mitra esensial dalam menjaga iklim usaha yang kondusif.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menegaskan bahwa kelancaran operasional perusahaan sangat bergantung pada komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah.

"Sinergi yang terbangun dengan baik dengan pemerintah daerah adalah kunci agar kegiatan operasional di lapangan berjalan lancar. Kami meyakini, iklim operasional perkebunan yang kondusif akan berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi bagi kemajuan Sumatera Barat," ujar Arya.

Kontribusi ekonomi yang dimaksud mencakup keberlanjutan penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar area kebun, hingga perputaran roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Pemprov Sumbar menjadi fondasi penting agar aktivitas bisnis perusahaan senantiasa selaras dengan kepentingan masyarakat luas.

"Kehadiran entitas BUMN di daerah harus terus memberikan nilai tambah. Kami berkomitmen untuk menjaga harmonisasi sosial dan kepatuhan regulasi, sehingga kelancaran operasional PTPN IV PalmCo ini pada akhirnya bermuara pada kemaslahatan masyarakat sekitar," tambah Arya.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menerima langsung kunjungan kerja manajemen PTPN IV PalmCo tersebut dalam suasana kekeluargaan yang kooperatif. Dialog antarkelembagaan ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang berkelanjutan untuk merespons berbagai dinamika di lapangan secara proporsional.

Turut hadir mendampingi dalam audiensi tersebut jajaran Regional Management PTPN IV Regional IV. Sebagai unit kerja yang menaungi operasional kebun di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, kehadiran Regional IV menegaskan keseriusan korporasi dalam memastikan standar tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta aspek sosial-lingkungan terus diterapkan secara konsisten di seluruh lini operasional.(rtc)

]]> Thu, 30 Jul 2026 11:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Lapas-Pekanbaru-Gandeng-FISIP-Unri-Perkuat-Program-Magang-dan-Pengembangan-SDM

PEKANBARU-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lapas Pekanbaru, Rabu (29/7/2026).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FISIP Universitas Riau, Meyzi Heriyanto.

Kerja sama ini mencakup berbagai program strategis, antara lain penyelenggaraan magang mahasiswa, kegiatan pendidikan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas pembinaan di dalam Lapas. Menurutnya, sinergi dengan dunia akademik akan memberikan kontribusi positif dalam menghadirkan program-program pembinaan yang inovatif dan berbasis keilmuan.

"Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas, baik bagi warga binaan maupun bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi dan pengalaman praktis di lapangan," ujar Yuniarto.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FISIP Universitas Riau, Meyzi Heriyanto, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Melalui kerja sama ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus berkontribusi dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan Lapas," ungkapnya.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, kedua belah pihak berharap dapat menciptakan sinergi yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan Pemasyarakatan.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Lingkungan/BEM-Unilak-Tanam-Mangrove-di-Siak--Selamatkan-Pesisir-Riau-dari-Abrasi

SIAK-Memperingati Hari Mangrove Sedunia, BEM Universitas Lancang Kuning (Unilak) Kabinet Bahtra Karsa turut berpartisipasi dalam aksi penanaman mangrove di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Siak, Ibu Dr. Afni Zulkifli, jajaran Forkopimda, serta berbagai pihak yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Mahasiswa Unilak, Desman Anugrah Natal Hulu, menyampaikan usulan agar penanaman mangrove ke depan dapat menggunakan sistem rumpun berjarak, yakni bibit ditanam dalam media pelindung seperti kotak atau bambu untuk mengurangi risiko bibit hanyut saat air pasang dan meningkatkan peluang tumbuh.

"Keberhasilan konservasi bukan hanya tentang berapa banyak bibit yang ditanam, tetapi juga berapa banyak yang mampu tumbuh dan bertahan hingga menjadi benteng alami bagi pesisir," ujar Desman.

Ia juga menyoroti ancaman abrasi di sejumlah wilayah pesisir Riau, salah satunya di Pantai Prapat Tunggal, Pulau Bengkalis, yang tidak hanya menggerus daratan tetapi juga mengancam potensi wisata dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan BEM Unilak, Salman Syahputra menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga mangrove.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya harus terlibat dalam penanaman, tetapi juga dalam edukasi, pengawasan, dan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Sekretaris Jenderal BEM Unilak, M. Hikmal Akbar, yang menilai penyelamatan mangrove membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui edukasi, rehabilitasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kepala Staf Presiden Mahasiswa, Riskard Al Abrori, turut menekankan pentingnya pencegahan kerusakan pesisir sejak dini. Sementara Bayu Saputra yang juga Kepala Staf Presiden Mahasiswa BEM Unilak mengingatkan bahwa bibit yang telah ditanam harus dirawat dan dipantau agar dapat tumbuh menjadi ekosistem mangrove yang kuat.

BEM Unilak berharap momentum Hari Mangrove Sedunia 2026 dapat memperkuat kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam menjaga pesisir Riau.

Mangrove bukan hanya benteng alami dari abrasi, tetapi juga habitat biota laut, penyerap karbon, dan bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan semangat "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing", BEM Unilak mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir Riau demi generasi yang akan datang.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Dugaan-Eksploitasi-Anak-di-Jalur-Padat-Kandis--Pengendara-Minta-Aparat-Bertindak

SIAK-Pemandangan memprihatinkan terlihat di ruas Jalan Libo Baru Kilometer 4 hingga Kilometer 6, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sedikitnya terdapat tiga titik di sepanjang ruas jalan tersebut yang digunakan anak-anak untuk meminta sumbangan kepada pengendara yang melintas.

Aktivitas itu berlangsung tepat di badan jalan yang setiap harinya dipadati kendaraan, termasuk truk-truk bertonase besar yang melayani aktivitas industri migas di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Jalan tersebut juga menjadi akses utama masyarakat menuju wilayah Sontang dan sekitarnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah anak tampak duduk di tengah maupun di tepi badan jalan sambil meminta belas kasihan kepada para pengguna jalan. Kondisi ini dinilai tidak hanya membahayakan keselamatan anak-anak tersebut, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

Salah seorang pengguna jalan, Suheri, yang merupakan karyawan perusahaan kontraktor di lingkungan kerja PHR, mengaku hampir setiap hari melintasi ruas jalan tersebut dan kerap melihat aktivitas serupa.

