Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Ketum TP Posyandu: Percepatan Registrasi Perkuat Peran Posyandu sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat

Thu, 25 Jun 2026 11:42:00 +0700

Ketua Umum Tim Pembina (TP) Posyandu Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan registrasi Posyandu sebagai langkah memperkuat peran Posyandu dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui implementasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hal tersebut disampaikan Tri Tito saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (24/6).

Menurut Tri, penguatan Posyandu tidak hanya berkaitan dengan perluasan layanan, tetapi juga penguatan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. Ia menyebut masih terdapat pemerintah desa yang belum memahami bahwa Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang dapat didukung melalui kebijakan dan penganggaran desa.

“Posyandu itu adalah bagian dari lembaga desa. [Karena ketidaktahuan] sehingga dalam penganggaran APBDes-nya Posyandu tidak masuk gitu. Jangankan Posyandu, PKK-nya [juga] tidak masuk,” ujar Tri.

Transformasi Posyandu

Tri menjelaskan, transformasi Posyandu telah dimulai sejak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2024 yang melahirkan Rencana Strategis Posyandu 2025�"2029, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025�"2029. Dalam kerangka tersebut, registrasi menjadi pintu masuk penting untuk memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan masyarakat di desa.

Dengan registrasi, Posyandu akan memiliki identitas dan data yang terverifikasi sehingga lebih mudah memperoleh dukungan program dan sumber daya dari berbagai pihak, tidak hanya dari APBN maupun APBD.

“Posyandu mempunyai data-data dan kebutuhan di desa-desa setempat sehingga bisa [menerima] bantuan-bantuan dari arah mana pun,” kata dia.

Data Posyandu

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), hingga Juni 2026 terdapat 238.666 Posyandu di seluruh Indonesia yang tercatat dalam sistem Elektronik Profil Desa dan Kelurahan (e-Prodeskel). Namun, baru 12.511 Posyandu yang telah memiliki nomor registrasi di 22 provinsi dan 76 kabupaten/kota.

Sementara itu, sebanyak 69.612 Posyandu telah mengajukan registrasi, namun sekitar 57.101 masih dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi dan kelembagaan.

Tri menegaskan, pemerintah terus menyempurnakan sistem registrasi agar lebih mudah dan efisien. Di sisi lain, Posyandu juga perlu melengkapi dokumen kelembagaan dan struktur kepengurusan agar proses registrasi dapat segera selesai.

Dia berharap percepatan registrasi dapat memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat koordinasi layanan dasar di desa, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial, serta memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran hingga ke tingkat keluarga.(merdeka.com)

Jaksa Tunggu Pelimpahan Berkas Kasus Perampokan dan Pembunuhan Nenek Dumaris di Pekanbaru

Thu, 25 Jun 2026 11:41:00 +0700

PEKANBARU - Pihak kejaksaan kini tengah menunggu pelimpahan berkas kasus perampokan dan pembunuhan nenek Dumaris Sitio (60) di Pekanbaru.

Ada 4 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka terdiri dari dua perempuan dan dua laki-laki. Di antaranya, AFT, SL, EW Dan LB.

Saat ini, kasus sedang ditangani penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru.

Penyidik polisi tengah melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa peneliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Pekanbaru Maruli Sitanggang menyebut, pihaknya kini tengah menunggu pelimpahan berkas dari penyidik polisi.

"Berkas belum P-21, kita masih menunggu pelimpahan berkas kembali, kemarin ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi," sebut Maruli, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterima jaksa sejak 5 Mei 2026.

Diketahui, keempat tersangka tersebut, dijerat pasal berlapis. Kejahatan yang dirancang dan dilakukan secara bersama-sama itu membuat para tersangka terancam hukuman mati.

AFT, SL, EW, dan L kini mendekam di tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. AFT tersangka wanita, disebut sebagai otak kejahatan. Ironisnya, ia merupakan mantan menantu korban sendiri.

Peran masing-masing pelaku mengarah pada satu skenario yang telah disusun, yakni menghabisi korban lalu menguasai harta bendanya. Eksekusi dilakukan secara brutal di dalam rumah korban di kawasan Rumbai.

Korban dipukul berulang kali menggunakan kayu balok hingga tewas oleh eksekutor, SL.

Aksi tersebut bahkan sempat terekam kamera CCTV di dalam rumah. Menyadari hal itu, pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan merusak kamera pengawas.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 459 dan Pasal 458 ayat (3) KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan disertai tindak pidana lain.

Ancaman hukumannya tidak main-main. Mereka terancam pidana mati.

Selain itu, konstruksi perkara juga mengarah pada unsur perampokan yang berujung hilangnya nyawa korban.

Seluruh rangkaian tindakan itu memperkuat pemberatan terhadap para pelaku.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan.

Di antaranya perhiasan emas seperti cincin, gelang, dan kalung, serta barang elektronik berupa laptop, speaker, dan telepon genggam. Uang tunai sebesar 400 dolar Singapura turut disita, bersama satu unit mobil yang digunakan pelaku.

Namun, satu barang bukti krusial masih belum ditemukan, yaitu kayu balok yang digunakan untuk menghabisi korban. Benda tersebut diduga telah dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (29/4/2026) siang. Saat itu, korban berada seorang diri di rumahnya. Para pelaku masuk, menjalankan aksinya, lalu melarikan diri setelah membawa sejumlah barang berharga.(tribunpekanbaru)

Kejari Kuansing Luruskan Maksud Pendampingan Proyek MTQ Bukan Melindungi Kontraktor

Thu, 25 Jun 2026 11:35:00 +0700

TELUKKUANTAN - Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menegaskan bahwa pemdampingan pembangunan Astaka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) bukan untuk melindungi kontraktor.

Pengerjaannya saat ini masih tengah berlangsung masa pelaksanaan kontrak belum melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Terhitung sejak 31 Maret hingga 27 Agustus 2026, sehingga seluruh proses pekerjaan masih berada dalam koridor waktu yang sah sesuai perjanjian kerja.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai asumsi dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait keterlibatan Kejaksaan dalam pendampingan hukum proyek pembangunan Astaka MTQ.

Kejaksaan menegaskan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan bukan ditujukan kepada pelaksana pekerjaan atau kontraktor, melainkan diberikan kepada instansi pemohon, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, M. Harun Sunadi, SE. SH, MH, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Kuansing, Sunardi Ependi, SH menyatakan bahwa fungsi pendampingan hukum dari Kejaksaan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).

"Perlu kami luruskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan bukanlah bentuk pembelaan terhadap kontraktor atau pihak pelaksana pekerjaan. Pendampingan diberikan kepada instansi pemerintah yang mengajukan permohonan, dalam hal ini Dinas PUPR, guna memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Sunardi Ependi, Rabu (24/6/2026) tadi malam.

