JAKARTA �" Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (20/4/2026) memperkirakan bahwa lebih dari USD71 miliar (sekitar Rp1,218 kuadriliun) akan dibutuhkan selama satu dekade mendatang untuk pemulihan dan rekonstruksi di Gaza yang dilanda perang.

Dalam Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Cepat Gaza (Gaza Interim Damage and Needs Assessment atau RDNA) terbaru mereka, PBB dan Uni Eropa menyatakan bahwa lebih dari dua tahun perang di wilayah Palestina "telah menyebabkan hilangnya nyawa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan krisis kemanusiaan yang dahsyat".

"Kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi diperkirakan mencapai sekitar USD71,4 miliar," kata penilaian tersebut, yang disusun melalui koordinasi dengan Bank Dunia, sebagaimana dilansir TRT.

Penilaian akhir tersebut menetapkan bahwa USD26,3 miliar (sekitar Rp450,782 triliun) akan dibutuhkan dalam 18 bulan pertama untuk memulihkan layanan dasar, membangun kembali infrastruktur penting, dan mendukung pemulihan ekonomi.

Menurut RDNA, sekitar 371.888 unit rumah telah hancur atau rusak, lebih dari 50 persen rumah sakit di wilayah tersebut tidak berfungsi, dan hampir semua sekolah telah hancur atau rusak berat.

Pada saat yang sama, 1,9 juta orang�"hampir seluruh penduduk Gaza�"telah mengungsi, bahkan sering kali berpindah tempat berkali-kali, dan lebih dari 60 persen penduduk telah kehilangan rumah mereka, menurut penilaian tersebut.

Ekonomi Gaza dilaporkan telah menyusut sebesar 84 persen.

"Skala dan luasnya kekurangan di berbagai aspek kehidupan, mata pencaharian/pendapatan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial, telah menghambat pembangunan manusia di Jalur Gaza selama 77 tahun," pungkas penilaian tersebut.

JAKARTA - Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai kesepakatan dengan Teheran tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah ketidakpastian mengenai keberlanjutan pembicaraan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perang.

Melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, Trump menyatakan bahwa blokade AS yang dimulai pekan lalu telah "benar-benar menghancurkan Iran". Ia kembali mengklaim bahwa AS telah memenangkan konflik tersebut dengan telak, sebagaimana dilaporkan oleh BBC.

Komentar tersebut muncul menjelang berakhirnya gencatan senjata sementara antara AS dan Iran pada Rabu (22/4/2026). Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah putaran kedua pembicaraan damai akan dilanjutkan di Pakistan.

Keamanan telah diperketat di ibu kota Pakistan sebagai antisipasi pertemuan tersebut. Namun, Wakil Presiden AS J.D. Vance�"yang dijadwalkan memimpin delegasi AS�"belum meninggalkan Washington. Di sisi lain, Iran menyatakan belum memutuskan apakah akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Sejak blokade dimulai, pasukan AS telah memerintahkan 27 kapal untuk berputar balik atau kembali ke pelabuhan Iran, menurut laporan Komando Pusat AS (Centcom). AS juga mencegat dan menyita kapal kargo berbendera Iran untuk pertama kalinya dalam konflik ini setelah kapal tersebut mencoba menerobos blokade pada Minggu (19/4/2026).

Video yang dibagikan oleh Centcom menunjukkan kapal tersebut diberikan peringatan sebelum pasukan AS naik ke atas kapal. Teheran menganggap tindakan ini sebagai "aksi pembajakan" dan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang rapuh antara kedua negara.

Iran sendiri telah mempertahankan blokade di Selat Hormuz, jalur pelayaran utama dunia, selama hampir dua bulan. Hal ini menyebabkan harga energi global melonjak tajam. Selat Hormuz sempat dibuka kembali pada Sabtu (18/4/2026), namun dengan cepat ditutup kembali menyusul laporan adanya kapal-kapal, termasuk sebuah kapal tanker, yang menjadi sasaran Teheran di sekitar selat tersebut.

Trump menyebut tindakan Iran yang kembali "menembakkan peluru" sebagai "pelanggaran total" terhadap perjanjian gencatan senjata. Sebaliknya, Iran menyatakan akan tetap menutup jalur tersebut sampai AS menghentikan blokade pelabuhannya.

