Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update

Pembobol TK di Kuantan Mudik Dibekuk, Kipas Gantung dan Speaker Raib, Anak-anak Sempat Kepanasan

Fri, 12 Jun 2026 13:58:00 +0700

KUANSING �" Jajaran Polsek Kuantan Mudik, Polres Kuantan Singingi (Kuansing), berhasil mengungkap kasus pencurian di TK Islam Al-Khairat, Desa Seberang Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik.

Seorang terduga pelaku berinisial RH (23) diamankan bersama barang bukti hasil curian berupa dua unit kipas angin gantung dan dua unit speaker.

Kapolsek Kuantan Mudik, AKP Riduan Butar Butar, Jumat (12/6/2026), mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihak sekolah melaporkan hilangnya sejumlah fasilitas belajar yang berada di ruang kelas B3 dan B4.

Akibat pencurian tersebut, aktivitas belajar mengajar sempat terganggu karena ruang kelas kehilangan kipas angin gantung yang biasa digunakan untuk memberikan kenyamanan bagi murid-murid TK saat belajar.

"Akibat pencurian ini, fasilitas belajar anak-anak menjadi terganggu. Kipas angin yang digunakan di ruang kelas hilang sehingga anak-anak harus belajar dalam kondisi yang kurang nyaman. Kami bergerak cepat menindaklanjuti laporan pihak sekolah dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti," kata AKP Riduan Butar Butar.

Riduan menjelaskan, peristiwa itu diketahui pada Senin (8/6/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat itu, pihak sekolah mendapati dua unit kipas angin gantung dan dua unit speaker yang berada di ruang kelas B3 dan B4 telah hilang.

"Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pelaku diduga masuk ke dalam gedung sekolah dengan cara membengkokkan terali besi jendela sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalam kelas," ujar Riduan

Mendapat laporan tersebut, Polsek Kuantan Mudik melakukan penyelidikan.

Setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku, petugas mendatangi kediaman RH dan membawanya ke Polsek Kuantan Mudik untuk dimintai keterangan.

Dalam pemeriksaan, RH mengakui perbuatannya.

Pemuda pengangguran itu mengaku akan menjual barang curiannya untuk berfoya-foya.

Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit kipas angin gantung dan dua unit speaker warna hitam yang diduga merupakan hasil pencurian.

Kerugian yang dialami pihak TK Islam Al-Khairat diperkirakan mencapai Rp2,1 juta.

AKP Riduan menjelaskan, penyidik menjerat RH dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Kuantan Mudik untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

"Polsek Kuantan Mudik berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta menindak setiap tindak pidana secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas AKP Riduan Butar Butar.(tribunpekanbaru).

Polsek Tanah Putih Gencarkan Patroli Malam,Ajak Warga Aktifkan Kembali Satkambling dan PAM Swakarsa

Fri, 12 Jun 2026 13:47:00 +0700

TANAHPUTIH----Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polsek Tanah Putih melaksanakan patroli malam sekaligus sambang Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di wilayah Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (11/6/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.55 WIB tersebut dilaksanakan di Jalan Lintas Riau�"Sumut, Kepenghuluan Ujung Tanjung. Patroli dipimpin Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi yang diwakili oleh Aipda Al. Damanik bersama Bripka Arafat.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian memberikan imbauan kepada masyarakat agar kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan melalui PAM Swakarsa dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

Selain itu, warga juga diajak untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, serta meningkatkan kepedulian terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.

Aipda Al. Damanik menyampaikan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara Polri dengan warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“Melalui kegiatan sambang Poskamling ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk kembali mengaktifkan Satkamling sebagai garda terdepan keamanan lingkungan. Dengan kebersamaan dan kepedulian warga, situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dapat terus terjaga,” ujarnya.

Kegiatan patroli malam dan sambang Poskamling tersebut berlangsung dengan lancar. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi di wilayah hukum Polsek Tanah Putih terpantau aman, tertib, dan kondusif.(rtc).

Bengkalis Lestari Di Tengah Krisis Iklim Global:Tantangan,Peluang, dan Transformasi Pembangunan Berkelanjutan Daerah.

Fri, 12 Jun 2026 13:33:00 +0700

BENGKALIS berada pada persimpangan penting dalam sejarah pembangunan dari satu sisi, daerah ini menghadapi berbagai ancaman ekologis yang semakin nyata akibat perubahan iklim global. Sementara itu di sisi lain, Bengkalis memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu model pembangunan berkelanjutan berbasis ekosistem pesisir, gambut, dan mangrove di Indonesia.

Perubahan iklim yang di hadapi oleh dunia pada saat ini bukan lagi sekadar isu global yang dibahas dalam forum internasional. Dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkalis. Abrasi yang terus menggerus garis pantai, kebakaran hutan dan lahan gambut yang berulang, perubahan pola musim, ancaman banjir rob, air bersih, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Karakteristik geografis berupa wilayah pesisir yang luas, pulau-pulau kecil, dan bentang lahan gambut menjadikan Bengkalis sebagai salah satu kawasan yang rentan terhadap kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan degradasi ekosistem.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan garis pantai di Pulau Bengkalis terus terjadi akibat abrasi dan dinamika pesisir. Kajian yang dilakukan sejumlah peneliti menemukan bahwa dalam beberapa dekade terakhir sebagian kawasan pesisir Pulau Bengkalis mengalami penyusutan daratan akibat pengikisan gelombang laut dan berkurangnya perlindungan alami dari vegetasi pantai. Kondisi ini diperburuk oleh perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan intensitas cuaca ekstrem dan kenaikan muka air laut.

