Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 07 Jul 2026 08:57:51 +0700 Tue, 07 Jul 2026 08:57:51 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update Prabowo: Indonesia-Singapura Sepakat Jaga Keamanan Selat Malaka https://www.spiritriau.com/Internasional/Prabowo--Indonesia-Singapura-Sepakat-Jaga-Keamanan-Selat-Malaka
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap aman, damai, dan terbuka bagi seluruh pengguna jalur pelayaran. Terlebih, kedua negara memiliki jejak kerja sama, persahabatan, dan kolaborasi selama ini.

Prabowo menyampaikan hal tersebut sebagai salah satu poin penting dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).

"Kita kembali menegaskan sikap Indonesia dan Singapura mengenai Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang berbatasan langsung di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak," ungkap Prabowo.

Presiden menekankan, keamanan di Selat Malaka tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis negara-negara di kawasan. Karena itu, berbagai ancaman seperti pencemaran, kecelakaan laut, hingga aksi perompakan harus terus diantisipasi melalui kerja sama yang erat.

"Hal ini merupakan kepentingan yang sangat vital bagi negara-negara di sekitar Selat Malaka," tegasnya.

Prabowo juga memastikan, Indonesia akan terus menjalin koordinasi dengan negara-negara pesisir lainnya, termasuk Malaysia dan Thailand, untuk menjamin Selat Malaka tetap terbuka sesuai ketentuan hukum laut internasional.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," jelasnya.

Hubungan Berdasar Saling Percaya
Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan Singapura selama ini dibangun atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan kedua negara.

"Sikap Indonesia, dan sikap saya pribadi sejak dahulu, saya kira sudah saya buktikan selama puluhan tahun. Komitmen dan keyakinan saya adalah bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik serta menjalin kerja sama yang baik," paparnya.

Prabowo meyakini, hubungan yang semakin erat antara kedua negara akan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk rakyat Indonesia dan Singapura, tetapi untuk menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara.

Kepentingan Strategis Kedua Negara
Senada dengan Prabowo, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan kedua negara memiliki kepentingan strategis yang sama dalam menjaga keamanan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran internasional yang terbuka.

"Kami juga membahas perkembangan di Timur Tengah dan implikasinya bagi Singapura, khususnya terhadap Selat Malaka. Sebagai negara-negara pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki kepentingan strategis yang sejalan," ujarnya.

"Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan bernavigasi serta menjaga jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan sesuai dengan UNCLOS, yang juga merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional," imbuh PM Lawrence.

Ia menambahkan bahwa Singapura dan Indonesia sepakat bekerja sama dengan negara-negara pesisir lainnya untuk memastikan Selat Malaka tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak, sehingga kedua negara senantiasa memperoleh manfaat dari potensi Selat Malaka tersebut.(merdeka.com)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:54:00 +0700 Tunggu Konfirmasi Iran, Menlu Sugiono dan Ketua MPR RI akan Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei https://www.spiritriau.com/Nasional/Tunggu-Konfirmasi-Iran--Menlu-Sugiono-dan-Ketua-MPR-RI-akan-Hadiri-Pemakaman-Ayatollah-Khamenei
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bersama Ketua MPR RI, Ahmad Muzani direncanakan menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rencana kedatangan ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga hubungan baik dengan Republik Islam Iran.

Sugiono mengatakan hingga kini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran terkait waktu dan lokasi yang dapat dihadiri oleh delegasi Indonesia.

"Kita berencana hadir. Kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Seperti kita ketahui juga ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman,” ujar Sugiono di Jakarta, Senin (6/7).

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Iran terus berlangsung. Besarnya penghormatan masyarakat Iran terhadap Ayatollah Khamenei membuat pihak penyelenggara masih mengatur lokasi yang memungkinkan untuk menerima kunjungan para delegasi asing.

"Dari komunikasi yang terus kita lakukan, karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian massa juga sangat besar di sana, pihak Iran masih mencoba untuk mencari titik atau spot menerima kunjungan ini," katanya.

Sugiono menjelaskan, pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian acara tersebut. Pada tahap awal, Indonesia menyampaikan bahwa Duta Besar RI untuk Iran akan mewakili pemerintah dalam prosesi tersebut.

Kita menerima pemberitahuan atau undangan mengenai acara tersebut dan pada saat itu kita juga sudah mengatakan bahwa yang mewakili pemerintah Indonesia adalah Dubes Indonesia yang ada di Iran,” ujarnya.

Pertimbangkan Sejumlah Aspek Teknis
Ia menuturkan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan sejumlah aspek teknis, termasuk padatnya agenda kenegaraan di dalam negeri yang melibatkan sejumlah pejabat kunci.

Namun, situasi berubah setelah pemerintah Indonesia menerima konfirmasi dari pihak Iran bahwa akses ke salah satu agenda hanya diberikan kepada pejabat dengan level di atas duta besar.

"Kemudian kita mendapatkan konfirmasi bahwa pihak Iran hanya akan memberi akses kepada pejabat di atas dubes," kata Sugiono.

Karena keterbatasan waktu dan mekanisme yang berlaku, pemerintah tidak memungkinkan untuk mengirimkan pengganti pada agenda tersebut. Setelah berkoordinasi lebih lanjut, Sugiono mengatakan Indonesia kemudian merencanakan kehadiran delegasi tingkat tinggi pada prosesi pemakaman yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2026.(merdeka.com)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:52:00 +0700 Polisi yang Hilang Saat Penggerebekan Narkoba Ditemukan Tak Bernyawa, Diduga Dianiaya https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polisi-yang-Hilang-Saat-Penggerebekan-Narkoba-Ditemukan-Tak-Bernyawa--Diduga-Dianiaya-
Tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur setelah operasi penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, pada Rabu (1/7/2026).

Korban pertama yang ditemukan meninggal dunia adalah Aipda Yudhie Perdana Putra.

Ia ditemukan dengan luka akibat senjata tajam setelah terlibat dalam operasi penindakan terhadap bandar sabu.



Sementara itu, dua anggota lainnya, yakni Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, sempat dinyatakan hilang usai insiden penyerangan.

Pencarian yang dilakukan tim gabungan akhirnya membuahkan hasil.

Jenazah Bripda Nopandri ditemukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, tepatnya di seberang Desa Tumbang Lahang pada Sabtu (4/7/2026) sekitar pukul 15.55 WIB. 

Sehari kemudian, Minggu (5/7/2026) pagi, jenazah Aiptu Sumaryanto ditemukan di Sungai Desa Tumbang Kalemei.



Penemuan jasad tiga anggota Polri pasca penggerebekan bandar narkoba ini memunculkan dugaan baru yang menggemparkan.

Ketiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan itu diduga sempat disekap dan dianiaya sebelum jasad mereka dibuang ke sungai.

“Kalau sebelum nyebur ke sungai sudah meninggal, ini bisa jadi mereka ditangkap dulu, disekap, dianiaya, lalu dibuang,” ujar Komisioner Kompolnas Choirul Anam atau Cak Anam dalam tayangan Kompas TV, Senin (6/7/2026).

Apabila dugaan itu terbukti, kasus tersebut bukan sekadar pembunuhan terhadap aparat kepolisian, melainkan bentuk perlawanan serius terhadap negara dalam upaya pemberantasan narkotika.

"Kalau itu yang terjadi, ya ini serius sekali. Artinya perlawanan terhadap penegakan hukum, khususnya narkotika, benar-benar terjadi di sini," ujar Anam.

Karena itu, Kompolnas meminta seluruh pelaku dihukum seberat-beratnya apabila terbukti terlibat.

Detik-Detik Mencekam Penggerebekan
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa operasi berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei.



Target operasi adalah residivis berinisial BIO.

Sebanyak 12 personel Satresnarkoba Polres Katingan diterjunkan.

Saat penangkapan, massa melakukan perlawanan dengan senjata tajam dan senjata api rakitan.



Personel terpaksa menyelamatkan diri dengan berenang menyeberangi sungai dan berlindung di hutan.

Seorang terduga pelaku berinisial A berhasil ditangkap di lanting sedot emas Desa Tumbang Pariyei.

Kapolres Katingan, AKBP Dodik Hartono, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan anggota, baru kemudian pengungkapan kasus.

