https://www.spiritriau.com/ spiritriau.com merupakan situs berita online terkini dan terpercaya di Provinsi Riau en-us Tue, 28 Jul 2026 13:41:19 +0700 Tue, 28 Jul 2026 13:41:19 +0700 Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update RSS Generator redaksi@spiritriau.com arie.vcr@gmail.com https://www.spiritriau.com/icon.gif https://www.spiritriau.com/ Fasilitas RSS dari Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Golkar-Riau-Hadapi-PR-Besar--Solidkan-Kader-dan-Hidupkan-Kembali-Peran-Fraksi-DPRD

PEKANBARU-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Riau mulai menyiapkan langkah pembenahan organisasi setelah kepengurusan baru ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sejumlah agenda menjadi perhatian menjelang menghadapi Pemilu 2029, mulai dari penguatan soliditas internal hingga evaluasi terhadap kinerja Fraksi Golkar di DPRD Riau.

Sekretaris DPD Partai Golkar Riau, Suparman, mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah memperkuat kekompakan pengurus dan kader partai agar mesin organisasi berjalan lebih efektif dalam menghadapi agenda politik mendatang.

Selain konsolidasi internal, ia menilai peran Fraksi Golkar di DPRD Riau juga perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi politik secara optimal.Menurut Suparman, pada masa lalu Fraksi Golkar memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap pembahasan kebijakan di DPRD Riau. Namun, kondisi tersebut dinilainya berbeda dengan saat ini.

"Sekarang ada atau tidak ada Fraksi Golkar tidak menjadi persoalan dan sering ditinggalkan karena tidak dianggap," ujar Suparman.

Ia juga menilai pola koordinasi di internal fraksi tidak lagi berjalan sebagaimana sebelumnya. Saat masih menjadi anggota DPRD Riau bersama Yulisman, kata dia, setiap keputusan fraksi selalu dibahas melalui koordinasi yang intensif."Sehingga Fraksi Golkar begitu disegani dan diperhitungkan. Berbeda dengan kondisi sekarang," katanya.

Karena itu, Suparman menyatakan siap membantu melakukan pembenahan terhadap Fraksi Golkar DPRD Riau yang saat ini dipimpin Nalladia Ayu Rokan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Riau, Yulisman, menyatakan akan menghimpun berbagai masukan sebelum melakukan evaluasi terhadap kinerja fraksi.Ia mengatakan informasi akan diperoleh dari berbagai pihak, termasuk anggota fraksi maupun kalangan wartawan yang mengikuti aktivitas DPRD Riau.

"Termasuk menghimpun informasi dari teman-teman wartawan yang berada di DPRD, karena akan lebih banyak sumber informasi yang kami peroleh," ujar Yulisman.

Belakangan, keberadaan Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau menjadi perhatian karena dinilai jarang terlihat dalam sejumlah agenda penting DPRD, termasuk rapat pimpinan maupun rapat paripurna.(halloriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 13:28:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/BI-Ungkap-Ekonomi-Riau-Tetap-Tumbuh-4-89-Persen--QRIS-Kian-Melaju

PEKANBARU â€" Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau menyatakan perekonomian Riau tetap menunjukkan kinerja positif pada Triwulan I 2026. Di tengah berbagai tantangan, ekonomi Riau mampu tumbuh 4,89 persen secara year on year (yoy) dengan inflasi yang tetap terkendali serta didukung potensi sumber daya alam, bonus demografi, dan meningkatnya transaksi digital.

Itu disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau Triwulan I 2026 yang digelar di Aula Lancang Kuning, Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Helmi D, bersama para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi daerah.Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Achmad, mengatakan Riau masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Pulau Sumatera berkat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, mulai dari sektor minyak dan gas hingga industri pulp and paper.

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain.

"Kita, Riau, salah satu pendukung ekonomi di Sumatera. Kita daerah yang kaya, tapi defisit pangan. Jadi bergantung pada beberapa daerah lain untuk pangan, dan saat daerah yang menjadi pemasok mengalami permasalahan, kita juga kesusahan, seperti saat terjadi bencana alam di provinsi tetangga," ujar Panji Achmad.Selain potensi sumber daya alam, Panji menilai bonus demografi menjadi modal besar bagi Riau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekitar 70 persen penduduk Riau saat ini berada pada usia produktif.

Ia juga menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Riau masih berada pada level yang terkendali. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,89 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,9 persen.

"Dengan posisi strategis, 70 persen penduduk kita produktif. Dari sisi inflasi kita dalam rentang yang baik, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,89 persen (yoy), meski masih melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,9 persen," kata Panji.Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat transaksi tunai di Riau masih mendominasi. Hal itu terlihat dari jumlah uang yang keluar dari brankas Bank Indonesia yang masih lebih besar dibandingkan uang yang kembali masuk.

Meski demikian, transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut Panji, penggunaan QRIS semakin luas, meski nilai nominal transaksinya masih berada di bawah transaksi tunai karena adanya batas maksimal transaksi.

"Transaksi tunai di Riau masih kuat. Artinya dari brankas lebih banyak keluar daripada masuk. Bukan berarti digital tidak berkembang, QRIS sangat berkembang pesat. Nilai transaksinya memang tidak sebesar tunai. QRIS maksimal Rp10 juta, sedangkan transaksi tunai bisa lebih besar," jelas Panji dikutip dari MCRiau.

Melalui diseminasi ini, Bank Indonesia berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi perekonomian Riau sehingga dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.(halloriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 13:26:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Perkuat-Sinergitas-Penegak-Hukum--Kapolres-Rohil-Sambangi-Lapas-Kelas-IIA-Bagansiapiapi

UJUNG TANJUNG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi yang bertempat di Ujung Tanjung menerima kunjungan kerja dan silaturahmi dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Rokan Hilir yang baru, AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH,SIK.MH pada Selasa (28/7). 

