Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Polda Riau Kembali Gerebek Kampung Narkoba, Puluhan Paket Sabu Disita

Tue, 07 Jul 2026 09:53:00 +0700

Pekanbaru - Satgas Antinarkoba Polda Riau kembali menggerebek narkoba di kawasan Kampung Panger, Kota Pekanbaru. Puluhan paket sabu disita dalam kegiatan operasi di wilayah yang dikenal sebagai 'kampung narkoba' tersebut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan pihaknya melakukan penggerebekan di lokasi setelah mendapat informasi adanya transaksi narkoba di lokasi tersebut.

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui operasi yang terukur agar jaringan peredaran narkotika di wilayah tersebut dapat diputus," kata Kombes Putu Yudha Prawira, dalam keterangannya, Senin (7/7/2026).

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan undercover buy terhadap target. Saat transaksi berlangsung, petugas langsung mengamankan tersangka BS dan melakukan penggeledahan.

Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 26 paket sabu di saku celana tersangka. Penemuan tersebut kemudian dikembangkan dengan melakukan penggeledahan di rumah tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut kami menemukan kembali 27 paket kecil sabu lainnya yang disembunyikan di atas tiang rumah, tepat di depan lokasi tersangka diduga berjualan narkotika," imbuhnya.

Selain 53 paket sabu dengan berat kotor 10,40 gram, petugas turut menyita uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil penjualan narkotika serta dua unit telepon genggam.

Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui seluruh barang bukti merupakan miliknya. Ia mengaku memperoleh sabu dari seorang pria berinisial U yang saat ini masih dalam penyelidikan.

"BS mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp1,3 juta dari penjualan sabu, serta baru menjual satu paket seharga Rp100 ribu," lanjutnya.

Polisi juga melakukan tes urine terhadap tersangka dan hasilnya positif mengandung metamfetamine. Saat ini tersangka telah diamankan di Polda Riau untuk pengembangan jaringan yang lebih besar.(detik.com)

Gegara Trump, Anggota Parlemen Inggris Minta Kartu Merah Quansah Ditunda

Tue, 07 Jul 2026 09:50:00 +0700

Jakarta - Kontroversi penundaan kartu merah penyerang Timnas Amerika Serikat (AS) Folarin Balogun di Piala Dunia 2026 berbuntut panjang. Politikus Inggris mendesak FIFA memberikan keringanan yang sama kepada bek Timnas Inggris Jarell Quansah seperti yang diberikan kepada Balogun.

Dilansir Reuters, Selasa (7/7/2026), Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sedang mempertimbangkan opsi terkait banding, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut, sementara FIFA tidak menanggapi beberapa permintaan komentar tentang apakah kasus Quansah akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 yang sama.

Kasus ini telah menjadi kontroversi terbesar turnamen setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengakui bahwa ia menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino terkait skorsing Balogun.

Meskipun Infantino mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Trump bahwa badan peradilan FIFA memutuskan kasus tersebut secara independen, penangguhan hukuman Balogun telah memicu tuduhan dari otoritas sepak bola dan politikus di seluruh Eropa bahwa tekanan politik mungkin telah memengaruhi proses disiplin sepakbola.

Intervensi anggota parlemen Inggris menandai upaya pertama untuk menggunakan putusan Balogun atas nama pemain lain, yang berpotensi mengubah keputusan yang menurut FIFA dibuat oleh badan peradilannya menjadi ujian yang lebih luas tentang apakah pendekatan yang sama akan diterapkan secara konsisten.

Dalam surat terpisah yang diunggah di platform media sosial, anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, Noah Law dan Melanie Onn, meminta Infantino untuk menunda hukuman skorsing satu pertandingan Quansah setelah kartu merah pada Minggu (5/7), melawan Meksiko hingga setelah Piala Dunia, dengan mengutip keputusan FIFA tentang Balogun sebagai preseden.

Seperti Balogun, Quansah menghadapi skorsing satu pertandingan setelah dikeluarkan dari lapangan dalam kemenangan Inggris 3-2 di Stadion Azteca. "Meskipun saya percaya bahwa kartu merah yang diterima Jarell Quansah sudah tepat... saya percaya akan lebih tepat untuk menunda hukumannya hingga setelah Piala Dunia ini selesai," tulis Law.

Onn mengatakan ada alasan kuat untuk menunda hukuman Quansah, menambahkan bahwa akan sulit untuk membenarkan satu pemain mendapat keuntungan dari penundaan hukuman sementara pemain lain dalam keadaan yang secara material serupa tidak bisa.

Kedua anggota parlemen Inggris tersebut berpendapat bahwa FIFA berisiko merusak kepercayaan pada sistem disiplinnya kecuali aturan-aturannya diterapkan secara konsisten.

Secara terpisah, Caroline Dinenage, Ketua Komite Kebudayaan, Media, dan Olahraga Parlemen Inggris, meminta FIFA untuk segera menjelaskan keputusannya untuk menangguhkan hukuman Balogun.

"Kemenangan inspiratif Inggris di dini hari menunjukkan Piala Dunia dalam kondisi terbaiknya, tetapi keputusan FIFA ini mengancam akan menodai turnamen yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola dunia," kata Dinenage.

"Agar olahraga memiliki makna, aturan dan hukumnya harus diterapkan secara setara kepada semua tim. FIFA perlu segera menjelaskan dasar keputusannya dan menanggapi dugaan adanya campur tangan politik dalam proses tersebut."

FIFA menyatakan bahwa badan peradilannya bertindak secara independen dalam kasus Balogun.(detik.com)

Bupati Siak Afni Z Tegaskan Keterbatasan Anggaran Bukan Halangan Bangun Daerah

Tue, 07 Jul 2026 09:48:00 +0700

SIAK - Bupati Siak, Afni Z menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda ini berlangsung dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang III di Ruang Rapat Putri Kacamayang, DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/7/2026).

Seluruh saran dan rekomendasi dari fraksi DPRD dinilai sebagai masukan berharga bagi pemerintah daerah. Hal ini menjadi rujukan penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta menyusun arah pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah diberikan. Seluruhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bupati Siak, Afni Z.

Tantangan pembangunan saat ini diakui tidak lepas dari keterbatasan kapasitas fiskal yang berdampak pada ruang gerak di berbagai sektor. Meski begitu, kondisi tersebut sama sekali tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program yang memberi manfaat nyata bagi warga.

Berbagai langkah strategis terus dilakukan melalui penetapan skala prioritas pembangunan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Siak juga berupaya meningkatkan efisiensi belanja daerah, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, hingga gigih memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sektor-sektor yang menjadi perhatian legislatif seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan ekonomi daerah terus menjadi prioritas. Peningkatan sektor ini akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Di bidang infrastruktur, pemeliharaan jalan terus dioptimalkan sembari mencari peluang pendanaan dari pusat. Untuk sektor air bersih, inovasi dimaksimalkan lewat pengembangan sistem pembayaran digital, perluasan jaringan distribusi, dan penambahan sambungan rumah secara bertahap.

Sementara itu, pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerataan tenaga pendidik maupun kesehatan serta peningkatan fasilitas pelayanan dasar terus diusahakan dengan dukungan pemerintah pusat, demi kualitas layanan masyarakat yang semakin baik.

