https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Sat, 04 Jul 2026 11:06:27 +0700 Sat, 04 Jul 2026 11:06:27 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Nusantara/Perwira-Polri-Asal-Kabupaten--Asahan--Rudy-Sudaryono-Samosir-Naik-Pangkat-Menjadi-Kompol

Bandung-Perwira Polri Asal Kabupaten  Asahan, Sumatera Utara, Kompol. Rudy Sudaryono Samosir, SIK,MM,CELM,CHRMP, menerima kenaikan pangkat Reguler setingkat lebih tinggi dari Ajud Komisaris Polisi (AKP)  menjadi Komisaris Polisi (Kompol), terhitung 1 Juli 2026, saat ini menjabat Kapolsek Daeyeuhkolot Poltbaes Bandung, Polda Jawa Barat. Berikut Petikan wawacara singkat dengan beliau.

Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi dan pengabdian yang telah di tunjukkannya selama menjalankan tugas  sebagai anggota Polri.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol)  tahun 2013 itu merupakan putra kelahiran, Kisaran Kabupaten Asahan, 18 Juli 1991. Karier Kepolisiannya  banyak ditempa dilingkungan Polda Riau, sebelum melanjutkan pengabdian  di Polda Jawa Barat. Dalam  Perjalanan kariernya ia juga pernah meraih penghargaan sebagai juara II Polisi Teladan Polda Riau pada tahun 2018.

Berbagai jabatan pernah diembanya, mulai dari Kaur Bin Opnal Sat Shabara Polres Rokan Hulu, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Rokan Hulu, Kanit Laka Polres Rokan Hulu, Kanit Regiden Polres Rokan Hulu hingga Kapolsek Kubu Rokan Hilir. Selanjutnya Ia dipercaya sebagai Kasatalantas Polres Kampar dan Polres Rokan Hilir.

Kariernya kemudian berlanjut di Polda Jawa Barat, setelah bertugas dijajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dan menjabat Wakasat Lantas  Polresta Bogor Kota. Ia dipercaya menjadi Kasatlantas Polresta Majalengka, Kapolsek Andit Polrestabes Bandung, hingga akhirnya menjabat Kapolsek Dayeuhkolot Polrestabes Bandung.

Selain menempuh pendidikan Kepolisian di Akpol dan STIK-PTIK, Rudy Sudaryono Samosir juga menyelesaikan Pendidikan Magister (S2) di Uversitas Lancang Kuning Pekanbaru. Saat ini ia tercatat sebagai kandidat doktorat Program Studi S3 Hukum  di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Berbagai Pengembangan Profesi  turut diikutinya, antara lain manajeman fungsi  reserse kriminal, penertiban BPKB dan STNK, tindak pinda kecelakaan lalulintas serta anailis dampak lalulintas.

Dibalik kesibukannya sebagai Perwira Polri, Rudy dikenal dengan  dekat dengan keluarga. Ia didampingi sang istri, Cristine Refina Malinda Pande, dan dikaruniai dua orang anak yakni Binsar Damarison Sanjaya dan Michelle Rouli Benedicta.

Menanggapi kenaikan pangkat tersebut, Rudy Sudaryono Samosir menyampaikan rasa syukur dan terima kasih  kepada pimpinan Polri  atas kepercayaan diberikan kepadanya.

"Terimakasih  Kepada Pimpinan Polri  atas kenaikan Pangkat yang diberikan kepada saya. Semoga  dengan pangkat  baru Komisaris Polisi (Kompol) Membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat," ujar Rudy.

Menurutnya kenaikan pangkat tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi  dan keluarga, tetapi  juga menjadi motivasi untuk  terus meningkatkan pengabdian serta memberikan pelanyanan terbaik kepada masyarakat, pungkasnya (jon)

]]> Sat, 04 Jul 2026 11:00:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Tim-Panjat-Tebing-Indonesia-Gemilang--Dua-Pasangan-Estafet-Campuran-Lolos-Final-Seri-Krakow

Tim panjat tebing Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Dua tim speed estafet campuran berhasil melaju ke putaran final World Climbing Series 2026 di Krakow, Polandia, pada Sabtu WIB. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi dominasi Merah Putih di olahraga panjat tebing dunia.

Pasangan Antasyafi Robby Al Hilmi/Desak Made Rita serta Raharjati Nursamsa/Rajiah Sallsabillah menjadi wakil Indonesia yang akan berlaga di babak puncak. Mereka menunjukkan performa impresif dalam babak kualifikasi, bersaing ketat dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Ini menandai langkah penting bagi delegasi Indonesia.

Pelatih Timnas Panjat Tebing Disiplin Speed Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengonfirmasi pencapaian ini. "Mereka (kedua tim) berhasil tembus putaran final," kata Galar saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu. Saat ini, para atlet sedang beristirahat untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan final pada Sabtu malam WIB.

Performa Gemilang di Kualifikasi Estafet Campuran

Dalam babak kualifikasi nomor speed estafet campuran, kedua tim Indonesia menunjukkan kecepatan dan koordinasi yang luar biasa. Pasangan Robby/Desak berhasil menempati peringkat kedua dengan catatan waktu 11,48 detik. Mereka hanya terpaut tipis 0,26 detik dari pasangan Amerika Serikat, Samuel Watson/Emma Hunt, yang memuncaki klasemen dengan catatan waktu 11.22 detik dan mencetak rekor dunia pertama di Speed mixed relay.

Sementara itu, pasangan Raharjati/Rajiah juga tidak kalah cemerlang. Mereka mencatatkan waktu 11,59 detik, menempatkan diri di posisi keempat dari total 32 pasangan yang berpartisipasi. Hasil ini menegaskan konsistensi Tim Panjat Tebing Indonesia dalam persaingan ketat di seri dunia, bahkan Indonesia 2 (Robby/Desak) berhasil mencetak rekor Asia pertama di disiplin ini.

Pencapaian ini bukan hanya sekadar lolos ke final, melainkan juga menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Keberhasilan dua tim sekaligus di nomor estafet campuran menjadi bukti kekuatan dan kedalaman skuad Merah Putih. Ini memberikan harapan besar untuk meraih medali di putaran final yang dijadwalkan pada 3 Juli 2026.

Dominasi Berlanjut di Nomor Speed Perorangan

Sebelumnya, para atlet Tim Panjat Tebing Indonesia juga telah menunjukkan dominasi serupa di nomor speed perorangan. Seluruh atlet Merah Putih yang turun di nomor ini berhasil menembus putaran final. Ini menunjukkan adaptasi dan persiapan yang matang dari seluruh tim, dengan final perorangan dijadwalkan pada 3 Juli 2026.

Di kategori putri, Desak Made Rita, Rajiah Sallsabillah, dan Kadek Ade Asih sukses melaju ke final. Masing-masing mencatatkan waktu terbaik 6,417 detik, 6,5212 detik, dan 6,592 detik di babak kualifikasi. Performa mereka membuktikan kemampuan individu yang sangat kompetitif di antara atlet-atlet terbaik dunia.

Untuk kategori putra, Antasyafi Robby Al Hilmi dan Raharjati Nursamsa juga berhasil melaju ke final. Mereka ditemani oleh Aditya Tri Syahria dan Veddriq Leonardo, dengan catatan waktu masing-masing 5,16 detik, 4,822 detik, 4,873 detik, dan 5,223 detik. Keberhasilan kolektif ini memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan panjat tebing dunia.

Agenda Selanjutnya dan Dukungan Federasi

Selain nomor speed perorangan dan estafet campuran, ketujuh atlet tersebut juga akan berlaga di dua nomor lain. Mereka dijadwalkan untuk berkompetisi di nomor estafet putra-putri, yang akan dimulai pada Minggu (5/7). Ini menunjukkan jadwal padat dan tantangan yang harus dihadapi para atlet di World Climbing Series Krakow 2026.

Pengiriman atlet-atlet berprestasi ini merupakan inisiatif dari Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI). PP FPTI secara konsisten mendukung pengembangan dan partisipasi atlet di ajang internasional. Dukungan ini krusial untuk meningkatkan pengalaman dan jam terbang atlet, serta mempersiapkan mereka untuk kompetisi mendatang.

