https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Wed, 29 Jul 2026 10:04:07 +0700 Wed, 29 Jul 2026 10:04:07 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Politik/RUU-Perampasan-Aset-Butuh-Aparat-Bersih--Komisi-III-DPR-Kumpulkan-Pakar-saat-Reses

JAKARTA - Komisi III DPR memastikan proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Meski rela menggunakan alokasi masa reses untuk menggelar serangkaian pertemuan, parlemen menolak untuk merampungkan aturan tersebut secara terburu-buru.

Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo menuturkan bahwa legislasi ini kelak akan menjadi instrumen utama bagi negara dalam memulihkan kerugian akibat kejahatan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penerapannya kelak harus didukung oleh integritas aparat yang bersih.

"Kita mau undang-undang ini lahir lalu kemudian ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, karena itu perlu kehati-hatian. Struktur hukum kita kan ada tiga, polisi, jaksa, KPK yang akan menafsirkan dan menjalankan undang-undang ini," urainya dalam pernyataan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I ini mengingatkan bahwa ketiadaan norma pelindung yang solid dapat memicu penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut berpotensi membuat aturan perampasan aset dimanfaatkan untuk kepentingan di luar hukum.

Untuk mencegah hal itu, Komisi III secara khusus menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 guna meminta pertimbangan dari akademisi, pakar hukum, serta elemen masyarakat sipil.

Berbagai aspek krusial turut diselaraskan, mulai dari batasan perlindungan privasi hingga mekanisme penyitaan aset milik tersangka berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kabur ke luar wilayah Indonesia ataupun tersangka yang telah dinyatakan meninggal dunia.

"Pemanfaatan masa reses untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dilakukan guna menjaring aspirasi publik secara bermakna dari berbagai elemen masyarakat," sambungnya.

Satu isu teknis yang memantik diskusi panjang adalah wacana pembentukan badan khusus pengelola aset terampas. Penyelarasan ini dianggap mendesak mengingat saat ini hanya kejaksaan yang secara definitif memiliki Badan Pemulihan Aset.

"Jangan sampai aset dirampas tidak tahu entah berantakan ke mana. Barang bukti atau barang disita ujungnya tidak jelas pengelolaannya. Kalau kejaksaan kan sudah ada Badan Pemulihan Aset, bagaimana dengan KPK dan Polri? Inilah yang mau kita sinkronkan semua,"(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Temui-Bima-Arya--Wabup-Perjuangkan-Status-Meranti-di-RUU-Kepulauan

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak cepat memperjuangkan status wilayahnya agar diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Langkah konkret ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wamendagri, Gedung A Kemendagri tersebut, secara khusus membahas usulan strategis daerah. Muzamil memaparkan bahwa secara geografis dan karakteristik kewilayahan, Meranti sangat layak mendapat pengakuan serta afirmasi kebijakan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tantangan pembangunan di Kepulauan Meranti berbeda jauh dengan daerah daratan. Persoalan utama mencakup konektivitas antarpulau, infrastruktur dasar, hingga akses pelayanan publik di wilayah pesisir terluar.

"Kami berharap Kepulauan Meranti dapat masuk dalam kategori daerah kepulauan yang sedang diperjuangkan. Kami juga meminta dukungan dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri terhadap berbagai usulan pembangunan demi percepatan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Pengakuan ini, lanjutnya, bukan sekadar urusan nomenklatur, melainkan menyangkut keadilan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan status daerah kepulauan, Meranti berpeluang mendapatkan kebijakan afirmatif, terutama dalam pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Merespons aspirasi tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap usulan dari daerah kepulauan tersebut.

"Berbagai usulan yang berkaitan dengan penguatan daerah dan percepatan pembangunan tentunya akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti bersama jajaran terkait di Kemendagri," tegasnya.

Dukungan teknis juga disampaikan oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjembatani usulan Pemkab Kepulauan Meranti ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Di samping itu, Raziras juga mengingatkan agar Pemkab Meranti segera melengkapi kajian negative externalities yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya sebagai dokumen pendukung utama.

Upaya eksekutif ini turut mendapat pengawalan dari pihak legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Sopandi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ikut menyuarakan pentingnya pengesahan status Meranti sebagai daerah kepulauan.

Sebagai informasi, RUU Daerah Kepulauan saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh DPR RI, DPD RI, dan kementerian terkait. Regulasi ini dirancang sebagai payung hukum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas fiskal dan konektivitas bagi wilayah berciri kepulauan.

Dalam lawatannya ke Kemendagri, Wakil Bupati turut didampingi oleh Sekretaris BPKAD Kepulauan Meranti Alexander Fembri Budiawan, Pejabat Fungsional Bappedalitbang Robert Saputra, serta Kasubbid Pengendalian Belanja BPKAD Agus Nurdiansyah.(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Terpilih-Kembali-Pimpin-PP-KBI--Ngatino-Siapkan-Liga-Kampus-hingga-Liga-Profesional

JAKARTA - Pendiri yang juga Ketua Umum petahana Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) terpilih kembali untuk memimpin organisasi beladiri itu untuk periode ketiga dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung dinamis di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pada Munas di Hotel Aloft, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang dihadiri seluruh (27) Pengurus Provinsi (Pengprov) KBI di Tanah Air, Ngatino terpilih secara aklamasi untuk memimpin PP KBI masa bakti 2026 â€" 2030.

Meski sempat diwarnai dinamika dan interupsi dari sejumlah pihak yang tidak puas, Munas tetap berjalan sesuai mekanisme serta tata tertib organisasi yang berlaku. Selain itu terpilihnya Ngatino semakin resmi karena dihadiri perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/NOC Indonesia) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Dari Kemenpora hadir Asdep Olahragawan Elit Dr. Budi Ariyanto Muslim S.Pd, M.Pd, dari KOI Jadi Rajagukguk serta Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat Sadik Algadri.

Dukungan solid dari 21 Pengurus Provinsi (Pengpro) yang mencalonkannya kembali menjadi modal kuat bagi Ngatino untuk kembali melanjutkan tampuk kepemimpinan dan membawa kickboxing Indonesia menatap level internasional.

Ngatino menegaskan bahwa dinamika dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati mekanisme yang telah ditetapkan oleh tim penjaringan serta suara mayoritas Pengpro.

"Kalah atau menang dalam organisasi itu biasa. Dari 27 Pengpro yang hadir, 21 Pengprov konsisten mendukung saya. Masing-masing harus memahami dan menghormati itu. Kita tidak boleh hanya karena merasa kurang dukungan, lalu mau menghentikan Munas. Apa tujuannya? Berarti tidak memikirkan masa depan kickboxing," ujar Ngatino seusai Munas.

Ia membeberkan bahwa sebenarnya sejak setahun lalu ia tidak berniat mencalonkan diri dan berupaya menyiapkan regenerasi kepemimpinan, termasuk berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina PP KBI Airlangga Hartarto dan calon Ketua Umum PP KBI Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Namun, dinamika serta gangguan di internal organisasi membuat Dewan Pembina akhirnya meminta Ngatino untuk kembali turun tangan demi menjaga stabilitas dan prestasi PB KBI.

"Saya maju kembali bukan karena keinginan pribadi atau haus kekuasaan, melainkan atas arahan Ketua Dewan Pembina demi menyelamatkan dan menjaga kelangsungan organisasi PP KBI agar tetap profesional," tegasnya.

Fokus Program Kerja dan Terobosan Baru

Di bawah kepemimpinannya untuk periode baru ini, Ngatino telah merancang sejumlah agenda strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang:

Penataan Tata Kelola Organisasi: PB KBI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan di tingkat daerah, pengcab, hingga klub/camp. Ngatino menekankan pentingnya keaktifan riil di daerah ketimbang sekadar nama di atas kertas.