Ancaman tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Nelayan menghadapi ketidakpastian musim yang semakin tinggi, petani mengalami perubahan pola tanam akibat perubahan curah hujan, sementara masyarakat pesisir harus hidup berdampingan dengan risiko abrasi yang terus mendekati kawasan permukiman mereka.

Selain abrasi, ancaman lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan lahan gambut yang sangat luas di Kabupaten Bengkalis. Gambut merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Namun ketika gambut mengalami kerusakan akibat pengeringan, pembukaan lahan, atau kebakaran, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dapat terlepas ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global.

Berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk membangun ketahanan iklim daerah. Ekosistem mangrove yang masih tersisa di sepanjang pesisir memiliki kemampuan alami untuk menahan abrasi, melindungi garis pantai, menyerap karbon, sekaligus menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Indonesia telah berulang kali mengalami bencana kebakaran gambut yang memberikan dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan dalam skala besar. Bengkalis sebagai salah satu wilayah yang memiliki bentang alam gambut yang luas memiliki tanggung jawab sekaligus peluang untuk menjaga ekosistem tersebut agar tetap berfungsi sebagai penyerap karbon alami.

Berbagai kajian internasional bahkan menyebutkan bahwa ekosistem mangrove mampu menyimpan karbon beberapa kali lebih besar dibandingkan hutan daratan tropis. Dalam konteks ini, keberadaan mangrove di Bengkalis bukan hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam agenda mitigasi perubahan iklim global.

Selain mangrove dan gambut, pengembangan perhutanan sosial yang mulai tumbuh di berbagai desa juga menjadi peluang besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, masyarakat desa tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Potensi tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kabupaten Bengkalis memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi berkelanjutan seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu, budidaya perikanan ramah lingkungan, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat, wisata edukasi gambut dan mangrove, hingga pengembangan usaha mikro yang mendukung ekonomi rendah karbon.

Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan tersebut mulai mendapat penguatan melalui kebijakan daerah. Tahun 2026 menjadi momentum penting dengan terbitnya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2026 yang menjadi landasan strategis dalam mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, ketahanan iklim, dan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan Bengkalis tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui pelaksanaan Workshop Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Mekanisme Pendanaan Menuju Bengkalis Lestari yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas lokal, hingga mitra pembangunan.

Workshop tersebut menjadi ruang strategis dalam membahas bagaimana agenda Bengkalis Lestari yang diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang konkret, terukur, dan memiliki dukungan pendanaan yang memadai.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pembangunan berkelanjutan adalah keterbatasan sumber pembiayaan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan berbagai peluang pendanaan nasional maupun internasional menjadi langkah yang sangat penting.

Berbagai inisiatif forum diskusi yang berkembang, muncul kesadaran bersama bahwa masa depan Bengkalis tidak dapat dipisahkan dari kemampuan daerah dalam menjaga ekosistem gambut, mangrove, dan kawasan pesisirnya. Ketiga ekosistem tersebut merupakan fondasi utama ketahanan iklim daerah sekaligus sumber penghidupan masyarakat.

Muhammad Iskandar, Ketua Keslimasy (Kelompok Studi Lingkungan dan Masyarakat) sekaligus Dinamisator Forum Bengkalis Lestari menilai, bahwa perubahan iklim harus dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang untuk melakukan transformasi pembangunan daerah.

Menurutnya, Bengkalis memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi salah satu model pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi di Indonesia apabila mampu mengintegrasikan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dukungan pendanaan secara efektif.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman yang akan datang, tetapi realitas yang sedang kita hadapi hari ini. Abrasi yang menggerus pantai, kebakaran gambut yang berulang, hingga perubahan pola musim yang dirasakan nelayan dan petani adalah bukti nyata bahwa kita harus membangun cara pandang baru terhadap pembangunan daerah,” ujar Muhammad Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan Bengkalis Lestari.

“Rencana Aksi Daerah Bengkalis Lestari memberikan arah yang jelas bagi pembangunan daerah ke depan. Namun keberhasilan kebijakan tidak ditentukan oleh dokumen semata, melainkan oleh kemampuan seluruh pihak untuk menerjemahkannya menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.”

Menurut Muhammad Iskandar, pelaksanaan Workshop Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Mekanisme Pendanaan Menuju Bengkalis Lestari pada April 2026 menjadi langkah awal yang penting untuk membangun kesamaan visi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Forum ini memperlihatkan bahwa ada semangat bersama untuk menjadikan Bengkalis sebagai daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim. Kita membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan komunitas lokal agar berbagai potensi yang dimiliki Bengkalis dapat dikelola secara berkelanjutan.”

Ia juga menekankan bahwa keberadaan ekosistem gambut dan mangrove harus dipandang sebagai aset strategis pembangunan, bukan sekadar kawasan yang perlu dilindungi.

“Gambut dan mangrove adalah investasi masa depan. Ketika kita menjaga gambut tetap basah dan mangrove tetap tumbuh, kita tidak hanya melindungi lingkungan hidup, tetapi juga menjaga ekonomi masyarakat, mengurangi risiko bencana, serta berkontribusi terhadap upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim.”

