https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Thu, 30 Jul 2026 10:47:23 +0700 Thu, 30 Jul 2026 10:47:23 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nusantara/Rafi-dan-Reni-Silviani-Dinobatkan-sebagai-Bujang-dan-Dara-Bengkalis-2026

BENGKALIS-Malam Grand Final Pemilihan Bujang dan Dara menobatkan M. Rafi dan Reni Silviani sebagai Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, Rabu (29/7/2026) di Gedung Cik Puan Bengkalis.

Keduanya berhasil meraih gelar tertinggi setelah menyisihkan para finalis lainnya melalui berbagai tahapan penilaian, mulai dari wawasan, kepribadian, kemampuan komunikasi, bakat, hingga pengetahuan tentang budaya dan pariwisata Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, gelar Bujang II diraih M. Daru Nafis dan Dara II diraih Elvina Hedyana. Adapun posisi Bujang III diraih Habib Faturrahman, sedangkan Dara III diraih Mulan Fazila.

Bupati Bengkalis Kasmarni yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang maupun finalis yang telah menunjukkan kemampuan terbaik selama proses seleksi.

Menurut Kasmarni, ajang Pemilihan Bujang dan Dara bukan sekadar memilih duta wisata, melainkan menjadi wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berwawasan luas, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya Melayu dan pembangunan daerah.

"Selamat kepada M. Rafi dan Reni Silviani yang telah dipercaya sebagai Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Begitu pula kepada M. Daru Nafis dan Elvina Hedyana sebagai Bujang dan Dara II, serta Habib Faturrahman dan Mulan Fazila sebagai Bujang dan Dara III," ujar Kasmarni.

Ia berharap amanah tersebut menjadi motivasi bagi para pemenang untuk terus berkarya, menginspirasi generasi muda, sekaligus memperkenalkan potensi wisata, budaya, adat istiadat, dan kekayaan Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat yang lebih luas.

Kasmarni juga mengajak seluruh finalis agar terus mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh finalis merupakan putra-putri terbaik Bengkalis yang memiliki peran strategis sebagai agen promosi daerah.

"Semoga Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempromosikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, seni budaya, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya Melayu," harapnya.

Adapun dewan juri pada ajang tersebut terdiri dari Alfiandri selaku Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Zulham Affandi yang merupakan Bujang Riau 2013, serta Dinda Rahmi, Dara II Riau Tahun 2022.

Malam grand final turut dihadiri Bupati Bengkalis ke-14 Amril Mukminin, Wakil Bupati Bagus Santoso, Ketua TP-PKK Siti Aisyah, Sekretaris Daerah Ersan Saputra, Ketua DPRD Septian Nugraha, Wakil Ketua I DPRD Arsya Fadhillah, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Siregar, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Haris Nur Priatno, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.(ckplh)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:34:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Sabu-Senilai-Rp55-Miliar-Gagal-Beredar--Polres-Dumai-Perkuat-Pengawasan-Jalur-Pesisir

DUMAI - Sebanyak 30,80 kilogram narkoba jenis sabu, 359 butir ekstasi dan 215,67 gram ganja dimusnahkan setelah seluruh barang bukti tersebut terungkap dari 10 perkara tindak pidana narkotika yang ditangani Polres Dumai.

Pemusnahan barang bukti berlangsung di Mapolres Dumai, Rabu (29/7/2026), dipimpin Kapolres Dumai, AKBP Fatikh Dedy Setyawan SIK MSI.

Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Bea dan Cukai Kota Dumai Ruru Firza Isnandar, Kasat Resnarkoba Polres Dumai AKP Gus Purwantoro, perwakilan Pengadilan Negeri Dumai, Kejaksaan Negeri Dumai, penasihat hukum, personel Satresnarkoba, serta insan pers.Seluruh barang haram itu merupakan hasil penanganan 10 laporan polisi dengan 14 tersangka yang ditangani Satresnarkoba Polres Dumai dan Polsek Bukit Kapur.

Kapolres Dumai mengungkapkan, sebagian besar barang bukti yang dimusnahkan berkaitan dengan pengungkapan jaringan narkotika internasional.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara jajaran Polres Dumai dan Bea Cukai Kota Dumai dalam mengawasi jalur masuk narkotika.Salah satu kasus terbesar terungkap pada Juni 2026. Saat itu, petugas Bea Cukai mengamankan sebuah kapal barang yang membawa 26 bungkus sabu dan disamarkan dalam kemasan teh Cina.

Pengembangan kasus kemudian dilakukan Satresnarkoba Polres Dumai. Dari penyelidikan tersebut, polisi menangkap tiga tersangka dan mengamankan sabu dengan berat lebih dari 25 kilogram.

Pengungkapan lain juga dilakukan terhadap upaya penyelundupan sekitar lima kilogram sabu melalui Pelabuhan Penumpang Dumai.Barang haram tersebut dibawa seorang penumpang dari Malaysia dan disembunyikan di dalam lima kotak produk makanan.

Modus tersebut akhirnya terbongkar setelah petugas melakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray milik Bea Cukai.

Tersangka berikut barang bukti kemudian diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba Polres Dumai untuk menjalani proses hukum.

Kapolres Dumai menegaskan, pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam mempersempit ruang gerak sindikat narkotika yang memanfaatkan jalur perairan dan wilayah pesisir untuk memasukkan narkoba ke Indonesia.

"Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polres Dumai dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, khususnya jaringan internasional yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai jalur masuk narkotika ke Indonesia," ujar Kapolres.

Pemusnahan puluhan kilogram sabu dan barang bukti narkotika lainnya juga menunjukkan besarnya potensi ancaman yang berhasil dicegah sebelum beredar di tengah masyarakat.

Berdasarkan perhitungan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 155.039 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Jika seluruh narkotika tersebut berhasil diedarkan, nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp55,56 miliar.

Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan disaksikan unsur terkait.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara sekaligus memastikan barang bukti narkotika tidak kembali disalahgunakan.

Setelah pemusnahan selesai, seluruh pihak yang hadir turut menandatangani berita acara pemusnahan.

Dokumen tersebut menjadi bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap perkara narkotika.

Dengan pengungkapan ini, Polres Dumai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Bea Cukai serta aparat penegak hukum lainnya guna mengantisipasi masuknya narkotika dari jaringan internasional, terutama melalui jalur pelabuhan dan kawasan pesisir.(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Setelah-PUPR--Giliran-BPKAD-dan-BPBJ-Rohil-Digeledah-Polda-Riau--81-Dokumen-Jadi-Barang-Bukti

BAGANSIAPIAPI - Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Air Hitam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), terus bergulir.

Tim Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau kembali melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintah daerah pada Rabu (29/7/2026).

Setelah sebelumnya menghabiskan waktu sekitar 12 jam menggeledah Kantor Dinas PUPR Rohil, penyidik bergerak ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil di Jalan Merdeka, Bagansiapiapi.Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dalam perkara dugaan korupsi proyek Jembatan Air Hitam yang dibangun pada 2022 dengan nilai anggaran mencapai Rp31,6 miliar.