“Sudah cukup lama saya melihat anak-anak ini meminta sumbangan di tengah jalan. Hampir setiap hari ada. Yang membuat prihatin, kendaraan besar seperti truk dan mobil operasional perusahaan juga banyak melintas. Sangat berbahaya bagi keselamatan mereka,” ujar Suheri kepada Cakaplah.com, RABU (29/7/2026).

Menurutnya, keberadaan anak-anak di tengah jalan bukan hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga dapat mengganggu konsentrasi pengendara yang berusaha menghindari mereka.

“Kalau sampai terjadi kecelakaan, tentu semuanya akan menyesal. Seharusnya ada tindakan cepat dari aparat maupun pemerintah agar anak-anak ini tidak lagi berada di badan jalan,” katanya.

Ironisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya langkah nyata dari aparat kepolisian maupun Pemerintah Kecamatan Kandis untuk menertibkan aktivitas tersebut. Padahal, lokasi itu merupakan jalur dengan tingkat lalu lintas kendaraan berat yang cukup tinggi.

Dari sisi hukum, praktik memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi mendapat perhatian serius dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76I menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sementara Pasal 88 mengatur ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Selain itu, ketentuan perlindungan anak juga menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun bentuk lainnya. Eksploitasi dimaknai sebagai tindakan memperalat atau memanfaatkan anak demi keuntungan pribadi, keluarga, maupun kelompok.

Di sisi lain, keberadaan anak-anak di badan jalan juga bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengedepankan keselamatan pengguna jalan. Seluruh penyelenggara lalu lintas, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas demi melindungi seluruh pengguna jalan.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat berharap Polres Siak, Pemerintah Kecamatan Kandis, Dinas Sosial Kabupaten Siak, serta instansi perlindungan anak segera turun ke lapangan untuk melakukan penertiban sekaligus memberikan pembinaan kepada keluarga anak-anak tersebut.

Pendekatan yang diambil diharapkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi yang menyebabkan anak-anak berada di jalan.

Keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama. Membiarkan mereka berada di tengah jalan yang dilintasi kendaraan berat setiap hari bukanlah bentuk kepedulian, melainkan berpotensi menjadi pembiaran terhadap situasi yang membahayakan jiwa mereka.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Rafi-dan-Reni-Silviani-Dinobatkan-sebagai-Bujang-dan-Dara-Bengkalis-2026

BENGKALIS-Malam Grand Final Pemilihan Bujang dan Dara menobatkan M. Rafi dan Reni Silviani sebagai Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, Rabu (29/7/2026) di Gedung Cik Puan Bengkalis.

Keduanya berhasil meraih gelar tertinggi setelah menyisihkan para finalis lainnya melalui berbagai tahapan penilaian, mulai dari wawasan, kepribadian, kemampuan komunikasi, bakat, hingga pengetahuan tentang budaya dan pariwisata Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, gelar Bujang II diraih M. Daru Nafis dan Dara II diraih Elvina Hedyana. Adapun posisi Bujang III diraih Habib Faturrahman, sedangkan Dara III diraih Mulan Fazila.

Bupati Bengkalis Kasmarni yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang maupun finalis yang telah menunjukkan kemampuan terbaik selama proses seleksi.

Menurut Kasmarni, ajang Pemilihan Bujang dan Dara bukan sekadar memilih duta wisata, melainkan menjadi wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berwawasan luas, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya Melayu dan pembangunan daerah.

"Selamat kepada M. Rafi dan Reni Silviani yang telah dipercaya sebagai Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Begitu pula kepada M. Daru Nafis dan Elvina Hedyana sebagai Bujang dan Dara II, serta Habib Faturrahman dan Mulan Fazila sebagai Bujang dan Dara III," ujar Kasmarni.

Ia berharap amanah tersebut menjadi motivasi bagi para pemenang untuk terus berkarya, menginspirasi generasi muda, sekaligus memperkenalkan potensi wisata, budaya, adat istiadat, dan kekayaan Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat yang lebih luas.

Kasmarni juga mengajak seluruh finalis agar terus mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh finalis merupakan putra-putri terbaik Bengkalis yang memiliki peran strategis sebagai agen promosi daerah.

"Semoga Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempromosikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, seni budaya, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya Melayu," harapnya.

Adapun dewan juri pada ajang tersebut terdiri dari Alfiandri selaku Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Zulham Affandi yang merupakan Bujang Riau 2013, serta Dinda Rahmi, Dara II Riau Tahun 2022.

Malam grand final turut dihadiri Bupati Bengkalis ke-14 Amril Mukminin, Wakil Bupati Bagus Santoso, Ketua TP-PKK Siti Aisyah, Sekretaris Daerah Ersan Saputra, Ketua DPRD Septian Nugraha, Wakil Ketua I DPRD Arsya Fadhillah, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Siregar, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Haris Nur Priatno, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:34:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Sabu-Senilai-Rp55-Miliar-Gagal-Beredar--Polres-Dumai-Perkuat-Pengawasan-Jalur-Pesisir

DUMAI - Sebanyak 30,80 kilogram narkoba jenis sabu, 359 butir ekstasi dan 215,67 gram ganja dimusnahkan setelah seluruh barang bukti tersebut terungkap dari 10 perkara tindak pidana narkotika yang ditangani Polres Dumai.

Pemusnahan barang bukti berlangsung di Mapolres Dumai, Rabu (29/7/2026), dipimpin Kapolres Dumai, AKBP Fatikh Dedy Setyawan SIK MSI.

Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Bea dan Cukai Kota Dumai Ruru Firza Isnandar, Kasat Resnarkoba Polres Dumai AKP Gus Purwantoro, perwakilan Pengadilan Negeri Dumai, Kejaksaan Negeri Dumai, penasihat hukum, personel Satresnarkoba, serta insan pers.Seluruh barang haram itu merupakan hasil penanganan 10 laporan polisi dengan 14 tersangka yang ditangani Satresnarkoba Polres Dumai dan Polsek Bukit Kapur.

Kapolres Dumai mengungkapkan, sebagian besar barang bukti yang dimusnahkan berkaitan dengan pengungkapan jaringan narkotika internasional.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara jajaran Polres Dumai dan Bea Cukai Kota Dumai dalam mengawasi jalur masuk narkotika.Salah satu kasus terbesar terungkap pada Juni 2026. Saat itu, petugas Bea Cukai mengamankan sebuah kapal barang yang membawa 26 bungkus sabu dan disamarkan dalam kemasan teh Cina.

Pengembangan kasus kemudian dilakukan Satresnarkoba Polres Dumai. Dari penyelidikan tersebut, polisi menangkap tiga tersangka dan mengamankan sabu dengan berat lebih dari 25 kilogram.

Pengungkapan lain juga dilakukan terhadap upaya penyelundupan sekitar lima kilogram sabu melalui Pelabuhan Penumpang Dumai.Barang haram tersebut dibawa seorang penumpang dari Malaysia dan disembunyikan di dalam lima kotak produk makanan.

Modus tersebut akhirnya terbongkar setelah petugas melakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray milik Bea Cukai.

Tersangka berikut barang bukti kemudian diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba Polres Dumai untuk menjalani proses hukum.

Kapolres Dumai menegaskan, pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam mempersempit ruang gerak sindikat narkotika yang memanfaatkan jalur perairan dan wilayah pesisir untuk memasukkan narkoba ke Indonesia.

"Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polres Dumai dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, khususnya jaringan internasional yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai jalur masuk narkotika ke Indonesia," ujar Kapolres.

Pemusnahan puluhan kilogram sabu dan barang bukti narkotika lainnya juga menunjukkan besarnya potensi ancaman yang berhasil dicegah sebelum beredar di tengah masyarakat.

Berdasarkan perhitungan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 155.039 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Jika seluruh narkotika tersebut berhasil diedarkan, nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp55,56 miliar.

Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan disaksikan unsur terkait.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara sekaligus memastikan barang bukti narkotika tidak kembali disalahgunakan.

Setelah pemusnahan selesai, seluruh pihak yang hadir turut menandatangani berita acara pemusnahan.

Dokumen tersebut menjadi bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap perkara narkotika.

Dengan pengungkapan ini, Polres Dumai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Bea Cukai serta aparat penegak hukum lainnya guna mengantisipasi masuknya narkotika dari jaringan internasional, terutama melalui jalur pelabuhan dan kawasan pesisir.(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Setelah-PUPR--Giliran-BPKAD-dan-BPBJ-Rohil-Digeledah-Polda-Riau--81-Dokumen-Jadi-Barang-Bukti

BAGANSIAPIAPI - Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Air Hitam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), terus bergulir.

Tim Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau kembali melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintah daerah pada Rabu (29/7/2026).

Setelah sebelumnya menghabiskan waktu sekitar 12 jam menggeledah Kantor Dinas PUPR Rohil, penyidik bergerak ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil di Jalan Merdeka, Bagansiapiapi.Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dalam perkara dugaan korupsi proyek Jembatan Air Hitam yang dibangun pada 2022 dengan nilai anggaran mencapai Rp31,6 miliar.

Di Kantor BPKAD Rohil, proses penggeledahan berlangsung lebih dari dua jam. Penyidik mulai melakukan pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan berakhir pada 12.30 WIB.

Sejumlah ruangan diperiksa untuk menemukan dokumen yang dinilai memiliki hubungan dengan proyek pembangunan jembatan tersebut. Sedikitnya dua ruangan menjadi sasaran penggeledahan.Dari proses tersebut, penyidik mengamankan 20 dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Jembatan Air Hitam.

Plt Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogie Pramagita, membenarkan adanya penyitaan dokumen tersebut.

"Hari ini kami kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Kantor BPKAD Rohil. Sebanyak 20 dokumen terkait pembangunan Jembatan Air Hitam kami sita," ujar Yogie.Yogie menjelaskan, perkara dugaan korupsi tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

Kendati demikian, hingga penggeledahan dilakukan, penyidik belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

Polda Riau masih akan melakukan pengembangan dan menggelar perkara sebelum mengambil keputusan terkait penetapan tersangka.

"Untuk penetapan tersangka belum dilakukan. Kami akan gelar perkara dulu dalam pengembangan nanti," jelasnya.

Setelah menyelesaikan penggeledahan di BPKAD Rohil, tim Tipidkor Polda Riau melanjutkan pemeriksaan ke Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setdakab Rohil yang berada di lokasi yang sama, yakni Jalan Merdeka, Bagansiapiapi.

Penggeledahan di kantor tersebut difokuskan pada dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan proyek pembangunan Jembatan Air Hitam.

Dari pemeriksaan itu, penyidik kembali menemukan dan menyita 19 dokumen untuk kepentingan penyidikan.

"Setelah di kantor BPKAD, penggeledahan kami lanjutkan ke Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sebanyak 19 dokumen kami sita untuk keperluan penyidikan," ungkap Yogie.

Dengan tambahan dokumen dari BPKAD dan BPBJ, jumlah barang bukti dokumen yang telah diamankan penyidik dari tiga instansi kini mencapai 81 dokumen.

Dokumen tersebut berasal dari penggeledahan di Dinas PUPR Rohil, BPKAD Rohil, serta Kantor BPBJ Setdakab Rohil.

Seluruh dokumen yang disita selanjutnya akan dibawa ke Polda Riau untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut.

Penyidik akan menggunakan hasil pemeriksaan dokumen tersebut sebagai bahan untuk menentukan arah pengembangan perkara.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa penyidikan dugaan korupsi proyek Jembatan Air Hitam masih terus berjalan dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.