Menurutnya, pendampingan hukum merupakan salah satu fungsi strategis Kejaksaan yang berorientasi pada upaya pencegahan (preventif) terhadap potensi penyimpangan hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Kehadiran Jaksa Pengacara Negara bertujuan memberikan kepastian hukum sehingga proyek dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Sunardi menjelaskan bahwa ruang lingkup pendampingan oleh Bidang Datun mencakup berbagai layanan hukum, antara lain Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Pendapat Hukum (Legal Opinion), serta Audit Hukum (Legal Audit).

Dalam bentuk Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara memberikan asistensi dan konsultasi hukum secara berkala selama proses pelaksanaan proyek guna mengantisipasi munculnya persoalan hukum.

Sementara melalui Pendapat Hukum, Kejaksaan memberikan analisis dan pandangan hukum tertulis atas permasalahan tertentu yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek.

Adapun Audit Hukum dilakukan melalui pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen-dokumen proyek guna memastikan seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dijelaskan, pendampingan hukum dapat dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan proyek.

Pada tahap perencanaan dan pengadaan, Kejaksaan melakukan telaah terhadap dokumen kontrak, draf perjanjian, hingga dokumen lelang atau pengadaan barang dan jasa.

Tujuannya untuk memastikan seluruh dasar hukum dan regulasi yang digunakan telah tepat serta mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak dini.

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, Kejaksaan dapat memberikan telaahan hukum apabila muncul kendala yang berpotensi menghambat proyek, seperti perubahan kontrak (addendum), sengketa tata usaha negara, maupun persoalan administratif lainnya. Pendampingan juga bertujuan memitigasi berbagai klaim hukum dari pihak ketiga yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek.

Sementara pada tahap pasca pelaksanaan, Kejaksaan mendampingi proses serah terima pekerjaan, baik Provisional Hand Over (PHO) maupun Final Hand Over (FHO), agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan kontrak. Termasuk membantu penyelesaian administrasi apabila terjadi keterlambatan pekerjaan atau potensi wanprestasi.

Namun demikian, Sunardi menegaskan bahwa pendampingan hukum Datun memiliki batasan.

Batasan dan prinsip penting hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan, pendampingan Datun memiliki batasan yang sangat ketat.

Prinsip utama No Justifikasi, No Intervensi Tidak Masuk ke Ranah Teknis/Finansial JPN hanya memberikan telaahan dari aspek yuridis (hukum). JPN tidak menilai kewajaran harga aspek finansial atau kualitas material bangunan aspek teknis atau engeneering.

Bukan Tameng Hukum, Pendampingan Datun tidak bertujuan untuk membentengi atau menjustifikasi kesalahan administratif atau kesengajaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, JPN akan menghentikan pendampingan.

Keputusan Tetap di Tangan KPA atau PPK JPN hanya memberikan rekomendasi hukum. Keputusan akhir pengambilan kebijakan tetap berada di tangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).(rtc)

Kapolda Riau Janji Usut Dugaan Aktivis IMM Dipukul Aparat Saat Demo di DPRD Riau

Thu, 25 Jun 2026 11:34:00 +0700

PEKANBARU - Polda Riau menerima penyampaian tuntutan dan laporan pengaduan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru terkait dugaan tindakan kekerasan yang terjadi pada aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (22/06/26). Prihatin, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan minta pendalaman secara menyeluruh.

Kunjungan IMM tersebut diterima oleh Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Riau AKBP Rooy Noor mewakili Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Salah satunya yakni meminta pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan tindakan kekerasan yang menyebabkan salah seorang peserta aksi bernama M. Luthfi mengalami luka. Kemudian meminta evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan aksi, serta menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya kepada Polda Riau.

AKBP Rooy Noor mengatakan Polda Riau menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan kepada kepolisian.

“Kemarin kami menerima rekan-rekan mahasiswa IMM dan Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru yang datang menyampaikan aspirasi sekaligus laporan pengaduan terkait peristiwa yang terjadi saat aksi unjuk rasa kemarin. Seluruh aspirasi dan laporan yang disampaikan telah kami terima dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Rooy Noor.

Menurutnya, Polda Riau berkomitmen menangani setiap laporan masyarakat secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta hukum.

“Setiap laporan yang masuk tentu akan kami pelajari dan dalami. Kami mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam setiap proses yang dilakukan. Karena itu kami mengajak semua pihak untuk memberikan ruang bagi proses pendalaman dan penyelidikan yang sedang berjalan,” ujarnya.

Rooy menambahkan, komunikasi antara mahasiswa dan kepolisian berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Seluruh tuntutan yang disampaikan telah diterima untuk diteruskan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memberikan atensi terhadap peristiwa yang dialami salah seorang peserta aksi dan meminta jajaran terkait melakukan pendalaman secara menyeluruh. Kapolda menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang menyebabkan seorang mahasiswa mengalami luka dan berharap korban segera pulih.

“Kami prihatin atas peristiwa yang dialami saudara M. Luthfi. Setiap warga negara, termasuk mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum, memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum. Karena itu saya telah memberikan atensi agar peristiwa ini ditangani secara serius dan dilakukan pendalaman secara menyeluruh,” kata Irjen Herry.

Kapolda menegaskan Polda Riau akan mengedepankan fakta dan alat bukti dalam menangani laporan tersebut. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran atau tindak pidana, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun seluruhnya harus didasarkan pada fakta, keterangan saksi, serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami ingin memastikan proses ini berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak,” ujarnya.

Lanjutnya, Polda Riau menghargai peran mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat yang menyampaikan kritik, masukan, dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

“Kami menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga membuka ruang komunikasi serta menerima setiap masukan yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan kepolisian yang semakin baik,”(rtc)

Guru Besar Unri: Sekolah Rakyat Bisa Putus Mata Rantai Kemiskinan Antar Generasi

Thu, 25 Jun 2026 11:32:00 +0700

PEKANBARU �" Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau, Prof. Dr. Hermandra, S.Pd., M.A., menilai program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat berpotensi menjadi instrumen efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang lebih inklusif, terarah, dan berkelanjutan.

Tanggapan itu disampaikan di tengah mulai beroperasinya tiga Sekolah Rakyat di Provinsi Riau yang menampung ratusan siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah juga tengah membangun Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bagian dari perluasan program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hermandra, kehadiran Sekolah Rakyat perlu dilihat sebagai bagian dari desain besar pembangunan pendidikan nasional yang kini mencakup sekolah umum, Sekolah Garuda, dan Sekolah Rakyat dengan sasaran yang berbeda-beda. Dua model sekolah terakhir ialah program unggulan Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan, selama ini negara telah menyediakan akses pendidikan bagi seluruh warga melalui sekolah umum. Namun, menurutnya, masih ada kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan besar untuk menikmati pendidikan secara optimal karena tekanan ekonomi yang mereka alami sehari-hari.

Bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, kata dia, pendidikan seringkali bukan menjadi prioritas utama. Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.

"Biasanya (mereka) berpikir bagaimana besok bisa makan, bagaimana bertahan hidup. Mereka tidak sedang memikirkan sekolah atau pendidikan tinggi. Karena itu negara harus hadir untuk mengambil peran yang tidak mampu dilakukan keluarga," ujarnya kepada Goriau, Kamis (25/6/2026).

Hermandra menilai Sekolah Rakyat hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan sistem pendidikan berasrama, negara tidak hanya memberikan akses belajar, tetapi juga menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Menurut dia, persoalan utama yang sering dihadapi anak-anak dari keluarga miskin bukan semata keterbatasan biaya sekolah, melainkan lingkungan sosial yang kurang mendukung proses pendidikan. Banyak orang tua harus bekerja sepanjang hari sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak-anak mereka.

"Bukan karena orang tua tidak sayang kepada anak. Mereka tetap sayang. Tetapi kondisi ekonomi membuat mereka fokus mencari nafkah sehingga pengawasan terhadap anak menjadi terbatas. Akibatnya lingkungan menjadi faktor yang sangat menentukan perkembangan anak," katanya.

Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Berasrama

Dalam pandangan Hermandra, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan pola pikir seseorang. Karena itu, memindahkan anak-anak dari lingkungan yang kurang kondusif ke lingkungan pendidikan yang terstruktur diyakini dapat menciptakan perubahan signifikan dalam jangka panjang.

"Kalau anak yang lahir dalam lingkungan sulit kemudian ditempatkan dalam lingkungan pendidikan yang baik selama bertahun-tahun, peluangnya untuk berkembang akan jauh lebih besar. Pendidikan memang tidak mengubah kehidupan dalam semalam, tetapi dampaknya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan,(goriau)

Meranti Berangkatkan 112 Kafilah ke MTQ ke-44 Riau di Kuansing

Thu, 25 Jun 2026 11:16:00 +0700

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) untuk bertanding di MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Prosesi pelepasan rombongan ini digelar di Pelabuhan Selatpanjang, Rabu (24/6/2026).

Acara pelepasan turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, staf ahli bupati, asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua MUI, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), serta jajaran pelatih dan ofisial. Sebanyak 112 orang yang terdiri dari peserta, ofisial, pelatih, pembina, dan pendamping diberangkatkan sebagai duta daerah.

Mewakili kepala daerah, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Suardi, MPd memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras. Menurutnya, kesiapan peserta merupakan buah dari berbagai tahapan pembinaan dan pemusatan latihan yang intensif.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelatih dan ofisial yang telah mempersiapkan para kafilah dengan baik untuk mengikuti MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026," ujar Suardi.

Ia mendorong seluruh peserta untuk menunjukkan penampilan terbaik guna mengharumkan nama Kepulauan Meranti di kancah provinsi. Ajang ini diharapkan tidak sekadar menjadi tempat persaingan, melainkan ruang berharga untuk memperdalam ilmu, memperluas wawasan, dan menimba pengalaman baru di berbagai cabang lomba.

"Kafilah MTQ Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya sekadar ikut memeriahkan kegiatan, tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama proses pembinaan maupun dari pengalaman selama mengikuti perlombaan," pesannya.

Di samping fokus pada kompetisi, peserta juga diwanti-wanti untuk terus menjaga etika, akhlakul karimah, nama baik daerah, dan kesehatan fisik selama berada di Kuansing.

Ketua LPTQ Kabupaten Kepulauan Meranti, Aljufri memastikan kesiapan ke-112 anggota rombongan yang bertolak tahun ini. Ia berharap persiapan matang yang telah dilalui dapat membuahkan hasil maksimal dan membawa pulang piala kebanggaan.

Secara khusus, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas dukungan fasilitas yang diberikan demi kelancaran keberangkatan para kafilah menuju lokasi perhelatan.

"Dukungan ini menjadi motivasi dan semangat bagi seluruh peserta untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Riau,"(goriau)

Dilimpahkan ke Jaksa, Bandar Narkoba Koh Erwin Segera Disidang

Thu, 25 Jun 2026 11:12:00 +0700

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melimpahkan bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Koh Erwin pun bakal segera diseret ke persidangan.

“Pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh Tim Sidik Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, Rabu (24/6/2026).Pelimpahan tahap II dilakukan terhadap Koh Erwin dan Akhsan Al Fadhil. Mereka sudah diterbangkan dari Jakarta ke Bima.Selain kedua tersangka, turut diserahkan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut, antara lain satu buah jam tangan merek Tag Heuer, uang tunai Rp3,8 juta, uang RM2.000, empat unit telepon genggam, mobil Toyota bernomor polisi B-2262-KRQ, STNK, dan flashdisk.“Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) secara keseluruhan berjalan aman, tertib, dan lancar,” ucapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menangkap Koh Erwin yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. “Benar bahwa DPO Erwin telah ditangkap oleh Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” ucap Eko.

Bandar Koh Erwin mencuat setelah terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia terseret dalam perkara yang sama dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koh Erwin. Dalam penyidikan Polda NTB, Koh Erwin disebut sebagai pemasok sabu-sabu kepada AKP Malaungi.(okezone)

Polisi Jelaskan Kronologis Demo Diwarnai Kericuhan di DPRD Riau

Thu, 25 Jun 2026 11:10:00 +0700

PEKANBARU - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (22/06/26), sempat diwarnai ketegangan dan insiden kericuhan saat aparat mengamankan ban bekas serta bahan bakar yang diduga akan digunakan massa aksi untuk melakukan pembakaran.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta mengatakan, secara umum kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan aspirasi mahasiswa dapat diterima langsung oleh pimpinan DPRD Provinsi Riau.

Namun, dalam beberapa tahapan aksi terjadi dinamika di lapangan yang memerlukan tindakan pengamanan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan keselamatan.

“Aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Tugas kami adalah memastikan hak tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tidak menimbulkan risiko bagi peserta aksi maupun masyarakat lainnya,” kata Kombes Muharman Arta

Berdasarkan kronologi, sekitar pukul 15.30 WIB massa aksi tiba di Kantor DPRD Provinsi Riau setelah bergerak dari titik kumpul di Tugu Zapin. Massa kemudian melakukan orasi secara bergantian menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu nasional, daerah, dan lokal.

Situasi mulai memanas sekitar pukul 16.00 WIB ketika sebuah sepeda motor datang membawa satu ban mobil yang diketahui telah dilumuri oli dan bahan bakar minyak. Aparat menduga ban tersebut akan digunakan untuk dibakar di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Riau sebagai bagian dari rangkaian aksi.

