https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Fri, 10 Jul 2026 11:58:18 +0700 Fri, 10 Jul 2026 11:58:18 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nasional/Sadiah-Amir-Sussy-Ditahan-Kasus-Penggelapan-Dana-Bank--Ini-Penampakannya-

JAKARTA â€" Mantan Branch Manager MNC Bank Cabang MNC Tower Sadiah Amir Sussy ditahan kepolisian atas kasus pencurian dan penggelapan dana milik MNC Bank. Berdasarkan laporan, dana yang ditilep untuk kepentingan pribadi tersebut bernilai fantastis.

Dalam foto yang diterima Okezone, Jumat (10/7/2026), Sadiah tampak mengenakan seragam tahanan warna oranye. Tersangka kejahatan itu hanya bisa menunduk lesu. Dia juga tak berkutik ketika dibawa menuju tahanan kepolisian.Setelah menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka, Sadiah kali ini mendadak lunglai di atas kursi roda.

"Terhadap seseorang yang bernama Sadiah Amir Sussy memang benar saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan kuat telah mencuri/mengambil dana milik MNC Bank," kata Legal Councel MNC Group Chris Taufik dalam keterangan tertulis.

Chris Taufik menegaskan, Sadiah sebelumnya coba mengaburkan persoalan hukum yang sedang dihadapinya. Untuk itu, MNC Group akan melaporkan Sadiah Amir Sussy atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik."Pernyataan yang disampaikan oleh Saudari Sadiah Amir Sussy bersifat tendensius dan patut diduga sebagai upaya yang bersangkutan untuk mengaburkan masalah sebenarnya yaitu pencurian/pengambilan dana milik MNC Bank, tempat yang bersangkutan bekerja," (okezone)

]]> Fri, 10 Jul 2026 11:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Pemkab-Inhu-Perjuangkan-Armada-ODGJ-dan-Pemberdayaan-Komunitas-Adat

INHU-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) terus bergerak cepat dalam memperkuat penanganan kesejahteraan sosial di wilayahnya.

Dalam rangkaian agenda Roadshow Pemkab Inhu jilid 2 ke Kementerian, Bupati Inhu yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhu Rika Varia Nora S.SiT MPH melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial (Kemensos) yang diterima oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priono, beserta jajaran pejabat teras Kemensos di Jakarta, Selasa (09/07/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhu Rika Varia Nora memaparkan secara komprehensif kondisi objektif serta tantangan pembangunan sosial di Kabupaten Inhu.

Poin-poin krusial yang dipaparkan meliputi pemutakhiran data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), efektivitas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), pemetaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan hak penyandang disabilitas, hingga program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

Untuk mengintervensi berbagai kendala tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Inhu menyerahkan proposal usulan bantuan anggaran operasional dan pemberdayaan, yang secara terperinci, usulan tersebut yaitu Fasilitasi ODGJ & ABH dengan permohonan bantuan Pengadaan unit armada operasional guna mempercepat mobilisasi evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

"Selama ini, jarak geografis menuju tempat rujukan di Kota Pekanbaru yang memakan waktu cukup lama menjadi kendala klasik dalam penanganan kedaruratan," ujar Rika Varia Nora.

Selanjutnya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan mengalokasikan untuk pembangunan community center, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, serta stimulan pemukiman sosial dan penghidupan berkelanjutan bagi warga KAT di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal dan rencana pemetaan di Kecamatan Rakit Kulim.

Terakhir Pemberdayaan Sosial Ekonomi KPM PKH berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk mendorong kemandirian finansial keluarga prasejahtera agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Merespons paparan tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priono, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkab Inhu khususnya dalam komitmen pemutakhiran data sosial.

"Data yang akurat adalah kunci utama agar setiap program perlindungan dan pemberdayaan sosial dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran," ujar Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priono.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Wamensos langsung menginstruksikan jajaran direktorat terkait di Kemensos untuk memfasilitasi dan mengawal semua kebutuhan serta usulan yang diajukan oleh Pemkab Inhu. Seluruh usulan ini akan dilanjutkan secara teknis di masing-masing direktorat.

Wamensos juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen resmi tertulis sebagai wujud tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

Pertemuan ini menjadi suntikan energi baru bagi jajaran Pemerintah Kab. Inhu. Melalui sinergi pusat dan daerah ini, Pemerintah Kab. Inhu berkomitmen untuk terus menjaga semangat hadir di tengah masyarakat, menghadirkan pelayanan sosial yang cepat, mudah, tepat sasaran, dan responsif 24 jam.(cakaplah)

]]> Fri, 10 Jul 2026 11:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Canda-Bahlil-ke-3-Gubernur-di-Hadapan-Prabowo--Koalisi-Aman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan candaan kepada tiga gubernur yang menghadiri peluncuran program Biodiesel B50 di Rest Area KM57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Dalam sambutannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menyebut kehadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai representasi daerah dengan jumlah pemilih besar. Ia kemudian berkelakar bahwa 'koalisi aman'."Ini tiga gubernur ini, sebagai ketum partai, sudah mayoritas suara Republik Indonesia ini, Pak. Karena tahu Presiden datang, jadi tiga-tiganya datang. Masih patenlah. Koalisi aman," ujar Bahlil.

Bahlil juga berseloroh kepada Dedi Mulyadi. "Kang Dedi harus rem, gas, rem, gas, harus dipakai," katanya.Peluncuran program tersebut turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, serta sejumlah pelaku usaha, di antaranya Boy Thohir dan Arsjad Rasjid.

B50 merupakan bahan bakar biodiesel yang menggunakan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Pemerintah menargetkan implementasi B50 dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menargetkan peluncuran B50 pada Juli 2026.

"Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50, solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengatakan penggunaan B50 diharapkan dapat menghemat devisa serta mendukung target swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan.

"Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara sekalian,(merdeka.com)

]]> Fri, 10 Jul 2026 11:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Security-Kompleks-Ngaku-Tak-Tahu-Pemilik-Rumah-Penyimpan-Emas-74-Kg-yang-Digeledah-Polisi-

Baru-baru ini publik tengah menyoroti video penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Dalam video memperlihatkan detik-detik polisi membongkar sebuah brankas yang tersembunyi di balik dinding salah satu kamar di lantai dua.

