https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 14 Jul 2026 12:52:02 +0700 Tue, 14 Jul 2026 12:52:02 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Ekbis/PHR-Tingkatkan-Kapasitas-Gardu-Induk-Libo-Jadi-24-5-MVA--Dukung-Produksi-Migas-Zona-Rokan

SIAK-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memperkuat infrastruktur kelistrikan di Lapangan Libo, Kabupaten Siak, Riau, melalui proyek Libo Substation Upgrade.

Proyek ini meningkatkan kapasitas gardu induk Libo dari 10,5 MVA menjadi 24,5 MVA guna mendukung pengembangan sumur baru sekaligus menjaga keberlanjutan produksi migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Peningkatan kapasitas sebesar 14 MVA tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, terutama di area Libo Southeast yang menjadi salah satu fokus pengembangan sumur produksi dan sumur injeksi.

Keandalan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam mendukung operasional berbagai fasilitas produksi, seperti Electrical Submersible Pump (ESP) dan Water Injection Pump (WIP). Dengan pasokan energi yang stabil, proses produksi minyak dapat berjalan lebih optimal.

General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, mengatakan penguatan infrastruktur kelistrikan merupakan bagian dari upaya menjaga kinerja produksi migas di WK Rokan.

"Melalui Libo Substation Upgrade, PHR memastikan pasokan listrik yang andal untuk mendukung pengoperasian sumur-sumur baru dan mengoptimalkan produksi migas bagi kebutuhan energi nasional," ujar Andre.

Ia menjelaskan, proyek tersebut berhasil diselesaikan pada Maret 2026 atau dua bulan lebih cepat dari target dalam Work Program and Budget (WP&B) 2025 yang dijadwalkan rampung pada Mei 2026. Pengerjaan proyek dilakukan bersama PT Indokomas Buana Perkasa sebagai kontraktor Engineering, Procurement and Construction (EPC).

Menurut Andre, penyelesaian proyek lebih cepat dari jadwal menjadi salah satu langkah PHR dalam menjaga keandalan operasi serta memperkuat fondasi keberlanjutan produksi migas nasional.

Secara teknis, proyek meliputi pemasangan transformator berkapasitas 14 MVA, voltage regulator 1,4 MVA, sistem proteksi dan pengukuran baru, pembangunan gedung kontrol kelistrikan, serta pemasangan jaringan kabel distribusi sepanjang sekitar 2,5 kilometer. 

Seluruh fasilitas telah melalui tahapan pengujian dan commissioning sebelum dioperasikan.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Sebastian Julius, mengapresiasi penyelesaian proyek tersebut. Menurutnya, peningkatan infrastruktur kelistrikan menjadi langkah penting untuk mendukung keandalan operasi sekaligus pencapaian target produksi di Zona Rokan.

"Infrastruktur ini sangat berguna untuk mendukung produksi di Zona Rokan. Terus semangat one goal, untuk operasi yang andal, selamat dan efisien untuk keandalan produksi," kata Sebastian.

PHR menilai penguatan infrastruktur penunjang, termasuk sistem kelistrikan, menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dengan kapasitas gardu induk yang lebih besar, operasional Lapangan Libo diharapkan semakin andal sehingga mampu mendukung peningkatan produksi migas dan memenuhi kebutuhan energi Indonesia.(cakaplah)

]]> Tue, 14 Jul 2026 11:51:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/PTPN-IV-Regional-III-Kejati-Riau-Perkuat-Sinergi-Kawal-Transformasi-Bisnis-Berkelanjutan

PEKANBARU-PTPN IV Regional III bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali memperkuat sinergitas kedua belah pihak, yang kali ini ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebagai upaya mengawal transformasi bisnis perusahaan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan yang akuntabel.

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Region Office PTPN IV Regional III, Pekanbaru, Senin hari ini (13/7) dilangsungkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana didampingi Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Jerniaty bersama Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso beserta jajaran kedua institusi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja PTPN IV Regional III dalam menjalankan amanah negara melalui kepastian hukum pada setiap proses bisnis perusahaan.

"Harapan kami tentunya jalinan kerja sama ini dapat meningkatkan performa PTPN IV Regional III menjadi semakin baik. Pada prinsipnya kami selaku Jaksa Pengacara Negara siap memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, sekaligus memitigasi risiko hukum baik perdata maupun pidana," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Korps Adhyaksa tidak hanya memiliki kewenangan di bidang penuntutan, tetapi juga menjalankan fungsi lain dengan cakupan yang lebih luas, termasuk di bidang perdata dan tata usaha negara melalui Jaksa Pengacara Negara.

Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, serta menjalankan fungsi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021.

Menurut Kajati, ruang lingkup kerja sama tersebut memberikan peluang yang lebih luas bagi PTPN IV Regional III untuk memanfaatkan layanan Bidang Datun Kejati Riau, mulai dari pemberian surat kuasa khusus litigasi maupun nonlitigasi, pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum, hingga penyelamatan dan pemulihan aset negara.

"Kegiatan hari ini menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Riau dengan PTPN IV Regional III sehingga berbagai layanan Bidang Datun dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kegiatan perusahaan," ujarnya.

Senada, Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso mengatakan keberhasilan transformasi yang dijalankan PTPN IV Regional III serta induk Sub Holding PTPN IV PalmCo tidak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan Tinggi Riau yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mengawal proses bisnis perusahaan.

Menurut dia, seluruh aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan harus berpijak pada koridor hukum yang kuat, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.

"Kinerja yang kami capai hari ini tentu tidak mungkin diraih tanpa dukungan para pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan Tinggi Riau. Banyak langkah yang berhasil kita optimalkan bersama demi kepentingan negara. Setiap proses bisnis yang kami jalankan harus berada dalam koridor hukum yang kuat, akuntabel, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan publik," tuturnya.

Ia menambahkan, di tengah kompleksitas industri perkebunan, dukungan Bidang Datun Kejati Riau menjadi bagian penting dalam mengawal transformasi perusahaan, termasuk pelaksanaan berbagai penugasan strategis pemerintah di sektor ketahanan pangan dan energi nasional.

Bambang juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dalam penandatanganan kerja sama tersebut yang merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang akan berakhir pada 15 Juli 2026.

Lebih jauh, Bambang turut menjelaskan bahwa sinergitas antara PTPN IV Regional III bersama dengan JPN Kejati Riau dalam bidang Datun telah berlangsung sangat baik sejak 2021 silam. Salah satunya diimplementasikan dalam pendampingan dalam pengembalian dana talangan atau prefinancing bersama Pemkab Siak sebesar Rp33 miliar secara bertahap hingga 2028 mendatang, yang saat ini realisasinya mencapai 76 persen.