Kedatangan jajaran kepolisian tersebut disambut dengan hangat oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, Amd.IP, SH,MSi., beserta jajaran.

​Dalam kunjungan ini, Kapolres Rokan Hilir berkesempatan untuk meninjau langsung berbagai area operasional di dalam Lapas. Rangkaian peninjauan diawali dengan memantau kondisi dan situasi keamanan di blok hunian warga binaan, dilanjutkan dengan melihat proses pembinaan kemandirian di area Kegiatan Kerja (Giatja), serta memeriksa kesiapan fasilitas kesehatan di Klinik Lapas dan keterjaminan kebersihan pengolahan makanan di area Dapur Lapas.

​Kalapas Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan kerja ini. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara Lapas dan Kepolisian merupakan kunci utama dalam menjaga kondusifitas lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam penegakan hukum.

​"Kami sangat menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres Rohil. Sinergitas ini sangat penting, terutama untuk memperkuat komitmen kita bersama agar lingkungan Lapas maupun wilayah Rokan Hilir secara umum benar-benar bersih dan bebas dari peredaran narkoba serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya," tegas Agus Imam Taufik.Sementara itu, Kapolres Rokan Hilir, AKBP Aldi Alfa Faroqi, mengapresiasi kerapian, kebersihan, serta tata kelola pelayanan dan pembinaan yang berjalan di Lapas Bagansiapiapi. 

Ia menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan jajaran Polres Rokan Hilir siap memberikan dukungan penuh dalam menjaga keamanan serta keterpaduan penegakan hukum di Rokan Hilir.

​"Kunjungan ini merupakan langkah awal untuk mempererat silaturahmi sekaligus memastikan sinergitas penegakan hukum berjalan harmonis. Kami dari jajaran Polres Rohil siap mendukung penuh pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan mensukseskan komitmen bebas narkoba maupun pelanggaran hukum lainnya di wilayah Rokan Hilir," ujar Aldi Alfa Faroqi.​Kunjungan kerja yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan tersebut diakhiri dengan diskusi santai serta foto bersama.(halloriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 13:24:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/DPRD-dan-Plt-Gubri-Enggan-Komentari-Rapat-Tokoh-Bahas-Pembentukan-Provinsi-Riau-Pesisir

PEKANBARU â€" Wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali mencuat setelah sejumlah tokoh asal wilayah pesisir Riau menggelar pertemuan di Kota Dumai. Pertemuan yang dimotori sejumlah tokoh, termasuk Walikota Dumai, itu turut dihadiri sejumlah politisi dan mendapat perhatian publik.

Selain tokoh senior, tampak hadir beberapa anggota DPRD Riau, di antaranya politisi Partai Demokrat Nur Azmi Hasyim, politisi PKS Abdul Kosim, serta sejumlah tokoh dan politisi lainnya.

Meski demikian, para peserta yang hadir memilih irit bicara saat dimintai tanggapan mengenai hasil pertemuan tersebut.Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, Abdul Kosim, meminta agar pertanyaan terkait pembahasan pembentukan Provinsi Riau Pesisir disampaikan kepada pihak lain.

"Konfirmasi ke yang lain saja ya," ujar Abdul Kosim yang diketahui hadir dalam rapat rencana pembentukan Provinsi Riau Pesisir itu.

Sikap serupa disampaikan Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, Hardianto. Ia mengaku tidak mengikuti rapat sehingga enggan memberikan komentar."Jangan saya lah kan saya tidak ikut rapat," ujar Hardianto.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, juga tidak memberikan penjelasan terkait pembahasan tersebut dan mengarahkan pertanyaan kepada peserta lain yang aktif menyampaikan gagasan dalam forum.

"Yang lain saja, yang kemarin berbicara di forum," ujar Nur Azmi Hasyim.Tak hanya kalangan legislatif, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto juga memilih tidak memberikan tanggapan ketika dimintai komentar usai menghadiri rapat paripurna DPRD Riau.

"Saya no komentar soal itu, biarlah itu hak demokrasi warga," ujar SF Hariyanto.

Diketahui, terdapat lima daerah yang masuk dalam wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir, yakni Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, serta Kota Dumai.

Wacana serupa sebenarnya pernah mengemuka pada masa kepemimpinan Gubernur Riau Annas Maamun. Namun hingga kini, gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan lebih lanjut.

Isu pembentukan Provinsi Riau Pesisir juga kerap muncul menjelang momentum politik. Namun, kali ini perhatian publik meningkat karena pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk kepala daerah aktif dan tokoh masyarakat dari berbagai kabupaten di wilayah pesisir Riau.(halloriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 13:22:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/KPK-Bongkar-Dugaan-Aliran-Dana---039-Jatah-Preman--039---SF-Hariyanto-Diperiksa-Terkait-Uang-Sitaan

PEKANBARU-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami temuan uang tunai dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura (SGD) yang disita dari rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Uang tersebut diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pemerasan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK memeriksa SF Hariyanto bersama sejumlah saksi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau pada Senin (27/7/2026).Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap SF Hariyanto difokuskan pada pendalaman asal-usul uang yang ditemukan saat penggeledahan. Dalam perkara ini, SF Hariyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Riau saat dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran proyek di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik melakukan pendalaman terhadap SFH berkaitan dengan uang-uang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan," ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Selain SF Hariyanto, penyidik juga memeriksa ajudan Gubernur Riau, Rafii, untuk mendalami informasi terkait dugaan penerimaan uang oleh Abdul Wahid.Sementara itu, dua saksi lainnya, yakni ajudan Dahri Iskandar dan anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKB, Siti Aisyah, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

KPK juga masih mengonfirmasi kehadiran dua saksi lainnya, yakni Komisaris KPID Riau periode 2021â€"2025 Bambang Suwarno dan pengemudi Gubernur Riau, Febri Ramadani.