Meskipun ada indikasi putaran kedua pembicaraan damai akan berlanjut, Teheran masih enggan mengonfirmasi pengiriman delegasi. Setelah putaran pertama awal bulan ini, J.D. Vance menyatakan bahwa AS "tidak dapat mencapai situasi di mana Iran bersedia menerima persyaratan kami". Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran mendesak Washington untuk menahan diri dari "tuntutan berlebihan dan permintaan yang melanggar hukum".

Putaran kedua ini berada pada titik krusial, namun ketidakjelasan masih menyelimuti kedua pihak. Pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa sejauh ini Teheran "tidak memiliki rencana" untuk hadir. Meski demikian, seorang pejabat senior pemerintah Pakistan mengatakan kepada Reuters bahwa Islamabad yakin dapat membujuk Iran untuk hadir dalam pembicaraan tersebut.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) terdampak kebakaran di wilayah pemukiman di Sandakan, Sabah, Malaysia, yang terjadi pada Minggu (19/4/2026) dini hari waktu setempat.

1. 13 WNI Terdampak

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, memastikan pihaknya melalui KJRI Kota Kinabalu (KJRI KK) dan Direktorat Pelindungan WNI terus memonitor perkembangan penanganan insiden kebakaran ini.

"Dari hasil peninjauan di lapangan dan pendataan yang dilakukan oleh KJRI KK bersama otoritas setempat dan melibatkan para tokoh warga, diperoleh data awal sejumlah 13 orang WNI yang terdampak dalam kejadian ini," ungkap Heni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Heni memastikan, para WNI dilaporkan dalam kondisi selamat, Mereka ikut ditampung bersama korban terdampak lainnya di 6 titik penampungan sementara (PPS) yang tersebar di wilayah Batu Sapi, Sandakan.

"KJRI KK akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan pendataan lebih lanjut serta memastikan langkah pelindungan yang diperlukan bagi WNI terdampak," ujarnya.

Sebelumnya, Heni melaporkan kebakaran tersebut berdampak signifikan. Sekitar 1.000 rumah terbakar dari total 1.200 unit. 

"Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa. Sejumlah warga yang dilaporkan mengalami luka ringan saat berupaya menyelamatkan barang-barang mereka, telah mendapatkan penanganan medis," ujarnya.
 

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, memberikan pernyataan tegas terkait kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia menekankan, berdasarkan aturan hukum internasional, tidak ada satu pun pesawat militer asing yang diperbolehkan melintas di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin resmi.

Pernyataan ini muncul menanggapi wacana pemberian izin terbang menyeluruh atau blanket overflight clearance bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia.

“Oh ya, itu sudah hukum internasional ya tidak bolehlah ya,” tegas Dudung kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
 
Dudung menyatakan akan segera mendiskusikan persoalan ini lebih lanjut dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, kepala negara memiliki pemahaman mendalam mengenai isu strategis tersebut.

“Ya beliau (Presiden) saya rasa lebih paham tentang itu. Nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan terkait isu pemberian izin pesawat militer AS bebas melintas di ruang udara Indonesia. Kabar ini turut disoroti sejumlah media asing.

Kemhan mengungkapkan izin terbang atau overflight clearance ini usulan dari Amerika Serikat. 

“Kementerian Pertahanan menegaskan hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal Pemerintah Indonesia,” tulis Biro Infohan Setjen Kemhan, Rabu (15/4/2026).

Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. “Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting dan menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (non-binding) dan tidak otomatis berlaku, serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku,” katanya.

JAKARTA - Rasa haru sangat dirasakan saat UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) disahkan DPR hari ini. Betapa tidak, perjuangan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil sudah memakan waktu lebih dari 20 tahun sejak dicanangkan pada 2004 lalu.

"Kita semua bersyukur DPR telah mengesahkan UU PPRT hari ini. Penantian selama lebih dari 20 tahun akhirnya berhasil juga. Atas nama KSPSI, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan DPR," tegas Ketua Umum Konfederasi KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat, Selasa (21/4/2026).

Secara khusus, selain berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai serius mengawal terbitnya UU PPRT dan berbagai regulasi terkait ketenagakerjaan.