"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,"(goriau)

Buronan Jurist Tan Menjadi Kunci Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim

Tue, 07 Jul 2026 09:43:00 +0700

JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM periode 2019 - 2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih belum menemukan titik penyelesaian. Hambatan utamanya ada pada status Jurist Tan yang masih buron dan menjadi mata rantai paling penting dalam perkara ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Syekh Yusuf, Adib Miftahul menyoroti hilangnya buronan tersebut sebagai missing link yang membuat konstruksi perkara ini belum utuh di mata publik.

“Kasus ini belum sepenuhnya terang karena masih ada bagian penting yang belum terungkap. Salah satunya terkait pihak yang sampai sekarang belum bisa dimintai keterangan," kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Syekh Yusuf, Adib Miftahul, Senin (6/7/2026).

Situasi ini memicu banyak spekulasi liar dan memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia yang terkesan sangat lambat.

"Publik sekarang terbelah. Ada yang percaya ini bagian dari penegakan hukum, tapi tidak sedikit yang mempertanyakan kenapa belum juga ada kejelasan," ujarnya.

Aparat hukum dituntut untuk segera menghadirkan transparansi penuh di setiap tahapan penyelesaian kasus korupsi kelas atas ini.

“Kalau memang ada bukti yang kuat, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa proses ini ditutup-tutupi,” tegasnya.

Tanpa adanya kejelasan, kepercayaan masyarakat luas terhadap proses hukum dan pengambil kebijakan di pemerintahan akan semakin merosot.

“Kalau tidak menemukan titik terang, ini bukan hanya soal satu kasus. Ke depan, orang bisa ragu terhadap kebijakan karena ada ketakutan terseret proses hukum yang tidak jelas,” paparnya.

Tertangkapnya buronan utama sangat menentukan ke mana arah penegakan keadilan dan pembuktian hukum ini akan berlanjut.

“Selama bagian penting ini belum terungkap, publik akan terus bertanya-tanya. Di situlah pentingnya keseriusan dan transparansi penegakan hukum,” pungkasnya.

Terkait perkara korupsi pengadaan ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim telah lebih dulu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pembacaan vonis tersebut dilakukan, Selasa (30/6/2026). Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ikut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Selain kurungan penjara, ia juga dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 miliar yang wajib dibayarkan segera setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.(goriau)

Patroli Malam Polsek Tanah Putih Sasar ATM dan Objek Vital, Antisipasi C3

Tue, 07 Jul 2026 09:41:00 +0700

TANAHPUTIH-Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, personel Piket Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Polsek Tanah Putih melaksanakan patroli rutin pada Senin (6/7/2026) malam.

Patroli yang dimulai sekitar pukul 21.20 WIB tersebut dilaksanakan di sepanjang Jalan Lintas Riau�"Sumut hingga Jalan Lintas Ujung Tanjung, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolsek Tanah Putih Y. Yudi Indranaldi yang diwakili Aiptu Al Damanik menyampaikan bahwa patroli difokuskan pada sejumlah objek vital, seperti kantor Bank BRI, Bank BRK, area ATM, serta lokasi yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas, khususnya Curat, Curas, dan Curanmor (C3).

Patroli dilaksanakan menggunakan satu unit kendaraan roda empat (R4) dengan personel terdiri dari Aiptu Al Damanik, Aipda Salman, dan Bripka Vernando.

Dari hasil kegiatan, petugas tidak menemukan adanya gangguan kamtibmas di sekitar perbankan maupun objek vital yang menjadi sasaran patroli. Kehadiran personel kepolisian di lapangan juga mampu mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana C3 sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan perbankan dan pusat perbelanjaan.

"Patroli rutin ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tanah Putih tetap aman, tertib, dan kondusif," ujar perwakilan Kapolsek.

Polsek Tanah Putih menegaskan akan terus mengintensifkan patroli rutin, khususnya pada malam hari, sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(rtc)

Camat Sail Ajak ASN Gunakan Produk BRK Syariah, Langsung Buka Tabungan Haji Bersama Keluarga

Tue, 07 Jul 2026 09:39:00 +0700

PEKANBARU �" Camat Sail, Media Nova mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kecamatan Sail untuk memanfaatkan berbagai layanan BRK Syariah sebagai bank pembangunan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi produk BRK Syariah yang digelar Unit BRK Syariah Pekanbaru Jalan Riau di Aula Kantor Camat Sail, Senin (6/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Media Nova tidak hanya menyampaikan dukungan secara lisan, tetapi juga langsung memberikan contoh dengan membuka Tabungan Haji dan Tabungan Dhuha bersama suaminya. Sementara itu, untuk anak-anaknya, ia membuka rekening Haji Muda sebagai bentuk persiapan ibadah haji sejak dini.

"BRK Syariah merupakan bank daerah yang turut berkontribusi terhadap pembangunan melalui berbagai program, termasuk penyaluran CSR yang manfaatnya dirasakan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Karena itu saya mengajak seluruh ASN dan PPPK di Kecamatan Sail untuk memanfaatkan produk dan layanan BRK Syariah," ujarnya.Kegiatan sosialisasi yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat, para lurah, kepala seksi, serta ASN dan PPPK di lingkungan Kecamatan Sail. Dari BRK Syariah hadir Team Leader Bisnis Hendri Eka Putra, serta tim pembiayaan dan penghimpunan dana.

Dalam pemaparannya, BRK Syariah memperkenalkan berbagai solusi keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pembiayaan ASN dan PPPK, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Gadai Emas, Tabungan Dhuha, Tabungan Qurban, Haji Muda, Sinar Prioritas, hingga layanan transaksi digital melalui QRIS BRK Syariah.

Pemimpin Cabang Pembantu BRK Syariah Pekanbaru Jalan Riau, Rio Karnanda melalui Team Leader Bisnis Hendri Eka Putra mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai ragam produk BRK Syariah yang tidak hanya terbatas pada pembiayaan pegawai."Kami ingin masyarakat, khususnya ASN dan PPPK, mengetahui bahwa BRK Syariah memiliki berbagai produk yang dapat mendukung kebutuhan keuangan, mulai dari menabung, berinvestasi, mempersiapkan ibadah, hingga bertransaksi secara digital sesuai prinsip syariah," katanya.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya minat terhadap produk yang ditawarkan. Selain pembukaan rekening oleh Camat Sail dan keluarganya, sejumlah pegawai juga menyatakan minat membuka Tabungan Qurban. Untuk mempermudah proses tersebut, BRK Syariah akan memberikan layanan jemput bola dengan memfasilitasi pembukaan rekening secara kolektif di Kantor Camat Sail.

Melalui kegiatan ini, BRK Syariah berharap literasi keuangan syariah di lingkungan ASN semakin meningkat serta mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah yang aman, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan.(halloriau)

Riau Borong 6 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026, Juara Nasional Nilai Ekspor Halal

Tue, 07 Jul 2026 09:06:00 +0700

JAKARTA �" Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih enam penghargaan dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Pemprov Riau dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Penghargaan diserahkan dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta, Senin (6/7/2026). Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau mewakili Pemerintah Provinsi Riau.- Peringkat 1 Kategori Nilai Ekspor Halal.