Sosok Aiptu Sumariyanto

Di mata keluarga dan rekan, Aiptu Sumariyanto dikenal sebagai sosok ramah, teladan, dan berdedikasi tinggi.



Putrinya, Khanza (16), mengaku sangat terpukul atas kepergian sang ayah.


Rekan satu angkatan, AKP Miftah Khoiri, mengenang almarhum sebagai pribadi yang akrab, rajin, dan selalu menjaga kebersamaan.

Jenazah Aiptu Sumariyanto disalatkan di Masjid Al-Ghufron, Kasongan, sebelum dimakamkan.

Suasana haru menyelimuti keluarga dan sahabat yang kehilangan sosok teladan.

Kasus ini menjadi alarm keras bahwa perlawanan terhadap aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika semakin brutal.

Investigasi Kompolnas di Palangkaraya dan Katingan diharapkan mampu mengungkap kebenaran, sekaligus memastikan keadilan bagi para polisi yang gugur.

Sembunyi di Sumur Hingga Plafon, 8 Orang Diamankan Polisi
Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius. 



Di Perawang Provinsi Riau, delapan orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, diamankan polisi.

Saat polisi datang, mereka kocar-kacir, ada yang masuk ke dalam sumur dan ada yang manjat ke plafon. 

Peristiwa penangkapan itu dilakukan Kamis (2/7/2026) malam. Setelah Polsek Tualang dan Satres Narkoba Polres Siak menerima laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan. 



“Peran mereka berbeda-beda. Ada yang diduga sebagai bandar, pengedar, pembeli, hingga orang yang mengetahui aktivitas peredaran narkotika tersebut,” ujar Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kapolsek Tualang Kompol Teguh Wiyono, Minggu (5/7/2026).

Polisi menduga AS berperan sebagai bandar. Sementara MJN, RJ, S alias AB, dan EP diduga menjadi pengedar.

Dua orang lainnya, M alias D dan HA, diduga sebagai pembeli. Sedangkan L disebut mengetahui aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Pengungkapan jaringan ini berlangsung dramatis.

Saat polisi mendatangi sebuah rumah di Jalan Bintara, Kelurahan Perawang, seluruh akses masuk ditemukan dalam kondisi terkunci.



Petugas akhirnya melakukan upaya paksa untuk masuk.

Di tengah penggerebekan itu, orang-orang yang berada di dalam rumah diduga berusaha menghilangkan barang bukti. Narkotika dibuang ke dalam kloset.

Satu unit telepon genggam juga dilemparkan ke dalam sumur.

Upaya menghindari polisi terjadi di sejumlah sudut rumah. EP ditemukan bersembunyi di dalam sumur. Sementara MJN memilih naik dan bersembunyi di atas plafon rumah. 

“Petugas akhirnya berhasil mengamankan mereka bersama orang lain yang berada di lokasi,” katanya. 

Total delapan orang diamankan dalam rangkaian pengungkapan tersebut.

Peristiwa itu bermula beberapa jam sebelumnya. Polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika yang kerap terjadi di kawasan Jalan Bintara, Kelurahan Perawang.



Unit Reskrim Polsek Tualang kemudian berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan. Tim dipimpin Ps Kanit Reskrim Polsek Tualang Iptu Kristian Hadinata Sirait. Penyelidikan bergerak hingga ke Jalan Raya KM 09, Kampung Perawang Barat.

Sekitar pukul 22.30 WIB, polisi mengamankan M alias D dan HA di sebuah rumah. Dari lokasi itu, petugas menemukan satu paket plastik klip berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram.

Kepada polisi, keduanya mengaku memperoleh sabu dari seorang pria berinisial A yang berada di Jalan Bintara, Kelurahan Perawang. Informasi tersebut langsung dikembangkan. Polisi bergerak menuju rumah yang dimaksud.



Di rumah itulah penggerebekan berlangsung. Akses rumah terkunci, sejumlah orang berusaha bersembunyi, sementara barang-barang diduga coba dihilangkan sebelum petugas menguasai lokasi.

Hasil penggeledahan menemukan puluhan plastik klip kosong, kaca pirex, pipet modifikasi, dua mancis, uang tunai Rp150 ribu, serta delapan unit telepon genggam berbagai merek.

Polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam yang sebelumnya dibuang ke dalam sumur. Hasil tes urine kemudian menunjukkan enam orang positif menggunakan narkotika. Mereka adalah AS, M alias D, HA, RJ, S alias AB, dan EP. Sedangkan MJN dan L dinyatakan negatif.

Kapolsek Tualang Kompol Teguh Wiyono mengatakan para pelaku dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu telah diamankan di wilayah Kecamatan Tualang.

“Benar, pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu diamankan di wilayah Kecamatan Tualang dan saat ini dilakukan proses penyidikan,” kata Teguh.



Menurut Teguh, pengungkapan itu merupakan hasil kerja sama Polsek Tualang, Satresnarkoba Polres Siak, dan masyarakat yang memberikan informasi.

Polisi kini masih mengembangkan jaringan tersebut. Salah satu sasaran penyelidikan adalah dugaan pemasok berinisial U. Nama U diketahui dalam proses pengembangan kasus dan kini masuk dalam daftar penyelidikan kepolisian.

Para tersangka dipersangkakan dengan ketentuan pidana terkait narkotika, termasuk Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana penyesuaian pidana yang berlaku, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan permufakatan dan pengetahuan terhadap tindak pidana narkotika.

Polsek Tualang meminta masyarakat terus memberikan informasi jika mengetahui aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

“Informasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membongkar jaringan peredaran narkotika, termasuk menelusuri pemasok yang berada di atas para pengedar,”(tribunpekanbaru)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:43:00 +0700 Kasus Pengeroyokan Sekretaris PKC PMII Riau Jadi Perhatian, Kapolda Pastikan Diusut Tuntas https://www.spiritriau.com/Hukrim/Kasus-Pengeroyokan-Sekretaris-PKC-PMII-Riau-Jadi-Perhatian--Kapolda-Pastikan-Diusut-Tuntas---
PEKANBARU - Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Sekretaris PKC PMII Riau, Supriadi, menjadi perhatian serius Polda Riau. 

Korban yang kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dipastikan mendapat pendampingan medis, sementara proses hukum terus berjalan untuk mengungkap para pelaku.

Informasinya, korban dikeroyok oleh sekitar 10 orang tak dikenal (OTK) di kawasan Jalan Bangau Sakti, Minggu (5/7/2026), usai menggelar kegiatan diskusi bersama rekan-rekannya.



Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyempatkan diri menemui Supriadi di ruang perawatan, Senin (6/7/2026). 

Kapolda juga berbincang dengan keluarga korban guna memastikan kondisi kesehatannya.

Irjen Herry menegaskan, kasus dugaan pengeroyokan tersebut akan diusut hingga tuntas secara profesional, objektif, dan transparan.

"Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami saudara Supriadi. Hari ini saya datang untuk memastikan kondisi beliau sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga. Yang paling penting, saya ingin menegaskan bahwa Polda Riau berkomitmen mengusut tuntas perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan," ujarnya.

Ia mengatakan, penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta melakukan seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap secara utuh peristiwa tersebut.



"Siapa pun yang nantinya terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus dan tidak ada yang kebal hukum. Kami meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti," tegasnya.

Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi selama proses hukum berlangsung.

"Kami memahami perhatian masyarakat terhadap perkara ini. Karena itu kami memastikan proses hukumnya berjalan secara serius dan profesional. Mari bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya," katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Riset PBH PERADI Pekanbaru, Gita Melanika yang turut mengawal kasus ini menyampaikan, pihaknya menduga kuat peristiwa pengeroyokan terhadap Supriadi memiliki keterkaitan erat dengan sikap kritis dan keberaniannya mengawal proses hukum atas dugaan tindak kekerasan yang sebelumnya terjadi terhadap rekannya.

"Apabila dugaan tersebut benar, maka peristiwa ini bukan lagi sekadar tindak pidana kekerasan biasa, melainkan dapat dipandang sebagai bentuk intimidasi terhadap seseorang yang sedang memperjuangkan keadilan dan mengawal penegakan hukum," tuturnya.

"Hal demikian merupakan ancaman serius terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mencari keadilan," tambah dia.

