https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Mon, 03 Aug 2026 12:07:00 +0700 Mon, 03 Aug 2026 12:07:00 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Ekbis/Dua-Tahun-Belum-Dibayar--Atlet-Riau-Tagih-Sisa-Bonus-PON-2024-ke-Pemprov

PEKANBARU-Atlet dan pelatih dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menuntaskan pembayaran sisa bonus prestasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang hingga kini belum dibayarkan sepenuhnya.

Hingga Agustus 2026, bonus yang diterima para atlet dan pelatih baru sekitar 45 persen. Sisanya belum memiliki kepastian pencairan meski sebelumnya dijanjikan akan dilunasi pada awal tahun.

Salah seorang atlet senam Riau, Puja, mengaku kecewa karena selama hampir dua tahun para atlet hanya menerima janji tanpa realisasi.

"Sudah dua tahun bonus PON Aceh-Sumut 2024 belum dicairkan semuanya. Baru sekitar 45 persen yang dicairkan pada September 2025, sementara sisanya tak ada kejelasan. Kami cuma dijanji-janjikan saja," ujar Puja Senin (3/8/2026).

Menurutnya, ketidakpastian pembayaran bonus berdampak pada semangat atlet untuk terus berprestasi membawa nama Riau.

"Sekarang kami merasa takut berprestasi, karena kami takut jadi beban daerah untuk membayarkan bonus kami. Semangat kami rasanya sudah tidak ada lagi untuk membela Riau ini. Karena bonus saja tidak mampu ditangani sama Pemprov Riau," ujarnya.

Puja mengatakan, di saat atlet dari provinsi lain mulai fokus mempersiapkan ajang berikutnya, atlet Riau justru masih disibukkan dengan memperjuangkan hak mereka.

Meski demikian, latihan tetap dijalankan secara mandiri karena hingga kini belum ada program training camp (TC).

"Kegiatan sekarang kami tetap latihan. Tapi kalau untuk TC tidak ada sama sekali. Jadi sekarang paling persiapan mandiri dan dibina KONI Riau," katanya.

Ia mengaku para atlet merasa sangat kecewa dan sedih atas belum tuntasnya pembayaran bonus tersebut.

Keluhan serupa disampaikan atlet renang Riau, Vanessa Evato, yang menjadi satu-satunya wakil Riau di cabang olahraga renang pada PON Aceh-Sumut 2024.

Vanessa meminta Pemprov Riau segera memenuhi hak atlet dan pelatih yang telah berjuang meraih prestasi bagi daerah.

"Ini sudah terlalu lama bonus kami belum dibayarkan seratus persen. Kami menagih hak kami kepada Pemerintah Riau," ujarnya.

Vanessa mengaku telah empat kali membela Riau di ajang PON, namun persoalan bonus pada PON 2024 menjadi pengalaman yang paling mengecewakan.

"Kami sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Riau, sekarang giliran bapak (Gubernur Riau) memenuhi hak kami. Saya sudah empat kali PON mewakili Riau. Tapi yang terakhir ini yang paling mengecewakan dalam hal pemberian bonus," katanya.

Ia juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah.

"Yang saya heran, sudah bolak-balik mengadakan konser dan mengundang artis besar, yang pastinya mengeluarkan uang yang banyak. Katanya tidak ada uang karena efisiensi anggaran, sedangkan bonus kami tidak dibayar semuanya," ucap Vanessa.

Sementara itu, pelatih atlet Riau, Ahmad Markos, menilai persoalan bonus yang tak kunjung diselesaikan telah mencoreng nama baik daerah.

"Belum pernah terjadi di tingkat dunia maupun nasional. Ini sangat memalukan. Padahal, Riau dikenal di atas minyak, di bawah minyak. Kami sangat kecewa sekali bonus kami belum diselesaikan sepenuhnya," kata Markos.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mematikan pembinaan olahraga di Riau. Bahkan, sejumlah atlet dari beberapa cabang olahraga mulai mempertimbangkan untuk pindah membela provinsi lain.

"Ini sangat mematikan pembinaan olahraga di Riau. Kami betul-betul sangat kecewa, karena sudah dua tahun hak kami belum dibayarkan semuanya,"(ckplh)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-H-17-Sebanyak-51-Peserta-Sudah-Mendaftar-ke-Panitia-Pacu-Jalur-Tepian-Narosa

TELUKKUANTAN - H -17 jelang pelaksanaan Pacu Jalur Nasional Tepian Narosa Telukkuantan, 19-23 Agustus 2026 sebanyak 51 buah Jalur sudah mendaftar ke panitia pelaksana.

Hal ini dibenarkan Ketua umum Andi Cahyadi, melalui Indra Sukri, ST.M.Pd Ketua Gelanggang Pacu Jalur, sesuai rekapitulasi sementara Panitia Pelaksana melalui Sekretariat.

"Hasil rekapitulasi sementara yang dicatat Panitia sebanyak 51 buah Jalur yang sudah mendaftar," ujar Indra Sukri, Senin (3/8/2026) pagi.

Jalur yang telah mendaftar ini katanya, siap berlaga di Sungai Kuantan Tepian Narosa, membawa marwah dan kebanggaan desa masing-masing untuk memperebutkan gelar juara di kasta tertinggi Pacu Jalur.

Dari rincian pendaftaran, sejauh ini menurrutnya, Kecamatan Kuantan Tengah tampi paling dominan sebanyak 12 buah Jalur, seperti Limbago Sati Rantau Kuantan dan Selendang Puti Rano Biso.

Serta Kuantan Mudik, sebanyak 8 jalur, disusul Sentajo Raya, Benai, hingga kontingen dari Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) juga telah mendaftarkan Jalurnya pada Panitia.

Tidak tertutup kemungkinan jumlah perserta yang bakal mendaftar menjelang tecnikal meeting akan terus bertambah. Ia memprediksi ratusan Jalur akan turut serta meramaikan helat puncak tradisi ini di Tepian Narosa.

Eradotus, bagian sekretariat merinci melalui rekapitulasi jumlah Jalur yang telah resmi mendaftar per Kecamatan, Kuantan Tengah 12 Jalur, Kuantan Mudik 8 Jalur, Sentajo Raya 4 Jalur, Benai 4 Jalur, Kuantan Hilir Seberang 3 Jalur, Kuantan Hilir 1 Jalur.

Pangean 3 Jalur, Gunung Toar 3 Jalur, Inuman 3 Jalur, Cerenti 2 Jalur, Hulu Kuantan 2 Jalur. Ditambah 6 jalur dari Kabupaten Indragiri Hulu. Total keseluruhan 51 buah Jalur.(rtc)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:17:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/BPDP-dan-LPP-Agro-Nusantara-Dorong-Produktivitas-Sawit-Swadaya-Lewat-Pelatihan-Pemetaan-di-Riau

PEKANBARU â€" Upaya meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat terus diperkuat. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menugaskan LPP Agro Nusantara menyelenggarakan Pelatihan Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau pada 28â€"31 Juli 2026.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing pekebun swadaya. Saat ini, pekebun sawit swadaya menguasai sekitar 40 persen dari total luas perkebunan sawit nasional, namun kontribusi produksinya masih berada di kisaran 30â€"35 persen dari total produksi crude palm oil (CPO) nasional.