Kepala Kortas Tipidkor Mabes Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan, penyidik menemukan 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dollar Amerika Serikat (USD), 14.083.800 dollar Singapura (SGD), serta uang tunai Rp 100 juta di dalam rumah tersebut.

"Estimasi total dalam rupiah senilai Rp 476 miliar," kata Totok di lokasi, Kamis (9/7/2026).

Usai penggeledahan, penyidik mengangkut barang bukti menggunakan kendaraan taktis (rantis) milik Korps Brimob.

Meski demikian, polisi belum mengungkap identitas pemilik rumah karena masih melakukan pendalaman.

"Saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian," katanya.

Hal ini membuat publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok pemilik rumah mewah di kawasan Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang digeledah aparat kepolisian.

Bahkan, petugas keamanan kompleks tempat rumah tersebut berada mengaku tidak mengetahui siapa pemilik bangunan mewah itu meski rumah tersebut telah lama berdiri dan memiliki penjaga.

Security kompleks, Hardi, mengatakan selama bertugas ia belum pernah bertemu langsung dengan pemilik rumah.

Menurutnya, ia hanya mengenal penjaga rumah yang bernama Tata.

"Kalau pemiliknya saya kurang mengetahui. Belum pernah ketemu, adanya penjaga rumahnya saja, penjaga rumahnya sudah 4 tahunan," ujarnya, Kamis (9/7/2026).

Hardi menjelaskan rumah yang berada di Cluster Mediterania I Bukit Golf Hijau itu sangat jarang ditempati. Selama bertugas, ia hampir tidak pernah melihat aktivitas di dalam rumah tersebut.

"Ini rumahnya rumah weekend gitu, jadi pemilik rumah jarang kesini, kebetulan juga pemiliknya gak pernah kesini, kondisinya gini aja sepi," katanya.

Polisi Belum Ungkap Pemilik Rumah

Penggeledahan rumah mewah tersebut merupakan bagian dari penyidikan gabungan Kortastipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus yang tengah diusut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara di PLN yang dikaitkan dengan peristiwa blackout Sumatera, serta perkara di ASABRI dan Krakatau Steel.

Rumah di Sentul menjadi satu dari 12 lokasi yang digeledah penyidik.

Lokasi lainnya meliputi Cafe de'Clan Signature dan sebuah money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Dalam penggeledahan yang berlangsung sejak Rabu (8/7/2026) hingga Kamis (9/7/2026) pagi itu, penyidik menemukan brankas berisi aset bernilai fantastis.

Barang bukti yang disita terdiri atas 74 kilogram emas batangan, uang tunai sebesar 4.767.300 dolar Amerika Serikat (USD), 14.083.800 dolar Singapura (SGD), serta uang tunai Rp100 juta. Jika dikonversi, total nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Usai penggeledahan, polisi memasang garis polisi di sekeliling rumah dan menyita seluruh aset yang ditemukan sebagai barang bukti.

Meski demikian, penyidik masih merahasiakan identitas pemilik rumah tersebut. Foto keluarga yang ditemukan di dalam rumah juga telah diamankan sebagai bagian dari barang bukti.

"Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik," ujar Kepala Kortas Tipidkor Mabes Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, Kamis (9/7/2026).

Rumah Berada di Kawasan Elite Sentul

Rumah mewah yang berlokasi di Jalan Parahyangan Golf Nomor 2, Cluster Mediterania I Bukit Golf Hijau, Sentul, itu berada di kawasan elite dengan sistem keamanan berlapis.

Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati dua pos pemeriksaan keamanan.

Bangunan dua lantai tersebut berdiri di posisi hook dekat bundaran dengan air mancur dan mengusung arsitektur perpaduan modern serta klasik.

Rumah tidak memiliki pagar maupun gerbang tinggi sehingga bagian depannya terlihat jelas dari jalan, hanya dibatasi pagar rendah yang dihiasi patung bergaya Romawi atau Yunani Kuno.

Hingga kini, polisi masih terus mendalami keterkaitan rumah mewah tersebut dengan perkara dugaan korupsi dan TPPU yang sedang ditangani.

Identitas pemilik rumah maupun asal-usul aset bernilai ratusan miliar rupiah itu masih menjadi fokus penyelidikan penyidik.(tribunpekanbaru)

]]> Fri, 10 Jul 2026 11:06:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Polres-Bengkalis-Gagalkan-Penyeludupan-8-Bungkus-Besar-Perusak-Saraf

BENGKALISâ€" Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Bengkalis kembali gagalkan penyeludupan perusak saraf jenis sabu dan pil ekstasi dalam jumlah besar.

Dalam operasi yang dilakukan di tiga lokasi berbeda, petugas berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika, mengamankan tiga orang tersangka, serta menyita delapan bungkus besar diduga sabu dan satu bungkus besar diduga ekstasi.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasat Resnarkoba AKP Tidar Laksono, mengatakan pengungkapan ini dilakukan pada Senin (6/7/26) di tiga lokasi, yakni Jalan Jenderal Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Jalan Jenderal Sudirman di depan Pasar Buah Kota Pekanbaru, serta Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis.

Dalam operasi tersebut petugas mengamankan tiga tersangka berasal dari Bengkalis, Dumai dan Rupat berinisial DT (23), F (21), dan A (22) yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan peredaran narkotika itu.

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa delapan bungkus besar diduga narkotika jenis sabu, satu bungkus besar diduga narkotika jenis ekstasi, satu unit mobil Daihatsu Sigra warna silver, satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, empat unit telepon genggam Android, serta satu tas panjang warna hitam.

Kasat Res Narkoba AKP Tidar menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Bantan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bengkalis bersama personel Polsek Bantan dan Bea Cukai melakukan penyelidikan hingga berhasil menghentikan sebuah kendaraan dan mengamankan tersangka DT.

Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan pelaku, petugas menemukan delapan bungkus besar diduga sabu dan satu bungkus besar diduga ekstasi yang disimpan di dalam tas hitam.