"Dokumen yang telah berhasil kami sita akan dibawa ke Polda untuk dipelajari lebih lanjut dan sebagai bahan kami menentukan langkah pengembangan,"(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/KPK-Sita-Pajero-Sport-Milik-Istri-Bupati-Kuansing-Nonaktif--Kasus-Dugaan-Suap-Terus-Didalami

KUANTAN SINGINGI �" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang dikuasai Suci Nitia Edwar (SNE), istri kedua Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan dilakukan pada Senin (27/7/2026).

"Pada Senin (27/7), penyidik melakukan penyitaan satu unit mobil Pajero Sport dari SNE selaku istri Bupati Kuansing," kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).Menurut Budi, kendaraan tersebut saat ini tengah dibawa dari Riau menuju Jakarta menggunakan kendaraan pengangkut untuk kepentingan proses penyidikan.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 10 orang. OTT tersebut merupakan operasi tangkap tangan ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Sehari setelah OTT, yakni pada 30 Juni 2026, Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Zulkarnain, menyerahkan diri kepada KPK.Selanjutnya, pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara suap terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2021 hingga 2026.

Selain dugaan suap, KPK juga tengah mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Suhardiman Amby terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.Hingga kini, penyidik KPK masih terus mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Waspada-Karhutla--Riau-Miliki-21-Titik-Panas--Dumai-Paling-Dominan

PEKANBARU �" Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mencatat sebanyak 276 titik panas (hotspot) terdeteksi di Pulau Sumatera pada Kamis (30/7/2026). Dari jumlah tersebut, Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni mencapai 99 titik.

Petugas BMKG Stasiun Pekanbaru, Sanya Gautami, mengatakan sebaran titik panas masih terpantau di sejumlah provinsi di Sumatera sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pihak sebagai langkah antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pada Kamis, 30 Juli 2026, BMKG mendeteksi sebanyak 276 titik panas di wilayah Sumatera. Sebaran terbanyak berada di Sumatera Selatan dengan 99 titik, disusul Sumatera Barat 48 titik, Jambi 37 titik, Bangka Belitung 35 titik, dan Riau 21 titik," ujar Sanya Gautami.Selain itu, BMKG juga mencatat titik panas tersebar di Sumatera Utara sebanyak 10 titik, Bengkulu tujuh titik, Lampung 11 titik, Kepulauan Riau delapan titik, serta beberapa wilayah lainnya.

Khusus di Provinsi Riau, sebanyak 21 titik panas terpantau berada di enam kabupaten dan kota. Kota Dumai menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni tujuh titik. Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir lima titik, Kabupaten Kuantan Singingi empat titik, Kabupaten Pelalawan tiga titik, Kabupaten Kepulauan Meranti satu titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu satu titik.

Sanya Gautami mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terpantau memiliki konsentrasi titik panas."Kami mengimbau seluruh pihak agar terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan. Pemantauan titik panas akan terus dilakukan sebagai upaya deteksi dini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,"(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Patroli-Malam-Polsek-Tanah-Putih-Intensifkan-Pengamanan-Bank-dan-Objek-Vital--Cegah-Aksi-C3

TANAHPUTIH-Polsek Tanah Putih Polres Rokan Hilir terus meningkatkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui patroli rutin pada malam hari. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi melalui personelnya menyasar sejumlah perbankan dan objek vital guna mengantisipasi tindak kejahatan Curat, Curas, dan Curanmor (C3). Patroli dilaksanakan pada Rabu (29/7/2026) mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi diwakili oleh Bripka Muhti Herman bersama Bripka Jhon Kevin N. dengan menggunakan satu unit kendaraan patroli roda empat (R4).

Adapun rute patroli meliputi Jalan Lintas Riau�"Sumut dan Jalan Lintas Ujung Tanjung di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran utama patroli yakni Kantor Bank BRI, Bank Mandiri, lokasi ATM, objek vital, serta kawasan perkantoran yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pemantauan situasi di sekitar bank, ATM, dan objek vital sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan.

Dari hasil patroli, situasi kamtibmas di sekitar perbankan dan objek vital terpantau aman dan kondusif. Personel tidak menemukan adanya gangguan keamanan maupun aktivitas yang mencurigakan.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi menyampaikan bahwa patroli rutin akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di kawasan perbankan, pusat perbelanjaan, dan lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi sasaran pelaku kejahatan.

Dengan kehadiran personel Polri di lapangan, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Tanah Putih tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.(rtc)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:54:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Warga-Pakai-Uang-Pribadi-Beli-Lampu--Lurah-Medan-Malah-Ucap---039-Cie-Curhat--039-

MEDAN - Niat seorang warga untuk mendapatkan fasilitas penerangan jalan yang memadai justru mendapat respons kurang simpatik dari aparat kelurahan setempat. Buntut dari peristiwa tersebut, Inspektorat Kota Medan melakukan pemeriksaan resmi terhadap Lurah Paya Pasir, Syerly atas dugaan pelanggaran kedisiplinan.

Aspirasi Cegah Kriminalitas

Peristiwa ini terekam saat Wali Kota Medan, Rico Waas mendengarkan aspirasi warga terkait kondisi infrastruktur di Jalan Paya Pasir. Warga mengeluhkan ketiadaan fasilitas lampu penerangan yang membuat wilayah tersebut rawan akan aksi pembegalan. Demi keselamatan lingkungan, warga tersebut rela merogoh kocek sendiri.

"Pak, nanti izin pasang lampu ya, Pak. Gelap kali soalnya, Pak. Banyak kali di sini begal. Ini empat tiang saya pasang sendiri pakai duit pribadi," papar warga itu di hadapan Wali Kota.

Disela Kalimat Sindiran

Di tengah penyampaian kondisi lingkungan yang serius tersebut, Syerly yang berada di lokasi merespons dengan kalimat singkat yang menuai sorotan.

"Cie curhat dia," ucap Syerly menyela pembicaraan warganya.