Sebanyak 79 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir. Peserta terdiri atas pekebun swadaya, pengurus koperasi unit desa (KUD), pendamping, hingga anggota keluarga pekebun yang diharapkan menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perkebunan.Kegiatan dibuka di Grand Elite Hotel Pekanbaru oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi, S.Hut., M.T. Selama pelatihan, peserta memperoleh materi mengenai teknik pemetaan menggunakan Global Positioning System (GPS), pemanfaatan drone, hingga pengolahan data spasial menggunakan ArcGIS. Sementara praktik lapangan dilaksanakan di PTPN IV Regional 3 Kebun Sei Pagar.

Direktur LPP Agro Nusantara, Pranoto Hadi Raharjo, S.T., M.M., mengatakan bahwa kemampuan pemetaan yang baik akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan kebun sawit rakyat secara berkelanjutan.

"Melalui peta yang akurat, pengelolaan kebun sawit rakyat akan semakin tertata sehingga produktivitas dapat terus meningkat. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan langsung di lapangan untuk mendukung kemajuan perkebunan sawit swadaya," ujar Pranoto Hadi Raharjo.

Pelatihan ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan lahan yang lebih efektif, memperkuat basis data perkebunan rakyat, serta mendukung peningkatan produktivitas sawit nasional melalui penerapan teknologi pemetaan yang modern dan akurat.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Teknologi/BYD-Klaim-M6-DM-Tembus-4-000-Penjualan--Minat-Mobil-Hybrid-di-Indonesia-Terus-Meningkat

PEKANBARU-PT BYD Motor Indonesia mengklaim penjualan BYD M6 DM telah menembus lebih dari 4.000 unit sejak resmi dipasarkan di Indonesia. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang memadukan mesin bensin dengan motor listrik.

Head of Marketing, PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan respons pasar terhadap BYD M6 DM sangat positif sejak hari-hari pertama peluncurannya.

"Saat ini sudah mencapai 4.000-an unit," ujar Luther di Tangerang, Selasa (29/7/2026).Menurut Luther, antusiasme konsumen sudah terlihat sejak awal peluncuran. Dalam tiga hari pertama, penjualan BYD M6 DM bahkan mencapai sekitar 400 hingga 500 unit.

"Pada tiga hari pertama setelah peluncuran, penjualannya sekitar 400 sampai 500 unit sehingga langsung menjadi salah satu model PHEV dengan penjualan terbaik," katanya.Luther menilai capaian tersebut menjadi sinyal bahwa pasar otomotif Indonesia mulai menerima kendaraan PHEV sebagai alternatif selain mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).

Teknologi Dual Mode (DM) yang diusung BYD memungkinkan kendaraan beroperasi menggunakan motor listrik maupun mesin bensin secara otomatis sesuai kebutuhan. Fleksibilitas tersebut dinilai menjadi nilai tambah, terutama bagi konsumen yang masih mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.

Meski demikian, BYD belum mengungkap kontribusi penjualan M6 DM terhadap total penjualan perusahaan karena model tersebut belum menjalani satu bulan penuh masa pemasaran.Selain varian plug-in hybrid, permintaan terhadap BYD M6 EV juga disebut mengalami peningkatan. Namun perusahaan masih melakukan evaluasi sebelum mempublikasikan komposisi penjualan masing-masing varian.

"Karena belum full month, kami belum bisa memberikan gambaran komposisinya. Namun terlihat M6 DM bergerak cukup tajam, bersamaan dengan permintaan M6 EV yang juga meningkat," ujar Luther.BYD M6 DM merupakan MPV tujuh penumpang yang mengombinasikan mesin bensin 1.500 cc dengan motor listrik dan Blade Battery berkapasitas 7,4 kWh hingga 18,3 kWh, tergantung tipe.

Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga hingga sekitar 160â€"207 Tk dengan jarak tempuh total yang diklaim mencapai 1.300 kilometer. Teknologi ini menawarkan efisiensi bahan bakar sekaligus fleksibilitas untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Bus-ALS-Berisi-34-Penumpang-Terbalik-di-Pelalawan--Polisi-Ungkap-Penyebabnya

PELALAWAN â€" Kecelakaan tunggal melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) terjadi di Jalan Lingkar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (2/8/2026). Bus bernomor polisi BK 7641 LD yang mengangkut 34 penumpang itu terbalik setelah keluar dari badan jalan.

Kasat Lantas Polres Pelalawan AKP Tatit Rizkyan Hanafi mengatakan kecelakaan diduga terjadi akibat sopir kurang berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan.

"Ini kecelakaan tunggal, murni karena human error dari sopir bus," ujar AKP Tatit.Meski bus terbalik di pinggir jalan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Lima Penumpang Mengalami Luka Ringan

AKP Tatit menjelaskan, lima penumpang mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis.- Muhammad Lungun, mengalami nyeri pada bagian pinggang.

- Siti Maisaroh, mengalami nyeri pada bagian pinggang.

- Almahyra Rizkyana Sipahutar, mengalami luka pada tangan.

- Ida Suryani, mengalami nyeri pada bagian pinggang.

- Fifi Anti Aviana, mengalami luka pada kaki kiri.

"Seluruh korban mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan pengobatan," katanyaBerdasarkan hasil penyelidikan awal, bus ALS melaju dari arah Pangkalan Kerinci menuju Kecamatan Pangkalan Kuras dengan kecepatan sedang.

Saat memasuki lokasi kejadian, sopir diduga tidak memperhatikan kondisi jalan sehingga roda kiri kendaraan keluar dari badan jalan. Akibatnya, bus kehilangan keseimbangan dan terbalik di sisi kiri jalan dengan posisi roda menghadap ke atas.

"Ketika melewati tikungan, roda sebelah kiri keluar dari badan jalan sehingga bus langsung terbalik ke kiri," jelas AKP Tatit.

Menurut AKP Tatit, ruas Jalan Lingkar di lokasi kejadian merupakan jalan beton dengan kondisi relatif datar, namun memiliki tikungan ke kanan yang cukup tajam sehingga membutuhkan kewaspadaan pengemudi.

Ia menambahkan, kondisi arus lalu lintas saat kecelakaan berlangsung relatif sepi sehingga tidak melibatkan kendaraan lain.

Akibat insiden tersebut, perusahaan otobus ALS diperkirakan mengalami kerugian material sekitar Rp60 juta.

Polisi mengimbau seluruh pengemudi, khususnya kendaraan angkutan umum, agar selalu menjaga konsentrasi, mematuhi batas kecepatan, serta lebih berhati-hati saat melintasi tikungan guna mencegah terjadinya kecelakaan.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 11:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Rohul-Peringkat-9-Nasional-Pelayanan-Investasi--Bukti-Iklim-Usaha-Makin-Ramah-Investor

PASIR PENGARAIAN â€" Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) berhasil mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan menempati peringkat ke-9 dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Bupati Rokan Hulu, Anton, menyambut baik capaian tersebut. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang investasi dan kemudahan berusaha.

"Keberhasilan meraih posisi ke-9 nasional ini adalah bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Rokan Hulu dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima," kata Anton, Minggu (2/8/2026).Peringkat tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia tentang Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penilaian tersebut mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan nasional terkait kemudahan investasi, percepatan perizinan, serta pelayanan kepada pelaku usaha.

Masuknya Rokan Hulu dalam jajaran 10 besar nasional menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola perizinan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien.Menurut Anton, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah cepat merasa puas. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus melakukan pembenahan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan investor semakin meningkat.