Penyempurnaan Database Pelajar & Atlet: Penguatan basis data atlet dari tingkat bawah akan diperketat guna mempermudah pembinaan secara sistematis.

•          Peluncuran Campus League: Sebagai terobosan baru, PB KBI berencana memasukkan kickboxing ke dalam ekosistem olahraga perguruan tinggi melalui ajang Campus League. 

•          Penyelarasan Sektor Amatir dan Profesional (Pro): PB KBI akan mengintegrasikan jalur amatir dan profesional secara fleksibel. Hasil dari ajang pro nantinya dapat menyumbang poin bagi seleksi nasional (Seleknas).

•          Persiapan PON dan Event Internasional: Memastikan kesiapan kickboxing yang kembali dipertandingkan di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) serta mengawal partisipasi atlet di berbagai kejuaraan tingkat Asia dan dunia.

Menutup keterangannya, Ngatino mengajak seluruh pemangku kepentingan kickboxing di Indonesia untuk menyatukan visi dan menghentikan polemik internal. "Kita harus menatap ke depan. Fokus kita adalah bagaimana memajukan prestasi kickboxing Indonesia di kancah internasional, bukan terus-menerus meributkan urusan internal," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Bidang Organisasi PP KBI (demisioner) yang juga menjadi Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum, Sehat Damanik menjelaskan, sebenarnya ada tiga calon yang mendaftar yaitu Ngatino, Ilham Permana dan Ikhsan Nurdjamil. Namun hanya Ngatino yang memenuhi persyaratan didukung 7 Pendiri dan 21 Pengprov dari 27 Pengprov yang sah sedangkan Ilham Permana dan Ikhsan Nurdjamil tidak memenuhi minimal persyaratan didukung 3 Pendiri dan 12 Pengprov.

“Jadi terpilihnya Pak Ngatino sudah memenuhi persyaratan aturan Penjaringan dan Penyaringan Ketua Umum. Selain itu dalam Munas beliau juga terpilih secara aklamasi,” kata Sehat Damanik.

Sudah Sesuai Prosedur

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asdep Olahragawan Elit Kemenpora Dr. Budi Ariyanto Muslim, mengemukakan, kickboxing merupakan salah satu cabang olahraga yang terus berkembang di Indonesia.

 Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berkomitmen mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional sebagaimana arah kebijakan pembangunan olahraga nasional. Dukungan tersebut tentunya harus diimbangi dengan tata kelola organisasi yang profesional, program pembinaan yang terukur, serta kolaborasi yang erat antara organisasi olahraga, pemerintah, KONI, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui Munas ini, Menpora berharap akan lahir kepengurusan yang mampu membawa Kickboxing Indonesia semakin solid, adaptif terhadap perkembangan olahraga modern, serta fokus pada pembinaan atlet menuju berbagai kejuaraan internasional, termasuk SEA Games, hingga event olahraga dunia lainnya.

“Kami juga berharap Munas ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang mengedepankan persatuan, semangat kekeluargaan, dan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Menpora.

Kepada seluruh peserta Munas, Menpora berharap bisa manfaatkan forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif. Bersama-sama menyusun langkah strategis demi kemajuan Kickboxing Indonesia dan kemajuan olahraga Indonesia secara keseluruhan. “Saya mengajak seluruh insan Kickboxing Indonesia untuk terus menjaga soliditas organisasi, memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, menjunjung tinggi sportivitas, serta bersama-sama mengharumkan nama bangsa melalui prestasi olahraga.”

Sedangkan Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari dalam sambutannya yang dibacakan Komite Eksekutif NOC Indonesia, Jadi Rajaguguk mendukung pelaksanaan Munas PP KBI.  Harapannya, Ketua Umum PP KBI terpilih bisa membawa organisasi semakin profesional, adaptif, inklusif, dan prioritasi pada prestasi. Serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, dengan KOI, KONI, Federasi Internasional, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga.

“Mari kita jadikan Musyawarah Nasional ini sebagai momentum memperkuat organisasi, meningkatkan prestasi atlet, dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Bersatu dalam organisasi berkarya untuk prestasi, mengibarkan merah putih di pentas dunia,” tegasnya.

Sementara Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Drs. Sadik Algadri menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih atlet kick boxing Indonesia di single dan multi event internasional.  Yakni, meraih 4 medali emas dan 2 perunggu pada ajang Kickboxing Boxing Cup 2025 dan meraih 1 emas, 1 perak, dan 4 perunggu pada SEA Games Thailand 2025.

“Saya berahap Munas ini dapat melahirkan kepengurusan yang profesional, berintegritas, serta mampu mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akutabel,” kata Marciano Norman yang meminta seluruh Pengprov KBI memberikan dukungan kepada Ngatino yang terpilih sebagai Ketua Umum PP KBI periode 2026-2030.

Marciano juga meminta PP KBI mempersiapkan Pekan Olahraga Bela Diri Tahun 2026 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTT).

Usai pembukaan, Sadik mengatakan, terpilihnya Ngatino sudah sesuai dengan prosedur dan tata kelola organisasi yang berlaku. Karena itu dia mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Ngatinio. “Saya mengucapkan selamat untuk Pak Ngatino. Ini Ketua Umum yang sah. Jadi marilah melangkah ke depan fokus makin mengambangkan dan meningkatkan prestasi kick boxing Indonesia,”(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Eks-Gubernur-BI-Terseret-Kasus-CSR--Jubir-KPK----039-Penyidikan-Masih-Bergulir--039-

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan peluang pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah hukum ini mencuat tak lama setelah Perry secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari pucuk pimpinan BI pada Senin (27/7/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa setiap pemanggilan saksi dilakukan murni untuk mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyidik.

"Pemanggilan terhadap saksi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik, untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara," paparnya, Selasa (28/7/2026).

Terkait status Perry yang kini tidak lagi menjabat, Budi menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang tidak didasarkan pada apakah yang bersangkutan sudah pensiun atau belum.

"Tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan," tegasnya.

Saat ini, proses penyidikan atas dugaan rasuah dana CSR dari dua institusi keuangan negara tersebut masih terus berjalan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk ikut memantau perkembangan kasusnya secara objektif.

"Yang pasti, mari sama-sama ikuti perkembangannya, karena penyidikannya masih terus bergulir," sambungnya.

Lembaga antirasuah tersebut berkomitmen menuntaskan perkara ini sekaligus mendalami peran dan keterlibatan seluruh pihak tanpa pandang bulu.

"KPK tentunya akan mengungkap seterang-terangnya perkara ini, termasuk perbuatan para pihak terkait, karena hal ini juga penting agar akar permasalahannya ter-capture secara utuh. Untuk kemudian menjadi basis perbaikan tata kelola yang lebih bernas pada pendekatan pencegahan nantinya," urainya.

Keterkaitan nama Perry dalam pusaran kasus ini mulai mengemuka saat ia masih memimpin BI. Pada 16 Desember 2024 silam, penyidik telah menggeledah sejumlah ruangan di Gedung BI, termasuk ruang kerjanya, dan berhasil menyita berbagai dokumen serta barang bukti elektronik. Namun, hingga saat ini, ia belum pernah dimintai keterangan secara resmi di ruang pemeriksaan.

Perkara rasuah ini sebelumnya telah menjerat dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi NasDem yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Agustus 2025. Meski telah menyandang status tersangka, keduanya hingga kini belum menjalani proses penahanan.

Berdasarkan konstruksi perkara yang dibeberkan KPK, Satori diduga menerima aliran dana mencapai Rp12,52 miliar. Rincian dana tersebut meliputi Rp6,30 miliar dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Rp5,14 miliar dari program penyuluhan OJK, dan sisanya bersumber dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya. Satori juga dijerat dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena disinyalir menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk penempatan deposito, pembelian tanah, hingga pembangunan ruang pamer kendaraan. Guna menutupi jejaknya, ia diduga meminta sebuah bank daerah untuk menyamarkan pencairan deposito agar tidak terlacak di rekening koran.