Di Kantor BPKAD Rohil, proses penggeledahan berlangsung lebih dari dua jam. Penyidik mulai melakukan pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan berakhir pada 12.30 WIB.

Sejumlah ruangan diperiksa untuk menemukan dokumen yang dinilai memiliki hubungan dengan proyek pembangunan jembatan tersebut. Sedikitnya dua ruangan menjadi sasaran penggeledahan.Dari proses tersebut, penyidik mengamankan 20 dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Jembatan Air Hitam.

Plt Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogie Pramagita, membenarkan adanya penyitaan dokumen tersebut.

"Hari ini kami kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Kantor BPKAD Rohil. Sebanyak 20 dokumen terkait pembangunan Jembatan Air Hitam kami sita," ujar Yogie.Yogie menjelaskan, perkara dugaan korupsi tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

Kendati demikian, hingga penggeledahan dilakukan, penyidik belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

Polda Riau masih akan melakukan pengembangan dan menggelar perkara sebelum mengambil keputusan terkait penetapan tersangka.

"Untuk penetapan tersangka belum dilakukan. Kami akan gelar perkara dulu dalam pengembangan nanti," jelasnya.

Setelah menyelesaikan penggeledahan di BPKAD Rohil, tim Tipidkor Polda Riau melanjutkan pemeriksaan ke Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setdakab Rohil yang berada di lokasi yang sama, yakni Jalan Merdeka, Bagansiapiapi.

Penggeledahan di kantor tersebut difokuskan pada dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan proyek pembangunan Jembatan Air Hitam.

Dari pemeriksaan itu, penyidik kembali menemukan dan menyita 19 dokumen untuk kepentingan penyidikan.

"Setelah di kantor BPKAD, penggeledahan kami lanjutkan ke Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sebanyak 19 dokumen kami sita untuk keperluan penyidikan," ungkap Yogie.

Dengan tambahan dokumen dari BPKAD dan BPBJ, jumlah barang bukti dokumen yang telah diamankan penyidik dari tiga instansi kini mencapai 81 dokumen.

Dokumen tersebut berasal dari penggeledahan di Dinas PUPR Rohil, BPKAD Rohil, serta Kantor BPBJ Setdakab Rohil.

Seluruh dokumen yang disita selanjutnya akan dibawa ke Polda Riau untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut.

Penyidik akan menggunakan hasil pemeriksaan dokumen tersebut sebagai bahan untuk menentukan arah pengembangan perkara.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa penyidikan dugaan korupsi proyek Jembatan Air Hitam masih terus berjalan dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.

"Dokumen yang telah berhasil kami sita akan dibawa ke Polda untuk dipelajari lebih lanjut dan sebagai bahan kami menentukan langkah pengembangan,"(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 10:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/KPK-Sita-Pajero-Sport-Milik-Istri-Bupati-Kuansing-Nonaktif--Kasus-Dugaan-Suap-Terus-Didalami

KUANTAN SINGINGI �" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang dikuasai Suci Nitia Edwar (SNE), istri kedua Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan dilakukan pada Senin (27/7/2026).

"Pada Senin (27/7), penyidik melakukan penyitaan satu unit mobil Pajero Sport dari SNE selaku istri Bupati Kuansing," kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).Menurut Budi, kendaraan tersebut saat ini tengah dibawa dari Riau menuju Jakarta menggunakan kendaraan pengangkut untuk kepentingan proses penyidikan.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 10 orang. OTT tersebut merupakan operasi tangkap tangan ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Sehari setelah OTT, yakni pada 30 Juni 2026, Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Zulkarnain, menyerahkan diri kepada KPK.Selanjutnya, pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara suap terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2021 hingga 2026.

Selain dugaan suap, KPK juga tengah mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Suhardiman Amby terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.Hingga kini, penyidik KPK masih terus mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Waspada-Karhutla--Riau-Miliki-21-Titik-Panas--Dumai-Paling-Dominan

PEKANBARU �" Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mencatat sebanyak 276 titik panas (hotspot) terdeteksi di Pulau Sumatera pada Kamis (30/7/2026). Dari jumlah tersebut, Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni mencapai 99 titik.

Petugas BMKG Stasiun Pekanbaru, Sanya Gautami, mengatakan sebaran titik panas masih terpantau di sejumlah provinsi di Sumatera sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pihak sebagai langkah antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pada Kamis, 30 Juli 2026, BMKG mendeteksi sebanyak 276 titik panas di wilayah Sumatera. Sebaran terbanyak berada di Sumatera Selatan dengan 99 titik, disusul Sumatera Barat 48 titik, Jambi 37 titik, Bangka Belitung 35 titik, dan Riau 21 titik," ujar Sanya Gautami.Selain itu, BMKG juga mencatat titik panas tersebar di Sumatera Utara sebanyak 10 titik, Bengkulu tujuh titik, Lampung 11 titik, Kepulauan Riau delapan titik, serta beberapa wilayah lainnya.

Khusus di Provinsi Riau, sebanyak 21 titik panas terpantau berada di enam kabupaten dan kota. Kota Dumai menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni tujuh titik. Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir lima titik, Kabupaten Kuantan Singingi empat titik, Kabupaten Pelalawan tiga titik, Kabupaten Kepulauan Meranti satu titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu satu titik.

Sanya Gautami mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terpantau memiliki konsentrasi titik panas."Kami mengimbau seluruh pihak agar terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan. Pemantauan titik panas akan terus dilakukan sebagai upaya deteksi dini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,"(halloriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Patroli-Malam-Polsek-Tanah-Putih-Intensifkan-Pengamanan-Bank-dan-Objek-Vital--Cegah-Aksi-C3

TANAHPUTIH-Polsek Tanah Putih Polres Rokan Hilir terus meningkatkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui patroli rutin pada malam hari. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi melalui personelnya menyasar sejumlah perbankan dan objek vital guna mengantisipasi tindak kejahatan Curat, Curas, dan Curanmor (C3). Patroli dilaksanakan pada Rabu (29/7/2026) mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi diwakili oleh Bripka Muhti Herman bersama Bripka Jhon Kevin N. dengan menggunakan satu unit kendaraan patroli roda empat (R4).

Adapun rute patroli meliputi Jalan Lintas Riau�"Sumut dan Jalan Lintas Ujung Tanjung di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran utama patroli yakni Kantor Bank BRI, Bank Mandiri, lokasi ATM, objek vital, serta kawasan perkantoran yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pemantauan situasi di sekitar bank, ATM, dan objek vital sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan.

Dari hasil patroli, situasi kamtibmas di sekitar perbankan dan objek vital terpantau aman dan kondusif. Personel tidak menemukan adanya gangguan keamanan maupun aktivitas yang mencurigakan.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi menyampaikan bahwa patroli rutin akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di kawasan perbankan, pusat perbelanjaan, dan lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi sasaran pelaku kejahatan.