KPK Telusuri Dugaan Aliran DanaPemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan anggaran yang diduga melibatkan Abdul Wahid bersama sejumlah pihak.

Penyidik menduga terdapat permintaan fee proyek sebesar lima persen atau sekitar Rp7 miliar dari nilai penambahan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menelusuri dugaan adanya istilah "jatah preman" yang disebut-sebut digunakan untuk menyebut pungutan tersebut, serta sandi "7 batang" yang diduga dipakai dalam komunikasi terkait perkara.

Budi Prasetyo menegaskan, penyidik memandang temuan uang rupiah maupun dolar Singapura di rumah dinas SF Hariyanto sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang masih terus didalami untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara dugaan korupsi tersebut.

KPK hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta asal-usul barang bukti yang telah disita.(halaloriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 13:18:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Modus-Petugas-PLN--Dua-Maling-Kabel-Travo-PLN-Ditangkap-di-Kandis

SIAK-Aksi nekat dua pria yang mencoba mencuri kabel grounding milik PT PLN (Persero) ULP Duri berujung apes.Berkat kesigapan warga yang berkolaborasi dengan jajaran Polsek Kandis Polres Siak, kedua pelaku berhasil disikat sebelum sempat menikmati hasil kejahatannya.

​Aksi pencurian tersebut terjadi di sekitar Trafo BLT 214, Jalan Pekanbaruâ€"Duri Km 57, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Minggu (26/7/26).

​Kedua pelaku yang masing-masing berinisial U.A.C.R. (27) dan F.S. (29) kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Kandis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

​Untuk mengelabui warga sekitar, pelaku nekat mengenakan rompi berlogo PLN seolah-olah sedang melakukan perawatan resmi.

Namun, gerak-gerik mencurigakan keduanya di sekitar trafo listrik justru memancing perhatian seorang warga setempat.

​Curiga dengan aktivitas tersebut, saksi langsung menghubungi petugas PLN dan berkoordinasi dengan personel Polsek Kandis untuk mengecek lokasi secara bersama-sama.

​Sadar aksinya terbongkar, kedua pelaku langsung memacu kendaraannya melarikan diri ke arah Kota Pekanbaru.

Tak tinggal diam, petugas Polsek Kandis bersama warga dan saksi langsung melakukan pengejaran cepat hingga akhirnya berhasil menyergap kedua pelaku di jalan.

​Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksinya, di antaranya, ​1 stel Rompi berlogo PLN (alat penyamaran), ​tang potong, obeng, dan pisau cutter, ​tas sandang dan senter kepala.

​Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, melalui Kapolsek Kandis Kompol H. Herman Pelani, Selasa (28/7/26) memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan kepedulian warga yang cepat melapor.

​"Keberhasilan pengungkapan ini adalah bukti nyata sinergi yang kuat antara masyarakat, pihak PLN, dan kepolisian. Kabel listrik adalah fasilitas publik vital. Aksi cepat warga sangat kami apresiasi karena berhasil mencegah potensi kerugian sebesar Rp5,2 juta serta mengamankan pasokan listrik masyarakat," tegas Kompol Herman Pelani.

​Saat ini kedua terduga pelaku telah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kandis. Kepolisian menegaskan akan menindak tegas.(rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 13:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/-Meresahkan--Pengedar-Perusak-Saraf-Sabu-di-Mandau-Diringkus-Polisi

BENGKALISâ€" Penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Kecamatan Mandau meresahkan. Kali ini, Tim Opsnal Polsek Mandau Polres Bengkalis meringkus seorang tersangka pengedar wilayah Duri Barat.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Mandau AKP I Made Pasek Sarahdahtam Bendesa mengatakan, tersangka yang diamankan itu berinisial YY (28), setelah dicurigai adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di Jalan Pertanian Gang Paris 2, Kelurahan Duri Barat, Senin (27/7/26) sekitar pukul 23.00 WIB.

Dari hasil penggeledahan ditemukan 10 paket diduga narkotika jenis sabu siap edar, satu unit telepon genggam, uang tunai Rp250 ribu, satu dompet kecil, satu timbangan digital, serta satu plastik warna putih yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika.

"Tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang disebut berada di dalam lembaga pemasyarakatan," ungkap Kapolsek.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Mandau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 tentang Penyesuaian Pidana.

"Mari bersama-sama kita selamatkan generasi bangsa dari bahaya Narkoba. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan Kabupaten Bengkalis yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika,"(rtc)

]]> Tue, 28 Jul 2026 11:30:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Hukrim/Akal-Bulus-Pengedar-Narkoba-di-Bengkalis--Sabu-Dikubur-Dalam-Tanah-di-Kebun-Sawit-

PEKANBARU - Komplotan pengedar narkoba di Kabupaten Bengkalis, berusaha mengelabui polisi dengan cara yang tak biasa.

7 Kg sabu disebar di sejumlah lokasi, mulai dari dikubur di dalam tanah hingga disembunyikan di balik kebun sawit. 

Namun, seluruh tempat persembunyian itu akhirnya terbongkar setelah salah seorang tersangka mengaku saat diperiksa.

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau menangkap tiga pria berinisial MK (22), JN (28), dan RM (34) dalam pengungkapan jaringan peredaran sabu di Desa Pergam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. 

Dari tiga lokasi berbeda, polisi menyita 7 bungkus besar diduga sabu dengan berat sekitar 7 Kg.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan, pengungkapan itu berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas peredaran narkotika di Desa Pergam pada Rabu (22/7/2026).