Dengan performa yang konsisten dan dukungan penuh dari federasi, Tim Panjat Tebing Indonesia diharapkan dapat membawa pulang hasil terbaik dari World Climbing Series 2026. Partisipasi di berbagai nomor ini juga menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju kompetisi yang lebih besar, menegaskan posisi Indonesia di peta panjat tebing global.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 10:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Lingkungan/Pemkab-Sigi-Ajak-Lintas-Sektor-Bersatu-Jaga-Hutan-Ranjuri-Sigi-yang-Berusia-Ratusan-Tahun

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, gencar mengajak seluruh lintas sektor, termasuk masyarakat, untuk aktif menjaga kawasan Hutan Ranjuri. Hutan ini berlokasi strategis di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Sigi, dan memiliki nilai ekologis serta historis yang sangat tinggi. Ajakan ini disampaikan dalam upaya kolektif melestarikan salah satu aset alam berharga di daerah tersebut.

Kepala Desa Beka, Mohammad Fitrah, menegaskan bahwa Hutan Ranjuri adalah konsensus bersama yang harus dijaga oleh semua pihak. Ia menekankan bahwa bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat harus merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui awak media di Marawola, Sigi, pada Sabtu (4/7/2026).

Pengelolaan dan pengawasan Hutan Ranjuri selama ini telah dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Keterlibatan aktif warga menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian hutan yang telah berusia sekitar 600 tahun ini. Ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dalam pelestarian lingkungan.

Pentingnya Konsensus dan Kepemilikan Bersama Hutan Ranjuri

Mohammad Fitrah mengungkapkan bahwa Hutan Ranjuri di Desa Beka merupakan wujud dari konsensus kolektif. Konsensus ini berarti bahwa semua unsur lapisan masyarakat merasa memiliki hutan tersebut, bahkan tanpa adanya peraturan daerah maupun peraturan desa yang secara spesifik mengaturnya.

Prinsip kepemilikan bersama ini menjadi landasan kuat dalam menjaga kelestarian Hutan Ranjuri. Masyarakat secara sukarela dan kolektif mengawasi serta mengelola hutan, memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi di kalangan warga Desa Beka.

“Jadi memang betul-betul kami merasa ini milik kita bersama,” ujar Mohammad Fitrah. Ia menambahkan, “Artinya, apapun pelanggaran, apapun larangan-larangan yang kemudian ditetapkan untuk kawasan Hutan Ranjuri, itu harus dijaga bersama-sama.” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen kuat masyarakat terhadap hutan ini.

Strategi Edukasi dan Hukum Sosial dalam Menjaga Hutan Ranjuri Sigi

Salah satu strategi efektif yang diterapkan di Desa Beka untuk menjaga Hutan Ranjuri adalah melalui edukasi dan hukum sosial. Kepala Desa Fitrah menjelaskan bahwa mereka menggambarkan Ranjuri sebagai bagian integral dari Beka itu sendiri. Pendekatan ini membantu masyarakat, terutama anak-anak, untuk memahami pentingnya hutan.

Edukasi tentang merawat dan menjaga Hutan Ranjuri telah diperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini. “Memang anak-anak kami dari usia sedini mungkin itu sudah diperkenalkan tentang Ranjuri,” kata Fitrah. Ini menjadikan Hutan Ranjuri sebagai bagian dari pendidikan keluarga yang masif dan efisien.

Berkat strategi ini, Hutan Ranjuri tetap lestari dan dapat disaksikan keberadaannya di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Upaya edukasi yang berkelanjutan ini memastikan bahwa generasi muda tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Larangan dan Sanksi Sosial di Kawasan Hutan Ranjuri

Kawasan Hutan Ranjuri memiliki beberapa larangan tegas yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Larangan-larangan tersebut meliputi tidak boleh menebang pohon, membakar hutan, atau mengambil kayu bakar dari area tersebut. Aturan ini diterapkan secara ketat demi menjaga keutuhan ekosistem hutan.

Mohammad Fitrah menekankan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini akan berakibat serius. “Jadi aturan ini, seketika ada yang melanggar, maka akan menjadi musuh bersama oleh masyarakat,” ujarnya. Ini menunjukkan adanya sanksi sosial yang kuat dan tidak tertulis di Desa Beka.

Sanksi sosial ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif, mendorong setiap individu untuk bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat secara kolektif memastikan bahwa Hutan Ranjuri tetap terlindungi dari aktivitas yang merusak.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 10:27:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/BPS-Sasar-UMKM-Perempuan-di-Sensus-Ekonomi-2026--Perkuat-Data-untuk-Kebijakan-Inklusif

Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil langkah proaktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan fokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan. Kolaborasi strategis dijalin bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Inisiatif ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat mengenai kontribusi UMKM perempuan terhadap perekonomian nasional.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya peran UMKM perempuan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan keluarga. Melalui sensus ini, BPS berharap dapat memetakan kebutuhan, tantangan, dan potensi sektor UMKM secara utuh. Data yang terkumpul akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kerja sama ini menjadi krusial mengingat program PNM Mekaar yang menyasar pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera, mayoritas adalah perempuan. Partisipasi UMKM perempuan dalam Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap aktivitas ekonomi mereka. Hal ini akan mendukung perumusan program strategis, mulai dari akses pembiayaan hingga pelatihan yang sesuai.

Peran Strategis UMKM Perempuan dalam Perekonomian Nasional

Kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Berbagai indikator mengukuhkan posisi penting pelaku usaha perempuan sebagai motor penggerak ekonomi. Mereka bukan hanya melengkapi aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi tulang punggung.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan atas nama pelaku usaha perempuan. Angka ini mencapai 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan, menunjukkan dominasi mereka dalam kepemilikan usaha. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga meningkat, dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025.

Lebih lanjut, di sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada tahun 2025. Data ini menggarisbawahi bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Kehadiran mereka sangat vital bagi keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Data Akurat

BPS tidak bekerja sendiri dalam upaya pendataan UMKM perempuan ini. Mereka menggandeng Kemen PPPA dan PNM dalam sebuah kolaborasi yang solid. Kemitraan ini dirancang untuk memastikan setiap pelaku usaha perempuan, khususnya yang tergabung dalam program PNM Mekaar, dapat terdata secara akurat.

Program PNM Mekaar sendiri merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan yang disertai pendampingan dan pemberdayaan. Program ini secara khusus menyasar para pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera, yang sebagian besar adalah perempuan. Keterlibatan PNM sangat penting untuk menjangkau basis nasabah yang luas ini.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi. Sensus ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender. Data yang utuh akan memberikan gambaran jelas mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan.

Data Lengkap, Kebijakan Tepat Sasaran

Partisipasi menyeluruh pelaku UMKM dalam Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif. Kebijakan ini diharapkan akan lebih berpihak kepada pelaku usaha, terutama UMKM perempuan. Data yang lengkap dan akurat sangat krusial untuk perumusan program strategis.

Program-program tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar yang relevan, hingga pelatihan yang sesuai. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan, "Yang paling penting Ibu-ibu Mekaar ini tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia."

Amalia melanjutkan, "Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan." Hal ini menunjukkan bahwa sensus bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang memberikan suara bagi kelompok yang seringkali kurang terwakili. Data ini akan menjadi instrumen advokasi yang kuat.

Komitmen PNM Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, PT PNM telah menunjukkan komitmen penuh. Perusahaan ini telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya. Ini merupakan langkah konkret dalam memastikan kelengkapan data.

BPS telah menerima dokumen isian dari kantor pusat PNM, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia. Tingkat respons PNM mencapai 100 persen, menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung program nasional ini. Dukungan ini sangat vital untuk keberhasilan sensus.

Direktur Utama PT PNM, Kindaris, menyatakan bahwa kolaborasi antara BPS, Kemen PPPA, dan PNM sangat penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Ia menambahkan, "Hari ini perempuan bukan hanya sekadar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga."(merdeka,com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 10:19:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nusantara/Kenduri-Seni-Melayu-Batam-2026--Perkuat-Wisata-Budaya-dengan-Empat-Negara

Kenduri Seni Melayu (KSM) Batam kembali digelar pada 3-5 Juli 2026, mengangkat kesenian budaya Melayu sebagai daya tarik utama. Acara ini melibatkan seniman dan penampil dari empat negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Inisiatif ini bertujuan memperkuat posisi Batam sebagai gerbang pariwisata budaya Indonesia di tingkat internasional.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, menyatakan bahwa KSM 2026 terbuka untuk masyarakat luas. Kegiatan ini telah beberapa kali masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), sebuah pencapaian signifikan yang menunjukkan kualitas dan daya tarik acara. Kurasi ketat oleh 14 kurator dari berbagai event di Indonesia membuktikan standar tinggi KSM Batam.