Dengan kehadiran personel Polri di lapangan, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Tanah Putih tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.(rtc)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:54:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Warga-Pakai-Uang-Pribadi-Beli-Lampu--Lurah-Medan-Malah-Ucap---039-Cie-Curhat--039-

MEDAN - Niat seorang warga untuk mendapatkan fasilitas penerangan jalan yang memadai justru mendapat respons kurang simpatik dari aparat kelurahan setempat. Buntut dari peristiwa tersebut, Inspektorat Kota Medan melakukan pemeriksaan resmi terhadap Lurah Paya Pasir, Syerly atas dugaan pelanggaran kedisiplinan.

Aspirasi Cegah Kriminalitas

Peristiwa ini terekam saat Wali Kota Medan, Rico Waas mendengarkan aspirasi warga terkait kondisi infrastruktur di Jalan Paya Pasir. Warga mengeluhkan ketiadaan fasilitas lampu penerangan yang membuat wilayah tersebut rawan akan aksi pembegalan. Demi keselamatan lingkungan, warga tersebut rela merogoh kocek sendiri.

"Pak, nanti izin pasang lampu ya, Pak. Gelap kali soalnya, Pak. Banyak kali di sini begal. Ini empat tiang saya pasang sendiri pakai duit pribadi," papar warga itu di hadapan Wali Kota.

Disela Kalimat Sindiran

Di tengah penyampaian kondisi lingkungan yang serius tersebut, Syerly yang berada di lokasi merespons dengan kalimat singkat yang menuai sorotan.

"Cie curhat dia," ucap Syerly menyela pembicaraan warganya.

Evaluasi Penegakan Disiplin

Tindakan oknum lurah tersebut langsung direspons oleh sistem pengawasan internal Pemkot Medan. Proses pemanggilan dan klarifikasi telah dicatat dalam Berita Acara Nomor 800.1.6.2/257/Irbansus/2026 tertanggal Selasa (28/7/2026).

"Dari hasil pemeriksaan, oknum ASN tersebut terindikasi kuat melanggar kode etik sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara," pungkas Inspektur Kota Medan,(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/CdM-Todotua-Percaya-Sepak-Takraw-Berpeluang-Raih-Medali

PAREPARE �" Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menjadi visitasi terjauh yang dijalani Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Todotua Pasaribu untuk memastikan kesiapan atlet jelang tampil di Asian Games yang akan berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, 19 September hingga 4 Oktober 2026. Ini dilakukan sebagai komitmen untuk bisa menjaga peluang medali Tim Indonesia tetap terjaga.

Visitasi kali ini terjauh yang pernah dilakukan CdM Kontingen Indonesia dalam rangka persiapan menuju ajang multievent. Didampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PP PSTI) Surianto dan disambut Wali Kota Parepare, Todotua meninjau latihan atlet sepak takraw putra dan putri serta berdiskusi dengan jajaran pelatih mengenai progres pembinaan dan berbagai kebutuhan menuju Asian Games 2026.

Bagi Todotua, setiap kunjungan memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan atlet dapat menjalani persiapan dengan tenang tanpa terbebani persoalan di luar arena pertandingan.

"Kami berkomitmen terus mengunjungi cabang-cabang olahraga. Dari setiap kunjungan kami ingin mendengar langsung kebutuhan mereka dan memastikan seluruh dukungan non-teknis dapat dipersiapkan dengan baik sehingga atlet bisa sepenuhnya fokus mengejar prestasi dan kali ini kami datang ke Parepare untuk melihat langsung persiapan sepak takraw dan memberikan semangat kepada para atlet yang sedang berlatih," ujar CdM Todotua.

Menurutnya, rangkaian visitasi ke pelatnas bukan hanya menjadi ajang monitoring, tetapi juga sarana membangun komunikasi yang lebih erat antara CdM, Komite Olimpiade Indonesia, dan setiap cabang olahraga agar seluruh kebutuhan kontingen dapat diantisipasi sejak dini.

Dari hasil peninjauan di Parepare, Todotua mengaku optimistis melihat perkembangan tim sepak takraw Indonesia. Program latihan yang berkesinambungan serta kesiapan atlet putra dan putri dinilai menjadi modal penting menghadapi persaingan di Aichi-Nagoya.

"Melihat persiapan yang dilakukan, kami cukup percaya diri bahwa sepak takraw memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi Indonesia di Asian Games 2026. Pembinaan yang dijalankan juga berkesinambungan dan menjadi fondasi yang baik untuk meningkatkan prestasi di level internasional," ucapnya.

Todotua juga mengapresiasi langkah PP PSTI melakukan pemusatan latihan nasional (pelatnas) secara mandiri di Parepare. Menurutnya, lingkungan latihan yang kondusif membuat atlet dapat menjalani program dengan lebih fokus.

"Area latihan di sini sangat proper. Atlet-atlet berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dipusatkan di Parepare sehingga mereka dapat berlatih dengan fokus. Ini menjadi inisiatif yang sangat baik dari PP PSTI dalam membangun atmosfer latihan yang mendukung peningkatan prestasi," tambahnya.

Pada Asian Games Hangzhou 2022 lalu, sepak takraw menyumbangkan dua medali perak dan satu perunggu. Meski tidak berbicara mengenai target medali secara spesifik, Todotua menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan peluang yang ada di setiap cabang olahraga demi pencapaian prestasi terbaiknya di Aichi-Nagoya nanti.

"Kami ingin memastikan tidak ada persoalan di luar lapangan yang mengganggu fokus atlet. Tugas kami adalah menjaga atlet untuk fokus dan mengoordinasikan seluruh kebutuhan kontingen sehingga saat berada di Asian Games nanti, atlet hanya perlu memikirkan satu hal, yaitu memberikan penampilan terbaik untuk Indonesia," (goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/PertaMina-BetadiHina--Ketika-Negeri---039-Di-Atas-dan-Di-Bawah-Minyak--039--Dipaksa-Antre-Harkat-dan-Martabat

SEBUAH ironi yang menyayat hati kembali terjadi di Bumi Lancang Kuning. Riau�"negeri yang rajin dijuluki kaya raya karena "di atas minyak, di bawah minyak"�"kembali didera duka sosial yang sama dari tahun ke tahun: antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM).

Para pejabat penentu kebijakan di tingkat pusat dengan enteng bernarasi. Petinggi Pertamina hingga Menteri Bahlil Lahadalia kerap menenangkan publik dengan frasa standar: "Stok BBM aman, pasokan cukup, masyarakat tak perlu risau." Namun, realita di lapangan justru menyajikan drama kehinaan rakyat yang amat perih. Pernyataan pejabat manis di telinga, tapi pahit dan getir di jalanan.

Jika pejabat melihat angka di atas kertas, mari kita turun melihat manusia di atas aspal. Antrean yang mengular berjam-jam di puluhan SPBU dari Pekanbaru hingga ke pelosok kabupaten bukan lagi sekadar persoalan logistik energi, melainkan bentuk penebalan jerit sosial dan pengerusan marwah warga Riau.