"Tidak boleh berpuas diri. Harus terus berbenah agar para investor merasa aman, nyaman, dan mudah dalam menanamkan modalnya di Negeri Seribu Suluk," tegasnya.

Anton berharap prestasi tersebut mampu menjadi daya tarik bagi investor domestik maupun mancanegara untuk menanamkan modal di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah semakin kuat serta mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.Pemkab Rokan Hulu, lanjut Anton, berkomitmen menjadikan pencapaian tersebut sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan investasi sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah terbaik di Indonesia.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 10:25:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kasus-Dugaan-Keracunan-Makan-Bergizi-Gratis-Kembali-Terjadi--Hampir-700-Siswa-SMKN-6-Semarang-Terdampak

SEMARANG â€" Kasus dugaan keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Sebanyak 693 siswa dan 14 guru di SMKN 6 Semarang dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program tersebut.

Menyusul insiden itu, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi Semarang sebagai penyedia makanan resmi dihentikan sementara untuk kepentingan investigasi dan evaluasi menyeluruh.

Koordinator Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Hadi Riajaya, mengatakan penghentian sementara operasional dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengutamakan keselamatan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.Menurutnya, proses investigasi melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Polrestabes Semarang, serta Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dapur kami suspend sementara karena bagi kami di BGN, keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama," ujar Hadi, Minggu (2/8/2026).Berdasarkan laporan awal, para siswa dan guru mengalami berbagai gejala gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare.

Pihak SPPG menerima laporan pertama mengenai dugaan keracunan tersebut pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 09.40 WIB.

Sejumlah siswa dilaporkan harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas, sementara sebagian lainnya dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut.Hingga kini, penyebab pasti insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pemerintah bersama instansi terkait tengah melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan serta menelusuri seluruh proses penyajian makanan guna memastikan sumber permasalahan.

Selama proses investigasi berlangsung, operasional dapur SPPG Karangturi Semarang tetap dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan selesai dan dinyatakan aman untuk kembali beroperasi.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 10:16:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/PT-Arara-Abadi-dan-Mitra-Dirikan-34-Pos-Akses-Kontrol-Terintegrasi-Cegah-Karhutla

PERAWANG â€" PT Arara Abadi, bagian dari unit usaha APP Group, terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Salah satu langkah nyata yang dilakukan perusahaan adalah membangun 34 unit Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi yang tersebar di seluruh distrik operasional perusahaan serta wilayah kerja mitra unit usaha APP Group di Provinsi Riau.

Pembangunan puluhan pos tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat sistem perlindungan kawasan konsesi melalui pengawasan akses keluar-masuk kawasan, deteksi dini potensi kebakaran, mitigasi risiko Karhutla, hingga pencegahan berbagai aktivitas ilegal yang dapat mengancam kelestarian kawasan. Langkah ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino ekstrem atau yang dikenal sebagai El Nino Godzilla.

Keberadaan Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi juga menjadi upaya antisipasi terhadap potensi kebakaran yang dipicu aktivitas oknum tertentu yang berupaya menguasai kawasan konsesi melalui praktik pembakaran lahan maupun kebakaran dari luar area konsesi yang berpotensi menjalar ke wilayah operasional perusahaan.Seluruh pos dibangun di lokasi-lokasi strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman kebakaran maupun gangguan keamanan kawasan. Pos tersebut difungsikan sebagai pusat pengawasan lapangan, pengendalian akses, koordinasi patroli, respons cepat terhadap titik api, serta menjadi sarana koordinasi bersama para pemangku kepentingan dalam perlindungan kawasan hutan secara terpadu.

Dalam operasionalnya, setiap Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi dijaga oleh personel gabungan yang terdiri atas karyawan perusahaan, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) PT Arara Abadi dan mitra, Masyarakat Peduli Api (MPA), unsur masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, serta mendapat dukungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD. Seluruh kebutuhan operasional pos difasilitasi perusahaan guna memastikan kesiapsiagaan personel selama menjalankan tugas.

Seluruh aktivitas di pos juga terhubung secara terintegrasi dengan pusat pengendalian (Control Center) di masing-masing distrik operasional dan tersambung dengan Situation Room Fire Operational Management (FOM) PT Arara Abadi di Perawang. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi lapangan secara real time, mempercepat penyampaian informasi, koordinasi lintas wilayah, hingga pengambilan keputusan secara cepat saat kondisi darurat.Fire Operational Management (FOM) Head PT Arara Abadi, Richard Sudinardo, mengatakan pembangunan Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi merupakan investasi strategis perusahaan dalam memperkuat perlindungan kawasan hutan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian Karhutla.

"Perlindungan kawasan konsesi merupakan tanggung jawab yang kami jalankan secara konsisten. Pembangunan 34 Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi ini menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu perusahaan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan pengawasan terhadap akses keluar masuk kawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan aparat dalam menjaga kelestarian hutan," sebutnya.

"Selama ini Perusahaan punya komitmen sejauh 5km dari batas luar konsesi jika terjadi Karhutla, perusahaan akan bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk ikut membantu memadakan Karhutla tersebut. Kami percaya bahwa keberhasilan pencegahan Karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh pihak dengan mengedepankan langkah-langkah preventif (pencegahan) sedari awal yang berkelanjutan," sebutnya.Richard menambahkan perusahaan juga terus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian kebakaran berbasis teknologi dan sumber daya manusia.

Perusahaan terus mengembangkan sistem pengelolaan kebakaran berbasis teknologi, penguatan sumber daya manusia, peningakatan peralatan termasuk menyediakan 3 unit helicopter yaitu; 2 unit Helicopter waterbombing dengan kapasitas Bambi Bucket 5000 Liter serta 1 Unit Helicopter untuk Logistik dan Personil Jenis Bell 412 yang juga bisa digunakan untuk water bombing dengan kapasitas Bambi Bucket 2000 liter.

"Dalam waktu dekat kita akan menambag 2 unit Jenis Bell yang akan kita tempatkan di Bagian utara, tengah dan selatan, kita juga lakukan peningkatan kapasitas personel lapangan yang tersertifikasi pemadam kebakaran dari Badan resmi, serta kolaborasi aktif dengan pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC)/Regu Pemadam Kebakaran (RPK) PT Arara Abadi, Sutrisno, menilai keberadaan Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan di lapangan.

"Dengan adanya Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi, personel dapat melakukan patroli lebih intensif, memantau setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan. Pos ini juga mempercepat respons apabila ditemukan titik panas (Hot Spot) maupun titik api (Fire Spot) ataupun indikasi kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api berkembang lebih luas," ujarnya.

Selain menjadi pusat mitigasi Karhutla, Pos Akses Kontrol juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, PT Arara Abadi terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga kawasan hutan dari praktik pembakaran maupun aktivitas ilegal lainnya yang berpotensi merusak lingkungan.

Sebagai bagian dari APP Group, PT Arara Abadi bersama mitra secara konsisten menerapkan kebijakan zero burning dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Pembangunan 34 Pos Akses Kontrol dan Pos Mitigasi menjadi salah satu bentuk penguatan sistem pencegahan Karhutla sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kawasan hutan tetap aman, produktif, dan lestari serta mendukung target nasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan.(halloriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 10:06:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Pria-di-Inhu-Ditangkap-Polisi-di-Rumah-Mertua--

RENGAT-Aparat Kepolisian Polsek Batang Cenaku menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) berinisial DA alias Damar (18).