Evaluasi Penegakan Disiplin

Tindakan oknum lurah tersebut langsung direspons oleh sistem pengawasan internal Pemkot Medan. Proses pemanggilan dan klarifikasi telah dicatat dalam Berita Acara Nomor 800.1.6.2/257/Irbansus/2026 tertanggal Selasa (28/7/2026).

"Dari hasil pemeriksaan, oknum ASN tersebut terindikasi kuat melanggar kode etik sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara," pungkas Inspektur Kota Medan,(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/CdM-Todotua-Percaya-Sepak-Takraw-Berpeluang-Raih-Medali

PAREPARE �" Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menjadi visitasi terjauh yang dijalani Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Todotua Pasaribu untuk memastikan kesiapan atlet jelang tampil di Asian Games yang akan berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, 19 September hingga 4 Oktober 2026. Ini dilakukan sebagai komitmen untuk bisa menjaga peluang medali Tim Indonesia tetap terjaga.

Visitasi kali ini terjauh yang pernah dilakukan CdM Kontingen Indonesia dalam rangka persiapan menuju ajang multievent. Didampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PP PSTI) Surianto dan disambut Wali Kota Parepare, Todotua meninjau latihan atlet sepak takraw putra dan putri serta berdiskusi dengan jajaran pelatih mengenai progres pembinaan dan berbagai kebutuhan menuju Asian Games 2026.

Bagi Todotua, setiap kunjungan memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan atlet dapat menjalani persiapan dengan tenang tanpa terbebani persoalan di luar arena pertandingan.

"Kami berkomitmen terus mengunjungi cabang-cabang olahraga. Dari setiap kunjungan kami ingin mendengar langsung kebutuhan mereka dan memastikan seluruh dukungan non-teknis dapat dipersiapkan dengan baik sehingga atlet bisa sepenuhnya fokus mengejar prestasi dan kali ini kami datang ke Parepare untuk melihat langsung persiapan sepak takraw dan memberikan semangat kepada para atlet yang sedang berlatih," ujar CdM Todotua.

Menurutnya, rangkaian visitasi ke pelatnas bukan hanya menjadi ajang monitoring, tetapi juga sarana membangun komunikasi yang lebih erat antara CdM, Komite Olimpiade Indonesia, dan setiap cabang olahraga agar seluruh kebutuhan kontingen dapat diantisipasi sejak dini.

Dari hasil peninjauan di Parepare, Todotua mengaku optimistis melihat perkembangan tim sepak takraw Indonesia. Program latihan yang berkesinambungan serta kesiapan atlet putra dan putri dinilai menjadi modal penting menghadapi persaingan di Aichi-Nagoya.

"Melihat persiapan yang dilakukan, kami cukup percaya diri bahwa sepak takraw memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi Indonesia di Asian Games 2026. Pembinaan yang dijalankan juga berkesinambungan dan menjadi fondasi yang baik untuk meningkatkan prestasi di level internasional," ucapnya.

Todotua juga mengapresiasi langkah PP PSTI melakukan pemusatan latihan nasional (pelatnas) secara mandiri di Parepare. Menurutnya, lingkungan latihan yang kondusif membuat atlet dapat menjalani program dengan lebih fokus.

"Area latihan di sini sangat proper. Atlet-atlet berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dipusatkan di Parepare sehingga mereka dapat berlatih dengan fokus. Ini menjadi inisiatif yang sangat baik dari PP PSTI dalam membangun atmosfer latihan yang mendukung peningkatan prestasi," tambahnya.

Pada Asian Games Hangzhou 2022 lalu, sepak takraw menyumbangkan dua medali perak dan satu perunggu. Meski tidak berbicara mengenai target medali secara spesifik, Todotua menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan peluang yang ada di setiap cabang olahraga demi pencapaian prestasi terbaiknya di Aichi-Nagoya nanti.

"Kami ingin memastikan tidak ada persoalan di luar lapangan yang mengganggu fokus atlet. Tugas kami adalah menjaga atlet untuk fokus dan mengoordinasikan seluruh kebutuhan kontingen sehingga saat berada di Asian Games nanti, atlet hanya perlu memikirkan satu hal, yaitu memberikan penampilan terbaik untuk Indonesia," (goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/PertaMina-BetadiHina--Ketika-Negeri---039-Di-Atas-dan-Di-Bawah-Minyak--039--Dipaksa-Antre-Harkat-dan-Martabat

SEBUAH ironi yang menyayat hati kembali terjadi di Bumi Lancang Kuning. Riau�"negeri yang rajin dijuluki kaya raya karena "di atas minyak, di bawah minyak"�"kembali didera duka sosial yang sama dari tahun ke tahun: antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM).

Para pejabat penentu kebijakan di tingkat pusat dengan enteng bernarasi. Petinggi Pertamina hingga Menteri Bahlil Lahadalia kerap menenangkan publik dengan frasa standar: "Stok BBM aman, pasokan cukup, masyarakat tak perlu risau." Namun, realita di lapangan justru menyajikan drama kehinaan rakyat yang amat perih. Pernyataan pejabat manis di telinga, tapi pahit dan getir di jalanan.

Jika pejabat melihat angka di atas kertas, mari kita turun melihat manusia di atas aspal. Antrean yang mengular berjam-jam di puluhan SPBU dari Pekanbaru hingga ke pelosok kabupaten bukan lagi sekadar persoalan logistik energi, melainkan bentuk penebalan jerit sosial dan pengerusan marwah warga Riau.

Enam Deret 'Kehinaan' di Jalanan

Kegalauan sosial ini bukan rekaan angka statistik, melainkan luka nyata yang dirasakan rakyat saban hari ketika mengantre BBM:

Pengusiran dan Gesekan Sosial di Sepanjang Garis Antrean. Kendaraan yang mengular hingga berkilo-kilometer melintas di depan ruko, toko, dan rumah warga. Keributan tak terhindarkan; pengendara diusir pemilik bangunan karena menutup akses usaha atau kediaman mereka. Makian, sumpah serapah, hingga gesekan kasar menjadi "makanan" harian di tepi jalan.