Tim Opsnal Subdit III kemudian melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi MK dan JN.

Keduanya ditangkap di sebuah kebun sawit di Jalan Sehati sekitar pukul 18.15 WIB. Saat diinterogasi, MK mengaku sabu tersebut diperoleh dari RM.

Berbekal pengakuan itu, polisi bergerak ke rumah RM. Tersangka sempat berusaha kabur melalui pintu belakang, namun berhasil ditangkap.

Dari situlah satu per satu lokasi penyimpanan sabu mulai terungkap. 

Polisi menemukan satu bungkus sabu yang dikubur di dalam tanah, sementara enam bungkus lainnya disembunyikan di area kebun sawit di belakang rumah RM.

"Hasil pemeriksaan terhadap tersangka RM mengarah pada dua lokasi penyimpanan lainnya. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan satu bungkus sabu yang disembunyikan di dalam tanah dan enam bungkus di kebun sawit di belakang rumah tersangka," ujar Putu.

Menurut RM, seluruh sabu itu diperoleh dari seseorang berinisial D yang kini masih diburu penyidik.

Polda Riau juga terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan di atasnya, termasuk pemasok dan pihak lain yang diduga terlibat.

Ketiga tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mapolda Riau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut(tribunpekanbaru)

]]> Tue, 28 Jul 2026 10:52:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Politik/Rilis-Survei-SMRC--Ini-Alasan-Kepuasan-Terhadap-Prabowo-Berkurang

JAKARTA - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami perubahan signifikan. Hal ini terekam dalam paparan survei Saiful Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan angka kepuasan publik kini berada di posisi 51,1 persen.

Perubahan statistik ini berbanding terbalik dengan melonjaknya kelompok masyarakat yang menyatakan kurang puas terhadap kinerja kabinet dalam sembilan bulan terakhir.

"Sementara yang merasa kurang atau tidak puas 46,9 persen dan tidak tahu 2,1 persen," beber Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani dalam siaran resmi lembaganya, Minggu (26/7/2026).

Dinamika Indikator Penilaian Publik

Penurunan tingkat penerimaan (approval rating) ini merupakan imbas dari melemahnya persepsi warga. Deni merinci bahwa merosotnya evaluasi positif masyarakat berakar pada masalah ekonomi, stabilitas politik, serta instrumen penegakan hukum di tanah air.

Sebelumnya, pada November 2025, angka kepuasan masyarakat masih tergolong tinggi di level 81,2 persen. Namun, seiring berjalannya waktu, persentase tersebut turun menjadi 66 persen pada survei bulan Maret 2026, hingga mencapai 51,1 persen per Juli 2026. Angka kepuasan bulan ini ditopang oleh 46,3 persen responden yang mengaku cukup puas dan 4,8 persen yang sangat puas.

"Turun bisa dikatakan cukup tajam, 30,1 persen dalam sembilan bulan," sambungnya menegaskan pola penurunan tersebut.

Pelaksanaan dan Validitas Survei

Data ini diperoleh dari survei yang digelar SMRC antara 5-19 Juli 2026. Sebanyak 749 pemilih berpartisipasi sebagai responden yang ditentukan secara acak.

Sebagian besar proses wawancara dilakukan melalui saluran telepon, mencakup 83,8 persen dari total responden. Sisanya, sebanyak 16,2 persen diwawancarai secara langsung atau tatap muka bagi warga yang tidak memiliki akses telepon. Hasil riset ini memegang tingkat akurasi dengan margin of error lebih kurang 3,7 persen.(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 10:44:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Anggota-POM-TNI-Gugur-Tertembak--Bripka-R-Diperiksa-Propam-Polda-Aceh

JAKARTA - Pratu Galuh Nugraha, anggota TNI yang berdinas di Polisi Militer Kodam (Pomdam) Iskandar Muda meninggal dunia usai terkena peluru pantulan (rekoset). Insiden ini terjadi saat korban membantu aparat kepolisian mengadang laju mobil terduga pengedar narkoba di depan SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (25/7/2026).

Sebelum mengembuskan napas terakhir, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Kronologi dan Penangkapan Terduga Pelaku

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto menjelaskan bahwa peristiwa bermula dari informasi warga terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh segera menindaklanjuti laporan itu dengan menggelar operasi penangkapan terhadap empat orang yang berada di dalam sebuah mobil.

Dari upaya pengadangan tersebut, petugas mengamankan satu orang yang diduga sebagai oknum anggota Brimob. Sementara itu, tiga terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian dan masih dalam pengejaran.

Pemeriksaan Penembak dan Uji Balistik

Dalam proses penindakan di lapangan, sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Bripka R memantul dan mengenai tubuh Pratu Galuh. Saat ini, Bripka R beserta senjata api miliknya telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait standar penegakan hukum.

"Penyidik bersama Propam mendalami seluruh aspek kejadian, mulai dari jumlah tembakan, arah tembakan, uji balistik, hingga kesesuaian prosedur penggunaan senjata api," urainya, Senin (27/7/2026).

Joko mewakili institusi menyampaikan rasa duka cita atas gugurnya Pratu Galuh. Ia turut meminta warga untuk tidak terprovokasi dan memercayakan penyelesaian kasus ini sepenuhnya kepada pihak berwenang.(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 10:43:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Nasional/Tegas-Larang-Dapur-MBG-Pakai-Minyakita-dan-LPG-3-Kg--Kepala-BGN-Ancam-Tutup-Permanen

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono melarang tegas penggunaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahan yang diharamkan penggunaannya meliputi LPG 3 kilogram, Minyakita, hingga beras SPHP.

Sudaryono mewajibkan seluruh pengelola dapur hanya menggunakan bahan komersial atau non-subsidi. Ia menegaskan aturan ini di kantornya pada Senin (27/7/2026).

"Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP," tegasnya.

Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan dapur MBG yang kedapatan memakai barang subsidi. Pihaknya tidak segan memberikan surat peringatan hingga penutupan permanen bagi pengelola yang terbukti melanggar aturan.

"Bahkan kita beri teguran surat peringatan, kalau memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono membeberkan bahwa BGN telah menghentikan operasional 833 dapur secara permanen akibat tidak memenuhi standar higienitas dan ketiadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Ratusan fasilitas yang ditutup ini tersebar di berbagai daerah, dengan jumlah terbanyak berada di luar Pulau Jawa.(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 10:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Ditemukan-Tidak-Sadarkan-Diri--Penjaga-Rumah-Febrie-Adriansyah-Meninggal-Dunia

JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan mendalam terkait penemuan Sutrimo, penjaga rumah Febrie Adriansyah, yang ditemukan tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (23/7/2026). Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun nyawanya tidak dapat tertolong.

Penyelidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengumpulkan fakta kejadian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut.

"Polda Metro Jaya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara Sutrimo. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," kata Budi Hermanto pada Minggu (26/7/2026).

Pihak kepolisian saat ini tengah mengumpulkan bahan keterangan serta melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan insiden ini. Saksi yang dimintai keterangan meliputi pihak keluarga korban, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, hingga warga yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Selain meminta keterangan para saksi, tim penyidik juga mendalami sejumlah bukti pendukung lainnya. Berkas rekam medis, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal ditemukannya korban, serta dokumen terkait terus diperiksa secara intensif oleh tim gabungan.

"Penyelidikan dilakukan secara profesional, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh fakta secara utuh. Karena prosesnya masih berjalan, kami belum dapat menyimpulkan penyebab kematian almarhum," jelasnya.

Kepolisian juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak menyebarkan opini maupun kabar yang belum terbukti kebenarannya. Proses pemeriksaan dilaporkan masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan lebih lanjut secara proporsional setelah diperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,"(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 10:09:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Kejar-Target-Program-2026--Pemkot-Pekanbaru-Minta-ASN-Pangkas-Birokrasi-Berbelit

PEKANBARU-Memasuki pekan terakhir bulan Juli 2026, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru didorong untuk bergerak lebih cepat. Waktu yang terus berjalan menuntut seluruh aparatur pemerintah segera memangkas birokrasi berbelit demi menghadirkan pelayanan publik yang prima dan responsif bagi masyarakat.

Instruksi ini ditekankan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, ST MARch, Senin (27/7/2026). Ia mengingatkan bahwa sisa waktu di tahun ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengebut penyelesaian berbagai program kerja, sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang tertunda tanpa alasan yang jelas.

"Tidak terasa hari ini kita telah memasuki minggu terakhir bulan Juli. Artinya, tujuh bulan perjalanan tahun 2026 hampir kita lalui. Waktu terus berjalan, setiap program dan target yang telah direncanakan harus terus kita percepat penyelesaiannya," urainya.

Lebih jauh, Markarius menyoroti indikator keberhasilan pemerintah di mata warganya. Menurutnya, publik tidak akan menilai seberapa sering birokrat daerah menggelar kegiatan internal, melainkan seberapa mudah warga mengakses layanan harian mereka. Kualitas pelayanan tersebut merupakan cerminan sesungguhnya dari wajah Pemkot Pekanbaru.

"Masyarakat tidak melihat seberapa banyak rapat yang kita lakukan, tetapi seberapa cepat dan seberapa baik pelayanan yang mereka rasakan," tegasnya.

Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk terus meningkatkan kedisiplinan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menjaga integritas. Markarius menginstruksikan jajarannya untuk senantiasa bekerja secara profesional dan menghindari prosedur yang menyulitkan publik.

"Hindari pelayanan yang berbelit-belit, perkuat koordinasi, dan hadirkan solusi bagi setiap persoalan masyarakat. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi mewujudkan Kota Pekanbaru yang berbudaya, maju, dan sejahtera,"(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 10:07:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Razia-Perbatasan--DLHK-Pekanbaru-Sita-e-KTP-Pembuang-Sampah-Liar

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memperketat pengawasan di kawasan perbatasan guna memberantas aktivitas pembuangan sampah liar. Langkah tegas ini diambil menyusul masih maraknya temuan tumpukan limbah tak bertuan yang ditinggalkan oleh oknum warga maupun pelaku usaha di area pinggiran kota.

Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra menekankan bahwa pengelolaan kebersihan kini telah difasilitasi oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) resmi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut dan menghentikan kebiasaan membuang limbah tidak pada tempatnya.

"Harapan kita, masyarakat jangan ada lagi buang sampah sembarangan. Inikan sudah ada lembaga resmi untuk melakukan pengelolaan dan pengangkutan sampahnya," ujar Reza, Senin (27/7/2026).

Tindakan nyata di lapangan telah dibuktikan oleh petugas DLHK yang baru-baru ini menangkap basah sebuah mobil saat membuang muatan sampah di wilayah perbatasan. Sebagai efek jera, petugas langsung menahan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pengemudi tersebut. Pelanggar juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya serta dijatuhi sanksi denda administrasi.

Reza memastikan operasi penertiban semacam ini tidak akan berhenti pada satu kasus saja. Pihaknya akan terus menyisir area perbatasan yang kerap dijadikan lokasi pembuangan ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Kita akan melaksanakan razia terus. Saat ini rata-rata sampah itu di Pekanbaru itu yang diperbatasan. Kami sudah turun ke lapangan. Yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan kami tindak tegas, tidak ada cerita lagi," tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, operasi pengawasan ini turut melibatkan jajaran LPS. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mempersempit ruang gerak para pelanggar, terutama pada jam-jam rawan saat minim pengawasan visual.

