BEIJING - Krisis demografis China tahun ini masuk semakin dalam ke fase yang lebih rapuh ketika Beijing meluncurkan inisiatif perawatan lansia nasional baru. Inisiatif ini tidak bergantung pada perluasan layanan kesejahteraan profesional, tetapi mendorong para pensiunan muda untuk merawat warga tertua di negara itu.

Dipresentasikan oleh otoritas China sebagai solusi berbasis komunitas yang inovatif, program yang disebut "perawatan lansia saling membantu" ini dengan cepat menuai kritik dari para analis dan pengamat kebijakan sosial yang berpendapat bahwa inisiatif tersebut mencerminkan tekanan keuangan yang meningkat dan kelemahan struktural di dalam sistem kesejahteraan China yang menua.

Kerangka kebijakan, yang diperkenalkan bersama pada akhir April oleh Kementerian Urusan Sipil China dan 10 departemen negara lainnya, mengusulkan jaringan pusat dukungan berbasis komunitas nasional di mana para pensiunan yang relatif sehat berusia 60-an akan membantu warga lanjut usia dengan perawatan harian dasar dan dukungan sosial.

Dilansir Hamrakura, Sabtu, (6/6/2026), menurut rencana resmi yang dipublikasikan melalui media pemerintah, Beijing bertujuan untuk membangun fasilitas perawatan lansia berbasis saling bantu di 70 persen komunitas perkotaan dan pedesaan pada tahun 2030, sebelum menciptakan sistem nasional yang lebih terinstitusionalisasi pada tahun 2035.

Namun di balik bahasa solidaritas komunitas terdapat realitas yang jauh lebih serius. China menghadapi salah satu transisi demografis tercepat di dunia, dengan angka kelahiran yang menurun, populasi yang menua dengan cepat, kesenjangan pensiun yang semakin lebar, dan tekanan yang meningkat pada keuangan pemerintah daerah.

Bagi banyak pengamat, kebijakan baru ini tampak kurang seperti perluasan kesejahteraan dan lebih seperti upaya untuk mengalihkan tanggung jawab perawatan lansia dari negara ke komunitas yang sudah terbebani.

Titik Balik Demografi China

Skala penuaan populasi di China tercermin dalam data resmi terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional. Hingga akhir tahun 2025, populasi warga berusia 60 tahun ke atas di China telah mencapai sekitar 323 juta jiwa, atau setara dengan 23 persen dari total populasi keseluruhan.

Pada periode yang sama, angka kelahiran mencatat 7,92 juta kelahiran, dengan tingkat pertumbuhan penduduk alami yang tetap berada di zona negatif.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern China, warga negara berusia 65 tahun ke atas menyumbang bagian yang lebih besar dari populasi dibandingkan anak-anak berusia 14 tahun ke bawah. Angka-angka tersebut mencerminkan pembalikan demografi yang mendalam dan mengkhawatirkan.

Pembalikan demografi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi China yang selama beberapa dekade ditopang oleh populasi usia kerja berskala besar. Fenomena penuaan ini juga terjadi sebelum tercapainya kemakmuran yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan yang akses layanan kesehatan, pensiun, serta kesejahteraan sosialnya masih menunjukkan kesenjangan. Fenomena migrasi pekerja muda ke pusat kota selama beberapa dekade turut memengaruhi struktur dukungan sosial bagi para lansia yang tetap tinggal di desa.

Data jaminan sosial China menunjukkan adanya perbedaan perolehan tunjangan di antara kelompok pensiunan berdasarkan letak geografis dan status pekerjaan terdahulu.

Sekitar 180 juta penduduk pedesaan dan warga berpenghasilan rendah menerima pensiun dasar dengan rata-rata sekitar 200 yuan (sekitar Rp450 ribu) per bulan. Sementara itu, di sektor publik, terdapat sekitar 23 juta pensiunan dari lembaga negara yang menerima paket pensiun dan kesejahteraan melebihi 6.000 yuan (Rp13,5 juta) per bulan.

Perbedaan nominal ini dipengaruhi oleh model kesejahteraan yang secara struktural bergantung pada klasifikasi tempat tinggal (perkotaan vs pedesaan), hubungan kerja dengan sektor negara, serta status pekerjaan. Pengamat menilai tata kelola alokasi anggaran ini menjadi poin krusial di tengah upaya otoritas menekankan prinsip "pembangunan yang berpusat pada rakyat."

Tekanan Fiskal di Balik Pergeseran Kebijakan

Peluncuran program “bantuan bersama” terjadi pada saat pemerintah daerah di seluruh China menghadapi tekanan keuangan yang semakin memburuk. Selama bertahun-tahun, pemerintah kota sangat bergantung pada penjualan tanah kepada pengembang properti sebagai sumber pendapatan utama.

Namun, penurunan pasar properti yang berkepanjangan di China secara tajam mengurangi aliran pendapatan tersebut, membuat banyak pemerintah daerah terbebani dengan utang yang meningkat dan kapasitas fiskal yang menyusut.