"Hasil pemeriksaan terhadap tersangka pertama kemudian dikembangkan ke Kota Pekanbaru hingga berhasil mengamankan tersangka F. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan berhasil menangkap tersangka A. di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis," jelasnya.

Ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Bengkalis guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, hasil tes urine terhadap ketiga tersangka menunjukkan hasil negatif terhadap kandungan methamphetamine.

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan saat ini masih menjalani proses hukum oleh penyidik Polres Bengkalis.(rtc)

]]> Fri, 10 Jul 2026 11:05:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/-Tak-Proses-dugaan-Asusila-Pimpinan-Ponpes--Sikap-Polsek-Singingi-Hilir-Tuai-Kritik

PEKANBARU- Praktisi hukum senior di Riau, Aspandiar melontarkan kekecewaan atas sikap Polsek Singingi Hilir, Kuantan Singingi (Kuansing) yang tidak melanjutkan proses hukum terhadap dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren atau Pknpes Nurul Tauhid berinisial I terhadap lima santriwatinya. Salah seorang santriwati korban asusila I sampai hamil dan melahirkan ada Juni 2026 lalu.

Polsek Singingi Hilir beralasan tidak melanjutkan proses penyelidikan karena tidak ada laporan dari korban. Sementara korban yang hamil dan melahirkan umurnya 22 tahun atau sudah dewasa dan memilih jalan Damai dengan pelaku.

"Saya sangat menyayangkan pernyataan Kapolsek Singingi Hilir yang mengatakan polisi tidak bisa memproses kasus tersebut tanpa adanya laporan dari korban, karena kasus tersebut menurut mereka merupakan delik aduan, " sesal praktisi hukum yang juga pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau tersebut kepada riauterkini, Kamis (9/7/2026).

Aspandiar merasa heran. Bagaimana mungkin seorang Kapolsek bisa berstatement demikian. Padahal, sangat terang dan jelas bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan delik umum atau delik biasa, artinya pihak kepolisian bisa langsung melakukan penyidikan tanpa harus menunggu aduan resmi dari korban.

Aspandiar lantas merujuk pada pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 tahub 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS disebutkan : "Menyalahgunakan kedudukan/wewenang untuk memaksa persetubuhan atau perbuatan cabul, dipidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta".

"Bahkan padal pasal 15-nya mengatur tentang pemberatan, dimana hukumannya berpotensi ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok, " tegas Aspandiar. Dari uraian kedua pasal tersebut, Aspandiar menegaskan bahwa tindakan pencabulan atau persetubuhan yang memanfaatkan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau relasi ketergantungan seseorang merupakan delik biasa atau delik umum. Pada kasus di Ponpes Nurul Tauhid, I sebagai pimpinan jelas memiliki otoritas keagamaan dan santri sebagai korban berada dalam posisi ketergantungan.

Terlepas dari ketentuan hukum positif di atas, tidak tertutup kemungkinan juga bisa dikenakan sanksi sosial atau sanksi adat, hal ini dipandang perlu karena locus delicti-nya berada di wilayah yang menjunjung tinggi adat dan budaya.

Kritik serupa dilontarkan Tokoh Kuansing Said Mustafa Husin. Jurnalis senior Negeri Jalur tersebut sangat menyayangkan kasus sebesar itu diabaikan polisi hanya dengan dalih tidak ada laporan. Ia menuntut Polres Kuansing mengambil alih kasus tersebut dan memproses sesuai hukim yang berlaku.

"Ini kasus sangat serius. Tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Polisi tidak boleh mengabaikan hanya karena tidak ada laporan. Saya mendesak Polres Kuansing mengambil alih kasus ini. Harus diproses sampai tuntas. Sampai pelaku dihukum setimpal, " tegasnya saat berbincang dengan riauterkini.(rtc)

]]> Fri, 10 Jul 2026 10:45:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Panglima-TNI-Hadiri-Peluncuran-Biodiesel-B50--Dukung-Penguatan-Kemandirian-Energi-Nasional

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri peluncuran program Biodiesel B50 yang mengusung tema "Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional" Oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Kehadiran Panglima TNI merupakan wujud dukungan TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi sumber daya energi yang dimiliki mulai dari energi panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan pemanfaatan compressed natural gas (CNG).

“CNG kita sangat banyak, sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah, penggunaan CNG sudah sangat banyak dan akan kita teruskan, dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan,” jelas Presiden.

Kehadiran Panglima TNI dalam peluncuran tersebut mencerminkan dukungan penuh TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor energi. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian energi sebagai bagian dari fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

]]> Fri, 10 Jul 2026 10:29:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Titik-Panas-Riau-Melonjak-Tajam--Rokan-Hilir-Penyumbang-Terbanyak

PEKANBARU - Ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menghantui Provinsi Riau. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya lonjakan titik panas atau hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, Jumat (10/7/2026).

Lonjakan ini terbilang signifikan seiring minimnya curah hujan di beberapa kawasan secara merata. Total ada 22 titik panas yang kini terdeteksi di Bumi Lancang Kuning, yang mayoritas terkonsentrasi di wilayah pesisir timur.

Hasil pemantauan satelit hingga pukul 23.00 WIB menunjukkan tingginya sebaran panas di Pulau Sumatera yang mencapai 297 hotspot. Aceh menjadi wilayah terbanyak dengan 76 titik, disusul Sumatera Utara 60 titik, Sumatera Selatan 52 titik, Kepulauan Bangka Belitung 42 titik, dan Lampung 34 titik. Riau menempati posisi keenam dengan 22 titik, lalu Kepulauan Riau dan Bengkulu masing-masing empat titik, Sumatera Barat dua titik, serta Jambi satu titik.

Secara lebih rinci, sebaran 22 hotspot di Provinsi Riau didominasi oleh Kabupaten Rokan Hilir dengan sembilan titik panas. Menyusul di belakangnya Kota Dumai dengan tujuh titik, Kabupaten Siak tiga titik, Kabupaten Kuantan Singingi dua titik, serta Kabupaten Pelalawan satu titik.

"Di Provinsi Riau terpantau 22 titik panas yang tersebar di lima kabupaten dan kota. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan agar dapat segera ditangani," urai Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Anggun R.