Enam Deret 'Kehinaan' di Jalanan

Kegalauan sosial ini bukan rekaan angka statistik, melainkan luka nyata yang dirasakan rakyat saban hari ketika mengantre BBM:

Pengusiran dan Gesekan Sosial di Sepanjang Garis Antrean. Kendaraan yang mengular hingga berkilo-kilometer melintas di depan ruko, toko, dan rumah warga. Keributan tak terhindarkan; pengendara diusir pemilik bangunan karena menutup akses usaha atau kediaman mereka. Makian, sumpah serapah, hingga gesekan kasar menjadi "makanan" harian di tepi jalan.

Infrastruktur Jalan Rusak dan Berlubang. Beban kendaraan berton-ton yang berhenti lama di titik antrean yang sama perlahan merusak tapak aspal. Jalan berlubang dalam, dan saat hujan berubah menjadi kolam air yang semakin memperparah kemacetan serta merusak kendaraan warga.

Konflik Antarsesama Pengendara (Antre Marwah vs Antre Emosi). Sesama anak negeri yang sama-sama lelah dipaksa bertarung di jalanan. Kesabaran habis, emosi meluap, memicu perang mulut hingga perang otot hanya demi mempertahankan posisi antrean. Pertamina secara tak langsung telah mengadu domba rakyatnya sendiri.

Petugas SPBU yang Emosional dan Kehilangan Sisi Humanis. Para operator BBM bekerja di bawah tekanan massa yang tak ada habisnya. Kelelahan ekstrem membuat pelayanan menjadi cuek, emosional, dan serba tegang. Sikap manis pelayanan pelanggan sirna berganti ketegangan.

Kerugian Ekonomi dan Pemborosan Waktu Produktif. Waktu adalah penghidupan. Jam kerja driver ojek, sopir truk logistik, pedagang, dan buruh tersedot habis di bahu jalan. Waktu mencari nafkah terbuang sia-sia, yang berujung pada menurunnya pendapatan keluarga secara drastis.

Kerugian Berlapis: Rugi Waktu, Rugi Materi, Rugi Harkat Martabat. Rakyat Riau rugi bertubi-tubi. Sudahlah rugi waktu dan finansial, mereka juga harus menanggung malu dan merasa direndahkan hanya untuk mendapatkan hak mendasar berupa BBM.

Realita Data vs "Stok Aman" Pertamina

Data di lapangan menunjukkan bahwa krisis ini nyata dan berdampak sistemik:

Kelangkaan dan Kenaikan Harga Eceran: Di Pekanbaru dan berbagai daerah di Riau, masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite dan Solar. Imbasnya, warga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan dengan harga melonjak hingga Rp14.000 per liter.

Tekanan Distribusi: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut beralasan antrean dipicu oleh peralihan konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke subsidi serta lonjakan mobilitas. Walau Pertamina mengklaim telah menambah pasokan hingga 20 persen dan BPH Migas turun tangan memantau Depo Siak dan Dumai, antrean mengular tetap jadi pemandangan sehari-hari.

Pengawasan Polisi: Penurunan personel Ditreskrimsus Polda Riau ke SPBU-SPBU untuk mencegah penimbunan dan pembelian berlebih membuktikan bahwa situasi di lapangan sesungguhnya sudah masuk tahap darurat kenyamanan publik.

Menjemput Marwah, Mencari Solusi

Mengapa para pembuat kebijakan�"baik eksekutif maupun legislatif�"terkesan tenang-tenang saja? Mungkinkah karena mereka tak pernah merasakan dinginnya subuh atau teriknya siang mengantre BBM di atas sepeda motor atau truk tua?

Sebagai sesama anak negeri di Bumi Lancang Kuning, kita tidak boleh berdiam diri. Riau menyumbang devisa dan hasil bumi yang luar biasa bagi republik ini. Sungguh tidak adil dan tidak bermartabat jika warganya harus mengemis waktu dan marwah hanya untuk mengisi tangki kendaraan.

Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota), DPRD Riau, serta pimpinan Pertamina harus duduk bersama secara transparan:

Audit Kuota dan Distribusi: Buka data kuota riil Riau secara rinci ke publik. Jangan ada alokasi yang 'terbang' ke sektor-sektor tak berhak.

Penertiban Pelayanan SPBU: Benahi tata kelola antrean di SPBU agar tidak memakan badan jalan dan mengganggu ruang publik.

Ketegasan Regulasi: Jika pasokan diklaim aman, pastikan alur distribusi dari Kilang Dumai dan Depo Siak berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun spekulasi.

Jangan sampai slogan Pertamina berubah makna di hati masyarakat Riau menjadi "PertaMina-BetaDiHina". Mari kita bersuara, bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk mengembalikan hak dan martabat yang selama ini tersita di bahu jalan SPBU.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Habib-Aboe-Minta-Bareskrim-Polri-Usut-Penyebab-Kematian-Karumgu-Mantan-Jampidsus

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta Bareskrim Polri mengusut secara menyeluruh penyebab meninggalnya Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yang ditemukan meninggal dunia di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Habib Aboe, peristiwa tersebut telah memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum perlu bekerja secara profesional dan transparan agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap.

“Saat ini banyak spekulasi liar yang berkembang di masyarakat terkait meninggalnya Saudara Sutrimo. Oleh karena itu, saya meminta Bareskrim Polri melakukan penyidikan secara mendalam, komprehensif, dan profesional agar dapat diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penyebab kematiannya,” ujar Habib Aboe dalam keterangannya, Rabu, 29 Juli 2026.

Sekretaris Jenderal DPP PKS periode 2020�"2025 itu menegaskan bahwa setiap peristiwa kematian yang menjadi perhatian publik harus ditangani berdasarkan alat bukti dan kaidah ilmiah, bukan berdasarkan asumsi maupun opini yang berkembang di ruang publik.

“Penegakan hukum harus bertumpu pada fakta, alat bukti, hasil pemeriksaan forensik, serta proses penyidikan yang objektif. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak terus dibayangi oleh berbagai dugaan yang belum tentu benar,” katanya.

Habib Aboe juga menyatakan keyakinannya bahwa Bareskrim Polri memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengungkap perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya meyakini Bareskrim Polri memiliki kapasitas, pengalaman, dan profesionalisme untuk mengusut perkara ini secara tuntas. Berikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara independen sehingga hasil penyidikannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Ia berharap proses penyidikan dapat segera menghasilkan kejelasan mengenai penyebab kematian Sutrimo sehingga berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat tidak semakin berkembang.

“Hasil penyidikan yang komprehensif dan transparan sangat penting untuk meredam berbagai spekulasi liar yang beredar. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang didasarkan pada fakta, sehingga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga,” tutup Habib Aboe.