Infrastruktur Jalan Rusak dan Berlubang. Beban kendaraan berton-ton yang berhenti lama di titik antrean yang sama perlahan merusak tapak aspal. Jalan berlubang dalam, dan saat hujan berubah menjadi kolam air yang semakin memperparah kemacetan serta merusak kendaraan warga.

Konflik Antarsesama Pengendara (Antre Marwah vs Antre Emosi). Sesama anak negeri yang sama-sama lelah dipaksa bertarung di jalanan. Kesabaran habis, emosi meluap, memicu perang mulut hingga perang otot hanya demi mempertahankan posisi antrean. Pertamina secara tak langsung telah mengadu domba rakyatnya sendiri.

Petugas SPBU yang Emosional dan Kehilangan Sisi Humanis. Para operator BBM bekerja di bawah tekanan massa yang tak ada habisnya. Kelelahan ekstrem membuat pelayanan menjadi cuek, emosional, dan serba tegang. Sikap manis pelayanan pelanggan sirna berganti ketegangan.

Kerugian Ekonomi dan Pemborosan Waktu Produktif. Waktu adalah penghidupan. Jam kerja driver ojek, sopir truk logistik, pedagang, dan buruh tersedot habis di bahu jalan. Waktu mencari nafkah terbuang sia-sia, yang berujung pada menurunnya pendapatan keluarga secara drastis.

Kerugian Berlapis: Rugi Waktu, Rugi Materi, Rugi Harkat Martabat. Rakyat Riau rugi bertubi-tubi. Sudahlah rugi waktu dan finansial, mereka juga harus menanggung malu dan merasa direndahkan hanya untuk mendapatkan hak mendasar berupa BBM.

Realita Data vs "Stok Aman" Pertamina

Data di lapangan menunjukkan bahwa krisis ini nyata dan berdampak sistemik:

Kelangkaan dan Kenaikan Harga Eceran: Di Pekanbaru dan berbagai daerah di Riau, masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite dan Solar. Imbasnya, warga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan dengan harga melonjak hingga Rp14.000 per liter.

Tekanan Distribusi: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut beralasan antrean dipicu oleh peralihan konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke subsidi serta lonjakan mobilitas. Walau Pertamina mengklaim telah menambah pasokan hingga 20 persen dan BPH Migas turun tangan memantau Depo Siak dan Dumai, antrean mengular tetap jadi pemandangan sehari-hari.

Pengawasan Polisi: Penurunan personel Ditreskrimsus Polda Riau ke SPBU-SPBU untuk mencegah penimbunan dan pembelian berlebih membuktikan bahwa situasi di lapangan sesungguhnya sudah masuk tahap darurat kenyamanan publik.

Menjemput Marwah, Mencari Solusi

Mengapa para pembuat kebijakan�"baik eksekutif maupun legislatif�"terkesan tenang-tenang saja? Mungkinkah karena mereka tak pernah merasakan dinginnya subuh atau teriknya siang mengantre BBM di atas sepeda motor atau truk tua?

Sebagai sesama anak negeri di Bumi Lancang Kuning, kita tidak boleh berdiam diri. Riau menyumbang devisa dan hasil bumi yang luar biasa bagi republik ini. Sungguh tidak adil dan tidak bermartabat jika warganya harus mengemis waktu dan marwah hanya untuk mengisi tangki kendaraan.

Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota), DPRD Riau, serta pimpinan Pertamina harus duduk bersama secara transparan:

Audit Kuota dan Distribusi: Buka data kuota riil Riau secara rinci ke publik. Jangan ada alokasi yang 'terbang' ke sektor-sektor tak berhak.

Penertiban Pelayanan SPBU: Benahi tata kelola antrean di SPBU agar tidak memakan badan jalan dan mengganggu ruang publik.

Ketegasan Regulasi: Jika pasokan diklaim aman, pastikan alur distribusi dari Kilang Dumai dan Depo Siak berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun spekulasi.

Jangan sampai slogan Pertamina berubah makna di hati masyarakat Riau menjadi "PertaMina-BetaDiHina". Mari kita bersuara, bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk mengembalikan hak dan martabat yang selama ini tersita di bahu jalan SPBU.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Habib-Aboe-Minta-Bareskrim-Polri-Usut-Penyebab-Kematian-Karumgu-Mantan-Jampidsus

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta Bareskrim Polri mengusut secara menyeluruh penyebab meninggalnya Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yang ditemukan meninggal dunia di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Habib Aboe, peristiwa tersebut telah memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum perlu bekerja secara profesional dan transparan agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap.

“Saat ini banyak spekulasi liar yang berkembang di masyarakat terkait meninggalnya Saudara Sutrimo. Oleh karena itu, saya meminta Bareskrim Polri melakukan penyidikan secara mendalam, komprehensif, dan profesional agar dapat diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penyebab kematiannya,” ujar Habib Aboe dalam keterangannya, Rabu, 29 Juli 2026.

Sekretaris Jenderal DPP PKS periode 2020�"2025 itu menegaskan bahwa setiap peristiwa kematian yang menjadi perhatian publik harus ditangani berdasarkan alat bukti dan kaidah ilmiah, bukan berdasarkan asumsi maupun opini yang berkembang di ruang publik.

“Penegakan hukum harus bertumpu pada fakta, alat bukti, hasil pemeriksaan forensik, serta proses penyidikan yang objektif. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak terus dibayangi oleh berbagai dugaan yang belum tentu benar,” katanya.

Habib Aboe juga menyatakan keyakinannya bahwa Bareskrim Polri memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengungkap perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya meyakini Bareskrim Polri memiliki kapasitas, pengalaman, dan profesionalisme untuk mengusut perkara ini secara tuntas. Berikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara independen sehingga hasil penyidikannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Ia berharap proses penyidikan dapat segera menghasilkan kejelasan mengenai penyebab kematian Sutrimo sehingga berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat tidak semakin berkembang.