Presiden Prabowo dan DPR RI saat ini dinilai kalangan penggiat isu sosial memiliki kepekaan terhadap nasib rakyat, sehingga kebijakannya mulai dirasakan secara nyata.

Menurut Jumhur, kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perumahan rakyat, program makan bergizi gratis, koperasi, serta sektor petani dan nelayan diorientasikan untuk menciptakan keadilan bagi semua, sehingga ketimpangan sosial dapat berkurang secara bertahap.

"Saya juga mendengar dalam waktu dekat akan diterbitkan Perpres tentang Perlindungan Nelayan, serta Permenaker terkait pengetatan dan pengendalian outsourcing yang dirindukan kaum buruh. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi tambahan kado indah di Hari Buruh (May Day), selain terbitnya UU PPRT,” pungkasnya.

Diketahui, RUU PPRT diselesaikan dalam waktu satu hari dalam Panja Baleg DPR, bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah menyerahkan secara formal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Senin (21/4/2026) hari ini. 

Panja menyelesaikan pembahasan DIM hingga tim perumus dan tim sinkronisasi, serta rapat pleno di hari yang sama. Hasil pembahasan di Panja, RUU PPRT memilki 12 bab dan memuat 37 Pasal.

RUU PPRT memilki 12 materi penting dan strategis menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga, yaitu:

1. Mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.
2. Perekrutan PRT (pekerja rumah tangga) dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini.
4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT (perusahaan penempatan pekerja rumah tangga) dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.
5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.
7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.
8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.
11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.
12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi disahkan menjadi undang-undang, setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR, Selasa (21/4/2026).

Sebagai pimpinan rapat, Ketua DPR RI, Puan Maharani, terlebih dahulu mempersilakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT, Bob Hasan, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Setelah mendengar laporan tersebut, Puan memimpin pengambilan keputusan dengan menanyakan persetujuan fraksi-fraksi yang hadir dalam rapat paripurna.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir, yang kemudian disusul dengan ketukan palu pengesahan.

Diketahui, RUU PPRT diselesaikan dalam waktu satu hari oleh Panja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara formal pada Senin (20/4/2026).

Panja menyelesaikan pembahasan DIM hingga tahap tim perumus, tim sinkronisasi, dan rapat pleno pada hari yang sama. Hasilnya, RUU PPRT terdiri atas 12 bab dan 37 pasal.

RUU PPRT memuat sejumlah poin penting untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga, antara lain:

1. Perlindungan PRT berasaskan kekeluargaan, penghormatan HAM, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.
2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pekerja berbasis hubungan adat, kekerabatan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk kategori PRT dalam UU ini.
4. Perekrutan tidak langsung oleh perusahaan penempatan PRT (P3RT) dapat dilakukan secara luring maupun daring.
5. PRT berhak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
6. Calon PRT berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dari pemerintah maupun pihak terkait.
7. Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi bagian dari penguatan kompetensi PRT.
8. Perusahaan penempatan PRT wajib berbadan hukum dan memiliki izin resmi dari pemerintah.
9. P3RT dilarang memotong upah PRT.
10. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan RT/RW untuk mencegah kekerasan.
11. Pekerja di bawah 18 tahun atau yang sudah menikah sebelum UU berlaku tetap diakui haknya sebagai PRT.
12. Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat satu tahun sejak UU berlaku.

Pekanbaru-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerahkan uang duka cita kepada keluarga almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan atas jasa-jasanya selama mengabdi di organisasi.

Uang duka diserahkan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PWI Pusat, Herlina, mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir. Herlina didampingi  Pengurus PWI Pusat, Ardiansyah Tanjung, beserta jajaran PWI Riau, yakni Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dan Sekretarisnya M. Doni Putra.

Penyerahan dilakukan di rumah duka di Pekanbaru  langsung kepada anak semata wayang Almarhum, Abbiyu, dalam suasana haru di malam ketiga kepergiannya, Senin (20/4/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT), Senin (20/4/2026) malam.

"Rapat kerja Badan Legislasi pada malam hari ini mengagendakan pengambilan keputusan, atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Dasco saat membuka rapat kerja.