Habib Aboe menambahkan bahwa semua pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum penyidik menyampaikan hasil resmi. Dengan demikian, ruang publik tetap diisi oleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga integritas proses penegakan hukum.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Kemendikdasmen-Evaluasi-Pemanfaatan-Rapor-Pendidikan-di-Pemprov-Riau

PEKANBARU - Kualitas layanan pendidikan di Provinsi Riau kembali dipetakan secara mendalam oleh pemerintah pusat. Guna memastikan arah kebijakan selaras dengan kebutuhan di lapangan, tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyambangi Kantor Gubernur Riau guna mengevaluasi pemanfaatan data Rapor Pendidikan, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah tersebut berfokus pada langkah kolaborasi untuk merumuskan perencanaan pembangunan sektor pendidikan yang lebih terukur. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyebut evaluasi ini menjadi momentum penting untuk membangun sistem tata kelola pendidikan berbasis data riil.

"Kami memandang evaluasi ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan kondisi riil pendidikan di Provinsi Riau. Berbagai capaian maupun tantangan di lapangan menjadi masukan penting agar kebijakan pusat makin tepat sasaran," paparnya.

Zulkifli menegaskan bahwa angka-angka dalam evaluasi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik. Data tersebut wajib dioptimalkan sebagai landasan utama pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan program, sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu secara langsung meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat luas.

Sejalan dengan semangat tersebut, Penelaah Teknis Kebijakan Kemendikdasmen, Rumaisah Hidayatillah, menerangkan bahwa lawatan timnya merupakan bagian dari kajian nasional oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Sasaran utamanya adalah menelusuri bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan capaian pendidikan ke dalam aksi nyata dan koordinasi lintas instansi.

"Kami ingin melihat bagaimana proses pemanfaatan data pendidikan berlangsung di daerah, bukan hanya hasil akhirnya. Dari sanalah kami dapat memahami praktik baik sekaligus hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah," urainya.

Seluruh temuan dari pertemuan di Pekanbaru ini nantinya akan diolah sebagai bahan rujukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan berskala nasional. Rumaisah memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan kementerian nantinya tidak akan disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing provinsi.

"Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kami ingin memastikan rekomendasi kebijakan yang disusun benar-benar berangkat dari kondisi riil daerah, termasuk berbagai masukan yang kami peroleh dari Provinsi Riau,"(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Permintaan-Global-Lesu--Harga-Kelapa-Petani-Inhil-Anjlok-di-Tengah-Panen-Raya

PEKANBARU - Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kini harus menghadapi kenyataan pahit turunnya nilai jual hasil kebun mereka tepat di saat musim panen raya tiba. Fenomena pelemahan harga ini dipicu oleh anjloknya permintaan pasar internasional yang bertepatan dengan melimpahnya produksi kelapa lokal.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi, SHut MT menjelaskan bahwa kemerosotan harga tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat pengepul lokal. Hal itu merupakan efek domino dari kelesuan pasar global terhadap produk turunan kelapa yang berdampak langsung pada terhambatnya arus penjualan bahan baku ke industri.

"Ada beberapa penyebab harga kelapa turun. Saat ini permintaan produk hasil kelapa dan turunannya sedang menurun di pasar global sehingga antrean bahan baku di Sambu juga sedang ramai. Penjualan ke Malaysia melalui kapal juga sedang sepi," urainya, Rabu (29/7/2026).

Kondisi pergerakan barang yang melambat itu memaksa harga kelapa di tingkat petani ikut mengalami penyesuaian. Berdasarkan catatan Dinas Perkebunan Riau, harga kelapa jambul yang diekspor ke Malaysia saat ini tertekan hingga kisaran Rp1.700 per kilogram. Sementara itu, nilai beli di pabrik PT Pulau Sambu dipatok sekitar Rp1.900 per kilogram untuk jenis kelapa jambul dan Rp2.200 per kilogram untuk kelapa licin.

Di sisi lain, Supriyadi memaparkan bahwa tren penurunan harga ini justru berbenturan dengan kondisi panen kebun yang sedang dalam performa maksimal. Peningkatan produksi tersebut sejatinya sangat baik karena dipengaruhi oleh perbaikan akses infrastruktur perkebunan serta dukungan kondisi cuaca yang bersahabat bagi aktivitas panen.

"Sekarang sedang musim panen dan hasilnya juga bagus. Ini merupakan dampak dari perbaikan infrastruktur. Air pasang belum terlalu tinggi dan curah hujan juga masih normal sehingga produksi buah meningkat," terangnya.

Menindaklanjuti dinamika lambatnya serapan kelapa petani, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku telah memanggil pihak PT Pulau Sambu untuk meminta penjelasan. Pihak perusahaan membenarkan bahwa tingkat permintaan produk turunan kelapa memang sedang melandai, berbanding terbalik dengan tingginya volume pasokan buah yang masuk ke pabrik.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang guna memutus rantai masalah klasik ini, Pemprov Riau tengah menggodok usulan regulasi tata niaga harga kelapa. Pemerintah daerah juga mendorong percepatan program hilirisasi industri kelapa agar ke depannya para petani di Inhil memiliki nilai tawar yang lebih kuat serta jangkauan pasar yang lebih stabil.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Buka-Posko-Pengaduan--Ombudsman-Riau-Siap-Bantu-Alumni-Tarik-Ijazah-di-Sekolah

PEKANBARU - Belasan ribu dokumen ijazah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Riau tercatat masih tertahan di sekolah. Guna memastikan hak para lulusan terpenuhi tanpa adanya hambatan administratif atau pungutan, Ombudsman RI Perwakilan Riau resmi membuka posko pengaduan bagi alumni yang dipersulit saat mengambil dokumen pendidikan mereka.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama menegaskan bahwa pihaknya saat ini terus memantau tindak lanjut Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Pengawasan ini berkaitan dengan rekomendasi tata kelola penyerahan ijazah yang sebelumnya telah diserahkan agar segera disosialisasikan kepada para alumni.

"Kami masih memonitor tindak lanjut hasil kajian ini, khususnya langkah-langkah nyata yang dilakukan Disdik dalam menginformasikan kepada para alumni dan kepada ruang publik," terangnya, Rabu (29/7/2026).

Apabila di lapangan masih ditemukan praktik yang menyulitkan para lulusan, Ombudsman berjanji akan langsung melakukan intervensi baik kepada pihak sekolah maupun instansi terkait. Bambang mengimbau para alumni yang menghadapi kendala untuk tidak ragu melapor atau mendatangi langsung posko aduan di Kantor Ombudsman Riau agar segera mendapat pendampingan.

Lebih lanjut, ia memperingatkan Disdik Riau untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola layanan ini dengan serius. Jika tidak ada langkah konkret, hal tersebut dipastikan akan menjadi catatan buruk atau rapor merah dalam penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI) Tahun 2026.

"Bahkan jika Disdik tidak melakukan langkah-langkah konkret seperti saran perbaikan tersebut, dalam penilaian yang sedang berjalan, sebagus apa pun nilainya akan tetap tercantum adanya maladministrasi dalam tata kelola pengambilan ijazah," tegasnya.