Sebelumnya, pada medio Juni 2026 kemarin, PTPN IV Regional III bersama Kejati Riau juga menjalin sinergitas dengan memperkuat kolaborasi dalam upaya penyelamatan dan optimalisasi aset negara melalui penandatanganan kerja sama pemulihan aset. Kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas penyelamatan aset negara, serta memitigasi berbagai risiko hukum yang berpotensi menghambat pengembangan bisnis entitas dengan wilayah operasional di Riau itu.(cakaplah)

]]> Tue, 14 Jul 2026 11:19:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Banyak-Laporan-Dugaan-Aktivitas-LGBT--Pemko-Pekanbaru-Siapkan-Tindakan-Tegas

PEKANBARU-Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru siap mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas LGBT yang dinilai meresahkan masyarakat. Penegasan itu disampaikan menyusul banyaknya laporan yang diterima pemerintah dari warga.

"Untuk LGBT di Kota Pekanbaru ini, banyak kami terima laporan dari masyarakat," kata Markarius, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, Pemko Pekanbaru tidak akan membiarkan aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Jika ditemukan kegiatan yang meresahkan, pemerintah akan menghentikan aktivitas tersebut dan menindak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita juga siap mengambil tindakan hukum, apabila memang meresahkan," ujarnya.

Markarius mengajak kalangan muda agar mewaspadai pergaulan yang dapat menjerumuskan ke perilaku LGBT. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan edukasi di sejumlah sekolah menengah atas dengan menghadirkan tenaga medis untuk memberikan pemahaman terkait risiko kesehatan, termasuk HIV.

"Kita beri edukasi tentang bahayanya hingga bahaya HIV, kita hadirkan dokter," katanya.

Ke depan, lanjut Markarius, Pemko Pekanbaru akan memperluas program edukasi ke lebih banyak sekolah dengan melibatkan dokter dan psikolog untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru sempat menutup sementara operasional New Paragon KTV, Pool and Cafe pada Februari 2026. Penutupan dilakukan setelah tempat hiburan tersebut menjadi lokasi pesta LGBT yang berlangsung pada akhir Januari 2026 dan dinilai mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Markarius juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas yang dinilai meresahkan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah bersama aparat berwenang.(cakaplah)

]]> Tue, 14 Jul 2026 11:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Soroti-Ribuan-Warga-Meranti-Bekerja-di-Malaysia--Hendry-Munief-Minta-Kemenhan-dan-KKP-Cari-Solusi

JAKARTA-Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, menyoroti kondisi ribuan warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang bekerja di Malaysia tanpa visa kerja.

Menurutnya, fenomena tersebut dipicu oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Hal itu disampaikan Hendry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Daerah Kepulauan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang membahas penajaman materi RUU Daerah Kepulauan.

Hendry mengatakan pembangunan daerah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, terutama di wilayah perbatasan.

"Daerah kepulauan ini erat kaitannya dengan pertahanan negara. Namun masih banyak daerah kepulauan yang belum sejahtera," ujarnya.

Ia mencontohkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Meski memiliki potensi sumber daya alam yang besar, menurut Hendry, daerah tersebut masih menghadapi persoalan kemiskinan sehingga banyak warganya memilih bekerja ke Malaysia tanpa dokumen resmi.

"Salah satu contohnya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Daerah ini tergolong miskin ekstrem. Padahal potensi sumber daya ada namun tidak terkelola dengan baik. Sehingga menyebabkan ribuan masyarakat Kepulauan Meranti bekerja ke Malaysia tanpa visa kerja sehingga sekali sebulan pulang kampung. Ini pertanda negara belum mampu mensejahterakan masyarakatnya dan belum mampu menggali potensi daerah," katanya.

Menurut Hendry, kondisi tersebut menjadi indikator masih adanya kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Selain berdampak pada kesejahteraan masyarakat, persoalan itu juga berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan negara.

Karena itu, ia mendorong Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil langkah konkret untuk membantu menyelesaikan persoalan di daerah kepulauan, termasuk Kepulauan Meranti.

"Kita berharap Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mencarikan solusi atas berbagai persoalan daerah seperti Kepulauan Meranti ini. Ini terkait pertahanan dan keamanan negara, namun ada kesenjangan ekonomi yang harus dicarikan solusinya," tegasnya.

Hendry berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat pembangunan wilayah kepulauan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkokoh pertahanan di kawasan perbatasan Indonesia.(cakaplah)

]]> Tue, 14 Jul 2026 11:03:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Junjung-Prinsip-Setiap-Siswa-Berharga--Sekolah-Rakyat-Gandeng-ESQ-Perluas-Pemetaan-Talenta-Siswa

Pada tahun ajaran 2026/2027, program pemetaan bakat dan minat untuk siswa Sekolah Rakyat akan semakin diperkuat. Dalam rangka penerimaan peserta didik baru, siswa-siswa tersebut akan menjalani tes Talent DNA yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, karakter, dan arah pengembangan diri mereka sejak usia dini.

Inisiatif ini mendapatkan dukungan penuh dari ESQ Corp. Ary Ginanjar, selaku pendiri ESQ Corp, menegaskan pentingnya kontribusi dalam pengembangan talenta siswa Sekolah Rakyat. Ia menyatakan bahwa ini merupakan bagian dari usaha untuk membangun ekosistem sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.Pernyataan komitmen tersebut disampaikan oleh Ary Ginanjar dalam sebuah audiensi yang berlangsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial pada hari Senin, 13 Juli 2026.ESQ Sediakan 100 Ribu Kuota Talent DNA Gratis bagi Siswa Sekolah RakyatPada acara tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat akan memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di 19 lokasi pada 14 Juli 2026. Sebanyak 5.130 siswa baru akan berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai angkatan pertama untuk tahun ajaran yang akan datang. Gus Ipul juga menjelaskan bahwa jumlah peserta didik di Sekolah Rakyat akan meningkat secara bertahap.

"Jadi kita besok mulai MPLS di 19 titik dengan jumlah siswa 5.130. Semuanya nanti tahun ini kita terima sekitar 30-an ribu. Sekarang sudah 28 ribu. Nanti naik terus. Jadi 45.000 targetnya tahun ini. Tahun depan, 100.000 lebih yang diterima," ujar Gus Ipul.

Dalam upaya konkret untuk mendukung siswa, Ary Ginanjar menyatakan bahwa ESQ akan melakukan pemetaan talenta bagi siswa Sekolah Rakyat dengan menyediakan 100.000 kuota Talent DNA secara gratis. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mengenali potensi diri mereka dan mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan bakat serta karakter masing-masing.