Ia mengingatkan, agar tidak ada pihak mana pun yang menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, maupun tindakan represif untuk membungkam suara kritis masyarakat atau aktivis yang sedang memperjuangkan keadilan.

PBH PERADI Pekanbaru menegaskan, akan terus mengawal perkara ini hingga seluruh fakta terungkap secara terang-benderang, seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku, serta para korban memperoleh keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.(tribunpekanbaru)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:41:00 +0700 Pengedar dan Kurir Sabu di Rohul Diringkus, Pemasok Masih Diburu https://www.spiritriau.com/Hukrim/Pengedar-dan-Kurir-Sabu-di-Rohul-Diringkus--Pemasok-Masih-Diburu-
PASIR PANGARAIAN - Dia pria yang berperan sebagai pengedar dan Kurir Sabu di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara berhasil diringkus jajaran Satresnarkoba Polres Rohul.

Namun sayang, pemasok barang haram tersebut belum berhasil ditangkap.

Dua pria tersebut yakni HS alias Hardian, 23 tahun, warga Desa Payung Sekaki, yang diduga berperan sebagai pengedar.



Kemudian R, 18 tahun, yang diduga berperan sebagai kurir.

Keduanya diciduk di kawasan kebun kelapa sawit di desa tersebut pada Kamis malam (2/7/2026). Oleh keduanya, kebun ini sering digunakan sebagai lokasi transaksi.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan enam paket sabu dari tangan tersangka Hardian, berikut satu pak plastik klip bening, dua lembar plastik klip, satu unit timbangan digital, sebuah dompet hitam merek Lives, dan satu unit telepon genggam Android merek OPPO. 

Sementara dari tersangka R, petugas menemukan satu paket sabu yang diduga diperoleh dari Hardian.

"Kalau ditotal, batang bukti dari kedua tersangka dengan berat kotor 3,74," kata Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra melalui Kasat Narkoba Iptu Dendy Gusrianto pada Tribunpekanbaru.com, Senin (6/7/2026).



Dalam pemeriksaan awal, Hardian mengakui sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang dikenal dengan nama Godek. Polisi sempat berupaya melakukan pengembangan untuk memburu pemasok tersebut, namun nomor telepon yang bersangkutan sudah tidak aktif sehingga keberadaannya belum berhasil diketahui.

Selain barang bukti narkotika, hasil tes urine terhadap kedua tersangka menunjukkan keduanya positif mengandung metamfetamina.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(tribunpekanbaru)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:37:00 +0700 Kapal Pompong Tenggelam di Tanjung Buton Siak, Satu Tewas dan Tiga Orang Masih Hilang https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kapal-Pompong-Tenggelam-di-Tanjung-Buton-Siak--Satu-Tewas-dan-Tiga-Orang-Masih-Hilang---
PEKANBARU - Kecelakaan laut terjadi di perairan Pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 00.00 WIB.

Sebuah kapal pompong yang sedang melakukan pemeriksaan draft survey di kapal MV HIMALA, tenggelam setelah terseret arus deras ke bawah kapal tongkang yang tengah bersandar.

Insiden itu mengakibatkan empat dari tujuh orang yang berada di atas kapal menjadi korban.



Satu orang ditemukan meninggal dunia, tiga lainnya masih dinyatakan hilang, sedangkan tiga penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Berdasarkan informasi awal, kapal pompong yang digunakan untuk kegiatan survei berada di sisi MV HIMALA ketika arus sungai yang cukup kuat menyeret kapal ke bawah tongkang. 

Pompong kemudian tenggelam dalam waktu singkat.

Laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru dari pihak Perusahaan Pelayaran Tujuh Samudra.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian.



Sebanyak 10 personel rescue dikerahkan ke Pelabuhan Tanjung Buton yang berjarak sekitar 103 kilometer dari Kantor SAR Pekanbaru. 

Operasi difokuskan di sekitar titik terakhir korban diketahui berada atau Last Known Position (LKP), dengan metode penyisiran di permukaan.

Apabila kondisi cuaca dan arus memungkinkan, tim SAR juga akan melakukan penyelaman untuk mempercepat pencarian tiga korban yang hingga kini belum ditemukan. 

Seluruh korban yang berhasil ditemukan nantinya akan dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan, seluruh sumber daya telah dikerahkan dalam operasi pencarian.

"Kami mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Semoga korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," ujarnya.

Selasa pagi ini, proses pencarian terhadap tiga korban akan dilakukan dengan melibatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru bersama unsur terkait di lokasi kejadian.(Tribunpekanbaru.com)

]]> Tue, 07 Jul 2026 08:32:00 +0700 Badai Finansial Perusahaan Udang Anak Eks Presiden Seret Banyak Bank https://www.spiritriau.com/Nasional/Badai-Finansial-Perusahaan-Udang-Anak-Eks-Presiden-Seret-Banyak-Bank
JAKARTA - Kredit macet yang menimpa PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) milik Kaesang Pangarep, putra bungsu eks Presiden Jokowi kini menjadi sorotan. Kondisi keuangan perusahaan udang olahan ini memburuk dan nilai asetnya tercatat lebih rendah dibandingkan kewajiban utangnya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menilai situasi ini tidak berarti perbankan kurang pruden atau kecolongan dalam menyalurkan kredit.


"Kasus ini lebih mencerminkan realisasi risiko kredit (credit risk materialization), akibat memburuknya kondisi fundamental perusahaan (PMMP) dan industrinya," ujar Nafan di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Rincian Utang Jumbo PMMP di Berbagai Bank

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Senin (6/7/2027), total utang PMMP mencapai Rp2,8 triliun di luar beban bunga kredit. Berikut rincian utang perusahaan milik suami Erina Sofia Gudono tersebut:

* PT Bank Permata Tbk (BNLI): Kreditur terbesar dengan eksposur US$53,12 juta dan Rp5,49 miliar. Menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS, total eksposur mencapai Rp929,6 miliar ditambah Rp5,49 miliar, atau hampir Rp1 triliun.
* PT Bank Central Asia Tbk (BCA): Utang menembus US$40,29 juta atau setara Rp705 miliar.
* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Memiliki piutang sebesar US$30,71 juta atau sekitar Rp537,4 miliar.
* PT Bank SMBC Indonesia Tbk: Bank yang dikuasai Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ini memberikan kredit US$22,80 juta, setara Rp400 miliar.
* PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS): Dikuasai Kasikornbank (Thailand), memberikan kredit US$7,21 juta atau setara Rp125,2 miliar.
* PT Bank Resona Perdania: Menyalurkan fasilitas kredit sebesar US$5,99 juta yang setara Rp105 miliar.
Menurut Nafan, keterlibatan beberapa bank sekaligus merupakan hal wajar untuk perusahaan besar yang membutuhkan pembiayaan sindikasi guna diversifikasi sumber pendanaan.

Evaluasi Bank dan Tekanan Operasional
Setiap penyaluran dana selalu melewati due diligence, analisis kelayakan usaha, penilaian agunan, dan stress test. Namun sektor perikanan dan budidaya udang belakangan mengalami tekanan berat, mulai dari penurunan harga global, lemahnya permintaan ekspor, hingga naiknya biaya operasional.

"Yang perlu dipahami, kualitas suatu kredit dapat berubah seiring perubahan fundamental perusahaan maupun kondisi industri," urai Nafan.

"Namun demikian, kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi industri perbankan untuk terus memperkuat pemantauan pasca-kredit (post-disbursement monitoring), sistem peringatan dini (early warning system), serta pengujian sensitivitas terhadap sektor-sektor yang memiliki volatilitas tinggi," tambahnya.

Nafan menekankan perbankan kini harus berfokus memitigasi efek rambatan dari kredit bermasalah ini.

"Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana masing-masing bank mengelola risiko lanjutan, antara lain melalui restrukturisasi apabila masih layak, peningkatan pencadangan, optimalisasi pemulihan aset, serta memastikan eksposur terhadap debitur tersebut tetap berada dalam batas yang dapat ditoleransi sehingga tidak mengganggu kualitas aset maupun permodalan bank," paparnya.