Menanggapi tumpukan dokumen tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya sebelumnya telah meminta para alumni SMA dan SMK negeri, khususnya angkatan 2023 ke bawah, untuk segera menjemput ijazah mereka di sekolah masing-masing. Berdasarkan data terbaru, saat ini masih terdapat 11.856 ijazah yang belum diambil, dengan rincian 5.635 dokumen milik alumni SMAN dan 6.221 dokumen milik lulusan SMKN.

Erisman menjamin bahwa seluruh proses penyerahan ijazah tersebut sepenuhnya gratis tanpa pungutan biaya apa pun. Bagi lulusan yang merasa khawatir atau menemui hambatan teknis, pihak Disdik Riau juga membuka ruang konsultasi melalui Bidang SMA dan Bidang SMK agar hak para alumni segera diserahkan dengan lancar.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 09:01:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Konstruksi-Perkara-TPPU-Belum-Terbuka--Aktivis-Soroti-Kinerja-Kejaksaan-Agung

JAKARTA - Pegiat antikorupsi menyoroti pentingnya transparansi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Sorotan ini mengemuka setelah penyidik memanggil tujuh orang saksi, termasuk empat penyidik Polri, Selasa (28/7/2026).

Iqbal D. Hutapea, salah seorang pegiat antikorupsi menilai belum terbukanya konstruksi perkara, khususnya terkait locus dan tempus delicti memicu beragam spekulasi liar di tengah masyarakat.

"Kalau melihat perkembangan dan pernyataan yang ada, sulit dihindari jika muncul dugaan kriminalisasi," ungkapnya.

Langkah pemanggilan penyidik Polri ini dinilai menjadi ruang evaluasi atas rentetan penyidikan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti dari 13 lokasi. Tiga orang saksi swasta berinisial WF, BM, dan H juga turut dimintai keterangan pada hari yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna tidak memberikan detail mengenai korelasi para saksi dengan aset atau aliran dana yang disangkakan.

"Pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini," bebernya.

Situasi penegakan hukum yang dinilai minim keterbukaan ini membuat seluruh barang bukti yang telah disita kerap diasumsikan secara sepihak sebagai milik tersangka. Menanggapi hal itu, Febrie Adriansyah melontarkan bantahan terkait sejumlah titik penggeledahan, termasuk sebuah rumah di Sentul dan Cafe D’Clane, yang menurutnya murni berstatus milik pihak lain dengan operasional usahanya sendiri.

Ia menggarisbawahi bahwa penetapan tersangka dan penahanan dirinya mengabaikan proses internal kejaksaan yang semestinya mengedepankan tahapan gelar perkara berulang.

"Semua barang bukti harus diverifikasi dan dikonfirmasi. Harus ada gelar perkara beberapa kali untuk memastikan tidak ada kekeliruan," tegasnya.

Bagi Febrie, kejelasan fakta di lapangan jauh lebih esensial dibandingkan sekadar membangun narasi hukum tanpa pengujian yang berimbang.

"Bicara hukum itu bicara fakta dan alat bukti, bukan asumsi,"(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/DPRD-dan-Pemkot-Pekanbaru-Sepakati-Ranperda-Pertanggungjawaban-APBD-2025

PEKANBARU - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan ini dicapai antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru dalam rapat paripurna yang berlangsung Rabu (29/7/2026) sore.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki, Gedung DPRD Kota Pekanbaru, persetujuan tersebut diresmikan setelah Badan Anggaran menyampaikan laporan pembahasannya. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid. Turut hadir mendampingi jalannya rapat adalah Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama Wakil Ketua I DPRD, Tengku Azwendi Fajri, serta Wakil Ketua III DPRD, Andry Saputra.

Seusai palu sidang diketuk, Wawako Markarius Anwar menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota legislatif. Ia secara khusus menyoroti kerja keras Badan Anggaran yang telah menggesa proses pembahasan aturan tersebut hingga akhirnya disetujui bersama.

"Dengan sampainya kita di persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, artinya kita telah melaksanakan apa yang diamanatkan melalui Undang-undang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

Langkah administrasi selanjutnya kini berada di tangan eksekutif. Aturan yang baru saja disepakati ini akan segera dilimpahkan ke tingkat provinsi untuk menjalani proses evaluasi lanjutan.

"Ranperda yang telah disetujui bersama ini segera diajukan oleh Pemkot Pekanbaru ke Pemprov Riau untuk dievaluasi," urainya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh masukan yang telah diberikan oleh para wakil rakyat tidak akan diabaikan. Segala catatan dari dewan akan digunakan sebagai landasan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

"Semua pandangan, masukan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan Badan Angaran, insyaallah akan menjadi acuan kita untuk penyempurnaan pembangunan ke depan,"(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Raup-Hampir-90-Ribu-Suara--Dedikasi-Karmila-Sari-Bawa-Mandat-Riau-ke-Senayan

Catatan Redaksi: Memasuki bagian keempat dari lima tulisan berseri ini, redaksi GoRiau.com menyoroti puncak pembuktian elektoral Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan Riau. Berbekal rekam jejak advokasi anggaran yang tak kenal kompromi di tingkat provinsi pada tulisan sebelumnya, kini ia melangkah mantap mewakili Riau di parlemen nasional.

SUASANA di pusat penghitungan dan tabulasi suara KPU mendadak riuh dan dipenuhi isak tangis kebahagiaan yang tak tertahankan ketika hasil akhir Pemilihan Umum Legislatif 2024 dipublikasikan. Seluruh pasang mata para pendukung, relawan, dan simpatisan tertuju pada sebuah pencapaian angka yang fenomenal: 89.835 suara. Angka fantastis tersebut bukanlah sebuah anomali atau keberuntungan sesaat, melainkan sebuah proklamasi kepercayaan mutlak dari masyarakat pesisir Sumatera terhadap seorang wakil rakyat.

Perolehan suara yang mendominasi itu didapatkannya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I. Dapil ini secara konstelasi nasional diakui sebagai salah satu arena pertarungan 'dapil neraka' yang sangat menantang, dengan jangkauan geografis yang membentang sangat luas. Wilayah ini meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, kawasan industri Kota Dumai, hingga episentrum kepadatan urban di Kota Pekanbaru.

Kemenangan telak ini secara resmi menggaransi langkah mulusnya menuju kursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk masa pengabdian 2024�"2029. Tepat pada 1 Oktober 2024, ia dilantik dan menyandang nomor keanggotaan A-278 dari Fraksi Partai Golkar. Keberadaannya di tingkat elit nasional ini merupakan puncak dari maraton pengabdian yang ia rintis tanpa lelah dari level akar rumput sejak 15 tahun silam.

Banyak pengamat politik lokal menyimpulkan bahwa daya ledak elektoralnya yang luar biasa tidak muncul dari janji-janji kampanye yang hiperbolis. Sebagai politisi yang merintis dari tingkat kabupaten, gaya berpolitiknya sangat membumi. Ia adalah sosok yang menghindari rapat-rapat bertele-tele tanpa hasil konkret. Kekuatannya lahir dari ketekunannya memastikan anggaran daerah benar-benar turun menjadi wujud fisik yang bisa disentuh rakyat, seperti perbaikan infrastruktur, hingga pemberdayaan riil di lapangan.