Lebih jauh, Muhammad Iskandar meyakini bahwa Bengkalis memiliki peluang untuk menjadi pusat pembelajaran pembangunan berkelanjutan berbasis gambut, mangrove, dan perhutanan sosial di Indonesia.

Menurutnya, integrasi antara kebijakan daerah, penguatan kapasitas masyarakat, inovasi pendanaan, serta kolaborasi multipihak dapat menjadikan Bengkalis sebagai contoh bagaimana daerah pesisir mampu menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya, Bengkalis Lestari bukan hanya sebuah program pembangunan atau agenda lingkungan hidup. Ia merupakan sebuah visi kolektif tentang masa depan daerah yang ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang. Di tengah krisis iklim global yang semakin kompleks, visi tersebut menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diwujudkan.

Komitmen kebijakan yang telah dibangun, dukungan berbagai pihak yang terus menguat, serta partisipasi aktif masyarakat, Bengkalis memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar konsep, melainkan jalan nyata menuju masa depan yang lebih tangguh, adil, dan lestari bagi generasi yang akan datang(rtc).

Bhabinkamtibmas Desa Bantan Tengah Ajak Warga Dukung Program Ketahanan Pangan.

Fri, 12 Jun 2026 13:27:00 +0700

BANTAN- Dalam upaya mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Aipda Benardo, melaksanakan diskusi bersama masyarakat terkait rencana pembukaan lahan untuk ketahanan pangan, Kamis (11/6/26) kemarin.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Bantan Tengah tersebut diikuti oleh warga setempat yang antusias membahas berbagai potensi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, maupun peternakan sebagai bagian dari program ketahanan pangan di wilayah desa.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Bantan Iptu Muhammad Iskandar melalui Aipda Benardo mengajak masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya bertujuan mewujudkan swasembada pangan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

“Kita harus mendukung kegiatan ketahanan pangan yang diprogramkan pemerintah. Program swasembada dan ketahanan pangan ini sangat bermanfaat karena dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Aipda Benardo, Jumat (12/6/26) pagi.

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan yang tersedia dapat dikembangkan menjadi berbagai sektor produktif, seperti perkebunan tanaman pangan maupun peternakan yang memiliki nilai ekonomi bagi warga.

Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketahanan pangan, kegiatan diskusi ini juga menjadi sarana untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang akan dibuka ke depan.

Masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap program ketahanan pangan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi warga Desa Bantan Tengah.

Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan program ketahanan pangan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.(rtc).

Panglima TNI Terima Audiensi Organisasi Pecinta Alam Wanadri

Fri, 12 Jun 2026 11:07:00 +0700

Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi organisasi pencinta alam Wanadri yang dipimpin Ketua Dewan Pengurus Wanadri Tomy Hosni M di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). Audiensi tersebut menjadi sarana silaturahmi dan komunikasi antara TNI dengan berbagai komponen bangsa dalam mendukung kepentingan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI dan jajaran Wanadri bertukar pandangan mengenai semangat kebangsaan, kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, serta pentingnya pelestarian lingkungan dalam memperkuat ketahanan nasional. Wanadri dinilai memiliki kontribusi positif dalam menumbuhkan nilai patriotisme, disiplin, dan kecintaan terhadap tanah air melalui kegiatan kepencintaalaman dan pembinaan karakter.

Melalui audiensi ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh komponen bangsa guna memperkuat persatuan nasional dan ketahanan negara. Kegiatan diakhiri dengan pertukaran plakat antara Panglima TNI dan Ketua Dewan Pengurus Wanadri sebagai simbol hubungan baik dan kerja sama yang berkelanjutan.

Panglima TNI Terima Audiensi Pengurus Pusat PPAD

Fri, 12 Jun 2026 10:39:00 +0700

Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi jajaran Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang dipimpin Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Dr. Komaruddin, S.S.IP., M.Sc., di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai wadah silaturahmi serta komunikasi antara TNI dan para purnawirawan. Pertemuan ini menjadi sarana bertukar pandangan mengenai berbagai isu kebangsaan sekaligus mempererat hubungan dan sinergi dalam mendukung kepentingan bangsa dan negara.

Melalui audiensi ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebersamaan dengan keluarga besar TNI, termasuk para purnawirawan, dalam memelihara semangat kebangsaan dan persatuan demi kepentingan bangsa dan negara.

Wapang TNI Bersama Menhan RI Tinjau Lokasi Industri Strategis dan Yonif TP 938/Pancasona di Jawa Barat

Fri, 12 Jun 2026 10:12:00 +0700

JAWA BARAT-Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa melaksanakan peninjauan ke Lokasi Pabrik Mobil Nasional di Subang serta Yonif TP 983/Pancasona di Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pembangunan industri strategis nasional dan kesiapan pertahanan negara.

Di lokasi Pabrik Mobil Nasional, Menhan menegaskan bahwa penguatan industri manufaktur berbasis teknologi menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian bangsa, mendorong penguasaan teknologi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta membuka peluang kerja bagi sekitar 2.000 tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menhan juga meninjau Yonif TP 938/Pancasona di Bandung Barat. Dalam arahannya, Menhan mendorong pengembangan kegiatan sosial, termasuk donor darah secara rutin sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menhan menegaskan bahwa prajurit Yonif TP harus mampu menjadi penggerak kemajuan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.(***)

PTPN IV Tuntaskan Penanaman 9.000 Pohon di Bumi Lancang Kuning

Thu, 11 Jun 2026 16:43:00 +0700

PEKANBARU-PTPN IV melalui entitasnya di Riau, PTPN IV Regional III menuntaskan penanaman sedikitnya 9.000 bibit pohon di berbagai wilayah operasional sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Program penanaman pohon yang menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan tersebut melibatkan seluruh karyawan PTPN IV Regional III yang tersebar di unit kebun dan pabrik kelapa sawit di Bumi Lancang Kuning.