Sementara itu, tekanan operasional PMMP makin berat. Saat ini hanya unit pabrik udang di Situbondo yang beroperasi. Perusahaan tersebut membutuhkan tambahan suntikan modal kerja minimal US$15 juta atau setara Rp262,5 miliar agar dapat kembali beroperasi normal(goriau)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:28:00 +0700 Bernapas Dulu-lah', Bos Banggar Minta Kepala Daerah Rem Keinginan Tambah Gaji dari PAD https://www.spiritriau.com/Ekbis/Bernapas-Dulu-lah--039---Bos-Banggar-Minta-Kepala-Daerah-Rem-Keinginan-Tambah-Gaji-dari-PAD
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta usulan penambahan hak keuangan bagi kepala daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk ditunda. Langkah ini dinilai penting demi menjaga stabilitas keuangan negara.

"Bernapas dulu-lah. Fiskal, kita jaga dulu keberlangsungannya agar fiskal kita tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan. Harapan saya, direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita," tegas Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Fokus Kawal Ekonomi Akar Rumput

Menurut Said, fokus utama pemerintah dan dewan saat ini adalah memastikan kredibilitas fiskal terjaga dan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

"Tidak sekadar tumbuh (ekonomi), tapi kemudian yang di bawah tidak merasakan dampaknya. Maka itu yang kita kawal bersama," tambahnya.

Akar Wacana Kenaikan Gaji Pejabat Daerah

Wacana penambahan hak keuangan ini sebelumnya mencuat sebagai respons atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sistem.

"Satu, terkait dengan biaya politik yang tinggi yang dihasilkan di dalam proses pemilihan kepala daerah kita. Yang kedua, soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas," urai Rifqi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Rifqi menyoroti ketimpangan antara pendapatan resmi dengan pengeluaran pejabat. Kondisi ini yang mendorong DPR merekomendasikan revisi peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan.

"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 sampai Rp6 juta, sementara cost politiknya tinggi. Dan karena itu, kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional," paparnya.

Usulan 20 Persen dari PAD
Untuk menutupi ketimpangan tersebut, Komisi II DPR mengusulkan agar pejabat daerah mendapat jatah sekian persen dari PAD yang mereka hasilkan.

"Kami sekarang minta kepada pemerintah karena dasarnya PP, kita tunggu usulan dari pemerintah. Memang idealnya sekitar mungkin ya 20 persen lah, itu berbagi dengan wakil kepala daerah," jelas Rifqi.

Menurutnya, aturan yang jelas dapat mencegah tindakan korupsi karena kepala daerah sudah mendapatkan kompensasi yang sesuai.

"Dan kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, itu bisa kita meminimalkan. Tapi kalau korupsi karena keserakahan dan seterusnya, itu kan hal yang lain," ungkapnya.

"Mudah-mudahan nanti Kemendagri juga bisa berkoordinasi dengan BPK, dengan KPK ya untuk merumuskan hal ini agar jangan sampai juga (ada) 'korupsi' yang terlembagakan melalui peraturan,"(goriau)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:26:00 +0700 DPR Panggil Menhut Raja Juli Bahas Lahan Kuansing Usai Ramai Isu Amplop Gratifikasi https://www.spiritriau.com/Peristiwa/DPR-Panggil-Menhut-Raja-Juli-Bahas-Lahan-Kuansing-Usai-Ramai-Isu-Amplop-Gratifikasi
JAKARTA - Nama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terseret dalam pusaran dugaan korupsi suap yang melibatkan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Menindaklanjuti isu tersebut, Komisi IV DPR RI segera menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan Kementerian Kehutanan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengonfirmasi agenda pemanggilan ini. Senin (6/7/2026), Alex menjelaskan bahwa raker tersebut utamanya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, sekaligus mendalami persoalan alih fungsi lahan di Kuansing.


"Kementerian Kehutanan adalah mitra komisi IV sesuai dengan fungsi, tetapi tidak terkait dugaan kasus hukum. Oleh karena itu, maka terkait fungsi pengawasan DPR maka Komisi IV akan mendalami proses alih fungsi lahan Kuansing," tegas Alex.

"Bertepatan saat ini kita juga sedang bahas APBN 2027, jadi seluruh mitra termasuk Kementerian Kehutanan diundang Raker dengan Komisi IV," sambungnya.


Terkait jadwal pasti, Alex menyebutkan raker akan dilaksanakan pekan depan.

"Minggu depan, sepertinya, Selasa atau Rabu. Dugaan kaitan Bupati Kuansing dengan Menhut bukan merupakan tupoksi kami, yang akan kami dalami adalah proses atau mekanisme alih fungsi lahan tersebut," paparnya.

Langkah KPK Usut Laporan Gratifikasi
Di tempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menerima laporan penolakan gratifikasi dari Raja Juli. Laporan ini berkaitan dengan amplop yang ditinggalkan Suhardiman Amby di kantor Kementerian Kehutanan.

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan tertulis, Senin (6/7/2026) mengenai pelaporan tersebut.


"Bahwa pada Jumat (3/7) pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK," urai Budi.

Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, laporan tersebut kini masuk tahap verifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK.

"Atas pelaporan tersebut, tim pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk koordinasi dengan internal KPK. Untuk selanjutnya KPK akan menyampaikan hasilnya, apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak," jelasnya.

Kendati demikian, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa pengembalian uang tidak lantas menghapus unsur pidana dalam sebuah kasus korupsi. Jumat (3/7/2026), Achmad memberikan penjelasan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

"Ya pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik," urai Achmad.

Mengenai potensi pemanggilan Raja Juli, KPK membuka peluang tersebut bila penyidik membutuhkan keterangan tambahan.

"Tetapi kami mohon diberi waktu terlebih dahulu karena tim penyidik sedang bekerja, apakah memang dibutuhkan keterangan-keterangan yang bersangkutan ya tentunya kita akan lakukan pemanggilan," tambahnya.

Klarifikasi Lengkap Menteri Kehutanan
Merespons situasi yang berkembang, Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi resmi di kantor Kemenhut, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026). Ia membenarkan adanya pertemuan dengan Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026, namun menegaskan itu adalah audiensi terbuka yang terdokumentasi.

"Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026, ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, di-publish di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang telah saya sebutkan tadi," jelas Raja Juli.

Ia kemudian merinci insiden tertinggalnya amplop tertutup map tersebut.

"Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya tidak merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," ungkapnya.

Pengembalian amplop itu sukses dilakukan pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi, dibantu oleh aparat kepolisian setempat. Peristiwa pengembalian ini terjadi 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman Amby.

"Saya secara pribadi menelepon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop, amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada foto. Saya lihatkan kepada teman-teman, aslinya. Ini tanda terimanya, tanggal 12 Juni pukul 14.57 (WIB)," pungkas Raja Juli menutup klarifikasinya.(goriau)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:24:00 +0700 Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU Seret Keterlibatan Perusahaan Sejak 2018 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Korupsi-Pasokan-Batu-Bara-PLTU-Seret-Keterlibatan-Perusahaan-Sejak-2018
JAKARTA - Skandal dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berujung pada padamnya listrik (blackout) massal mulai menemui titik terang. Kasus yang diduga telah berlangsung selama enam tahun terakhir ini resmi ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Dirangkum Selasa (7/7/2026), peningkatan status penanganan perkara ini telah diumumkan melalui jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Naik ke Tahap Penyidikan

Penyidik mengendus adanya permainan kotor dalam pemenuhan pasokan batu bara yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026," ujar Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto.


Terkait rentang waktu kejadian, ia menyampaikan dua kali penegasan serupa mengenai periode kasus ini.

"Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai tahun 2026," papar Totok.


Ia juga menekankan kembali hal tersebut dengan kalimat, "Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026," tambahnya.

Modus dan Keterlibatan Perusahaan
Modus yang dilakukan mencakup manipulasi data yang sangat krusial bagi operasional kelistrikan. Polisi juga menyoroti keterlibatan sejumlah perusahaan, meskipun penyebutan nama perusahaan tersebut tercatat dengan beberapa variasi inisial dalam keterangan resminya.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat PT OBP dan PT BRA," ungkap Totok.


Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyebutkan, "Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBB dan PT PRA," urainya.

Penegasan lain terkait perusahaan ini kembali disuarakan, "Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBB dan PT BRA," sambung Totok.

Rincian kecurangan tersebut dijabarkan lebih jauh oleh pimpinan penindakan.