Sementara itu, Heri Gunawan diduga mengantongi uang senilai Rp15,86 miliar dengan skema penerimaan dari PSBI sebesar Rp6,28 miliar, kegiatan penyuluhan OJK Rp7,64 miliar, serta mitra kerja Komisi XI sebesar Rp1,94 miliar. Modus pencucian uang yang diduga dilakukannya melibatkan pemindahan dana melalui yayasan yang ia kelola ke rekening pribadi, serta menginstruksikan stafnya membuka rekening baru untuk menampung setoran tunai. Dana segar tersebut kemudian diduga dialirkan untuk berbagai kepentingan pribadi, mulai dari membangun rumah makan, membeli tanah, hingga kendaraan roda empat.

Guna mengusut tuntas aliran uang haram tersebut dan memperkuat alat bukti, penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk menyisir rumah kedua tersangka serta menggeledah kantor OJK(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Pendidikan/Belasan-Ribu-Ijazah-SMAN-dan-SMKN-Menumpuk--Disdik-Riau-Pastikan-Pengambilan-Gratis

PEKANBARU - Fenomena tumpukan dokumen kelulusan ternyata masih terjadi di berbagai sekolah menengah di Provinsi Riau. Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mencatat setidaknya ada 11.856 ijazah milik alumni SMA dan SMK Negeri, khusus tamatan tahun 2023 ke bawah, yang hingga kini belum dijemput oleh pemiliknya.

Dari belasan ribu dokumen kelulusan tersebut, rinciannya mencakup 5.635 ijazah lulusan SMA Negeri dan 6.221 ijazah SMK Negeri. Menyadari fungsi vital surat tanda tamat belajar ini sebagai syarat utama melamar pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan, Kepala Disdik Provinsi Riau, Erisman Yahya meminta para purnasiswa untuk segera kembali ke sekolah masing-masing mengambil hak mereka.

"Saya mengimbau kepada seluruh alumni SMA Negeri dan SMK Negeri, khususnya tamatan tahun 2023 ke bawah yang belum mengambil ijazah, agar segera datang ke sekolah masing-masing. Ijazah merupakan dokumen penting yang akan sangat dibutuhkan untuk masa depan anak-anak didik kita," imbaunya, Selasa (28/7/2026).

Tertahannya belasan ribu ijazah di sekolah acap kali dikaitkan dengan kekhawatiran alumni terhadap adanya biaya administrasi penyelesaian akhir. Menepis keraguan tersebut, Erisman menjamin proses penyerahan dokumen kelulusan ini sepenuhnya bebas dari segala bentuk biaya. Seluruh pengelola sekolah juga telah diinstruksikan untuk mempermudah purnasiswa yang datang menuntut haknya.

"Kami pastikan pengambilan ijazah tidak dikenakan pungutan apa pun. Gratis. Pihak sekolah juga telah siap melayani para alumni yang datang mengambil ijazahnya, karena itu memang menjadi hak mereka," tegasnya.

Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah provinsi turut menyediakan layanan aduan dan pendampingan bagi para alumni yang mendapati hambatan administrasi di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lulusan memperoleh dokumen pendidikan mereka secara utuh tanpa dipersulit.

"Bagi para alumni yang membutuhkan informasi atau mengalami kendala, silakan datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang SMA atau Bidang SMK. Kami siap membantu agar proses pengambilan ijazah dapat berjalan dengan lancar,"(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Dukun-Cabul--Modusnya-Pola-Pengobatan-Wajib-Nikah-Batin-Gagahi-Pasiennya

INHU-Polres Indragiri Hulu (Inhu) akhirnya mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pria tua yang berprofesi sebagai pengobat tradisional. Pelaku yang memanfaatkan kepercayaan korban dengan modus pengobatan yang harus disertai "nikah batin" ini berhasil diamankan tim opsnal di kediamannya, Senin (27/7/2026).

 

Kapolres Inhu AKBP Eka Ariandy Putra SH, S.I.K., M.Si melalui Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran, SH membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Menurut keterangannya, pelaku yang telah ditangkap bernama WH alias Pak Wanhar  (75 tahun), warga Jl. Tapus Mini, RT/RW 030/008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

 

"Atas Perintah Kasat Reskrim IPTU Adlin,SH.MH Pelaku diamankan tim opsnal Narasinga Polres Inhu sekitar pukul 15.20 WIB di rumahnya di Dusun Kampung Sawah, Kelurahan Pangkalan Kasai. Berdasarkan informasi yang kami terima, Wanhar diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang wanita yang dilaporkan berinisial S (45), warga Dusun Mekarsari Kuantan Babu, Rengat," ungkap Aiptu Misran.

  

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari laporan polisi, peristiwa kelam ini bermula pada Sabtu, 11/12/ 2021. Saat itu, korban S yang mengalami keluhan sakit gatal-gatal di sekujur tubuh, meminta bantuan pengobatan kepada Wanhar yang dikenal warga sekitar sebagai orang yang bisa mengobati penyakit.

 

Saat pertama kali didatangi, Wanhar meminta korban mengambil air dan dicampur garam ke dalam gelas. Ia kemudian membacakan mantra yang ia baca melalui ponselnya, lalu menyuruh korban meminum air ramuan tersebut. Namun, setelah beberapa hari, kondisi korban tidak ada perubahan.

 

Pada Senin, 13/12/ 2021, Wanhar kembali menghubungi korban. Ia mengaku penyakit yang diderita korban adalah penyakit yang berat dan tidak bisa disembuhkan dengan cara biasa. Wanhar kemudian memberikan syarat pengobatan yang tidak masuk akal, yaitu harus dilakukan hubungan suami istri atau bersetubuh, namun dengan istilah yang ia sebut sebagai "nikah batin".

 

"Pelaku meyakinkan korban bahwa cara itulah satu-satunya jalan agar penyakitnya sembuh. Karena korban percaya dan berharap sembuh, korban menuruti kemauan pelaku," jelas Misran.

 

Setelah meyakinkan korban, pada Selasa dini hari, 14/12/ 2021 sekira pukul 00.15 WIB, Wanhar datang ke rumah korban yang berada di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat. Di tempat itu, pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban. Tidak cukup satu kali, pelaku kembali mengulangi perbuatan bejatnya pada Rabu, 15/12/ 2021 dan Jumat, 17/12/ 2021 di lokasi yang sama.

 

Perbuatan Wanhar baru terungkap lima tahun setelah kejadian. Hal ini dikarenakan saat peristiwa itu terjadi, suami korban sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pematang Reba. Tanpa ada tempat bercerita dan rasa takut, korban memilih diam dan memendam rasa sakit hatinya sendirian.

 

Baru setelah suaminya bebas dari penjara, korban memberanikan diri menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Mendengar pengakuan istrinya, suami korban pun langsung mengajak dan menyuruh korban melaporkan perbuatan Wanhar ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Inhu agar kasus ini ditindaklanjuti secara hukum.

 

Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan melacak keberadaan Wanhar. Tim opsnal akhirnya menemukan dan mengamankan pelaku di rumahnya di Kecamatan Seberida. Saat diamankan, Wanhar yang berprofesi sebagai buruh tani/perkebunan tersebut tidak melakukan perlawanan dan mengakui identitas dirinya.

 

Saat ini, Wanhar telah dibawa ke Markas Komando (Mako) Polres Inhu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap fakta dan keterangan terkait kasus ini. Pihak kepolisian menegaskan akan memproses kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mengingat tindakan pelaku telah melanggar hukum dan merugikan korban secara fisik maupun psikis.

 

"Kami imbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati. Jangan mudah percaya pada janji pengobatan yang tidak masuk akal, apalagi yang mengarah pada hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum. Jangan sampai keinginan sembuh malah membuat diri sendiri menjadi korban kejahatan," tegas Aiptu Misran.