Partisipasi internasional tahun ini meliputi sanggar tari terbaik dari Johor dan Sabah, Malaysia, serta perwakilan dari Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Selain itu, berbagai sanggar seni dari Indonesia, termasuk Sanggar Tari Laksamana dari Pekanbaru, Riau, turut meramaikan perhelatan budaya ini. KSM diharapkan terus memperkenalkan identitas Melayu ke tingkat global.

KSM Batam sebagai Ajang Unggulan Karisma Event Nusantara

Kenduri Seni Melayu Batam telah membuktikan kualitasnya dengan beberapa kali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN). Pencapaian ini tidak mudah, mengingat proses kurasi yang ketat melibatkan 14 kurator ahli dari berbagai event di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini menegaskan posisi KSM sebagai salah satu acara budaya unggulan nasional.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Hafiz Agung Rifai, menyoroti pentingnya KSM Batam. Menurutnya, Batam memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama pariwisata Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. KSM bukan sekadar ekspresi seni, melainkan juga panggung penting untuk memperkenalkan jati diri Melayu kepada dunia.

Keterlibatan seniman mancanegara dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand menjadi magnet tersendiri. Mereka akan menampilkan tarian terbaiknya, menambah kekayaan budaya yang disajikan. Partisipasi internasional ini memperkaya pengalaman pengunjung dan memperluas jangkauan promosi budaya Melayu.

Selain peserta internasional, sejumlah sanggar dari berbagai daerah di Indonesia juga turut berpartisipasi aktif. Kehadiran Sanggar Tari Laksamana dari Pekanbaru, Riau, menunjukkan dukungan dari komunitas seni lokal. Kolaborasi ini menciptakan sinergi budaya yang kuat dan beragam.

Menghadirkan Maestro dan Ragam Pertunjukan Seni Melayu

KSM Batam 2026 juga menghadirkan sejumlah tokoh seni Melayu terkemuka untuk berbagi ilmu dan inspirasi. Salah satunya adalah penyanyi asal Malaysia, Ruslan Madun, yang populer dengan lagu "Lemak Manis Ala Amboy-Amboy". Kehadiran maestro ini memberikan nilai edukasi dan hiburan yang tinggi bagi para pengunjung.

Maestro tari internasional asal Indonesia, Didik Nini Thowok, juga akan tampil untuk pertama kalinya di Kenduri Seni Melayu Batam. Penampilan spesial ini sangat dinantikan oleh para pecinta seni dan menjadi daya tarik tersendiri. Disbudpar Batam juga mengundang mahasiswa untuk belajar langsung dari para maestro, diharapkan dapat menginspirasi lahirnya akademisi dan pelaku seni baru.

Sebanyak sekitar 60 pertunjukan seni akan memeriahkan KSM Batam tahun ini. Pertunjukan tersebut meliputi Tari Jogi, yang merupakan warisan budaya tak benda Kota Batam, serta pertunjukan silat Melayu yang memukau. Ada pula Joget Kenangan Manis yang menghibur, hingga demonstrasi membatik dan live painting yang interaktif.

Salah satu peserta mancanegara, Ketua Kumpulan Sanggar Tari dari Sabah Malaysia, Meimei, mengungkapkan antusiasmenya. Ini adalah pengalaman pertama bagi sanggar mereka tampil di Batam, membawa Tari Zapin yang biasa ditampilkan pada acara besar di Malaysia dengan delapan penari terbaik.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 10:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Pembangunan-Jembatan-Bailey-Nias--TNI-Wujudkan-Akses-Warga-Lebih-Mudah

Satuan Tugas (Satgas) Bakti TNI telah memulai pembangunan jembatan bailey di Sungai Yo'o, Desa Sihare'o III Bawosalo'o Berua, Kecamatan Ma'u, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Proyek vital ini dirancang untuk mempermudah akses warga setempat yang selama ini menghadapi kesulitan mobilitas. Pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam membantu masyarakat.

Pekerjaan konstruksi dilakukan secara gotong royong, melibatkan personel dari Yon TP 905/TS, Yon TP 903/Baluseda, Yonzipur I/DD, dan Koramil 02/Gido Kodim 0213/Nias. Selain itu, para tukang dan masyarakat setempat turut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan jembatan sepanjang 30 meter ini. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi kuat antara TNI dan warga.

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy menjelaskan bahwa jembatan ini dibangun untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang terpaksa menyeberangi sungai tanpa jembatan. Kondisi tersebut tidak hanya memperlambat mobilitas harian, tetapi juga membahayakan keselamatan, terutama saat debit air sungai meningkat signifikan akibat hujan deras. Pembangunan ini menjadi bagian dari program pemerataan pembangunan yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto.

Sinergi TNI dan Masyarakat untuk Infrastruktur Vital

Pembangunan jembatan bailey di Nias adalah contoh nyata bagaimana sinergi antara TNI dan masyarakat dapat menghasilkan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Keterlibatan aktif warga dalam proses gotong royong mempercepat penyelesaian proyek dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap fasilitas baru ini. Semangat kebersamaan menjadi kunci utama keberhasilan inisiatif ini.

Kolonel Inf Sandy menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini adalah wujud nyata komitmen TNI melalui Program Bakti TNI Untuk Rakyat. Program ini bertujuan membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat di daerah terpencil. Kehadiran TNI tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan ekonomi. "Pembangunan tersebut merupakan wujud nyata komitmen TNI melalui Program Bakti TNI Untuk Rakyat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat," ujar Sandy.

Kehadiran jembatan ini diharapkan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Nias. Akses transportasi akan menjadi lebih lancar, demikian pula distribusi hasil pertanian, yang sangat penting bagi perekonomian lokal. Selain itu, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan juga akan meningkat signifikan. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dampak Positif Pembangunan Jembatan Bailey Nias bagi Kesejahteraan

Jembatan bailey sepanjang 30 meter ini akan menjadi penghubung vital bagi aktivitas sehari-hari warga Desa Sihare'o III Bawosalo'o Berua dan sekitarnya. Dengan adanya jembatan, mobilitas warga menjadi lebih cepat dan aman, terutama bagi anak-anak sekolah dan para petani yang membawa hasil panen. Ini adalah langkah maju dalam peningkatan kualitas hidup.

Selain memperlancar transportasi, jembatan ini juga membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudahan akses akan memicu roda perekonomian lokal, memungkinkan produk pertanian menjangkau pasar lebih luas, dan menarik investasi kecil. Akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan pendidikan juga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. "Serta jembatan tersebut menjadi penghubung aktivitas warga sekaligus membuka peluang bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah ini," ucap Sandy.

Melalui semangat gotong royong yang kuat, diharapkan pembangunan jembatan ini dapat segera rampung sesuai target. Penyelesaian jembatan akan memastikan akses masyarakat menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Pada akhirnya, proyek ini diharapkan mampu mendorong kemajuan signifikan bagi wilayah pedalaman Kabupaten Nias. Pembangunan jembatan bailey di Sungai Yo'o menjadi bukti sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 10:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Bupati-Siak-Afni-Zulkifli-Kritik-Pemotongan-DBH--Bersama-APKASI-Desak-Revisi-UU-Pemerintahan-Daerah

SIAK �" Bupati Siak Afni Zulkifli mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai semakin membebani kondisi keuangan pemerintah daerah. Bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Afni juga mendesak pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Afni saat mengikuti Dialog Otonomi Daerah dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 APKASI di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

"Kami bersama APKASI mendesak pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Afni.Menurutnya, berbagai kebijakan yang memperkuat sentralisasi kewenangan telah mempersempit ruang gerak pemerintah kabupaten dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, beban fiskal daerah terus meningkat tanpa diimbangi dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.

Afni menilai revisi regulasi tersebut harus disusun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi pemerintah kabupaten di berbagai daerah.