"Modus yang kami temukan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU," urai Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo.

"Serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," jelas Robertus.

Dampak Pemadaman dan Kerugian Negara
Kualitas batu bara yang buruk ini memicu gangguan pasokan listrik yang berdampak langsung pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat luas.

"Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus.


Angka kerugian yang fantastis tengah dihitung secara mendetail.

"Diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun. Namun terkait nilai pasti, saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPK RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi," terangnya.

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun," sambung Robertus.

Kolaborasi dan Pemeriksaan Saksi
Polri berjanji mengusut kasus ini secara terbuka dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kortas Tipikor Polri berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan alat bukti," tutur Robertus.

"Berkolaborasi dengan Bareskrim Polri serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPK RI dan PPATK. Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mengoptimalkan upaya asset recovery guna memulihkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara," paparnya.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari pucuk pimpinan Bareskrim.

"Tentunya kami dari Bareskrim akan men-support penuh, mendukung penuh terkait dengan tindak lanjut proses penyelidikan yang sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan," ungkap Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono.

"Kami akan membantu penuh proses pemeriksaan saksi-saksi ini dan mendukung dari Kortastipidkor, utamanya dalam hal pemeriksaan terkait teknis-teknis pertambangan," kata Syahar.

"Sekali lagi Bareskrim sangat mendukung proses penyidikan ini. Ini ada Dirtipidter sudah berkolaborasi dengan penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor," tegasnya.

Hingga saat ini, penyidik Bareskrim melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu turut membantu analisis dokumen. Proses pemanggilan saksi pun sedang digeber, termasuk membidik kementerian terkait.

"Awalnya kita sudah mengeluarkan (pemanggilan) 34 (saksi), tapi yang baru bisa diklarifikasi 16," urai Totok.

"Ada beberapa saksi termasuk dari (Kementerian) ESDM juga akan kita lakukan pemeriksaan ke depannya,"(goriau)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:22:00 +0700 Panitia Pacu Jalur Rayon II Santuni Keluarga Anak Pacu yang Meninggal Dunia https://www.spiritriau.com/Sosial/-Panitia-Pacu-Jalur-Rayon-II-Santuni-Keluarga-Anak-Pacu-yang-Meninggal-Dunia
TELUKKUANTAN - Sebagai bentuk Kemanusiaan terhadap anak pacu Toduang Itam Dubalang Sati yang meninggal dunia di momen Pacu Jalur Rayon II beberapa waktu lalu panitia pelaksana memiliki inisiatif mulia dengan menyalurkan santunan untuk istri dan anak almarhum.

Bantuan itu diantarkan langsung Ketua Pelaksana rayon II Indra Sukri, didampingi panitia lainya Umra Dani, Endrizal dan Elpi Satriadi, ke rumah duka di Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Senin (6/7/2026) "Bantuan ini adalah inisiatif Panitia rayon II sebagai bentuk kemanusian Panitia Pelaksana," ujar Indra Sukri.

Selain santunan dari panitia Ketua Pelaksana Indra Sukri, sebelumnya juga sudah berupaya melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang asuransi almarhum, namun almarhum tidak terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan sahingga tidak bisa diklaim.

"Itu beberapa langkah yang kita upayakan dari panitia, namun alrmarhum tidak terdata," terangnya.

Di hadapan keluarga, masyarakat dan pemerintahan desa setempat, Indra Sukri, menyampaikan duka mendalam atas musibah di luar kemampuan manusia sebab ajal merupakan hak Allah SWT kapan waktunya tidak bisa ditunda ataupun dimajukan.

"Atas nama panitia kami menyampaikan duka mendalam dengan musibah yang menimpa keluarga kita anak pacuan Toduang Itam Dubalang Sati almarhum Hamdan (51)," ucap Indra Sukri.Selain itu, Indra Sukri juga menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa berkunjung ke rumah duka setelah helat usai dilaksanakan karena kesibukan dan harus menyelesaikan kegiatan tersebut.

Kesempatan ini Ketua Pelaksana juga mengirimkan doa untuk almarhum, yang ia pimpin secara langsung agar almarhum diberi kelapangan dan diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan atas musibah yang dihadapi.

Indra Sukri, mengatakan kehadiranya ke rumah duka bersama panitia lainnya bentuk rasa sosial dalam mempererat tali silaturahmi serta menunjukkan kepedulian antar sesama bahwa begitu eratnya keterikatan budaya Pacu Jalur dalam pelestarian tradisi rantau kuantan.

Sementara Kades Lumbok, Kasri wardana, menyampaikan apesiasi dan terimakasih kepada panitia rayon II yang memiliki kepedulian terhadap warganya yang mengalami musibah dalam pelaksanaan pacu jalur rayon II.

"Atas nama keluarga dan pemerintahan desa kami menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada panitia rayon II yang telah menyalurkan santunan untuk warga kami yang meninggal pada momen pacu jalur beberapa hari lalu," (rtc)
]]> Tue, 07 Jul 2026 08:19:00 +0700 ⁠Perkuat Ketahanan Energi Nasional, PGN Garap Potensi CBM Tanjung Enim 9,7 TCF https://www.spiritriau.com/Ekbis/---Perkuat-Ketahanan-Energi-Nasional--PGN-Garap-Potensi-CBM-Tanjung-Enim-9-7-TCF
PAGARDEWA" PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen penuh dalam optimalisasi pemanfaatan potensi gas domestik guna mendukung penguatan ketahanan energi nasional. Untuk itu, PGN mencari sumber-sumber pasokan baru yang non-konvensional dengan melaksanakan beberapa program gasifikasi dari molekul-molekul gas dan juga sumber-sumber pasokan yang ada.

Salah satu inisiatif yang tengah dilakukan adalah pemanfaatan Coalbed Methane (CBM) atau gas berbasis batubara yang dapat dimanfaatkan untuk dapat dijadikan gas methane dan menambah pasokan bagi PGN.

Bagi PGN, pengembangan CBM di Tanjung Enim berpotensi membuka ruang monetisasi sumber daya gas non-konvensional domestik yang selama ini belum optimal. Inisiatif ini juga dapat menjadi salah satu opsi diversifikasi pasokan gas domestik bagi PGN untuk mendukung kebutuhan industri dan pembangkit. Berdasarkan data Ditjen Migas KESDM, potensi CBM di Tanjung Enim diperkirakan mencapai sekitar 9,7 TCF OGIP atau Original Gas in Place, dengan estimasi nilai potensi gas sekitar US$15,4 miliar.

PGN menegaskan kesiapan teknis maupun komersial melalui penyusunan skema pemanfaatan gas bumi yang ada, dengan target penyaluran yang diproyeksikan tumbuh secara bertahap mulai dari 1 MMSCFD hingga mencapai 25 MMSCFD.

Pada Jumat (3/7/2026), PGN menerima kunjungan kerja dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman beserta jajaran di Stasiun Penerima Gas (SPG) dan Stasiun Kompresor Gas (SKG) Pagardewa. Kunjungan tersebut turut dihadiri Kasdam II/Sriwijaya Brigadir Jenderal TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Edward Candra, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir. Yulius, M.Si., Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Jonidi, S.H., serta jajaran pemangku kepentingan terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) hadir untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan secara efektif dan tepat sasaran, terutama program yang berkaitan erat dengan ketahanan energi, peningkatan kapasitas produksi domestik, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor energi.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa percepatan proyek pengembangan pemanfaatan CBM menjadi perhatian bersama karena memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Menurutnya, meskipun masih terdapat sejumlah aspek administrasi yang perlu diselesaikan, termasuk penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), seluruh pihak telah menyepakati pentingnya percepatan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. KSP mendorong penyelesaian hambatan lintas sektor agar pengembangan Gas Metana Batubara dari wilayah Muara Enim ini dapat segera masuk tahap komersialisasi, dimana penyelesaian administrasi tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menyampaikan apresiasi atas dukungan dari KSP terhadap upaya PGN dalam rangka penguatan gas bumi domestik dan mengurangi impor energi nasional. Terutama, memimpin solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan infrastruktur gas bumi di wilayah Pagardewa dan sekitarnya.