- Peringkat 2 Kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Peringkat 4 Kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah.

- Peringkat 4 Kategori Zakat, Infak, dan Sedekah.

- Peringkat 5 Kategori Inkubasi Bisnis Usaha Syariah.

- Peringkat 5 Kategori Wakaf.

Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, mengatakan Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi serta keuangan syariah.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menilai capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan ekonomi halal, industri keuangan syariah, keuangan sosial syariah, literasi dan inklusi keuangan, penguatan kelembagaan, hingga inovasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat."Harapan kami, Anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya semakin banyak daerah yang mampu menjadi model pembangunan ekonomi syariah di Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sholahudin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dewan juri, mitra strategis, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah 2026.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah."Mari kita jadikan ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya sebagai sektor yang tumbuh, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, inklusif, tangguh, serta mampu mengantarkan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia," katanya.

Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan, inovasi, dan komitmen dalam pengembangan ekonomi serta keuangan syariah di daerah.

Seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan komprehensif oleh dewan juri yang terdiri atas para pakar dan profesional dari berbagai bidang.(halloriau)

Hamas Bubarkan Pemerintahan di Gaza

Tue, 07 Jul 2026 08:58:00 +0700

Gaza - Kelompok militan Hamas pada Senin (6/7/2026) mengatakan telah membubarkan pemerintahannya di Gaza dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada sebuah komite teknis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS).

Hamas tidak menyebutkan apakah pihaknya akan mengambil langkah krusial untuk melucuti senjata atau menyerahkan urusan keamanan kepada pasukan internasional. Namun, kelompok itu menggambarkan keputusan tersebut sebagai bukti komitmennya terhadap rekonstruksi Gaza setelah perang selama bertahun-tahun.Belum jelas apakah langkah yang diumumkan oleh seorang pejabat tingkat rendah itu akan membawa perubahan berarti di lapangan.

Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), entitas baru yang dipimpin Presiden Donald Trump dengan mandat untuk memerintah dan membangun kembali Gaza, mengatakan telah mengetahui pengumuman Hamas tersebut. Namun, dewan itu menyatakan akan menilai dampaknya berdasarkan "tindakan, bukan janji".

Dalam pernyataan di X, Dewan Perdamaian menegaskan bahwa komite teknokrat harus mengendalikan seluruh senjata di Gaza, sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata.

Dalam konferensi pers pada Senin, Ismail al-Thawabta, direktur jenderal Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas, menuturkan hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap berada di posisi mereka untuk menjalankan urusan sehari-hari di wilayah Palestina tersebut.

"Seluruh pegawai yang bekerja dalam penyediaan layanan adalah pegawai negara dan sepenuhnya siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza," kata al-Thawabta dalam konferensi pers di halaman Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah seperti dilaporkan Associated Press.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut keputusan ini sebagai langkah positif ke depan dalam upaya menerapkan kesepakatan gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menepis langkah tersebut. Ia mengatakan, keputusan itu dirancang untuk menghindari pelucutan senjata.

"Selama Hamas masih memegang senjata, pemerintahan sipil mana pun tentu akan berjalan sesuai arahan Hamas," tulisnya di X.

Siapa Pimpin Komite Teknorat?

Komite teknokrat yang berbasis di Kairo itu dipimpin Ali Shaath, seorang insinyur kelahiran Gaza dan mantan pejabat Otoritas Palestina. Komite tersebut diberi mandat untuk memulihkan layanan dasar dan mengawasi urusan sipil di bawah supervisi PBB dan Dewan Perdamaian.

Menanggapi pengumuman Hamas pada Senin, Shaath mengatakan via X bahwa agar komite dapat bekerja secara efektif, harus ada satu otoritas pemerintahan yang beroperasi di bawah satu kerangka hukum dan aparat keamanan terpadu yang bertanggung jawab kepada otoritas tersebut.

Sembilan bulan setelah gencatan senjata ditandatangani, perundingan antara Israel dan Hamas masih banyak menemui jalan buntu terkait penerapan tahap kedua kesepakatan, termasuk pelucutan senjata Hamas dan rekonstruksi Gaza.

Hamas bersikeras bahwa tahap pertama harus diterapkan lebih dulu sebelum pembahasan mengenai senjata mereka dimulai.

Serangan pada 7 Oktober 2023 oleh militan yang dipimpin Hamas, yang memicu perang, menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan 251 orang lainnya disandera. Sementara itu, serangan balasan Israel di Gaza menewaskan sedikitnya 73.098 warga Palestina.

Intensitas serangan Israel telah jauh berkurang sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober tahun lalu, tetapi serangan masih terjadi hampir setiap hari. Militer Israel mengklaim pihaknya menargetkan Hamas dan militan lain, kerap dengan menyatakan bahwa mereka sedang merencanakan serangan. Serangan-serangan itu juga menewaskan banyak warga sipil.

Pada Senin, serangan Israel menewaskan sedikitnya lima orang di Gaza, termasuk tiga orang di Khan Younis di wilayah selatan dan dua orang di sebuah apartemen di Kota Gaza.

Militer Israel mengaku menargetkan seorang anggota Hamas dalam serangan di Kota Gaza dan seorang militan dari kelompok Jihad Islam Palestina dalam serangan di Khan Younis.(liputan6)

Penjelasan TNI, Kronologi Ibu Hamil Tewas saat Baku Tembak di Papua

Tue, 07 Jul 2026 08:56:00 +0700

Markas Besar (Mabes) TNI memberikan penjelasan terkait insiden tewasnya seorang ibu hamil berinisial MD yang tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan, peristiwa itu terjadi saat terjadi gangguan tembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari beberapa titik.

"Berdasarkan hasil pendalaman awal di lapangan, insiden terjadi saat adanya gangguan tembakan yang diduga dilakukan OPM dari beberapa titik," kata Nas kepada Liputan6.com, Senin (6/7/2026).

Menurut Nas, personel Satgas TNI yang berada di lokasi tidak melakukan tembakan balasan. Ia menegaskan, prajurit di lapangan mengutamakan keselamatan serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Nas menjelaskan, kelompok bersenjata tersebut disebut kerap melakukan penembakan ke arah pos TNI. Dalam insiden kali ini, kata dia, tembakan dilepaskan dari jarak lebih dari 900 meter dan lintasan pelurunya melewati kawasan permukiman warga.

"Mereka yang selalu mengganggu kita, selalu menembaki kita. Kita di pos diganggu mereka, diserang mereka. Itu pasukan kita lagi diam di dalam pos. Mereka nembaki dari jarak di atas 900 meter dan itu melewati perkampungan," ujarnya.

TNI menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban yang merupakan warga sipil.

"Perlu saya sampaikan bahwa TNI turut berduka cita atas meninggalnya warga sipil dalam peristiwa tersebut," ucapnya.

Di sisi lain, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok warga mendatangi markas TNI di Kabupaten Intan Jaya sambil membawa jasad korban. Menanggapi hal itu, Nas membantah adanya pengerahan massa ke markas TNI.(merdeka.com)

Prabowo: Indonesia-Singapura Sepakat Jaga Keamanan Selat Malaka

Tue, 07 Jul 2026 08:54:00 +0700

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap aman, damai, dan terbuka bagi seluruh pengguna jalur pelayaran. Terlebih, kedua negara memiliki jejak kerja sama, persahabatan, dan kolaborasi selama ini.