“Hasil penyidikan yang komprehensif dan transparan sangat penting untuk meredam berbagai spekulasi liar yang beredar. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang didasarkan pada fakta, sehingga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga,” tutup Habib Aboe.

Habib Aboe menambahkan bahwa semua pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum penyidik menyampaikan hasil resmi. Dengan demikian, ruang publik tetap diisi oleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga integritas proses penegakan hukum.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Kemendikdasmen-Evaluasi-Pemanfaatan-Rapor-Pendidikan-di-Pemprov-Riau

PEKANBARU - Kualitas layanan pendidikan di Provinsi Riau kembali dipetakan secara mendalam oleh pemerintah pusat. Guna memastikan arah kebijakan selaras dengan kebutuhan di lapangan, tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyambangi Kantor Gubernur Riau guna mengevaluasi pemanfaatan data Rapor Pendidikan, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah tersebut berfokus pada langkah kolaborasi untuk merumuskan perencanaan pembangunan sektor pendidikan yang lebih terukur. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyebut evaluasi ini menjadi momentum penting untuk membangun sistem tata kelola pendidikan berbasis data riil.

"Kami memandang evaluasi ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan kondisi riil pendidikan di Provinsi Riau. Berbagai capaian maupun tantangan di lapangan menjadi masukan penting agar kebijakan pusat makin tepat sasaran," paparnya.

Zulkifli menegaskan bahwa angka-angka dalam evaluasi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik. Data tersebut wajib dioptimalkan sebagai landasan utama pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan program, sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu secara langsung meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat luas.

Sejalan dengan semangat tersebut, Penelaah Teknis Kebijakan Kemendikdasmen, Rumaisah Hidayatillah, menerangkan bahwa lawatan timnya merupakan bagian dari kajian nasional oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Sasaran utamanya adalah menelusuri bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan capaian pendidikan ke dalam aksi nyata dan koordinasi lintas instansi.

"Kami ingin melihat bagaimana proses pemanfaatan data pendidikan berlangsung di daerah, bukan hanya hasil akhirnya. Dari sanalah kami dapat memahami praktik baik sekaligus hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah," urainya.

Seluruh temuan dari pertemuan di Pekanbaru ini nantinya akan diolah sebagai bahan rujukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan berskala nasional. Rumaisah memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan kementerian nantinya tidak akan disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing provinsi.

"Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kami ingin memastikan rekomendasi kebijakan yang disusun benar-benar berangkat dari kondisi riil daerah, termasuk berbagai masukan yang kami peroleh dari Provinsi Riau,"(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Permintaan-Global-Lesu--Harga-Kelapa-Petani-Inhil-Anjlok-di-Tengah-Panen-Raya

PEKANBARU - Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kini harus menghadapi kenyataan pahit turunnya nilai jual hasil kebun mereka tepat di saat musim panen raya tiba. Fenomena pelemahan harga ini dipicu oleh anjloknya permintaan pasar internasional yang bertepatan dengan melimpahnya produksi kelapa lokal.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi, SHut MT menjelaskan bahwa kemerosotan harga tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat pengepul lokal. Hal itu merupakan efek domino dari kelesuan pasar global terhadap produk turunan kelapa yang berdampak langsung pada terhambatnya arus penjualan bahan baku ke industri.

"Ada beberapa penyebab harga kelapa turun. Saat ini permintaan produk hasil kelapa dan turunannya sedang menurun di pasar global sehingga antrean bahan baku di Sambu juga sedang ramai. Penjualan ke Malaysia melalui kapal juga sedang sepi," urainya, Rabu (29/7/2026).

Kondisi pergerakan barang yang melambat itu memaksa harga kelapa di tingkat petani ikut mengalami penyesuaian. Berdasarkan catatan Dinas Perkebunan Riau, harga kelapa jambul yang diekspor ke Malaysia saat ini tertekan hingga kisaran Rp1.700 per kilogram. Sementara itu, nilai beli di pabrik PT Pulau Sambu dipatok sekitar Rp1.900 per kilogram untuk jenis kelapa jambul dan Rp2.200 per kilogram untuk kelapa licin.

Di sisi lain, Supriyadi memaparkan bahwa tren penurunan harga ini justru berbenturan dengan kondisi panen kebun yang sedang dalam performa maksimal. Peningkatan produksi tersebut sejatinya sangat baik karena dipengaruhi oleh perbaikan akses infrastruktur perkebunan serta dukungan kondisi cuaca yang bersahabat bagi aktivitas panen.

"Sekarang sedang musim panen dan hasilnya juga bagus. Ini merupakan dampak dari perbaikan infrastruktur. Air pasang belum terlalu tinggi dan curah hujan juga masih normal sehingga produksi buah meningkat," terangnya.

Menindaklanjuti dinamika lambatnya serapan kelapa petani, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku telah memanggil pihak PT Pulau Sambu untuk meminta penjelasan. Pihak perusahaan membenarkan bahwa tingkat permintaan produk turunan kelapa memang sedang melandai, berbanding terbalik dengan tingginya volume pasokan buah yang masuk ke pabrik.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang guna memutus rantai masalah klasik ini, Pemprov Riau tengah menggodok usulan regulasi tata niaga harga kelapa. Pemerintah daerah juga mendorong percepatan program hilirisasi industri kelapa agar ke depannya para petani di Inhil memiliki nilai tawar yang lebih kuat serta jangkauan pasar yang lebih stabil.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Buka-Posko-Pengaduan--Ombudsman-Riau-Siap-Bantu-Alumni-Tarik-Ijazah-di-Sekolah

PEKANBARU - Belasan ribu dokumen ijazah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Riau tercatat masih tertahan di sekolah. Guna memastikan hak para lulusan terpenuhi tanpa adanya hambatan administratif atau pungutan, Ombudsman RI Perwakilan Riau resmi membuka posko pengaduan bagi alumni yang dipersulit saat mengambil dokumen pendidikan mereka.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama menegaskan bahwa pihaknya saat ini terus memantau tindak lanjut Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Pengawasan ini berkaitan dengan rekomendasi tata kelola penyerahan ijazah yang sebelumnya telah diserahkan agar segera disosialisasikan kepada para alumni.