"Revisi UU Otonomi Daerah harus masuk dalam agenda prioritas legislasi. Usulan yang kami susun berbasis data lapangan sehingga mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi pemerintah kabupaten," tegasnya.Dalam forum tersebut, APKASI memaparkan sedikitnya tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk dibenahi melalui revisi regulasi.

Persoalan pertama adalah semakin kuatnya sentralisasi kewenangan, terutama pada sektor perizinan dan pengelolaan sumber daya strategis. Kondisi tersebut dinilai menghambat inovasi daerah sekaligus memperlambat pelayanan publik dan investasi.Kedua, ketimpangan fiskal daerah akibat bertambahnya pelimpahan program pemerintah pusat kepada daerah tanpa diikuti peningkatan dukungan pendanaan. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah kabupaten semakin terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja wajib.

Ketiga, belum jelasnya pembagian kewenangan antara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Rekomendasi APKASI

Selain mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, forum APKASI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Beberapa di antaranya adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengembangan skema pembiayaan alternatif, menyempurnakan substansi revisi undang-undang, serta memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

APKASI berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR RI dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan otonomi daerah dan peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.(halloriau)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:40:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Plt-Gubri-Beri-Apresiasi--Capaian-IDL-Riau-Masuk-8-Daerah-Tertinggi-Nasional

PEKANBARU - Capaian imunisasi di Provinsi Riau terus menunjukkan tren yang menggembirakan. Berdasarkan Dashboard Imunisasi Nasional per 26 Juni 2026, terus mengalami peningkatan untuk Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Berdasarkan Dashboard Imunisasi Nasional tersebut, Provinsi Riau berada pada peringkat 8 Nasional maupun Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) pada peringkat 12 Nasional serta TT 2+ pada ibu hamil berada peringkat 3 besar nasional. Sehingga posisi Riau dalam peringkat nasional semakin membaik.

Atas capaian tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto pun memberikan apresiasi. Ia pun berharap, melalui sinergitas semua pihak peringkat Riau tren positif capaian imunisasi di tingkat nasional terus meningkat.

"Kami mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan yang tetap aktif melakukan pelayanan imunisasi di puskesmas, posyandu, rumah sakit, serta melalui kegiatan jemput bola di lapangan serta disiplin melakukan pencatatan dan pelaporan secara realtime setelah pelayanan diberikan. Upaya ini akan terus diperkuat agar setiap bayi dan baduta (bawah dua tahun) di Provinsi Riau memperoleh haknya untuk mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal," kata Plt Gubri, Jumat (3/7/26).

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Zulkifli, menyatakan, tren positif capaian imunisasi tersebut sebagai bentuk investasi kesehatan bagi Riau ke depan.

"Atas dukungan dan arahan pak Plt Gubernur, kita akan terus berupaya. Capaian tren positif capaian imunisasi tersebut adalah bentuk investasi pembangunan Riau dari aspek kesehatan," sebut Zulkifli.

Lanjutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Mulai dari tenaga kesehatan pemerintah Provinsi Riau pemerintah kabupaten dan kota, keluruhan desa. Unsur lainya juga mendukung atas capaian tersebut seperti kader PKK, Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama serta lintas sektor terkait hingga dukungan masyarakat yang semakin memahami pentingnya imunisasi sebagai investasi kesehatan anak.

Pada kesempatan ini, Kadiskes Riau juga mengajak seluruh orang tua untuk tidak ragu membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Posyandu terdekat apabila ada imunisasi yang belum lengkap.

Imunisasi merupakan cara yang aman, efektif, dan terbukti mampu mencegah berbagai Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), seperti campak, difteri, pertusis, tetanus, polio, hepatitis B, dan lainnya.

Menurut Zulkifli lagi, anak yang tidak mendapatkan imunisasi berisiko lebih tinggi terkena penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kecacatan permanen, komplikasi berat, bahkan kematian. Selain membahayakan diri sendiri, anak yang tidak diimunisasi juga dapat menjadi sumber penularan sehingga meningkatkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

"Dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata, kekebalan kelompok (herd immunity) dapat terbentuk sehingga seluruh anak di Provinsi Riau terlindungi dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Sekali lagi kami mengajak ayo kengkapi imunisasi anak tepat waktu. Dengan imunisasi lengkap, anak sehat, Riau pun hebat,"(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:37:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/-Cegah-Kriminalitas-Malam-Hari--Personel-Polsek-Tanah-Putih-Gelar-Patroli-Blue-Light

TANAHPUTIH-Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polsek Tanah Putih, Polres Rokan Hilir, melaksanakan Patroli Blue Light pada Jumat (3/7/2026) malam mulai pukul 21.50 WIB hingga selesai di wilayah hukum Polsek Tanah Putih.

Patroli dipimpin oleh Aipda Jack Rafael Marbun yang mewakili Kapolsek Tanah Putih, Kompol Y. Yudi Indranaldi, didampingi Bripka Arafat dan Briptu Maulana Putra. Kegiatan difokuskan di Jalan Lintas Riau�"Sumut, Simpang Ujung Tanjung, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam patroli tersebut, personel menyasar berbagai potensi gangguan Kamtibmas, seperti tindak pidana Curat, Curas dan Curanmor (C3), penyalahgunaan narkotika, kepemilikan senjata tajam, aksi balap liar, premanisme, serta pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Selain melakukan patroli di kawasan rawan kejahatan, pusat keramaian, dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan lingkungan.

Personel turut memberikan teguran kepada pengemudi truk maupun kendaraan yang memarkir kendaraannya di badan jalan. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan serta meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.

Mewakili Kapolsek Tanah Putih, Aipda Jack Rafael Marbun mengatakan bahwa Patroli Blue Light merupakan kegiatan rutin yang bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya tindak kriminalitas.

"Melalui patroli ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memberikan rasa nyaman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari," ujarnya.

Dari hasil patroli, situasi di wilayah yang dilalui personel terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan Kamtibmas maupun tindak kriminalitas. Selain itu, personel juga melakukan pemantauan serta pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:35:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/-BRKS-Mobile-Hadirkan-Fitur-QRIS-Cross-Border-Antarnegara-di-Pelabuhan-Penumpang-Internasional-Dumai

DUMAI�" PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) resmi menyatakan kesiapannya untuk mengawal percepatan akseptasi digitalisasi transaksi pembayaran di Provinsi Riau. Langkah ini ditandai dengan keikutsertaan BRK Syariah dalam menyukseskan kegiatan Launching Pelabuhan Internasional Penumpang Dumai sebagai Kawasan Pelabuhan Non Tunai, Kamis (2/7/2026).

Dalam sambutannya, Walikota Dumai, Paisal, menyampaikan apresiasi tingginya. Menurutnya, digitalisasi ini akan mempermudah wisatawan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

"Kami dari Pemerintah Kota Dumai sangat mendukung penuh program non-tunai di Pelabuhan Internasional ini. Ini adalah langkah maju yang akan memberikan kemudahan, transparansi, serta kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan asing yang masuk melalui pintu gerbang Kota Dumai," ujar Paisal.

Acara yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau ini berfokus pada perluasan ekosistem digital melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara terintegrasi dari hulu ke hilir hingga mancanegara.

Sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan mancanegara, digitalisasi di Pelabuhan Internasional penumpang Dumai mampu mendorong efisiensi ekonomi yang Cepat, Murah, Mudah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH) sejalan dengan visi Bank Indonesia (BI).

Agenda tersebut dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, serta PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Helmi.

Asisten II Setdaprov Riau Helmi yang membacakan arahan PLT Gubernur Riau menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi di gerbang internasional ini.

"Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh langkah taktis ini. Pelabuhan Dumai adalah salah satu wajah depan Indonesia bagi pelancong mancanegara. Dengan hadirnya kawasan non-tunai, tata kelola transaksi di sektor transportasi publik menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, yang pada akhirnya akan mendorong optimalisasi sektor ekonomi daerah," ujar Helmi.Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran nasional.

"Peluncuran ini merupakan tonggak penting dalam memperluas ekosistem QRIS terintegrasi di objek vital transportasi laut. Kami berharap seluruh elemen dapat terus berinovasi dan memastikan sistem pembayaran non-tunai ini dapat diakses dengan cepat, murah, mudah, aman, dan handal oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Filianingsih.