Selain coal-bed methane (CBM), PGN juga mencoba meraih potensi pasokan dari biomethane yang bersumber dari limbah kelapa sawit dan Synthetic Natural Gas (SNG). Potensi pasokan dari ketiga sumber ini sangat besar di Sumatera Selatan.

“Dalam upaya menjaga kestabilan pasokan sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Sumatera Selatan, PGN melaksanakan pengembangan infrastruktur injection point. Infrastruktur ini sebagai titik pengumpul gas, di mana gas yang bersumber dari tiga pasokan, baik dari coalbed methane, dari biomethane ataupun juga sumber lainnya akan dikumpulkan yang kemudian akan masukkan ke dalam pipa transmisi yang sudah ada,” jelas Arief.

Integrasi infrastruktur berbasis pipeline dan non-pipeline menjadi kunci utama efektivitas penyerapan energi ini. Dengan rekam jejak yang solid serta portofolio infrastruktur gas bumi yang luas sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN siap menjalankan peran strategisnya sebagai jembatan utama antara titik sumber pasokan gas dengan masyarakat, dengan tetap tetap mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Kendati kesiapan operasional, PGN menggarisbawahi bahwa percepatan proyek strategis ini membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder. Oleh karena itu, PGN menilai dukungan dari KSP memegang peranan penting dalam menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan agar koordinasi dapat berjalan lebih taktis dan efektif, serta selaras dengan peran masing-masing pihak serta tindak lanjut yang jelas di setiap lini.

“PGN menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah. Dari wilayah Muara Enim dan Pagardewa, PGN bertekad menghadirkan solusi energi domestik yang bersih, andal, dan memberikan multiplier effect yang luas bagi masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian daerah,” tutup Arief.***(rls)

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta (kanan) menerangkan progres kesiapan PGN dalam pengembangan Coalbed Methane (CBM) Tanjung Enim kepada Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman (kiri) saat kunjungan kerja di Stasiun Penerima Gas (SPG) Pagardewa, Jumat (3/7/2026)(rtc)
]]> Mon, 06 Jul 2026 16:29:00 +0700 Menaker dan Manajemen TikTok Gelar Pertemuan Usai Isu PHK di Tokopedia, Bagaimana Hasilnya? https://www.spiritriau.com/Ekbis/Menaker-dan-Manajemen-TikTok-Gelar-Pertemuan-Usai-Isu-PHK-di-Tokopedia--Bagaimana-Hasilnya-
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli telah melakukan pertemuan dengan manajemen TikTok dan Tokopedia untuk membahas isu yang berkembang terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan tersebut. Dalam pertemuan ini, Yassierli mengakui adanya penataan kerja yang berlangsung di lingkungan grup perusahaan TikTok.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh Executive Director Tokopedia & TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo. Setelah pertemuan, Yassierli menyatakan bahwa penataan karyawan di grup TikTok dan Tokopedia masih memberikan peluang kerja bagi para karyawan.

“Kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group,” ungkap Yassierli dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin (6/7).

"Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa bekerja di lini usaha yang lain."

Menyusul kabar mengenai PHK di grup usaha TikTok, Yassierli juga mengapresiasi langkah perusahaan yang membuka rekrutmen untuk 100 posisi di Indonesia.

"Kita juga sudah mendengar bersama saat ini TikTok Group sedang melakukan rekrutmen pekerja sekitar 100 orang ya ibu Stephanie, 100 posisi," ujarnya.

"Ini juga menunjukkan bahwa usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan oleh TikTok Group tersebut," tambah Yassierli.

Dengan adanya rekrutmen ini, diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi para pencari kerja di Indonesia.

Penasihat Prabowo Bakal SelidikiPenasihat Khusus Presiden RI untuk Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, akan langsung terjun untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Tokopedia dan TikTok. Tindakan ini diambil agar pemerintah dapat mengumpulkan fakta secara menyeluruh sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," ungkap Said Iqbal dalam siaran pers pada Minggu (5/7).

Dia menekankan bahwa sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan industri manufaktur, sehingga setiap permasalahan ketenagakerjaan perlu dianalisis secara menyeluruh. Said Iqbal juga akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelidiki akar permasalahan yang berkaitan dengan isu PHK di kedua platform digital tersebut.

"Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan," tegasnya.

Perlindungan Hak PekerjaSaid menekankan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja.

"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," ungkap Said.

Namun, dia juga menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan situasi bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Jika permasalahan yang muncul disebabkan oleh dinamika pasar, perubahan model bisnis, atau tekanan ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.

"Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,"(merdeka.com)
]]> Mon, 06 Jul 2026 16:28:00 +0700 Setahun Pasca Dirawat, Gajah Sumatera Berusia 60 Tahun di Tesso Nilo Kembali Aktif https://www.spiritriau.com/Nusantara/Setahun-Pasca-Dirawat--Gajah-Sumatera-Berusia-60-Tahun-di-Tesso-Nilo-Kembali-Aktif
PEKANBARU -Kondisi seekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) betina berusia 60 tahun yang hidup liar di Kantong Gajah Tesso Tenggara, Kabupaten Pelalawan, dipastikan dalam keadaan stabil.

Satwa itu sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada 25�"26 Juni 2026.

Kepala Balai Besar KSDA Riau Supartono mengatakan, individu gajah tersebut merupakan satwa soliter yang telah lama berpisah dari kelompoknya.

Pada 23 hingga 26 Juli 2025, gajah itu sempat menjalani penanganan medis intensif setelah ditemukan dalam kondisi kurus, lemah, mengalami gangguan saluran pencernaan, dehidrasi, prolapsus ani, serta keausan gigi akibat faktor usia.

"Setelah satu tahun pemantauan dan penanganan, kondisi gajah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Satwa kembali aktif bergerak dan mampu bertahan hidup secara alami di habitatnya," kata Supartono, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir gajah beberapa kali terpantau berada di sekitar kebun masyarakat untuk mencari pakan yang lebih lunak, seperti ubi kayu, batang pisang, rumput, dan tanaman sawit muda.

Kemunculan satwa tersebut sempat memunculkan laporan masyarakat yang menduga gajah kembali sakit karena feses yang masih kasar, sesekali mengalami diare, dan mengeluarkan aroma tidak sedap.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Medis BBKSDA Riau yang dipimpin drh Rini Deswita bersama tim PT RAPP melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi gajah lincah, agresif, dan memiliki respons alami terhadap keberadaan manusia. Selama proses pembiusan, gajah bahkan tetap berada dalam posisi berdiri," kata Supartono.

Menurutnya, kondisi fisik gajah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan saat pertama kali ditangani pada Juli 2025. Berat badan diperkirakan mencapai sekitar 2.600 kilogram, dengan lingkar dada 340 sentimeter dan tinggi badan 230 sentimeter.

Pemeriksaan juga tidak menemukan adanya luka maupun cedera, sementara skor kondisi tubuh berada pada kategori sedang.

"Tim medis menemukan penurunan fungsi otot anus (anismus), yaitu melemahnya fungsi otot yang membantu proses pengeluaran feses," tutur Supartono.

Kondisi tersebut menyebabkan feses sering menggantung di anus sehingga menimbulkan aroma tidak sedap. Selain itu, keausan gigi akibat usia menyebabkan proses pengunyahan tidak lagi optimal, terutama terhadap pakan berserat kasar.

Akibatnya, feses yang dihasilkan masih bertekstur kasar dan lebih sulit dikeluarkan secara tuntas. Kondisi tersebut membuat gajah lebih memilih pakan lunak, seperti ubi, rumput, umbut, dan batang pisang.

"Kondisi yang ditemukan merupakan bagian dari proses penuaan. Selama nafsu makan tetap baik, kondisi tubuh stabil, dan satwa tidak mengalami stres, peluang gajah untuk terus bertahan hidup di habitat alaminya masih sangat baik," jelasnya.

Dalam penanganan tersebut, tim medis juga memberikan terapi berupa obat-obatan suportif dan cairan infus untuk menjaga kondisi fisiologis satwa.