"Kami masih memonitor tindak lanjut hasil kajian ini, khususnya langkah-langkah nyata yang dilakukan Disdik dalam menginformasikan kepada para alumni dan kepada ruang publik," terangnya, Rabu (29/7/2026).

Apabila di lapangan masih ditemukan praktik yang menyulitkan para lulusan, Ombudsman berjanji akan langsung melakukan intervensi baik kepada pihak sekolah maupun instansi terkait. Bambang mengimbau para alumni yang menghadapi kendala untuk tidak ragu melapor atau mendatangi langsung posko aduan di Kantor Ombudsman Riau agar segera mendapat pendampingan.

Lebih lanjut, ia memperingatkan Disdik Riau untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola layanan ini dengan serius. Jika tidak ada langkah konkret, hal tersebut dipastikan akan menjadi catatan buruk atau rapor merah dalam penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI) Tahun 2026.

"Bahkan jika Disdik tidak melakukan langkah-langkah konkret seperti saran perbaikan tersebut, dalam penilaian yang sedang berjalan, sebagus apa pun nilainya akan tetap tercantum adanya maladministrasi dalam tata kelola pengambilan ijazah," tegasnya.

Menanggapi tumpukan dokumen tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya sebelumnya telah meminta para alumni SMA dan SMK negeri, khususnya angkatan 2023 ke bawah, untuk segera menjemput ijazah mereka di sekolah masing-masing. Berdasarkan data terbaru, saat ini masih terdapat 11.856 ijazah yang belum diambil, dengan rincian 5.635 dokumen milik alumni SMAN dan 6.221 dokumen milik lulusan SMKN.

Erisman menjamin bahwa seluruh proses penyerahan ijazah tersebut sepenuhnya gratis tanpa pungutan biaya apa pun. Bagi lulusan yang merasa khawatir atau menemui hambatan teknis, pihak Disdik Riau juga membuka ruang konsultasi melalui Bidang SMA dan Bidang SMK agar hak para alumni segera diserahkan dengan lancar.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:01:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Konstruksi-Perkara-TPPU-Belum-Terbuka--Aktivis-Soroti-Kinerja-Kejaksaan-Agung

JAKARTA - Pegiat antikorupsi menyoroti pentingnya transparansi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Sorotan ini mengemuka setelah penyidik memanggil tujuh orang saksi, termasuk empat penyidik Polri, Selasa (28/7/2026).

Iqbal D. Hutapea, salah seorang pegiat antikorupsi menilai belum terbukanya konstruksi perkara, khususnya terkait locus dan tempus delicti memicu beragam spekulasi liar di tengah masyarakat.

"Kalau melihat perkembangan dan pernyataan yang ada, sulit dihindari jika muncul dugaan kriminalisasi," ungkapnya.

Langkah pemanggilan penyidik Polri ini dinilai menjadi ruang evaluasi atas rentetan penyidikan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti dari 13 lokasi. Tiga orang saksi swasta berinisial WF, BM, dan H juga turut dimintai keterangan pada hari yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna tidak memberikan detail mengenai korelasi para saksi dengan aset atau aliran dana yang disangkakan.

"Pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini," bebernya.

Situasi penegakan hukum yang dinilai minim keterbukaan ini membuat seluruh barang bukti yang telah disita kerap diasumsikan secara sepihak sebagai milik tersangka. Menanggapi hal itu, Febrie Adriansyah melontarkan bantahan terkait sejumlah titik penggeledahan, termasuk sebuah rumah di Sentul dan Cafe D’Clane, yang menurutnya murni berstatus milik pihak lain dengan operasional usahanya sendiri.

Ia menggarisbawahi bahwa penetapan tersangka dan penahanan dirinya mengabaikan proses internal kejaksaan yang semestinya mengedepankan tahapan gelar perkara berulang.

"Semua barang bukti harus diverifikasi dan dikonfirmasi. Harus ada gelar perkara beberapa kali untuk memastikan tidak ada kekeliruan," tegasnya.

Bagi Febrie, kejelasan fakta di lapangan jauh lebih esensial dibandingkan sekadar membangun narasi hukum tanpa pengujian yang berimbang.

"Bicara hukum itu bicara fakta dan alat bukti, bukan asumsi,"(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/DPRD-dan-Pemkot-Pekanbaru-Sepakati-Ranperda-Pertanggungjawaban-APBD-2025

PEKANBARU - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan ini dicapai antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru dalam rapat paripurna yang berlangsung Rabu (29/7/2026) sore.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki, Gedung DPRD Kota Pekanbaru, persetujuan tersebut diresmikan setelah Badan Anggaran menyampaikan laporan pembahasannya. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid. Turut hadir mendampingi jalannya rapat adalah Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama Wakil Ketua I DPRD, Tengku Azwendi Fajri, serta Wakil Ketua III DPRD, Andry Saputra.

Seusai palu sidang diketuk, Wawako Markarius Anwar menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota legislatif. Ia secara khusus menyoroti kerja keras Badan Anggaran yang telah menggesa proses pembahasan aturan tersebut hingga akhirnya disetujui bersama.

"Dengan sampainya kita di persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, artinya kita telah melaksanakan apa yang diamanatkan melalui Undang-undang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

Langkah administrasi selanjutnya kini berada di tangan eksekutif. Aturan yang baru saja disepakati ini akan segera dilimpahkan ke tingkat provinsi untuk menjalani proses evaluasi lanjutan.

"Ranperda yang telah disetujui bersama ini segera diajukan oleh Pemkot Pekanbaru ke Pemprov Riau untuk dievaluasi," urainya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh masukan yang telah diberikan oleh para wakil rakyat tidak akan diabaikan. Segala catatan dari dewan akan digunakan sebagai landasan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

"Semua pandangan, masukan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan Badan Angaran, insyaallah akan menjadi acuan kita untuk penyempurnaan pembangunan ke depan,"(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:44:00 +0700