Ditemui disela-sela kegiatan tersebut, Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus didampingi Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah Edi Wardana menyampaikan bahwa BRK Syariah sebagai bank daerah siap berdiri di garda terdepan sebagai eksekutor lokal yang andal.

"Aspek infrastruktur digital BRK Syariah siap menyediakan layanan pembayaran yang andal di Pelabuhan Dumai. Kehadiran QRIS di loket-loket pass penumpang tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan ekstra bagi masyarakat dalam bertransaksi secara modern, tetapi juga kami pastikan berjalan aman, cepat, dan penuh berkah," tutur Helwin.

Lebih lanjut, Helwin mengungkapkan bahwa saat ini BRK Syariah sudah mendapat izin QRIS Cross Border untuk 3 Negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand.

"BRK Syariah sudah mendapat izin QRIS Cross Border untuk 3 Negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kehadiran fitur ini diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dan nasabah untuk bertransaksi secara praktis tanpa harus membawa uang tunai saat berada di negara-negara tetangga tersebut," tambahnya.

Setelah prosesi seremonial, seluruh undangan yang hadir langsung melakukan peninjauan lapangan untuk uji coba langsung bertransaksi menggunakan QRIS di loket pass penumpang pelabuhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, GM Pelindo Dumai Jonathan Ginting, Branch Manager BRK Syariah Dumai, Syahrul, Pemimpin Bagian Retail Funding Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah M. Soha, beserta tamu undangan lainnya.(rtc)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:32:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Wabup-Bagus-Buka-Bengkalis-Durian-Fest-2026--Siap-Jadikan-Agenda-Wisata-Tahunan

BENGKALIS-Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso resmi membuka Bengkalis Durian Fest 2026 di Lapangan Tugu Bengkalis, Jumat (3/7/2026). Festival durian perdana yang digagas Sanggar Renjana bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Parbudpora) Kabupaten Bengkalis itu diharapkan menjadi agenda tahunan untuk mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Sebanyak 74 peserta ambil bagian dalam festival yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang memadati lokasi pembukaan.

Dalam sambutannya, Bagus Santoso mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan festival, mulai dari Dinas Parbudpora, Sanggar Renjana, panitia, sponsor, pelaku UMKM hingga masyarakat.

Menurutnya, Bengkalis Durian Fest bukan sekadar ajang hiburan, tetapi memiliki nilai strategis sebagai media promosi potensi unggulan daerah.

"Festival ini menjadi wadah untuk mempromosikan pariwisata, melestarikan budaya lokal, memberdayakan UMKM, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus mendukung kegiatan positif seperti ini," ujarnya.

Bagus mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berkomitmen menjadikan durian lokal semakin dikenal luas dan memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap Bengkalis Durian Fest dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan yang mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Selama pelaksanaannya, festival menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran dan bazar durian, bazar produk UMKM, kontes durian unggulan, lomba olahan berbahan dasar durian, lomba mural, hiburan musik hingga berbagai aktivitas interaktif yang melibatkan masyarakat.

"Rangkaian kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk-produk lokal Bengkalis kepada masyarakat yang lebih luas," katanya.

Pemkab Bengkalis, lanjut Bagus, akan terus mendukung setiap kegiatan yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka peluang usaha, memperluas promosi daerah serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif dan masyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mencintai, mempromosikan, dan memanfaatkan produk-produk unggulan daerah sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi Bengkalis yang mandiri dan berdaya saing,"(cakaplah)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Lingkungan/BMKG-Operasikan-Radar-Laut-Canggih-di-Sumatera--Percepat-Peringatan-Dini-Tsunami

SUMBAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengoperasikan radar laut canggih berupa teknologi pemantauan mutakhir, High Frequency (HF) Radar Array. Pengoperasian radar canggih ini menandai langkah strategis BMKG dalam memperkuat sistem observasi laut nasional, mempercepat peringatan dini tsunami, serta melindungi keselamatan nelayan dan aktivitas pelayaran di wilayah pesisir barat Sumaetra.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa kehadiran infrastruktur modern ini membuktikan komitmen BMKG yang tidak hanya fokus pada penanganan bencana, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendukung seluruh sektor pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan dan ekonomi maritim.

"Kami memasang HF Radar ini di tempat-tempat yang strategis untuk mendapatkan informasi kemaritiman terbaik. Melalui alat canggih ini, BMKG dapat mengamati kondisi laut secara terus-menerus dalam cakupan luas, serta memperoleh data arus laut, gelombang, dan arah angin dengan jauh lebih cepat dan akurat," kata Faisal, Sabtu (4/7/2026).

Hingga saat ini, BMKG telah mengoperasikan 4 sistem HF Radar Array dari total 10 unit yang direncanakan di seluruh Indonesia. Khusus di Sumbar, alat pemantau ini terpasang di dua lokasi yang saling melengkapi untuk mengoptimalkan cakupan radar hingga jangkauan 80 km, yaitu di Masjid Al-Hakim (Kota Padang) dan Taman Anas Malik (Kota Pariaman).

Dengan beroperasinya alat baru ini, Sumbar kini diperkuat oleh tiga kolaborasi teknologi radar utama BMKG yakni Radar Cuaca C-Band di Bandara Minangkabau (untuk penerbangan dan modifikasi cuaca), Radar Maritim X-Band di Teluk Bayur (untuk area pelabuhan), serta HF Radar Maritim terbaru untuk pengawasan laut lepas.

Data dari teknologi ini tidak akan berguna jika tidak menyentuh masyarakat. Oleh karenanya, BMKG secara masif menggelar program edukasi melalui Sekolah Lapang demi mencetak masyarakat yang tangguh dan mandiri dalam menyikapi informasi cuaca dan iklim.

Di wilayah Sumbar, BMKG mencatat telah melaksanakan sebanyak 31 kali Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk membantu petani menentukan masa tanam detail hingga level kecamatan, serta memilih varietas tanaman yang tepat di tengah kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

BMKG juga melaksanakan sebanyak 6 kali Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) untuk melatih nelayan membaca data cuaca, arus, dan sebaran ikan melalui aplikasi Inawis. Dan telah melakukan sebanyak 6 kali Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami guna membangun kesiapsiagaan masyarakat.

"BMKG saat ini tengah mendorong 5 lokasi di Sumbar untuk masuk ke dalam Tsunami Ready Community, sebuah standardisasi komunitas siaga tsunami internasional dari IOC-UNESCO. Hal ini menjadi prioritas karena wilayah pesisir barat Sumatra langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi," ujarnya.

Keberhasilan proyek strategis ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto melalui kerja sama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Française De Développement (AFD) selaku lender dan Collecte Location Satellites (CLS) sebagai penyedia.

Faisal pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga fisik dan operasional infrastruktur HF Radar Array ini dari segala bentuk perusakan.

"Mari kita jaga bersama-sama agar fasilitas ini dapat beroperasi optimal, mendatangkan barokah terbaik, serta terus memberikan perlindungan keselamatan bagi kita semua secara berkelanjutan,"(okezone)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:19:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Bongkar-Upeti-Bupati-Langkat--Puluhan-Proyek-hingga-Seragam-Sekolah-Jadi-Bancakan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Afandin diduga meminta 'upeti' dari puluhan paket proyek hingga gratifikasi pengadaan seragam sekolah.

Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengungkapkan, praktik lancung Afandin terjadi saat Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), yang juga merupakan tim sukses (timses) Afandin, mendapat proyek pada 2025.YQB mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Langkat melalui metode Pengadaan Langsung (PL), melalui koordinasi dengan PPK dan mantan Kepala Disperkim Langkat, Ilhamsyah.

"Di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total Rp9,5 miliar. Di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan, senilai total Rp748 juta," kata Taufik saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026)."Bahwa selanjutnya, Sdr. SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YQB meminta fee 10% dari proyek di Disdik, dan 17% dari proyek di Disperkim," tambahnya.Akhirnya, kata dia, disepakati besaran fee proyek senilai Rp990 juta untuk proyek-proyek di Disdik dan Rp126,8 juta untuk proyek-proyek di Disperkim. Atas permintaan fee tersebut, YQB telah memberikan uang kepada SAF dengan total Rp800 juta melalui sopir Afandin.

"Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada YQB sejumlah Rp300 juta sebagai bagian dari komitmen fee. Namun, pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan tersebut uang sejumlah Rp100 juta," ungkap Taufik.Tak hanya itu, KPK juga mengendus dugaan penerimaan lain atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp3,5 miliar. Temuan itu terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat. 

Ia mengatakan, praktik tersebut juga telah menimbulkan keresahan di kalangan ASN Pemerintah Kabupaten Langkat. "Pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP. Di mana ketika jabatan kepala sekolah diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak," tutur Taufik.

"Pengadaan seragam sekolah SD. Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," pungkasnya.(okezone)

]]> Sat, 04 Jul 2026 09:13:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Buntut-Panjang-OTT-Bupati-Kuansing-hingga-Menhut-Raja-Juli-Buka-Suara-

Jakarta - Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby terkait suap jual beli jabatan sekretaris daerah (sekda) merembet ke nama lainnya. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang sempat bertemu Suhardiman sebelum OTT KPK sampai memberikan klarifikasi.

Suhardiman Amby menyerahkan diri ke gedung KPK pada Selasa (30/6), setelah dicari-cari dalam rangkaian OTT sejak Senin (29/6). Suhardiman kemudian diumumkan sebagai penerima suap berupa mobil Land Cruiser terkait pemilihan sekda pada Rabu (1/7).

Dalam keterangan KPK, lembaga antirasuah itu menyebut ada dugaan korupsi lain yang dilakukan Suhardiman. Menurut KPK, dugaan korupsi itu terkait penerimaan uang terkait pelepasan hutan produksi terbatas.

"KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT)," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Dalam kasus jual beli jabatan ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu:

1. Suhardiman Amby selaku Bupati Kuansing

2. Zulkarnain selaku Sekda Kuansing

3. Ardiles selaku Dirut PT MIC

Singkat cerita, nama Raja Juli yang terseret dalam pusaran kasus Suhardiman Amby kemudian viral di media sosial (medsos), karena pertemuan mereka sebelum OTT KPK. Pertemuan keduanya kemudian seolah-olah dikaitkan dengan OTT KPK terhadap Suhardiman Amby.

Raja Juli kemudian angkat bicara terkait pertemuannya dengan Suhardiman pada 2 Juni 2026 yang kini menjadi tersangka kasus suap jabatan sekda di KPK. Raja Juli menjelaskan pertemuan audiensi tersebut digelar dengan sifat terbuka.

"Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026, ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, di-publish di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang telah saya sebutkan tadi," ujar Raja Juli kepada wartawan di kantor Kemenhut, Jakarta Pusat, Jumat (3/7).

Raja Juli cerita Suhardiman sempat meninggalkan amplop yang ditutup map di kantornya setelah audiensi tersebut. Raja Juli kemudian meminta ajudannya untuk langsung mengembalikan amplop tersebut.

"Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya tidak merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," katanya.

Ajudan, kata Raja Juli, kemudian mengembalikan amplop tersebut di Polres Kuantan Singingi pada 12 Juni 2026, 17 hari sebelum Suhardiman kena OTT. Raja Juli juga memperlihatkan tanda terima dan foto pertemuan pengembalian amplop tersebut kepada wartawan.

"Saya secara pribadi menelepon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop, amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada foto. Saya lihatkan kepada teman-teman, aslinya. Ini tanda terimanya, tanggal 12 Juni pukul 14.57 (WIB)," katanya.

Raja Juli menyebut pengembalian amplop tersebut sebagai tanggung jawab moralnya. Sekjen PSI tersebut juga berkomitmen untuk memberantas korupsi.

"Jadi 12 Juni, sekali lagi, 12 Juni, 17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya," katanya.

Selain itu, Raja Juli juga menyebut tidak ada surat keputusan (SK) yang dikeluarkannya sebagai Menhut untuk pelepasan kawasan hutan di Kuansing.

"Tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun, ya, di Kuantan Singingi, yang dalam otoritas saya, saya keluarkan menjadi non-kawasan hutan atau APL (areal penggunaan lahan)," katanya.

Raja Juli menegaskan akan kooperatif jika dibutuhkan keterangan oleh KPK. Raja Juli mendukung KPK bisa membongkar setuntas-tuntasnya kasus yang melibatkan Suhardiman.

"Apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah tersebut," katanya.

KPK Buka Peluang Panggil Menhut

Terkait temuan adanya dugaan korupsi lain yang dilakukan Bupati Kuansing Suhardiman, KPK tak menutup kemungkinan memanggil Raja Juli. Pemanggilan untuk membuat dugaan perkara tersebut menjadi terang.

"Kalau memang itu nanti ada bukti mengarah ke sana, penyidik tentu terbuka untuk kemudian melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan yang berkaitan dengan dugaan aliran tersebut," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Jumat (3/7).

Suhardiman diduga tak cuma terlibat suap jual beli jabatan, tetapi juga terkait pelepasan hutan produksi terbatas. KPK menemukan dugaan penerimaan lain Suhardiman yang turut mengarah ke pihak Kemenhut.

"Ada dugaan penerimaan lainnya oleh bupati ya berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan yang juga kemudian ada dugaan mengarah ke Kementerian Kehutanan," sebutnya.

Budi menuturkan peran pemerintah daerah dalam pelepasan kawasan hutan hanya memberikan rekomendasi. Sedangkan keputusan finalnya ada di Kemenhut.

"Keputusan final itu menjadi kewenangan penuh di Kementerian Kehutanan. Sehingga ini masih akan terus didalami, ditelusuri apakah kemudian ada aliran uang ke pihak-pihak di Kementerian Kehutanan tersebut," (merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:59:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/KPK-Sita-Valas-Rp983-Juta-dan-Logam-Diduga-Platinum-dari-Bupati-Langkat-Syah-Afandin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita sejumlah mata uang asing atau valuta asing (valas) senilai sekitar Rp983 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim. Penyitaan ini dilakukan setelah KPK menggelar OTT di beberapa lokasi di Sumatera Utara pada 2 Juli 2026.

Selain valas, tim penyidik KPK juga mengamankan uang tunai, rekening bank, serta temuan mencurigakan berupa 55 keping logam yang diduga platinum. Barang bukti ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat daerah tersebut.

Penetapan Syah Afandin sebagai tersangka pada 3 Juli 2026, bersama seorang mantan tim suksesnya, menandai langkah serius KPK dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Kasus ini diduga berkaitan dengan suap proyek dan gratifikasi pengisian jabatan.

Rincian Barang Bukti Sitaan KPK

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa valuta asing yang disita terdiri dari 66.950 dolar Singapura dan 11.518 ringgit Malaysia. Berdasarkan kurs per 3 Juli 2026, total nilai valas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp983 juta.

Tidak hanya valas, KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp247,7 juta dari lokasi OTT. Selain itu, uang tunai Rp100 juta turut diamankan dari mantan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial SYH, yang ditemukan di bawah jok kursi mobilnya.

Penyidik juga membekukan dua rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total saldo mencapai Rp2,27 miliar. Yang paling mengejutkan adalah penemuan 55 keping logam yang diduga platinum dengan berat total sekitar 55 kilogram di dalam mobil Syah Afandin.

KPK akan memanggil ahli untuk memverifikasi keaslian logam tersebut. Selain itu, sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang relevan dengan perkara ini juga telah disita untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

Modus Operandi dan Penetapan Tersangka

Operasi tangkap tangan KPK dilakukan di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara, pada 2 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat, beserta lima orang dari pihak swasta.

Pada 3 Juli 2026, KPK secara resmi menetapkan Syah Afandin dan mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk periode 2025�"2026.

Syah Afandin diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar. Dana tersebut diberikan oleh Yaqub setelah memenangkan 80 proyek pada tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Dugaan Gratifikasi dan Pengembangan Kasus

Selain dugaan suap terkait proyek, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi dengan nilai fantastis, mencapai Rp3,5 miliar. Gratifikasi ini diduga berkaitan dengan berbagai praktik pengisian jabatan.

Praktik tersebut mencakup pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar. Hal ini menunjukkan adanya pola korupsi yang terstruktur dan melibatkan berbagai sektor.