Pada acara ini, juga ditayangkan video yang menampilkan Putri, seorang siswi Sekolah Rakyat dari Pontianak, yang telah mengikuti pemetaan Talent DNA. Putri mengungkapkan bahwa hasil pemetaan tersebut membantunya semakin memahami potensi yang dimilikinya.

"Saya tahu bahwa saya punya kekuatan competitive dan troubleshooter. Dari situ saya lebih yakin pada diri, lebih semangat, dan lebih berani," ujar Putri dalam video tersebut.

Ary menambahkan bahwa selama satu tahun terakhir, ESQ telah memantau perkembangan Sekolah Rakyat melalui pemetaan Talent DNA yang dilakukan terhadap siswa, guru, dan kepala sekolah. Ia menekankan bahwa pengalaman tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemetaan talenta bagi setiap anak.

"Saya yakin sekalian anak Indonesia lainnya juga bisa menemukan masa depannya," ujarnya, menegaskan komitmen untuk membantu generasi mendatang dalam mengembangkan potensi mereka.Pemetaan Bakat Jadi Dasar untuk Mengembangkan Potensi Setiap SiswaDalam presentasinya, Senior Konsultan ESQ, Diana, menjelaskan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap siswa di Sekolah Rakyat. Analisis ini mengungkapkan bahwa para siswa memiliki kekuatan di beberapa karakter, seperti ketulusan, perfeksionisme, kesetaraan, pemaafan, dan keharmonisan.

Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, termasuk kemampuan intuitif, rasa percaya diri, ketegasan, kemampuan untuk memimpin, dan kemampuan dalam menjelaskan. Selain melakukan pemetaan talenta, ESQ juga memperkenalkan pendekatan baru yang disebut AI Coaching Talenta Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk mendukung pengembangan diri siswa secara personal dan berkelanjutan.

Diana menyatakan, "Ini jadi keunggulan Sekolah Rakyat. Di Sekolah Rakyat itu setiap orang itu berharga sesuai talentanya masing-masing." Gus Ipul, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan persetujuannya terhadap konsep ini dan mengusulkan agar pesan tersebut diangkat sebagai identitas dari Sekolah Rakyat.

"Bagus itu, karena di Sekolah Rakyat itu setiap siswa itu berharga," tutup Gus Ipul, menekankan pentingnya menghargai setiap individu di sekolah tersebut.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:58:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Gunung-Semeru-Meletus-4-Kali-Selasa-Pagi-14-Juli-2026

Pada Selasa pagi, 14 Juli 2026, Gunung Semeru mengalami empat kali letusan dalam waktu tiga jam. Letusan pertama terjadi pada pukul 05.39 WIB, dengan kolom abu yang teramati mencapai ketinggian 1.300 meter di atas puncak gunung, atau sekitar 4.976 meter di atas permukaan laut. Kolom abu yang terlihat memiliki warna putih hingga abu-abu dengan intensitas sedang mengarah ke utara.

Letusan kedua tercatat pada pukul 06.29 WIB, di mana tinggi kolom abu mencapai 800 meter. Kemudian, letusan ketiga terjadi pada pukul 06.51 WIB dengan ketinggian kolom abu 1.200 meter. Letusan keempat terjadi pada pukul 07.55 WIB, dengan kolom abu yang teramati setinggi 1.000 meter. Semua letusan ini terekam dalam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 100 detik.Liswanto, petugas Pos Pantau, memberikan imbauan kepada masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak gunung. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terdampak oleh awan panas dan aliran lahar yang bisa menjangkau hingga 17 km dari puncak.

Dia menegaskan, "Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar."

Pihak berwenang juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar yang dapat terjadi di sepanjang aliran sungai atau lembah yang bersumber dari puncak Gunung Api Semeru, terutama di daerah Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di anak sungai Besuk Kobokan.

Selama tahun 2026, Gunung Semeru telah tercatat meletus sebanyak 1.486 kali. Hingga saat ini, pada Selasa (14/7/2026) pukul 09.20 WIB, status Gunung Semeru masih berada dalam kondisi Siaga (Level III).Pantauan Gunung Semeru

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh PVMBG, hasil pengamatan pada Selasa (14/7/2026) menunjukkan bahwa antara pukul 00.00 hingga 06.00 WIB, Gunung Semeru mengalami sejumlah aktivitas seismik. Tercatat ada 16 kali gempa yang berkaitan dengan Letusan/Erupsi dengan amplitudo berkisar antara 13-22 mm dan durasi gempa berlangsung antara 64 hingga 143 detik.

Selain itu, terdapat juga 3 kali kejadian gempa Guguran yang memiliki amplitudo antara 1-4 mm dan berlangsung selama 54 hingga 66 detik. Di samping itu, terjadi 2 kali gempa Hembusan dengan amplitudo 3-7 mm dan durasi yang tercatat antara 32 hingga 40 detik. Data ini menunjukkan aktivitas vulkanik yang cukup signifikan di Gunung Semeru dalam periode waktu yang ditentukan.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:54:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Pemprov-Riau-Janjikan-Pengelolaan-APBD-2025-Lebih-Transparan-dan-Tepat-Sasaran

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

Penyampaian jawaban pemerintah daerah ini menjadi tonggak penting dalam proses pembahasan regulasi tersebut. Momen ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berwibawa di Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi yang hadir mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Riau memberikan apresiasi tinggi atas berbagai pandangan, saran, kritik, maupun masukan dari seluruh fraksi dewan. Ia menilai dinamika tersebut sangat krusial sebagai bahan evaluasi dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan masa depan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Riau atas pandangan, saran, kritik, dan masukan yang telah disampaikan. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan manfaat APBD bagi masyarakat Riau," ujar Syahrial.

Fokus pada Manfaat Nyata Masyarakat

Lebih lanjut, pemerintah daerah berjanji akan terus meningkatkan kualitas perencanaan hingga pengawasan program pembangunan. Tujuannya jelas, agar serapan APBD berjalan lebih efektif dan tepat sasaran menyentuh akar permasalahan di tengah masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan dan pengawasan, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," urainya.

Berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan oleh wakil rakyat akan diserap sebagai bahan penyempurnaan kebijakan. Dengan demikian, setiap program yang digulirkan benar-benar mampu membawa perubahan positif.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi menyebut bahwa penjelasan pemerintah daerah akan menjadi landasan pembahasan lebih mendalam. Tahapan ini harus dilewati sebelum Ranperda Pertanggungjawaban APBD tersebut resmi disahkan.

"DPRD Provinsi Riau mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Kami berharap seluruh jawaban dan penjelasan tersebut menjadi dasar untuk semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,"(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Bawa-Bantal-Alas-Duduk--Mantan-Menag-Yaqut-Kembali-Diperiksa-KPK-Usai-Pembantaran

JAKARTA - Penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 terus bergulir. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik usai masa pembantarannya selesai.