Penanaman pohon perdana dilaksanakan oleh Region Head PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso, didampingi Operation Head, Sori Ritonga, serta Business Support Head, Achmedy Akbar, pada penghujung Mei 2026 lalu. Selanjutnya, kegiatan serupa dilangsungkan di oleh manajemen kebun dan pabrik kelapa sawit serta melibatkan seluruh karyawan di berbagai wilayah.

Corporate Secretary and Legal PTPN IV Regional III, Hotmatua, di Pekanbaru, Selasa, mengatakan bahwa program bertajuk one man one tree tersebut sejatinya merupakan agenda rutin yang dilangsungkan oleh entitas saban tahun, baik melibatkan karyawan maupun merangkul masyarakat sekitar.

“Dan alhamdulillah, untuk tahun ini, bersamaan dengan Hari Bumi serta memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami telah merampungkan penanaman 9.000 bibit pohon melalui program one man one tree," kata dia.

Inisiatif tersebut, tuturnya, juga menjadi upaya membangun kesadaran kolektif seluruh insan planters terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

Ia menjelaskan ribuan bibit pohon tersebut ditanam di sejumlah area strategis, mulai dari kawasan operasional, kawasan bernilai konservasi tinggi, hingga lingkungan masyarakat sekitar yang membutuhkan penghijauan.

Menurut dia, keterlibatan seluruh karyawan dalam program tersebut menjadi simbol bahwa upaya pelestarian lingkungan membutuhkan partisipasi bersama dan dilakukan secara berkelanjutan.

Selain mendukung penghijauan, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan, termasuk menjaga ketersediaan sumber air, memperbaiki kualitas udara, serta mengurangi risiko degradasi lahan.

Hotmatua menambahkan kegiatan serupa tidak hanya dilaksanakan di Regional III, tetapi juga berlangsung secara serentak di seluruh entitas usaha di bawah naungan PTPN IV PalmCo yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Melalui gerakan penanaman pohon tersebut, PTPN IV PalmCo ingin memperkuat kontribusi perusahaan dalam mendukung program pembangunan rendah karbon dan target keberlanjutan nasional.

“Ke depan, program penghijauan seperti ini akan terus diperluas dan menjadi bagian dari budaya perusahaan dalam mendukung prinsip bisnis yang berkelanjutan,” demikian Hotmatua.(rtc).

Latsar CPNS Meranti Dimulai, Ratusan Calon ASN Ditempa Jadi Pelayan Publik Berintegritas

Thu, 11 Jun 2026 16:39:00 +0700

SELATPANJANG �" Sebanyak 177 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai menjalani tahapan penting dalam perjalanan mereka menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Melalui Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2026, para peserta dibekali tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Pembukaan Latsar CPNS Gelombang Pertama untuk Golongan II dan III secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, SH, di Ruang Rapat BKPSDM Selatpanjang, Kamis (11/6/2026).

Dalam arahannya, Sudandri menegaskan bahwa Latsar bukan sekadar agenda formal yang harus dilalui CPNS.

Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi proses pembentukan karakter sekaligus penguatan kompetensi agar para peserta siap menghadapi tantangan birokrasi modern dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.Ia menyebutkan, setiap CPNS wajib mengikuti Latsar sebagai syarat untuk diangkat menjadi ASN secara penuh. Melalui proses tersebut, peserta diharapkan mampu membangun sikap disiplin, profesionalisme, integritas, serta etika kerja yang kuat dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Pelatihan dasar ini merupakan tahap penting yang harus dijalani seluruh CPNS. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kemampuan kerja, tetapi juga membentuk mental, karakter, dan integritas agar nantinya mampu menjadi ASN yang profesional serta menjalankan amanah dengan baik," ujar Sudandri.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peran ASN saat ini tidak lagi terbatas pada urusan administrasi pemerintahan semata. ASN dituntut hadir sebagai pelayan masyarakat yang responsif, adaptif, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan publik.

Menurutnya, kualitas pelayanan pemerintah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, momentum Latsar harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai ruang belajar dan pengembangan diri.

"Manfaatkan seluruh rangkaian pelatihan ini untuk memperkaya wawasan, meningkatkan kemampuan, dan membangun pola pikir yang berorientasi pada pelayanan. Apa yang diperoleh selama Latsar akan menjadi bekal penting dalam perjalanan karier saudara sebagai ASN," pesannya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Rodiah, menjelaskan bahwa pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2026 dibagi ke dalam tiga gelombang pelaksanaan.

Gelombang pertama diperuntukkan bagi CPNS Golongan III yang terdiri dari dua angkatan. Selanjutnya, gelombang kedua akan diikuti CPNS Golongan III sebanyak satu angkatan, sedangkan gelombang ketiga diperuntukkan bagi CPNS Golongan II yang terdiri dari dua angkatan.