Pelaku ditangkap di rumah mertuanya yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada Rabu (29/7/2026).

Kronologis penangkapan pelaku Curanmor tersebut diterangkan oleh Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra melalui Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran.

Misran mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan dari korban atas nama Dedi Satibi atau akrab disapa Pak Atek, warga RT 012 RW 003 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). 

Kepada Polisi, korban melaporkan kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 dari samping rumahnya pada Jumat (24/7/2026).

Padahal sebelumnya korban sepat memarkirkan sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci sudah tercabut.

Korban yang panik sempat mencari sepeda motornya ke sekitar lingkungan rumah namun tidak menemukan. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 21 juta. 

Berdasarkan informasi tersebut, Kapolsek langsung memerintahkan Kepala Unit Reskrim, Ipda Ramli Ismail Gultom, beserta anggota untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran.

Tim mengamankan pelaku di rumah mertuanya di Kecamatan Lirik. Setelah mengamankan pelaku, petugas membawa pelaku ke Polsek Batang Cenaku untuk menjalani pemeriksaan. 

"Dalam pengakuanannya, Damar mengaku telah mengambil sepeda motor milik korban pada Jumat dini hari, sekitar pukul 04.00 WIB, saat suasana masih sepi dan korban sedang tertidur pulas," ujar Misran.

Dari tangan pelaku, penyidik juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JBP115GK427486 dan nomor mesin JBP1E-1426226, yang merupakan kendaraan milik korban.

Barang bukti tersebut kini diamankan di Markas Polsek Batang Cenaku untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. (Tribunpekanbaru.)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:33:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Kado-HUT-ke-69-Riau--Warga-Nunggak-5-Tahun-Cukup-Bayar-2-Tahun

PEKANBARU - Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Riau yang masih memiliki tunggakan pajak. Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Riau, pemerintah daerah resmi menggulirkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang membebaskan denda serta tunggakan pokok tahun-tahun sebelumnya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengajak masyarakat untuk memaksimalkan keringanan administrasi yang hanya berlaku satu bulan ini. Kebijakan ini diluncurkan sebagai kado perayaan hari jadi provinsi sekaligus wujud kepedulian untuk meringankan beban finansial warga.

"Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus kita memberikan program pemutihan pajak sebagai kado untuk masyarakat," ujar SF Hariyanto, Jumat (31/7/2026).

Ia memastikan partisipasi publik dalam melunasi kewajiban pajak akan berdampak langsung pada kelancaran pembangunan daerah. Hasil penerimaan dari sektor pajak tersebut diproyeksikan untuk membiayai fasilitas publik dan infrastruktur di Riau, imbuhnya.

Cukup Bayar Dua Tahun

Secara teknis, regulasi pemutihan ini berlandaskan pada Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.511/VII/2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, menguraikan skema keringanan yang sangat menguntungkan, terutama bagi wajib pajak dengan masa tunggakan yang panjang.

Sebagai gambaran, warga yang menunggak pajak kendaraan hingga lima tahun tidak perlu melunasi seluruhnya. Selama masa pemutihan, pemilik kendaraan hanya diwajibkan membayar pokok pajak satu tahun terakhir yang tertunggak ditambah pokok pajak tahun berjalan.

"Jadi maksudnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan cuma dua tahun. Sisanya dihapus, termasuk seluruh dendanya," jelas Ninno memberikan penegasan.

Berlaku di Seluruh Samsat

Layanan pemutihan pajak ini sudah dapat diakses secara langsung oleh masyarakat di seluruh unit pelayanan Samsat yang tersebar di wilayah Riau. Bapenda menargetkan momentum ini mampu menumbuhkan kesadaran kepatuhan administrasi kendaraan dengan lebih baik ke depannya.

"Kami mengharapkan masyarakat memanfaatkan momen ini untuk segera menyelesaikan administrasi pembayaran pajak kendaraannya. Kesempatan ini hanya berlaku selama bulan Agustus,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:31:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Diklat-Resmi-Dimulai--36-Calon-Paskibraka-Riau-Digembleng-Fisik-dan-Mental-di-Pekanbaru

PEKANBARU-Sebanyak 36 putra-putri terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Riau mulai menjalani masa karantina dan pemusatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Selama lebih dari dua pekan ke depan, para calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026 ini akan digembleng secara fisik maupun mental demi menyukseskan pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, menyampaikan apresiasi atas capaian para peserta yang berhasil menembus seleksi ketat tingkat provinsi. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras, kedisiplinan, semangat juang, serta dukungan doa dari orang tua.

"Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera. Paskibraka adalah simbol keteladanan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, integritas, serta semangat gotong royong," tegas Zulkifli saat membuka kegiatan di Evo Hotel Pekanbaru, Minggu (2/8/2026).

Zulkifli menekankan bahwa diklat ini tidak semata-mata mengasah kemampuan teknis baris-berbaris. Masa karantina dirancang secara khusus untuk membangun mental kepemimpinan, ketahanan fisik, kecerdasan emosional, hingga wawasan kebangsaan yang kuat sebagai bekal para peserta di masa depan.

"Kepada seluruh peserta diklat, saya berpesan agar mengikuti setiap proses dengan penuh kesungguhan. Jadikan setiap latihan sebagai kesempatan untuk menempa diri menjadi pribadi yang tangguh, serta mampu bekerja sama dalam tim," imbuhnya.

Pantauan Kesehatan Secara Ketat

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, merincikan bahwa 36 peserta terpilih ini terdiri dari 18 putra dan 18 putri. Mereka akan menjalani pembinaan secara intensif di Kota Pekanbaru mulai 2 hingga 18 Agustus 2026 mendatang.

Tujuan utama dari pemusatan diklat ini, terang Boby, adalah untuk mencetak anggota Paskibraka yang berkarakter Pancasila sekaligus memastikan kesiapan teknis mereka di lapangan. Mengingat tingginya intensitas latihan menjelang hari kemerdekaan, ia secara khusus meminta seluruh peserta untuk memperhatikan jam istirahat dan kondisi fisik.

"Saya berharap kalian semua mampu menjaga waktu sebaik-baiknya. Jika ada gangguan kesehatan segera laporkan kepada panitia dan tim medis, dengan begitu kita dapat memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Kesepakatan-Selat-Hormuz-di-Depan-Mata--Presiden-AS-Urung-Kerahkan-Militer

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Keputusan ini diambil untuk membuka jalan bagi perundingan terbaru yang dijadwalkan berlangsung Senin (3/8/2026).

Pembatalan operasi bersenjata tersebut bermula setelah Teheran bersama sejumlah negara Timur Tengah meminta waktu guna menyusun kerangka kesepakatan perdamaian. Negara Israel juga dilaporkan telah menyetujui komitmen tersebut untuk menahan diri dari tindakan agresif.

Permintaan dari Timur Tengah

Saat memberikan keterangan kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One menuju Pangkalan Gabungan Andrews, Trump mengonfirmasi bahwa percakapan dengan perwakilan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Iran menjadi faktor utama pembatalan serangan yang awalnya direncanakan batal pada Jumat lalu.

"Kami diminta oleh tiga kelompok utama. Kami juga diminta dengan sangat kuat oleh Iran. Mereka mengatakan kami ingin membuat kesepakatan," urainya menjelaskan situasi diplomasi saat itu.