Untuk mencegah terjadinya pembakaran yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta aksi maupun pengguna jalan, personel pengamanan melakukan upaya pengamanan terhadap ban tersebut. Langkah itu mendapat penolakan dari sebagian peserta aksi hingga terjadi aksi tarik-menarik antara massa dan petugas.

“Personel mengambil langkah pencegahan karena terdapat indikasi kuat akan dilakukan pembakaran ban. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindari potensi bahaya dan menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Sekitar pukul 16.10 WIB, ban berhasil diamankan dan massa kembali melanjutkan orasi. Namun sekitar pukul 16.20 WIB, situasi kembali memanas ketika massa membakar foto Ketua DPRD Provinsi Riau. Pada saat yang sama, terdapat upaya untuk membakar spanduk menggunakan bahan bakar jenis Pertalite yang telah disiapkan di dalam mobil komando.

Petugas kemudian berupaya mengamankan satu botol berisi Pertalite yang diduga akan digunakan untuk proses pembakaran tersebut. Upaya pengamanan itu kembali memicu penolakan dari sebagian massa sehingga terjadi kericuhan singkat di lokasi aksi.

Meski demikian, situasi dapat segera dikendalikan dan aksi kembali berlangsung hingga pimpinan DPRD Provinsi Riau menemui massa. Pada pukul 18.00 WIB, perwakilan mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dan membubarkan diri secara tertib.

Selain kericuhan yang terjadi saat pengamanan aksi, Polresta Pekanbaru juga tengah mendalami laporan dugaan pemukulan terhadap salah seorang peserta aksi bernama M. Luthfi yang merupakan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pekanbaru.

Kombes Muharman mengatakan, korban mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

“Kami turut prihatin atas peristiwa yang dialami peserta aksi. Saat ini kami melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan memastikan seluruh proses berjalan secara profesional serta transparan,” katanya.

Polresta Pekanbaru saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan secara utuh fakta yang terjadi di lapangan.

Kapolresta mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan korban dan rekan-rekannya, pelaku pemukulan disebut merupakan seorang pria yang mengenakan pakaian berwarna hitam, berambut agak panjang atau gondrong, serta menggunakan bandana saat berada di lokasi kejadian.

Berdasar informasi tersebut, Kapolresta menegaskan pihaknya akan menulusuri secara menyeluruh apakah benar telah terjadi peristiwa pemukulan sebagaimana yang disampaikan, bagaimana kronologinya, siapa yang melakukan, serta apa motif dan latar belakang kejadian tersebut.

"Semua akan kami dalami berdasarkan keterangan saksi, korban, dokumentasi, dan rekaman yang tersedia,” tegasnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan secara prematur sebelum proses penyelidikan selesai dilakukan.

“Kami mengedepankan fakta dan alat bukti. Karena itu, setiap informasi yang berkembang akan kami verifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kapolresta juga menjelaskan, personel Polri yang bertugas melakukan pengamanan aksi pada hari tersebut terdiri dari anggota berseragam dinas dan personel yang mengenakan kemeja putih sesuai pola pengamanan yang telah ditentukan.

“Berdasarkan pengamanan yang kami laksanakan hari ini, personel Polri yang bertugas menggunakan seragam dinas dan sebagian menggunakan kemeja putih. Kami tidak menugaskan personel dengan pakaian hitam sebagaimana ciri-ciri awal yang disampaikan oleh pihak mahasiswa. Namun demikian, seluruh informasi tersebut tetap akan kami dalami secara objektif sebagai bagian dari proses penyelidikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila nantinya ditemukan adanya peristiwa pidana, baik yang melibatkan masyarakat maupun pihak lain, Polresta Pekanbaru akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Prinsipnya kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh terlebih dahulu. Siapa pelakunya, bagaimana peristiwanya, dan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi saat itu. Semua akan kami telusuri secara profesional, transparan, dan akuntabel,”(rtc)

2 Gempa Dahsyat Guncang Venezuela, AS Kerahkan Bantuan

Thu, 25 Jun 2026 10:44:00 +0700

Washington DC - Otoritas Amerika Serikat (AS) mengerahkan bantuan untuk Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara tersebut. Washington juga menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Caracas.

"Kami sedang menjalin komunikasi dengan otoritas setempat dan mengerahkan bantuan," kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AS Christopher Landau, seperti dilansir Reuters, Kamis (25/6/2026).

Dua gempa bumi dahsyat mengguncang area sebelah barat ibu kota Caracas di Venezuela pada Rabu (24/6) sore waktu setempat.

Survei Geologi AS (USGS) mencatat bahwa gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,2 mengguncang area berjarak 160 kilometer dari Caracas. Kurang dari satu menit kemudian, gempa dengan Magnitudo 7,5 terjadi.

Gempa ini diperkirakan memakan banyak korban jiwa dan memicu kerusakan parah di negara Amerika Selatan tersebut. Namun otoritas Venezuela belum secara resmi mengumumkan korban tewas atau korban luka, juga kerusakan yang ditimbulkan gempa tersebut.

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan status keadaan darurat dalam pidatonya pada Rabu (24/6) waktu setempat, imbas gempa dahsyat tersebut.

Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban tewas, namun tidak menyebutkan secara jelas jumlah korban tewas maupun korban luka.

Rodriguez juga mengumumkan bahwa Bandara Simon Bolivar di area Maiquetia, dekat Caracas, ditutup akibat kerusakan yang dipicu gempa.(detik.com)

Pengedar Jaringan Malaysia Ditangkap, Kamuflase Narkoba Jadi Beras India

Thu, 25 Jun 2026 10:41:00 +0700

Jakarta - Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba jenis etomidate dan ekstasi di wilayah Paseban, Jakarta Pusat (Jakpus). Polisi mengungkap barang haram itu dikamuflase menjadi beras basmati asal India.

Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Triyatno Pamungkas, kasus diungkap pada Sabtu (20/6) pukul 12.40 WIB. Polisi mengamankan dua pria berinisial T (26) dan Y (29) di sebuah rumah kos kawasan Paseban.

"Telah berhasil melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis etomidate sebanyak 94 PCS dan juga 102 butir narkoba jenis ekstasi yang berlokasi di Rumah kos diwilayah Paseba, Jakarta Pusat," kata Triyatno dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Petugas lalu melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dari lokasi kedua, polisi kembali menemukan dua butir pil ekstasi yang diduga masih berkaitan dengan jaringan peredaran yang sama. Dari pemeriksaan sementara, para pelaku merupakan sindikat jaringan Malaysia.