Kondisi ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak lengah. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar lahan gambut kering dan wilayah perkebunan yang rawan terbakar.(goriau)

]]> Fri, 10 Jul 2026 10:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Pemkab-Kepulauan-Meranti-Kebut-Legalitas-Lahan-Gudang-Bulog-di-Dorak

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tengah mempercepat proses administrasi dan legalitas lahan untuk pembangunan gudang Bulog di kawasan Dorak, Selatpanjang. Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar melalui rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (9/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan, Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hadir pula Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Bidang Aset BPKAD, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan, beserta perwakilan instansi terkait lainnya.

Asmar menegaskan bahwa seluruh tahapan administrasi pertanahan harus segera diselesaikan agar rencana pembangunan tidak mengalami penundaan. Ia secara khusus menginstruksikan Bagian Hukum untuk menuntaskan berbagai kendala legalitas dan segera menyiapkan dokumen kelengkapan yang dibutuhkan pihak terkait.

Untuk mengejar target realisasi, pemerintah daerah akan berkoordinasi intensif dengan PT Sucofindo dan Perum Bulog. Dalam waktu dekat, tim survei dijadwalkan turun ke lokasi guna melakukan peninjauan teknis kelayakan lahan.

Selain fasilitas penyimpanan pangan, kelanjutan proyek Pelabuhan Dorak turut menjadi sorotan utama. Infrastruktur ini dinilai memegang peran vital dalam menunjang kelancaran distribusi logistik dan menggerakkan roda perekonomian wilayah setempat.

"Kita kejar juga pembangunan Pelabuhan Dorak agar dapat segera diselesaikan. Infrastruktur ini harus berjalan beriringan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat," urai Asmar.

Lebih jauh, pemerintah daerah merencanakan pertemuan resmi dengan jajaran Direksi Perum Bulog demi memastikan kelancaran pembangunan. Seluruh perangkat daerah dituntut bekerja maksimal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pangan tersebut.

"Jangan sampai pembangunan ini batal. Semua administrasi dan apa yang menjadi permintaan mereka harus segera disiapkan. Kalau kemampuan anggaran memungkinkan dibangun bertahap, kita mulai tahun ini dan dilanjutkan 2027. Yang terpenting pembangunan sudah dimulai dan terlihat progresnya," tegasnya.

Konsep pengerjaan bertahap tersebut rupanya juga akan diterapkan pada proyek Pelabuhan Dorak. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan di lapangan dapat menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah tanpa harus menghentikan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Ayo kita bekerja lebih baik lagi. Lakukan koordinasi dengan semua pihak, jangan sampai ada yang menghambat. Yang terpenting, pembangunan benar-benar dapat kita wujudkan demi kepentingan masyarakat,"(goriau)

]]> Fri, 10 Jul 2026 10:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-Kampung-GERMAS-Lubuk-Gaung-Tunjukkan-Kekuatan-Kolaborasi--Perkuat-Ketahanan-Pangan-dan-Pembinaan-Generasi-Muda

LUBUK GAUNGâ€" Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kelurahan Lubuk Gaung menjadi contoh bagaimana kolaborasi dalam membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Berbagai inisiatif mulai dari pemanfaatan pekarangan, konsumsi pangan bergizi, hingga upaya pencegahan stunting, dijalankan secara bersama-sama dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Model kolaborasi tersebut turut menjadi perhatian Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Mita Apriyanti, Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga (Asdep KGPK) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam kunjungannya ke kampung GERMAS, kelurahan Lubuk Gaung, Mita menekankan keberlanjutan berbagai program di kampung ini membutuhkan kolaborasi antarpihak agar manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat.

"Kesadaran ini perlu terus dipertahankan, tidak hanya oleh generasi saat ini tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi penting agar budaya hidup sehat di Kampung GERMAS terus berkembang," ujar Mita.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap inisiatif tersebut, PT Energi Sejahtera Mas (ESM), bagian dari Sinar Mas Cepsa, menyerahkan 200 bibit cabai kepada masyarakat kelurahan Lubuk Gaung. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan pekarangan sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Kampung GERMAS Kelurahan Lubuk Gaung merupakan Kampung GERMAS Pentahelix pertama di Provinsi Riau. Program ini mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk membangun budaya hidup sehat melalui berbagai upaya, termasuk pemanfaatan pekarangan, peningkatan konsumsi pangan bergizi, serta pencegahan stunting. Salah satu kegiatan yang terus dikembangkan di Kampung GERMAS adalah pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga, upaya ini juga mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah menjadi lebih produktif.

"Beberapa warga sudah mulai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai tanaman pangan. Bantuan bibit cabai ini menjadi tambahan semangat agar semakin banyak keluarga ikut memanfaatkan lahan yang dimiliki. Harapannya, kebiasaan ini terus berkembang sehingga masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung pola hidup yang lebih sehat," ujarnya.

Senada, Hendriyanto, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lubuk Gaung, menilai Kampung GERMAS menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat akan lebih berdampak ketika dijalankan melalui kemitraan berbagai pihak.

"Yang paling penting bukan hanya bantuan yang diberikan, tetapi bagaimana inisiatif seperti ini mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat. Ketika pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bergerak bersama, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan. Kami berharap pola seperti ini dapat terus dipertahankan bahkan menjadi inspirasi bagi wilayah lainnya," katanya.

Sementara itu, Dedi Nala, Manager HRGA PT Energi Sejahtera Mas, mengatakan pihaknya meyakini kolaborasi yang dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat akan menghasilkan manfaat yang lebih berkelanjutan.

"Kami percaya program yang berkelanjutan lahir dari kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Dukungan ini merupakan salah satu upaya kami untuk memperkuat inisiatif yang telah berjalan sehingga semakin banyak keluarga dapat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mandiri," tuturnya.

Caption: Seragam baru menjadi penyemangat bagi para pemain SSB Semut Ipuh FC untuk terus berlatih, berkembang, dan mengejar prestasi di lapangan hijau.