Prabowo menyampaikan hal tersebut sebagai salah satu poin penting dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).

"Kita kembali menegaskan sikap Indonesia dan Singapura mengenai Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang berbatasan langsung di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak," ungkap Prabowo.

Presiden menekankan, keamanan di Selat Malaka tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis negara-negara di kawasan. Karena itu, berbagai ancaman seperti pencemaran, kecelakaan laut, hingga aksi perompakan harus terus diantisipasi melalui kerja sama yang erat.

"Hal ini merupakan kepentingan yang sangat vital bagi negara-negara di sekitar Selat Malaka," tegasnya.

Prabowo juga memastikan, Indonesia akan terus menjalin koordinasi dengan negara-negara pesisir lainnya, termasuk Malaysia dan Thailand, untuk menjamin Selat Malaka tetap terbuka sesuai ketentuan hukum laut internasional.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," jelasnya.

Hubungan Berdasar Saling Percaya

Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan Singapura selama ini dibangun atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan kedua negara.

"Sikap Indonesia, dan sikap saya pribadi sejak dahulu, saya kira sudah saya buktikan selama puluhan tahun. Komitmen dan keyakinan saya adalah bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik serta menjalin kerja sama yang baik," paparnya.

Prabowo meyakini, hubungan yang semakin erat antara kedua negara akan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk rakyat Indonesia dan Singapura, tetapi untuk menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara.

Kepentingan Strategis Kedua Negara

Senada dengan Prabowo, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan kedua negara memiliki kepentingan strategis yang sama dalam menjaga keamanan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran internasional yang terbuka.

"Kami juga membahas perkembangan di Timur Tengah dan implikasinya bagi Singapura, khususnya terhadap Selat Malaka. Sebagai negara-negara pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki kepentingan strategis yang sejalan," ujarnya.

"Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan bernavigasi serta menjaga jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan sesuai dengan UNCLOS, yang juga merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional," imbuh PM Lawrence.

Ia menambahkan bahwa Singapura dan Indonesia sepakat bekerja sama dengan negara-negara pesisir lainnya untuk memastikan Selat Malaka tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak, sehingga kedua negara senantiasa memperoleh manfaat dari potensi Selat Malaka tersebut.(merdeka.com)

Tunggu Konfirmasi Iran, Menlu Sugiono dan Ketua MPR RI akan Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei

Tue, 07 Jul 2026 08:52:00 +0700

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bersama Ketua MPR RI, Ahmad Muzani direncanakan menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rencana kedatangan ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga hubungan baik dengan Republik Islam Iran.

Sugiono mengatakan hingga kini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran terkait waktu dan lokasi yang dapat dihadiri oleh delegasi Indonesia.

"Kita berencana hadir. Kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Seperti kita ketahui juga ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman,” ujar Sugiono di Jakarta, Senin (6/7).

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Iran terus berlangsung. Besarnya penghormatan masyarakat Iran terhadap Ayatollah Khamenei membuat pihak penyelenggara masih mengatur lokasi yang memungkinkan untuk menerima kunjungan para delegasi asing.

"Dari komunikasi yang terus kita lakukan, karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian massa juga sangat besar di sana, pihak Iran masih mencoba untuk mencari titik atau spot menerima kunjungan ini," katanya.

Sugiono menjelaskan, pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian acara tersebut. Pada tahap awal, Indonesia menyampaikan bahwa Duta Besar RI untuk Iran akan mewakili pemerintah dalam prosesi tersebut.

Kita menerima pemberitahuan atau undangan mengenai acara tersebut dan pada saat itu kita juga sudah mengatakan bahwa yang mewakili pemerintah Indonesia adalah Dubes Indonesia yang ada di Iran,” ujarnya.

Pertimbangkan Sejumlah Aspek Teknis

Ia menuturkan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan sejumlah aspek teknis, termasuk padatnya agenda kenegaraan di dalam negeri yang melibatkan sejumlah pejabat kunci.

Namun, situasi berubah setelah pemerintah Indonesia menerima konfirmasi dari pihak Iran bahwa akses ke salah satu agenda hanya diberikan kepada pejabat dengan level di atas duta besar.

"Kemudian kita mendapatkan konfirmasi bahwa pihak Iran hanya akan memberi akses kepada pejabat di atas dubes," kata Sugiono.

Karena keterbatasan waktu dan mekanisme yang berlaku, pemerintah tidak memungkinkan untuk mengirimkan pengganti pada agenda tersebut. Setelah berkoordinasi lebih lanjut, Sugiono mengatakan Indonesia kemudian merencanakan kehadiran delegasi tingkat tinggi pada prosesi pemakaman yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2026.(merdeka.com)

Polisi yang Hilang Saat Penggerebekan Narkoba Ditemukan Tak Bernyawa, Diduga Dianiaya

Tue, 07 Jul 2026 08:43:00 +0700

Tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur setelah operasi penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, pada Rabu (1/7/2026).

Korban pertama yang ditemukan meninggal dunia adalah Aipda Yudhie Perdana Putra.

Ia ditemukan dengan luka akibat senjata tajam setelah terlibat dalam operasi penindakan terhadap bandar sabu.

Sementara itu, dua anggota lainnya, yakni Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, sempat dinyatakan hilang usai insiden penyerangan.

Pencarian yang dilakukan tim gabungan akhirnya membuahkan hasil.

Jenazah Bripda Nopandri ditemukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, tepatnya di seberang Desa Tumbang Lahang pada Sabtu (4/7/2026) sekitar pukul 15.55 WIB.

Sehari kemudian, Minggu (5/7/2026) pagi, jenazah Aiptu Sumaryanto ditemukan di Sungai Desa Tumbang Kalemei.

Penemuan jasad tiga anggota Polri pasca penggerebekan bandar narkoba ini memunculkan dugaan baru yang menggemparkan.

Ketiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan itu diduga sempat disekap dan dianiaya sebelum jasad mereka dibuang ke sungai.

“Kalau sebelum nyebur ke sungai sudah meninggal, ini bisa jadi mereka ditangkap dulu, disekap, dianiaya, lalu dibuang,” ujar Komisioner Kompolnas Choirul Anam atau Cak Anam dalam tayangan Kompas TV, Senin (6/7/2026).

Apabila dugaan itu terbukti, kasus tersebut bukan sekadar pembunuhan terhadap aparat kepolisian, melainkan bentuk perlawanan serius terhadap negara dalam upaya pemberantasan narkotika.

"Kalau itu yang terjadi, ya ini serius sekali. Artinya perlawanan terhadap penegakan hukum, khususnya narkotika, benar-benar terjadi di sini," ujar Anam.

Karena itu, Kompolnas meminta seluruh pelaku dihukum seberat-beratnya apabila terbukti terlibat.

Detik-Detik Mencekam Penggerebekan

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa operasi berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei.

Target operasi adalah residivis berinisial BIO.

Sebanyak 12 personel Satresnarkoba Polres Katingan diterjunkan.

Saat penangkapan, massa melakukan perlawanan dengan senjata tajam dan senjata api rakitan.