Adapun, sebelum pengambilan keputusan, Dasco menyampaikan bahwa rapat didahului dengan laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR, Bob Hasan.

Kemudian, rapat dilanjutkan dengan pendapat atau pandangan mini fraksi-fraksi dan pemerintah. Setelah itu, dilanjutkan dengan p"Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 21.00 WIB. Apakah agenda yang kami bacakan tadi dapat disetujui?

Setuju," pungkasnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.engambilan keputusan sekaligus penandatanganan draf RUU.

JAKARTA �" Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu ditetapkan dalam kerangka undang-undang guna menjamin keberlanjutannya.

Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang, khususnya terkait pemenuhan gizi anak sebagai fondasi utama pendidikan dan produktivitas.

“Pembangunan cenderung berfokus pada sektor pendidikan, namun kerap mengabaikan faktor dasar seperti kesehatan dan gizi,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Program MBG dinilai hadir sebagai solusi atas persoalan tersebut. Tidak hanya menyediakan makanan, program ini bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang memadai agar mampu belajar dan berkembang secara optimal.

“Gizi bukan pelengkap, tetapi fondasi. Tanpa itu, kualitas pendidikan sulit tercapai secara maksimal,” katanya.

Menurut Yahya, Program MBG hadir untuk menjawab persoalan mendasar tersebut. Program ini tidak sekadar memberi makan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan berkembang tanpa hambatan biologis akibat kekurangan gizi.

Dalam kerangka ini, MBG bukan program bantuan sosial biasa, melainkan instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, BGN dipandang memiliki peran penting dalam mengelola program MBG secara sistemik. Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan.

“Peran strategis ini masih rentan jika tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat. Tanpa payung undang-undang, keberlanjutan program dinilai bergantung pada arah kebijakan pemerintah yang dapat berubah,” ujarnya.

Menurutnya, usulan menjadikan MBG dan BGN sebagai bagian dari undang-undang merupakan langkah strategis. Dengan status hukum yang lebih kuat, program ini diharapkan memiliki kepastian keberlanjutan lintas pemerintahan. Tanpa dasar hukum yang kuat, peran strategis ini rentan tereduksi oleh perubahan kebijakan dan dinamika politik jangka pendek.

Selain itu, Yahya menambahkan bahwa penguatan regulasi juga dapat menjamin alokasi anggaran yang lebih stabil serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program melalui standar nasional yang jelas.

“Undang-undang akan memastikan program ini tidak berhenti di satu periode kepemimpinan saja. Sebab, program MBG adalah investasi pada gizi yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan pendidikan,” tuturnya. “Anak dengan kondisi gizi buruk akan kesulitan menyerap pelajaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” lanjutnya.

Terkait dengan kritik yang berkembang, ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

“Meneguhkannya dalam undang-undang berarti memastikan bahwa negara tidak sekadar hadir, tetapi juga bertahan, menjaga, merawat, dan menumbuhkan generasi Indonesia dengan kesungguhan dan visi yang melampaui zamannya,” ujar Yahya.

“Ini bukan tentang hari ini. Ini tentang satu atau dua generasi ke depan. Tentang anak-anak Indonesia yang hari ini duduk di bangku sekolah, dan esok akan berdiri sebagai penentu arah bangsa,” tegasnya.

JAKARTA �" Aparat penegak hukum lingkungan menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang.

Insiden longsor di zona 4A TPST Bantargebang, Kota Bekasi, pada Minggu (9/3) menewaskan 7 orang dan menyebabkan 6 orang lainnya luka-luka.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar aturan, terlebih hingga menimbulkan korban jiwa.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah, untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hanif, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, penetapan tersangka ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi standar prosedur.

“Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegKementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah melakukan pembinaan, dan pengawasan secara bertahap terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

TPST Bantargebang diketahui telah dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah pada Desember 2024. Namun, berdasarkan hasil pengawasan pada April dan Mei 2025, pengelolaan di lokasi tersebut belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, KLH/BPLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan. Hingga proses penyidikan berlangsung, belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli dalam proses penyidikan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji laboratorium guna memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap dan profesional.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujarnya.

akan hukum harus dilakukan,” sambungnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah mempercepat realisasi investasi di sektor energi. Ia bahkan mengancam akan 'merumahkan' pejabat yang dinilai menghambat proses investasi. 