Selain mendukung ketahanan pangan keluarga, PT Energi Sejahtera Mas juga berkontribusi pada pembinaan generasi muda melalui olahraga. Perusahaan menyerahkan 25 set seragam kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) Semut Ipuh FC di Kelurahan Lubuk Gaung. Bantuan tersebut menjadi inventaris sekolah sepak bola sehingga dapat digunakan secara bergantian oleh para pemain saat latihan maupun pertandingan. Roja Maulana Ibrahim, Ketua SSB Semut Ipuh FC, mengatakan bantuan tersebut membantu meningkatkan semangat anak-anak dalam berlatih sekaligus mendukung pembinaan sepak bola usia dini di Kelurahan Lubuk Gaung.

"Ini menjadi inventaris yang sangat bermanfaat karena dapat digunakan secara bergantian oleh para pemain dalam kegiatan latihan maupun pertandingan. Kehadiran seragam ini juga menambah semangat, rasa kebersamaan, dan disiplin anak-anak dalam berlatih," ucap dia.

Melalui dukungan terhadap Kampung GERMAS dan pembinaan sepak bola usia dini, PT Energi Sejahtera Mas berharap dapat terus menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjuta.(rtc)

]]> Fri, 10 Jul 2026 10:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Vietnam-Denda-Rp-2-6-Juta-untuk-Maskapai-yang-Delay-dan-Batal-Terbang

HANOI-Pemerintah Vietnam mewajibkan maskapai penerbangan mengembalikan dana tiket penumpang dalam waktu maksimal 45 hari serta memberikan kompensasi hingga US$ 165 atau sekitar Rp 2,6 juta untuk keterlambatan atau pembatalan penerbangan internasional yang disebabkan oleh maskapai.

Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026 melalui Surat Edaran Nomor 48 yang diterbitkan Kementerian Transportasi Vietnam sebagai aturan pelaksana Dekret Nomor 208/2026.

Berdasarkan aturan tersebut, penumpang berhak memperoleh pengembalian dana penuh atau pengembalian atas sisa tiket yang belum digunakan apabila penerbangan mengalami keterlambatan sedikitnya 4 jam atau dibatalkan akibat kesalahan maskapai dan penumpang menolak penerbangan pengganti.

arrow_forward_iosBaca selengkapnya

Pause

Proses pengembalian dana dihitung sejak maskapai menerima permohonan yang sah dari penumpang. Maskapai wajib menyelesaikan pengembalian dana dalam waktu maksimal 14 hari untuk pembayaran dalam bentuk voucher, 21 hari untuk pembayaran tunai atau transfer bank, serta 45 hari untuk transaksi menggunakan kartu kredit.

Untuk tiket yang dibeli melalui agen perjalanan, maskapai wajib mengembalikan dana kepada agen paling lambat 30 hari. Selanjutnya, agen memiliki waktu maksimal 25 hari untuk meneruskan dana tersebut kepada penumpang.

Penumpang harus mengajukan permohonan pengembalian dana paling lambat 60 hari sejak jadwal keberangkatan untuk penerbangan yang dibatalkan atau sejak tanggal keberangkatan aktual untuk penerbangan yang mengalami keterlambatan. Dalam kondisi lain, seluruh proses penyelesaian tidak boleh melebihi 60 hari setelah seluruh dokumen persyaratan diterima.

Selain pengembalian dana, pemerintah Vietnam juga menetapkan besaran kompensasi bagi penumpang. Untuk penerbangan domestik, kompensasi ditetapkan sebesar VND 220.000 untuk rute di bawah 500 kilometer, VND 330.000 untuk rute 500-1.000 kilometer, serta VND 440.000 untuk rute 1.000 kilometer atau lebih.

Sementara itu, kompensasi untuk penerbangan internasional diberikan berdasarkan jarak penerbangan, yakni US$ 28 untuk rute di bawah 1.000 kilometer, US$ 55 untuk rute 1.000-2.500 kilometer, US$ 88 untuk rute 2.500-5.000 kilometer, dan US$ 165 atau sekitar Rp 2,6 juta untuk rute 5.000 kilometer atau lebih.

Apabila penerbangan terlambat sedikitnya 4 jam sebelum akhirnya dibatalkan, penumpang hanya berhak menerima satu kali pembayaran kompensasi.

Maskapai dapat menyalurkan kompensasi dalam bentuk uang tunai, transfer bank, pembayaran elektronik, poin frequent flyer, tiket gratis, maupun voucher. Namun, apabila kompensasi diberikan dalam bentuk selain uang tunai, nilainya harus setara dengan nominal yang ditetapkan dan tidak boleh disertai persyaratan penggunaan yang tidak wajar.

Penumpang dapat mengajukan klaim kompensasi di bandara, kantor penjualan tiket maskapai, atau secara online paling lambat 90 hari sejak jadwal penerbangan.

Maskapai wajib menyelesaikan klaim tersebut dalam waktu maksimal 21 hari sejak menerima permohonan yang sah. Jika klaim ditolak, maskapai harus memberikan penjelasan secara tertulis.

Selain itu, maskapai diwajibkan memublikasikan prosedur pengajuan klaim di situs resminya, menanggapi pengaduan secara tertulis dalam waktu maksimal tujuh hari, serta menyampaikan laporan berkala mengenai gangguan penerbangan dan penolakan penumpang kepada pemerintah.(cakaplah)

]]> Fri, 10 Jul 2026 10:23:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Dua-Tahun-Krisis-Air-Bersih--PT-Tasma-Puja-Bangun-Sumur-Bor-untuk-TK-Anur-Padang-Mutung

PADANG MUTUNG-Setelah hampir dua tahun mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, akhirnya TK Anur dan masyarakat Dusun Simpang Kare, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar kini memiliki fasilitas sanitasi dan akses air bersih yang layak berkat bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Tasma Puja.

Selama ini, para siswa terpaksa membawa air bersih dari rumah setiap hari menggunakan botol air mineral untuk memenuhi kebutuhan sanitasi, termasuk keperluan toilet dan berwudhu di lingkungan sekolah.

Bantuan tersebut diresmikan pada Kamis (9/7/2026) melalui pembangunan satu unit sumur bor dengan kedalaman 50 meter beserta fasilitas pendukungnya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PT Tasma Puja dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui penyediaan sarana sanitasi dan akses air bersih bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

Mewakili Manajer Kebun PT Tasma Puja, Dedi H Siregar, Asisten Indra Sayhbani mengatakan, pendidikan yang berkualitas harus didukung oleh lingkungan yang sehat dan layak.