Permintaan serupa juga datang dari negara-negara tetangga Iran. Trump menggarisbawahi bahwa operasi militer yang disiapkan merupakan sebuah tindakan dalam skala masif yang berpotensi memicu eskalasi.

"Itu akan menjadi serangan besar-besaran. Mereka meminta kami untuk tidak melakukannya. Mereka berkata: 'Tolong jangan lakukan itu'," tambahnya.

Syarat Kesepakatan Baru

Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump menyatakan bahwa semua pihak telah menyetujui parameter awal untuk sebuah kesepakatan. Syarat utama dari pihak AS mencakup pembukaan Selat Hormuz secara total dan segera, serta penghentian program nuklir Iran.

Negosiasi secara formal dimulai Senin sore waktu setempat. Ia optimistis bahwa kata sepakat mengenai status Selat Hormuz dan proses denuklirisasi dapat dicapai dalam waktu dekat, seiring dengan dukungan dari negara-negara kawasan.

"Mereka tidak ingin kita melakukannya, dan terus terang, Arab Saudi juga tidak menginginkannya," pungkasnya merujuk pada keengganan para sekutu AS terhadap konfrontasi militer.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Terseret-Dugaan-Fee-Rp3-5-Miliar--Eks-Ketum-HIPMI-Dibidik-KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengonstruksikan dugaan aliran dana senilai Rp3,5 miliar dari PT Waskita Karya kepada mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari. Kasus ini mencuat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa tim penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melaksanakan ekspose atau gelar perkara. Langkah ini diambil untuk membahas pengembangan kasus dari temuan di ruang sidang.

"Sebetulnya yang (mantan Ketum) HIPMI ya ini memang hasil persidangan fakta-fakta persidangan. Sudah ada laporan dari tim JPU dan bersama-sama dengan tim penyidik untuk bagaimana menelaah dan kemudian mengonstruksikan fakta-fakta persidangan tadi yang sudah ditemukan," terangnya seperti dikutip RMOL, Minggu (2/8/2026).

Tindak Lanjut Gelar Perkara

Taufik menambahkan, progres dari temuan tersebut sudah melewati tahap gelar perkara terkait arah pengembangannya. Kendati demikian, ia belum membeberkan secara rinci kesimpulan dari forum ekspose tersebut. Saat ini, penanganan perkara sedang berproses secara prosedural di internal komisi antirasuah.

"Saat ini masih diproses untuk administrasi, apakah di penyidikannya nanti kita cek," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Jaksa KPK, Ramaditya Virgiyansyah membenarkan bahwa laporan hasil persidangan telah diteruskan kepada jajaran pimpinan KPK. Laporan ini mencakup dugaan aliran uang miliaran rupiah kepada Akbar Himawan Buchari.

"Laporan putusan sudah kami teruskan ke pimpinan," papar Ramaditya.

Fakta Persidangan DJKA Medan

Dugaan penerimaan uang ini berawal dari proses hukum dua terdakwa, yakni PPK II Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Sumatera Utara, Muhlis Hanggani Capah dan Komisaris PT Tri Tirta Permata, Eddy Kurniawan Winarto. Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, meski putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih tahap banding.

Dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (25/6/2026), Ketua Majelis Hakim, Khamozaro Waruwu secara khusus memberikan catatan terkait uang komitmen yang mengalir ke pihak lain.

"Menimbang adanya pengiriman uang sebagai komitmen fee, yang diserahkan kepada Akbar Himawan Buchari yang sebelumnya ingin ikut dalam proyek JKLMB 1. Ini sebagai pintu masuk untuk pengembangan dan penyelidikan, mengungkap keterlibatan Akbar Himawan Buchari terkait penerimaan uang komitmen fee sebesar Rp3,5 miliar,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/MK-Pisahkan-Anggaran-MBG--Anggota-DPR-Sebut-Bukti-Negara-Hukum

JAKARTA -Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib dana pendidikan minimal 20 persen. Keputusan yudikatif bernomor 40/PUU-XXIV/2026 tersebut dinilainya sebagai cerminan nyata tegaknya supremasi hukum di Tanah Air.

"Dengan putusan MK ini menguatkan posisi bahwa Indonesia masih konsisten sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtstaat)," ujar Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) segera merumuskan langkah turunan.

"Dengan putusan MK tentang MBG untuk tidak menggunakan anggaran pendidikan, itu butuh tindak lanjut dari pemerintah, khususnya Kemenkeu dan Bappenas. Karena ini masalah yang sangat teknokratik," tegasnya.

Fikri menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi pemerintah seperti program MBG, Sekolah Rakyat, maupun Sekolah Unggulan Garuda. Namun, ia mengingatkan agar seluruh program dieksekusi dengan landasan regulasi yang jelas.

"Program pemerintah yang sangat strategis dan bagus seperti MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda dan lainnya, harus diimplementasikan secara bertahap sesuai regulasi dan tata kelola yang kuat berbasis hukum dan konstitusi," paparnya.

Selain berimplikasi pada pihak eksekutif, ketetapan ini juga akan langsung memengaruhi arah legislasi di parlemen, khususnya terkait perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

"Bahwa putusan MK ini akan menjadi catatan besar bagi DPR sehingga norma dalam UU Sisdiknas ke depan tentang anggaran pendidikan tidak hanya menekankan kembali ketentuan UUD NRI 1945, namun lebih definitif khusus untuk pendidikan sehingga tidak diterjemahkan terlalu luas," urainya.

Sebagai informasi, MK sebelumnya telah mengamanatkan pemisahan anggaran MBG dari pos operasional penyelenggaraan pendidikan. Beleid pemisahan tata kelola keuangan ini wajib diimplementasikan paling lambat pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Empat-Warga-Sipil-Jadi-Korban-Bom-1-Ton-AS--Centcom-Buka-Investigasi-Internal

JAKARTA - Militer Amerika Serikat (AS) dituding melakukan kesalahan fatal setelah menjatuhkan bom seberat nyaris satu ton di kawasan perumahan Pulau Qeshm, Iran, Kamis (30/7/2026). Tragedi ini menewaskan satu keluarga beranggotakan empat orang secara seketika.

Deretan pakar yang melakukan analisis terhadap foto, video, serta jejak citra satelit mengonfirmasi bahwa AS mengerahkan amunisi tipe Mark-84. Merujuk pada keterangan para pejabat pemerintahan Iran, korban jiwa dalam insiden ini mencakup pasangan suami-istri dan dua putra mereka yang masih berusia dua tahun. Beruntung, regu penyelamat berhasil menarik dua anak lainnya dari reruntuhan dalam keadaan bernyawa.

Fakta di lapangan yang dibeberkan analis kepada The New York Times (NYT) menunjukkan adanya kawah dengan diameter mencapai sembilan meter. Pecahan badan bom yang ditemukan mengarah kuat pada profil Mark-84, amunisi konvensional dengan daya hancur masif milik AS. Seluruh bukti visual tersebut memiliki kecocokan absolut dengan waktu dan lokasi operasi tempur AS di hari itu.

Pemilihan titik koordinat ini menuai sorotan tajam karena berada tepat di lingkungan berpenduduk padat di Kota Qeshm, kawasan pesisir Selat Hormuz. Serangan udara ini merupakan bentuk tindak balas dendam angkatan bersenjata AS atas serangan mematikan yang dilancarkan Iran ke pangkalan mereka di Yordania.