"Jumlah peserta Latsar CPNS tahun 2026 sebanyak 177 orang. Dari jumlah tersebut, 101 peserta berasal dari Golongan III dan 76 peserta dari Golongan II," jelas Rodiah dalam laporannya.

Pelaksanaan Latsar kali ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau. Pada sesi pembukaan, Kepala BKPSDM Provinsi Riau, Evarivita, SE, MSi, turut memberikan materi dan arahan kepada peserta secara virtual.

Selain itu, kegiatan dihadiri Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Bakharuddin, Ketua Asosiasi Profesi Widyaiswara beserta koordinator, jajaran BKPSDM Kepulauan Meranti, serta seluruh peserta Latsar gelombang pertama yang akan mengikuti rangkaian pelatihan sebagai langkah awal membangun ASN yang berintegritas, kompeten, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(goriau).

Dapur MBG SPPG Umban Sari 02 Pekanbaru Hentikan Operasional Sementara, Diduga Terkendala Pencairan Dana

Thu, 11 Jun 2026 16:35:00 +0700

Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umban Sari 02 Pekanbaru yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara mulai Kamis (11/6/2026).

Informasi penghentian sementara tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan yang beredar di kalangan orang tua siswa dan penerima manfaat program MBG.

Dalam surat berkop Badan Gizi Nasional Republik Indonesia itu disebutkan bahwa operasional SPPG Umban Sari 02 dihentikan sementara mulai 11 Juni 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.

"Sehubungan dengan adanya keperluan dan pertimbangan operasional, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan operasional SPPG Umban Sari 02 dihentikan sementara terhitung mulai Kamis, 11 Juni 2026 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian," demikian bunyi surat tersebut.

Akibat penghentian sementara itu, seluruh layanan dan kegiatan yang berkaitan dengan operasional SPPG Umban Sari 02 untuk sementara tidak dapat dilaksanakan. Pihak pengelola menyatakan informasi mengenai pembukaan kembali layanan akan disampaikan melalui pemberitahuan resmi berikutnya.

Belum diketahui secara pasti alasan penghentian sementara dapur MBG tersebut. Namun, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, Syartiwidya, mengisyaratkan bahwa penghentian operasional kemungkinan berkaitan dengan belum cairnya pendanaan program."Dana belum cair mungkin," kata Syartiwidya singkat melalui pesan WhatsApp, Kamis pagi.

Pernyataan tersebut menjadi indikasi awal bahwa operasional dapur MBG kemungkinan terkendala masalah pendanaan. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi lebih lanjut mengenai sumber dana yang dimaksud maupun kapan operasional SPPG Umban Sari 02 akan kembali berjalan.

SPPG merupakan unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada para penerima manfaat, terutama peserta didik di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan.

Penghentian sementara operasional SPPG Umban Sari 02 berpotensi memengaruhi penyaluran program MBG kepada siswa yang selama ini menjadi penerima manfaat di wilayah layanan dapur tersebut.(goriau).

Kejari Kuansing Ringkus Buronan Korupsi 8 Tahun di Loteng Rumah Istri

Thu, 11 Jun 2026 15:53:00 +0700

KUANSING �" Setelah buron selama delapan tahun, Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dana bantuan sertifikat tanah pola KKPA dari PTPN V kepada Koperasi Petani Siampo Pelangi Desa Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), akhirnya berhasil diringkus.

Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Agung RI bersama Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kuansing menangkap Khairul Saleh di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB kemarin.

Khairul Saleh yang masuk dalam daftar buronan sejak Januari 2018 ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah istrinya. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Mohammad Harun Sunadi, Kamis (11/6/2026) mengatakan, Khairul Saleh ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan pelaksanaan dana bantuan sertifikat tanah pola KKPA dari PTPN V kepada Koperasi Petani Siampo Pelangi Desa Pasikaian, Kecamatan Cerenti.

Dalam perkara tersebut, dua tersangka lainnya yakni Arlimus BSC dan Asmir telah lebih dahulu diproses hukum.

Arlimus dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun, sedangkan Asmir dihukum lima tahun penjara.

"Namun Khairul Saleh tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejari Kuansing dan melarikan diri hingga akhirnya ditetapkan sebagai DPO sejak 22 Januari 2018," ujar Sunadi.

Selama menjadi buronan, Khairul Saleh disebut kerap berpindah-pindah lokasi persembunyian untuk menghindari kejaran aparat.

Tim Tabur Kejaksaan Agung, Kejati Riau dan Kejari Kuansing terus melakukan pemantauan sejak 2018, termasuk saat yang bersangkutan diduga berpindah hingga ke Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi.

Setelah memperoleh informasi keberadaannya di rumah sang istri di Desa Pulau Panjang, tim gabungan langsung bergerak dan berhasil mengamankan Khairul Saleh yang bersembunyi di atas loteng rumah.

"Kami mengapresiasi kerja keras Tim Tabur Kejaksaan Agung, Kejati Riau, dan jajaran Kejari Kuansing yang berhasil menangkap DPO yang telah buron selama delapan tahun," ujar Harun.

Sunadi mengatakan, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1,2 miliar.

Usai ditangkap, Khairul Saleh langsung dibawa ke Kantor Kejari Kuansing untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan kini telah ditahan di Lapas Teluk Kuantan.

"Selanjutnya kami akan melanjutkan proses hukum terhadap Khairul Saleh dan segera melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," (tribunpekanbaru).