Menurut Bahlil, kondisi global dan nasional saat ini menuntut pemerintah untuk bergerak dalam “mode bertahan hidup” (survival mode), sehingga tidak ada ruang bagi birokrasi yang lambat. Ia menekankan bahwa percepatan investasi energi bukan lagi sekadar prioritas, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga ketahanan energi nasional.

"Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk memediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan supaya jangan membuat gerakan tambahan. Kita ini enggak main-main, urusan energi ini," ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Sebagai bentuk keseriusan, Bahlil menyatakan akan turun langsung memimpin tim percepatan bersama Kepala SKK Migas dan Wakil Menteri terkait. Ia juga meminta agar pendampingan teknis terhadap proyek-proyek strategis dilakukan secara intensif guna memastikan tidak ada hambatan di lapangan.

"Sebagai bentuk keseriusan daripada pemerintah, saya meminta kepada Kepala SKK Migas dan Wamen untuk langsung mengasistensi secara teknis, dan ketuanya langsung saya yang pimpin," tambahnya. 

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap berbagai kendala yang menghambat investasi. Mulai dari regulasi yang berbelit hingga oknum di internal birokrasi yang memperlambat proses.

Ia menambahkan bahwa sektor energi merupakan sektor vital yang tidak bisa ditangani secara biasa. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk bekerja dengan ritme yang lebih cepat dan responsif.

Bahlil menilai, langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di sektor energi yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

"Kami menganggap (energi) ini sangat penting. Di tengah kondisi kayak begini, ini dibutuhkan survival mode. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat," pungkasnya.

JAKARTA - Program pengembangan dan hilirisasi komoditas ubi kayu dipersiapkan. Hal ini untuk mendukung agenda pemerintah yaitu program ketahanan pangan dan energi nasional.  Program ini dirancang sebagai model pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir. 

Pada sisi on farm, PT PTPN III (Persero) akan fokus pada optimalisasi lahan, penanaman dan peningkatan produktivitas, serta pengembangan varietas unggul ubi kayu yang adaptif dan memiliki produktivitas tinggi. Sementara pada sisi off farm, penguatan hilirisasi dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan bioetanol melalui kolaborasi operasional dengan mitra pada fasilitas pabrik bioetanol di Lampung.

Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam membangun ekosistem agroindustri masa depan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan. Menurutnya, ubi kayu bukan hanya komoditas pertanian, tetapi memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus penopang kebutuhan nasional di sektor pangan dan energi.

“Kami melihat ubi kayu sebagai komoditas strategis dengan potensi besar untuk pendukung ketahanan energi dan pangan nasional," katanya di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, pengembangannya tidak cukup hanya berhenti pada budidaya, tetapi harus dibangun secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. "Kami ingin memastikan bahwa peningkatan produksi di tingkat kebun berjalan seiring dengan kesiapan industri pengolahan, sehingga tercipta rantai nilai yang kuat, efisien dan berkelanjutan.” ujarnya.

Pihaknya pun melakukan rangkaian pertemuan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung untuk memastikan implementasi pada tanggal 14�"15 April 2026. Pertemuan tersebut melibatkan Gubernur Lampung, masyarakat petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani ubi Kayu Indonesia (PPUKI), serta mitra operasional PT Medco Ethanol Lampung hingga kalangan akademisi di Universitas Lampung.

Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung diarahkan untuk memperkuat dukungan kebijakan daerah, percepatan ekosistem investasi, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan. Sementara dialog dengan pelaku usaha dan asosiasi petani diharapkan memperkuat rantai pasok bahan baku serta menciptakan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan petani.

Di bidang riset dan inovasi, kerja sama dengan Universitas Lampung yang akan didampingi oleh PT Riset Perkebunan Nusantara menjadi bagian penting dalam pengembangan varietas unggul serta penerapan teknologi budidaya modern, termasuk uji coba teknik peningkatan produktivitas dengan metode Mukibat. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan.