Kendati berdalih menyasar target strategis, temuan NYT mementahkan asumsi tersebut lantaran tidak ditemukannya infrastruktur militer Iran di dekat permukiman korban. Analisis di lokasi juga tidak mencatat adanya serdadu yang menjadi korban. Daya rusak bom menyapu radius lebih dari 60 meter, meremukkan bangunan serta kendaraan di sekitarnya.

Menyikapi hal ini, Komando Pusat AS (Centcom) mulai menggelar proses penyelidikan internal terkait indikasi jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil. Namun, lembaga militer tersebut mengambil sikap bungkam ketika dicecar mengenai urgensi menjatuhkan bom berkapasitas raksasa di permukiman dan absennya tindakan pencegahan korban sipil.

"Kami mengetahui laporan tersebut dan sedang menyelidikinya," terang Juru Bicara Centcom, Tim Hawkins. Ia menambahkan bantahan bahwa pihak militer AS menjadikan masyarakat sipil sebagai target peperangan.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:04:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/PTPN-IV-dan-Pemkab-Rohil-Sepakat-Perkuat-Kolaborasi-Ekonomi

PEKANBARU â€" PTPN IV Regional III memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) untuk mendukung pembangunan daerah, sekaligus menjaga iklim investasi berkelanjutan di wilayah pesisir Provinsi Riau.

Komitmen ini disepakati dalam pertemuan antara Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles dengan manajemen PTPN IV Regional III di Pekanbaru. Perusahaan diwakili oleh Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum, Hotmatua, didampingi General Manager Distrik Timur, Amrizal Hamdi, General Manager Distrik Barat, Sugianto, serta tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Fokus Pemberdayaan dan Kemitraan

Dalam agenda tersebut, kedua pihak membahas berbagai upaya peningkatan kolaborasi. Sektor yang menjadi sorotan meliputi pembangunan sosial masyarakat, perluasan kemitraan dengan petani sawit, hingga penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles menyambut baik langkah PTPN IV Regional III. Ia menilai perusahaan sejauh ini konsisten berkontribusi bagi daerah lewat investasi maupun program pemberdayaan.

"Kehadiran perusahaan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian, membuka lapangan kerja, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan," puji Jhony.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta adalah modal utama mempercepat pemerataan pembangunan demi kesejahteraan warga. Ia secara khusus menyoroti pelibatan petani sawit melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

"Kemitraan bersama petani merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat. Kami berharap pola kolaborasi seperti ini terus diperkuat," harapnya.

Komitmen Keberlanjutan Investasi

Lebih lanjut, Jhony turut mengapresiasi implementasi program TJSL yang berdampak positif di lapangan. Ia meminta agar program tersebut ke depannya makin selaras dengan arah pembangunan Pemkab Rohil.

"Ke depan, kami berharap kolaborasi ini semakin erat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat," tutup Jhony.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional III, Hotmatua menegaskan tekad perusahaan untuk terus memberikan nilai tambah bagi Rokan Hilir.

"PTPN IV Regional III meyakini bahwa keberhasilan perusahaan harus berjalan seiring dengan kemajuan daerah tempat kami beroperasi. Karena itu, kami akan terus menjaga kolaborasi harmonis bersama Pemkab Rohil," papar Hotmatua.

Ia menjelaskan bahwa perluasan kemitraan petani dan realisasi TJSL akan tetap menjadi prioritas sebagai penggerak ekonomi masyarakat setempat.

"Sinergi yang telah terjalin ini akan terus kami perkuat agar mampu memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat, pemerintah daerah, maupun keberlanjutan investasi di wilayah ini,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 09:02:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Menempati-Rumah-Condong--Untuk-Memperbaiki--Bukan-Numpang-Berteduh

BAYANGKAN sebuah rumah tua yang telah lama dihuni bersama. Atapnya bocor ketika hujan turun. Dindingnya penuh retakan. Tiang-tiang penyangga mulai miring. Lantainya lapuk dan berderit setiap kali diinjak. Sebagian kecil penghuni sudah terbiasa dengan keadaan itu. Mereka bahkan menganggap kerusakan adalah kesempatan untuk mengais keuntungan dengan cara terus merusak, dan sudah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari.

Lalu datang sekelompok orang yang ingin memperbaikinya. Mereka menambal atap yang bocor, memperkuat fondasi, meluruskan tiang yang condong, dan mengganti bagian-bagian yang mulai rapuh. Anehnya, tak semua menyambutnya. Ada yang mencibir sebelum pekerjaan dimulai. Ada yang menebar prasangka. Ada yang sibuk mencari-cari kekurangan para pekerja. Bahkan ada yang berharap rumah itu tetap retak dan condong.

Mengapa?

Karena rumah yang rusak sering kali menciptakan ruang-ruang yang nyaman bagi sebagian orang yang bermental tikus. Di sela retakan itulah kepentingan tikus tumbuh. Di balik dinding yang rapuh, aturan menjadi longgar. Ketika rumah mulai diperbaiki, ruang untuk menikmati keadaan lama semakin menyempit.

Perubahan memang tidak sekadar soal membangun. Perubahan berarti mengubah kebiasaan. Dan tidak semua orang siap kehilangan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati.

Namun, sebuah pertanyaan sederhana perlu kita renungkan. Jika rumah yang kita tinggali bocor, apakah kita memilih ikut menambalnya, atau sibuk memperdebatkan warna ember untuk menampung air dari atap yang bocor? Jika tiangnya mulai miring, apakah kita membantu membuat penyangga, atau malah berharap rumah itu roboh agar dapat berkata, “Bukankah sejak awal sudah saya bilang?”

Dalam kehidupan berbangsa, pilihan-pilihan seperti itulah yang menentukan masa depan. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah yang dibangun dengan pengorbanan para pendiri bangsa, dirawat oleh banyak generasi, dan kini diwariskan kepada kita. Tentu rumah sebesar ini tidak pernah luput dari kerusakan. Akan selalu ada bagian yang harus dibenahi, aturan yang harus diperbaiki, dan fondasi yang harus diperkuat agar tetap mampu menghadapi perubahan zaman.

Tidak semua proses perbaikan berjalan sempurna. Bahkan, mungkin ada kekeliruan yang harus dikoreksi. Karena itu, kritik tetap diperlukan. Tetapi, kritik yang sehat sejatinya seperti lampu penerang bagi pekerja, bukan badai yang sengaja dihadirkan untuk merobohkan bangunan.

Bangsa ini tidak membutuhkan penonton yang bersorak ketika ada retakan baru. Bangsa ini membutuhkan warga yang bersedia mengangkat batu, memegang paku dan palu, membersihkan puing, atau sekadar menjaga agar pekerjaan perbaikan dapat berlangsung dengan baik.

Gotong royong bukan hanya tradisi. Ia adalah cara berpikir. Kesadaran bahwa rumah ini terlalu berharga untuk diserahkan kepada segelintir orang, dan terlalu besar untuk diperbaiki sendirian.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah tinggal di rumah ini. Sejarah akan mengingat siapa yang ikut memperbaikinya, siapa yang menjaga agar tetap berdiri, dan siapa yang justru menikmati ketika rumah itu hampir runtuh.