 

Hingga berita ini diturunkan, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Inhu. Kasat Reskrim Polres Inhu, Iptu Adlin, SH, MH memastikan pengungkapan kasus ini berjalan aman dan kondusif, serta akan diproses hingga tuntas.**

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/--039-Jangan-Jual-Berita--039---Pesan-Tegas-Ketua-PWI-Riau-Saat-Lantik-Pengurus-Meranti

SELATPANJANG - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi memiliki nakhoda baru untuk periode 2026â€"2029. Pelantikan yang berlangsung di Grand Meranti Hotel, Selasa (28/7/2026) ini menjadi momentum penegasan pentingnya integritas jurnalis dan larangan keras menjadikan karya jurnalistik sebagai komoditas jual beli.

Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar. Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa pelantikan bukanlah sekadar kegiatan seremonial semata, melainkan titik awal pembuktian bagi eksistensi organisasi. Menurutnya, kekuatan PWI tidak diukur dari kuantitas anggota, melainkan dari kepatuhan wartawan terhadap kode etik jurnalistik dalam menjaga muruah profesi.

"Jangan pernah memperjualbelikan berita. Jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan pelihara nama baik organisasi. PWI harus hadir untuk masyarakat, bukan sekadar menggelar kegiatan seremonial," tegas Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar.

Ketua PWI Kepulauan Meranti yang baru dilantik, Wira Saputra turut menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari pemerintah daerah beserta seluruh mitra kerja. Selama masa kepemimpinannya ke depan, ia menargetkan peningkatan kapasitas para pewarta agar melahirkan karya-karya yang mengedukasi publik.

"Kami berharap perhatian pemerintah terhadap dunia pers terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong profesionalisme kawan-kawan wartawan di daerah," harap Wira.

Kehadiran insan pers sebagai pilar demokrasi juga mendapat perhatian khusus dari Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar. Saat menghadiri acara tersebut, ia memosisikan jurnalis sebagai mitra strategis pemerintah yang bertugas menyajikan informasi akurat, berimbang, dan berintegritas di tengah pusaran era digital.

Pemerintah daerah memandang kritik yang konstruktif dari media sebagai instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendorong transparansi. Sinergi yang terbangun antara kedua belah pihak diharapkan tetap berjalan harmonis tanpa sedikit pun menggerus independensi PWI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif.

Agenda pelantikan ini turut disaksikan oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, perwakilan Kejaksaan Negeri, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan.

Adapun susunan pengurus inti PWI Kepulauan Meranti saat ini dikomandoi oleh Ketua, Wira Saputra yang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Pauzi, Sekretaris, Tedsy Yohannes Tarigan, dan Bendahara, Rahmat Santoso. Kepengurusan ini juga didukung oleh jajaran bidang kerja sama, pembelaan wartawan, pendidikan, pariwisata, hingga olahraga. (goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Polda-Riau-Geledah-Dinas-PUPR-Rohil--Usut-Dugaan-Korupsi-Jembatan

PEKANBARU-Penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Selasa (28/7/2026). Tindakan hukum ini merupakan bagian dari proses pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Jembatan Air Hitam di Kecamatan Pujud.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan membenarkan adanya kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa upaya penggeledahan dilakukan untuk mencari sekaligus mengumpulkan barang bukti tambahan yang berkaitan dengan perkara yang kini statusnya telah naik ke tahap penyidikan.

"Penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Rohil ini terkait tindak pidana korupsi proyek Jembatan Air Hitam Pujud," terang Ade.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogie Pramagita menyebutkan bahwa tahapan penggeledahan di lokasi masih terus berjalan. Oleh karena itu, tim penyidik belum dapat membeberkan secara rinci seluruh hasil maupun temuan yang didapat dari instansi tersebut.

"Ada beberapa dokumen yang kami amankan," ujar Yogie.

Sebagai informasi, proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Pujud ini menelan anggaran negara dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp31,6 miliar. Dana pengerjaan infrastruktur tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.

Pekerjaan konstruksi jembatan yang dirancang memiliki bentang panjang 140 meter dan lebar 7 meter ini dilaksanakan oleh PT Tirta Marga Jaya Beton. Sementara itu, posisi konsultan pengawas proyek dipercayakan kepada PT Sandi Arifa Consultant.

Dugaan penyimpangan mencuat setelah pengerjaan proyek tersebut ditengarai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Kondisi ini dinilai sangat berisiko karena berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi serta ketahanan jangka panjang jembatan.(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:27:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Atasi-Banjir--Pemkot-Pekanbaru-Kucurkan-Rp100-Miliar-Bangun-Drainase

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru menetapkan penanganan banjir di sejumlah kawasan rawan sebagai program prioritas pada tahun 2026. Guna merealisasikan hal tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar yang difokuskan pada percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur drainase.

Saat ini, sejumlah proyek pengerjaan saluran air tersebut tengah berlangsung di beberapa titik, antara lain di Jalan Dharma Bakti, Jalan Suka Karya, Jalan Sekolah, dan Jalan Embun Pagi. Upaya ini dilakukan untuk menekan potensi genangan air yang kerap merendam permukiman warga maupun jalan raya.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar menegaskan bahwa pembenahan drainase menjadi langkah utama pemerintah daerah. "Drainase untuk tahun ini masih fokus kita juga, sekaligus untuk menangani banjir," ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Guna memastikan perbaikan tepat sasaran, tim di lapangan terus melakukan pendataan titik-titik yang rawan tergenang. "Tim terus mendata di mana saja titik banjir, nanti diarahkan perbaikan ke sana," urainya.

Alokasi dana pada APBD 2026 ini juga memberikan porsi besar untuk perbaikan jalan yang dikerjakan secara bersamaan dengan pembenahan drainase. Langkah sinkronisasi ini diambil agar hasil penanganan infrastruktur bisa lebih optimal dan tahan lama.

"Kami melanjutkan kembali sisa pekerjaan jalan rusak dan drainase yang belum tuntas," terangnya.

Tindakan tersebut sekaligus menjadi respons atas berbagai laporan dari masyarakat, termasuk para ketua RT dan RW mengenai kondisi jalan serta saluran air yang rusak. Markarius memastikan jajaran Pemkot bersama organisasi perangkat daerah terkait akan menindaklanjuti keluhan tersebut secara bertahap.

Sebagai langkah antisipasi tambahan menghadapi musim hujan, pemerintah kota turut menyiagakan sejumlah alat berat. Fasilitas ini diturunkan untuk melakukan normalisasi saluran air di berbagai wilayah rawan banjir.

"Normalisasi ini juga bagian upaya mengantisipasi ancaman banjir di Kota Pekanbaru,"(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Evaluasi-Haji-2026--Pemprov-Riau-Fokus-Tingkatkan-Layanan-Transportasi-dan-Konsumsi

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Melalui evaluasi operasional menyeluruh, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi lintas instansi agar standar pelayanan kepada jamaah haji semakin membaik.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Riau Tahun 1447 H/2026 M di Hotel Batiqa Pekanbaru, Selasa (28/7/2026).

Zulkifli menguraikan bahwa melayani dan melindungi jamaah sudah menjadi amanah mutlak dari pemerintah. Tujuannya jelas, yakni memastikan seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan aman, tertib, dan khusyuk hingga meraih predikat haji mabrur.

"Keberhasilan penyelenggaraan haji didapat dari sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, tenaga kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur pendukung lainnya," urainya.

Dalam praktiknya, peran Pemprov Riau tidak sebatas pada rapat koordinasi dan urusan administrasi. Tanggung jawab operasional di lapangan mencakup penyediaan transportasi dari daerah asal menuju embarkasi dan kepulangan, pemenuhan kebutuhan konsumsi, hingga memberikan pendampingan khusus bagi kelompok lanjut usia (lansia) serta penyandang disabilitas.