SPP UPMS I: Kenaikan Pertamax Menjadi Alarm bagi Penguatan Kedaulatan Energi Nasional

Thu, 11 Jun 2026 15:51:00 +0700

PEKANBARU - Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP UPMS I) memandang kenaikan harga Pertamax yang dalam periode tertentu telah mencapai lebih dari 30 persen sebagai pengingat penting bahwa sektor energi nasional masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dan langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Ketua Umum SPP UPMS I, Irsal, menyampaikan bahwa dinamika harga energi yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan komersial. Kondisi tersebut menjadi refleksi bahwa Indonesia perlu terus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal yang memengaruhi sektor energi.

“Situasi ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi energi nasional. Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga bagaimana negara mampu menjaga akses energi yang andal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Irsal.

SPP UPMS I menilai bahwa penguatan sektor energi nasional membutuhkan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, mulai dari peningkatan kapasitas produksi energi domestik, penguatan infrastruktur energi, pengembangan energi alternatif, hingga penyempurnaan tata kelola sektor migas yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional, SPP UPMS I juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja Pertamina Patra Niaga yang terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan penuh dedikasi dalam melayani kebutuhan energi masyarakat. Menurut SPP UPMS I, pekerja Pertamina Patra Niaga merupakan garda terdepan yang setiap hari memastikan distribusi energi tetap berjalan dengan aman, andal, dan berkelanjutan hingga ke berbagai wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, SPP UPMS I mengajak seluruh pekerja untuk tetap menjaga integritas, profesionalisme, serta memperkuat solidaritas internal dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang. Semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat harus terus dijaga sebagai bagian dari kontribusi pekerja dalam menjaga ketahanan energi nasional.

SPP UPMS I juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momentum ini sebagai pengingat akan pentingnya memperkuat kedaulatan energi nasional. Dengan tata kelola yang semakin baik, pemanfaatan sumber daya energi yang optimal, serta kolaborasi seluruh elemen bangsa, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem energi yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

“Energi merupakan aset strategis bangsa. Karena itu, diperlukan komitmen dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan energi nasional tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat dan menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tutup Irsal.(rtc).

Istana Targetkan Perbaikan Tata Kelola MBG Rampung Sebulan Usai Dadan Cs Ditangkap

Thu, 11 Jun 2026 15:13:00 +0700

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara soal perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Proses perbaikan ditargetkan rampung satu bulan.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6).

Prasetyo mengungkap salah satu perbaikan tata kelola, terkait penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau apabila di dalam satu wilayah terdapat kelebihan dapur MBG.

"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujar dia.

Afiliasi SPPG ke Parpol

Prasetyo menegaskan pendirian SPPG wajib sesuai SOP. Afiliasi pemilik SPPG dengan partai politik tertentu juga tidak bisa dikaitkan dengan tata kelola MBG, karena semua berhak memiliki SPPG asal dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

SPPG Wajib Ikuti Aturan Main

"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," tuturnya. Seperti dikutip Antara.(merdeka.com).

Israel Gempur Lebanon Selatan, 12 Orang Tewas

Thu, 11 Jun 2026 14:42:00 +0700

Beirut-Serangan udara Israel di wilayah selatan Lebanon menewaskan sedikitnya 12 orang pada Rabu (10/6/2026) menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan warga Lebanon untuk bergabung dengan Israel dalam menghadapi kelompok Hizbullah.

Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan militer Israel melancarkan serangan di lebih dari 30 lokasi di Lebanon selatan dan timur, termasuk di Tayr Debba, Deir Qanun al-Nahr, serta tiga kota lain yang sebelumnya telah menerima peringatan evakuasi dari Israel, dikutip dari France24, Kamis (11/6).Serangan juga dilaporkan menghantam sebuah kendaraan di Kota Sidon, wilayah pesisir yang relatif jarang menjadi sasaran serangan besar Israel dan selama ini menjadi tempat penampungan banyak warga yang mengungsi akibat konflik.

Seorang koresponden AFP di Sidon melaporkan mendengar ledakan keras sebelum melihat sebuah mobil terbakar. Tim penyelamat kemudian mengevakuasi dua korban dari kendaraan tersebut.

Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sembilan orang tewas dalam serangan di Tayr Debba, termasuk seorang perempuan, sementara tiga korban lainnya tewas dalam serangan di Sidon. Sumber medis yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan empat orang tewas di Deir Qanun al-Nahr.

Di sisi lain, dua warga Lebanon yang sebelumnya ditahan militer Israel telah dibebaskan. Pemerintah Kota Kfarshuba menyebut seorang anggota dewan kota dan seorang pegawai pemerintah setempat telah kembali setelah sempat ditangkap. Militer Israel sebelumnya mengaku menahan dua orang yang mendekati posisi pasukannya di wilayah perbatasan.

Dalam pernyataan video yang dirilis pada hari yang sama, Netanyahu mengatakan Israel tidak berperang melawan rakyat Lebanon, melainkan melawan Hizbullah.

"Israel tidak berperang dengan Anda. Kami berperang dengan Hizbullah yang telah menyandera negara Anda," kata Netanyahu.

Ia juga mengajak warga Lebanon untuk mendukung upaya melemahkan Hizbullah dan membangun masa depan yang lebih aman bagi kedua negara.