"Modus yang di lakukan terduga pelaku adalah dengan melakukan pengiriman melalui ekspedisi dari wilayah Medan menuju Jakarta dengan disamarkan kedalam beras India. Adapun kami dapati informasi pelaku berkaitan dengan jaringan asal Malaysia," jelasnya

Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman untuk mengembangkan kasus tersebut.(detik.com)

PSI Riau Sambut Dukungan Jokowi untuk Prabowo-Gibran Dua Periode

Thu, 25 Jun 2026 10:35:00 +0700

PEKANBARU �" Dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan kepemimpinan selama dua periode kembali mengemuka. Seruan yang sebelumnya disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mendapat sambutan positif dari jajaran PSI di daerah, termasuk di Provinsi Riau.

Sekretaris DPW PSI Riau, Juandy Hutauruk, mengatakan pihaknya siap mengikuti arahan yang telah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sejalan dengan komitmen partai dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan nasional.

“PSI Riau tentu mengikuti arahan DPP PSI. Kami juga terus fokus memperkuat organisasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat,” ujar Juandy, Rabu (24/6/2026).Juandy mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap PSI di Riau terus menunjukkan tren yang positif. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi partai untuk memperluas pengaruh politik sekaligus memperkuat jaringan hingga ke tingkat akar rumput.

Untuk itu, PSI Riau terus mendorong pembentukan struktur partai sampai ke desa dan kelurahan. Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara maksimal sekaligus memperluas basis dukungan menjelang Pemilu 2029.

“Kesiapan DPW PSI Riau pada saat ini sudah di angka 90 persen. Maka ini akan menjadi alasan utama DPW PSI Riau siap menjadi peserta pemilu di 2029,” katanya.Tak hanya menargetkan lolos ke parlemen, PSI juga memasang target yang lebih tinggi pada Pemilu 2029. Partai berlambang gajah itu ingin masuk dalam jajaran empat besar partai politik nasional.

“Target kami bukan sekadar lolos parlemen. Target kita empat besar nasional pada Pemilu 2029. Karena itu hari ini kita bergerak memperkuat struktur hingga ranting, memperluas keanggotaan, dan memastikan partai ini hadir di seluruh Indonesia,” tegas Juandy.

Dalam kesempatan yang sama, PSI menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan politik persatuan, dialog, dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui solusi yang konkret.“PSI ingin menjadi rumah bersama bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Riau. Kita ingin hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus meyakini Jokowi akan membawa sejumlah pesan dalam safari politik yang dijalankannya ke berbagai daerah. Salah satu pesan yang disebut akan disampaikan adalah dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.

“Saya yakin Pak Jokowi pasti juga menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagaimana disampaikan kepada PSI, yaitu mendukung program Prabowo-Gibran ke depan, bahkan menyukseskan sampai dua periode,” kata Bestari dalam Podcast Gaspol! Kompas.com yang dikutip pada Minggu (21/6/2026).

Menurut Bestari, safari politik tersebut merupakan bentuk perhatian Jokowi terhadap PSI. Dalam agenda itu, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan struktur partai dan berbagai kelompok masyarakat di sejumlah daerah.(halloriau)

KITB Diusulkan Kembali Jadi PSN, Istana Siak Masuk Agenda Revitalisasi Nasional

Thu, 25 Jun 2026 10:31:00 +0700

SIAK-Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan percepatan pembangunan daerah melalui dukungan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengusulkan revitalisasi Istana Kesultanan Siak.

Upaya tersebut disampaikan Afni usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta.

Menurut Afni, pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan dukungan pemerintah pusat terhadap revitalisasi Istana Siak sebagai salah satu ikon wisata sejarah nasional.

"Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada tahun 2018, namun pada 2019 status tersebut tidak lagi disandang," ujar Afni, Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan umum untuk kembali diusulkan sebagai PSN.

Afni menjelaskan, salah satu syarat utama sebuah kawasan dapat ditetapkan sebagai PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare. Sementara itu, KITB saat ini telah memiliki lahan berstatus clear and clean dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare. Secara keseluruhan, luas kawasan KITB mencapai lebih dari 3.000 hektare.

Selain itu, lokasi KITB dinilai sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan didukung akses jalan nasional yang telah terhubung langsung ke kawasan tersebut.

"Apabila kembali berstatus PSN, berbagai aspek pendukung investasi seperti pembangunan infrastruktur, perizinan, perpajakan, hingga AMDAL akan lebih mudah. Ini tentu akan semakin meningkatkan daya tarik KITB bagi para investor," jelasnya.

Afni menambahkan, meski saat ini belum berstatus PSN, kawasan tersebut telah mulai mendapat kepercayaan dari investor. Sejumlah investasi bahkan sudah berjalan.

"Saat ini sudah ada investasi galangan kapal senilai sekitar Rp300 miliar dan dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru dengan nilai mencapai Rp1 triliun," ungkapnya.

Selain sektor industri, Afni juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata Siak, khususnya revitalisasi Istana Kesultanan Siak yang menjadi salah satu warisan sejarah dan budaya Melayu terbesar di Indonesia.

Menurutnya, program revitalisasi destinasi wisata nasional selama ini lebih banyak difokuskan pada sejumlah kawasan prioritas seperti Borobudur dan destinasi wisata di Sumatera Utara. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak memaparkan berbagai potensi daerah yang dinilai layak memperoleh perhatian serupa.

"Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis, serta daya tarik wisata yang besar," kata Afni.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan proposal beserta dokumen pendukung agar usulan tersebut dapat dikawal masuk dalam skala prioritas pemerintah pusat.

"Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah usulan ini akan terus kami kawal agar dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional ke depan,"(cakaplah)

Wujudkan Siak Berbasis Ekologi, Pemkab Gandeng Swiss, UNDP dan Mitra Internasional

Thu, 25 Jun 2026 10:27:00 +0700

SIAK-Bupati Siak Afni menerima audSIAK (CAKAPLAH) - Bupati Siak Afni menerima audiensi dan kunjungan lapangan dari perwakilan United Nations Development Programme (UNDP), Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), Kedutaan Besar Swiss, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Pertanian di Komplek Perumahan Rakyat.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan berbagai program lingkungan hidup yang telah berjalan di Kabupaten Siak sekaligus mempelajari implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagai model pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Siak menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian alam dan mewujudkan pembangunan berbasis ekologi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi multipihak atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk menjaga lingkungan. Visi dan misi kami untuk mewujudkan Siak yang bermartabat dan berdaya saing berbasis ekologi membutuhkan dukungan serta kemitraan strategis dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional," ujar Afni, Kamis (25/6/2026).

Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Siak telah memiliki fondasi kebijakan yang kuat melalui Peraturan Daerah tentang Siak Kabupaten Hijau. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak juga membentuk Tim Siak Hijau sebagai wadah koordinasi multipihak yang berfungsi memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama pembangunan hijau antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lembaga pembangunan internasional.