"Pendidikan yang baik hanya bisa tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Bantuan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sanitasi sekolah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup bersih di tengah masyarakat," cakap Indra.

Ia menambahkan, program tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para guru dan peserta didik.

Menurutnya, selain menjawab persoalan akses air bersih, bantuan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"Kami berharap dengan adanya fasilitas ini, anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman, sehat, dan aman," ulasnya.

Sementara itu, Kepala TK Anur, Gusmayanti, S.Pd., PAUD, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada PT Tasma Puja atas bantuan yang diberikan.

“Selama ini siswa-siswi kami harus membawa air dari rumah setiap hari karena tidak adanya akses air bersih di sekolah,” katanya. 

Dengan adanya fasilitas ini, proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman dan sehat. “Ini bukan hanya bantuan fisik, tetapi juga dukungan besar bagi masa depan pendidikan anak-anak kami," ulas Gusmayanti. 

Hal senada disampaikan Kepala Desa Padang Mutung Abdul Muis saat peresmian dan pembukaan pertama keran air sumur bor tersebut.

Ia berharap PT Tasma Puja terus menghadirkan program CSR yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Program seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat. Semoga sinergi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat terus terjalin sehingga mampu menghadirkan perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini,"(cakaplah)

]]> Fri, 10 Jul 2026 10:20:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Kesehatan/Pemko-Perbarui-Data-Peserta-JKN-untuk-Pastikan-Layanan-Tepat-Sasaran

PEKANBARU-Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi memastikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali melakukan penyelarasan data peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU Pemda), agar bantuan iuran kesehatan tepat sasaran.

"Kami memastikan data kepesertaan JKN, khususnya peserta segmen PBPU Pemda, benar-benar akurat dan valid sehingga program jaminan kesehatan dapat tepat sasaran," ujar Masykur, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar bantuan iuran kesehatan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat. Untuk itu, Pemko Pekanbaru telah menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPJS Kesehatan guna menyelaraskan data kepesertaan JKN.

"Tentu, kami ingin data yang valid dan akurat sehingga program ini benar-benar tepat sasaran," cakapnya.

Sebagai tindak lanjut, Masykur menginstruksikan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta BPJS Kesehatan melakukan pemadanan data pada Jumat dan Senin mendatang. Proses tersebut difokuskan terhadap sekitar 291 ribu peserta segmen PBPU Pemda.

Ia menjelaskan, pemadanan dilakukan untuk memastikan seluruh peserta yang tercantum dalam data masih memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

"Proses ini bertujuan memastikan seluruh peserta yang tercantum dalam data masih memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Kami ingin memastikan datanya benar-benar valid dan orangnya memang ada," cakapnya.

Apabila ditemukan peserta yang telah meninggal dunia, pindah domisili, memiliki data ganda, atau tidak lagi memenuhi persyaratan, maka kepesertaannya akan dinonaktifkan. Karena itu, Pemko Pekanbaru bersama BPJS Kesehatan akan menyisir kembali seluruh data agar benar-benar valid.

Masykur menambahkan, jumlah peserta PBPU Pemda diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring perubahan cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.

Berdasarkan regulasi, cakupan kepesertaan JKN minimal harus mencapai 98 persen dari jumlah penduduk, sedangkan tingkat keaktifan peserta sedikitnya 80 persen.

"Angka-angka inilah yang terus kami jaga agar Kota Pekanbaru tetap memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat tetap dapat menikmati layanan jaminan kesehatan secara optimal,(cakaplah)

]]> Fri, 10 Jul 2026 10:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Realisasi-di-OPD-Rendah--DPRD-Minta-Pemprov-Riau-Segera-Buka-Blokir-Anggaran

PEKANBARU-Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Zulfadhli Alhamdi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera menyalurkan angggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasalnya, realisasi anggaran di masing-masing OPD masih rendah, salah satunya di Dinas Perhubungan.Bahkan sudah setengah tahun berjalan, realisasi anggaran di lingkungan OPD hanya sebatas pembayaran gaji pegawai. Sementara kegiatan yang sudah direncanakan melalui APBD belum terselenggara.

Rendahnya realisasi anggaran tersebut dikarenakan masih diblokirnya anggaran kegiatan sejak tahun 2025 lalu. Sehingga masing-masing OPD hanya membayarkan gaji para pegawai.Karena blokir tersebut, membuat sejumlah program kerja di OPD, terutama di Dinas Perhubungan, tidak dapat berjalan secara maksimal.

"Sejak tahun lalu mereka tidak bisa bergerak karena anggarannya belum bisa digunakan. Tentu kita berharap kepada BPKAD agar persoalan ini segera diselesaikan," ujar Zulfadhli, Jumat (10/7/2026).

Dikatakannya, DPRD bukanlah berada dalam posisi sebagai atasan OPD, melainkan sebagai mitra kerja yang memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, pihaknya berharap BPKAD memiliki inisiatif untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami berharap ada inisiatif dari BPKAD. Sudah lebih dari satu tahun mereka tidak bisa bekerja terhadap anggarannya. Tahun lalu sudah seperti ini, sampai sekarang juga belum bisa bergerak," sebutnya.Politisi Gerindra dari Dapil Indragiri Hilir itu juga berharap permasalahan terkait kondisi fiskal daerah dapat segera diselesaikan sehingga anggaran OPD bisa dibuka dan kegiatan pemerintahan kembali berjalan normal.

"Harapannya anggaran itu segera dibuka. Karena kemungkinan nanti juga akan menjadi pembahasan bersama olen komisi-komisi lain dengan BPKAD,"(cakaplah)

]]> Fri, 10 Jul 2026 09:42:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Tangkal-Radikalisme--Satgaswil-Riau-Edukasi-Ratusan-Siswa-SMAN-1-Pekanbaru

PEKANBARU - Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Riau terus memperkuat langkah pencegahan penyebaran paham Intoleransi Radikalisme Ekstremisme dan Terorisme (IRET) di kalangan generasi muda. Upaya ini diwujudkan lewat edukasi kebangsaan dalam Program RATAKAN (Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan) bagi 440 peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMAN 1 Pekanbaru, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan strategis ini diikuti oleh ratusan siswa baru dengan pendampingan 20 guru dan 28 pengurus OSIS SMAN 1 Pekanbaru. Edukasi tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta terbebas dari pengaruh buruk paham yang mengancam keutuhan bangsa.