Selain itu, keberadaan Petugas Haji Daerah (PHD) juga dimaksimalkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi. Para petugas ini diterjunkan langsung untuk memantau kondisi kesehatan jamaah, menangani situasi darurat, serta menjembatani arus informasi antara jamaah dan keluarga di kampung halaman.

"Untuk makan dan minum juga kita sediakan serta memberikan pelayanan umum kepada jamaah, membantu koordinasi dengan PPIH juga menjadi penghubung antara jamaah dengan pemda melalui petugas haji daerah yang telah diutus oleh Pemprov," paparnya.

Melalui forum evaluasi tahunan ini, pemerintah berharap dapat memetakan kendala di lapangan dan merumuskan solusi nyata untuk menambal kekurangan pada penyelenggaraan musim haji sebelumnya.

"Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji di tahun mendatang,"(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 09:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Jalan-Teratai-Pekanbaru-Segera-Diaspal--Ratusan-Pedagang-Diminta-Segera-Relokasi

PEKANBARU - Ratusan pedagang yang menggelar lapak di sepanjang Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan, harus segera memindahkan lokasi dagangannya. Tim Yustisi Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah melayangkan peringatan terakhir Selasa (28/7/2026) seiring dengan rencana perbaikan jalan dan drainase di kawasan tersebut.

Penertiban ini merupakan langkah awal sebelum pemerintah melakukan pengerukan drainase serta pengaspalan ulang (overlay) di sepanjang jalan alternatif yang masuk dalam wilayah Kelurahan Padang Bulan. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Itang Trasana yang mewakili Kepala Disperindag, Yulianis memastikan bahwa pemberitahuan telah dilakukan secara masif agar tidak ada lagi aktivitas perniagaan di badan jalan.

"Kita sudah sosialisasi sejak jauh hari, kita minta agar pedagang tidak lagi berjualan di jalan ini. Pada prinsipnya pedagang boleh pindah ke pasar-pasar terdekat," urainya.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi sekitar 450 pedagang yang selama ini berjualan di bahu jalan. Para pedagang diarahkan untuk menempati area Pasar The Central, Pasar Palapa, Pasar Higienis, Pasar Limapuluh, serta beberapa pasar resmi terdekat lainnya. Saat ini, mayoritas pedagang dilaporkan telah bersedia memindahkan barang dagangan dan mengosongkan lapak mereka masing-masing.

Terkait batas waktu pengosongan area bahu jalan, Itang memberikan penegasan kepada seluruh pihak terkait. "Boleh dikatakan hari ini peringatan terakhir. Tempat ini harus kosong sampai tanggal 27 Juli ini,"(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Bantuan-Tenda-CSR-Bank-Riau-Kepri-Syariah-Pangkas-Biaya-Operasional-UMKM-Rokan-Hilir

ROKAN HILIR - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rokan Hilir kini tak perlu lagi merogoh kocek dalam-dalam untuk menyewa tenda setiap kali mengikuti pameran. Beban operasional ini berhasil dipangkas berkat bantuan tenda dari program Corporate Social Responsibility (CSR)  PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah).

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) UKM IKM Nusantara Kabupaten Rokan Hilir. Langkah ini tidak hanya meringankan beban biaya pedagang, tetapi juga mendorong pelaku usaha kecil untuk lebih berani mempromosikan produk lokal Riau di berbagai kegiatan.

Ketua DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Rokan Hilir, Nurazmi menyebutkan bahwa dana yang biasanya habis untuk menyewa tenda kini bisa dialihkan sepenuhnya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

"Biasanya kami harus menyewa tenda sehingga biayanya cukup besar. Setelah mendapat bantuan tenda bazar dari CSR BRK Syariah, kami bisa lebih hemat dan fokus meningkatkan kualitas produk," papar Nurazmi.

Sebagai informasi, komunitas yang berdiri sejak 2019 ini mengelola gerai Umah Ole-Ole, sebuah pusat pemasaran produk UMKM yang menghimpun karya pelaku usaha dari 18 kecamatan di Rokan Hilir. Produk yang dijajakan sangat beragam, mulai dari kerajinan tangan hingga aneka kuliner olahan khas daerah seperti keripik ikan asin.

Selain menjadi wadah berjualan, komunitas ini aktif melakukan kurasi dan mendampingi para anggotanya dalam mengurus legalitas usaha. Pendampingan tersebut meliputi pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), izin BPOM, hingga sertifikasi halal yang difasilitasi langsung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Kini, hadirnya fasilitas tenda yang memadai dari BRK Syariah membuat komunitas tersebut makin percaya diri meramaikan sejumlah ajang besar. Mereka tercatat aktif menggelar lapak di Car Free Day Bagan Siapi-api, Festival Zapin, hingga agenda pariwisata nasional Festival Bakar Tongkang.

"Lapak kami menjadi lebih rapi, profesional, dan menarik perhatian pengunjung. BRK Syariah sebagai bank daerah benar-benar menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaku UMKM. Harapannya, kolaborasi ini terus berlanjut agar UMKM lokal semakin berkembang," imbuhnya.

Nurazmi meyakini, tumbuhnya ekosistem UMKM ini tidak hanya berdampak pada peningkatan omzet, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Secara khusus, inisiatif ini mulai melibatkan generasi muda setempat dalam proses produksi dan pemasaran.

Menanggapi capaian positif tersebut, Branch Manager BRK Syariah Cabang Bagan Siapi-api, Badraini menegaskan bahwa penyaluran tenda bazar ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

"Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban operasional, meningkatkan profesionalisme saat promosi, serta memperluas akses pemasaran produk lokal. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan komunitas UMKM agar usaha mereka bisa tumbuh, naik kelas, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah,"(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:50:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Dari-Kabupaten-ke-Provinsi--Jejak-Perlawanan-Tenang-Terhadap-Ketimpangan-Anggaran

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari lima tulisan berseri liputan Jejak Langkah Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan Riau. Setelah sebelumnya mengupas awal mula ia terjun ke gelanggang politik di Rokan Hilir berkat panggilan keluarga, seri ini menelusuri sepak terjang Karmila Sari dalam mengawal anggaran dan menembus dominasi politisi senior hingga melenggang ke tingkat provinsi.

GEMA ketukan palu persidangan di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada penghujung tahun 2009 memukul mundur sisa-sisa keraguan di benak masyarakat. Saat Karmila Sari melangkah tegap memasuki ruang sidang paripurna tersebut sebagai anggota dewan terpilih, ia meresapi setiap tatapan mata yang tertuju padanya. Di usianya yang baru menyentuh angka 27 tahun, ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah entitas minoritas di tengah kepungan para politisi laki-laki senior yang telah “mengakar” dalam lika-liku birokrasi daerah.

Dinamika perpolitikan Rokan Hilir pada era tersebut masih memelihara dengan sangat subur budaya patriarki dan senioritas. Pandangan skeptis terhadap kapasitas seorang legislator perempuan muda sering kali memantul di dinding-dinding parlemen. Banyak pihak berasumsi bahwa sosok pemudi berlatar belakang keluarga pengusaha ini akan dengan mudah “ditaklukkan” dalam pertarungan alot penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, para politisi kawakan itu salah besar dalam membaca anatomi karakter lawan yang ada di hadapan mereka. Dibalik senyumnya yang sopan, tersembunyi sebuah “keras hati” yang sangat kokoh apabila ia sedang membela kebenaran. Ia memiliki rasa keadilan yang luar biasa tinggi, yang membuatnya tidak akan bergeser sejengkal pun jika hak-hak masyarakat kecil yang diwakilinya dicoba dipangkas oleh kepentingan elit politik tertentu.