Menurut Afni, keberadaan Tim Siak Hijau menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh dukungan program pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara terkoordinasi, selaras dengan kebutuhan daerah, serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Siak.

Di Provinsi Riau, Program Siak Pelalawan Landscape Program (SPLP) yang difasilitasi oleh Daemeter dan Proforest saat ini hanya dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Program tersebut berfokus pada perlindungan lanskap berkelanjutan melalui konservasi kawasan hutan, rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove, restorasi gambut, penguatan perhutanan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui praktik ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, program ini juga memberikan dukungan terhadap percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya agar produktivitas ekonomi masyarakat dapat terus meningkat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Bupati Afni menekankan bahwa berbagai program yang didukung oleh UNDP dan mitra internasional harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendukung agenda pembangunan daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang masuk ke Kabupaten Siak berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah. Kolaborasi ini harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Siak adalah perlindungan koridor satwa liar seperti harimau Sumatera, gajah, beruang madu, dan tapir yang masih ditemukan di sejumlah kawasan hutan di Siak. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik antara satwa dan manusia sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Bupati Siak juga mendampingi para delegasi internasional meninjau sejumlah lokasi dan kawasan penting di Kabupaten Siak.

Selain berdiskusi mengenai pengelolaan lingkungan dan pembangunan hijau, para tamu diajak melihat secara langsung wajah Kota Siak, kawasan hijau, serta kekayaan sejarah dan budaya daerah, termasuk mengunjungi Istana Siak sebagai salah satu ikon warisan budaya Melayu.

Sementara itu, Pimpinan Proyek Siak Pelalawan Landscape Program, Jimmy Widopo, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, Siak menjadi salah satu daerah yang menunjukkan keseriusan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam agenda pembangunan daerah.(cakaplah)

Alghie, Pebulutangkis Muda Kuansing Sabet Juara I Kejuaraan Bulutangkis Riau

Thu, 25 Jun 2026 10:25:00 +0700

TELUKKUANTAN �" Pebulutangkis muda berbakat asal Kuantan Singingi (Kuansing), M. Anneranta Al Ghiffari, sukses mengukir prestasi gemilang dengan menyabet gelar Juara I dalam Kejuaraan Bulutangkis Kapolsek Tualang Permata Peduli III 2026 Open Riau. Kemenangan ini terbilang luar biasa mengingat persaingan ketat yang diikuti oleh seluruh atlet andalan kategori umur se-Provinsi Riau.

Atlet yang akrab disapa Alghie tersebut berhasil naik ke podium tertinggi setelah melewati laga-laga sengit di GOR Permata pada 17 - 20 Juni 2026. Pencapaian ini menjadi pembuktian besar bagi Alghie, yang sebenarnya datang ke turnamen dengan kondisi persiapan yang sangat minim.

Di balik prestasi yang diraihnya, pebulutangkis yang baru saja naik ke kelas 2 SMP ini ternyata sempat didera keraguan mendalam sebelum turnamen dimulai. Alghie mengaku hampir satu bulan penuh sama sekali tidak menyentuh porsi latihan intensif.

"Memang sempat ada rasa ragu untuk turun bertanding. Waktu saya selama sebulan kemarin sepenuhnya tersita untuk belajar menghadapi ujian akhir kenaikan kelas," ungkap Alghie, Kamis (25/6/2026) di Telukkuantan. Alghie merupakan atlet binaan PBSI Kuansing yang berada di PB Angkasa Telukkuantan.

Namun, keterbatasan waktu latihan di lapangan hijau tidak menyurutkan mental bertandingnya. Fokus dan disiplin yang ia terapkan selama di bangku sekolah justru bertransformasi menjadi ketenangan mental saat menghadapi lawan-lawan tangguh di atas lapangan.

Meski telah sukses mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, Alghie menegaskan bahwa perjalanannya masih panjang. Ia menaruh harapan besar agar pencapaian ini menjadi batu loncatan untuk prestasi yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan impian tersebut, Alghie secara terbuka mengharapkan dukungan moral, motivasi, serta doa yang mengalir konsisten dari seluruh masyarakat Kuansing, khususnya dari pihak regulator olahraga daerah.

"Saya sangat memohon doa dan dukungan dari masyarakat Kuansing, terutama pihak Dispora dan KONI Kuansing. Gelar juara ini saya persembahkan untuk daerah, dan semoga ke depan dengan pembinaan yang baik, saya bisa terus melangkah dan berprestasi sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional," tegas Alghie penuh optimisme.

Kejuaraan Kapolsek Tualang Permata Peduli III 2026 Open Riau ini menjadi saksi bahwa keterbatasan persiapan bukanlah penghalang bagi atlet yang memiliki mental juara seperti Alghie. Keberhasilannya kini menjadi inspirasi baru bagi geliat olahraga bulutangkis usia muda di Provinsi Riau.(goriau)

Kejagung dan Satgas PKH Sukses Pulihkan Aset Negara Rp379 Triliun Lebih

Thu, 25 Jun 2026 10:16:00 +0700

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) berkolaborasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan uang dan aset negara mencapai Rp379,2 triliun. Keberhasilan ini merupakan hasil dari rentetan penegakan hukum dan penertiban kawasan hutan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah merinci, pemulihan ini meliputi barang rampasan, uang pengganti kasus korupsi, denda administratif, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), setoran pajak, hingga penguasaan kembali kawasan hutan.

"Dari pelaksanaan penertiban yang dilakukan, telah dicatat capaian pemulihan uang dan aset negara dengan total sebesar Rp379.279.638.971.947,96," ujar Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Penguasaan Jutaan Hektare Lahan

Komponen terbesar dari nilai fantastis tersebut berasal dari aset kawasan hutan yang berhasil direbut kembali. Berdasarkan penilaian, nilai kawasan hutan seluas 5,88 juta hektare itu menyentuh angka Rp336,2 triliun. Rincian lahan yang dikuasai kembali adalah:

* Sektor perkebunan sawit: 5.888.233,57 hektare.

* Sektor pertambangan: 13.634,08 hektare.

Rincian Penyelamatan Aset Triliunan Rupiah

Langkah tegas aparat hukum juga membuahkan hasil dari berbagai kasus besar. Berikut adalah aliran dana dan aset yang sukses diselamatkan:

10 Oktober 2025: Penyerahan barang rampasan korupsi tata niaga komoditas timah senilai Rp1,4 triliun kepada PT Timah Tbk. Aset ini meliputi 22 bidang tanah, 1 gedung mes, lebih dari 680 ton logam timah, 6 unit smelter, ratusan alat pertambangan, dan lebih dari 100 unit alat berat.