"Kita bersama-sama melakukan pengawasan. Kita rutin turun malam untuk mengecek dan memastikan tidak ada lagi tumpukan sampah liar," (goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 09:55:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Siasati-Anggaran-Terbatas--Pemkab-Siak-Gandeng-Perusahaan-Perbaiki-152-Kilometer-Jalan-Rusak

SIAK-Keterbatasan anggaran dan kondisi defisit keuangan daerah tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dalam memastikan kelancaran akses mobilitas warga. Sepanjang satu tahun terakhir, perbaikan infrastruktur jalan kabupaten sepanjang 152,30 kilometer berhasil dirampungkan melalui strategi penanganan bertahap dan kolaborasi lintas sektor.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Siak, Ardi Irfandi menjelaskan bahwa fokus utama penanganan dialokasikan pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat yang membahayakan keselamatan pengguna. "Di tengah efisiensi anggaran dan defisit yang luar biasa, Ibu Bupati bersama Pak Wakil tetap menjadikan infrastruktur, terutama jalan kabupaten, sebagai prioritas. Penanganannya dilakukan secara parsial sesuai ketersediaan anggaran," jelasnya, Selasa (28/7/2026).

Selain pemeliharaan ratusan kilometer tersebut, Dinas PUPR juga sukses meningkatkan status jalan sepanjang 6,577 kilometer. Proyek yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Insentif Daerah (DID) ini menyasar sejumlah urat nadi perekonomian, seperti ruas Sawit Permaiâ€"Teluk Merbau, Siakâ€"Tumang, hingga Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam. Tidak hanya itu, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025â€"2026 turut mengucur untuk merekonstruksi 1,195 kilometer Jalan Pinang Sebatang Baratâ€"Muara Kelantan.

Ardi merinci, dari total 3.126,652 kilometer jaringan jalan di Kabupaten Siak, sebagian besar berstatus jalan kabupaten yang mencapai 1.583,969 kilometer. Lantaran keterbatasan dana, Pemkab Siak saat ini memprioritaskan pemeliharaan darurat seperti penambalan lubang jalan, penyulaman, rekondisi lapis dasar, serta pembangunan jembatan gorong-gorong di titik rawan.

Terkait status kewenangan, ia juga mengedukasi masyarakat agar memahami batas tanggung jawab pemerintah daerah. Ruas vital seperti Jalan Pemda menuju Tualang dan Simpang Bakal menuju Kilometer 11 merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Merespons kondisi ini, Pemkab Siak terus mendesak provinsi agar segera turun tangan, sembari mendorong intervensi perusahaan sekitar melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Guna menyiasati pundi-pundi daerah yang menipis, kolaborasi material dengan pihak swasta menjadi solusi andalan. "Kami tidak meminta uang. Yang kami minta adalah material agar bisa dikerjakan bersama-sama. Ini bentuk kolaborasi agar jalan yang menjadi prioritas bisa segera ditangani di tengah keterbatasan anggaran," tegasnya.

Sinergi gotong royong ini difokuskan pada koridor prioritas, mulai dari ruas Siakâ€"Bunga Rayaâ€"Sabak Auh, Maredanâ€"Tualang, hingga Pencing Bekuloâ€"Jambai Makmur di Kecamatan Kandis. Sejumlah perusahaan seperti PT RAPP, PT Arara Abadi, PT Pelindo, hingga PTPN IV dilibatkan langsung dalam skema ini. Saat ini, draf nota kesepahaman kerja sama dengan sebagian besar perusahaan telah masuk tahap finalisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Mengakali kondisi fiskal yang tertekan, pembangunan jalan baru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipastikan belum bisa direalisasikan tahun ini. "Ibu Bupati terus menyuarakan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat. Salah satu tujuannya adalah memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah dan memastikan pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas meski disiplin fiskal diterapkan sangat ketat,"(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 09:48:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Ratusan-Koperasi-di-Pekanbaru-Terancam-Bubar--Diskop-UKM-Kebut-Pembinaan

PEKANBARU - Ratusan koperasi di Kota Pekanbaru saat ini tengah menghadapi proses pembubaran akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban organisasi. Merespons kondisi tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kota Pekanbaru mengambil langkah proaktif dengan mengintensifkan program pembinaan langsung ke lapangan guna menyelamatkan lembaga ekonomi kerakyatan tersebut dari sanksi penutupan.

Sanksi tegas ini mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015. Berdasarkan aturan hukum itu, koperasi yang abai menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua kali berturut-turut akan menerima surat peringatan resmi sekaligus rencana pembubaran dari otoritas berwenang.

Berdasarkan data terkini Diskop UKM Pekanbaru, dari total 1.287 koperasi yang terdaftar, sebanyak 316 di antaranya sudah masuk dalam proses pembubaran. Sementara itu, terdapat 548 koperasi berstatus aktif secara umum, 83 berstatus aktif di bawah naungan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), dan 340 lainnya tercatat tidak aktif. Sejauh ini, baru 180 entitas yang telah menuntaskan kewajiban RAT, yang terdiri dari 97 koperasi umum dan 83 KKMP.

Kepala Diskop UKM Kota Pekanbaru, Idrus menegaskan bahwa pembinaan terus digesa agar angka koperasi yang gugur tidak semakin bertambah. Pendekatan pembinaan ini sekaligus dimanfaatkan secara strategis untuk mengedukasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.

"Di saat kita melakukan pembinaan bagi pengurus dan anggota koperasi, di situ kita sekaligus melatih pelaku UMKM. Sebab, sebagian besar anggota koperasi itu juga merupakan pelaku UMKM," urainya, Senin (27/7/2026).