"Pengembangan pabrik bioetanol di Lampung juga diproyeksikan memberikan multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya ekonomi wilayah, meningkatnya nilai tambah hasil pertanian, hingga terbentuknya ekosistem industri hijau berbasis sumber daya lokal," katanya.

Melalui program ini, PTPN III menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor penggerak pembangunan sektor agroindustri nasional, menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mendukung target besar Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan sesuai dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 

JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan jumlah pendaftar untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan telah mencapai 383.830 orang sejak dibuka pada pekan lalu.

Zulhas sapaan akrabnya menjelaskan bahwa kebutuhan awal mencakup 30 ribu manajer untuk Kopdes Merah Putih dan 5.467 untuk Kampung Nelayan. Namun, tingginya minat masyarakat membuat jumlah pendaftar melonjak jauh melampaui kebutuhan.

"Ini yang daftar banyak. Jadi sudah 383.830 (pendaftar), terdiri dari, 220.364 untuk Koperasi Desa, 64 ribu Kampung Nelayan. Ini (data) hari ini, jam 10.30. Tadi totalnya 383.830," kata Zulhas.

Jumlah ini diperkirakan masih terus bertambah seiring proses pendaftaran yang masih berlangsung. Zulhas juga mengakui bahwa lonjakan pendaftar sempat membuat sistem pendaftaran mengalami gangguan.

"Karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang websitenya itu. Ini kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima, ya terbuka apa adanya saja," lanjutnya.

Selain perkembangan rekrutmen, Zulhas turut memaparkan progres pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Dari total 83.764 desa di Indonesia, sebanyak 5.714 titik telah selesai dibangun, 25.625 titik masih dalam tahap pembangunan, dan 35.408 titik lahan telah siap untuk dibangun.

Dia menambahkan, pemerintah masih terus melakukan pendataan terkait ketersediaan lahan, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi kendala harga tanah dan status kepemilikan.

"Karena di kota-kota itu tanahnya mahal. Ada yang tanahnya punya kota daerah, ada yang punya instansi lain, ada berbagai macam kepemilikan, dan ada juga luasnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang itu seribu. Ini kami data terus, sehingga nanti bisa kita selesaikan," jelasnya.

JAKARTA - Kabar menggembirakan datang dari skena musik Tanah Air. Band legendaris, Pee Wee Gaskins, resmi bergabung dengan Wecord Evermore Indonesia. Bergabungnya PWG menandai babak baru dalam perjalanan musik mereka, sekaligus memicu antusiasme tinggi dari para penggemar.

Sebelumnya, Pee Wee Gaskins telah berkerja sama dengan Wecord Evermore Indonesia dalam penggarapan EP Salute from Pee Wee Gaskins: Putar Waktu Kembali. Kini, Pee Wee Gaskins resmi berada di bawah naungan Wecord Evermore Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan langsung melalui unggahan resmi Wecord Evermore Indonesia di media sosial. Dalam caption yang diunggah, mereka menulis:

“The party just got bigger (and nostalgic). Gak perlu perkenalan panjang lagi, please welcome back @pwgofficial ke Sony Music Indonesia & WeCord Evermore! Setelah sekian lama, kita kembali punya visi yang sama buat bikin sesuatu yang lebih berisik dan lebih seru ke depannya.”

Hadirnya Pee Wee Gaskins ke naungan Sony Music Entertainment Indonesia melalui sub-label Wecord Evermore Indonesia langsung disambut meriah oleh para fans. Banyak dari mereka berharap kehadiran PWG kali ini membawa karya baru yang segar namun tetap sarat nuansa nostalgia.

Kolom komentar pun langsung dibanjiri reaksi positif. Salah satu komentar yang mencuri perhatian berbunyi, “Yessss album baru ????????????????????????”. Harapan akan rilisan terbaru hingga kemungkinan tur atau intimate showcase semakin ramai dibicarakan.

Tak sedikit pula penggemar yang mulai meminta kehadiran merchandise eksklusif hingga acara khusus yang lebih dekat dengan fans. Antusiasme ini menunjukkan jika eksistensi PWG masih sangat kuat di industri musik Indonesia.