20 Oktober 2025: Uang pengganti sebesar Rp13,2 triliun berhasil diserahkan dari perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Dana ini ditarik dari terdakwa korporasi Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Desember 2025: Penerimaan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara menembus Rp6,6 triliun.

10 April 2026: Setoran masuk ke kas negara senilai Rp11,4 triliun. Di hari yang sama, penertiban kawasan hutan juga menyumbang setoran melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp10,2 triliun.

Potensi Denda Masih Terbuka Lebar

Pekerjaan Satgas PKH belum usai. Masih ada potensi besar dari denda administratif perusahaan nakal yang belum sepenuhnya tertagih, dengan rincian:

Sektor Sawit: Potensi denda Rp21,9 triliun dari 134 perusahaan. Saat ini, 92 perusahaan sudah membayar Rp11,4 triliun, menyisakan potensi Rp10,5 triliun.

Sektor Tambang: Ditetapkan denda Rp32,6 triliun untuk 104 perusahaan. Baru 53 perusahaan yang menyetor Rp2,8 triliun, sehingga tersisa potensi Rp29,8 triliun.

"Secara keseluruhan, total nilai denda administratif pada sektor perkebunan sawit dan pertambangan mencapai Rp54,6 triliun dengan realisasi pembayaran sebesar Rp14,2 triliun dan sisa potensi pembayaran mencapai Rp40,3 triliun,(goriau)

Geledah Kantor Bea Cukai Juanda Polisi Temukan Fakta Barang Tanpa Periksa Fisik

Thu, 25 Jun 2026 10:14:00 +0700

JAKARTA - Rantai mafia penyelundupan puluhan ribu ponsel diusut tuntas. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri menghabiskan waktu delapan jam untuk menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/6/2026).

Penyidik masuk ke lokasi pukul 09.00 WIB dan keluar pukul 17.00 WIB guna menyelidiki dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi masuknya 76.756 unit ponsel ilegal asal China milik PT TSL. Valuasi selundupan yang masuk lewat kargo udara Bandara Internasional Juanda itu menembus angka Rp 235,8 miliar.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Achmad Yusuf Afandi menjelaskan bahwa operasi ini menyasar kelengkapan alat bukti sirkulasi dana.

"Kita laksanakan penggeledahan untuk melengkapi alat bukti, menemukan dokumen. Siapa tahu masih ada sisa-sisa uang, kita sita sekalian," ucap Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Achmad Yusuf Afandi.

Sinergi Dua Direktorat Bareskrim

Penanganan kejahatan perdagangan ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, sementara Kortastipidkor fokus pada oknum pabean.

"Kalau yang ditangani oleh teman-teman di Eksus (Dittipideksus) itu kan berkaitan dengan perdagangannya. Kita dari Kortastipidkor khusus untuk menangani korupsinya, kerugian negara, dan juga unsur suap dan gratifikasinya," jelasnya.

"Kami masih kembangkan lagi, tidak menutup kemungkinan besok kami masih geledah tempat lain," urainya.

Aset Emas Hingga Mata Uang Asing Disita

Dari empat lokasi penggeledahan di Surabaya dan Sidoarjo, petugas membawa pulang bukti krusial:

Kantor Bea Cukai Juanda: 3 kontainer dokumen dan 1 file mirroring aplikasi CEISA.

Gudang Kargo Juanda (PT JAS) di Bandara Internasional Juanda: 4 kontainer dokumen.

Rumah saksi AY (Kelurahan Ketintang, Surabaya): perhiasan emas 22 gram, 1 sertifikat tanah dan bangunan, serta 1 dokumen Akta Jual Beli (AJB).

Rumah saksi MT (Jalan Raya Darmo Permai II, Surabaya): uang tunai Rp 165 juta, 14.200 Dollar Singapura (SGD), 5 unit iPhone, 1 unit DVR CCTV, rekening koran, dan slip setoran.

Pemeriksaan Saksi dan Modus Lolos Pemeriksaan

Praktik yang merugikan negara sejak 2024 hingga awal tahun 2026 ini memaksa polisi memeriksa 50 orang saksi.

"Yang sudah diperiksa untuk dari BC (Bea Cukai) itu sekitar 30 orang. Kemudian dari swasta sekitar 20 orang," kata Penyidik Utama Tingkat II Kortastipidkor Polri, Brigjen Pol Mulya Hakim Solichin.

"Harusnya mekanismenya dilakukan pemeriksaan. Tapi faktanya tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Jadi barang-barang itu hanya lalu lintas saja," bebernya.

Mengenai tersangka baru di klaster pabean, penyidik belum memberi keputusan final. "Sementara belum (ada tersangka baru). Jadi justru itu kami harus memperkuat atau melengkapi kaitan dengan pidana ini. Bisa saja lebih dari satu (orang yang menjadi tersangka)," tambahnya.

Daftar Tersangka Perdagangan Ilegal

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi Dittipideksus Bareskrim Polri pada Selasa (21/4/2026) di 6 lokasi, salah satunya di kantor PT TSL di Komplek Ruko Surya Inti Permata, Jalan Raya Juanda, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.

Dua orang telah berstatus tersangka:

DCP alias P selaku importir.

SJ selaku distributor domestik.

Total barang bukti sitaan tahap awal bernilai Rp 235,08 miliar yang terdiri dari 56.557 unit iPhone, 1.625 unit ponsel Android, serta 18.574 unit suku cadang ponsel.(goriau)

Kecelakaan Avanza Lawan Truk di Taput Bongkar Penyelundupan 112 Kilogram Ganja

Thu, 25 Jun 2026 10:12:00 +0700

TAPANULI UTARA - Rencana peredaran 112 kilogram ganja di wilayah Sumatera Utara gagal total akibat sebuah insiden lalu lintas. Kasus besar ini terbongkar setelah mobil yang dikendarai dua kurir narkoba inisial RHH (33) dan PAN (36) mengalami kecelakaan.

Kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Avanza dan sebuah truk tersebut terjadi di Jalan Umum Tarutung-Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Rabu (24/6).

Warga Curiga Lihat Muatan Mobil

Awalnya, warga sekitar bergegas mendekati lokasi kejadian dengan niat menolong korban. Namun, situasi berubah saat warga melihat ada barang bawaan yang mencurigakan di dalam kendaraan ringsek tersebut.

"Mobil yang dikemudikan kurir bertabrakan dengan truk sehingga pengemudinya, yakni tersangka RHH, terjepit dan tidak bisa melarikan diri. Saat kecelakaan terjadi, warga berdatangan untuk membantu. Namun, warga curiga dengan muatan yang dibawa kedua pelaku, lalu menghubungi petugas kepolisian," kata Kasi Humas Polres Taput, Aiptu W Baringbing, Kamis (25/6/2026).