Personel terpaksa menyelamatkan diri dengan berenang menyeberangi sungai dan berlindung di hutan.

Seorang terduga pelaku berinisial A berhasil ditangkap di lanting sedot emas Desa Tumbang Pariyei.

Kapolres Katingan, AKBP Dodik Hartono, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan anggota, baru kemudian pengungkapan kasus.

Sosok Aiptu Sumariyanto

Di mata keluarga dan rekan, Aiptu Sumariyanto dikenal sebagai sosok ramah, teladan, dan berdedikasi tinggi.

Putrinya, Khanza (16), mengaku sangat terpukul atas kepergian sang ayah.

Rekan satu angkatan, AKP Miftah Khoiri, mengenang almarhum sebagai pribadi yang akrab, rajin, dan selalu menjaga kebersamaan.

Jenazah Aiptu Sumariyanto disalatkan di Masjid Al-Ghufron, Kasongan, sebelum dimakamkan.

Suasana haru menyelimuti keluarga dan sahabat yang kehilangan sosok teladan.

Kasus ini menjadi alarm keras bahwa perlawanan terhadap aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika semakin brutal.

Investigasi Kompolnas di Palangkaraya dan Katingan diharapkan mampu mengungkap kebenaran, sekaligus memastikan keadilan bagi para polisi yang gugur.

Sembunyi di Sumur Hingga Plafon, 8 Orang Diamankan Polisi

Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius.

Di Perawang Provinsi Riau, delapan orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, diamankan polisi.

Saat polisi datang, mereka kocar-kacir, ada yang masuk ke dalam sumur dan ada yang manjat ke plafon.

Peristiwa penangkapan itu dilakukan Kamis (2/7/2026) malam. Setelah Polsek Tualang dan Satres Narkoba Polres Siak menerima laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan.

“Peran mereka berbeda-beda. Ada yang diduga sebagai bandar, pengedar, pembeli, hingga orang yang mengetahui aktivitas peredaran narkotika tersebut,” ujar Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kapolsek Tualang Kompol Teguh Wiyono, Minggu (5/7/2026).

Polisi menduga AS berperan sebagai bandar. Sementara MJN, RJ, S alias AB, dan EP diduga menjadi pengedar.

Dua orang lainnya, M alias D dan HA, diduga sebagai pembeli. Sedangkan L disebut mengetahui aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Pengungkapan jaringan ini berlangsung dramatis.

Saat polisi mendatangi sebuah rumah di Jalan Bintara, Kelurahan Perawang, seluruh akses masuk ditemukan dalam kondisi terkunci.

Petugas akhirnya melakukan upaya paksa untuk masuk.

Di tengah penggerebekan itu, orang-orang yang berada di dalam rumah diduga berusaha menghilangkan barang bukti. Narkotika dibuang ke dalam kloset.

Satu unit telepon genggam juga dilemparkan ke dalam sumur.

Upaya menghindari polisi terjadi di sejumlah sudut rumah. EP ditemukan bersembunyi di dalam sumur. Sementara MJN memilih naik dan bersembunyi di atas plafon rumah.

“Petugas akhirnya berhasil mengamankan mereka bersama orang lain yang berada di lokasi,” katanya.

Total delapan orang diamankan dalam rangkaian pengungkapan tersebut.

Peristiwa itu bermula beberapa jam sebelumnya. Polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika yang kerap terjadi di kawasan Jalan Bintara, Kelurahan Perawang.

Unit Reskrim Polsek Tualang kemudian berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan. Tim dipimpin Ps Kanit Reskrim Polsek Tualang Iptu Kristian Hadinata Sirait. Penyelidikan bergerak hingga ke Jalan Raya KM 09, Kampung Perawang Barat.

Sekitar pukul 22.30 WIB, polisi mengamankan M alias D dan HA di sebuah rumah. Dari lokasi itu, petugas menemukan satu paket plastik klip berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram.

Kepada polisi, keduanya mengaku memperoleh sabu dari seorang pria berinisial A yang berada di Jalan Bintara, Kelurahan Perawang. Informasi tersebut langsung dikembangkan. Polisi bergerak menuju rumah yang dimaksud.

Di rumah itulah penggerebekan berlangsung. Akses rumah terkunci, sejumlah orang berusaha bersembunyi, sementara barang-barang diduga coba dihilangkan sebelum petugas menguasai lokasi.

Hasil penggeledahan menemukan puluhan plastik klip kosong, kaca pirex, pipet modifikasi, dua mancis, uang tunai Rp150 ribu, serta delapan unit telepon genggam berbagai merek.

Polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam yang sebelumnya dibuang ke dalam sumur. Hasil tes urine kemudian menunjukkan enam orang positif menggunakan narkotika. Mereka adalah AS, M alias D, HA, RJ, S alias AB, dan EP. Sedangkan MJN dan L dinyatakan negatif.

Kapolsek Tualang Kompol Teguh Wiyono mengatakan para pelaku dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu telah diamankan di wilayah Kecamatan Tualang.

“Benar, pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu diamankan di wilayah Kecamatan Tualang dan saat ini dilakukan proses penyidikan,” kata Teguh.

Menurut Teguh, pengungkapan itu merupakan hasil kerja sama Polsek Tualang, Satresnarkoba Polres Siak, dan masyarakat yang memberikan informasi.

Polisi kini masih mengembangkan jaringan tersebut. Salah satu sasaran penyelidikan adalah dugaan pemasok berinisial U. Nama U diketahui dalam proses pengembangan kasus dan kini masuk dalam daftar penyelidikan kepolisian.

Para tersangka dipersangkakan dengan ketentuan pidana terkait narkotika, termasuk Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana penyesuaian pidana yang berlaku, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan permufakatan dan pengetahuan terhadap tindak pidana narkotika.

Polsek Tualang meminta masyarakat terus memberikan informasi jika mengetahui aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

“Informasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membongkar jaringan peredaran narkotika, termasuk menelusuri pemasok yang berada di atas para pengedar,”(tribunpekanbaru)

Kasus Pengeroyokan Sekretaris PKC PMII Riau Jadi Perhatian, Kapolda Pastikan Diusut Tuntas

Tue, 07 Jul 2026 08:41:00 +0700

PEKANBARU - Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Sekretaris PKC PMII Riau, Supriadi, menjadi perhatian serius Polda Riau.

Korban yang kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dipastikan mendapat pendampingan medis, sementara proses hukum terus berjalan untuk mengungkap para pelaku.

Informasinya, korban dikeroyok oleh sekitar 10 orang tak dikenal (OTK) di kawasan Jalan Bangau Sakti, Minggu (5/7/2026), usai menggelar kegiatan diskusi bersama rekan-rekannya.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyempatkan diri menemui Supriadi di ruang perawatan, Senin (6/7/2026).

Kapolda juga berbincang dengan keluarga korban guna memastikan kondisi kesehatannya.

Irjen Herry menegaskan, kasus dugaan pengeroyokan tersebut akan diusut hingga tuntas secara profesional, objektif, dan transparan.

"Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami saudara Supriadi. Hari ini saya datang untuk memastikan kondisi beliau sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga. Yang paling penting, saya ingin menegaskan bahwa Polda Riau berkomitmen mengusut tuntas perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan," ujarnya.