Indonesia sedang terus berbenah. Barangkali yang paling penting bukanlah bertanya siapa yang sedang memegang palu. Yang lebih penting adalah bertanya kepada diri sendiri: Ketika rumah ini sedang diperbaiki, saya memilih bagian dari solusi atau justru bagian dari kerusakan?

Sebab rumah ini bukan dimiliki oleh satu orang, bukan milik satu kelompok, dan bukan milik satu generasi. Rumah ini adalah Indonesia.

Dan sebaik-baik penghuni rumah bukanlah mereka yang paling lantang mengeluh, melainkan mereka yang rela ikut memperkokoh tiang-tiangnya agar tetap tegak bagi anak cucu yang akan datang.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 08:57:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Selamat-Datang-Wali-Kota-IMT-GT--Menitip-Tropical-Green-City-Framework-di-Meja-Sidang-GCMC

Ketika sebuah kota dipercaya menjadi tuan rumah forum internasional, ada dua pilihan: menjadi penyelenggara yang baik, lalu dilupakan, atau menjadi kota yang melahirkan gagasan, lalu dikenang sepanjang sejarah.

Pada 4â€"7 Agustus ini, para wali kota dari puluhan kota di Indonesia, Malaysia, dan Thailand datang ke Pekanbaru, membawa satu agenda yang sama: bagaimana membangun kota yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Kota Bertuah tentu menyambut dengan hangat. Namun sambutan terbaik bagi para tamu bukan hanya protokol dan jamuan, melainkan gagasan yang bisa mereka bawa pulang.

Forum ini diselenggarakan dalam kerangka Indonesiaâ€"Malaysiaâ€"Thailand Growth Triangle (IMT-GT), kerja sama ekonomi subregional yang berdiri sejak tahun 1993 dan kini melibatkan puluhan provinsi dan negara bagian dari tiga negara. Green Cities Mayor Council (GCMC) adalah salah satu pilar paling hidup dari forum itu, jaringan wali kota yang tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga saling mendorong untuk bergerak lebih cepat menuju keberlanjutan.

Pertanyaannya bukan apakah Pekanbaru siap menjadi tuan rumah yang baik. Tetapi, apakah kita siap memanfaatkan momentum ini untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar seremoni?

Sebagai warga Pekanbaru, penulis ingin menyampaikan gagasan ini sebagai secuil sumbangsih pemikiran.

Metamorfosis Green City

Gagasan kota hijau bukan lahir kemarin. Ia berakar dari pemikiran Ebenezer Howard pada akhir abad ke-19 melalui konsep Garden City di daerah Hertfordshire, sebelah utara kota London, Inggris, sebagai reaksi terhadap kota industri yang pengap dan tidak manusiawi. Howard bermimpi tentang kota yang menyeimbangkan kehidupan urban dengan alam. Taman yang luas, udara bersih, ruang terbuka yang memberi napas bagi warganya. Buku gagasannya, To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898), menjadi salah satu dokumen paling berpengaruh dalam sejarah perencanaan kota modern.

Gagasan itu kemudian berkembang jauh. Pada dekade 1990-an hingga 2000-an, konsep Green City mulai dilembagakan secara global oleh PBB, Bank Dunia, dan Asian Development Bank melalui berbagai indikator, di antaranya adalah efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, dan pengurangan emisi.

Di Indonesia, Tahun 2011 Kementerian PUPR menerjemahkannya melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), sebuah lompatan penting yang memperkenalkan delapan atribut kota hijau kepada pemerintah daerah di seluruh nusantara.

Namun dunia tidak berhenti bergerak. Krisis iklim semakin nyata. Banjir perkotaan semakin sering dan semakin parah. Suhu kota terus meningkat akibat efek pulau panas. Kualitas udara menjadi kekhawatiran publik. Sementara itu, tekanan pelaporan keberlanjutan dan investasi hijau mulai memengaruhi daya saing kota secara langsung.

Dalam situasi seperti ini, Green City tidak lagi bisa dipahami sebatas taman kota, jalur hijau, atau ruang terbuka. Ia telah berevolusi menjadi sebuah sistem tata kelola yang mengintegrasikan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknologi, partisipasi masyarakat, dan perubahan perilaku secara menyeluruh. Ini bukan lagi soal apa yang dibangun, melainkan bagaimana seluruh sistem kota dikelola menuju keberlanjutan.

Paradoks Alam Tropis

Ada satu masalah mendasar yang jarang menjadi diskusi publik. Sebagian besar konsep dan indikator Green City yang menjadi rujukan global dikembangkan di kota-kota beriklim sedang di negara-negara Eropa Utara, Amerika Utara dan Asia Timur, yang pada dasarnya memiliki empat musim, curah hujan terdistribusi merata, dan ekosistem yang tidak ada kemiripannya dengan kawasan khatulistiwa.

Padahal kota-kota anggota IMT-GT, seperti Pekanbaru, Medan, Penang, Melaka, Hat Yai, dan Songkhla, memiliki realitas ekologis yang sama sekali berbeda dari kota-kota tempat konsep itu lahir dan berkembang. Curah hujan ekstrem yang bisa mencapai ratusan milimeter dalam satu hari. Kelembapan tinggi sepanjang tahun. Ancaman kabut asap lintas batas. Lahan gambut yang menyimpan karbon dalam jumlah masif sekaligus rentan terhadap kebakaran. Keanekaragaman hayati tropis yang tidak tertandingi. Dominasi sampah organik dalam sistem persampahan kota. Sistem mobilitas perkotaan yang setiap hari berhadapan dengan panas ekstrem, kelembapan tinggi, dan genangan akibat hujan deras.

Perbedaan ini bukan soal derajat, melainkan soal paradigma. Green City konvensional bertanya: bagaimana kita membuat kota lebih hijau? Pertanyaan itu masuk akal di kota-kota yang ekosistemnya relatif sederhana dan ancamannya terprediksikan.

Kota tropis menghadapi dinamika yang berbeda secara fundamental. Banjir kilat akibat hujan ekstrem dalam hitungan jam, bukan banjir musiman yang terprediksikan. Kabut asap yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kota sendirian karena bersumber dari lintas batas administratif. Gambut yang jika salah kelola bukan sekadar merusak ekosistem lokal, tetapi melepaskan karbon dalam skala yang memengaruhi iklim global.

Pertanyaan yang lebih tepat untuk kota-kota tropis bukan lagi sekadar “bagaimana menjadi lebih hijau”, melainkan, bagaimana kota dirancang agar benar-benar selaras dengan (bukan melawan) dinamika ekosistem tropis yang unik ini?

Ini bukan sekadar perbedaan iklim. Ini adalah perbedaan tantangan mendasar, yang seharusnya melahirkan pendekatan berbeda pula. Selama ini kita terlalu sering mengadaptasi konsep yang lahir dari pengalaman orang lain, lalu bertanya-tanya mengapa hasilnya tidak optimal.

IMT-GT sebagai Laboratorium yang Tepat

Di sinilah peluang besar yang belum kita manfaatkan sepenuhnya. Kota-kota anggota IMT-GT memiliki keistimewaan yang langka. Setiap kotanya menghadapi tantangan ekologis yang hampir identik, tersebar di tiga negara, dan sudah memiliki mekanisme kolaborasi yang telah berjalan lebih dari tiga dekade. Ini adalah kondisi ideal untuk mengembangkan apa yang saya usulkan sebagai Tropical Green City Framework, kerangka pembangunan kota hijau yang dirancang khusus dari, oleh, dan untuk kota-kota tropis.