Yaqut tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2026), pukul 09.08 WIB. Dalam kedatangannya, ia terlihat mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol, serta membawa bantal untuk alas duduk.

Tidak banyak pernyataan yang dilontarkan saat memasuki area pemeriksaan.

"Nanti ya setelah ini ya, bismilah bismilah. Semoga kebenaran terungkap," ujar Yaqut singkat kepada awak media.

Riwayat Medis dan Empat Tersangka

Sebelumnya, masa penahanan tersangka sempat ditangguhkan karena alasan medis. Ia dibantarkan sejak Rabu (24/6) akibat mengalami gangguan pencernaan, yang memaksanya menjalani tindakan operasi pada Senin (29/6).

Dalam pusaran kasus ini, penyidik sudah menetapkan empat tersangka yang saat ini semuanya sudah ditahan. Keempat nama tersebut meliputi:

* Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ)

* Mantan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA)

* Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham (ISM)

* Ketum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR)

Jejak Aliran Dana Haji

Kasus ini menyoroti indikasi suap dalam pengaturan kuota keberangkatan. KPK menduga Ismail dan Asrul memberikan uang kepada Yaqut selaku mantan Menag melalui perantara, yakni Gus Alex.

Berdasarkan temuan awal, Ismail diduga kuat telah memberikan uang kepada Gus Alex senilai USD 30 ribu. Selain itu, Ismail juga disebut menyerahkan uang kepada Mantan Dirjen PHU Kemenag tahun 2024, Hilman Latief (HL), dengan nilai mencapai USD 5.000.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/BP3MI-Riau-Pulangkan-Belasan-Pekerja-Migran-Korban-Penyelundupan-di-Dumai

DUMAI - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau mengambil langkah cepat memfasilitasi pemulangan 11 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Belasan pekerja tersebut merupakan korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang berhasil diselamatkan oleh jajaran Satpolairud Polres Dumai di wilayah pesisir kota setempat.

Tindakan penyelamatan ini berawal dari hasil penyelidikan aparat kepolisian yang berujung pada penemuan para korban. Mereka diamankan di kawasan Pesisir Pantai Besilam Baru, Jalan Parit Bumi, Kelurahan Besilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

"Sebelas PMI tersebut diserahkan personel Satpolairud Polres Dumai kepada P4MI Dumai, Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 23.50 WIB," urai Kepala BP3MI Riau, Harold Hamonangan, Selasa (14/7/2026).

Fokus utama pihak berwenang adalah memastikan pemulihan kondisi para pekerja sebelum mengembalikan mereka ke keluarga. Negara memastikan seluruh korban mendapatkan hak pelindungan sosial dan transportasi yang layak untuk kembali ke lingkungan asalnya.

"BP3MI Riau bersama P4MI Dumai memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi pemulangan para PMI ke daerah asal masing-masing," jelasnya.

Berdasarkan pendataan, para korban berasal dari lintas provinsi, meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Seluruhnya dipulangkan menggunakan jalur darat setelah proses penanganan dari pihak berwenang rampung.

Dua warga Kabupaten Rokan Hilir dipulangkan menggunakan Bus Kubu Lestari Makmur. Lima orang asal Aceh diberangkatkan menumpangi Bus Makmur via Medan. Sementara itu, satu warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan satu warga Cilacap, Jawa Tengah menaiki Bus ALS.

"Sedangkan dua PMI asal Jambi diberangkatkan menggunakan bus dan travel menuju daerah asalnya,"(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Momen-Kapolri-Temui-Panglima-TNI--Ada-Pesan-Penting-di-Baliknya

Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri, bersama dengan para Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Markas Besar TNI yang terletak di Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Senin, 13 Juli 2026.

Pertemuan ini diadakan sebagai respons terhadap arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI dan Polri untuk terus memperkuat soliditas di antara mereka."Tentunya menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI-Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Yang tentunya, kita memiliki kewajiban untuk terus terjaga agar TNI-Polri tetap solid," kata Listyo dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa kerjasama yang erat antara TNI dan Polri merupakan elemen fundamental dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Karena ini adalah kunci utama agar negara kita, sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," jelas Listyo.

Ia juga memberikan peringatan mengenai adanya pihak-pihak yang berusaha untuk merusak hubungan antara TNI dan Polri, yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

"Jadi di kesempatan ini, tentunya kami bersama para pejabat utama dalam hal ini akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas dengan TNIl," kata Listyo.

Ia juga membuka kesempatan untuk komunikasi yang lebih baik, agar setiap isu yang muncul dapat dibahas bersama demi menjaga keharmonisan antara kedua institusi tersebut.

"Dan tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," tutur Listyo.Mereka yang HadirKedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI yang didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta sejumlah pejabat utama Mabes TNI lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri hadir bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kalemdiklat Polri Komjen RZ Panca Putra, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, dan Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Turut mendampingi Kapolri, antara lain Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadivkum Polri Irjen Agus Nugroho, Kadivhubinter Polri Irjen Amur Chandra Juli Buana, Kakorlantas Polri Irjen Wibowo, Kadensus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Waastamaops Kapolri Irjen Laksana, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen M. Nazly Harahap, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen R. Firdaus Kurniawan, Kapusjarah Polri Brigjen Abas Basuni, serta pejabat utama Polri lainnya.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/DPR-Terima-Masukan-soal-RUU-Hukum-Perdata-Internasional-dari-Peradi-Profesional

Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional) pimpinan Harris Arthur Hedar membahas dan memberikan masukan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) yang saat ini digodok DPR.

Masukan itu disampaikan PERADI Profesional dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 13 Juli 2026.Ketua Umum PERADI Profesional Harris Arthur Hedar mendorong adanya antisipasi atas hubungan hukum lintas negara yang semakin kompleks di dalam pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI). Dia menambahkan, pentingnya aturan yang lebih adaptif terkait hubungan hukum berbasis teknologi.

"Kami memandang RUU HPI merupakan salah satu tonggak penting dalam pembaharuan sejarah hukum internasional Indonesia di tengah meningkatnya mobilisasi manusia, aktivitas investasi asing, perdagangan internasional, transaksi digital, arbitrase internasional, perlindungan aset lintas negara hingga perkembangan teknologi global. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan satu sistem hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak," ujar Harris.

Oleh sebab itu, lanjut dia, PERADI Profesional menyambut baik inisiatif DPR dalam menyusun RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai bagian dari upaya untuk menyusun sistem hukum nasional.