Penyitaan berbagai aset dan dokumen ini diharapkan dapat memperkuat bukti dalam proses hukum. KPK berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan mengembalikan kerugian negara.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:56:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/NU-Dukung-Penuh-Bupati-Perangi-Judi-Online-Narkoba-Bogor--Alarm-Keras-Data-PPATK

Nahdlatul Ulama (NU) melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam memperkuat upaya pemberantasan judi online dan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dukungan ini disampaikan sebagai respons terhadap dampak serius yang ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi keluarga, dan masa depan generasi muda.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bogor, Abdul Somad, pada Jumat, menekankan bahwa pemberantasan judi online dan narkoba harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, bahaya dari kedua hal ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga memerlukan tindakan kolektif dan terkoordinasi.

Pernyataan dukungan PCNU Kabupaten Bogor ini muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data tahun 2025 yang sangat mencengangkan. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki 103.092 pemain judi online dengan total nilai deposit mencapai Rp414,4 miliar, menjadi alarm keras bagi seluruh pihak.

Ancaman Nyata Judi Online dan Narkoba

Abdul Somad menegaskan bahwa angka yang dirilis PPATK bukan sekadar statistik, melainkan sebuah peringatan serius bagi semua pihak di Kabupaten Bogor. Judi online dan narkoba telah menjadi ancaman nyata yang merusak akal sehat, menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga, serta mengancam masa depan generasi muda di wilayah tersebut.

Ia menilai bahwa langkah yang diambil oleh Bupati Rudy Susmanto sudah sangat tepat karena melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam upaya pencegahan maupun penindakan. Keterlibatan berbagai pihak ini dianggap krusial untuk menciptakan efek jera dan membangun benteng pertahanan yang kuat dari bahaya judi online dan narkoba.

“Saya mendukung penuh sikap tegas Bupati Bogor, Bapak Rudy Susmanto. Beliau benar, ini adalah perang kita bersama. Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Ulama, kiai, pesantren, masjid, majelis taklim, organisasi kemasyarakatan, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan seluruh masyarakat harus merapatkan barisan,” ujar Abdul Somad.

Gerakan Bersama Melawan Bahaya Digital dan Narkotika

PCNU Kabupaten Bogor menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi aktif dalam gerakan pemberantasan ini melalui berbagai program. Kontribusi tersebut akan difokuskan pada penguatan dakwah, pendidikan agama, serta pemberdayaan jaringan pesantren, masjid, majelis taklim, hingga kepengurusan NU di tingkat kecamatan dan desa.

Abdul Somad menekankan pentingnya gerakan ini untuk mencapai akar rumput masyarakat. Menurutnya, upaya penyelamatan keluarga dan generasi muda harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan pesantren hingga sekolah, dan dari masjid hingga majelis taklim, mencakup seluruh wilayah dari kecamatan hingga desa-desa.

“PCNU Kabupaten Bogor siap berdiri bersama Pemerintah Kabupaten Bogor. Kita harus bergerak sampai ke akar rumput, dari pesantren ke sekolah, dari masjid ke majelis taklim, dari kecamatan hingga desa-desa. Kita harus menyelamatkan keluarga dan generasi muda kita sebelum mereka menjadi korban berikutnya,” tegas Abdul Somad.

Strategi Komprehensif Pemerintah Kabupaten Bogor

Pemberantasan judi online dan narkoba tidak hanya memerlukan penindakan, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan pendidikan agama dan ketahanan keluarga. Literasi digital juga menjadi kunci penting untuk membekali masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terjerumus dalam jerat judi online.

Selain itu, rehabilitasi korban yang sudah terlanjur terjerat juga menjadi fokus utama, di samping penegakan hukum yang tegas terhadap bandar dan jaringan pengedar. Abdul Somad menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi judi online dan narkoba untuk berkembang di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Bupati Rudy Susmanto telah menginstruksikan penanganan judi online dan narkoba hingga tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah membentuk satuan tugas khusus serta melaksanakan pemeriksaan dan tes narkoba secara berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan yang komprehensif.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Internasional/Perundingan-Kenaikan-Upah-Buntu--Buruh-di-Jerman-Mogok-Kerja

Ribuan pekerja sektor ritel dan perdagangan di seluruh Jerman dijadwalkan melakukan aksi mogok kerja pada Jumat waktu setempat setelah perundingan kenaikan upah dengan pihak pengusaha masih menemui jalan buntu. Demikian kata Serikat Pekerja Jasa Bersatu (Ver.di).

Serikat tersebut menyerukan kepada para pekerja di sektor ritel, perdagangan grosir, dan perdagangan luar negeri untuk kembali menggelar aksi mogok nasional guna meningkatkan tekanan kepada kalangan pengusaha dalam proses perundingan perjanjian kerja bersama yang masih berlangsung.

Aksi unjuk rasa terpusat dijadwalkan berlangsung di sejumlah pusat perdagangan utama, termasuk Berlin, Dortmund, Wiesbaden, Hannover, Oldenburg, Braunschweig, dan Hamburg.

Anggota Dewan Eksekutif Federal Ver.di yang membidangi sektor perdagangan, Silke Zimmer, menuding pihak pengusaha sengaja memperlambat jalannya negosiasi.

"Pengusaha kembali berupaya mengulur waktu dalam putaran perundingan kali ini. Karena itu, kami akan kembali meningkatkan tekanan," kata Zimmer dilansir dari Anadolu.

Usulan Pengusaha

Ia mengatakan pihak pengusaha hanya menyampaikan usulan yang sedikit lebih baik setelah lebih dari 25 putaran perundingan di seluruh 16 wilayah perundingan sektor ritel. Menurutnya, tawaran tersebut masih mengakibatkan penurunan upah riil dan tetap memuat 'bulan nol', yakni masa tunggu sebelum kenaikan gaji pertama mulai berlaku.

Ver.di menyebutkan bahwa pengusaha sektor ritel menawarkan kenaikan upah sebesar 2,4 persen yang mulai berlaku pada 1 November 2026, disusul kenaikan tambahan sebesar 2 persen mulai 1 Agustus 2027 dalam perjanjian kerja berdurasi dua tahun.

Namun, serikat pekerja menolak tawaran tersebut karena dinilai belum memadai.

Sektor Perdagangan Grosir

Di sektor perdagangan grosir dan perdagangan luar negeri, Zimmer mengatakan kalangan pengusaha juga belum mengajukan tawaran yang lebih baik meskipun telah berlangsung 35 putaran perundingan di 20 wilayah sejak 18 Mei.

"Situasi yang buntu ini memaksa rekan-rekan pekerja yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan belanja mereka sendiri turun ke jalan," ujarnya.

Ver.di menuntut kenaikan upah sebesar 7 persen bagi para pekerja, dengan kenaikan minimum sebesar 225 euro atau sekitar 258 dolar AS per bulan (sekitar Rp4,6 juta) dalam perjanjian kerja berdurasi 12 bulan.

Serikat pekerja itu menyebutkan sektor perdagangan mempekerjakan lebih dari 5,2 juta orang di Jerman, sehingga menjadi sektor swasta terbesar di negara tersebut.

Putaran berikutnya untuk perundingan sektor ritel dijadwalkan berlangsung pada Senin di negara bagian Hesse serta wilayah perundingan Lower Saxony-Bremen. Sementara itu, negosiasi untuk sektor perdagangan grosir akan dilanjutkan pada Jumat pekan depan di Baden-Württemberg.(merdeka.com)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:49:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Kronologi-Bupati-Langkat-Kena-OTT-hingga-Jadi-Tersangka-Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi.

Rangkaian peristiwa itu bermula usai Syah Afandin menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 21.00 WIB, Syah Afandin menghubungi mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), untuk mengatur pertemuan setelah acara Apkasi.

"Pada Rabu, 1 Juli 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, SAF menghubungi YQB untuk bertemu setelah selesai acara Apkasi," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026) malam.

Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, sopir Syah Afandin berinisial ZKF menghubungi Yaqub untuk membatalkan pertemuan. Pembatalan dilakukan karena Syah Afandin mengetahui tim KPK telah berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"ZKF menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah. Itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK di Kabupaten Langkat. Rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF," ujarnya.