Dengan bergabungnya kembali ke label besar, langkah Pee Wee Gaskins ke depan tentu menarik untuk ditunggu. Apakah akan hadir album baru, konser spesial, atau bahkan proyek kolaborasi? Semua kemungkinan kini terbuka lebar.

JAKARTA - Penampilan Sabrina Carpenter di Coachella 2026 semakin meriah karena adanya kejutan dari Madonna. Pasalnya, ratu pop dunia itu tiba-tiba muncul di panggung saat Sabrina Carpenter sedang tampil.

Kemunculan tersebut langsung disambut riuh penontoh yang tidak menyangka akan melihat Madonna dan Sabrina Carpenter di panggung yang sama. Momen ini pun menjadi salah satu kejutan terbesar di Coachella tahun ini.

Meskipun berlangsung singkat, interaksi keduanya di atas panggung sukses mencuri perhatian. Kehadiran Madonna sukses memberi warna berbeda dalam set Sabrina, dan memperkuat atmosfer panggung.

Selain aksi panggung, gaya penampilan keduanya juga jadi perbincangan. Madonna dan Sabrina Carpenter tampil berani dengan outfit yang lebih terbuka dan bold.

Penampilan tersebut menonjolkan gaya khas masing-masing, sekaligus mencuri perhatian kamera dan penonton. Tak lama setelah penampilan berlangsung, momen ini langsung viral di media sosial.

Banyak netizen membagikan foto dan video, terutama yang menyoroti kemunculan mendadak Madonna hingga outfit panggung keduanya. Publik pun mengungkap rasa kagumnya dan juga membahas konsep penampilan keduanya.

Kemunculan Madonna kembali menegaskan statusnya sebagai ikon pop yang tetap relevan di berbagai generasi. Sementara itu, Sabrina Carpenter dinilai berhasil memanfaatkan momen tersebut untuk menghadirkan penampilan yang semakin mencuri perhatian di panggung global.

JAKARTA - Penampilan Lisa BLACKPINK di panggung Coachella 2026 kembali menjadi sorotan. Kali ini ia tampil mengusung konsep “Bad Angel” yang memicu perdebatan di kalangan netizen.

Aksi panggung Lisa langsung viral di media sosial. Aksinya tersebut pun langsung jadi perbincangan mulai dari konsep, gaya, hingga penampilan keseluruhan Lisa.

Dalam penampilannya, Lisa mengusung konsep “Bad Angel” yang menampilkan sisi lebih bold dan edgy. Visual, outfit, dan koreografi yang ditampilkan membuat penampilan Lisa di panggung Coachella 2026 terasa berbeda dibanding penampilan sebelumnya.

Dari segi penampilan, Lisa terlihat mengenakan outfit panggung yang mempertegas image seksi dan powerful. Kostum yang dikenakan dipadukan dengan styling rambut dan makeup yang dramatis, membuat keseluruhan visual tampil mencolok di atas panggung festival besar seperti Coachella.

Koreografi yang dibawakan juga cenderung intens dan penuh energi, dengan gerakan yang tegas dan ekspresif untuk mendukung konsep “Bad Angel”.

Sebagian netizen memuji penampilan Lisa, karena karismanya yang terpancar dan kemampuannya menguasai panggung. Ia dinilai tetap tampil powerful dengan aura bintang yang kuat, bahkan di panggung festival besar seperti Coachella.

Bahkan penampilan Lisa digadang-gadang sebagai salah satu penampilan paling menonjol K-pop di festival tersebut. Namun di sisi lain, kritik juga bermunculan.

Beberapa netizen menilai konsep “Bad Angel” terasa kurang matang atau tidak sesuai ekspektasi. Ada juga yang menyoroti dan menyebut bahwa penampilan Lisa dianggap kurang maksimal.

Perdebatan ini semakin ramai karena ekspektasi publik terhadap Lisa tergolong sangat tinggi, mengingat Lisa memiliki nama besar di kancah industri hiburan global. 

JAKARTA - Diabetes masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Jumlah penyandang diabetes pada 2024 mencapai 20,4 juta orang dan menempatkan Indonesia di posisi kelima dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan diabetes membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Kondisi diabetes itu sering memunculkan pemahaman bahwa pasien harus membatasi konsumsi gula tambahan untuk menjaga gula darah mereka. Bahkan pasien diabetes juga kerap dilarang untuk tidak boleh mengonsumsi gula sama sekali. Mitos atau fakta?