"Baik yang modern, responsif, adaptif, dalam menghadapi perkembangan global, namun tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan nasional Indonesia," kata Harris.Persoalan Hukum Perdata

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini mengakui, selama ini, berbagai persoalan hukum perdata internasional masih tersebar dalam ragam ketentuan, yurisprudensi, maupun praktik peradilan.

Kondisi tersebut, kata dia, juga menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai kompetensi keadilan, pilihan hukum, pilihan forum, pengakuan putusan asing, hingga pelaksanaan putusan internasional.

"Atas dasar itulah, semua masukan yang kami sampaikan merupakan hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif yang dilakukan oleh tim PERADI Profesional, dengan memperhatikan hukum nasional, praktik peradilan, hukum perbandingan, dan berbagai instrumen hukum internasional yang relevan," pungkas Harris.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional Yuhelson menyampaikan sejumlah rekomendasi dari pihaknya terkait dengan penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI).

"Rekomendasi pertama ialah untuk memperluas ruang lingkup UU HPI agar mengakomodasi praktik hukum di masa depan. Rekomendasi kami adalah ingin memperluas ruang lingkup UU HPI agar mengakomodasi praktik hukum yang berkembang di masa depan. Konkritnya, dalam Pasal 4 ayat 2, bentuk usulannya itu penambahan," terang Yuhelson.Rekomendasi Selanjutnya

Selanjutnya, kata Yuhelson, PERADI Profesional merekomendasikan, adanya penegasan hubungan antara choice of law, choice of forum, dan yurisdiksi Indonesia di dalam RUU HPI. Dia merasa, hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum sebagai objektif atas terciptanya HPI tersebut.

"Kami merekomendasikan agar parameter tersebut mencakup adanya kaidah dalam UU tersebut, Pancasila, UUD 1945, atau hukum yang memaksa, hak konstitusional warga negara, dan kepentingan nasional," tutur dia.

Lebih jauh, Yuhelson menyebut, PERADI Profesional turut memberikan rekomendasi soal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Dia melihat, di dalam RUU maupun naskah akademik, belum mengatur secara rinci mengenai prosedur, batas waktu, maupun ruang lingkup pemeriksaan hakim.

"Untuk itu rekomendasi kami, kalau bisa diatur secara rinci tentang persyaratan, tata cara, dan jangka waktu pemeriksaan, serta ruang lingkup penilaian hakim dan alasan penolakan atas putusan pengadilan asing," kata dia.

Rekomendasi selanjutnya, sambung Yuhelson, adalah tentang kerja sama peradilan internasional. Di dalam RUU maupun naskah akademik, PERADI Profesional melihat bahwa ketentuan bantuan dari otoritas asing dan masih bersifat umum,

"Pandangan dari PERADI Profesional, praktik ini membutuhkan prosedur yang jelas, mengenai pertukaran informasi, alat bukti, maupun pemeriksaan saksi," ucap dia.

"Ini adalah hal-hal konkret dan praktis yang kami alami dan semoga bisa diakomodir di dalam RUU HPI. Untuk itu, di dalam rekomendasi yang kami sampaikan, ingin menambahkan mengenai pengaturan mekanisme kerja sama pengadilan lintas negara beserta hukum pelaksanaannya," sambung Yuhelson.Rekomendasi Harmonisasi

Menurut Yuhelson, rekomendasi selanjutnya adalah soal harmonisasi dengan perundang-undangan nasional. Dia mengatakan, dalam RUU maupun naskah akademik, PERADI Profesional melihat hubungan antara RUU dengan berbagai UU sektoral belum dijelaskan secara komprehensif.

"Untuk itu, kami merekomendasikan harmonisasi dengan KUH Perdata, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, UU Penyelesaian Sengketa maupun UU Jabatan Notaris, UU Kepailitan, dan UU Administrasi Kependudukan. Karena UU ini lah yang menjadi kaitan pelaksanaan HPI," beber dia.

Yuhelson menambahkan, rekomendasi selanjutnya adalah soal harmonisasi dengan konvensi internasional. Dalam pandangan PERADI Profesional harmonisasi ini diperlukan guna mempertahankan hukum nasional demi kepentingan Indonesia.

"Rekomendasi kami adalah penerapan hukum internasional tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum nasional dan tetap berpedoman pada pancasila dan UUD 1945," kata dia.

Terakhir, Yuhelson mengingatkan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum (aph) di dalam RUU HPI. Pasalnya, kata dia, di dalam RUU maupun naskah akademik, PERADI Profesional melihat belum ada tentang penguatan kapasitas kelembagaan.

"Untuk itu pandangan kami, keberhasilan dari implementasi perundang-undangan sangat bergantung pada kompetensi dari hakim, advokat, panitera, notaris, dan profesi-profesi hukum lainnya,"(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 10:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Polsek-Minas-Bekuk-Pencuri-Mobil-Penjual-Cendol-di-Selensen

SIAK - Jajaran Polsek Minas berhasil mengungkap kasus pencurian mobil dan menangkap tersangka yang sempat buron melintasi tiga provinsi. Pelaku diringkus di kawasan Selensen, Kabupaten Indragiri Hilir usai membawa kabur kendaraan milik seorang pedagang kecil di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan kerugian mencapai seratus juta rupiah.

Pengejaran panjang kepolisian ini bermula dari laporan korban, Ratna Yulia yang kehilangan sarana utamanya mencari nafkah, Selasa (30/6/2026). Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lintas Minas-Perawang Kilometer 1, tepatnya kawasan Simpang Empat By Pass PT PHR Minas.

"Begitu menerima laporan dari korban, saya langsung memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim opsnal untuk melakukan penyelidikan secara maksimal. Berbekal hasil olah TKP, keterangan saksi, serta informasi yang berkembang, tim melakukan pengejaran hingga ke beberapa provinsi sebelum akhirnya pelaku berhasil diamankan di wilayah Selensen, Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Kapolsek Minas, Syahrizal, SH MH MSi.

Insiden bermula ketika korban sedang berjualan es cendol dan memarkirkan mobil Daihatsu Sigra 1.2 X MT bernomor polisi BM 1684 SX di dekat tempat usahanya. Kunci kendaraan saat itu diletakkan di atas etalase dagangan. Sekitar pukul 13.30 WIB, seorang pria datang membawa karung berisi barang bekas dan sempat berbincang menanyakan lokasi pengepul.

Sekitar pukul 15.00 WIB, korban meninggalkan dagangannya sejenak untuk membeli permen di warung seberang jalan. Waktu yang singkat tersebut dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur mobil korban.

Menanggapi musibah yang menimpa warga, kepolisian langsung bergerak cepat mengumpulkan petunjuk di tempat kejadian. Tim menemukan jejak pelarian tersangka, Roni Sanjaya melintasi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, hingga ke Provinsi Lampung. Berkat kegigihan petugas, pelarian pria berusia 35 tahun asal Kecamatan Lubuk Dalam tersebut harus berakhir saat ia kembali masuk ke wilayah Riau.