Keesokan harinya, Kamis (2/7), Yaqub kembali dihubungi mantan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial SYH. Menurut Taufik, SYH menyampaikan situasi sedang memanas dan meminta uang Rp 100 juta yang diminta Syah Afandin diserahkan melalui dirinya.

Sekitar pukul 08.00 WIB, Yaqub kemudian bertemu SYH di sebuah kafe di Kota Medan untuk menyerahkan uang tersebut.

Saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, tim KPK menghentikan kendaraan yang ditumpanginya. Dari bawah jok mobil, penyidik menemukan uang tunai Rp 100 juta.

"Tim KPK di lapangan berhasil mengamankan uang Rp100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi mobil yang ditumpangi SYH," kata Taufik.

Setelah itu, tim KPK bergerak mengamankan tujuh orang di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Mereka adalah Syah Afandin, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, SYH, sopir bupati berinisial ZKF, ajudan bupati berinisial AKB, pihak swasta berinisial SG, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun.

Bupati Langkat Tersangka

Sehari kemudian, Jumat (3/7), KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025-2026.

KPK menduga Syah Afandin menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp 1,117 miliar yang diberikan Yaqub setelah memperoleh 80 paket proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat serta lima paket proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi senilai Rp 3,5 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.(liputan6)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:46:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Residivis-Simpan-1-2-Kilo-Sabu-Diringkus-Polres-Pelalawan--Ngaku-Cuma-Kurir--

PELALAWAN - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelalawan membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras pada Rabu (1/7/2026) lalu. 

Satu orang pengedar diringkus dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 500 gram atau setengah kilogram disita polisi.

Pelaku bernama Dani Pane (31) yang tinggal di Dusun II Seimedang Desa Kesuma, Pangkalan Kuras. Ia diringkus Satresnarkoba Polres Pelalawan di rumahnya sekitar pukul 00.30 wib.

Pengungkapan kasus narkoba yang cukup besar ini tepat saat Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-80 pada 1 Juli 2026.

"Pelaku mengaku hanya sebagai kurir atau tukang antar. Ada orang yang mengendalikan untuk mengantar dan menjemput sabu tersebut," tutur Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan, Iptu Haryanto Alex Sinaga kepada tribunpekanbaru.com, Jumat (3/6/2026).

Adapun rincian barang bukti yang diamankan polisi dari tangan tersangka Dani Pane yakni 20 paket sabu dengan berat 500 gram. Diantaranya 7 paket besar, 4 paket sedang, dan 9 paket kecil.

Kemudian satu bal plastik bening klip merah, sebuah plastik asoy, kotak rokok, sebuah timbangan digital, sendok sabu terbuat dari pipa paralon, dan satu unit telepon genggam. 

Tersangka Dani Pane merupakan residivis dalam kasua narkotika. Setelah menjalani hukuman beberapa tahun di Rumah Tahanan (Rutan) Kota Pekanbaru, Dani menghirup udara bebas sekitar satu tahun lebih.

Ia kembali terjerumus dalam dunia narkotika, namun tidak lagi sebagai pemakai. Tetapi masuk dalam jaringan peredaran sabu-sabu.

"Dari keterangannya, dia susah mencari pekerjaan setelah keluar penjara. Akhirnya jadi mengedarkan sabu bekerjasama dengan pengedarnya," ujar Kasat Alex Sinaga. 

Penangkapan Dani Pane berawal dari informasi yqng diperoleh Satresnarkoba Polres Pelalawan terkait peredaran sabu di wilayah Desa Kesuma. Tim Opsnal yang dipimpin Kasat Alex Sinaga melakukan penyelidikan dan pengintaian ke Dusun II Seimedang Desa Kesuma.

Setelah mendapatkan informasi akurat dan ciri-ciri pelaku, Tim Opsnal menggerebek rumah tersangka. Petugas menangkap Dani Pane dan melakukan penggeledahan, ditemukan sabu disimpan dalam kotak rokok. Selanjutnya polisi menggeledah rumah Dani dan menemukan barang bukti lainnya. 

"Sabu tersebut dijemput pelaku ke daerah Kulim Kota Pekanbaru dengan cara main lempar. Kemudian dibawa ke Desa Kesuma dan diedarkan di sana," sebut Alex Sinaga. 

Satresnarkoba Polres Pelalawan masih melakukan pengembangan untuk mengejar pengedar utama yang mengendalikan tersangka Dani. Persembunyiannya sedang diburu agar jaringan tersebut dibongkar secara tuntas.

"Pelaku utama ini tak hanya mengendalikan peredaran sabunya saja. Tetapi semua transaksi dengan pembeli juga langsung ke terduga pelaku berinisial LS ini," pungkas Alex Sinaga. 

Selanjutnya seluruh barang bukti dan pelaku dibawa di Mapolres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut. Residivis itu kembali dijebloskan ke sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Tribunpekanbaru.)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Sosial/Jelang-Safari-Politik-Jokowi-ke-Riau--Banyak-Tokoh-Terus-Gabung-PSI--

PEKANBARU - Presiden RI ke tujuh Joko Widodo sudah mulai melakukan safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mempersiapkan kekuatan menjelang Pemilu 2029, sejumlah daerah sudah dikunjungi.

Provinsi Lampung sudah dikunjungi Jokowi dalam lawatan safari politik bersama PSI, selain menguatkan internal partai juga tentunya mengajak masyarakat yang selama ini mendukungnya untuk bergabung dengan partai besutan anaknya Kaesang Pangarep itu.

Sebelumnya saat acara PSI yang dihadiri Jokowi, dengan tegas mantan Walikota Solo itu menyatakan akan turun hingga ke tingkat kecamatan mengkampanyekan PSI di Pemilu.l seluruh daerah di Indonesia.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Riau Juandy Hutauruk mengatakan pihaknya di Provinsi Riau sudah secara terus meningkatkan konsolidasi di internal partai dalam rangka persiapan jelang pemilu.

Bahkan sejumlah tokoh penting di Riau juga akan bergabung dengan PSI, bersama berjuang dengan Jokowi nantinya di Pemilu membesarkan PSI.

"Kita terus komunikasi dan silaturrahmi dengan banyak tokoh di Riau, banyak juga tokoh yang tertarik dan akan bergabung bersama PSI nantinya,"ujar Juandy Hutauruk.

Sementara untuk jadwal Jokowi sendiri ke Riau dalam rangka safari politiknya, menurut Juandy Hutauruk masih menunggu jadwal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

"Untuk jadwal pak Jokowi tentu masih menunggu arahan dari DPP, kami di daerah siap saja,"ujar Juandy Hutauruk.

Saat ini kursi DPRD di Riau dari Kabupaten dan Kota sudah ada beberapa kursi, terutama di Rokan Hulu sudah ada dua kursi.

Pada pemilu mendatang, PSI menargetkan 60 kursi di Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Bumi Lancang Kuning.

Respon Gerindra

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Riau memilih tidak menanggapi secara khusus safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke sejumlah daerah.

Sebelumnya, Joko Widodo diketahui telah melakukan safari politik ke Provinsi Lampung. Sementara hingga kini belum ada informasi ataupun jadwal kunjungan serupa ke Provinsi Riau.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, mengatakan pihaknya belum membahas agenda safari politik tersebut di internal partai.

Menurut Ginda, seluruh kader Gerindra saat ini diarahkan untuk fokus menjalankan tugas dan bekerja membantu masyarakat sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Untuk itu kami tidak membahas hal tersebut. Pak Prabowo hanya berpesan kepada kami agar fokus bekerja membantu rakyat," ujar Ginda Burnama.

Ia menegaskan, perhatian Gerindra saat ini lebih diarahkan pada upaya mengawal program-program pemerintah dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Terkait munculnya informasi mengenai pembentukan relawan Gibran di sejumlah daerah yang disebut-sebut mulai dipersiapkan menghadapi Pemilu 2029, Ginda menyebut pihaknya juga belum pernah membahas persoalan tersebut.

"Yang menjadi fokus kami saat ini adalah menjalankan instruksi Ketua Umum, yakni bekerja sebaik-baiknya untuk membantu rakyat. Soal isu politik 2029 belum menjadi pembahasan di Gerindra Riau,"(tribunpekanbaru)

]]> Sat, 04 Jul 2026 08:40:00 +0700