Loyalitas pemilih yang sangat organik ini dipupuknya secara sistematis. Ia memperlakukan Daerah Pemilihannya layaknya keluarga sendiri. Insting protektifnya terhadap hak-hak konstituen membuatnya selalu menjadi pihak yang bersuara paling lantang setiap kali daerahnya terancam dianaktirikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Melindungi Ekonomi Akar Rumput dan Mendorong Kebangkitan Perempuan

Pada tahun 2017, ia terjun langsung memimpin Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di tingkat kabupaten. Melalui wadah ini, ia sangat aktif memberdayakan ekonomi kerakyatan dan memajukan sektor UMKM. Sifat praktisnya merumuskan program-program riil agar kaum perempuan bisa mandiri secara finansial dan menjadi penopang ekonomi keluarga.

Karmila memiliki visi besar agar perempuan Riau terus berkembang dan berdaya saing tinggi layaknya perempuan di daerah-daerah maju lainnya. Baginya, kepemimpinan perempuan di Riau memiliki rekam jejak yang membanggakan. Sejarah pernah mencatat bagaimana Riau menorehkan angka keterwakilan perempuan yang cukup mendominasi dalam mengisi kursi di DPRD Riau. Kini, tradisi kepemimpinan itu terus berlanjut, dibuktikan dengan keberhasilan beberapa kolega perempuannya yang juga sukses melenggang duduk sebagai anggota DPR RI mewakili Riau di Senayan.

Kepedulian dan nalurinya untuk selalu melindungi masyarakat meluas saat ia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Sawit Samade DPW Riau pada tahun 2021. Di wilayah yang perputaran uangnya sangat bergantung pada kelapa sawit, posisi ini menempatkannya berhadapan langsung dengan jeritan para petani swadaya.

Selain fokus merawat dimensi ekonomi, ia juga menjaga keseimbangan kompas moralnya pada ranah sosial dan budaya. Ia tercatat menghibahkan waktunya sebagai Pembina Dewan Masjid Indonesia (DMI) sejak tahun 2010 dan diangkat menjadi Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau pada 2015, menjaga akar tradisi Melayu agar tak tersapu modernisasi.

Negosiator Ulet dan Pertarungan Keadilan di Panggung Nasional

Kapasitasnya sebagai negosiator yang telah terasah semenjak menduduki kursi legislatif dan membedah APBD di DPRD Provinsi Riau (Baca juga: Dari Kabupaten ke Provinsi, Jejak Perlawanan Tenang Terhadap Ketimpangan Anggaran), kini mendapatkan panggung ujian yang lebih masif. Ketika naik kelas kebawah megahnya kubah Senayan, tantangannya memang berlipat ganda, namun ia hadir membawa prinsip kuat yang tak mudah goyah.

Dalam forum-forum pembahasan APBN, keteguhannya sungguh diuji. Wataknya yang tak gentar menghadapi tekanan dari faksi yang lebih besar membuatnya berani melakukan interupsi dan adu argumen. Jika ada regulasi kementerian atau RUU yang dirasa meminggirkan hak-hak masyarakat Riau, ia tak ragu bersikap defensif.

Di tengah kerasnya hegemoni dan tarik-menarik lobi politik nasional, ia menjelma menjadi sosok berintegritas yang enggan menoleransi kompromi-kompromi yang merugikan rakyat. Meski kedisiplinan dan sikapnya yang terkadang terlalu kaku dalam menolak "kesepakatan abu-abu" kerap membuatnya berisiko memicu gesekan politik, prinsipnya tidak bisa dibeli. Bahkan, kecenderungannya untuk mengalkulasi dan menimbang risiko secara mendalam (overthinking) sebelum mengambil manuver besar, justru menjadi filternya dalam merumuskan kebijakan yang hati-hati dan tepat sasaran.

Karmila bukanlah tipe politisi panggung pencari sensasi di media sosial. Ia lebih memilih bekerja dalam senyap namun berdampak masif. Hasil dari perlawanan sunyinya itu menghasilkan resonansi yang nyata. Duduk sebagai Anggota Komisi X DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), ia memastikan anak-anak Riau mendapatkan hak pendidikan yang layak.

Baru-baru ini, ia merealisasikan penyaluran 12.000 beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, SMA, hingga SMK. Penyerahan bantuan ini difokuskan di Kabupaten Rokan Hilir dan menyebar rata ke kabupaten/kota lainnya di Dapil Riau 1.

Advokasinya tidak berhenti di tingkat sekolah dasar dan menengah. Ia terus memperjuangkan akses ke pendidikan tinggi, mengamankan alokasi bantuan bagi ribuan mahasiswa Riau yang tengah menempuh pendidikan S1, S2, hingga doktoral (S3). Untuk melengkapi pendidikan formal tersebut, ia juga aktif mendorong program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan lainnya guna mencetak SDM yang siap bersaing.

"Niat kami adalah memajukan daerah melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kami memastikan anak-anak Riau mendapatkan pendidikan yang layak, tidak hanya melalui beasiswa, tetapi juga lewat akses pelatihan dan pemberdayaan lainnya. Kami berharap program-program ini dapat memberikan motivasi, sehingga mereka kelak menjadi pemimpin bangsa yang berkesinambungan serta mengharumkan daerahnya," ungkap Karmila Sari kepada GoRiau.com dalam wawancara khusus pada Sabtu (25/7/2026). ***

Indeks Seri Jejak Langkah Karmila Sari:

Bagian 1: Kerasnya Tempaan Sang Ayah, Ini Jejak Langkah ‘Srikandi Riau’ Menembus Kerasnya Senayan

Bagian 2: Panggilan Telepon Orangtua, Karmila Sari Jawab Tantangan untuk Rokan Hilir

Bagian 3: Dari Kabupaten ke Provinsi, Jejak Perlawanan Tenang Terhadap Ketimpangan Anggaran(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Jelang-Putusan-Gubernur-Riau-Nonaktif-Abdul-Wahid--PN-Pekanbaru-Perketat-Pengamanan

PEKANBARU - Suasana Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dipastikan lebih padat pada Kamis (30/7/2026). Aparat kepolisian disiagakan dengan pengamanan ekstra untuk mengawal jalannya sidang pembacaan putusan terhadap Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid yang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.

Selain Abdul Wahid, majelis hakim juga dijadwalkan membacakan vonis untuk dua terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau nonaktif, M. Arief Setiawan dan mantan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam. Mengantisipasi kehadiran massa dan menjaga ketertiban, pihak pengadilan telah berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum.

"Sudah koordinasi dengan kepolisian," terang Humas PN Pekanbaru, Jonson Parancis saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2026) malam.

Pengamanan tambahan ini melibatkan kolaborasi personel dari Brimob Polda Riau, Polresta Pekanbaru, hingga Polsek Sukajadi yang bersiaga di luar standar pengamanan internal pengadilan maupun pengawalan rutin para terdakwa. Menyadari tingginya animo masyarakat sekaligus terbatasnya kapasitas bangku di dalam ruangan, PN Pekanbaru turut menyiapkan fasilitas tambahan.