"Walaupun pelaku terus berpindah-pindah lokasi, anggota kami tidak menyerah. Berkat koordinasi, informasi dari masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, pelaku akhirnya berhasil kami amankan berikut barang bukti kendaraan yang dicuri," urai Syahrizal.

Keberhasilan kepolisian ini menjadi langkah penting bagi pemulihan ekonomi korban yang sangat bergantung pada kendaraan tersebut untuk usahanya. Saat ini, tersangka beserta barang bukti berupa mobil, STNK, BPKB, dan telepon seluler telah diamankan. Hasil tes urine turut mengungkap fakta bahwa pelaku positif mengonsumsi narkotika jenis sabu.

"Saat ini tersangka telah diamankan di Polsek Minas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga akan melengkapi berkas perkara, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegasnya.

Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat menggunakan Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses hukum terus berjalan guna memberikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat luas.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Gelar-Musprov-2026--FASI-Riau-Bidik-Peningkatan-Prestasi-Atlet-Dirgantara

PEKANBARU - Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Provinsi Riau menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Musprov) 2026 di Hotel Batiqa Pekanbaru, Senin (13/7/2026). Agenda utama kegiatan ini adalah menetapkan arah kebijakan organisasi dan memilih jajaran pengurus baru periode 2026â€"2030 untuk memajukan olahraga dirgantara di Bumi Lancang Kuning.

Ketua Harian FASI Provinsi Riau, Kolonel Tek Fana, MHan mengawali rangkaian acara dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ia memaparkan pencapaian program kerja dan kondisi keuangan selama periode 2022â€"2026 sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas organisasi. Laporan ini menjadi landasan evaluasi untuk merancang langkah strategis di masa mendatang.

Ketua Umum FASI Riau, Marsma TNI Abdul Haris, MMPol MMOAS menegaskan pentingnya peran federasi sebagai penggerak utama dalam mencetak atlet berprestasi. Komandan Lanud Roesmin Nurjadin tersebut meminta seluruh anggota merespons dinamika perkembangan zaman dengan cepat.

"FASI harus terus adaptif, inovatif, dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman," tegasnya.

Abdul mengajak seluruh pengurus dan anggota komunitas untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta membangun kerja sama tim yang tangguh. Organisasi turut memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus demisioner periode 2022â€"2026 atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini.

Kepengurusan yang baru diharapkan mampu membawa semangat baru, inovasi, dan komitmen tinggi untuk mengangkat eksistensi federasi di tingkat nasional maupun internasional. Rangkaian kegiatan berlanjut dengan sesi diskusi antar cabang olahraga dirgantara yang mencakup aeromodelling, paramotor, terjun payung, paralayang, gantole, hingga pengembangan komunitas drone.

Seluruh peserta kemudian beralih ke agenda puncak berupa pemilihan pengurus masa bakti 2026-2030, penyerahan laporan pertanggungjawaban, dan pembacaan notulen periode sebelumnya.(goriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/DJP-Riau-Gandeng-IKTS-Perkuat-Kesadaran-Pajak--UMKM-Tetap-Dapat-Insentif

PEKANBARU â€" Dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat ketahanan fiskal melalui perluasan basis pajak terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satunya datang dari Ikatan Keluarga Tionghoa Selatpanjang (IKTS) yang menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di Provinsi Riau.

Komitmen tersebut disampaikan saat Forum Silaturahmi dan Konsultasi Publik yang diselenggarakan Kanwil DJP Riau di Aula Hang Tuah, Lantai 4 Kanwil DJP Riau, Senin (13/7/2026).Forum yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026 itu mengangkat tema "Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global" dan diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan.

Dalam forum tersebut, IKTS diwakili Ketua Harian Nata Hedy Nyo bersama Bendahara I Duni Kartono.

Ketua Harian IKTS, Nata Hedy Nyo menilai, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang semakin kuat."Sebagai Ketua Harian IKTS, saya sangat mengapresiasi undangan dari Kanwil DJP Riau. Acara ini menegaskan pentingnya perluasan basis pajak sebagai strategi ketahanan fiskal di tengah dinamika global," ujar Nata Hedy Nyo.

"Melalui forum ini, IKTS siap berkomitmen untuk terus bersinergi, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kesadaran perpajakan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh, khususnya di wilayah Provinsi Riau," sambungnya.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, mengatakan forum konsultasi publik menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan perpajakan agar semakin responsif, adil, dan berkelanjutan.Menurutnya, strategi perluasan basis pajak tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dilakukan dengan pendekatan yang humanis melalui pelibatan pelaku ekonomi informal dan ekosistem digital tanpa menambah beban wajib pajak yang selama ini telah patuh.

Pemerintah juga tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas bebas pajak, sedangkan pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen.

Forum yang dipandu moderator Saifuddin itu dihadiri 56 peserta yang mewakili ekosistem Kementerian Keuangan Satu Riau, pemerintah daerah, akademisi, media massa, hingga praktisi akuntan publik.

Sejumlah narasumber turut memaparkan strategi memperkuat ketahanan fiskal daerah dari berbagai perspektif.

Akademisi Unri, Dr Dahlan Tampubolon mengungkapkan, struktur ekonomi Riau masih didominasi sektor kelapa sawit dan pertambangan yang mencapai sekitar 74 persen.

Karena itu, pemerintah daerah didorong menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui sektor properti komersial, periklanan digital, industri perhotelan, perdagangan digital, hingga pemanfaatan alat perekam transaksi secara real-time.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Riau, Masuri, memperkenalkan gagasan "Lima Modal Pembangunan" yang menitikberatkan pada penyederhanaan administrasi bagi pelaku usaha baru, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta penyediaan pelatihan pembukuan keuangan secara gratis untuk meningkatkan daya saing usaha.

Di sisi lain, Kepala Kanwil DJPb Riau, Adnan Wimbyarto, menjelaskan pentingnya peran institusinya sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA).

Ia mengingatkan, kondisi fiskal Riau masih bergantung sekitar 76 persen pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Karena itu, menurutnya, penguatan integrasi data ekonomi lintas instansi menjadi langkah penting untuk membangun kapasitas perpajakan daerah (local taxing power) yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, Kanwil DJP Riau optimistis reformasi perpajakan di Provinsi Riau dapat berjalan secara inklusif, harmonis, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah.(halloriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Sertijab-di-Polda-Riau--Irjen-Herry-Heryawan-Rotasi-Kabid-Humas-dan-Empat-Kapolres

PEKANBARU â€" Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dua Pejabat Utama (PJU) dan empat Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di lingkungan Polda Riau, Senin (13/7/2026).