Menariknya, upaya penyelamatan dan edukasi ini tidak semata-mata membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Idrus menjelaskan bahwa pihaknya mengoptimalkan alokasi dana pendidikan yang memang dimiliki dan dikumpulkan secara mandiri oleh masing-masing koperasi melalui sistem iuran.

"Pelatihan koperasi ini memakai dana pendidikan mereka sendiri. Kita manfaatkan dana yang ada di tengah masyarakat itu untuk melatih para pengurus. Ini usaha kita selama ini agar tidak selalu bertumpu pada APBD," terangnya.

Mengingat urgensi RAT sebagai forum pertanggungjawaban tertinggi pengurus kepada anggota, Idrus mendesak seluruh koperasi yang belum menggelar rapat tahunan agar segera melaksanakannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

"Kepada pengurus koperasi, supaya cepat melaksanakan RAT. Sesuai ketentuan, jika berturut-turut tidak melaksanakan RAT, otomatis keberadaan koperasi itu gugur," tegasnya.

Bagi koperasi yang telah menuntaskan agenda RAT, pihak dinas mewajibkan pelaporan selambat-lambatnya 30 hari pasca-pelaksanaan rapat. Dokumen pelaporan tersebut harus dilampirkan secara lengkap, mencakup berita acara, daftar hadir peserta, buku laporan pertanggungjawaban, serta bukti pengisian formulir pada sistem data dalam jaringan (ODS).(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 09:15:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Olahraga/Bungkam-Sinar-Sakti-3-1--EBR-United-Kampiun-Piala-Soeratin-U-13-Riau

PEKANBARU - Tim sepak bola EBR United sukses merengkuh gelar juara kompetisi Piala Soeratin Zona Riau kategori U-13 setelah membungkam Sinar Sakti dengan skor meyakinkan 3-1. Partai puncak penentu gelar tersebut berlangsung di Stadion Hangtuah, Pekanbaru, Minggu (26/7/2026).

Kemenangan di laga pamungkas ini sekaligus memastikan langkah skuad EBR United sebagai wakil Provinsi Riau untuk berlaga di putaran nasional pada September mendatang. Hasil positif tersebut diraih usai tim mematangkan persiapan secara intensif selama lebih kurang satu setengah bulan sebelum kompetisi resmi bergulir.

Owner EBR United, Umi mengapresiasi keberhasilan anak asuhnya dalam membawa pulang trofi juara. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan akumulasi dari kerja keras pemain, racikan taktik tim pelatih, serta dukungan penuh para orang tua dari pinggir lapangan.

"Meski di awal ada pertandingan yang hasilnya tidak sesuai harapan, anak-anak mampu bangkit sampai ke final dan memberikan yang terbaik," urainya di Pekanbaru, Senin (27/7/2026).

Menjelang kompetisi tingkat nasional, pihak manajemen memutuskan untuk memberikan waktu libur sejenak kepada para pemain. Setelahnya, skuad akan kembali masuk ke program pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung satu bulan penuh sebelum keberangkatan.

"Program latihan sudah kami siapkan agar anak-anak bisa bersaing di tingkat nasional. Target kami minimal bisa menembus babak semifinal," paparnya.

Tren positif rupanya tidak hanya dicatatkan oleh skuad U-13. Tim EBR Perfisi Unri yang berlaga di kategori U-15 juga berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal tanpa mencicipi satupun kekalahan sejak fase penyisihan grup hingga babak kedua.

Pelatih Kepala EBR Perfisi Unri U-15, Nurmadi memastikan kesiapan mental dan fisik anak asuhnya jelang laga empat besar melawan Dallas United. "Kami akan berusaha menampilkan permainan terbaik dengan target meraih kemenangan dan melangkah ke final Piala Soeratin Zona Riau U-15,"(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 09:14:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Opini/Pejuang--Pembangkang-atau-Pecundang-rsquo-

DALAM kehidupan berbangsa, berorganisasi, bahkan dalam keseharian, kita sering berhadapan dengan tiga pilihan sikap: menjadi pejuang, pembangkang, atau pecundang. Ketiganya lahir dari cara seseorang memandang tanggung jawab terhadap sesama.

Pejuang adalah orang yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Mereka rela berkorban, tanpa sibuk menghitung pengakuan. Tidak mengejar pujian, tidak haus popularitas, dan tidak harus selalu tampil di depan. Jejak yang mereka tinggalkan bukan sekadar nama, tetapi manfaat yang terus dirasakan generasi berikutnya. Mereka memahami bahwa pengabdian tentang memberi, bukan sekadar terlihat.

Di sisi lain, pembangkang tidak selalu bermakna negatif. Dalam masyarakat yang demokratis, kritik merupakan bagian penting dari proses perbaikan. Namun, kritik kehilangan nilainya ketika hanya berhenti pada slogan, caci maki, atau sensasi. Kritik yang tidak disertai solusi hanya akan melahirkan kebisingan, bukan perubahan. Keberanian sejati bukan hanya lantang menyuarakan kesalahan, tetapi juga bersedia ikut memperbaikinya.

Yang paling merugikan adalah sikap pecundang. Mereka enggan berhadapan secara terbuka, tetapi gemar menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, menyebarkan prasangka, memecah kepercayaan, dan mencari keuntungan di tengah kesulitan orang lain. Mereka tidak membangun, melainkan menggerogoti. Pada akhirnya, bukan hanya sekadar merusak orang lain, tetapi juga kehilangan kompas moral dalam hidupnya sendiri.