Framework ini bukan pengganti konsep Green City yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap khusus untuk wilayah tropis. Beberapa dimensi yang perlu menjadi intinya antara lain: ketahanan terhadap banjir akibat hujan ekstrem, pengelolaan air berbasis siklus alami, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, pendinginan kota berbasis alam (nature-based cooling), pengelolaan kualitas udara termasuk kabut asap lintas batas, ekonomi sirkular berbasis biomassa tropis, dan tata kelola kolaboratif multipihak yang bukan sekadar formalitas.

Yang paling penting, kerangka ini harus lahir dari pengalaman nyata kota-kota tropis, bukan dari adaptasi konsep yang dikembangkan di tempat lain dengan tantangan yang berbeda.

Pekanbaru dan Pilihan Sejarah

Tentu saja, membangun sebuah kerangka baru bukan pekerjaan satu forum. Ia memerlukan riset yang kuat, dialog lintas disiplin dan lintas negara, serta komitmen jangka panjang. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa Tropical Green City Framework akan selesai dirumuskan dalam satu pertemuan.

Tetapi setiap gagasan besar selalu bermula dari satu hal: keberanian untuk memulai percakapan.

Pertemuan GCMC di Pekanbaru dapat menjadi lebih dari sekadar agenda berbagi praktik terbaik antar kota. Ia bisa menjadi titik awal dari kolaborasi ilmiah dan kebijakan yang lebih ambisius, yang pada akhirnya menghasilkan kerangka baru bagi pembangunan kota tropis di Asia Tenggara.

Jika dua dekade lalu Indonesia memperkenalkan P2KH sebagai tonggak awal kota hijau, maka dekade ini adalah saatnya kota-kota tropis mulai memikirkan generasi berikutnya. Pekanbaru memiliki kesempatan yang tidak datang dua kali untuk memulai percakapan itu.

Sejarah akan mengingat kota yang berani melahirkan gagasan â€" gagasan yang kemudian menginspirasi banyak kota lainnya. Momentum itu ada di tangan kita sekarang.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 08:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Celebrity/Kukuhkan-202-RT-dan-RW-Tenayan-Raya--Wako-Pekanbaru-Siapkan-Retreat-Khusus

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho resmi mengukuhkan 202 Ketua RT dan RW terpilih se-Kecamatan Tenayan Raya. Prosesi pelantikan yang melibatkan 161 Ketua RT dan 41 Ketua RW ini dipusatkan di halaman Kantor Kecamatan Tenayan Raya, Jalan Budi Luhur, Minggu (2/7/2026) sore.

Beriringan dengan agenda utama tersebut, Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sulastri Agung turut mengukuhkan kelompok Dasawisma se-Kecamatan Tenayan Raya. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal bagi para pengurus baru untuk mulai bersinergi membangun wilayahnya masing-masing secara optimal.

Sinergi Pelayanan dan Persiapan Retreat

Dalam arahannya, Agung Nugroho menekankan pentingnya peran strategis para ketua lingkungan. Ia meminta seluruh RT dan RW yang baru dilantik agar segera bergerak menyukseskan berbagai program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru di tengah masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan hingga dilakukan pengukuhan ketua RT dan RW terpilih hari ini," ucapnya.

Lebih jauh, ia berharap para tokoh masyarakat ini mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat paling bawah. Mereka dituntut proaktif menampung serta menyampaikan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan warga agar segera mendapat penanganan yang tepat sasaran.

Sebagai langkah penguatan kapasitas, Pemkot Pekanbaru juga tengah mematangkan rencana pembekalan khusus berupa kegiatan retreat bagi seluruh Ketua RT dan RW hasil pemilihan serentak. Saat ini, pemerintah daerah telah memetakan dua opsi lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

"RT-RW akan melaksanakan retreat. Ada dua pilihan, satu di Tenayan Raya, tepatnya di kantor wali kota. Satu lagi di Danau Bandar Kayangan," urainya.

Pelaksanaan retreat tersebut saat ini masih menunggu rampungnya proses pengukuhan seluruh pengurus di 15 kecamatan se-Kota Pekanbaru. Agenda yang rencananya hanya berlangsung selama satu malam ini dirancang khusus untuk menyelaraskan visi, mempererat kekompakan, serta memberikan pembekalan wajib guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan para ketua lingkungan di garda terdepan.(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 08:53:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Harimau-Sumatera-Berkeliaran-di-Desa-Danai-Inhil--BBKSDA-Riau-Pasang-Kandang-Jebak

PEKANBARU - Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau terus mengintensifkan upaya evakuasi dan mitigasi terhadap seekor harimau Sumatera yang berkeliaran di Desa Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Hingga Ahad (2/8/2026), tim yang dipimpin oleh Bambang Santoso telah memasang kandang jebak (box trap) guna mengamankan satwa dilindungi tersebut.

Langkah ini diambil setelah keberadaan harimau berhasil dikonfirmasi melalui kamera penjebak (camera trap) yang dipasang oleh tim di lapangan pada Rabu (29/7/2026) lalu.

Humas BBKSDA Riau, Reni, menjelaskan bahwa rentetan langkah mitigasi ini bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat setempat sekaligus menjaga kelestarian satwa endemik tersebut dari potensi konflik.

"Tim terus melakukan beberapa upaya mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan terhadap pergerakan harimau. Kemarin tim telah menyiapkan kandang jebak juga pemantauan menggunakan drone thermal," papar Reni.

Pemantauan Berlapis via Drone Thermal

Untuk mempercepat proses pelacakan, BBKSDA Riau juga telah menerjunkan personel tambahan ke Desa Danai, meskipun jumlah pastinya tidak dirinci. Reni menekankan bahwa tim kini sangat mengandalkan teknologi drone thermal untuk mendeteksi suhu tubuh satwa liar tersebut dari udara.

Alat ini dinilai sangat krusial dalam melacak pergerakan harimau, terutama saat satwa beraktivitas pada malam hari atau ketika sedang bersembunyi di balik vegetasi rawa yang lebat. Pemantauan ini terus dilakukan secara berkala guna menentukan langkah evakuasi paling aman bagi semua pihak.

Imbauan Waspada dan Keterlibatan Warga

Mengingat proses evakuasi yang masih berjalan, BBKSDA Riau secara tegas mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Warga diminta agar tidak mengambil tindakan gegabah, seperti mencoba mendekati atau menangkap harimau tersebut secara mandiri.

"Warga segera laporkan kepada petugas apabila melihat keberadaan harimau atau menemukan jejak baru," imbaunya.

Menurutnya, koordinasi yang baik dengan petugas akan memastikan evakuasi berjalan lancar tanpa membahayakan nyawa manusia maupun keselamatan satwa.

Sementara itu, Kepala Desa Danai, Halim, mengonfirmasi bahwa penanganan konflik satwa di wilayahnya masih berlanjut. Ia menyebutkan bahwa upaya evakuasi ini mendapat dukungan penuh dari elemen masyarakat setempat serta aparat keamanan.

"Warga bersama aparat kepolisian juga ikut membantu tim BBKSDA dalam upaya evakuasi harimau tersebut,"(goriau)

]]> Mon, 03 Aug 2026 08:51:00 +0700