Upacara berlangsung di Aula Tribrata Lantai 5 Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru, dan dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, para pejabat utama Polda Riau, para Kapolres jajaran, serta Bhayangkari.

Dalam prosesi tersebut, jabatan Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Riau diserahterimakan dari Kombes Pol Wimboko kepada Kombes Pol Dwi Mulyanto. Sementara itu, jabatan Kabid Humas Polda Riau diserahkan dari Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad kepada Kombes Pol Akmadi.Selain itu, rotasi juga dilakukan terhadap empat Kapolres, yakni:

Kapolres Dumai, dari AKBP Angga Febrian Herlambang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan.

Kapolres Rokan Hilir, dari AKBP Isa Imam Syahroni kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Kapolres Kepulauan Meranti, dari AKBP Aldi Alfa Faroqi kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Kapolres Indragiri Hilir, dari AKBP Farouk Oktora kepada AKBP Donny Eko Listianto.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, sekaligus keberlanjutan amanah dan tanggung jawab dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," ujar Herry.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama bertugas di Polda Riau.

Sementara kepada pejabat yang baru dilantik, Kapolda meminta agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah, serta melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan."Terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Kepada para pejabat baru, selamat mengemban amanah. Segera kenali wilayah, pahami masyarakat, dan lanjutkan setiap hal baik yang telah dibangun," pesannya.

Mengakhiri arahannya, Kapolda menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

"Jabatan boleh berganti, tetapi pengabdian kepada masyarakat harus terus berlanjut," tegasnya.

Rotasi pejabat ini diharapkan semakin memperkuat kinerja organisasi Polri, khususnya Polda Riau, dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Provinsi Riau.(halloriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Usai-Jadi-Tersangka-OTT--Rumah-dan-Kantor-Kadishub-Siak-Digeledah-Polisi

SIAK â€" Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak menggeledah rumah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Siak, Junaidi, di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Senin (13/7/2026) sore.

Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Junaidi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Siak.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, buku rekening bank, kartu ATM, telepon genggam, serta berbagai berkas lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.Beberapa boks berisi dokumen tampak dibawa keluar dari rumah tersangka. Proses penggeledahan juga menjadi perhatian warga sekitar, sementara sebuah minibus yang digunakan tim penyidik terlihat terparkir di halaman rumah.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kasat Reskrim AKP Dr. Raja Kosmos P mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.

"Kita amankan benda yang tidak bergerak, seperti buku rekening, handphone dan berkas lainnya," kata Raja Kosmos kepada wartawan usai penggeledahan.Ia menjelaskan, penggeledahan berlangsung sesuai prosedur hukum dengan disaksikan istri tersangka dan Ketua RT setempat.

Selain rumah pribadi tersangka, penyidik juga menggeledah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Siak yang berada di Gedung Pelabuhan Lasdap, Jalan Sultan Ismail, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak.

Dari kantor tersebut, penyidik turut memeriksa dan mengamankan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.Menurut Raja Kosmos, penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan mengungkap fakta maupun pihak lain yang terkait.

"Iya, ini pengembangan OTT dan lainnya. Intinya masih terus kita kembangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Junaidi ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT pada Jumat (10/7/2026).

Dalam perkara tersebut, ia diduga meminta uang sebesar Rp25 juta kepada Direktur CV Shift of Marine, perusahaan pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air rute Mengkapanâ€"Teluk Lanus Tahun Anggaran 2026.

Permintaan itu diduga disampaikan setelah perusahaan mencairkan uang muka proyek senilai Rp165 juta.

Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, uang yang akhirnya diterima tersangka sebesar Rp15 juta. Uang tersebut diamankan penyidik saat operasi tangkap tangan bersama sejumlah barang bukti lainnya.

Atas dugaan perbuatannya, Junaidi dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(halloriau)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/13-Pemerkosa-Gadis-Sampang-Sudah-Ditangkap--14-Pelaku-Resmi-Jadi-DPO--

Sampang - Polisi kembali menangkap satu pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur. Total sudah ada 13 pelaku yang kini berhasil diamankan.

"Benar, ada satu tersangka yang kami amankan," kata Kapolres Sampang AKBP Hartono dilansir detikJatim, Selasa (14/7/2026).

Hartono mengatakan satu tersangka baru itu ditangkap pada Minggu (12/7) malam. Penangkapan itu dilakukan di area alun-alun Trunojoyo Sampang.

"Tersangka berinisial W (17) ditangkap saat berada di alun alun sekitaran penjual makanan," ujar Hartono.

Pemerkosaan terhadap korban diketahui dilakukan oleh 27 orang. Polisi kini telah menetapkan 14 pelaku lainnya yang masih buron masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Sebanyak 14 sisanya telah kami tetapkan sebagai DPO. Mohon doanya kami bisa segera mengamankan semua pelaku, sehingga dapat memberikan efek jera," (detik.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:12:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Saling-Sapa-dan-Puji-Antara-Jaksa-Agung-dan-Kapolri--

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Keduanya saling menyapa dan memuji dalam pertemuan itu.

Dirangkum detikcom, Senin (13/7/2026), Sigit datang ke Kejagung setelah lebih dulu bersilaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI. Jenderal Sigit dan rombongan kemudian tiba di Gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.17 WIB.

Jaksa Agung ST Burhanuddin tampak menyambut hangat kehadiran Kapolri dan jajaran. Kapolri didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kalemdiklat Polri Komjen RZ Panca Putra, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Hadir pula Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadivkum Polri Irjen Agus Nugroho, Kadivhubinter Polri Irjen Amur Chandra Juli Buana, Kakorlantas Polri Irjen Wibowo, Kadensus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Waastamaops Kapolri Irjen Laksana, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen M Nazly Harahap, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen R Firdaus Kurniawan, Kapusjarah Polri Brigjen Abas Basuni dan lainnya.

Saling Sapa dan Puji

Jaksa Agung dan Kapolri kemudian menggelar konferensi pers bersama usai pertemuan. Burhanuddin menyebut Sigit sebagai sahabatnya.

"Sore ini alhamdulillah saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari Kepolisian," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan kedatangan Sigit dan jajaran Polri bukan hal baru. Dia mengatakan tak ada persaingan di antara dua institusi penegak hukum tersebut.

"Ini adalah bukan program baru, ini program lama. Kemudian, kami juga, saya dengan Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus. Tidak. Sejak dulu sudah mengenal secara pribadi beliau. Kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri," ujarnya.

Dia mengatakan silaturahmi tersebut hal biasa. Dia mengatakan pertemuan ini bukan karena ada masalah.

"Jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin. Ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan. Kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan," ujarnya.