Latar belakang akademisnya sebagai sarjana Sistem Informasi Komputer melatihnya untuk tidak terjebak dalam perdebatan emosional. Ia sangat praktis dan menjadikan data sebagai panglima tertinggi dalam setiap argumen. Jika beberapa koleganya lebih senang menunjukkan eksistensi melalui interupsi bersuara tinggi, ia memilih jalur pembuktian yang sama sekali berbeda dan tak tertebak.

Menghadapi realitas dunia politik yang kerap dinilai 'kejam', Karmila menyadari pentingnya bagi perempuan untuk tidak mudah terbawa perasaan. Ia memilih strategi perlawanan yang disebutnya sebagai edit value atau memberikan nilai tambah pada dirinya sendiri. Saat kapasitasnya dipandang sebelah mata, ia meresponsnya dengan menaikkan derajat pendidikannya hingga ke jenjang doktoral agar memiliki posisi tawar yang setara, bahkan lebih, di ruang-ruang perdebatan kebijakan.

"Saya tipe orang yang lebih suka membuktikan lewat kerja nyata, biarkan hasil yang menjawab keraguan," tegas mantan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir tersebut menyoroti prinsip kerjanya yang menghindari konflik tak berdasar saat wawancara dengan GoRiau.com, Sabtu (25/7/2026). Ia meyakini bahwa suara yang paling lantang di ruang politik adalah dokumen yang berhasil disahkan untuk kepentingan rakyat miskin.

Membedah Anggaran dengan Ketenangan Analitis

Jika di awal karir politiknya ia kerap dilabeli sekadar 'anak bawang' yang menumpang nama besar sang ayah saat turun ke masyarakat pesisir (Baca juga: Panggilan Telepon Orangtua, Karmila Sari Jawab Tantangan Rokan Hilir), di dalam ruang komisi yang pekat oleh negosiasi inilah kesabarannya teruji. Ia menekuni buku-buku tebal penjabaran APBD, menelisik setiap deretan angka, dan mencari celah program yang berpotensi dimaksimalkan untuk infrastruktur fisik pedesaan. 

Argumen-argumennya yang selalu ditopang oleh perhitungan matematis yang presisi membuat para politisi senior yang awalnya meragukannya terpaksa menelan ludah dan memberikan rasa hormat.

Dedikasinya yang nyaris tanpa lelah sebagai pekerja keras ini perlahan tapi pasti meruntuhkan tembok arogansi di sekelilingnya. Stigma politisi karbitan menguap seiring dengan semakin kuatnya pengaruh manajerialnya di internal partai. Keuletan dan sifatnya yang dapat diandalkan ini diganjar dengan kepercayaan struktural berjenjang; ia ditunjuk sebagai Wakil Bendahara DPD Golkar Provinsi Riau pada 2014, dan karirnya terus menanjak hingga menjabat Wakil Sekretaris DPD Golkar Provinsi Riau pada tahun 2020.

Melenggang ke Provinsi: Dominasi Suara dan Advokasi

Lima tahun yang dijalaninya di tingkat kabupaten memberikan fondasi pemahaman birokrasi yang nyaris sempurna. Kesuksesannya menjaga marwah dan amanah konstituen di Rokan Hilir memberikannya tiket untuk melangkah ke arena pertarungan yang jauh lebih luas dan berisiko tinggi. Pada Pemilu 2014, ia "naik kelas" dan berhasil memenangkan kursi DPRD Provinsi Riau. Tidak tanggung-tanggung, perempuan tangguh ini meraih suara terbanyak di Rokan Hilir dan suara terbanyak ke-4 di seluruh Riau dengan perolehan 25.800 suara.

“Alhamdulillah, saya masih dipercayakan untuk mengisi satu dari tujuh kursi yang tersedia dan mendapatkan perolehan suara terbanyak di Rokan Hilir. Saya juga bersyukur menjadi wanita satu-satunya yang terpilih menjadi Wakil Rakyat dari Dapil Rokan Hilir saat itu. Ini artinya masyarakat sudah mulai memberi kepercayaan kepada perempuan dalam menyampaikan suaranya,” ungkap Karmila dengan penuh haru. Langkah Karmila ke DPRD Provinsi Riau pada 2014 ini rupanya menjadi bagian dari gelombang sejarah politik yang masif. Pada periode tersebut, DPRD Provinsi Riau mencatatkan rekor keterwakilan perempuan tertinggi di Indonesia dengan menempatkan 18 perempuan dari total 65 kursi yang tersedia, sebuah pencapaian yang bahkan mengungguli DKI Jakarta pada masa itu. Momentum ini membuktikan bahwa kehadiran perempuan di parlemen bukan sekadar pemenuhan kuota, melainkan sebuah kekuatan politik baru.

Bertugas di level provinsi berarti cakrawala berpikirnya harus meluas. Ia tidak lagi hanya menatap jalanan berdebu di satu kecamatan, melainkan harus memikirkan pemerataan kesejahteraan bagi jutaan jiwa di belasan kabupaten dan kota di bumi Lancang Kuning. Di sinilah insting pelindung dan rasa keadilannya mendapatkan panggung ujian yang sesungguhnya.

Puncak pembuktian kapasitasnya terjadi ketika ia diberikan kepercayaan besar untuk memimpin alat kelengkapan dewan. Dalam perjalanan karirnya di periode pertama hingga ia terpilih kembali pada Pemilu 2019, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Komisi V yang mengawal isu-isu kesejahteraan dan pendidikan, serta menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan.

Melalui lobi politik yang memanfaatkan intuisinya yang tajam, ia merajut komunikasi lintas fraksi secara cair namun tegas. Sebagai seorang legislator, ia menempatkan dirinya sebagai problem solver yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar memenangkan perdebatan. Prinsipnya yang tidak mendendam ketika menghadapi dinamika alot di ruang sidang membuatnya mampu mengurai kebuntuan birokrasi dengan elegan dan menyamakan persepsi antara dewan dengan gubernur. Pendekatannya yang solutif menjadikan dirinya mitra yang dihormati oleh pihak eksekutif.

Titik Temu Akademis, Bisnis, dan Kebijakan Publik

Kepiawaiannya menakhodai urusan ekonomi dan keuangan di legislatif rupanya berjalan sangat linear dengan latar belakang pendidikan serta pengalamannya di dunia usaha. Karmila merupakan figur politisi yang langka, mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya Ketua Fraksi sekaligus Anggota DPRD Perempuan di Riau yang berhasil merampungkan pendidikan doktoralnya (S3). 

“Saya merasa familiar dengan urusan ekonomi karena memang jenjang pendidikan tinggi saya, mulai dari S1 sampai S3, berkaitan erat dengan manajemen. Dulu saya menamatkan pendidikan Sarjana Sistem Informatika Komputer di Universitas Tarumanegara, Magister Manajemen di Universitas Indonesia, dan saat ini menamatkan pendidikan doktoral jurusan Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur," jelasnya.

Tak hanya di atas kertas, ketajaman insting ekonominya juga ditempa oleh kerasnya dunia bisnis multisektor. "Selain background pendidikan, saya dan keluarga juga sudah berkecimpung dalam dunia bisnis, terutama pada sektor perkebunan, SPBU, kontraktor & properti. Karena beberapa faktor tersebut, saya bisa sharing ilmu dan pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan,” ujar Karmila.

Langkahnya di DPRD Provinsi telah mewariskan jejak kebijakan yang sangat konkret dan manusiawi. Ia berhasil membuktikan bahwa gender bukanlah parameter untuk mengukur nyali seseorang dalam membela keadilan. Namun, kepuasannya belumlah usai, karena ia menyadari banyak penderitaan daerahnya berakar dari ketimpangan regulasi di tingkat pusat.(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:47:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Geledah-Dinas-PUTR-Rohil-12-Jam--Polda-Riau-Sita-42-Dokumen-Proyek-Jembatan

BAGANSIAPIAPI - Tim Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau melakukan penggeledahan secara maraton di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Upaya paksa yang berlangsung selama hampir 12 jam ini dilakukan guna mengamankan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Pujud tahun anggaran 2022.