Ketua Umum PB Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni), Prof. Em Yunir, mengatakan bahwa pemahaman tersebut hanyalah mitos semata. Ia mengatakan pasien diabetes tetap bisa mengonsumsi asupan gula, namun tetap perlu dikontrol.

“Penderita diabetes masih boleh mengonsumsi gula, tapi dengan batasan atau dalam jumlah kecil, masih diperbolehkan. Pasien juga bisa menggunakan pemanis rendah kalori. Gula dalam masakan juga diperbolehkan selama masih dalam jumlah aman,” ungkap Prof. Em Yunir saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Prof. Em Yunir juga mengatakan diabetes terjadi akibat pola hidup dan juga faktor genetik. Konsumsi gula berlebih menjadi salah satu faktor penyakit diabetes mengintai.

Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada kelompok usia lanjut, namun juga mulai menyerang orang berusia produktif hingga anak-anak. Perubahan gaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini.

Prof. Em Yunir pun juga menyoroti kebiasaan ngopi anak muda. Konsumsi kopi dengan gula tinggi tentu bisa berdampak buruk pada gula darah.

“Kopi tanpa gula bisa jadi proteksi buat jantung. Tapi kalau gulanya tinggi, diminum dua gelas itu kalorinya sudah penuh,” paparnya.

“Pasien perlu memahami pentingnya pola hidup sehat dan kepatuhan terhadap pengobatan. Edukasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan terapi. Dengan pengelolaan yang baik, pasien dapat tetap produktif,” jelas Prof. Yunir.

JAKARTA - Apakah suntik campak bikin demam? Kondisi demam setelah vaksin campak termasuk dalam salah satu efek samping.

Campak atau measles adalah penyakit infeksi yang amat menular. Apabila satu orang penderita campak berada dalam satu ruangan dengan sepuluh orang lain yang belum pernah sakit atau belum pernah diimunisasi campak, maka diperkirakan sepuluh orang tersebut akan terinfeksi.

Penyebabnya adalah Paramyxovirus. Campak bisa menyerang anak-anak hingga orang dewasa, tapi kelompok usia anak lebih rentan menderita komplikasi, seperti infeksi telinga, diare, dan pneumonia, bahkan kematian. Imunisasi anak penting untuk mencegah penularan sehingga terhindar dari komplikasi.

Efek Samping Vaksin Campak

Melansir laman RS Primaya, anak wajar mengalami beberapa efek samping seusai imunisasi campak.

1. Demam lebih dari 39,5°C pada 5�"15% kasus, pada hari ke-5 hingga ke-6 sesudah imunisasi dan bisa berlangsung sampai selama 5 hari.
2. Ruam menyerupai ruam campak pada 5% kasus, pada hari ke-7 hingga ke-10 sesudah imunisasi dan berlangsung 2�"4 hari.
3. Trombosit turun terjadi pada kurang dari 1 dalam 30.000 orang dan kejang demam pada 1 dari 3.000�"4.000 orang.
4. Ensefalopati
5.  (kejang/penurunan kesadaran) dan reaksi alergi berat terjadi pada kurang dari 1 dalam satu juta penerima imunisasi campak.

Kapan Imunisasi Dapat Diberikan?

Sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Kementerian Kesehatan, anak berusia 9 bulan bisa menerima imunisasi campak/MR. Sebaiknya dilakukan imunisasi ulangan pada usia 18 bulan (vaksin MR), dan pada usia 5�"6 tahun atau 6�"7 tahun saat BIAS. Imunisasi campak pada anak di atas 1 tahun dapat diberikan imunisasi kombinasi berupa vaksin MMR (measles, mumps, rubella). Apabila MMR sudah diberikan, tidak perlu lagi melakukan imunisasi campak (MR) pada usia 18 bulan.

Namun, anak bisa pula menerima vaksin campak secara terpisah. Pemerintah sendiri lebih berfokus pada pemberian vaksin campak bersama rubela (MR) karena komplikasi akibat dua penyakit itu terbilang lebih membahayakan ketimbang gondongan.