Ratusan Paket Narkoba Disita

Merespons laporan warga, aparat berwajib langsung turun gelanggang mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). Rincian penanganan di lapangan meliputi:

* Waktu Kedatangan: Petugas dari Polres Taput mendatangi lokasi kejadian sekira pukul 08.00 WIB.

* Pemeriksaan Kendaraan: Polisi langsung memeriksa kondisi mobil yang dikendarai kedua pelaku.

"Dari hasil pemeriksaan ditemukan 112 paket ganja yang diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza," ujarnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka RHH dan PAN yang ditangkap di lokasi, barang haram tersebut diangkut dari Kabupaten Mandailing Natal. Rencananya, narkoba itu akan dibawa menuju Kota Medan untuk diedarkan di wilayah tersebut dan daerah sekitarnya.(goriau)

Pemprov Riau Beri Penghargaan Badan Publik Berprestasi Bidang Keterbukaan Informasi

Thu, 25 Jun 2026 10:09:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan apresiasi kepada sejumlah instansi yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pelayanan transparansi. Penghargaan ini diserahkan pada kegiatan Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/6/2026).

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi. Ia menegaskan bahwa kegiatan pemantauan ini bukan sekadar ajang seremonial penyerahan penghargaan, melainkan instrumen penting guna mengukur komitmen instansi terkait dalam menjalankan amanat undang-undang."Hasil monitoring dan evaluasi yang diumumkan hari ini hendaknya dimaknai sebagai bahan refleksi bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," ujar Supriyadi.

Menurutnya, kemudahan akses informasi bagi masyarakat merupakan pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan mereka demi kepuasan masyarakat.

Sebagai wujud nyata keseriusan daerah, Pemprov Riau bersama DPRD Provinsi Riau saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik. Langkah strategis lainnya yang sedang didorong pemerintah meliputi penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), perbaikan tata kelola data komunikasi, serta pemanfaatan teknologi digital secara maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Supriyadi turut menyampaikan ucapan selamat kepada pihak-pihak yang berhasil meraih penghargaan atas capaian gemilang tahun ini. Ia juga memuji sinergi Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Riau yang terus konsisten mengawal jalannya transparansi di daerah.

"Semoga prestasi yang diraih dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi badan publik lainnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,"(goriau)

Aksi Nekat Emak-emak Bongkar Dugaan Barak Narkoba di Aek Kanopan, Polisi Klaim Sudah Bertindak

Thu, 25 Jun 2026 10:03:00 +0700

seorang perempuan yang melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara, viral di media sosial dan menjadi sorotan publik.

Dalam video yang beredar luas sejak Selasa (23/6), perempuan yang belum diketahui identitasnya itu tampak mendatangi lokasi sambil merekam suasana di sekitar area yang diduga menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan narkotika. Ia juga menyampaikan keluhan dan keresahan atas kondisi yang dinilai telah mengganggu kenyamanan warga.

"Ini lapak sabu-sabu di Kampung Baru. Ini dia para pemakai sabu-sabu," ujar perempuan tersebut dalam rekaman yang beredar.

Mendesak Aparat Segera Ambil Tindakan

Video itu kemudian memicu berbagai respons dari warganet. Banyak pengguna media sosial mengaitkan lokasi yang terekam dalam video dengan wilayah Aek Kanopan dan mendesak aparat segera mengambil tindakan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu, AKP Hardiyanto, menyatakan pihak kepolisian telah melakukan penindakan terhadap lokasi yang dimaksud.

"Sudah dibakar tadi malam, sejak kami dapatkan informasinya," kata Hardiyanto, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, polisi belum merinci lokasi pasti yang ditindak maupun hasil dari operasi tersebut. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait jumlah orang yang diamankan ataupun barang bukti yang ditemukan di lokasi.

Status Hukum

Pihak kepolisian juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjut penanganan kasus maupun status hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Peristiwa ini kembali menyoroti peran aktif masyarakat dalam menyampaikan laporan terkait dugaan peredaran narkoba, sekaligus pentingnya penanganan yang cepat dan terukur dari aparat penegak hukum terhadap laporan yang berkembang di tengah masyarakat.(merdeka.com)

Rektorat Copot Ketua BEM UBK Usai Akui Terima Duit Bayaran Demo

Thu, 25 Jun 2026 10:01:00 +0700

Jakarta - Rektorat Universitas Bung Karno (UBK) resmi menonaktifkan Muhammad Abdimaludin dari jabatannya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK.

Keputusan ini diambil setelah Muhammad Abdimaludin atau Abdi diduga menerima sejumlah uang saat demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan pada Senin (15/6/2026)."Hari ini sesuai dengan pernyataan Bu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan sehingga tidak lagi mengatasnamakan diri sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi berlangsung," kata Wakil Rektor III UBK Daniel Panda kepada wartawan, dikutip Rabu (24/6/2026).

Daniel mengatakan pihak rektorat telah memanggil Abdi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, Abdi mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta dari seorang oknum alumni UBK.

Kampus juga telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri lebih lanjut dugaan tersebut.

"Di kami ada Komisi Etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami akan menyelidiki dan meminta keterangan dari sejumlah mahasiswa. Setelah itu baru kami menentukan sanksi," ujarnya.

Sanksi untuk Ketua BEM UBK

Menurut Daniel, sanksi akan ditentukan berdasarkan tingkat keterlibatan mahasiswa yang terbukti terlibat serta mengacu pada peraturan kampus.

Ia juga mengungkapkan uang tersebut diduga dibagikan kepada sejumlah mahasiswa yang memiliki posisi penting di organisasi BEM. Informasi itu, kata dia, telah beredar luas di media sosial dan turut diakui oleh pihak yang bersangkutan.

Meski demikian, kampus tetap akan melakukan verifikasi dan pendalaman dengan memanggil saksi maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Dari pengakuannya, uang itu diberikan kepada beberapa pengurus BEM Fakultas Hukum, BEM Fakultas Ekonomi, dan beberapa mahasiswa lainnya," jelas Daniel.

Menurut Daniel, uang tersebut diberikan dengan tujuan mengarahkan lokasi aksi ke kawasan DPR RI, bukan di Patung Kuda. Uang itu disebut diberikan pada hari pelaksanaan aksi, sebelum demonstrasi dimulai. Namun, para mahasiswa tetap menggelar aksi di kawasan Patung Kuda.

"Jadi mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk berdemonstrasi di DPR RI. Itu ditolak oleh yang bersangkutan. Mahasiswa tetap ke Istana walaupun mereka mengakui menerima uang tersebut. Itu pengakuan langsung dari Ketua BEM," kata Daniel.(liputan6)