Penggeledahan di kompleks Perkantoran Batu Enam, Bagan Punak tersebut, dimulai pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 13.00 WIB dan baru berakhir pada Rabu (29/7/2026) pukul 00.05 WIB. Selama proses pencarian dokumen berlangsung di ruang Bina Marga dan Keuangan, para aparatur sipil negara (ASN) Dinas PUTR tampak bungkam, sementara awak media berkumpul menanti hasil giat kepolisian di instansi yang mengelola anggaran fisik besar tersebut.

Kepala Subdit III Tipikor Reskrimsus Polda Riau, Kompol Yogi Pramagita membenarkan adanya penyitaan puluhan berkas dari lokasi. "Benar, ada dokumen diamankan untuk kepentingan penyelidikan," terangnya usai memimpin langsung jalannya penggeledahan.

Informasi di lapangan menyebutkan, penyidik berhasil mengamankan 42 dokumen penting yang berkaitan dengan Jembatan Air Hitam Pujud. Jembatan berukuran panjang 140 meter dan lebar 7 meter ini menelan anggaran sebesar Rp33 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil 2022, dan telah diresmikan oleh Bupati Rohil, Afrizal Sintong pada Juli 2023 lalu.

Kasus ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit dan menemukan indikasi kelebihan pembayaran. Pekerjaan tersebut juga disinyalir tidak sesuai spesifikasi pada sembilan paket pengerjaan dengan nilai temuan mencapai Rp2,83 miliar, ditambah adanya indikasi kelebihan bayaran kontrak dengan rincian angka antara Rp376 juta hingga Rp456 juta.

Kepala Dinas PUTR Rohil, Khoirul Fahmi ST turut mengonfirmasi kedatangan tim penyidik ke instansi yang dipimpinnya. Ia memastikan penggeledahan murni berkaitan dengan proyek masa lalu. "Benar ada penggeledahan tentang proyek Jembatan Air Hitam Pujud tahun 2022 lalu, tapi belum masa saya di sini," jelasnya.

Kedatangan tim dari Polda Riau ini awalnya sempat memicu spekulasi di kalangan pegawai dan masyarakat. Warga mengira penggeledahan merupakan tindak lanjut atas laporan Gerakan Mahasiswa Riau Bersih (Gemari) pada Senin (10/7/2026) mengenai proyek jalan senilai Rp34,6 miliar di tahun 2025.

"Kami kira tindak lanjut dari laporan Gemari kemarin, ternyata soal dugaan korupsi Jembatan Air Hitam Pujud," sebut seorang warga yang mengingatkan agar para pejabat di lingkungan PUTR Rohil terus bermuhasabah diri dalam menjalankan tugas.(goriau)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Target-PAD-Kuansing-Tahun-2026-Sebesar-Rp255-Miliar-

TELUKKUANTAN - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi, Dr. H. Masrul Hakim, menegaskan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuansing tahun 2026 sebesar 255 miliar.

"Target PAD Kabupaten Kuansing tahun 2026 sebesar 255 miliar. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp110 miliar atau 43,2 persen dari target," ujar Masrul Hakim.

Ia juga meluruskan terkait berita yang menyebutkan target PAD sebesar Rp155 miliar bahwa itu tidak benar. "Target yang benarnya adalah 255 miliar," tegas Masrul Rabu (29/7/2026).

Ia menduga kesalahan tersebut terjadi karena miskomunikasi atau kekeliruan dalam penulisan berita.

"Mungkin wartawan yang mengonfirmasi kepada saya salah mendengar atau terjadi salah penulisan. Target yang seharusnya 255 miliar justru tertulis 155 miliar, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat," katanya.

Masrul berharap polemik tersebut segera diakhiri. Ia juga meminta pihak yang telah menyebarluaskan informasi keliru tersebut agar melakukan klarifikasi kepada publik.

"Data target dan realisasi PAD sudah tertuang dalam laporan resmi Bapenda, sehingga tidak mungkin berubah di tengah jalan," jelasnya.

Terkait hal ini, Plt Bupati Kuansing, H. Muklisin, juga telah menegur polemik tersebut. Karena itu, Bapenda segera meluruskan informasi bahwa target PAD Kabupaten Kuansing tahun 2026 tetap sebesar 255 miliar.

"Pak Plt Bupati juga sudah menegur kami terkait polemik ini. Kami tegaskan kembali bahwa target PAD Kuansing tahun 2026 adalah 255 miliar," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bapenda telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk memperkuat personel di titik-titik sumber pendapatan serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Salah satu upaya kami agar target PAD dapat tercapai adalah meminta dukungan dari Kejaksaan dan Polres Kuansing. Selain menyiapkan personel di titik-titik sentuh PAD, kami juga melibatkan Kejaksaan dan Polres Kuansing dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah,"(rtc)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Tiba-di-Desa-Danai-Inhil--BBKSDA-Riau-Langsung-Pantau-Harimau-dengan-Drone-dan-Kamera-Trap

PEKANBARU - Sebanyak enam personil dari Tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau sudah turun ke Desa Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Bersama aparatur desa setempat, tim BBKSDA Riau dimpimpin Bambang Santoso sudah memasang kamera trap di Dusun Bukit. Di kawasan ini selain dipenuhi semak belukar, juga bekas perkebunan kelapa warga yang sudah tidak produktif lagi. Sementara jarak Dusun Bukit ke Desa Danai berjarak lebih kurang empat kilo meter.

"Sudah dipasang kamera tadi di Dusun Bukit," kata Kepala Desa (Kades) Danai, Halim, Rabu (28/7/26).

Selain memasang kamera trap pada pukul 15.00 WIB, tim BBKSDA Riau juga sempat memantau aktifitas sekitaran Dusun Bukit menggunakan drone. Namun tidak ada tanda-tanda adanya pergerakan hewan buas tersebut.

Ada pun alasan pemasangan kamera trap di dusun ini lanjut Kades Danai, karena ada ditemukan bekas tapak si belang. Bahkan menurutnya hari ini sekitat pukul 13.00 WIB warga bahkan sempat melihat sosok hewan dengan nama latin panthera tigris tersebut.

"Tadi ada warga melihat harimau di Dusun Bukit, satu ekor. Tapi kaau melihat jejaknya diperkirkan ada dua ekor. Karena dari bekas tapak harimau itu ada yang besar ada juga yang kecil," papar Halim.

Karena hari sudah sore, tim dari BBKSDA juga baru sampai di desa ini dari Pekanbaru, aparatur desa pun menyarankan agar beristrirahat dulu. Besok pagi aktifitas pemantauan akan kembali dilanjutkan termasuk mengecek kamera trap yang sudah dipasang.

"Besok pagi kita lanjutkan lagi," ungkap Kades.

Sebagai informasi tambahan, teror kemunculan harimau di Desa Danai ini sudah berlangsung sejak lima hari lalu. Warga umumnya berkebun tak hanya ketakutan beraktifitas, ternak sapi peliharaan warga juga sudah ada dimangsa.

Dinas Pendidikan Inhil bahkan sudah mengeluarkan kebijakan meminta kegiatan proses belajar mengajar sekolah dilakukan secara darring, untuk menghindari hal-hal tak dinginkan.

"Mudah-mudahan persoalan ini bisa cepat ditangani oleh BBKSDA. Karena sekarang ini orang-orang takut berkebun. Anak-anak ke sekolah,(rtc)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:41:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Polda-Riau-Geledah-Kantor-PUPR-Rohil

ROHIL-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau hari ini, Selasa (28/07/26) geledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Penggeladahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Jembatan Air Hitam di Kecamatan Pujud.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan tak menampik penggeladahan tersebut. "Ya benar (penggeledahan Kantor Dinas PUPR Rohil)," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/07/26) malam.