Narasumber Satgaswil Riau menjelaskan bahwa masifnya perkembangan teknologi informasi telah membuka celah baru bagi penyebaran paham IRET. Beragam platform digital seperti media sosial, aplikasi percakapan, hingga gim daring kerap disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk melakukan propaganda yang menyasar langsung kalangan remaja.

Oleh karena itu, para peserta didik didorong untuk terus meningkatkan kemampuan literasi digital. Pelajar diajak untuk terbiasa berpikir kritis sebelum mencerna maupun membagikan informasi agar tidak mudah termakan konten bermuatan intoleransi hingga ekstremisme di dunia maya.

Selain menyoroti ancaman di ruang digital, para siswa juga dibekali pemahaman mendalam mengenai pentingnya merawat persatuan dalam keberagaman. Mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dinilai sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Melalui kegiatan ini, Satgaswil Riau berharap para pelajar tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang menebarkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan semangat kebangsaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat," ungkapnya.

Penanaman semangat kebangsaan dan literasi digital sejak masa pengenalan sekolah ini diharapkan mampu mencetak generasi muda berkarakter kuat. Mereka diharapkan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus menjadi garda terdepan menjaga kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merespons inisiatif positif tersebut, Kepala SMAN 1 Pekanbaru, Drs Baini, MPd memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Program RATAKAN. Ia menilai materi yang disampaikan sangat selaras dengan tantangan nyata yang dihadapi generasi Z saat ini.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama di era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan media sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir dan perilaku para siswa. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan agar para pelajar mampu menggunakan media digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga terhindar dari berbagai bentuk perilaku menyimpang, termasuk pengaruh paham yang mengarah pada tindak kekerasan maupun terorisme," paparnya.

Lebih lanjut, ia memandang Program RATAKAN sebagai langkah preventif yang cerdas dari Satgaswil Riau dalam membangun ketahanan masyarakat melalui kesadaran pemuda.

"Sinergi dengan dunia pendidikan menjadi strategi penting untuk membentuk karakter pelajar yang toleran, cinta tanah air, berwawasan kebangsaan, serta memiliki daya tangkal terhadap berbagai bentuk propaganda yang berkembang di ruang digital,"(goriau)

]]> Fri, 10 Jul 2026 09:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Buaya-Tiga-Meter-Teror-Warga-Tembilahan--Tim-DPKP-Inhil-Sisir-Aliran-Sungai

PEKANBARU - Warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul kemunculan seekor buaya berukuran lebih dari tiga meter di sekitar Pos Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Parit 19 dan Pelabuhan Parit 21, Kamis (9/7/2026).

Personil Polairud, Aipda Anton Sujarwo yang menyaksikan langsung kehadiran reptil buas tersebut menyatakan bahwa hewan ini sudah beberapa kali menampakkan diri di kawasan yang sama.

"Sudah berapa kali saya lihat. Kalau ini kemarin pagi saya lihat sekitar. Diperkirakan panjangnya tiga sampai empat meterlah," kata Personil Polairud, Aipda Anton Sujarwo, Kamis (9/7/2026).

Guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, ia langsung menginstruksikan jajarannya untuk menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Inhil. Langkah cepat ini diambil mengingat buaya merupakan satwa liar yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang mengenai konservasi sumber daya alam hayati.

"Inikan (buaya) hewan dilindungi. Makanya kita hubungi dinas terkait untuk penanganannya," ungkapnya.

Merespons laporan tersebut, delapan petugas DPKP Inhil yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan satwa liar langsung dikerahkan ke lokasi. Bersama sejumlah anggota Polairud, tim gabungan ini melakukan penyisiran menyeluruh di area perairan.

Pencarian juga diperluas hingga ke kawasan Pelabuhan Parit 21 setelah petugas menerima informasi tambahan mengenai penampakan buaya di titik tersebut. Sayangnya, penyisiran yang berlangsung selama lebih kurang dua jam itu belum membuahkan hasil dan predator ganas tersebut tidak terlihat lagi.

"Saat ini kami secara lisan telah mengimbau kepada warga khususnya beraktifitas di perairan atau bermukim di sepanjang aliran sungai agar waspada kemunculan buaya. Kami juga akan membuat spanduk imbauan yang sama untuk mengingatkan kepada warga," paparnya.

Secara terpisah, Kepala DPKP Inhil Junaidy melalui Kabid Pemadaman Penyelamatan serta Sarana dan Prasarana, Hendra Supianto membenarkan adanya operasi pencarian tersebut. Pihaknya memastikan akan terus memantau pergerakan buaya di sekitar pemukiman warga.

"Betul, setelah menerima laporan dari Polairud, kami langsung menurunkan delapan petugas ke lokasi," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kemunculan buaya di perairan Inhil sebenarnya bukanlah fenomena baru. Kondisi geografis kabupaten tersebut yang didominasi oleh kawasan rawa dan aliran sungai menjadikannya sebagai habitat alami bagi reptil raksasa tersebut.

Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di dekat sungai. Warga juga diminta untuk segera melapor kepada petugas DPKP setempat apabila kembali melihat penampakan buaya di lingkungan mereka.(goriau)

]]> Fri, 10 Jul 2026 09:38:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Gerindra-Hormati-Sikap-PDIP-Jadi-Partai-Penyeimbang--

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai partai penyeimbang. Partai Gerindra pun menghormati sepenuhnya keputusan internal PDIP tersebut.

"Partai Gerindra menghormati sepenuhnya keputusan internal PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri yang memilih menempatkan diri sebagai partai penyeimbang. Bagi Gerindra, setiap partai politik memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan arah perjuangan dan posisinya dalam konstelasi politik nasional," ujar Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Sugiat menegaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Megawati adalah persahabatan sejati yang sudah teruji oleh waktu. Menurutnya, perbedaan posisi politik-di mana satu berada di pemerintahan dan yang lain mengambil peran penyeimbang-tidak akan pernah melunturkan ikatan personal serta rasa saling menghormati di antara kedua tokoh bangsa tersebut.