Supartono menegaskan BBKSDA Riau akan terus memantau perkembangan kesehatan gajah tersebut sebagai bagian dari upaya konservasi satwa liar dilindungi.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga habitat gajah, tidak melakukan perburuan maupun perdagangan ilegal, serta segera melaporkan kepada BBKSDA Riau apabila menemukan satwa liar yang memerlukan penanganan," pungkas Supartono.(cakaplah)
]]> Mon, 06 Jul 2026 16:04:00 +0700 DPRD Pekanbaru Soroti Lemahnya Pengawasan Tempat Hiburan Malam https://www.spiritriau.com/Opini/DPRD-Pekanbaru-Soroti-Lemahnya-Pengawasan-Tempat-Hiburan-Malam
PEKANBARU �" Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menilai pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal. Indikasinya, masih ditemukan tempat hiburan yang diduga beroperasi melewati batas jam operasional hingga menyediakan minuman beralkohol.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Irman Sasrianto, mengatakan persoalan utama bukan terletak pada hiburan yang disajikan, termasuk kehadiran disc jockey (DJ). Yang lebih penting, menurut dia, adalah kepatuhan pengelola terhadap seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.


"Pada prinsipnya kami di DPRD berharap seluruh tempat hiburan malam berpedoman pada aturan yang berlaku. Di dalam aturan itu sudah jelas ada batasan jam operasional yang harus dipatuhi," kata Irman kepada awak media, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, berdasarkan kondisi yang selama ini berkembang di lapangan, pelanggaran justru kerap terjadi pada jam operasional. Sejumlah tempat hiburan diduga masih tetap beroperasi hingga melewati waktu yang telah ditentukan.


Irman juga menyoroti masih adanya dugaan penyediaan minuman beralkohol di sejumlah tempat hiburan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pengawasan dari pemerintah daerah belum dilakukan secara optimal.

"Kalau pengawasannya ketat, kontinu, dan berkelanjutan, hal-hal seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Artinya memang pengawasan kita masih perlu diperkuat," ujarnya.

Ia menambahkan, tren pengelola mendatangkan DJ dari luar daerah juga perlu menjadi perhatian. Menurut dia, kegiatan tersebut sering kali berimplikasi pada bertambahnya durasi operasional tempat hiburan.

"Dengan mendatangkan DJ, biasanya tempat hiburan tetap beroperasi hingga melewati batas jam yang sudah ditentukan," katanya.

Irman berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan secara rutin. Menurutnya, penegakan aturan yang konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga ketertiban umum.

Pengawasan terhadap tempat hiburan malam menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Selain memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan jam operasional, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah munculnya aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban di Kota Pekanbaru(goriau)
]]> Mon, 06 Jul 2026 16:00:00 +0700 Perda Tanah Ulayat Riau Disiapkan, DPRD Bidik Penyelesaian Konflik Agraria dan Berantas Mafia Tanah https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Perda-Tanah-Ulayat-Riau-Disiapkan--DPRD-Bidik-Penyelesaian-Konflik-Agraria-dan-Berantas-Mafia-Tanah
PEKANBARU " DPRD Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat mulai membahas regulasi yang diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan agraria di Provinsi Riau. Ranperda tersebut diproyeksikan tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak masyarakat adat sekaligus memberantas praktik mafia tanah.

Pembahasan Ranperda telah dilakukan bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR. Regulasi ini disusun agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.



Anggota Pansus Ranperda Tanah Ulayat, H. Edi Basri SH MSi, mengatakan salah satu persoalan terbesar yang ingin diselesaikan adalah tumpang tindih (overlapping) antara hak yang diberikan negara, seperti Hak Guna Usaha (HGU), dengan klaim masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, berdasarkan pembahasan dengan BPN, perusahaan yang mengajukan perpanjangan HGU wajib memenuhi persyaratan clear and clean, termasuk memperoleh persetujuan masyarakat melalui pemerintah desa dan para ninik mamak.


"Kalau syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka HGU tidak bisa diperpanjang. Ketika masa HGU berakhir, status lahannya kembali menjadi tanah negara. Namun, jika di atas lahan tersebut terdapat tanah ulayat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, tanah ulayat bukanlah tanah negara," ujarnya, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pijakan penting karena negara tidak dapat memberikan hak baru di atas tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak komunal.

Dalam Ranperda tersebut lanjutnya juga ditegaskan bahwa tanah ulayat merupakan hak komunal masyarakat adat, bukan milik perseorangan. Karena itu, tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak di luar komunitas adat dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat adat.


Tak hanya itu, Ranperda juga diarahkan untuk menutup ruang gerak praktik mafia tanah yang selama ini diduga melibatkan berbagai oknum, mulai dari masyarakat, aparat desa hingga tokoh adat, dalam upaya menguasai tanah ulayat secara tidak sah.

"Kalau praktik-praktik seperti ini terbongkar, maka tanah itu harus kembali kepada kepentingan masyarakat adat secara keseluruhan," tegasnya.

Edi juga mengingatkan agar keberadaan Perda nantinya tidak justru memunculkan sengketa baru akibat klaim sepihak atas wilayah adat. Oleh sebab itu, setiap pengakuan tanah ulayat harus didukung kajian akademis, bukti sejarah, serta rekomendasi dari lembaga adat yang berwenang.

"Jangan sampai ada pihak yang mengklaim wilayah adat sampai ke mana-mana tanpa dasar yang jelas. Semua harus mengedepankan kejujuran, kearifan, dan kepentingan masyarakat adat," katanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian Universitas Sumatera Utara (USU), dahulu terdapat sekitar 17 bidang tanah ulayat yang terdata di Riau dengan luas hampir 500 hektare. Namun kini yang masih tersisa hanya sekitar enam bidang, bahkan di Kabupaten Kampar disebut sudah tidak ada lagi.

Menurutnya, salah satu kendala utama pengakuan tanah ulayat adalah karena sebagian besar wilayah tersebut berada di kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan, sehingga proses pengakuannya tidak berada sepenuhnya di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional.

Melalui Ranperda Tanah Ulayat ini, DPRD Riau berharap kepastian hukum terhadap tanah ulayat semakin kuat sehingga mampu menjadi solusi penyelesaian konflik a
]]> Mon, 06 Jul 2026 15:45:00 +0700 Polsek Bukit Kapur Edukasi Bahaya Narkoba kepada Ratusan Pelajar SMAN 8 Dumai https://www.spiritriau.com/Sosial/-Polsek-Bukit-Kapur-Edukasi-Bahaya-Narkoba-kepada-Ratusan-Pelajar-SMAN-8-Dumai
DUMAI-Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, personel Polsek Bukit Kapur Polres Dumai melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba kepada para pelajar di SMAN 8 Dumai, Senin (6/7/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut berlangsung di Aula SMAN 8 Dumai, Jalan Sukajadi RT 011, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Kapolsek Bukit Kapur AKP Boy Setiawan, S.A.P., M.Si., melalui Ps. Kanit Binmas Polsek Bukit Kapur, AIPTU Budianto Nasution, menyampaikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para siswa dan siswi. Kegiatan ini turut dihadiri Bhabinkamtibmas Kelurahan Bukit Kayu Kapur Brigadir Riky Irawan, S.H., personel Unit Reskrim Briptu Satria, S.H., para guru, serta seluruh peserta didik SMAN 8 Dumai.

Dalam pemaparannya, AIPTU Budianto menjelaskan berbagai materi penting, mulai dari pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan, psikologis, dan kehidupan sosial, hingga konsekuensi hukum bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai cara mencegah penyalahgunaan narkoba, menolak ajakan mengonsumsi narkotika, serta pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para pelajar tampak antusias mengikuti jalannya sosialisasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kapolsek Bukit Kapur AKP Boy Setiawan, S.A.P., M.Si., melalui Ps. Kanit Binmas AIPTU Budianto Nasution mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan edukasi sejak dini kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

"Kami berharap para pelajar memahami dampak buruk narkoba dan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba. Pencegahan harus dimulai sejak dini melalui edukasi dan kerja sama antara kepolisian, sekolah, keluarga, serta masyarakat," ujarnya.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.00 WIB dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Dari hasil kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya narkoba, meningkatnya kesadaran untuk menjauhi pergaulan berisiko, serta terjalinnya sinergi yang baik antara Polsek Bukit Kapur dan pihak sekolah dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelajar.(rtc)
]]> Mon, 06 Jul 2026 15:17:00 +0700 Dua Kapal Roro Rusak, Antrean Bengkalis–Pakning Mengular hingga Lebih 8 Jam https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Dua-Kapal-Roro-Rusak--Antrean-Bengkalis-ndash-Pakning-Mengular-hingga-Lebih-8-Jam
BENGKALIS " Arus penyeberangan di lintasan Roro Bengkalis"Pakning mengalami kepadatan parah setelah dua dari lima armada mengalami kerusakan. Akibatnya, pengguna jasa penyeberangan harus mengantre hingga lebih dari delapan jam.