Ia mengatakan, penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta melakukan seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap secara utuh peristiwa tersebut.

"Siapa pun yang nantinya terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus dan tidak ada yang kebal hukum. Kami meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti," tegasnya.

Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi selama proses hukum berlangsung.

"Kami memahami perhatian masyarakat terhadap perkara ini. Karena itu kami memastikan proses hukumnya berjalan secara serius dan profesional. Mari bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya," katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Riset PBH PERADI Pekanbaru, Gita Melanika yang turut mengawal kasus ini menyampaikan, pihaknya menduga kuat peristiwa pengeroyokan terhadap Supriadi memiliki keterkaitan erat dengan sikap kritis dan keberaniannya mengawal proses hukum atas dugaan tindak kekerasan yang sebelumnya terjadi terhadap rekannya.

"Apabila dugaan tersebut benar, maka peristiwa ini bukan lagi sekadar tindak pidana kekerasan biasa, melainkan dapat dipandang sebagai bentuk intimidasi terhadap seseorang yang sedang memperjuangkan keadilan dan mengawal penegakan hukum," tuturnya.

"Hal demikian merupakan ancaman serius terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mencari keadilan," tambah dia.

Ia mengingatkan, agar tidak ada pihak mana pun yang menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, maupun tindakan represif untuk membungkam suara kritis masyarakat atau aktivis yang sedang memperjuangkan keadilan.

PBH PERADI Pekanbaru menegaskan, akan terus mengawal perkara ini hingga seluruh fakta terungkap secara terang-benderang, seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku, serta para korban memperoleh keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.(tribunpekanbaru)

Pengedar dan Kurir Sabu di Rohul Diringkus, Pemasok Masih Diburu

Tue, 07 Jul 2026 08:37:00 +0700

PASIR PANGARAIAN - Dia pria yang berperan sebagai pengedar dan Kurir Sabu di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara berhasil diringkus jajaran Satresnarkoba Polres Rohul.

Namun sayang, pemasok barang haram tersebut belum berhasil ditangkap.

Dua pria tersebut yakni HS alias Hardian, 23 tahun, warga Desa Payung Sekaki, yang diduga berperan sebagai pengedar.

Kemudian R, 18 tahun, yang diduga berperan sebagai kurir.

Keduanya diciduk di kawasan kebun kelapa sawit di desa tersebut pada Kamis malam (2/7/2026). Oleh keduanya, kebun ini sering digunakan sebagai lokasi transaksi.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan enam paket sabu dari tangan tersangka Hardian, berikut satu pak plastik klip bening, dua lembar plastik klip, satu unit timbangan digital, sebuah dompet hitam merek Lives, dan satu unit telepon genggam Android merek OPPO.

Sementara dari tersangka R, petugas menemukan satu paket sabu yang diduga diperoleh dari Hardian.

"Kalau ditotal, batang bukti dari kedua tersangka dengan berat kotor 3,74," kata Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra melalui Kasat Narkoba Iptu Dendy Gusrianto pada Tribunpekanbaru.com, Senin (6/7/2026).

Dalam pemeriksaan awal, Hardian mengakui sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang dikenal dengan nama Godek. Polisi sempat berupaya melakukan pengembangan untuk memburu pemasok tersebut, namun nomor telepon yang bersangkutan sudah tidak aktif sehingga keberadaannya belum berhasil diketahui.

Selain barang bukti narkotika, hasil tes urine terhadap kedua tersangka menunjukkan keduanya positif mengandung metamfetamina.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(tribunpekanbaru)

Kapal Pompong Tenggelam di Tanjung Buton Siak, Satu Tewas dan Tiga Orang Masih Hilang

Tue, 07 Jul 2026 08:32:00 +0700

PEKANBARU - Kecelakaan laut terjadi di perairan Pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 00.00 WIB.

Sebuah kapal pompong yang sedang melakukan pemeriksaan draft survey di kapal MV HIMALA, tenggelam setelah terseret arus deras ke bawah kapal tongkang yang tengah bersandar.

Insiden itu mengakibatkan empat dari tujuh orang yang berada di atas kapal menjadi korban.

Satu orang ditemukan meninggal dunia, tiga lainnya masih dinyatakan hilang, sedangkan tiga penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Berdasarkan informasi awal, kapal pompong yang digunakan untuk kegiatan survei berada di sisi MV HIMALA ketika arus sungai yang cukup kuat menyeret kapal ke bawah tongkang.

Pompong kemudian tenggelam dalam waktu singkat.

Laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru dari pihak Perusahaan Pelayaran Tujuh Samudra.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian.

Sebanyak 10 personel rescue dikerahkan ke Pelabuhan Tanjung Buton yang berjarak sekitar 103 kilometer dari Kantor SAR Pekanbaru.

Operasi difokuskan di sekitar titik terakhir korban diketahui berada atau Last Known Position (LKP), dengan metode penyisiran di permukaan.

Apabila kondisi cuaca dan arus memungkinkan, tim SAR juga akan melakukan penyelaman untuk mempercepat pencarian tiga korban yang hingga kini belum ditemukan.

Seluruh korban yang berhasil ditemukan nantinya akan dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan, seluruh sumber daya telah dikerahkan dalam operasi pencarian.

"Kami mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Semoga korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," ujarnya.

Selasa pagi ini, proses pencarian terhadap tiga korban akan dilakukan dengan melibatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru bersama unsur terkait di lokasi kejadian.(Tribunpekanbaru.com)

Badai Finansial Perusahaan Udang Anak Eks Presiden Seret Banyak Bank

Tue, 07 Jul 2026 08:28:00 +0700

JAKARTA - Kredit macet yang menimpa PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) milik Kaesang Pangarep, putra bungsu eks Presiden Jokowi kini menjadi sorotan. Kondisi keuangan perusahaan udang olahan ini memburuk dan nilai asetnya tercatat lebih rendah dibandingkan kewajiban utangnya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menilai situasi ini tidak berarti perbankan kurang pruden atau kecolongan dalam menyalurkan kredit.

"Kasus ini lebih mencerminkan realisasi risiko kredit (credit risk materialization), akibat memburuknya kondisi fundamental perusahaan (PMMP) dan industrinya," ujar Nafan di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Rincian Utang Jumbo PMMP di Berbagai Bank

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Senin (6/7/2027), total utang PMMP mencapai Rp2,8 triliun di luar beban bunga kredit. Berikut rincian utang perusahaan milik suami Erina Sofia Gudono tersebut:

* PT Bank Permata Tbk (BNLI): Kreditur terbesar dengan eksposur US$53,12 juta dan Rp5,49 miliar. Menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS, total eksposur mencapai Rp929,6 miliar ditambah Rp5,49 miliar, atau hampir Rp1 triliun.

* PT Bank Central Asia Tbk (BCA): Utang menembus US$40,29 juta atau setara Rp705 miliar.

* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Memiliki piutang sebesar US$30,71 juta atau sekitar Rp537,4 miliar.

* PT Bank SMBC Indonesia Tbk: Bank yang dikuasai Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ini memberikan kredit US$22,80 juta, setara Rp400 miliar.

* PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS): Dikuasai Kasikornbank (Thailand), memberikan kredit US$7,21 juta atau setara Rp125,2 miliar.

* PT Bank Resona Perdania: Menyalurkan fasilitas kredit sebesar US$5,99 juta yang setara Rp105 miliar.

Menurut Nafan, keterlibatan beberapa bank sekaligus merupakan hal wajar untuk perusahaan besar yang membutuhkan pembiayaan sindikasi guna diversifikasi sumber pendanaan.

Evaluasi Bank dan Tekanan Operasional

Setiap penyaluran dana selalu melewati due diligence, analisis kelayakan usaha, penilaian agunan, dan stress test. Namun sektor perikanan dan budidaya udang belakangan mengalami tekanan berat, mulai dari penurunan harga global, lemahnya permintaan ekspor, hingga naiknya biaya operasional.

"Yang perlu dipahami, kualitas suatu kredit dapat berubah seiring perubahan fundamental perusahaan maupun kondisi industri," urai Nafan.

"Namun demikian, kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi industri perbankan untuk terus memperkuat pemantauan pasca-kredit (post-disbursement monitoring), sistem peringatan dini (early warning system), serta pengujian sensitivitas terhadap sektor-sektor yang memiliki volatilitas tinggi," tambahnya.

Nafan menekankan perbankan kini harus berfokus memitigasi efek rambatan dari kredit bermasalah ini.

"Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana masing-masing bank mengelola risiko lanjutan, antara lain melalui restrukturisasi apabila masih layak, peningkatan pencadangan, optimalisasi pemulihan aset, serta memastikan eksposur terhadap debitur tersebut tetap berada dalam batas yang dapat ditoleransi sehingga tidak mengganggu kualitas aset maupun permodalan bank," paparnya.

Sementara itu, tekanan operasional PMMP makin berat. Saat ini hanya unit pabrik udang di Situbondo yang beroperasi. Perusahaan tersebut membutuhkan tambahan suntikan modal kerja minimal US$15 juta atau setara Rp262,5 miliar agar dapat kembali beroperasi normal(goriau)

Bernapas Dulu-lah', Bos Banggar Minta Kepala Daerah Rem Keinginan Tambah Gaji dari PAD

Tue, 07 Jul 2026 08:26:00 +0700

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta usulan penambahan hak keuangan bagi kepala daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk ditunda. Langkah ini dinilai penting demi menjaga stabilitas keuangan negara.

"Bernapas dulu-lah. Fiskal, kita jaga dulu keberlangsungannya agar fiskal kita tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan. Harapan saya, direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita," tegas Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Fokus Kawal Ekonomi Akar Rumput

Menurut Said, fokus utama pemerintah dan dewan saat ini adalah memastikan kredibilitas fiskal terjaga dan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

"Tidak sekadar tumbuh (ekonomi), tapi kemudian yang di bawah tidak merasakan dampaknya. Maka itu yang kita kawal bersama," tambahnya.

Akar Wacana Kenaikan Gaji Pejabat Daerah

Wacana penambahan hak keuangan ini sebelumnya mencuat sebagai respons atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sistem.

"Satu, terkait dengan biaya politik yang tinggi yang dihasilkan di dalam proses pemilihan kepala daerah kita. Yang kedua, soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas," urai Rifqi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Rifqi menyoroti ketimpangan antara pendapatan resmi dengan pengeluaran pejabat. Kondisi ini yang mendorong DPR merekomendasikan revisi peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan.

"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 sampai Rp6 juta, sementara cost politiknya tinggi. Dan karena itu, kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional," paparnya.

Usulan 20 Persen dari PAD

Untuk menutupi ketimpangan tersebut, Komisi II DPR mengusulkan agar pejabat daerah mendapat jatah sekian persen dari PAD yang mereka hasilkan.

"Kami sekarang minta kepada pemerintah karena dasarnya PP, kita tunggu usulan dari pemerintah. Memang idealnya sekitar mungkin ya 20 persen lah, itu berbagi dengan wakil kepala daerah," jelas Rifqi.

Menurutnya, aturan yang jelas dapat mencegah tindakan korupsi karena kepala daerah sudah mendapatkan kompensasi yang sesuai.

"Dan kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, itu bisa kita meminimalkan. Tapi kalau korupsi karena keserakahan dan seterusnya, itu kan hal yang lain," ungkapnya.

"Mudah-mudahan nanti Kemendagri juga bisa berkoordinasi dengan BPK, dengan KPK ya untuk merumuskan hal ini agar jangan sampai juga (ada) 'korupsi' yang terlembagakan melalui peraturan,"(goriau)

DPR Panggil Menhut Raja Juli Bahas Lahan Kuansing Usai Ramai Isu Amplop Gratifikasi

Tue, 07 Jul 2026 08:24:00 +0700

JAKARTA - Nama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terseret dalam pusaran dugaan korupsi suap yang melibatkan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Menindaklanjuti isu tersebut, Komisi IV DPR RI segera menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan Kementerian Kehutanan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengonfirmasi agenda pemanggilan ini. Senin (6/7/2026), Alex menjelaskan bahwa raker tersebut utamanya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, sekaligus mendalami persoalan alih fungsi lahan di Kuansing.

"Kementerian Kehutanan adalah mitra komisi IV sesuai dengan fungsi, tetapi tidak terkait dugaan kasus hukum. Oleh karena itu, maka terkait fungsi pengawasan DPR maka Komisi IV akan mendalami proses alih fungsi lahan Kuansing," tegas Alex.

"Bertepatan saat ini kita juga sedang bahas APBN 2027, jadi seluruh mitra termasuk Kementerian Kehutanan diundang Raker dengan Komisi IV," sambungnya.

Terkait jadwal pasti, Alex menyebutkan raker akan dilaksanakan pekan depan.

"Minggu depan, sepertinya, Selasa atau Rabu. Dugaan kaitan Bupati Kuansing dengan Menhut bukan merupakan tupoksi kami, yang akan kami dalami adalah proses atau mekanisme alih fungsi lahan tersebut," paparnya.

Langkah KPK Usut Laporan Gratifikasi

Di tempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menerima laporan penolakan gratifikasi dari Raja Juli. Laporan ini berkaitan dengan amplop yang ditinggalkan Suhardiman Amby di kantor Kementerian Kehutanan.

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan tertulis, Senin (6/7/2026) mengenai pelaporan tersebut.

"Bahwa pada Jumat (3/7) pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK," urai Budi.

Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, laporan tersebut kini masuk tahap verifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK.

"Atas pelaporan tersebut, tim pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk koordinasi dengan internal KPK. Untuk selanjutnya KPK akan menyampaikan hasilnya, apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak," jelasnya.

Kendati demikian, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa pengembalian uang tidak lantas menghapus unsur pidana dalam sebuah kasus korupsi. Jumat (3/7/2026), Achmad memberikan penjelasan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

"Ya pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik," urai Achmad.

Mengenai potensi pemanggilan Raja Juli, KPK membuka peluang tersebut bila penyidik membutuhkan keterangan tambahan.

"Tetapi kami mohon diberi waktu terlebih dahulu karena tim penyidik sedang bekerja, apakah memang dibutuhkan keterangan-keterangan yang bersangkutan ya tentunya kita akan lakukan pemanggilan," tambahnya.