"Meskipun berada di luar pemerintahan, persahabatan Ibu Megawati dan Pak Prabowo menjadi jangkar stabilitas politik nasional. Adanya kedekatan emosional ini memastikan bahwa mekanisme checks and balances di parlemen akan berjalan secara terhormat, terukur, dan jauh dari polarisasi yang merusak persatuan," kata Sugiat.

Sugiat menambahkan, Gerindra memiliki banyak persamaan pandangan dengan PDIP bahwa budaya politik nasional adalah gotong royong. Dalam prinsip ini, semua elemen bangsa, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun yang bertindak sebagai penyeimbang, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kemajuan NKRI.

"Pemerintahan Presiden Prabowo memandang kritik, koreksi, dan masukan dari partai penyeimbang bukan sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai vitamin bagi demokrasi. Gerindra menyambut baik komitmen PDIP untuk mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang objektif dan berbasis pada pemenuhan hak-hak rakyat,"(detik.com)

]]> Fri, 10 Jul 2026 09:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Istana-Hormati-Polri-Usut-3-Perkara-Korupsi--Tegaskan-Komitmen-Prabowo

Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons penggeledahan oleh Polri terkait 3 perkara korupsi. Pras menegaskan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif," kata Pras kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, Prabowo terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar membenahi diri dan menjaga integritas.

"Sejak awal, Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan," ucapnya.

Pras menegaskan Prabowo memandang korupsi sebagai salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan. Meski demikian, ia menyebut pemerintah tidak boleh menyerah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Bapak Presiden, sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, terus menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini," ujarnya

"Namun demikian, apa pun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih," lanjut Pras.

Lebih lanjut, Pras mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas dan persatuan di tengah proses hukum yang berlangsung. Menurutnya, stabilitas nasional penting untuk memastikan program-program pembangunan dapat terus berjalan.

"Yang tidak kalah penting adalah menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Hanya dengan suasana yang aman, bersatu, dan saling percaya, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," ujar Pras.

Sebelumnya diketahui, Polri menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kafe de'Clan di Cipete dan rumah mewah di Sentul. Polri juga menyita barang bukti berupa emas batangan hingga uang ratusan miliar.

Kakortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyebut pengusutan kasus-kasus itu ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menyebutkan kasus-kasus itu ialah dugaan korupsi di PLN terkait pengadaan batu bara memicu blackout; kasus ASABRI; hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

"Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025," ujarnya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Mackbon, kemudian memberi penjelasan terkait dua objek perkara. Dia mengatakan penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan Jiwasraya.

"Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025," ujarnya.

Kasus kedua ialah terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian utang. Dia belum menjelaskan siapa saja tersangka dalam perkara-perkara itu.

"Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025," ujarnya.

Polisi mengusut kasus terkait pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor dan/atau pasal 606 ayat 1 dan atau ayat 3, Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU atau pasal 607 ayat 1 juncto pasal 607 ayat 1 juncto pasal 20 UU KUHP. Sebagai informasi, pasal 12 e UU Tipikor terkait pemerasan dan pasal 12 b terkait suap. Polisi belum menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini.(detik.com)

]]> Fri, 10 Jul 2026 09:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Seskab-Teddy-Ungkap-Isi-Pertemuan-Prabowo-dengan-3-Mantan-PM-Thailand

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan tiga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, yakni Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra, dan Paetongtarn Shinawatra di Gedung Danantara, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo memperkuat jejaring persahabatan sekaligus membuka ruang bagi kerja sama internasional melalui komunikasi dengan para pemimpin dan tokoh dunia."Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud eratnya persahabatan yang telah terjalin sejak lama," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dikutip dari keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Adapun Thaksin Shinawatra merupakan mantan PM Thailand periode 2001-206 yang kini menjadi anggota Dewan Penasihat Danantara. Thaksin berbagi pandangan dan memberikan sejumlah masukan tekait penguatan investasi hingga strategi pengelolaan aset.

"Thaksin Shinawatra yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara memberikan sejumlah masukan serta bertukar pikiran dengan Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan Danantara mengenai berbagai peluang penguatan investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang," jelas Teddy.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring persahabatan dengan para pemimpin dan tokoh dunia melalui komunikasi yang erat, sekaligus mendorong pertukaran gagasan dan pengalaman yang saling bermanfaat.

"Melalui komunikasi yang erat dengan para pemimpin dan tokoh dunia, Pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring persahabatan sekaligus membuka ruang bagi pertukaran gagasan dan pengalaman sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional serta memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang," tutur Teddy.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Danantara antara lain, Group CEO Rosan Roeslani, COO Dony Oskaria, dan CIO Pandu Sjahrir.(liputan6)

]]> Fri, 10 Jul 2026 09:03:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Tangkap-Bupati-Sukoharjo-Etik-Suryani-Bersama-4-Orang-Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang selain Bupati Sukoharjo Etik Suryani di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (10/7/2026).Menurut Budi, Bupati Sukoharjo dan empat orang tersebut diagendakan dibawa ke Jakarta pada Jumat pagi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Pada bulan yang sama, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua, dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga.

Pada Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam OTT keempat.

KPK dalam bulan yang sama juga menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal, yang sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat pada OTT kelima.

Selain itu, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta serta Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan pada OTT keenam.

Selama Maret 2026 yang bertepatan dengan Ramadhan atau bulan puasa, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Ketiganya ditangkap dalam OTT yang berbeda.

Pada April 2026, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam OTT ke-10. Namun, sepanjang Mei 2026, tidak ada OTT KPK.

Pada Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT yang membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri.

Kemudian KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12, dan menangkap ASN Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam OTT ke-13 yang merupakan lanjutan tangkap tangan sebelumnya. Selain itu, KPK melakukan OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

Pada Juli 2026, KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim dalam OTT ke-15.(merdeka.com)

]]> Fri, 10 Jul 2026 09:02:00 +0700