Dua kapal yang saat ini tidak dapat beroperasi secara normal yakni KMP Bahari Nusantara dan KMP Sereia Domar. Kerusakan tersebut membuat kapasitas layanan penyeberangan berkurang drastis sehingga antrean kendaraan pada saat musim liburan seperti terpantau pada Senin (6/7/26) padat di dermaga Air Putih (Bengkalis).Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis, Edi Kurniawan mengatakan, KMP Bahari Nusantara masih menunggu kedatangan suku cadang mesin utama dari Surabaya. Sementara itu, KMP Sereia Domar mengalami kerusakan pada mesin pembantu (Auxiliary Engine/AE) 1 dan 2.

Saat ini kondisi tiga kapal melayani antrean dan karena adanya kepadatan jadi jadwal tunggu bisa lebih dari delapan jam.

"Untuk mesin AE 2 sudah selesai diperbaiki dan sedang menjalani pengetesan. Sedangkan AE 1 masih dalam proses perbaikan karena terdapat kebocoran. Mudah-mudahan bisa segera selesai agar dapat membantu mengurai antrean," ujar Edi usai meninjau perbaikan KMP Sereia Domar, Senin (6/7/26).

Di ruang mesin KMP Sereia Domar, sejumlah awak kapal tampak bekerja memperbaiki mesin AE 1 yang mengalami kebocoran agar kapal dapat segera kembali beroperasi.

General Manager (GM) Surya Timur Line Bengkalis (KMP Sereia Domar), Tommy Silaban, mengatakan seluruh kru terus berjibaku mempercepat proses perbaikan sejak kerusakan terjadi pada Jumat lalu.

"Sedang kita gesa perbaikan sejak Jumat kemarin. Mesin AE 2 sudah tuntas dan menjalani pengetesan, sedangkan hari ini fokus menyelesaikan AE 1. Mudah-mudahan besok pagi kapal sudah kembali melayani lintasan," kata Tommy.

Ia mengungkapkan, berhentinya operasional kapal selama beberapa hari telah menyebabkan perusahaan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat terhentinya layanan angkutan penyeberangan di lintasan Bengkalis"Pakning.

Pihak pengelola berharap proses perbaikan dapat segera rampung sehingga armada kembali beroperasi normal dan antrean panjang kendaraan musim liburan selama beberapa hari terakhir dapat segera terurai.(rtc)
]]> Mon, 06 Jul 2026 15:14:00 +0700 Tampil Memukau, Siswi Sabilal Muhtadin Inhil Hana Humaira Dinobatkan Sebagai Dara Belia Kebudayaan Riau 2026 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Tampil-Memukau--Siswi-Sabilal-Muhtadin-Inhil-Hana-Humaira-Dinobatkan-Sebagai-Dara-Belia-Kebudayaan-Riau-2026
PEKANBARU - Siswi Sekolah Sabilal Muhtadin, Hana Humaira Ashafa (14) sukses mengharumkan nama Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Ia resmi dinobatkan sebagai Dara Belia Kebudayaan Provinsi Riau 2026 pada malam Grand Final di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Minggu (5/7/2026).

Sebelum meraih mahkota kebanggaan tersebut, Hana harus melewati tahapan karantina ketat bersama para finalis dari wilayah lain. Selama masa pembekalan, seluruh peserta mendapat materi penting yang mencakup wawasan kebudayaan, pengembangan kepribadian, hingga sesi unjuk bakat.


Penilaian komprehensif dewan juri menempatkan wakil Inhil ini masuk ke dalam jajaran enam besar atau Top 6. Puncak acara yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB menjadi saksi pesona dan kecerdasan Hana yang memukau para penonton hingga akhirnya sukses meraih gelar prestisius budaya tersebut.

Menanggapi pencapaian gemilang ini, Hana tidak kuasa menutupi rasa haru dan bahagianya.


"Alhamdulillah, Hana sangat bersyukur dan tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini. Proses karantina selama beberapa hari kemarin memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman berharga," ungkapnya.

Remaja berprestasi ini merasa bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan tulus banyak pihak.

"Bisa masuk Top 6 dan diamanahkan gelar Dara Belia Kebudayaan Riau 2026 adalah sebuah kehormatan. Prestasi ini Hana persembahkan untuk kedua orang tua, sekolah, dan seluruh masyarakat Inhil yang selalu mendoakan dan mendukung Hana," urainya.

Ke depan, ia memiliki misi khusus untuk merangkul kaum milenial agar ikut melestarikan nilai-nilai tradisi lokal.

"Melalui amanah ini, Hana ingin mengajak teman-teman generasi muda untuk lebih mencintai, menjaga, dan bangga terhadap kekayaan budaya Melayu dan budaya daerah kita di Riau agar tidak lekang oleh waktu," (goriau)
]]> Mon, 06 Jul 2026 14:30:00 +0700 Muklisin Upayakan Percepatan Gaji ke-13 ASN Kuansing dan Selesaikan Tunda Bayar https://www.spiritriau.com/Ekbis/Muklisin-Upayakan-Percepatan-Gaji-ke-13-ASN-Kuansing-dan-Selesaikan-Tunda-Bayar
TELUKKUANTAN " Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing), intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau guna mempercepat penyaluran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pembayaran Gaji 13. Langkah ini berjalan beriringan dengan rencana efisiensi anggaran guna melunasi kewajiban tunda bayar daerah yang menumpuk sejak tahun 2024.

Hal itu disampaikan Plt Bupati Kuansing, Muklisin usai rapat bersama kepala OPD, Senin (6/7/2026) siang di Telukkuantan. Muklisin menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi berulang kali dengan Plt Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk memastikan kelancaran transfer dana ke kas daerah.


"Kami mengupayakan semaksimal mungkin agar hak-hak pegawai dan ASN bisa secepatnya dibayarkan. Semakin cepat transfer dari provinsi masuk, semakin cepat pula kita salurkan," ujar Muklisin saat memberikan keterangan kepada media.

Muklisin menegaskan, komitmen pemenuhan hak tersebut tidak hanya menyasar ASN, melainkan juga mencakup PPPK paruh waktu hingga jajaran kepala desa di seluruh Kabupaten Kuansing. Jika kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk dibayarkan sekaligus, pemerintah daerah akan mengambil opsi pembayaran secara bertahap atau diangsur.


Di sisi lain, Muklisin menyoroti tantangan berat terkait beban tunda bayar Pemkab Kuansing yang terakumulasi dari tahun anggaran 2024, 2025, hingga potensi penambahan di tahun 2026. Untuk mencegah pembengkakan utang daerah yang tidak ter-cover, ia mengaku siap mengambil kebijakan pengetatan anggaran yang ketat.

"Meskipun kebijakan efisiensi ini mungkin kurang populer, kita harus menyelamatkan keuangan daerah. Skala prioritas kami adalah mengutamakan belanja wajib, termasuk mencicil tunda bayar tersebut. Kasihan pihak-pihak yang haknya tertunda sejak 2024," tambahnya.


Guna menyiasati ruang fiskal daerah yang menyempit akibat kebijakan efisiensi, Muklisin menginstruksikan seluruh OPD untuk lebih agresif menjemput bola ke pemerintah pusat. Pemkab Kuansing akan mengandalkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar roda pembangunan infrastruktur dan program strategis tetap berjalan.

Merujuk pada tahun anggaran 2025, Kuansing mencatat keberhasilan signifikan dengan mengamankan dana pusat hampir mencapai Rp600 miliar berkat sinergi lintas sektor.

"Melalui perjuangan bersama seluruh OPD, kami berharap potensi serapan dana APBN di tahun 2026, 2027, dan tahun-tahun berikutnya tetap optimal. Dengan begitu, meskipun kita sedang melakukan efisiensi internal, pembangunan di Kuansing tidak boleh terhenti,"(goriau)
]]> Mon, 06 Jul 2026 14:28:00 +0700