"Kita ada rencana ke sana untuk mengakomodasi tamu sidang yang tidak masuk," urai Jonson merujuk pada upaya penyediaan layar proyektor dan pengeras suara di area luar ruang persidangan.

Hakim senior yang tak lama lagi akan mengemban amanah baru sebagai Wakil Ketua PN Pariaman, Sumatera Barat ini meminta seluruh pengunjung untuk mematuhi tata tertib selama proses pembacaan putusan berlangsung demi menjaga kekhidmatan majelis hakim.

"Mohon doanya, semoga besok persidangannya berjalan aman dan lancar. Itu yang kami harapkan," pesannya.

Sebagai informasi, perkara ini bermula dari dakwaan tindak pidana korupsi bermodus pemerasan senilai Rp3,55 miliar yang diduga melibatkan Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan, Dani M. Nursalam, serta ajudan gubernur bernama Maejani. Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Abdul Wahid dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan dan pidana uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar.

Sesuai tuntutan jaksa, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan usai putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya akan disita untuk dilelang, atau diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 3 tahun jika hasil lelang tidak mencukupi.

Di sisi lain, JPU menuntut terdakwa M. Arief Setiawan dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, serta pidana uang pengganti sebesar Rp1,13 miliar. Adapun terdakwa Dani M. Nursalam dihadapkan pada tuntutan 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, berikut kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp220 juta yang diketahui telah dilunasi seluruhnya.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Redam-Pengaruh-IRGC--AS-Blokir-Akses-Finansial-Jaringan-Iran

JAKARTA - Administrasi Amerika Serikat melanjutkan intervensi terhadap sumber pendanaan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Langkah penindakan terbaru dieksekusi dengan menjatuhkan sanksi terhadap jaringan perusahaan yang mengeksploitasi arus lalu lintas komersial di Selat Hormuz dan menyelundupkan pasokan energi ke pasar Asia.

Kendali Jalur Perdagangan

Melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), AS membidik Persian Gulf Marine Insurance Company dan HormuzSafe Marine Services Authority. Dua entitas bisnis ini dituduh menjalankan praktik pemerasan maritim berkedok penjualan polis asuransi wajib bagi kapal-kapal kargo yang melewati perairan strategis tersebut.

"Kedua perusahaan tersebut merupakan bagian penting dari skema pemerasan yang didukung IRGC," jelas Departemen Keuangan AS, Kamis (30/7/2026).

Menurut data pemerintah AS, kewajiban asuransi tersebut diklaim sebagai jaminan agar kapal terhindar dari penyitaan aparat maritim setempat. Metode pembayarannya pun dirancang khusus menggunakan aset digital agar tidak terlacak oleh sistem kepatuhan perbankan global.

Pemasok Minyak Ilegal

Sanksi ini terintegrasi dengan program Economic Fury yang berjalan sejak April lalu untuk membatasi ruang gerak ekonomi Iran. Bersamaan dengan dua perusahaan asuransi tersebut, AS juga menindak delapan perusahaan pengelola kapal dari China, Hong Kong, dan Kepulauan Marshall. Delapan unit armada tanker milik kelompok ini terdeteksi aktif membawa muatan minyak Iran menuju Uni Emirat Arab (UEA) serta China.

Pemblokiran akses finansial ini menambah panjang daftar target OFAC yang sepanjang tahun ini telah menindak lebih dari 100 kapal terkait jaringan logistik bawah tanah Iran.

"Sanksi ini menargetkan upaya putus asa rezim Iran untuk memonetisasi Selat Hormuz dan menopang perekonomian negara yang sedang terpuruk," pungkas Departemen Keuangan AS mengakhiri keterangannya.(goriau)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:36:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/-Libatkan-Mahasiswa-UIR--Polres-Rokan-Hilir-Gelar-Forum-Konsultasi-Publik-2026

TANAHPUTIH-Polres Rokan Hilir menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya melakukan evaluasi standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Aula Kasi Intelkam Polres Rokan Hilir, Rabu (29/7/2026).

Forum Konsultasi Publik dipimpin oleh Kabag Ren Polres Rokan Hilir Kompol Marto Harahap, S.Sos. dan dihadiri Kaurmin Satlantas IPTU Johan, KBO Satreskrim IPTU Reymon Basir, S.H., Kanit SPKT IPTU Tonni Panjaitan, serta diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Riau (UIR).

Dalam sambutannya, Kompol Marto Harahap menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan wadah untuk menjalin komunikasi dan menerima masukan dari masyarakat, khususnya kalangan akademisi, guna meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Polres Rokan Hilir.

"Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi terhadap standar pelayanan publik yang telah berjalan. Masukan dan saran dari peserta sangat penting sebagai bahan perbaikan agar pelayanan kepolisian semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta berdiskusi mengenai berbagai aspek pelayanan publik di lingkungan Polres Rokan Hilir, mulai dari pelayanan kepolisian, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga upaya peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Mahasiswa UIR yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta saran yang konstruktif sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.

Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini, Polres Rokan Hilir berharap tercipta sinergi yang lebih erat antara kepolisian, dunia akademik, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, sesuai dengan prinsip Presisi Polri, serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.(rtc)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Bhabinkamtibmas-Cek-Lahan-Jagung-Kelompok-Tani-Maju-Bersama-di-Ukui-Pelalawan

PELALAWAN �" Komitmen Polri dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional terus diwujudkan melalui pendampingan terhadap para petani. Salah satunya dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Air Hitam, AIPTU Alek Putra, SH, yang melaksanakan monitoring lahan jagung pipil milik Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polsek Ukui terhadap Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di sektor pertanian. Lahan seluas 3 hektare yang menjadi lokasi monitoring merupakan areal pertanian Kelompok Tani Maju Bersama yang bermitra dengan PT RAPP Sektor Ukui.

Dalam pengecekan di lapangan, Bhabinkamtibmas memantau langsung perkembangan tanaman jagung pipil sekaligus berdialog dengan petani mengenai kondisi tanaman. Hasil monitoring menunjukkan pertumbuhan jagung belum berkembang secara maksimal dan tidak merata akibat rendahnya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, AIPTU Alek Putra tetap memberikan motivasi kepada kelompok tani agar terus melakukan perawatan tanaman secara optimal. Pendampingan ini diharapkan mampu menjaga semangat petani dalam meningkatkan hasil produksi serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Kapolsek Ukui AKP Mike Kurniawan, SH, MH, menegaskan bahwa Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif mendukung program pemerintah, termasuk memperkuat ketahanan pangan melalui pendampingan kepada masyarakat di sektor pertanian.

Selama kegiatan berlangsung, situasi dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Monitoring akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Polsek Ukui dalam mengawal keberhasilan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di wilayah hukumnya(rtc)

]]> Thu, 30 Jul 2026 08:29:00 +0700