Ia menerangkan, penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Pujud. Menurutnya, perkara tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan.

"Tindak pidana korupsi Jembatan Air Hitam Pujud," sambungnya.

Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogie Pramagita, mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan hasil yang diperoleh penyidik.

"Iya masih berlangsung, tunggu ya," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan Jembatan Air Hitam di Kecamatan Pujud memiliki nilai kontrak lebih dari Rp31,6 miliar.

Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

Polda Riau belum merinci dokumen maupun barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut.

Penyidik juga belum mengungkap pihak-pihak yang telah atau akan dimintai keterangan terkait perkara itu.(rtc)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-4-Rumah-Warga-Belakang-Kantor-Camat-Tembilahan--Inhil-Hangus-Terbakar

TEMBILAHANâ€" Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Veteran, tepatnya di belakang Kantor Camat Tembilahan, Kawasan Datuk Bandar, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pada Selasa (28/7/2026) sore.

Peristiwa tersebut menghanguskan sedikitnya empat unit tempat tinggal warga yang terdiri dari tiga unit rumah petak dan satu unit rumah tunggal.

Insiden bermula sekitar pukul 16.30 WIB saat kepulan asap hitam pekat pertama kali terlihat oleh warga yang tengah melintas di sekitar lokasi.

Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang mayoritas berkonstruksi kayu, kepanikan warga sekitar langsung berteriak meminta pertolongan serta menghubungi petugas pemadam kebakaran pada pukul 16.35 WIB.

Menerima laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir langsung menerjunkan tim ke lokasi.

Upaya pemadaman dilakukan secara intensif oleh tim gabungan yang melibatkan Damkarmat Inhil, Tim Relawan PSMTI, Padupai, BPBD Indragiri Hilir, serta dibantu jajaran TNI, Polri, dan masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi Ismail, mengatakan benar adanya musibah kebakaran yang menghanguskan pemukiman warga tersebut tepat di belakang kantor camat Tembilahan.

"Musibah kebakaran di Jalan Veteran belakang Kantor Camat Tembilahan sore ini Bangunan yang terbakar berjumlah empat unit, yaitu tiga unit rumah petak yakni berderet dan satu unit rumah tunggal," ujar Junaidi Ismail.

Setelah kobaran api berhasil dikuasai oleh tim gabungan, petugas langsung melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut.

Mengenai penyebab dan total kerugian, pihaknya menjelaskan bahwa masih dilakukan pendataan dan penyelidikan di lokasi kejadian.(rtc)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:39:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Satlap-Tri-Cakti-Bersama-KSOP-Pangkal-Balam-Gagalkan-Perdagangan-Bijih-dan-Balok-Timah-Ilegal-14-95-Ton

Pangkalpinang â€" Satlap Tri Cakti bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkal Balam berhasil menggagalkan upaya perdagangan ilegal bijih dan balok timah yang rencananya akan dikirim ke Jakarta menggunakan KM Sewidu.

Penggagalan tersebut dilakukan pada Selasa, 28 Juli 2026, di kawasan Pelabuhan Pangkal Balam, berdasarkan informasi intelijen yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satlap Tri Cakti bersama KSOP Pangkal Balam dengan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang akan diberangkatkan melalui jalur laut.

Dalam kegiatan tersebut, Satlap Tri Cakti bersama KSOP Pangkal Balam menemukan muatan berupa 159 kampil bijih timah kering dengan estimasi berat mencapai 7.950 kilogram, serta balok timah berbagai jenis dan ukuran yang dikemas dalam 4 jumbo bag dengan estimasi berat sekitar 7.000 kilogram. Dengan demikian, total estimasi berat bijih dan balok timah yang berhasil diamankan mencapai sekitar 14.950 kilogram atau 14,95 ton.

Bijih dan balok timah tersebut dimuat menggunakan 2 unit truk dan disamarkan dengan cara dicampur bersama rongsokan plastik dan kardus, yang diduga dimaksudkan untuk mengelabui pemeriksaan dan memudahkan pengiriman melalui jalur transportasi laut menuju Jakarta.

Berdasarkan estimasi awal, nilai potensi kerugian negara dari perdagangan ilegal tersebut mencapai sekitar Rp9.765.000.000, dengan perincian estimasi bijih timah sebesar Rp5.565.000.000 dan balok timah sebesar Rp4.200.000.000.

Seluruh barang bukti berupa bijih dan balok timah saat ini telah diamankan di GBT Cambai PT Timah dalam rangka pengamanan barang bukti dan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggagalan ini merupakan bagian dari komitmen Satlap Tri Cakti bersama KSOP Pangkal Balam dalam memberantas mata rantai perdagangan bijih dan balok timah ilegal, mulai dari sumber barang, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pihak-pihak yang menjadi pembeli atau penerima barang.

Satlap Tri Cakti menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk kegiatan ilegal yang berkaitan dengan perdagangan dan distribusi bijih maupun balok timah, terlebih kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara, merugikan masyarakat, serta mengganggu tata kelola sumber daya alam nasional.

Penindakan juga tidak akan berhenti pada pengamanan barang bukti dan pihak yang berada di lapangan. Satlap Tri Cakti akan terus melakukan pendalaman dan pengembangan informasi untuk mengungkap jaringan perdagangan timah ilegal, termasuk pihak yang berperan sebagai pengumpul, pemodal, pengendali, maupun pembeli.

Saat ini Satlap Tri Cakti terus melaksanakan pendalaman terhadap jaringan perdagangan bijih dan balok timah ilegal, baik yang beroperasi di wilayah Bangka Belitung maupun pihak-pihak yang diduga menjadi pembeli atau penerima barang di Jakarta.

Upaya pemberantasan perdagangan timah ilegal tersebut merupakan bagian dari langkah nyata dalam menjaga dan mengamankan sumber daya alam Indonesia agar pemanfaatannya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Penindakan tersebut juga sejalan dengan komitmen dan program pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi strategis.

Satlap Tri Cakti akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam tata kelola serta distribusi komoditas timah. Penggagalan pengiriman sekitar 14,95 ton bijih dan balok timah melalui Pelabuhan Pangkal Balam ini menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan perdagangan timah ilegal akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Satlap Tri Cakti tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk perdagangan bijih dan balok timah ilegal. Penindakan akan terus dilakukan secara tegas, tidak hanya terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga terhadap jaringan, pemodal, pengendali, dan pihak-pihak yang menjadi bagian dari mata rantai perdagangan ilegal tersebut. Satlap Tri Cakti mengimbau seluruh pihak untuk tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan dan distribusi timah ilegal karena setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Rugikan-Negara-Rp1-42-M--Polres-Bengkalis-Tahan-Tersangka-Korupsi-Dana-Satpol-PP

BENGKALIS-Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis kembali menetapkan seorang tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan penggunaan dana pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021â€"2022 silam.

Penyidik resmi menahan seorang tersangka berinisial TF, sebelumnya bertugas sebagai bendahara pembantu pada Satpol PP.

Penahanan terhadap tersangka TF dilakukan pada Selasa (28/7/26) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/88/VII/Res.3.3./2026/Reskrim tanggal 28 Juli 2026. Saat ini, tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Bengkalis untuk kepentingan proses penyidikan.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasat Reskrim Polres Bengkalis, AKP Yohn Mabel menjelaskan sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan secara mendalam, mulai dari pengumpulan dokumen, klarifikasi terhadap sejumlah pihak, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, hingga audit penghitungan kerugian keuangan negara.

"Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, penyidik menetapkan TF sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.429.780.200 berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis," jelas AKP Yohn Mabel, Selasa (28/7/26).

Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kasat Reskrim AKP Yohn Mabel menegaskan, bahwa Polres Bengkalis berkomitmen menindak tegas setiap bentuk tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi penggunaan keuangan negara serta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.(rtc)

]]> Wed, 29 Jul 2026 08:25:00 +0700