Klarifikasi Lengkap Menteri Kehutanan

Merespons situasi yang berkembang, Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi resmi di kantor Kemenhut, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026). Ia membenarkan adanya pertemuan dengan Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026, namun menegaskan itu adalah audiensi terbuka yang terdokumentasi.

"Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026, ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, di-publish di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang telah saya sebutkan tadi," jelas Raja Juli.

Ia kemudian merinci insiden tertinggalnya amplop tertutup map tersebut.

"Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya tidak merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," ungkapnya.

Pengembalian amplop itu sukses dilakukan pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi, dibantu oleh aparat kepolisian setempat. Peristiwa pengembalian ini terjadi 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman Amby.

"Saya secara pribadi menelepon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop, amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada foto. Saya lihatkan kepada teman-teman, aslinya. Ini tanda terimanya, tanggal 12 Juni pukul 14.57 (WIB)," pungkas Raja Juli menutup klarifikasinya.(goriau)

Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU Seret Keterlibatan Perusahaan Sejak 2018

Tue, 07 Jul 2026 08:22:00 +0700

JAKARTA - Skandal dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berujung pada padamnya listrik (blackout) massal mulai menemui titik terang. Kasus yang diduga telah berlangsung selama enam tahun terakhir ini resmi ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Dirangkum Selasa (7/7/2026), peningkatan status penanganan perkara ini telah diumumkan melalui jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Naik ke Tahap Penyidikan

Penyidik mengendus adanya permainan kotor dalam pemenuhan pasokan batu bara yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026," ujar Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto.

Terkait rentang waktu kejadian, ia menyampaikan dua kali penegasan serupa mengenai periode kasus ini.

"Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai tahun 2026," papar Totok.

Ia juga menekankan kembali hal tersebut dengan kalimat, "Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026," tambahnya.

Modus dan Keterlibatan Perusahaan

Modus yang dilakukan mencakup manipulasi data yang sangat krusial bagi operasional kelistrikan. Polisi juga menyoroti keterlibatan sejumlah perusahaan, meskipun penyebutan nama perusahaan tersebut tercatat dengan beberapa variasi inisial dalam keterangan resminya.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat PT OBP dan PT BRA," ungkap Totok.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyebutkan, "Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBB dan PT PRA," urainya.

Penegasan lain terkait perusahaan ini kembali disuarakan, "Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBB dan PT BRA," sambung Totok.

Rincian kecurangan tersebut dijabarkan lebih jauh oleh pimpinan penindakan.

"Modus yang kami temukan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU," urai Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo.

"Serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," jelas Robertus.

Dampak Pemadaman dan Kerugian Negara

Kualitas batu bara yang buruk ini memicu gangguan pasokan listrik yang berdampak langsung pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat luas.

"Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus.

Angka kerugian yang fantastis tengah dihitung secara mendetail.

"Diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun. Namun terkait nilai pasti, saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPK RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi," terangnya.

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun," sambung Robertus.

Kolaborasi dan Pemeriksaan Saksi

Polri berjanji mengusut kasus ini secara terbuka dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kortas Tipikor Polri berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan alat bukti," tutur Robertus.

"Berkolaborasi dengan Bareskrim Polri serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPK RI dan PPATK. Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mengoptimalkan upaya asset recovery guna memulihkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara," paparnya.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari pucuk pimpinan Bareskrim.

"Tentunya kami dari Bareskrim akan men-support penuh, mendukung penuh terkait dengan tindak lanjut proses penyelidikan yang sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan," ungkap Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono.

"Kami akan membantu penuh proses pemeriksaan saksi-saksi ini dan mendukung dari Kortastipidkor, utamanya dalam hal pemeriksaan terkait teknis-teknis pertambangan," kata Syahar.

"Sekali lagi Bareskrim sangat mendukung proses penyidikan ini. Ini ada Dirtipidter sudah berkolaborasi dengan penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor," tegasnya.

Hingga saat ini, penyidik Bareskrim melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu turut membantu analisis dokumen. Proses pemanggilan saksi pun sedang digeber, termasuk membidik kementerian terkait.

"Awalnya kita sudah mengeluarkan (pemanggilan) 34 (saksi), tapi yang baru bisa diklarifikasi 16," urai Totok.

"Ada beberapa saksi termasuk dari (Kementerian) ESDM juga akan kita lakukan pemeriksaan ke depannya,"(goriau)

Panitia Pacu Jalur Rayon II Santuni Keluarga Anak Pacu yang Meninggal Dunia

Tue, 07 Jul 2026 08:19:00 +0700

TELUKKUANTAN - Sebagai bentuk Kemanusiaan terhadap anak pacu Toduang Itam Dubalang Sati yang meninggal dunia di momen Pacu Jalur Rayon II beberapa waktu lalu panitia pelaksana memiliki inisiatif mulia dengan menyalurkan santunan untuk istri dan anak almarhum.

Bantuan itu diantarkan langsung Ketua Pelaksana rayon II Indra Sukri, didampingi panitia lainya Umra Dani, Endrizal dan Elpi Satriadi, ke rumah duka di Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Senin (6/7/2026) "Bantuan ini adalah inisiatif Panitia rayon II sebagai bentuk kemanusian Panitia Pelaksana," ujar Indra Sukri.

Selain santunan dari panitia Ketua Pelaksana Indra Sukri, sebelumnya juga sudah berupaya melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang asuransi almarhum, namun almarhum tidak terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan sahingga tidak bisa diklaim.

"Itu beberapa langkah yang kita upayakan dari panitia, namun alrmarhum tidak terdata," terangnya.

Di hadapan keluarga, masyarakat dan pemerintahan desa setempat, Indra Sukri, menyampaikan duka mendalam atas musibah di luar kemampuan manusia sebab ajal merupakan hak Allah SWT kapan waktunya tidak bisa ditunda ataupun dimajukan.

"Atas nama panitia kami menyampaikan duka mendalam dengan musibah yang menimpa keluarga kita anak pacuan Toduang Itam Dubalang Sati almarhum Hamdan (51)," ucap Indra Sukri.Selain itu, Indra Sukri juga menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa berkunjung ke rumah duka setelah helat usai dilaksanakan karena kesibukan dan harus menyelesaikan kegiatan tersebut.

Kesempatan ini Ketua Pelaksana juga mengirimkan doa untuk almarhum, yang ia pimpin secara langsung agar almarhum diberi kelapangan dan diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan atas musibah yang dihadapi.

Indra Sukri, mengatakan kehadiranya ke rumah duka bersama panitia lainnya bentuk rasa sosial dalam mempererat tali silaturahmi serta menunjukkan kepedulian antar sesama bahwa begitu eratnya keterikatan budaya Pacu Jalur dalam pelestarian tradisi rantau kuantan.

Sementara Kades Lumbok, Kasri wardana, menyampaikan apesiasi dan terimakasih kepada panitia rayon II yang memiliki kepedulian terhadap warganya yang mengalami musibah dalam pelaksanaan pacu jalur rayon II.

"Atas nama keluarga dan pemerintahan desa kami menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada panitia rayon II yang telah menyalurkan santunan untuk warga kami yang meninggal pada momen pacu jalur beberapa hari lalu," (rtc)