Kapolri Jenderal Sigit kemudian menyapa Burhanuddin dengan sebutan kakak asuh. Dia bersyukur dan merasa terhormat bisa diterima ST Burhanuddin.

"Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin," ujarnya.

Dia mengatakan ada sejumlah hal yang dibahas dengan Burhanuddin. Dia mengatakan Kejagung dan Polri merupakan kesatuan dalam penegakan hukum.

"Ke depan, antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem, criminal justice system, ini terus kita perkuat," ujarnya.

Sigit mengatakan sinergi terus diperkuat. Dia mengatakan sosialisasi KUHAP baru juga terus dilakukan bersama.

"Ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHAP baru yang tentunya kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan, tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan kita perkuat," ujarnya.

Tegaskan Hubungan Solid

Jenderal Sigit menegaskan hubungan antara Kejagung dan Polri solid. Dia mengatakan tak ada masalah antara kedua institusi tersebut.

"Saya pastikan di sini apalagi kita hadir bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adhyaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri," kata Sigit.

"Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini," tegasnya.

Dia mengatakan banyak program pemerintah yang dikawal oleh polisi dan jaksa. Dia mengatakan hal itu ditujukan agar program pemerintah dapat berjalan lancar dan masyarakat menerima manfaat yang maksimal.

Sigit menegaskan komitmennya untuk terus menjaga silaturahmi dan sinergisitas hingga ke tingkat daerah. Hal ini dilakukan demi mengawal program-program pemerintah.

"Kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik," tuturnya.

"Dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergisitas yang lebih kuat. Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi Kejaksaan dan Kepolisian," sambung Sigit.

Bakal Gelar Program Bersama

Kapolri menyebut hubungan Polri dan Kejagung solid dalam pelayanan dan penegakan hukum. Sigit mengatakan ada rencana pendidikan bersama penyidik Polri dan Kejagung.

"Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan, tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan Polri khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik," kata Sigit.

Kerja sama Polri dan Kejagung ini termasuk untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Sigit menegaskan hubungan Polri dan Kejagung bersinergi dan kolaboratif.

"Di satu sisi dengan sinergi dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi Kejaksaan dan Kepolisian ini tentunya diharapkan oleh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan," ujarnya.

"Yang jelas kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar, dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada. Mungkin itu yang akan terus kami laksanakan bersama dengan Pak Jaksa Agung untuk program-program kita ke depan," ujar Sigit.

Burhanuddin mengatakan sinergi jaksa dan polisi merupakan keharusan. Contohnya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi akan diteruskan oleh jaksa dalam tahap penuntutan.

"Saya menambahkan bahwa begini adik-adik, sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi,"(detik.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kepala-SPPG-Gantung-Diri-di-Parkiran-Mal--Operasional-Dapur-Disetop-Sementara

Kepala SPPG Ranca Mulya 2 di Kabupaten Bandung berinisial SF meninggal dunia dengan cara gantung diri di lantai 12 sebuah mal di Kota Bandung. Akibat kejadian itu, operasional dapur SPPG dihentikan sementara waktu.

"Ini libur, diliburkan. Nah kebetulan kemarin ada dari BGN langsung, dari KPPG datang ke sini, ya kita dianjurkan buat off dulu sementara karena ya mungkin Kepala SPPG-nya juga belum ada," kata Mitra Dapur SPPG Ranca Mulya 2, Fajri, ketika ditemui pada Senin (13/7).Fajri menyebut operasional SPPG Ranca Mulya 2 dihentikan sementara karena mesti menunggu terlebih dahulu Kepala SPPG yang akan menggantikan posisi SF. Diketahui, total terdapat 2.625 penerima manfaat dari Dapur SPPG Ranca Mulya yang terdiri dari Posyandu hingga sekolah setingkat TK, SD, dan SMP.

"Karena itu kan istilahnya mah harus ada approval Kepala SPPG, dana pencairan segala macam ya," ucap dia.Perubahan Perilaku SF

Fajri menambahkan SF mulai bekerja sebagai Kepala SPPG Ranca Mulya 2 sejak September 2025 lalu. Dia menilai kinerja SF selama menjabat begitu baik. Tak ada masalah yang terjadi.

"Alhamdulillah selama pendistribusian bisa didistribusikan dengan baik lah gitu program ini," ucap dia.

Akan tetapi, Fajri menyebut perilaku SF tiba-tiba saja berubah sejak tiga bulan lalu. SF jadi sulit diajak untuk berkomunikasi dan terkesan menutup diri. Namun, saat ditanya, SF mengaku tak sedang mengalami masalah apa pun.

"Mungkin selama tiga bulan ke belakang, jadi agak beda gitu sifatnya. Beda tuh agak tertutup lah. Ditanya juga enggak ada komunikasi apa-apa gitu," ungkap dia.

Terakhir kali, Fajri bertemu dengan SF pada Kamis (9/7) lalu. SF terlihat semakin menutup diri. Dia pun mengaku syok ketika mendengar kabar SF mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.

"Enggak ada komunikasi sama sekali. Nah, jadi pas kemarin terjadi kejadian kayak gitu, ya syok aja. Syok tuh kenapa bisa seperti ini gitu. Padahal di dapur enggak ada masalah apa-apa," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, SF ditemukan gantung diri di tempat parkir lantai 12 sebuah mal di Kota Bandung pada Minggu (12/7). SF sempat meninggalkan sepucuk surat wasiat berisi permintaan maaf kepada keluarga dan rekan kerjanya.

Usai dievakuasi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga. Pihak keluarga pun sudah mengikhlaskan peristiwa itu dan menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Kejagung-Hentikan-Pengumpulan-Data-Program-MBG

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah, mengenai penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program makan bergizi gratis (MBG).

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Nomor : B - 3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada Jumat, 10 Juli 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan hal tersebut. Menurutnya, surat tersebut dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data sudah selesai.

"Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data dua kali sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya," kata Anang kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Anang menambahkan, data-data yang telah dikumpulkan akan ditindaklanjuti. Data tersebut akan didalami keterkaitannya dengan para tersangka yang tersandung dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tentunya data dua kali yang sudah terkumpul, yang terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung," kata Anang.

Sebelumnya, Kejagung mengeluarkan surat kami Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tanggal 15 Juni 2026, pada pokoknya memerintahkan para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional.

Surat tersebut berisi perintah untuk menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung RI atas laporan pemberitaan media, yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait kegiatan pengumpulan data dan keterangan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, melalui surat terbaru ini, para Kejati di seluruh Indonesia diminta menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan Program MBG di wilayah hukum masing-masing.(merdeka.com)

]]> Tue, 14 Jul 2026 09:02:00 +0700