Pengumuman Gencatan Senjata

Meski gencatan senjata bersyarat diumumkan pekan lalu setelah pembicaraan Lebanon-Israel di Washington, bentrokan masih terus berlangsung. Kesepakatan tersebut mengatur penghentian serangan Hizbullah, namun tidak secara eksplisit mencantumkan penghentian operasi militer Israel.

Hizbullah menolak kesepakatan tersebut dan terus melancarkan serangan terhadap pasukan Israel yang berada di wilayah Lebanon selatan, termasuk menggunakan roket dan pesawat nirawak pada Rabu.

Ratusan pendukung Hizbullah juga menggelar aksi di pinggiran selatan Beirut pada Rabu malam. Mereka mengibarkan bendera Hizbullah dan Iran sebagai bentuk dukungan terhadap Teheran dan sekutunya dalam konflik yang terus meluas di kawasan Timur Tengah.

Otoritas Lebanon mencatat hampir 3.700 orang tewas akibat serangan Israel sejak konflik kembali meningkat pada Maret lalu. Sementara itu, militer Israel melaporkan 29 tentaranya dan satu kontraktor sipil tewas dalam operasi di Lebanon.

Di tengah upaya diplomatik yang masih berlangsung, Iran menegaskan bahwa Lebanon harus menjadi bagian dari setiap kesepakatan yang bertujuan mengakhiri konflik yang lebih luas di Timur Tengah.(liputan6)

Kejagung Analisis 3 Barang Penting Ungkap Korupsi MBG

Thu, 11 Jun 2026 13:45:00 +0700

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah barang bukti dari enam lokasi penggeledahan di Jakarta. Kejagung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nadhi, mengatakan barang yang disita berupa HP, laptop, dan dokumen penting."Hasilnya dokumen dan barang bukti elektronik seperti HP dan laptop," kata Syarief dalam keterangannya, Kamis (11/9/2026).

Kejagung belum merinci enam lokasi penggeledahan tersebut. Saat ini, barang bukti itu tengah dianalisis untuk kepentingan penyidikan.

3 Tersangka Dugaan Korupsi MBG

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG).

Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Kejagung pada Rabu, 3 Juni 2026.

"Dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026. Tim penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Saudara DH kepala BGN, SS selaku wakil kepala BGN, dan LP selaku wakil kepala BGN bidang Pengembangan organisasi dan kelembagaan. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, DH, SS dan LP dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup maka tim penyidik menetapkan DH, SS dan LP sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya juga telah menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, usai dicopot dari jabatannya. Penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa Dadan terkait dugaan korupsi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penahanan tersebut terjadi tidak lama setelah Dadan kembali ke Indonesia usai menunaikan ibadah haji bersama istrinya.(liputan6).

Mahasiswa Jabodetabek Demo di Bundaran HI Besok

Thu, 11 Jun 2026 13:24:00 +0700

Jakarta - Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek bakal turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat. Konsolidasi terakhir digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Rabu, 10 Juni 2026 malam.

Massa rencananya berkumpul di satu titik sebelum bergerak menuju kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN, Sympati Dimas Rafi'i mengatakan aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat.

Pertemuan itu diikuti seluruh BEM fakultas se-UI, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), serta Front Mahasiswa Nasional (FMN).

“Besok kumpul sebelum Jumatan. Rencananya salat Jumat di HI sebelum aksi dimulai,” kata Dimas kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Dimas kemudian mengirimkan sebuah video. Dalam video itu, Dimas menyampaikan Indonesia tengah menghadapi persoalan ekonomi yang serius. Di sisi lain, pemerintah dianggap belum mampu memberikan jawaban atas berbagai keluhan masyarakat.

“Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar,” ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk. Mereka juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak kepada rakyat.

Dia mengatakan pemerintah dinilai mahasiswa cenderung mengabaikan kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka juga menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam suara-suara yang berseberangan dengan pemerintah.

5 Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menuntut dihentikannya militerisme di ranah sipil.

Kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi.

Aksi di Bundaran HI diperkirakan melibatkan mahasiswa dari sejumlah kampus dan elemen masyarakat yang telah mengikuti konsolidasi dalam beberapa hari terakhir.

“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan,"(liputan6).

Edarkan Ganj, Dua Buruh di Pangkalan Lesung, Pelalawan Ditangkap

Thu, 11 Jun 2026 13:17:00 +0700

PELALAWAN �" Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) PolrePelalawan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis daun ganja kering di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta sejumlah barang bukti.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di Desa Mulya Subur, Kecamatan Pangkalan Lesung. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan di lapangan.

Setelah memperoleh informasi yang akurat, petugas kemudian melakukan pemantauan. Pada Senin, 8 Juni 2026 sekitar pukul 16.30 WIB, tim melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor menuju sebuah warung makan. Petugas langsung melakukan penindakan dan mengamankan pria tersebut yang diketahui berinisial AI.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan lima paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di dashboard sepeda motor yang digunakan pelaku.

Dari hasil interogasi, pelaku AI mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial PS. Berdasarkan keterangan itu, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku PS di kediamannya.

Saat dilakukan penggeledahan di rumah PS, petugas menemukan satu kaleng rokok berisi daun ganja kering serta satu kantong plastik berisi daun ganja kering. Dari hasil pemeriksaan awal, PS mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial JN yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K melalui Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan IPTU Haryanto Alex Sinaga, S.H., M.H membenarkan, pengungkapan kasus tersebut. “Benar, dua pelaku sudah kami amankan beserta barang bukti. Saat ini masih dilakukan pengembangan untuk memburu pemasok berinisial JN,” ujarnya.