Angka resmi dari Kementerian Keuangan China menunjukkan bahwa pendapatan dari penjualan hak penggunaan lahan negara turun lebih dari 25 persen dari tahun ke tahun selama bulan-bulan awal tahun 2026.

Pada saat yang sama, pembayaran bunga atas utang pemerintah terus meningkat pesat. Dengan latar belakang tersebut, perluasan layanan perawatan lansia profesional skala besar akan membutuhkan pengeluaran publik yang besar.

Analis memperkirakan penyediaan fasilitas perawatan lansia profesional yang komprehensif di pedesaan membutuhkan biaya sekitar satu triliun yuan per tahun. Namun, laporan dari lembaga riset kebijakan, termasuk Mercator Institute for China Studies di Jerman, menunjukkan bahwa perencanaan fiskal China tahun 2026 menitikberatkan prioritas anggaran pada pengembangan teknologi, kebijakan industri, dan pertahanan nasional. Konsep "bantuan timbal balik" dinilai menjadi opsi alokasi anggaran yang efisien untuk mengelola kebutuhan operasional tanpa menuntut peningkatan pengeluaran negara secara drastis.

Ketergantungan terhadap jaringan sukarelawan informal dalam program ini turut memicu diskusi mengenai keberlanjutan jangka panjang. Hal ini mengingat para sukarelawan usia muda tersebut pada saatnya juga akan memasuki usia lanjut dan membutuhkan perawatan.

Di daerah pedesaan yang sudah menderita kekurangan tenaga kerja dan penurunan populasi, masyarakat kekurangan personel terlatih, infrastruktur medis, dan subsidi keuangan yang cukup untuk mendukung kebutuhan perawatan jangka panjang.

Para kritikus berpendapat bahwa program ini secara efektif mentransfer tanggung jawab dari negara ke masyarakat lokal yang sudah berada di bawah tekanan sosial dan ekonomi yang berat. Tantangan ini diperkirakan akan meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade mendatang.

Menurut angka yang dikutip oleh media pemerintah China, negara itu dapat memiliki sekitar 46 juta warga lanjut usia penyandang disabilitas atau sebagian disabilitas pada tahun 2035. Pada tahun 2050, angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 58 juta.

Angka-angka tersebut menunjukkan beban perawatan yang meningkat pesat yang akan sulit ditanggung oleh jaringan sukarelawan informal.

Para analis juga memperingatkan adanya kontradiksi struktural di jantung kebijakan itu sendiri. Para pemberi perawatan saat ini, menurut mereka, pada akhirnya akan menjadi penerima perawatan di masa depan. Sistem yang bergantung pada sukarelawan yang menua, subsidi minimal, dan hubungan informal berisiko menjadi semakin rapuh seiring dengan meningkatnya tekanan demografis.

Krisis yang Semakin Sulit Disembunyikan

Krisis populasi lansia di China bukan lagi sekadar masalah keluarga pribadi. Krisis ini berkembang menjadi tantangan ekonomi, fiskal, dan sosial yang lebih luas dengan implikasi terhadap stabilitas jangka panjang.

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mendorong revisi Ordonansi UAP 1930 atau Stoom Ordonnantie 1930 yang hingga kini masih menjadi salah satu dasar pengaturan keselamatan kerja di Indonesia. Menurutnya, regulasi peninggalan era Hindia Belanda tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan industri modern.

Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat membuka Kongres III Konfederasi Buruh Persatuan Indonesia (KBPI) di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

"Jadi negara kita ini masih memakai undang-undang Belanda tahun 1930," ujar Afriansyah.

Ia menjelaskan, Ordonansi UAP masih digunakan di berbagai sektor industri, termasuk pertambangan mineral dan manufaktur. Padahal, perkembangan teknologi dan dinamika dunia kerja telah mengalami perubahan signifikan dalam hampir satu abad terakhir.

"Perubahan zaman sudah sedemikian besar dan UAP ini masih dipergunakan, baik di sektor mineral maupun perusahaan industri lainnya. Ini penting dan mudah-mudahan undang-undang UAP tahun 1930 ini bisa direvisi," katanya.

Selain Ordonansi UAP, Afriansyah juga menyoroti perlunya pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3). Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini.

Ia menilai sanksi yang diatur dalam UU K3 masih terlalu ringan. Pelanggaran terhadap aturan keselamatan kerja, kata dia, hanya dikenai ancaman denda maksimal Rp100 juta atau pidana kurungan selama tiga bulan.

"K3 masih memakai undang-undang tahun 1970. Jika pelanggar melakukan pelanggaran industri itu hanya kena denda Rp100 juta atau kurungan tiga bulan. Ini mungkin harus diubah," tegasnya.

Afriansyah berharap revisi terhadap kedua regulasi tersebut dapat segera dilakukan guna memperkuat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja di Indonesia.