Pertanyaan terbesar adalah bukan siapa yang sedang kita nilai, melainkan siapa diri kita. Apakah kita telah menjadi pejuang yang menghadirkan harapan dan memberi cahaya bagi kehidupan orang lain? Apakah kritik yang kita sampaikan lahir dari kepedulian ingin memperbaiki, atau sekadar keinginan untuk menjatuhkan? Atau tanpa disadari, kita justru menjadi pecundang yang mengorbankan nilai dan integritas demi kepentingan sesaat?

Sejarah tidak dibangun oleh mereka yang paling keras bersuara. Sejarah dibangun oleh mereka yang bekerja dengan ketulusan, menjaga integritas, dan berani memikul tanggung jawab. Kata-kata dapat menggerakkan perhatian, tetapi tindakanlah yang mengubah keadaan.

Akhirnya, setiap orang akan dikenang bukan karena berapa sering ia berbicara, melainkan berapa besar manfaat yang telah ia tinggalkan. Maka, pilihan terbaik adalah menjadi pejuang; bekerja dalam diam, berjuang dengan integritas, dan menghadirkan cahaya bagi kehidupan. Sebab, cahaya sekecil apa pun akan selalu lebih berarti daripada kebisingan yang tidak menghasilkan apa-apa.(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 09:11:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Ekbis/Tindaklanjuti-Rekomendasi-Pansus-DPRD--Pemprov-Riau-Siap-Benahi-Tata-Kelola-Pajak

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen penuh menata ulang sistem pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari pembenahan basis data hingga optimalisasi penarikan pajak. Komitmen ini ditegaskan sebagai respons atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dalam Sidang Paripurna, Senin (27/7/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto secara terbuka mengapresiasi kinerja tim Pansus yang telah merinci potensi serta kendala penerimaan daerah. Ia memastikan jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah guna memperbaiki postur penerimaan fiskal.

"Hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kita tindak lanjuti, terutama pembenahan tata kelola pendapatan, penyatuan basis data, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, pajak dan retribusi daerah lainnya," jelas SF Hariyanto.

Perjuangkan Hak Fiskal ke Pusat

Guna merealisasikan target tersebut, pihak eksekutif akan mengevaluasi sejumlah regulasi dan sistem kerja birokrasi yang selama ini dinilai menghambat laju penyerapan kas daerah. Langkah ini diambil agar setiap potensi pendapatan dapat dihitung secara akurat, adil, dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, untuk kebijakan strategis yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Pemprov Riau berjanji akan mengambil langkah proaktif. Beberapa isu yang menjadi fokus utama negosiasi meliputi integrasi Coretax dan sistem Online Single Submission (OSS), pemusatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), akses data perpajakan, hingga penyempurnaan formula Dana Bagi Hasil (DBH).

"Ini akan kita perjuangkan bersama. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di Riau harus tercatat dengan benar dan memberikan hak fiskal yang adil bagi Riau sebagai daerah penghasil," tegasnya.

Ia menekankan bahwa optimalisasi pajak ini tidak semata bertujuan untuk menaikkan angka pendapatan di atas kertas. Muara dari seluruh upaya ini adalah memperkuat fondasi keuangan daerah agar lebih mumpuni dalam membiayai program pembangunan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima bagi masyarakat Riau.(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 09:10:00 +0700 https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Penertiban-PETI-di-Cerenti-Memanas--Polisi-Dilempari-Batu--Kendaraan-Nyaris-Dibakar-Warga

TELUKKUANTAN-Aksi penertiban tambang emas tanpa izin (PETI) di aliran Sungai Kuantan memicu kericuhan setelah sekelompok warga melempari petugas dengan batu dan mengancam akan membakar kendaraan dinas kepolisian pada Senin (27/7/2026) siang.

Insiden tersebut terjadi di Desa Telukpauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), saat tim gabungan yang terdiri dari Polsek Cerenti, Polda Riau, Polres Kuansing, TNI, dan pemerintah kecamatan setempat berupaya memusnahkan alat penambangan ilegal jenis dompeng.

Ketegangan memuncak sekitar pukul 14.30 WIB ketika petugas mulai merusak dan membakar satu unit rakit penambang emas yang ditemukan beroperasi di sungai. Sejumlah warga yang berada di lokasi langsung menghadang tindakan petugas dan melayangkan lemparan batu ke arah personel yang bersiaga di perairan.

Tak hanya itu, provokasi menyeruak dari kerumunan warga yang mengajak massa untuk membakar mobil dinas kepolisian yang terparkir di daratan. Aksi anarkis tersebut berhasil digagalkan setelah para pengemudi dengan cepat mengamankan kendaraan menuju tempat aman.

Guna menghindari jatuhnya korban dan menyikapi situasi yang makin tidak kondusif, tim gabungan terpaksa menelusuri aliran sungai hingga ke Desa Baturijal Hulu untuk dapat kembali ke daratan secara aman.

"Saat proses penindakan, petugas sempat menghadapi penolakan dari warga. Massa berupaya menghalangi pembakaran rakit PETI dan melakukan pelemparan batu ke arah personel di sungai," ujar Kapolsek Cerenti IPTU Peri Padli, yang memimpin langsung operasi penertiban tersebut.

Meski mendapat perlawanan sengit dari warga, petugas berhasil memusnahkan satu unit rakit dompeng hingga tidak dapat dipergunakan kembali. Namun, para pelaku penambangan ilegal melarikan diri sebelum tim tiba di lokasi sehingga tidak ada tersangka yang ditangkap.

Operasi penertiban ini digelar menyusul maraknya laporan masyarakat yang resah akan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI di sepanjang Sungai Kuantan.

Pihak kepolisian menegaskan tidak akan mundur dan bakal terus menindak tegas penambangan liar di wilayah Kuansing.

"Penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Kami mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin karena selain melanggar hukum, juga berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan,"(goriau)

]]> Tue, 28 Jul 2026 09:07:00 +0700