Dari tangan pelaku AI, polisi mengamankan lima paket daun ganja kering dengan berat kotor 10 gram, lima lembar kertas buku putih, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta satu unit handphone.

Sementara dari pelaku PS, turut diamankan dua paket daun ganja kering dengan berat kotor 12,92 gram, satu kantong plastik asoy, satu kaleng rokok, serta satu unit handphone.

Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.

"Kita juga mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar," pungkasnya.(rtc).

KPK Tahan 2 Tersangka Terkait OTT Pegawai BPK

Thu, 11 Jun 2026 11:10:00 +0700

Jakarta - KPK menahan dua orang usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai BPK. OTT tersebut merupakan lanjutan dari kasus suap yang melibatkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison.

Pantauan detikcom di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026), pukul 10.15 WIB, kedua orang tersebut tampak mengenakan rompi oranye. Keduanya langsung digiring ke mobil tahanan.

Kedua orang yang ditahan itu ialah:

1. Titin selaku ASN BPK

2. Angga selaku pihak swasta.

Sebelumnya, KPK menangkap lima orang yang disebut berstatus ASN BPK dalam lanjutan penyidikan kasus Edison. KPK menyebut OTT ini berkaitan dengan pengadaan proyek smart board di Muara Enim.

"Sejauh ini berkaitan dengan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan yang ada di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV tersebut" kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

KPK menduga ada suap yang diberikan Pemkab Muara Enim ke pihak BPK. Namun, KPK belum mengungkap detail berapa aliran duit ke pihak BPK.

"Jadi pihak-pihak yang diamankan ini total ada 11. Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan kali ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," jelasnya.

KPK telah menahan empat orang dalam kasus suap Bupati Muara Enim Edison. Mereka ialah:

1. Bupati Muara Enim Edison

2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani.

3. Keponakan Bupati, Adi Triyadi

4. Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hard.(DETIK.COM)

Polsek Tanah Putih Intensifkan Patroli Objek Vital Nasional pada Malam Hari

Thu, 11 Jun 2026 11:09:00 +0700

TANAHPUTIH-Dalam rangka menjaga keamanan dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas pada objek vital nasional, personel Polsek Tanah Putih melaksanakan patroli rutin di kawasan operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rabu (10/6/2026) malam.

Kegiatan patroli yang dimulai sekitar pukul 22.15 WIB tersebut berlangsung di areal PT PHR yang berada di Jalan Lintas Riau�"Sumut, Simpang Mutiara Sintong GS, serta sepanjang jalur pipa minyak di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi diwakili oleh Bripka Jhon Krvin bersama Briptu Maulana Putra melaksanakan patroli menggunakan kendaraan dinas patroli roda empat dengan fokus pengamanan terhadap Objek Vital Nasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, khususnya tindak pidana yang dapat mengancam aset strategis negara, seperti pencurian, perusakan, maupun aktivitas ilegal lainnya di sepanjang jalur pipa minyak.

Selama kegiatan berlangsung, personel melakukan pemantauan dan pengecekan di sejumlah titik yang dianggap rawan guna memastikan kondisi keamanan tetap terjaga.

Kehadiran polisi di lapangan juga diharapkan dapat memberikan efek preventif sehingga dapat mencegah munculnya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan.

Dari hasil patroli yang dilaksanakan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di sekitar areal pipa minyak PT PHR terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan maupun gangguan yang berpotensi menghambat operasional objek vital nasional tersebut.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Y. Yudi Indranaldi menegaskan bahwa patroli objek vital akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan aset negara dan menciptakan situasi yang aman bagi masyarakat maupun lingkungan perusahaan.

"Melalui patroli rutin ini, diharapkan keamanan objek vital nasional tetap terjaga sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan serta rasa aman," ujarnya.(RTC)

Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Dosen UNM Diganjar Hukuman 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Thu, 11 Jun 2026 10:22:00 +0700

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Khaeruddin, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM), dalam perkara kekerasan seksual terhadap mahasiswinya.

Putusan tersebut dibacakan setelah majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terungkap dalam persidangan, yang berawal dari dugaan penyalahgunaan relasi akademik melalui modus bimbingan perkuliahan.

Pendamping hukum korban dari LBH Makassar, Ambara mengatakan vonis 4,6 tahun penjara diberikan setelah majelis hakim menerapkan Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ambara mengaku pasal tersebut sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

“Putusan ini penting karena pengadilan telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap pengalaman dan penderitaan yang selama ini dialami korban," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

Lebih Rendah Daripada Tuntutan JPU

Meski demikian, LBH Makassar menyayangkan vonis hakim terhadap Khaeruddin lebih rendah daripada tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut Khaeruddin 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan, serta restitusi kepada korban.

"Kami juga mencatat bahwa pidana yang dijatuhkan masih lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” tuturnya.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ambara menilai putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Alasannya, pengadilan mengakui adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dalam konteks penyalahgunaan relasi kuasa akademik.

"Putusan itu sekaligus menegaskan bahwa posisi dosen sebagai pendidik dan pemegang otoritas akademik tidak dapat dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang melanggar martabat, integritas, dan hak-hak mahasiswa," (MERDEKA.C0M)